PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : SAIFUL LIZAM 100565201220
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
SAIFUL LIZAM Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH ABSTRAK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai yang selalu menjadi pemenang dalam pemilu di Kota Tanjungpinang terutama pada pemilu legislatif tahun 2014 yang memperoleh jumlah suara terbesar sehingga menempatkan wakilnya sebanyak 7 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitian tentang pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga dalam pengelolanan Dana Kampanye partai politik dapat bekerja secara efisien dan secara tertib serta akuntabel dan transparan terhadap dana yang di kelola. Hasil penelitian memberi gambaran bagaimana pengelolaan dana kampanye partai politik dalam menunjang eksistensi partai itu dalam memenangkan pemilu.Mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui tahap pencarian dana, penerimaan dana, tahap penggunaan dana dan tahap pelaporan dana kampanye.Secara umum pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia hampir seluruh rangkaian proses pelaksanaannya sesuai yang diatur dan diamanatkan Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun,pada pelaporan segala bentuk hal Partai Demokrasi Indonesia belum begitu Transparan dan Akuntabel dalam melaporkan segala bentuk pendapatan maupun pengeluarannya. Kata kunci : Dana Kampanye, Partai Politik,
ABSTRACT
The Indonesian Democratic Party of Struggle is a party that has always been a winner in the elections in Tanjungpinang, especially in legislative elections in 2014 that received the largest number of votes to place representatives of 7 people. This study used qualitative descriptive analysis. Research Location in Tanjungpinang with a research focus on the management of campaign funds of the Indonesian Democratic Party of Struggle Tanjungpinang in legislative elections in 2014. The aim of this study in order to determine the mechanism of management of campaign funds Indonesian Democratic Party of Struggle Tanjungpinang in legislative elections in 2014. So in the management of campaign funds of political parties can work efficiently and in an orderly and accountable and transparent to the funds managed. The research result shows how the management of the campaign funds of political parties to support the existence of the party to win the election. Campaign fund management mechanism of the Indonesian Democratic Party of Struggle through the fund-raising stage, receipt of funds, the stage of the use of funds and campaign finance reporting stage. In general, the management of the Indonesian Democratic Party campaign funds almost the entire range of process implementation in accordance regulated and mandated by the Act and Regulations Election Commission. However, in case of any complaint Indonesian Democratic Party has not so transparent and accountable in reporting all forms of income and expenses. Keywords: Campaign Finance, Political Party,
PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
A. Latar Belakang Salah satu wujud perlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan Negara atau daerah dalam periode tertentu. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar menghendaki kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Fenomena dimana seluruh lapisan masyarakat di tanah air mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalamnya. Begitu pula dengan pesta demokrasi yang diadakan pada tahun 2009. Mengenai pemilu, salah satu instrumen yang sangat penting didalamnya adalah Partai Politik. Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di parlemen. Sebuah Partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan
merebut atau
mempertahankan kekuasaan. Partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 adalah organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara
sukarela
atas
dasar
kesamaan
kehendak
dan
cita-cita
untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya di parlemen. Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat partai politik berupaya memanfaatkan segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Baik itu berupa sumber daya manusia serta sumber daya materil (dana). Bisa dikatakan salah satu potensi yang menentukan atau menjamin keberlangsungan hidup partai adalah kemampuan mengelola sumber dana yang dimilikinya. Setiap partai politik memiliki alur pemasukan yang berbeda – beda pastinya, beberapa diantaranya seperti iuran yang bersumber dari anggotanya, kemudian sumbangan
dari donatur serta simpatisan partai yang sifatnya tidak mengikat serta bantuan dari Pemerintah Daerah yang diambil dari APBD daerah itu. Berdasarkan dengan pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah untuk Kota Tanjungpinang sendiri. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, Pemerintah memberikan subsidi ke partai sebesar Rp 20.000.000, per kursi di tingkat Kabupaten/Kota. Pada Pemilu 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih 4 Kursi, jadi memperoleh bantuan Rp 80.000.000 per tahun. Dan pada pemilu legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh Rp. 140.000.000 karna memperoleh 7 kursi. Hal tersebut sudah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2006 pada Bab 2, tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang berbunyi : “Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun anggaran.” Sumber dana yang digunakan partai berasal dari APBD yang artinya berasal dari uang rakyat, oleh karena itu partai politik juga harus sangat berhatihati dalam setiap gerak langkahnya dan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan adalah demi masyarakat banyak, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan. Pemilu pada tahun 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh suara sebanyak 14.600.091 yang memperoleh suara nasional sebanyak 14,03 % dan menjadi urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar. Sedangkan berdasarkan rekapitulasi suara pemilu Tanjungpinang, PDI Perjuangan mendominasi dengan memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2009 untuk DPRD Kepri yakni 13.616 suara. Sedang
untuk DPRD Kota, PDI Perjuangan sanggup menangguk 4 kursi dari total 24 kursi. Pada pemilu 2014 PDI Perjuangan memproleh suara tertinggi dan berhasil menempatkan 7 orang kadernya sebagai anggota DPRD Tanjungpinang. Pada kampanye pemilu legislatif 2014
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
memproleh suara terbanyak tingkat nasional dengan perolehan 18,95 % dan untuk perolehan suara di Kota Tanjungpinang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mendominasi perolehan suara terbanyak dengan memproleh 7 kursi untuk DPRD
Kota Tanjungpinang. Pemilu legislatif
2014 di Kota Tanjungpinang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya menerima dana sebesar Rp. 641.447.500 untuk biaya kampanye dengan jumlah yang tidak begitu besar dibandingkan dengan partai-partai lain seperti Gerindra yang mendapat dana sebesar
Rp.1.054.456.499
dan
Partai
Golkar
yang
memproleh
dana
Rp.733.421.596. Namun, dengan perolehan keuangan yang tidak begitu besar dibandingkan Partai Gerindra dan Golkar. Partai PDI Perjuangan tetap memproleh perolehan suara terbanyak dengan memproleh 7 kursi di DPRD Kota Tanjungpinang.( KPU Kota Tanjungpinang ). Pengelolaan dana kampanye dalam hal ini penggunaan maupun pelaporan keuangan partai politik seharusnya efektif dan efisien karena penyelenggaraan sistem politik yang demokratis di suatu negara ditentukan oleh penyelenggaraan partai politiknya, partai politik yang sehat serta proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, dan adil merupakan dasar untuk membangun demokrasi yang berkredibilitas.
Hal penting dari dana kampanye adalah pengeluaran atau pembelanjaan dana kampanye (campaign funds expenditure). Penelusuran sisi pengeluaran atau pembelanjaan dana untuk aktivitas politik perlu mendapatkan perhatian karena karakteristik dan modus kecurangan pemilu akan ditentukan oleh jenis dan alokasi pengeluaran dana politik kampanye. Pembiayaan aktivitas politik kampanye tentu saja beragam seperti pengeluaran untuk membiayai aktivitas dari tim kampanye, kampanye media dan luar ruang, pengadaan atribut kampanye, pelatihan tim kampanye, membiayai kegiatan-kegiatan sosial, membangun sarana umum dan sosialpun untuk tujuan yang membayar petugas penyelenggara pemilu untuk memanipulasi suara atau mendanai kampanye negatif yang mendeskreditkan lawan politik (Pinto-Duschinsky, 2003,www.kemitraan.or.id). Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan agar dana tersebut untuk pendidikan politik dan kaderisasi tapi apakah dana tersebut digunakan sebagai mana mestinya. Partai politik harus didorong meminimalisasi pengeluaran atas kebutuhan partai yang nyaris tidak terbatas. Pengurus partai politik harus memiliki skala prioritas atas kebutuhan yang mesti dipenuhi, dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Hal ini diperlukan bukan semata demi menaati perintah UU, tetapi juga demi membangun sistem organisasi modern agar lebih tanggap atas tuntutan konstituen dan publik yang terus meningkat. Pengelolaan dana dalam internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan. Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tahapan penyelenggaraan kampanye, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu pasal 6 huruf h yaitu :
1) Persiapan Kampanye, meliputi: a) Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; b) Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye; c) Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri); d) Penyusunan jadual kampanye dengan peserta Pemilu; e) Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. 2) Pelaksanaan Kampanye, meliputi: a) Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga; b) Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik; c) Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan publik melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; d) Audit dana kampanye; e) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; f) Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu; g) Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah yang akan diteliti mengenai ”Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang perlu diteliti yaitu : “Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan dari penelitiana ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014. 2. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa, sebagai media belajar untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif Tahun 2014. Bagi
masyarakat,hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
menjadi
bahan
pengetahuan, informasi, dan bacaan. D. Konsep Teoritis 1. Partai Politik Partai politik menurut Undang-undang nomor 2 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara
sukarela
atas
dasar
kesamaan
kehendak
dan
cita-cita
untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik menurut Miriam Budiardjo (dalam Syafiie, 2009:316) partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama,yang bertujuan untuk memproleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Sedangkan menurut Syafiie (2009:317) mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok orang-orang memiliki ideologi yang sama,berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran dalam suatu level tingkat Negara. Sigmund Neumann (Budiardjo,2008:404) juga berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golangan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Carl J.Friedrich (Budiardjo,2008:404) Partai Politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan yang memberikan kepada anggota partainyakemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil. Menurut Firmanzah (2011:55) Partai politik adalah institusi yang dibutuhankan
untuk
memfasilitasi
kepentingan
politik
suatu
kelompok
masyarakat. Hendarmin Ranadireksa (dalam Efriza, 2012:215) juga berpendapat
bahwa Parpol adalah organisasi politik,karena orientasi partai adalah pada citacita memperjuangkan visi atau ideologi tertentu, dalam skala Negara yang diyakini mampu menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan La Palombara dan Weiner (dalam Firmanzah, 2011:68) Menurut Ramlan Surbakti (dalam Efriza, 2012:217) Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideology tertentu,dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.Huntington juga mengatakan bahwa stabilitas.kekokohan,partisipasi,sistem kepartaian akan sangat bergantung atas derajat pelembagaan dan partisipasinya.(Winarno.2007:98). 2.
Kampanye Politik Menurut Arnold Steinberg (Dalam Toni Andrianus,dkk.2006:186)
kampanye politik modern adalah cara yang digunakan para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan memerintah mereka.Selain itu,Menurut
Pfau
dan
Parrot
mengenai
kampanye
politik
(Toni
Andrianus,dkk,2006:187) merupakan suatu proses yang dirancang secara sadar,bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Karl-Heinz Nassmacher (dalam jurnal Politik hukum pengaturan dana kampanye, Ahsanul Minan) mengatakan Pengaturan tentang dana kampanye secara adil diperlukan untuk menciptakan:
a. Sistem yang mengijinkan atau menyediakan uang yang cukup untuk mendukung kampanye yang kompetitif; b. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara sama; c. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi, seperti pembentukan partai-partai baru; d. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat, partai, dan calon terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan kontributornya; dan e. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari tekanan kandidat ataupun partai dari iming-iming dukungan keuangan (vote buying).
Selain itu, Teten Masduki juga mengatakan (dalam jurnal Politik hukum pengaturan dana kampanye, Ahsanul Minan ) dana kampanye Pemilu (campaign financing) merupakan suatu keniscayaan dan amat sangat penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Untuk itu, pengaturan dana kampanye Pemilu setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: a. b. c. d. e.
Menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (political equality). Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (popular participation). Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh kontributor/interest group terhadap calon (candidacy buying). Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan (vote buying). Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya
3. Pemilu Menurut Giovanni Sartori menyatakan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik.Sistem pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang dimudah dimanipulasi:ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spectrum representasi. (Toni Andrianus,dkk.2006:299). Selain itu,Lawrence Le Duc menyatakan bahwa pemilu merupakan sebuah lembaga politik yang mendorong dan mencerminkan
banyak
kecendrungan
sosial,
politik
dan
ekonomi.
(Toni
Andrianus,dkk.2006:299). Selain definisi mengenai sistem pemilihan umum tersebut, Sanit (Toni Andrianus,dkk.2006:307) juga mengklasifikasikan empat fungsi sistem pemilihan umum yaitu : 1.Legitimasi Politik 2. Terciptanya perwakilan Politik 3. Sirkulasi elite Politik 4. Pendidikan Politik 4. Dana Kampanye Dana Kampanye menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu. Pendanaan partai memiliki beberapa komponen khusus. Komponenkomponen ini muncul karena adanya undang-undang partai politik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2013, Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2006. Undang-undang ini memberikan berbagai rangkaian pendanaan partai, sebagai berikut : a. Sumber dana kampanye Sumber dana kampanye yang didapat oleh setiap partai politik yaitu berasal dari peserta pemilu dari setiap partai tersebut masing-masing, dari para calon anggota DPR,DPRD yang bersangkutan serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Jadi,setiap partai hanya diperbolehkan menerima sumbangan dana untuk segala aktifitas keperluan kampanye yang bersumber
berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2013 pasal 5 yaitu: Dana kampanye Partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) bersumber dari : a. Partai politik peserta pemilu b. calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota dari partai yang bersangkutan c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. b. Bentuk dana Kampanye Bentuk dana kampanye yang boleh diterima setiap partai dapat berupa uang, barang dan jasa, Sumbangan seperti barang biasa berupa mobil, mesin cetak, telepon, termasuk juga menyediakan waktu siar untuk iklan di televisI maupun radio dimana pembiayaan ditangung oleh pihak perusahaan penyumbang. Sedangkan sumbangan berupa jasa seperti bentuk tenaga personalia yaitu sopir, tenaga ahli, pegawai yang mengerjakan bidang khusus yang ditugaskan untuk bekerja dikantor pusat atau kantor cabang partai. Sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum no 17 tahun 2013 pasal 9 mengenai bentuk dana kampanye. c. Sumbangan Bentuk pencarian sumbangan diatur dalam Undang-undang partai politik dan Undang-undang pemilu yang relevan. Dalam UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu serta peraturan KPU no 17 tahun 2013 dan peraturan daeerah Kota Tanjungpinang no 2 tahun 2006 bahwa DPR, DPD, dan DPRD terdapat pembatasan terhadap sumber dan besarnya jumlah sumbangan.
a. Sumbangan dari Luar Negeri. Sebagian besar Negara termasuk Indonesia dilarang menerima sumbangan dari luar negeri. Tujuannya agar partai tidak dikendalikan dari luar negeri atau agar partai tidak tergantung pada sekelompok orang asing jika partai tersebut harus membuat keputusan nasional. Berdasarkan Undang-undang no 2 tahun 2011 pasal 40 ayat 3 dan sesuai juga dengan PKPU no 17 tahun 2013 terdapat pada pasal 26 Partai Politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dala bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. b.
Iuran Anggota
Iuran anggota biasanya dibayar secara rutin oleh para anggota. Besarnya jumlah iuran tergantung pada pendapatan setiap anggota partai. Asas hukum penarikan iuran seperti ini adalah anggaran dasar. Anggaran dasar ini harus sesuai dengan aturan keuangan yang menjelaskan bagaimana pemasukan dari iuran anggota itu dibagikan ketingkatan partai yang berbeda.
Pada prinsipnya, setiap partai harus menarik iuran dari anggotanya. Hal ini penting bagi pendanaan partai dan juga kehidupan intern partai. Jika sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan atau dana dari segelintir orang, atau kadang-kadang hanya pada seorang anggota saja, hal ini bisa menyulitkan proses demokrasi dalam tubuh partai, dan partai akan selalu diperas. d. Larangan pendapatan partai dari perusahan politik. Berbeda dengan pendanaan partai oleh pemerintah yang lazim dibanyak negara, pemberian dana dari perusahaan publik kepada partai dilarang di banyak negara. Larangan ini terutama disebabkan karena adanya praktek memprioritaskan partai-partai tertentu biasanya partai-partai yang berkuasa secara sepihak dengan cara membagi dana publik itu secara tidak merata. Tentu saja hal tersebut itu bisa memberikan kesempatan yang berbeda bagi partai-partai yang ada. Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2011 pasal 40 ayat 4 bahwa Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. e.
Batas dana terbesar atau larangan sumbangan dari perusahaan dan aturan transparansi sumbangan. Berdasarkan pasal 35 UU no 2 tahun 2011 mengenai sumbangan yang boleh dterima partai : a.
perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
b.
perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
c.
perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Undang-undang tersebut mengenai batas dana terbesar dari perseorangan dan perusahaan yang boleh diterima partai politik juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum no 17 tahun 2013 mengenai Besaran Dana Kampanye pasal 11. Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini Partai Politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut. Berikut ini beberapa penjelasan terkait pengelolaan Keuangan/Dana pada Partai Politik. 1.
Keuangan partai politik bersumber dari : a. Iuran anggota. b. Sumbangan yang sah menurut hukum. c. Bantuan dari anggaran Negara.
2.
Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa.
3.
Sumbangan perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
4.
Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Pengelolaan keuangan Organisasi Partai Politik , sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar, haruslah transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang – undang partai politik dan Undang – undang pemilu serta peraturan KPU seluruh sumber daya keuangan yang digunakan harus dipertanggungjawabkan kepada konstituantenya. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik peserta pemilu adalah penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu) serta laporan keuangan (Khusus Untuk Partai Politik), yang harus diaudit Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik.
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan peneliti adalah menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penulis berupaya
menganalisis pengelolaan dana
kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang menjadi hal yang diteliti. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat mengetahui mekanisme pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014.
2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitian di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang. Dikarenakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai peraih kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014 di Kota Tanjungpinang. Kesuksesan tersebut salah satunya oleh karena mekanisme pengelolaan dana kampanye partai yang akan menjadi fokus penelitian. 3. Sumber Data Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menentukan data yang diambil dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu : a. Data primer yaitu data yang penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang telah di tunjuk dalam penelitian ini. Menurut Arikunto (2006:145) mengatakan bahwa data primer adalah data yang di kumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. b. Data sekunder yaitu data yang penulis dapatkan dari internet, buku-buku, jurnal, data dari KPU Kota Tanjungpinang dan data dari PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang. 4. Subyek Penelitian Adapun dalam pengambilan
sampel peneliti menggunakan teknik
nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2010:218) Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. yang menjadi subyek penelitian yaitu peneliti menggunakan sampling purposive yaitu dengan informan : a.
Ketua KPU Kota Tanjungpinang
b.
Ketua PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
c.
Bendahara PDI Perjuangan KotaTanjungpinang
d.
Staf PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
e.
Panwaslu Kota Tanjungpinang Tabel 1.1 Jabatan Informan Penelitian
No
Nama
Jabatan
1
Robby Patria, SE
Ketua KPU
2
Suparno
Ketua PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
3
Sukandar
Bendahara PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
4
Rohmad
Staf PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang
5
Muslim
Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang
Sumber: Data Olahan, 2015
5.
Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan,Peneliti akan menggunakan
beberapa data yaitu : a. Wawancara Menurut Luknis (2006:67) wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada
responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan cara sambil bertatap muka dengan informan Sebagai informan penelitian ini yaitu Robby patria, ia selaku Kepala Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. Informan selanjutnya yaitu Suparno, sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang, Selanjutnya yaitu Sukandar, sebagai bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang, Bapak Rohmad selaku Staf PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang,
Selanjutnya
Muslim
sebagai
Panwaslu
Kota
Tanjungpinang. b. Dokumen Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Menurut Sugiyono
(2010:240)
studi
dokumen
merupakan
pelengkap
dari
penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Selain itu, menurut Usman & Purnomo (2009:69) Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi
melalui
pencarian
dan
penemuan
bukti-bukti.
Metode
dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen
yang dimaksud
peneliti adalah
dokumen tertulis, gambar/foto, data
pelaporan dana kampanye yang berasal dari KPU, tulisan-tulisan ilmiah tentang Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan serta pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan di Kota Tanjungpinang. 6. Alat pengumpulan Data Alat pengumpulan Data yang digunakan peneliti adalah : a. Buku catatan untuk mencatat percakapan dengan sumber data. b. Dokumen-dokumen tulisan, catatan laporan, biografi dan lain-lain. lmiah bagi pihak yang memerlukan.
F. HASIL PENELITIAN Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat di analisa bahwa kondisi mekanisme pengelolaan dana kampanye partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada pemilu legislatif tahun 2014 yaitu : 1. Tahap Pencarian Dana a.
PDIP melakukan rapat umum guna membahas masalah persiapan kampanye,PDIP juga mencari dana melalui website yang menginformasikan bagi yang menyumbang bisa mengirim ke rekening yang sudah di informasikan.
b.
Sumber dana yang diperoleh berasal dari calon legislatif,
c.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mulai mencari dana kampanyenya pada periode 20 desember 2014 s.d 28 februari 2014 dan periode 01 maret 2014 s.d 23 april 2014.
d.
Publik bisa mengetahui karna setelah dilaporkan pasti akan diumumkan di papan pengumuman maupun website.
2. Tahap Penerimaan Dana
a.
Sumbangan yang diterima PDIP berupa uang,barang-barang,dan jasa seperti : baju kaos,kue-kue,dan sablonan baju.
b.
Sumbangannya berasal dari iuran para calon legislatif.
c.
Sumbangan yang diterima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada periode I berjumlah Rp. 274.500.000 dan pada periode II berjumlah Rp. 641.447.500.
d.
Alur untuk nyumbang kepada PDIP dilakukan melalui poskoposko daerah setempat partai ataupun melaui rekening langsung para caleg, karna semua sumbangan akan dilaporkan.
e.
.Penerimaan dana kampanye dilakukan Sebelum waktu kampanye dilakukan
artinya
seperti
yang
ditetapkan
PKPU
14 hari sebelum pelaksanaan. 3. Tahap Penggunaan Dana a.
Dana yang sudah ada digunakan untuk keperluan kampanye, seperti keperluan rapat, baju kaos,sablon,kue-kue,dan balihobaliho.
b.
Waktu
penggunaannya
yaitu
penggunaan
baliho-baliho
pemasangan alat peraga sebelum deklarasi kampanye damai, pelaksanaan kampanye baju kaos dan kue-kue digunakan pada saat deklarasi kampanye damai tanggal 16,19,22,28,31maret 2014 dan 03 april 2014. 4. Tahap Pelaporan Dana a.
Partai melaporkan laporan periode I pada tanggal 27 desember 2013 dan periode II tanggal 02 maret 2014.dan PDIP melaporkan laporan serta dokumennya pada hari minggu, tanggal 27 April 2014 pada pukul 15.30 WIB di kantor KPU.
b.
Pertanggungjawabannya
selaku ketua adalah Suparno dan
bendahara partai yaitu Sukandar.
c.
Partai melaporkan kepada KPU, pihak KPU yang menunjuk akuntan publik untuk memeriksa pengeluaran dan penerimaaan dana kampanye.
d.
Setelah partai melaporkan kepada pihak
KPU,KPU akan
menyampaikan melalui papan pengumuman atau website.
G.PENUTUP 1. Simpulan Partai Politik merupakan salah satu elemen yang sangat sentral dalam demokrasi. Dalam teori demokrasi partai-partai dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan institusi-insitusi negara. Partai politik adalah suatu organisasi yang karakter utamanya adalah kekuasaan. Agar mampu menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik bertujuan memegang kekuasaan karena
hanya
kalau
mempunyai
kekuasaan
politik,
partai
dapat
mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya. Sukses apa tidak organisasi, berhasil memenangkan pemilu partai politik, sangat ditentukan oleh kemampuan pendanaannya. Dibutuhkan uang yang memadai untuk segala bentuk kebutuhan kampanye, untuk menjalankan aktifitas-aktifitas kampanye. Dana partai pada umumnya bersumber dari fraksi-fraksi ,para calon legislatif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kota Tanjungpinang sendiri selalu menjadi pemenang pemilu. Dalam mengatur dana kampanye partai politik, telah tercantum dalam Undang-undang dan PKPU mengenai mekanisme Pengelolaan dana kampanye. Mekanisme merupakan yang penting bagi partai
dalam mengatur dana kampanye partai baik pendapatan maupun pengeluaran partai. Kendala dalam memanajemen keuangan bagi Partai Demokrasi Indonesia adalah jumlah sumbangan yang di peroleh tidak sebanding dengan kegiatankegiatan kampanye yang dilakukan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupaya memaksimalkan pendanaan yang bersumber dari anggotanya yang sifatnya sukarela dan iuran wajib bagi mereka yang telah duduk dikursi legislatif. Dalam pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengikuti prosedur mekanisme pengelolaan dana kampanye berdasarkan Undang-undang dan Peratuan Komisi Pemilihan Umum. Namun, pada pelaporan segala bentuk hal Partai Demokrasi Indonesia belum begitu Transparan dan Akuntabel dalam melaporkan segala bentuk pendapatan maupun pengeluarannya secara tererinci. Dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh lembaga audit independent yang ditunjuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tanjungpinang terdapat beberapa pelanggaran mulai dari terlambatnya penyerahan laporan keuangan partai yang lebih dari batas waktu yang diberikan oleh KPU, kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya melakukan pencatatan pada penerimaannya saja namun pada pengeluarannya hanya mencantumkan dana biaya rapat umum saja. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan laporan yang dilaporkan PDIP kepada KPU juga berbeda, dalam pelaporan PDIP hanya menerima sumbangan berdasarkan calon legislatif, Namun dari hasil wawancara PDIP menerima sumbangan bukan hanya dari calon tetapi dari perorangan dan juga instansi tertentu tetapi responden tidak mau memberitahu secara detail.
Dalam penelitian ini permasalahan penelitian terjawab dimana pola keuangan pengelolaan dana kampanye partai secara internal secara gotong-royong atau kebersamaan organisasi dan secara eksternal partai diatur oleh UU N0 2 tahun 2011 tentang partai dan UU No 2 tahun 2008 tentang pemilu serta PKPU. Namun dalam pelaksanaannya PDIP belum transparan. Karna masih banyak perbedaan – perbedaan jumlah dana yang ditemui, rincian-rincian yang tidak transparan, serta daftar-daftar penyumbang yang dirahasiakan. 2.Saran Pemilu legislatif 2014 telah selesai dan pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah dilaporkan, ini sedikit menunjukan keseriusan dalam menuju transparansi pengelolaan keuangan. Adapun saran penulis bagi pengelolaan dana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu berikutnya adalah adalah :
a) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus meningkatkan Kualitas laporan keuangan partai. Partai harus melaporkan semua pemasukan dan pengeluaran serta nama donatur dan jumlah sumbangan. Semua dokumen pendukung harus disimpan supaya dapat diakses dan diperiksa. Partai politik harus menciptakan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh anggota partai dan publik terhadap laporan keuangan dana kampanye partai. b) Menciptakan suatu mekanisme yang memberikan akses terhadap laporan keuangan partai politik kepada publik harus ditentukan. Misalnya
mempunyai situs tersendiri yang menjelaskan tentang pengelolaan dana kampanye Partai PDIP itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku : Arikunto, Suharsimi.2006. Prosedur Praktik).Rineka Cipta: Jakarta.
Penelitian
(Suatu
Pendekatan
Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Efriza.2012. Political Explore. Bandung: ALFABETA. Firmanzah. 2011. Mengelola Partai Politik-Komunikasi dan Positioning ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Moleong, Lexy,J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Pito, Toni Andrianus,dkk. 2006. Mengenal Teori-teori Politik. Bandung: Nuansa. Sitepu, P.Andrianus. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sugiyono. 2010. Alfabeta.
Metode penelitian kuantitatif,kualitatif,R & D.
Bandung:
Syafi’I,Inu Kencana. 2009. Sistem politik Indonesia. bandung: Pustaka Reka Cipta. Sabri, luknis & sutanto priyo hastono. 2006. Statistik Kesehatan. Jakarta: PT Gramedia Persada. Usman,Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Winarno,Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta:Media Pressindo. Zuriah, nurul. 2006. Metodologi penelitian sosisal & Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Peraturan
Komisi
Pemilihan
Umum
No.07
Tahun
2012
Tentang
Tahapan,Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal dan Internet : Arianto, Bismar.2011.Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu.jurnalilmu politik dan ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Politik.Universitas Maritim Raja Ali Haji.Tanjungpinang. Rapika Wulandari, 2013.Strategi kampanye politik koalisi partai pengusung afimukmin dalam pemilukada tahun 2013. ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id volume 1 no 4.).11-05-2014, 22.11. Minan,Ahsanul. jurnal Politik hukum pengaturan dana kampanye,www.ahsanulminan.webs.com. diakses 11-05-2014, 21.43. http://kpu-kota-tanjungpinang.blogspot.com/p/dana-kampanye.html 23.50 ,06-052014www.kemitraan.or.id. Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye.13.55.30-06-2014
