POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Riau)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh :
SIGIT SEPRIANDI NIM. 110565201118
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Riau) SIGIT SEPRIANDI Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
ABSTRAK Partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik sangat dibutuhkan, sebab partai politik adalah satu-satunya organisasi yang boleh berpartisipasi dalam sistem pemilu, karena partai politik memiliki fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sehingga hanya partai politik-lah yang dapat ikut dalam sistem pemilu dan menempatkan anggota atau kadernya yang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen untuk merekrut calon anggota legislatif. Dengan dilakukannya penelitian mengenai pola rekrutmen PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola rekrutmen PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu, dalam menentukan kadernya untuk menjadi calon anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat digambarkan bahwasanya PDI Perjuangan lebih mengutamakan kader internalnya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dengan memakai pola bottom up dalam proses rekrutmennya, PDI Perjuangan melakukan proses rekrutmen caleg dimulai dari usulan tingkat PAC, kemudian di usulkan ke tingkat DPC, dari tingkat DPC tersebut kemudian di musyawarahkan dan kemudian diusulkan ke tingkat DPD. Di tingkat DPD kembali di musyawarahkan dan meminta masukan serta pendapat dari DPP. Lalu kemudian dikembalikan ke tingkat DPD untuk diputuskan. Rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau benar-benar memanfaatkan kader terbaik untuk menjadi calegnya. Namun untuk kedepannya, diharapkan PDI Perjuangan mampu untuk melakukan rekrutmen terbuka, memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat (non kader) untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilu. Kata kunci: Partai politik, Pola rekrutmen.
2
ABSTRACT Political parties is a organitation that have function as a political recruitment is very needed, because political parties is the only organitation that can participating in election system, and then political parties have articulation function and aggregation, so only the political parties that can participating in election system and giving a place for the member or his best cader to be selected by the people. Each of the political parties have a recruitment pattern to recruit the legislative prospective member. In research about the recruitment pattern in PDI Perjuangan at Kepulauan Riau Province, hope that can give some description about how the recruitment pattern in PDI Perjuangan as the winner party in election, to choose his cader to become the legislative candidate. In the result of the research that have been done, can be descripted that PDI Perjuangan is prefer his internal cader to participate in election. Using the bottom up pattern in recruitment pattern, PDI Perjuangan using recruitment process for the candidate start from the branch leader of PDI Perjuangan recommendation, and then to the board organitation, and then get vote and recommended to the PDI Perjuangan regional board. In regional board back to vote and ask for some idea from the main board of PDI Perjuangan. and then giving back to the regional board to be selected. Recruitment that have been done by PDI Perjuangan Kepulauan Riau Province, is truly using his best cader to become his candidate. But in future, hoping that PDI Perjuangan can doing the open recruitment, to give the same chance for the people (non cader) for participate in election contest. Keyword: Political parties, Recruitment pattern.
3
POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (Studi Kasus DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Riau) A. Latar Belakang Empat pemilihan umum yang telah diselenggarakan secara demokratis di masa Reformasi ini (Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014) telah menjadi tempat seleksi alam bagi partai politik. Partai yang besar dan kuat akan tetap hidup sementara yang kecil dan lemah akan tersingkir dengan sendirinya. Terbukti pada pemilu 2014 yang lalu, dari puluhan partai politik yang ada, hanya 15 partai politik yang dapat mengikuti proses pemilihan umum, 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Tetapi hanya ada 10 partai politik yang berhasil memenuhi ambisinya untuk memenangi pertarungan perebutan kekuasaan tersebut. PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, PPP, dan Partai Hanura adalah 10 (sepuluh) partai politik yang berhasil mendominasi peta politik nasional. Berikut hasil dari pemilu 2014 yang lalu: Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pemilu 2014 Partai Politik Jumlah Suara
No
Keterangan
1
Partai Nasdem
8.402.812
Lolos
2
PKB
11.298.957
Lolos
3
PKS
8.480.204
Lolos
4
PDI Perjuangan
23.681.471
Lolos
5
Partai Golkar
18.432.312
Lolos
4
6
Partai Gerindra
14.760.371
Lolos
7
Partai Demokrat
12.728.913
Lolos
8
PAN
9.481.621
Lolos
9
PPP
8.157.488
Lolos
10
Partai Hanura
6.579.498
Lolos
11
PBB
1.825.750
Tidak Lolos
12
PKPI
1.143.094
Tidak Lolos
(Sumber: Data dari www.kpu.go.id) Kemenangan ini bukan otomatis berarti selesainya tugas partai politik. Kemenangan di dalam pemilihan umum hanyalah langkah awal dari proses yang panjang. Partai politik merupakan salah satu inti dari pelaksanaan demokrasi modern. (Koirudin, 2004: 1) Pada sistem demokrasi seperti saat ini, pemilu dilakukan dalam rangka memilih tokoh yang akan menjadi wakil rakyat di dalam pemerintahan, sebab pada era modern seperti saat ini rakyat tidak dimungkinkan untuk mewakili dirinya sendiri didalam parlemen atau pemerintahan, oleh sebab itu rakyat harus memilih sosok yang akan menjadi wakilnya di parlemen, partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik sangat dibutuhkan, sebab partai politik adalah satu-satunya organisasi yang boleh berpartisipasi dalam sistem pemilu, karena partai politik memiliki fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan sehingga hanya partai politik-lah yang dapat ikut dalam sistem pemilu dan menempatkan anggota atau kadernya yang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat. Beberapa literatur menjelaskan, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya mempunyai orientasi nilai, dan cita-cita dengan tujuan yang sama. Tujuan bersama ialah untuk merebut tahta atau
5
memperoleh kekuasaan yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Menurut Wengky Saputra dalam skripsinya yang berjudul Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam) menjelaskan bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Dalam tulisan Fadillah Putra (2003: 19) dijelaskan bahwa setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Partai politik memiliki cara tersendiri untuk melakukan perekrutan anggota, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan, yang nantinya akan diusung sebagai calon anggota legislatif. Menurut Rully Chairul Azwar (2008: 4), dalam sebuah political market, kader merupakan salah satu product yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula
6
mutu product yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu product yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya. Berbicara partai politik dan pola rekrutmennya, tidak akan lepas dari keberhasilan partai tersebut memenangkan pemilu. Pada Pemilu 2014 yang lalu, PDI Perjuangan yang merupakan partai terbesar mampu untuk memenangkan Pemilu 2014. PDI Perjuangan berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan partai-partai lainnya, yang mana pada pemilu sebelumnya tahun 2009 PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara 14.600.091 dengan menempati posisi ke 3 dibawah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Tetapi pada pemilu tahun 2014, PDI Perjuangan mampu bangkit dan memenangkan pertarungan pemilu legislatif dengan suara yang signifikan yaitu 23.681.471. (www.kpu.go.id) Termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, PDI Perjuangan mampu mendominasi suara di daerah ini. Dalam pemilu 2014 yang lalu, PDI Perjuangan memperoleh suara yang signifikan di Provinsi Kepulauan Riau. Suara yang diraih PDI Perjuangan tersebut mampu memenangkan pemilihan umum di Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:
7
Tabel 1.2 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2014 di Provinsi Kepulauan Riau No
Partai Politik
Jumlah Suara
1
Partai Nasdem
95.848
2
PKB
28.976
3
PKS
66.095
4
PDI Perjuangan
132.412
5
Partai Golkar
95.354
6
Partai Gerindra
91.942
7
Partai Demokrat
81.150
8
PAN
119.044
9
PPP
37.760
10
Partai Hanura
50.736
11
PBB
11.913
12
PKPI
11.106
(Sumber: Data KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014)
Selain memperoleh suara terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, PDI Perjuangan juga mampu menempatkan 8 (delapan) orang kadernya untuk duduk dalam DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2014-2019, ini merupakan keberhasilan bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau. Yang mana pada pemilu tahun 2009 sebelumnya, PDI Perjuangan hanya mampu menempatkan 6 orang kadernya untuk duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Berikut anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Fraksi PDI Perjuangan Periode 2009-2014:
8
Tabel 1.3 Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Fraksi PDI Perjuangan Periode 2009-2014 No
Nama
Daerah Pemilihan
1
H. Lis Darmansyah, S.H
Tanjungpinang
2
Tawarich, Bsc
Bintan-Lingga
3
DR. H M Soerya Respationo, SH MH
Batam
4
Jumaga Nadeak, S.H
Batam
5
Hj. Suraya
6
Ir. Wirya Putra S Silalahi
Karimun Batam
(Sumber: Data KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014) Berdasarkan data diatas, maka terjadi peningkatan yang signifikan bagi kuota PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada pemilu 2014 yang lalu PDIP mampu menempatkan delapan orang kadernya untuk duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Berikut nama-nama caleg PDI Perjuangan yang berhasil lolos ke DPRD Kota Tanjungpinang: Tabel 1.4 Daftar Nama Caleg PDI Perjuangan yang Berhasil Lolos ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2014-2019 No
Nama Caleg
Daerah Pemilihan
Jumlah
1
Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH
Tanjungpinang
10.598
2
Tawarich, Bsc
Bintan-Lingga
2.831
3
Ery Suandi
Karimun
3.433
4
Ir. Widiastadi Nugroho, ST
Batam A
10.421
5
DR. Sahat Sianturi, SH, M.Hum
Batam A
7.984
5
Jumaga Nadeak, SH
Batam B
6.733
6
Saproni, SE
Batam C
8.049
7
Ruslan, SH
Batam C
6.205
8
Taufik
Natuna-Anambas
4.216
(Sumber: Data KPU Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014)
9
Berdasarkan ulasan diatas, dapat kita lihat bahwasanya PDI Perjuangan merupakan partai yang mampu melakukan pola rekrutmen yang baik sehingga mampu menempatkan kader-kader terbaiknya untuk bersaing dalam pemilihan umum dan memenangkan pemilihan umum tersebut. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan indikasi atau gejala-gejala berikut ini: 1. Terjadi peningkatan jumlah suara yang diraih PDI Perjuangan pada pemilu 2009 dan pada pemilu 2014, baik dalam tingkat nasional maupun tingkat lokal di Provinsi Kepulauan Riau. 2. Peningkatan jumlah suara otomatis juga menambah jumlah kursi anggota legislatif PDI Perjuangan yang duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Tanjungpinang.” B. Kerangka Teori Menurut Miriam Budiardjo (2008: 403) partai politik secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)
dengan
cara
konstitusional
maupun
inkonstitusional,
untuk
melaksanakan programnya.
10
Menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita -cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik memiliki beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik. Rekrutmen politik secara umum diartikan sebagai suatu proses dimana lembaga menempatkan aktor-aktor pada suatu posisi tertentu, mengambil tempat sehingga terlibat dalam lembaga tersebut. Proses melalui suatu lembaga organisasi mengangkat orang berbakat yang dianggap mampu menduduki suatu posisi atau jabatan yang ada, sehingga yang bersangkutan dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kegiatan organisasi yang berorientasi kepada kualitas dan kuantitas anggota serta menghidupkan regenerasi untuk eksistensi organisasi. Jadi, apabila kata rekrutmen menambahkan kata politik dibelakangnya, maka akan merujuk pada suatu proses dimana partai politik mengangkat aktor dan menempatkan pada posisi atau jabatan tertentu, baik pada infrastruktur maupun pada suprastruktur politik, sehingga yang bersangkutan terlibat dalam proses kehidupan politik.
11
Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan: “…proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai…” (Miriam Budiardjo, 2008: 408). Pendapat lainnya yang mengemukakan pengertian rekrutmen politik oleh Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2010: 118) yang dimaksud rekrutmen politik adalah: “Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan mengkhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin” Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Apabila kita mengkaji pola-pola tersebut maka kita akan mengetahui bahwa sistem nilai, perbedaan derajat, serta basis dan stratifikasi sosial terkandung di dalam rekruitmen politik. Hal ini berarti rekruitmen politik mampu membangkitkan gapgap di dalam masyarakat dalam tingkatan-tingkatan peran masyarakat. Gap-gap ini berpengaruh besar dalam hubungan antar masyarakat. Pola-pola rekruitmen politik ini secara tidak disengaja menjadi indikator yang cukup penting untuk melihat pembangunan dan perubahan suatu Negara. Di dalam pola-pola ini memiliki keterkaitan antara rekruitmen dan perekonomian suatu Negara mampu mengkaji pergeseran ekonomi masyarakat, infrastruktur
12
politik, serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat, artinya pemimpinpemimpin yang baru akan membentuk kebijakan-kebijakan terbarunya yang mengarah demi kemajuan negaranya serta faktor politik menciptakan terjadinya iklim politik yang cukup mempengaruhi pergerakan ekonomi suatu Negara di dalamnya. Rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, darimana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah politik partai di ruang publik. Wajah partai diruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik. (Pamungkas, 2011: 91) Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: “…proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat yaitu: (1) sifat tertutup; adalah suatu sistem pengrekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. (2) sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.” (Michael Rush, Phillip Althoff, 2007: 247). Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syaratsyarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk
13
menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik (Hesel Nogi Tangkilisan, 2003: 188). C. Hasil Penelitian 1.
Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan
partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Sebagai partai politik yang mapan dan besar, sudah tentunya memiliki aturan yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Mekanisme rekrutmen ini ada di dalam Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013 yaitu membahas tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014. Dalam menghadapi pemilu 2014, PDI Perjuangan tidak main-main, DPP telah menyiapkan strategi khusus agar ditahun ini dapat memenangi pemilu 2014. Oleh karena itu DPP mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/
14
2013. Surat Keputusan ini mengatur tentang masalah teknis dan mekanisme pelaksanaan proses penjaringan calon anggota legislatif yang diperuntukan bagi para fungsionaris, anggota, kader dan simpatisan agar bisa mengetahuinya secara jelas. Juklak ini juga diatur tentang sumber dan beberapa besar jumlah kuota Caleg. 2.
Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau a. Sifat Rekrutmen Politik Mekanisme peraturan partai yang ada di PDI Perjuangan adalah peraturan
yang sudah tertata dan baku yang tertuang dalam AD/ART partai. Artinya semestinya tidak boleh menyimpang dari aturan partai tersebut. Dimana keputusan partai tertinggi adalah putusan hasil kongres partai, keputusan Dewan Pimpinan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Daerah, dan keputusan Dewan Pimpinan Cabang. Sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, PDI Perjuangan mempunyai pola rekrutmen yang sudah lama diterapkan. Untuk menjaring caleg pada pemilu 2014 yang lalu, PDI Perjuangan juga melakukan pola rekrutmen sesuai keputusan dari DPP PDI Perjuangan. Hal itu menjadi sesuatu yang penting, mengingat bahwasanya proses penjaringan caleg atau rekrutmen caleg sangat mempengaruhi dari kualitas kinerja anggota DPRD, maka dari itu butuh waktu yang lama bagi DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan kader-kadernya untuk bertarung dalam pemilu legislatif.
15
Proses rekrutmen yang dilakukan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki aturan dan alur yang jelas. Bagi PDI Perjuangan sistem rekrutmennya menggunakan sistem bottom up (usulan dari bawah), dan tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap usulan dari tingkat PAC, kemudian ke DPC lalu di serahkan ke DPD, dan setelah itu di serahkan ke tingkat DPP lalu dikembalikan lagi ke DPD. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Ketua DPC Kota Tanjungpinang, Sukandar: “Dalam alur rekrutmen PDI Perjuangan, tahapan secara khusus itu ada, tapi yang biasanya dilakukan adalah kami menerima usulan-usulan. Mulai dari PAC mengusulkan nama-nama ke DPC, kemudian di DPC disaring beberapa nama, lalu diserahkan ke DPD, dan DPD menyerahkan ke DPP untuk meminta rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi dari DPP, dikembalikan lagi ke DPD untuk diambil sebuah keputusan.” (Wawancara tanggal 26 Agustus 2015) Dari penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis katakan bahwa proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau pada pemilu 2014 masih menggunakan sistem tertutup, dimana di dalam proses pengambilan keputusan Ketua DPD PDI Perjuangan membentuk tim yang di tugaskan untuk menyeleksi kembali kandidat siapa-siapa saja yang akan di usung oleh partai untuk menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan. Sementara itu, dalam pengajuan caleg PDI Perjuangan lebih mengutamakan
kader
internal
yang
diusulkan
dari
bawah
dan
telah
dimusyawarahkan bersama. Walaupun di dalam prosesnya PDI Perjuangan menggunakan sistem tertutup dalam penentuan calon, namun disisi yang lain PDI Perjuangan juga memakai sistem terbuka tetapi hanya pada proses pendaftaran, karena PDI Perjuangan membuka peluang kepada siapa saja yang ingin
16
mendaftarkan diri menjadi calon legislatif dari PDI Perjuangan di Provinsi Kepulauan Riau dengan catatan harus masuk sebagai anggota partai terlebih dahulu. b. Metode Rekrutmen Politik Dalam proses rekrutmen politik, terdapat dua metode yang biasanya ditempuh oleh partai politik, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Dua metode itu adalah, pertama metode ilmiah merupakan rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu. Kedua, metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja. Penggunaan metode ini difungsikan agar caleg yang direkrut memang benar-benar mampu untuk mengakomodir kepentingan rakyat dan visi misi partai politik. Begitu pula di PDI Perjuangan yang menggunakan salah satu metode tersebut, seperti yang diungkap oleh Sukandar sebagai berikut: “Dalam merekrut caleg tentunya kami berpedoman pada standar-standar yang telah ditentukan dari DPP.” (Wawancara tanggal 26 Agustus 2015) Dari pernyataan diatas, jelas disimpulkan bahwasanya PDI Perjuangan menggunakan metode ilmiah yang berpedoman dengan aturan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh pipiman DPP. Adapun standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dilakukan oleh DPD dalam menentukan caleg. c. Pola Kecenderungan Rekrutmen Poltik Berbicara pola kecenderungan rekrutmen politik, ada beberapa tipe kecenderungan
rekrutmen
politik,
diantaranya
tipe
partisan,
compartmentalization, immediate survival, civil service reform.
17
Tipe partisan dalam proses rekrutmen merupakan tipe dominan yang hampir ada di setiap partai politik. Tipe partisan memiliki pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai. Begitu pula di PDI Perjuangan dalam proses rekrutmen yang dilakukan. PDI Perjuangan mempertimbangkan nilai loyalitas yang ada pada kader dalam bekerja untuk partai. Hal ini di jelaskan oleh Suparno: “Nilai loyalitas seseorang dalam memperjuangkan visi dan misi partai menjadi acuan indikator komitmen para kader dalam bekerja untuk partai, oleh karena itu nilai loyalitas sangat penting dalam faktor penentuan pencalonan anggota legislatif.” (Wawancara tanggal 8 September 2015) Pernyataan tersebut memperkuat bahwasnaya tipe partisan ini memang cenderung digunakan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen caleg. Dengan salah satu titik ukur keloyalitasan, diharapkan dapat memperkuat penyapaian aspirasi dari pendukung partai dan menjalankan visi misi partai. Tipe compartmentalization merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Tipe ini sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja bagi kader yang akan dicalonkan jadi anggota legislatif. Tipe ini memang menjadi poin pertimbangan bagi PDI Perjuangan dalam menentukan calon anggota legislatif, namun ini hanya menjadi penunjang kapasitas kader ketika nantinya terpilih menjadi anggota dewan. Tipe Immediate Survival merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Tipe ini menjadi hak pimpinan partai dalam menentukan
18
calon anggota legislatif di internal partai politik yang dia pimpin. Begitu juga dengan PDI Perjuangan, dalam menjalankan proses penjaringan caleg pimpinan PDI Perjuangan berhak menunjuk langsung siapa kader yang akan ditempatkan menjadi caleg. PDI Perjuangan menggunakan tipe ini berdasarkan rekomendasi atau yang disampaikan oleh pimpinan partai. Terlepas pertimbangan apapun itu dalam menentukan caleg tersebut. Yang jelas pimpinan partai mempunyai hak untuk menentukan caleg yang akan diberikan amanah. Tipe Civil Service Reform merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada kemampuan dan keloyalitasan seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau penting. Untuk tipe Civil Service Reform jika kita
lihat
menggambungkan
dua
tipe
antara
tipe
partisan
dan
tipe
compartmentalization. Tipe ini lebih menjurus kedua-duanya yaitu, loyalitas dan kemampuan. Dan hal ini juga menjadi acuan bagi PDI Perjuangan. Kemampuan dan loyalitas calon anggota legislatif sangat mempengaruhi kinerjanya di DPRD dalam membawa misi kepartaian. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa PDI Perjuangan dalam memilih dan menetapkan calon anggota legislatif, faktor yang paling dominan dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif adalah faktor ketokohan dimana seorang calon anggota legislatif itu pada umumnya mempunyai basis massa yang banyak, sehingga sudah dikenal oleh masyarakat luas.
19
D. Penutup 1.
Kesimpulan Dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat mengambil sebuah
kesimpulan mengenai pola rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau dalam merekrut caleg untuk pemilu 2014 yang lalu. Mekanisme perekrutan caleg PDI Perjuangan secara umum telah tertera dalam peraturan AD/ART partai. Pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sistem rekrutmennya menggunakan sistem bottom up (usulan dari bawah), dan tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap usulan dari tingkat PAC, kemudian usulan dari PAC diserahkan ke DPC, lalu usulan yang diserahkan ke DPC disaring kembali dan kemudian di serahkan ke DPD, dan setelah itu di serahkan ke tingkat DPP lalu dikembalikan lagi ke DPD. Ini memperkuat sistem pengkaderan yang ada didalam tubuh PDI Perjuangan itu sendiri, karena dengan sistem yang seperti ini akan lebih mengutamakan kader yang berkualitas didalam partai. Penggunaan sistem bottom up pada rekrutmen caleg di PDI Perjuangan menyebabkan Rekrutmen PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau bersifat tertutup. Hal ini dikarenakan PDI Perjuangan mengutamakan kader partai yang memiliki dedikasi dan loyalitas partai yang tinggi serta hasil dari musyawarah internal partai. Dengan demikian akan menyulitkan bagi kader baru yang baru mendaftar untuk maju dan terpilih sebagai caleg PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengutamakan kader internal untuk maju sebagai caleg dengan pertimbangan keloyalitasan yang tinggi terhadap partai. Selain loyalitas,
20
faktor lain yang menjadi pertimbangan DPD PDI Perjuangan menentukan caleg yang maju adalah ketokohan, kemampuan dan finansial. Pertimbangan lain yang dilakukan DPD PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen caleg adalah dengan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk merekrut caleg tersebut. Selain itu ada faktor ketokohan, keloyalitasan terhadap partai dan kekuatan finansial serta kemampuan yang dimiliki oleh bakal caleg yang menjadi pertimbangan partai untuk menentukan caleg yang diusungnya. Penggunaan metode itu berguna sekali untuk mendapatkan caleg yang benar-benar memiliki kualitas yang baik. Proses rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan lebih dominan menggunakan tipe partisan, tipe compartmentalization, dan tipe civil service reform. Tipe-tipe ini memang menjadi pertimbangan oleh pemangku kebijakan di internal PDI Perjuangan guna melahirkan anggota dewan yang mumpuni dibidangnya. 2.
Saran 1) Meskipun PDI Perjuangan mengedepankan kader internal ketimbang kader eksternal, PDI Perjuangan harus mempertimbangkan kualitas caleg yang diusungnya, hal ini untuk membuktikan kepada masyarakat caleg yang diusung memang memiliki kualitas dan patut untuk dipilih masyarakat. 2) Dalam proses rekrutmen caleg PDI Perjuangan harus lebih memperketat proses rekrutmen calegnya, hal ini untuk menghasilkan caleg yang benarbenar berkualitas.
21
3) PDI Perjuangan seharusnya dapat melakukan rekrutmen terbuka yang benar-benar memberikan kesempatan bagi non kader untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum dan maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan. 4) Kedepannya, semoga PDI Perjuangan dapat melakukan rekrutmen caleg nya lebih baik lagi dan dapat menghasilkan caleg-caleg yang mementingkan kepentingan rakyat.
DAFTAR PUSTAKA Buku Batara, A.A Said & Said, Moh. Dzulkiah. 2007. Sosiologi Politik; Konsep & Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: C.V. Pustaka Setia. Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kualitas. Surabaya: Airlangga University Press. Firmansyah. 2008. Memahami Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Politik Di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Haris, Syamsuddin. 2005. Pemilu Langsung Ditengah Oligarki Partai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nogi Tangkilisan, Hesel. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
22
Pamungkas, Sigit. 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarisme. Prihatmoko, Joko J. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Semarang: Pustaka Pelajar. Putra, Fadillah. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahman, Arifin. 2002. Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional, Surabaya: SIC Surabaya. Romli, Lili. 2005. Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004. Jakarta: LIPI Press. Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sanafiah, Faisal. 2001. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Sudijono, Sastroatmodjo. 2005. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Surbakti, Ramlan. 2010, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo Syafie, Inu Kencana. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011. Jurnal, Skripsi, dan Dokumen Data Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2014. Putra Erawan, I ketut, Riswanda Imawan dkk. 2010. Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik. Saputra, Wengky. 2012. Skripsi: Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Dalam Menetapkan Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kabupaten Agam).
23
Try Poetra, Kaswan. 2013. Skripsi: Perbandingan Rekrutmen PDI Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar. Internet Chairul Azwar, Rully. 2008. Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar. Pokok-pokok pikiran disampaikan pada seminar nasional Pembaharuan Partai Politik" yang diselenggarakan oleh PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta 18 September 2008. http://parlemen.net. Update pukul 20.00 tanggal 12 Maret 2015. http://www.kpu.go.id
24
