KEWAJIBAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

KEWAJIBAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

http://kesbangpol.kemendagri.go.id

I.

PENDAHULUAN Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye pemilu.1 Seperti diketahui bahwa kampanye memerlukan pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain. Oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya2. Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah (seperti pembuatan peraturan perundang-undangan khusus yang menguntungkan pihak tertentu), sehingga publik menyamakan sumber pendanaan kampanye partai politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan3. Sumber utama dana untuk kampanye kegiatan politik umumnya berasal dari para partisan partai politik. Ketika para kandidat mulai mengumumkan keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye, maka para kandidat akan meminta dukungan finansial terutama dukungan dari partai politiknya, dan dukungan dari partai politik akan sering dapat memberikan promosi

1

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 angka 3. 2 http://id.wikipedia.org, Dana kampanye, diunduh pada Jumat tanggal 4 April 2014. 3 Ibid.

Tulisan Hukum – Seksi Informasi Hukum

1

pada akses organisasi-organisasi sekutu partai politik tersebut dengan peluang untuk mendapatkan pendanaan4. Pemilu 2014 di Indonesia dilaksanakan dua kali yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih para anggota legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi/kabupaten/kota, serta Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 22E, penyelenggara pemilu di Indonesia adalah sebuah organisasi mandiri yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah KPU yang mewajibkan perseorangan kandidat atau calon legislatif (caleg) melaporkan dana kampanye juga merupakan inisiasi baik untuk memunculkan calon wakil rakyat yang transparan dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari penilaian terhadap calon anggota DPR/DPD/DPRD yang patut dan layak untuk dipilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Caleg yang mampu bersikap transparan dan akuntabel dengan membuat laporan dana kampanye adalah caleg yang patut dipertimbangkan untuk dipilih. Caleg demikian telah mengindikasikan sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan mau terbuka kepada konstituen5. Begitu pula sebaliknya, kandidat yang menolak atau tidak sama sekali melaporkan dana kampanye baik sumber pemasukan maupun pengeluaran berarti memiliki misi terselubung. Pendanaan yang tidak terbuka berarti membuka ruang intervensi dan pembelokan keberpihakan tidak lagi terhadap rakyat namun kepada pemodal. Karena itu caleg yang tidak secara terbuka melaporkan dana kampanyenya bisa diindikasikan memiliki dana kampanye ilegal6. Kewajiban menyerahkan laporan dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penerbitan Peraturan KPU ini juga sebagai bentuk peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian, masih banyak kalangan yang meragukan keefektifan aturan kewajiban penyampaian laporan dana kampanye, karena masih terbuka peluang manipulasi laporan dimana tidak seluruh penerimaan dana kampanye dilaporkan dan/atau sumbangan yang diterima caleg maupun partai politik melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4

http://id.wikipedia.org, Asal-usul dana kampanye, diunduh pada Jumat tanggal 4 April 2014. http://verijunaidi.com, Mengatur Pelaporan Dana Kampanye Parpol dan Caleg, diunduh pada Kamis, 18 Juli 2013. 6 Ibid. 5


2

II. PERMASALAHAN

1. 2. 3.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat beberapa masalah hukum, yaitu: Dari mana sumber-sumber pendanaan kampanye pada Pemilu Legislatif 2014? Bagaimana pelaporan dana kampanye Pemilu Legislatif 2014? Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran atas penerimaan dan pelaporan dana kampanye?

III. PEMBAHASAN 1.

Sumber Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014 Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di kursi legislatif yang terdiri atas para anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi/kabupaten/kota. Anggota DPR dan DPRD berasal dari partai politik peserta pemilu. Sementara itu, anggota DPD berbeda dari anggota DPR atau DPRD. DPD tidak mewakili partai politik tertentu. DPD merupakan wakil daerah (provinsi) untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. Pengaturan mengenai dana kampanye Pemilu Legislatif untuk pemilihan DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota pun dibedakan dengan DPD sehubungan dengan subyek yang diwakili. Sumber dana kampanye bagi peserta pemilu: a. Sumber dana kampanye pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota Kegiatan kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing7. Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bersumber dari8: 1) Partai Politik Dana kampanye partai politik peserta pemilu yang bersumber dari partai politik berasal dari keuangan partai politik yang ditempatkan pada rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu9.

7

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 ayat (1) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 4 Ayat (1). 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 ayat (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5. 9 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 6 Ayat (1).


3

2) Calon anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan Dana kampanye partai politik peserta pemilu yang bersumber dari calon anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan10. 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain Dana kampanye partai politik peserta pemilu yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari11: a) Perseorangan; Sumbangan yang berasal dari perseorangan termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota12. b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan usaha non-pemerintah. b. Sumber dana kampanye pemilihan anggota DPD Kegiatan kampanye pemilu calon anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing13. Dana kampanye calon anggota DPD bersumber dari14: 1) Calon anggota DPD yang bersangkutan Dana kampanye calon anggota DPD yang bersumber dari calon anggota DPD yang bersangkutan berasal dari harta kekayaan pribadi calon15. 2) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye calon anggota DPD yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari16: 10

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 Ayat (2). 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 130 jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 Ayat (3). 12 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 Ayat (5). 13 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4 Ayat (2). 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7. 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 Ayat (1).


4

a)

Perseorangan; Sumbangan yang berasal dari perseorangan termasuk sumbangan dari keluarga calon anggota DPD17. b) Kelompok; c) Perusahaan; dan/atau d) Badan usaha non-pemerintah. Dana kampanye peserta Pemilu dapat berbentuk18: a. Uang Dana kampanye berupa uang yang bersumber dari sumbangan partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan, calon anggota DPD, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (partai politik peserta pemilu dan/atau calon anggota DPD) pada bank terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu19. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD) dilakukan secara terpisah dari rekening partai politik ataupun rekening pribadi calon anggota DPD20.

16

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 Ayat (2). 17 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8 Ayat (4). 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 129 Ayat (3) dan Pasal 132 Ayat (3) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 Ayat (1). 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 Ayat (4) dan Pasal 132 Ayat (4) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10. 20 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 14 Ayat (2) dan (3).


5

Besaran sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain kepada peserta pemilu: 1) Batasan besaran sumbangan untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan kepada partai politik peserta pemilu tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama masa kampanye pemilu21. Dana kampanye yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah kepada partai politik peserta pemilu tidak boleh melebihi Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye pemilu22. Partai politik peserta pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah yang lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir23. 2) Batasan besaran sumbangan untuk pemilihan anggota DPD Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan kepada calon anggota DPD tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye pemilu24. Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumber pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non-pemerintah kepada calon anggota DPD

21

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 131 Ayat (1) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 Ayat (1). 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 131 Ayat (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 Ayat (2). 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 131 Ayat (4) jo. Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 133 Ayat (1) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 12 Ayat (1).


6

tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye Pemilu25. Peserta pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye Pemilu berakhir26. b. Barang Dana kampanye yang berbentuk barang meliputi benda hidup atau benda mati yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima27. c. Jasa Dana kampanye yang berbentuk jasa meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan calon anggota DPR, DPRD provinsi/kabupaten/kota maupun pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima28. 2.

Pembukuan dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2014 a. Pelaporan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu yang digunakan untuk menempatkan dana kampanye berupa

25

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 133 Ayat (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 12 Ayat (2). 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 133 Ayat (4) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3). 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 Ayat (5) dan Pasal 132 Ayat (5) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 Ayat (2) . 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 Ayat (5) dan Pasal 132 Ayat (5) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9 Ayat (3) .


7

uang29. Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon anggota DPD wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum30. b. Pembukuan dana kampanye Peserta Pemilu Legislatif juga wajib mencatat semua dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa yang diterima dan dikeluarkan dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik ataupun pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan31. Pembukuan dana kampanye pemilu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik atau calon anggota DPD ditetapkan sebagai peserta pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU32. Untuk membantu pencatatan, pembukuan dan pelaporan dana kampanye, peserta pemilu dapat menunjuk petugas atau pihak khusus yang bertanggung jawab terhadap pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 33. Format serta jenis laporan yang harus disusun oleh peserta pemilu telah diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

29

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) . 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 134 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 15 ayat (2). 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 Ayat (6) dan Pasal 132 Ayat (6) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2). 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 129 Ayat (7) dan Pasal 132 Ayat (7) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 17 Ayat (5). 33 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 24 Ayat (2).


8

1) Format serta jenis laporan yang harus disusun oleh peserta pemilu anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 terdiri dari: a) Daftar sumber penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu (perseorangan) Model DK1-PARPOL b) Surat pernyataan penyumbang perseorangan  Model DK2-PARPOL c) Daftar sumber penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu (kelompok) Model DK3-PARPOL d) Surat pernyataan penyumbang kelompok  Model DK4-PARPOL e) Daftar sumber penerimaan dana kampanye partai politik peserta pemilu (Badan Usaha)  Model DK5-PARPOL f) Surat pernyataan penyumbang badan usaha  Model DK6-PARPOL g) Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai politik  Model DK7PARPOL h) Laporan pembukaan rekening khusus partai politik  Model DK8-PARPOL i) Laporan awal dana kampanye partai politik  Model DK9-PARPOL j) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik  Model DK10-PARPOL k) Daftar saldo dana kampanye partai politik  Model DK11-PARPOL l) Format surat pernyataan tanggung jawab partai politik  Model DK12PARPOL m) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Calon Legislatif  Model DK13-PARPOL 2) Format serta jenis laporan yang harus disusun oleh Peserta Pemilu Calon Anggota DPD sebagaimana diatur dalam dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 terdiri dari: a) Daftar sumber penerimaan dana kampanye DPD peserta pemilu (Perseorangan) Model DK1-DPD b) Surat pernyataan penyumbang perseorangan  Model DK2- DPD c) Daftar sumber penerimaan dana kampanye DPD peserta pemilu (Kelompok) Model DK3- DPD d) Surat pernyataan penyumbang kelompok  Model DK4- DPD e) Daftar sumber penerimaan dana kampanye DPD peserta pemilu (Badan Usaha)  Model DK5- DPD f) Surat pernyataan penyumbang badan usaha  Model DK6- DPD g) Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye DPD  Model DK7- DPD


9

h) Laporan pembukaan rekening khusus DPD  Model DK8- DPD i) Laporan awal dana kampanye DPD  Model DK9- DPD j) Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye DPD  Model DK10DPD k) Daftar saldo dana kampanye DPD  Model DK11- DPD l) Format surat pernyataan tanggung jawab DPD  Model DK12- DPD c. Penyampaian Laporan Awal Pengurus partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon anggota DPD peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum34. Laporan awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu mencakup Laporan Awal Dana Kampanye para calon anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang dilampiri dengan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota35. Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD mencakup36: 1) Informasi daftar penyumbang; 2) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa sejak hari pertama kampanye pemilu non-rapat umum sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum; 3) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum. Lingkup waktu laporan awal dana kampanye terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 34

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 134 Ayat (1) dan (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 20 Ayat (1), (4), dan (5). 35 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 20 Ayat (2) dan (3). 36 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 21 Ayat (1).


10

d.

e.

sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum37. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta pemilu wajib mencatat dan melaporkan besaran sumbangan yang diterima dari pihak lain38. Pengurus partai politik peserta pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD wajib melaporkan sumbangan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota sesuai dengan tingkatannya39. Laporan penerimaan sumbangan disampaikan secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 (atau sejak tanggal 22 Agustus 2013)40. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan kepada partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD kepada masyarakat umum melalui papan pengumuman dan/atau website KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari pengurus partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD41. Pelaporan Laporan Dana Kampanye kepada KAP yang Ditunjuk KPU KPU menunjuk KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye Peserta Pemilu dimana biaya jasanya dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Bagian KPU dan KPU Provinsi42. Partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon anggota DPD wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang mencakup semua informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari awal sampai laporan disusun kepada

37

Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 21 Ayat (2). 38 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 19 Ayat (1). 39 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2). 40 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 22 ayat (4). 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 23. 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 136 Ayat (1) dan (3) jo Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 28 Ayat (1) dan (3).


11

KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara43. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya dan calon anggota DPD44. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye peserta pemilu masing-masing kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KAP45. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan46. Adapun jadwal penyampaian laporan dana kampanye pada masing-masing tahap sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1: Jadwal Penyampaian Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014

No.

1.

Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye Membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi: a) Partai politik kepada KPU sesuai tingkatan b) Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi.

Parpol yang ditetapkan Keputusan KPU No.05/Kpts/KPU/ Tahun 2013



Calon Anggota DPD

11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2014

21 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014

28 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014

31 Agustus 2013 s/d 2 Maret 2014

43

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 135 Ayat (1) dan (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 25 Ayat (1) dan (2). 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 135 Ayat (3) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 33. 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 135 Ayat (4) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 35 Ayat (1). 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 135 Ayat (5) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 35 Ayat (2).


12

No.

2.

3.

4.

5.

6.

Kewajiban dalam Pelaporan Dana Kampanye Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye bagi: a) Partai politik. b) Calon Anggota DPD. Penyampaian laporan awal dana kampanye beserta lampirannya bagi: a) partai politik kepada KPU sesuai tingkatan. b) Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi. Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye periode I kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik. Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye periode II kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik. Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.




Calon Anggota DPD

11 Januari 2013 s/d 17 April 2014

21 Maret 2013 s/d 17 April 2014

28 Maret 2013 s/d 17 April 2014

31 Agustus2013 s/d 17 April 2014

Paling lambat tanggal 2 Maret 2014




Paling lambat tanggal 27 Desember 2013








Paling lambat tanggal 24 April 2014




Sumber: www.kpu.go.id Keterangan: -

-

-

Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 menetapkan 10 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014 yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 menetapkan tambahan 1 partai politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014 selain yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dengan telah dikabulkannya gugatan sengketa Pemilu yang diajukan PBB. Keputusan KPU Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 menetapkan tambahan 1 partai politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014 selain yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 dan Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dengan demikian, partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu 2014 seluruhnya menjadi 12 partai politik.


13

3.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Penerimaan dan Pelaporan Dana Kampanye

Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari47: a. Pihak asing Pihak asing yang dimaksud meliputi warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan organisasi kemasyarakatan asing48. b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; d. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa; atau e. Anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan yang dilarang di atas memiliki kewajiban 49: a. Dilarang menggunakan dana dimaksud; b. Wajib melaporkan kepada KPU; c. Menyerahkan sumbangan dimaksud kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye pemilu tersebut di atas dan tidak melakukan kewajibannya atas sumbangan tersebut dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)50. Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha non-pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu kepada partai politik peserta pemilu melebihi batas yang ditentukan (sumbangan perseorangan melebihi Rp1.000.000.000,00 serta sumbangan kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah melebihi Rp7.500.000.000,00) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Setiap partai politik 47

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 139 Ayat (1) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 Ayat (1). 48 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 26 Ayat (2). 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 139 Ayat (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 26 Ayat (4). 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 139 ayat (3) dan Pasal 305.


14

peserta pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)51. Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha non-pemerintah yang memberikan dana kampanye pemilu kepada calon anggota DPD melebihi batas yang ditentukan (sumbangan perseorangan melebihi Rp250.000.000,00 serta sumbangan kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah melebihi Rp500.000.000,00) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap calon anggota DPD yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)52. Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota sampai batas waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu53. Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu pada setiap tingkatan dan calon anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara, partai politik dan calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya menjadi calon terpilih54.

51

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 303 Ayat (1) dan (2). 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 304 Ayat (1) dan (2). 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 138 Ayat (1) dan (2) jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 37. 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 138 Ayat (3) dan (4) jo. Peraturan KPU Nomor


15

Peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan awal dana kampanye pemilu serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KAP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)55.

IV. PENUTUP Akuntabilitas dana kampanye dan keuangan partai politik sebagai wujud pertanggungjawaban partai politik kepada publik sangat penting dilakukan untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2014 memang benar-benar berbeda, walaupun di tengah keraguan dan kekhawatiran berbagai pengamat bahwa partai politik tidak menginginkan transparansi pengelolaan keuangannya. KPU sebagai regulator body yang mengatur semua kebijakan berkaitan dengan Pemilu harusnya dapat lebih tegas terhadap partai politik yang tidak transparan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Badan Pengawas Pemilu sebagai organisasi penjaga tegaknya peraturan dan ketentuan Pemilu juga harus lebih responsif dan tegas terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan dana kampanye dan keuangan partai politik.

17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 38. 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 280.


16

Daftar Pustaka:

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet http://id.wikipedia.org, Dana kampanye, diunduh pada Jumat tanggal 4 April 2014. http://id.wikipedia.org, Asal-usul dana kampanye, diunduh pada Jumat tanggal 4 April 2014. http://verijunaidi.com, Mengatur Pelaporan Dana Kampanye Parpol dan Caleg, diunduh pada Kamis, 18 Juli 2013.


17

KEWAJIBAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014

Recommend Documents