Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014

Jurnal POLITEIA|Vol.7|No.2|Juli 2015 Ira Afrianty

ISSN: 0216-9290

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014 IRA AFRIANTY Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Jl. Dr. Sofyan No.1 Medan, 20155, Telepon: 061-8220760, Email: [email protected] Diterima tanggal 11 Desember 2014/Disetujui tanggal 4 Februari 2015 Political recruitment is one of the substantial indicators to run the functions of political party such as accumulating and aggregating of political interests. The absence of recruitment process can be clearly explained the generation of the party will be loosed. This is the study of recruitment pattern of Demokrat Party and Nasional Demokrat Party (Nasdem) in the 2014 election. It focus on how the cadre employment system of both Demokrat party and Nasdem Party in the Province of North Sumatra, especially in recruiting of the women candidates as the parties member. The findings of the study are both political parties have used the open recruitment system. Then, there are several important points to be highlighted as the process of political recruitment. First is the compartmentalization; second is a partisan; third is an immediate survival; and fourth is the civil-service reform. The used method is the descriptive-qualitative method. It intends to describe the results of the study, which are more detail and comprehensive. Keywords: Recruitment, elections, candidates legislative women.

Pendahuluan Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, defenisi, konsep, dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di area tersebut, salah satu posisinya yang dimarjinalkan di dalam proses-proses pembuatan keputusan politik, terutama jika sudah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan legislatif. Perempuan menghadapi tantangan besar dalam meraih jabatan politik bukan hanya karena kendala yang berasal dari dirinya sendiri, melainkan ada kendala struktural yang diciptakan oleh sistem nilai yang berkembang

64

di masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan negara yang tidak memperhatikan kesetaraan gender.Fenomena ini memperkuat fakta bahwa sistem kekuasaan di dunia dibangun atas dasar pandangan biner laki-laki dan perempuan1. Dalam pandangan tersebut seringkali kaum laki-laki memandang kaum perempuan sebagai mahluk kelas kedua (the second sex) yang harus menurut segala kehendaknya. Pandangan ini dilandasi oleh konsep nature yang menyatakan bahwa secara alamiah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Lakilaki dinyatakan mempunyai fisik yang lebih 1

Nunuk. A. Pratiwi, Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM, (Magelang: Yayasan Indonesiatera.2004), hal 17.


kuat daripada perempuan dan memiliki ketajaman pikiran (rasional) yang lebih baik dibandingkan perempuan. Konsep ini juga menempatkan suatu pandangan bahwa faktor budaya menyebabkan adanya pembagian tenaga kerja antara laki-laki dan perempuan (division of labour) dimana budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis dan menjadi terinstitusionalisasi. Budaya yang terinstitusionalisasikan inilah yang membentuk apa yang disebut dengan budaya”patriakhi”2. Pemilu legislatif merupakan suatu ajang untuk merekrut calon legislatif (caleg) yang diambil dari berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota DPR maupun DPRD. Oleh dari itu partai politik berperan sangat penting untuk merekrut orang-orang yang berkualitas sebagai calegnya. Dalam melakukan rekrutmen ini juga ada yang harus diperhatikan yaitu adanya keterwakilan perempuan. Yang menjadi persoalan dalam membicarakan badan legislatif bila dikaitkan dengan perempuan adalah bagaimana perempuan memiliki akses dalam jabatan-jabatan publik yaitu peranannya dalam menjalankan fungsi tersebut sebagai anggota legislatif, khususnya di tingkat daerah (DPRD). Dalam sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa syarat Peserta Pemilu harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat3. Pasal 27 ayat (2) huruf b peraturan KPU Nomor 7/2013 menyebutkan, jika ketentuan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Namun dalam prakteknya, parpol terkesan setengah-setengah dalam mengimple mentasikannya karena dianggap 2

ISSN: 0216-9290

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai NasDem Tahun 2014

Sumiarni.Endang, Gender dan Feminisme, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), hal. 35. 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

hanya sebagai persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Menurut Indriyati Suparno ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut serta dalam kebijakan politik, yaitu sebagai berikut : 1. Hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia 2. Perempuan adalah separuh penduduk dunia oleh karena itu secara demokratis pendapat dari perempuan harus dipertimbangkan. Dalam demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dan diformulasikan dalam setiap kebijakan. 3. Partisipasi politik perempuan diharapkan bisa mencegah kondisi yang tidak menguntungkan perempuan dalam mengatasi permasalahan stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi di bidang hukum, kehidupan sosial dan kerja, dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan, karena dipercaya bahwa tidak ada satu kelompok orang pun yang dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan kelompok perempuan dengan kualitas tertinggi selain kaum perempuan sendiri4. Pada pemilu 2014 yang akan datang, akan terdapat 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Aceh yang ikut serta pada pemilihan tersebut. Partai Demokrat dengan nomor urut 7 dan Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik yang baru terbentuk dan lolos verifikasi dan mendapatkan nomor urut 1 pada peserta Pemilu Indonesia 2014. Pada Pemilu 2014 yang akan datang, Partai Demokrat melakukan rekrutmen pada calon legislatif perempuan melalui beberapa proses seleksi. Selain wawancara juga ada tes psikologi. Proses seleksi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepribadian dan potensi masing-masing calon dan itu berlaku untuk semua, baik calon legislatif perempuan maupun laki-laki. Partai NasDem resmi menjadi 4

Indriyati Suparno, Masih Dalam Posisi Pinggiran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 25-26.

65


salah satu partai yang akan bertarung pada Pemilu 2014. Dalam konteks rekrutmen calon anggota legislatif (caleg), pola yang digunakan Partai NasDem adalah pola proaktif (talent scouting). Partai NasDem merekrut figur berkualitas dan berintegritas agar mampu mengemban tugas sebagai anggota Dewan. Keterwakilan perempuan seharusnya menjadi jembatan dalam memperjuangkan aspirasi atau kepentingan kaum perempuan. Akan tetapi persoalannya, perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan pemilihnya, terutama kaum perempuan. Perempuan politisi legislatif tidak melakukan fungsi sosialpolitiknya sebagai wakil kaum perempuan. Ini terbukti masih banyaknya kasus-kasus tentang kekerasan pada perempuan yang terjadi di Indonesia, tingkat perekonomian perempuan yang masih tergolong rendah dan lain sebagainya. Hal ini berarti peran mereka di legislatif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan para pemilihnya. Lemahnya kepedulian perempuan politisi untuk bersuara dan menyusun kebijakan yang membela kepentingan perempuan menjadi persoalan yang layak untuk dikritisi dan dipelajari. Dengan demikian menarik membahas tentang rekrutmen kader Partai demokrat dan Partai NasDem di Sumatera Utara khususnya calon legislatif perempuan. Metode Studi ini dilakukan dengan pendekatan Kelembagaan, Fokusnya membahas tentang rekrutmen kader Partai demokrat dan Partai NasDem di Sumatera Utara khususnya calon legislatif perempuan. Penelitian ini bersifat diskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sejarah Singkat Partai Nasdem Reformasi 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada perpolitikan Indonesia.Berubahnya sistem politik di Indonesia diikuti dengan euphoria yang sangat besar dari rakyat.Banyak partai politik baru lahir dan bermunculan hingga mencapai ratusan.Hal ini disebabkan karena sebelumnya orde baru membatasi sistem kepartaian yang

66

ISSN: 0216-9290


hanya tiga partai.Setelah orde baru lengser, sistem kepartaian tersebut tidak berlaku lagi. Berbagai macam partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) pun hadir dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009 menjadi ajang bagi partai politik untuk berebut kekuasaan.Ratusan partai yang lahir sejak reformasi ini, berusaha untuk lolos menjadi peserta pemilu.Akan tetapi hanya puluhan partai yang terverifikasi oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan untuk mengikuti pemilu.Belakangan partai-partai tersebut tidak hanya diseleksi oleh KPU tapi juga seleksi alam yang mengakibatkan banyak partai mundur karena tidak mampu bertahan. Seleksi alam tersebut tidak menyurutkan masyarakat untuk mendirikan partai politik maupun ormas. Salah satunya organisasi masyarakat Nasional Demokrat (NasDem) yang dipelopori pembentukannya oleh Surya Paloh.Ormas ini terlahir dari inisiatif yang mana ingin membangun politik demokratis berkeadilan dengan menciptakan tata ulang demokrasi yang membuka partisipasi politik rakyat. Nasional Demokrat ialah sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang dideklarasikan pada 1 Februari 2010 oleh 45 deklarator tokoh nasional di Istora Senayan Jakarta yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pencetusan pendirian ormas ini adalah akibat rasa kegelisahan terhadap keadaan bangsa yang dirasa semakin merosot. Adapun 45 tokoh yang mendeklarasikan berdirinya ormas Nasional Demokrat ini, yaitu:5Abdul Malik Haramain, Ade Surapriatna, Ahmad Rofiq, Ahmad Syafii Maarif, Akbar Faisal, Ali Umri, Anies Baswedan, Bachtiar Aly, Bahri Anwar, Basuki Tjahaja Purnama, Budi Supriyanto, Budiman Sudjatmiko, Danny P. Thaharsyah, Didik J. Rachbini, Djaffar H. Assegaff, Edison Betaubun, Edwin Kawilarang, Eep Saefulloh Fatah, Enggartiasto Lukito, Erik Satrya Wardhana, Ferry Mursyidan Baldan, Franky Sahilatua, Fredrik L. Benu, H. Ilham Arief Sirajuddin, Jeffrie Geovanie, Khofifah Indar 5

Mufti Mubarok, Dibawah Bendera Restorasi, (Surabaya: PT Java Pustaka Group, 2011), hal 69.


Parawansa, Martin Manurung, Melkiades Laka Lena, Meutya Viada Hafid, Paskalis Kossay, Patrice Rio Capella, Poempida Hidayatullah, Rizal Sukma, Rommy HR Soekarno, Samuel Nitisaputra, Sayed Fuad Zakaria, Siswono Yudo Husodo, Soleh Solahuddin, Sugeng Suparwoto, Syamsul Mu'arif, Tarnama Sinambela, Thomas Suyatno, Willy Aditya,Zulfadhli, Zulfan Lindan Berdirinya ormas Nasional Demokrat ini diawali dari persaingan yang terjadi untuk memperebutkan posisi sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional VIII Partai Golkar pada November 2009 di Pekan Baru, Riau.Surya Paloh pada saat itu mengalami kekalahan dalam melawan Aburizal Bakrie yang meraih 297 suara.Sedangkan Surya mendapat 239 suara.Surya yang tidak memiliki jabatan politis apapun, pada 1 Februari 2010 mendeklarasikan sebuah ormas yaitu Nasional Demokrat. Perjalanan Patrice Rio Capella dalam ormas Nasional Demokrat diawali dengan menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal kaderisasi.Sementara ketua umum ormas pada saat itu adalah Surya Paloh. Kesadaran para pengurus ormas bahwa sebuah organisasi masyarakat tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menyampaikan aspirasi dalam berpolitik, dan kesadaran bahwa restorasi Indonesia juga tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya sebuah ornamen negara, memunculkan sebuah inisiatif untuk membentuk sebuah partai politik sebagai wadah penyampaian aspirasi rakyat. Maka kemudian ketua umum ormas Nasional Demokrat saat itu, Surya Paloh, memberikan gagasan kepada anggotanya untuk mendirikan sebuah partai politik.Saat itulah Patrice Rio Capella sebagai seorang tokoh muda yang juga merupakan salah satu deklarator, diberikan mandat untuk mewujudkan gagasan tersebut. Adapun visi dan misi utama dari ormas ini, yaitu untuk menggalang gerakan perubahan melalui gagasan Restorasi6 Indonesia.Yang dimaksud dengan restorasi Indonesia disini adalah sebuah gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai jati diri negara bangsa sebagai dasar kehidupan bersama.Dengan citacita ini Nasional Demokrat melebarkan 6

Ibid., hal. 61.

ISSN: 0216-9290


sayapnya di seluruh bidang kegiatan sosial di Indonesia. Dalam membangun sebuah partai politik itu pun terwujudkan dalam waktu yang tidak lama. Rio berhasil membangun infrastruktur partai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dalam waktu satu tahun. Hal inilah yang membuat Patrice Rio Capella dipercaya sebagai ketua umum partai baru tersebut, yang kemudian diberi nama partai Nasdem. Keterlibatan Rio dalam ormas Nasional Demokrat sebelumnya membuat ia menjalankan partai Nasdem dengan prinsip yang sama, yaitu gerakan restorasi Indonesia. Hal ini dikarenakan kelahiran partai Nasdem sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari visi dan misi utama ormas Nasional Demokrat, yaitu menggalang gerakan perubahan restorasi Indonesia. Berdirinya partai ini diawali dengan pemberian mandat kepada Patrice Rio Capella untuk membangun sebuah partai politik.Patrice Rio Capella adalah seorang politisi yang sudah tidak asing lagi dalam aktivitas perpolitikan di Indonesia. Adapun karir politik yang pernah dijalaninya yaitu seperti menjadi bendahara DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) Partai Amanat Nasional provinsi Bengkulu pada tahun 1999–2000, kemudian menjadi anggota DPRD provinsi Bengkulu periode 1999-2004 dan berlanjut pada periode 20042009. Tidak hanya itu, di tingkat nasional ia pernah menjadi wakil sekretaris jenderal DPP (Dewan Pimpinan Pusat) KNPI untuk periode 1999-2002. Pada tahun 2010 ia menjadi salah satu deklarator pendiri sebuah ormas yang bernama Nasional Demokrat. Partai Nasdem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila yang didirikan pada 1 Februari 2011 di Jakarta dan secara resmi dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Melalui sebuah rapat koordinasi nasional (rakornas), partai ini berdiri sebagai salah satu partai baru di Indonesia. Tokoh-tokoh yang membidangi lahirnya Partai Nasional Demokrat antara lain7: Surya Pa7

Sejarah Partai Nasdem, http://www.partainasdem.org/hal-sejarah-partai-nasdem.html. Diakses pada 2-11-2013 jam 16.25

67


loh (mantan Ketua Dewan Penasehat Golkar), Ferry Mursyidan Baldan (mantan Anggota Partai Golkar), Sugeng Suparwoto, Sri Sajekti Sudjunadi, Dr. Silverius Sonny Y. Soeharso, Akbar Faizal (mantan politikus Partai Hanura), Taufik Basari, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (mantan Sekretaris Jenderal DPR RI 2006), Victor Laiskodat, SH, MH (mantan Anggota DPR RI 20042009), Laks(Purn) Tedjo Edhy, SH (mantan Pejabat Sementara Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat), Dr. Kurtubi, Hasan Aminudin, Enggartiasto Lukita (mantan BAPPILU Pusat Partai Golkar 2003), Dr. Anthony Budiawan, Irma Chaniago, Zulfan Lindan, Martin Manurung, SE, MA (mantan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi PDI), Patrice Rio Capella (mantan Ketua Fraksi PAN), Willy Aditya, S.Fil, MDM (deklarator Ormas Nasional Demokrat), Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si, Dedy Ramanta, SH, Siar Anggretta Siagian, MA, Frankie Turtan, Guntur Santosa, Joice Triatman, OC Kaligis, Rachmawati Soekarnoputri (mantan Anggota Partai Pelopor), Bachtiar Aly. Setelah resmi dideklarasikan sebagai sebuah partai baru pada 26 Juli 2011, Nasdem kemudian mendaftarkan diri sebagai partai politik untuk mendapatkan status resmi sebagai badan hukum ke kantor Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 16 April 2011. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2012 agar dapat menjadi partai peserta dalam pemilu 2014. Setelah dinyatakan lolos oleh Kemenkumham, langkah berikutnya yang ditempuh Partai Nasdem yaitu mengajukan berkas administrasi kepartaian ke KPU sebagai salah satu syarat mengikuti verifikasi administrasi. Pada 28 Oktober 2012, KPU menyatakan bahwa partai Nasdem lolos dalam verifikasi administrasi dan berhak maju ke tahap selanjutnya yaitu, verifikasi factual.Mengahadapi verifikasi faktual, pengurus mulai bekerja untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi terus menerus dengan DPD dan DPC melalui rapat-rapat bulanan, turun ke daerah-daerah bahkan ke DPRt untuk mengecek semua fasilitas seperti kantor, sistem administrasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam

68

ISSN: 0216-9290


penilaian verifikasi factual (membuat perencanaan sampai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta melakukan simulasisimulasi), juga melakukan komunikasi secara terus menerus secara dua arah untuk mendapat setiap informasi baru yang ada. Pada 7 Januari 2013 KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai Nasdem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Partai Nasdem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain: (1).Memiliki kepengurusan seperti ketua, bendahara, dan sekretaris jenderal; (2).Memiliki lebih dari 30% anggota perempuan; (3).Memiliki kantor yang digunakan sampai akhir pemilu 2014. Partai Nasdem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu 2014.Hal ini mengartikan bahwa partai Nasdem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014.Bahkan pada saat pencabutan nomor urut sebagai peserta pemilu 2014, partai Nasdem mendapatkan nomor urut 1 sebagai peserta pemilu 2014. Dengan telah ditetapkannya nomor urut partai peserta Pemilu 2014, maka partai ini siap mengikuti pemilu 2014 dengan tekad mewujudkan gerakan perubahan melalui Restorasi Indonesia. Pada 25 Januari 2013 kongres perdana partai Nasdem pun digelar di Jakarta. Dalam kongres ini seluruh peserta kongres partai yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai ketua umum partai Nasdem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.Sebelumnya, Surya Paloh adalah pendiri, inisiator ormas Nasional Demokrat dan ketua Majelis Nasional partai Nasdem. Adapun peserta kongres tersebut yaitu 66 orang yang mewakili 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 994 orang mewakili 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, serta empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem). Maka


ISSN: 0216-9290


Surya pun dipilih dan ditetapkan sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) partai Nasdem untuk periode 20132018.Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Kongres tersebut juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan perangkat partai, penyempurnaan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, serta perumusan program kerja dan strategi pemenangan pemilu 2014. Alasan kongres memberikan mandat penting itu kepada Surya Paloh adalah karena pemilu 2014 tidak lama lagi akan diadakan. Oleh sebab itu, rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya memenangi Pemilu 2014.Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Dari sejarah singkat perjalanan partai Nasdem yang telah dipaparkan diatas, berawal dari pendeklarasian ormas Nasional Demokrat, kemudian berdirinya partai Nasdem atas gagasan dari ketua umum ormas melalui pemberian mandat, sampai pada resminya partai Nasdem sebagai peserta pemilu 2014, hingga pergeseran ketua umum dari Patrice Rio Capella menjadi Surya Paloh,maka dapat dilihat beberapa tokoh memiliki peran penting dalam terjadinya hal-hal tersebut. Salah satunya adalah Surya Paloh.Dapat dilihat bahwa Surya merupakan tokoh yang memiliki kontribusi aktif dalam partai Nasdem.Seperti yang diketahui, dalam awal masa pendirian partai Nasdem, Surya yang merupakan pendiri ormas Nasional Demokrat tersebut selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan partai.Hal ini terlihat dari bisnis media yang dipimpinnya yaitu Media Group, yang selalu memberikan berita terbaru seputar aktivitas partai ini.Selain itu di satu sisi, Surya juga mendanai kegiatan partai Nasdem melalui pemberian donatur. Setelah deklarasi ormas Nasional Demokrat di Jakarta, pembentukan Nasional Demokrat di provinsi Sumatera Utara dideklarasikan pada 28 Juni 2010 di Convention Hall Hotel Tiara Medan oleh ketua umum Nasional Demokrat yakni Surya Paloh. Pendeklarasian dilakukan sekaligus dengan pelantikan de-

wan pengurus wilayah (DPW) Nasional Demokrat di Sumatera Utara. Dalam hal infrastruktur, partai Nasdem di Sumatera Utara terdiri dari 33 DPD kabupaten/kota, 416 DPC di kecamatan se Sumatera Utara.Kesemuanya berjalan dengan baik. Hubungan yang dijalin antara struktur berjalan dengan tidak bersifat otoriter dan kaku dalam pelaksanaan program-program kebijakan yang dikeluarkan.Setelah DPP mengeluarkan program, maka struktur partai dibawah dapat menyelaraskan program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masingmasing dewan pengurus. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Wilayah yang meliputi Ketua Umum, Sekertaris, Bendaharadan perangkat lainnya sesuai dengan keperluan Partai antra lain: (a).Dewan Pembina Wilayah. Dewan pembina wilayah memiliki fungsi memberikan pandangan dan pendapat kepada Partai dalam hal program-program, strategi dan penguatan eksistensi Partai; (b).Dewan Pimpinan Wilayah. Dewan pimpinan wilayah memiliki tugas menyusun program dan anggaran tahunan Wilayah dan lembagalembaga di bawahnya kemudian disahkan sebagai program Partai, menetapkan produkproduk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya, dan melalui koordinasi dengan Dewan PimpinanPusat, berwenang menerima Waqaf, hibah, menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir tahun. DPW juga memiliki tugas menjaring dan menyeleksi nama-nama calon sementara anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga di bawahnya. Membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai. Mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga terkait lainnya. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan keputusan Partai lainnya. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan Partai di tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

69


Tangga, Keputusan Kongres, Musyawarah Wilayah serta peraturan Partai lainnya. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban di hadapan peserta Musyawarah Wilayah. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dana eksekutif yang berasal dari anggota kader Partai di wilayahnya. Pelantikan kepengurusan DPW Nasional Demokrat di Sumatera Utara tersebut yaitu Ketua (H.M Ali Umri SH MKn), Sekretaris Iskandar ST, Bendahara Akeng. Berdirinya ormas Nasional Demokrat di provinsi Sumatera Utara adalah atas pemberian mandat oleh ketua umum kepada beberapa penerima mandat saat itu yaitu Tengku Bahri Anwar dan Ali Umri, yang sebelumnya juga hadir sebagai deklarator pada peresmian ormas Nasional Demokrat di Jakarta. Dengan semangatkebangsaan partai Nasional Demokrat Sumatra Utara memiliki fungsi8 memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan Negara kesejahteraan sesuai dengan mandat konstitusi. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, partisipatif dan beradab. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip Demokrasi Indonesia. Menegakan keadilan sosial dan kedaulatan hukum. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga Negara Indonesia. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial budaya yang egaliter berdasarkan pada prinsip Bhineka Tunggal Ika. Rekrutmen Kader Perempuan Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Menurut Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, khususnya Pasal 11 Ayat 5 yaitu dimana salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan gender.

8

Buku Pegangan Partai Nasional Demokrat, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat), hal. 37.

70

ISSN: 0216-9290


Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik mampu menyediakan kader-kadernya yang berkulaitas untuk duduk di lembaga legislatif. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Cara yang ideal untuk melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan seseorang sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan seorang calon anggota legislatif yang benar-benar layak untuk menjadi seorang anggota legislatif untuk mewakili aspirasi dari masyarakat. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda-beda dan proses rekrutmen selalu bermakna ganda, yaitu: Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah.Keduayaitu menyangkut tranformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar memproses rekrutmen jadi layak untuk memainkan peranperan politik. Ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen yaitu9: 1. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. 2. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. 3. Ketiga, pola-pola rekrutmen juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyakat politik. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang calon anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk bertarung memperebutkan suara terbanyak dalam pemilihan umum legislatif. Sementara pengertian sis9

Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 172/SK/DPP.PD/VIII/2012.


ISSN: 0216-9290


tem rekrutmen tertutup merupakan suatusistem dimana kesempatan untuk dapat masuk dan dicalonkan oleh Partai Demokrat dan Partai NasDem tidaklah sama bagi setiap orang, artinya hanya individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Rekrutmen politik berlangsung dalam satu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontiniuitas institusional, yang mengandung pengertian adanya pergeseran atau pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem dan sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan.Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen utamanya dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik. Karena hanya dengan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) politik yang tinggi, para politisi dapat dengan cerdas menyesuaikan berbagai perubahan yang ada dengan janji-janji politik mereka dalam produk kebijakan publik yang strategis dan demokratis. Cara yang ideal dalam melakukan rekrutmen adalah digunakannya penilaian terhadap kemampuan calon anggota legislatif sebagai tolak ukur utama dalam rekrutmen.Tujuannya adalah untuk menghasilkan seorang calon anggota legislatif yang benarbenar layak untuk menjadi seorang anggota legislatif untuk mewakili aspirasi dari masyarakat. Partai demokrat dan Partai NasDem menggunakan sistem rekrutmen terbuka, dalam perengkrutannya juga melihat indikatorindikator calon legislatif dengan menggunakan proses rekrutmen politik. Pertama, compartmentalization. Konsep ini dalam proses rekrutmen berdasarkan latarbelakang pendidikan dan latar belakang sosial sehingga menempatkan seseorang menjadi pengurus partaimaupun sebagai calon anggota legislatif. Reformasi politik dan semangat untuk membangun masyarakat madani pada semua undang-undang politik mengamanahkan tentang rekrutmen kepemimpinan nasional baik di tingkat pusat maupun daerah yang harus diproses melalui partai politik dalam pemilu legislatif, Pilkada dan Pilpres. Dengan demikian menjadi kewajiban partai politik untuk mengembangkan kualitas SDM

yang handal dan mampu berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Selain berdasar latar belakang pendidikan, proses rekrutmen compartmentalization juga memperhatikan latar belakang organisasi caleg didalam lingkungan sosialnya. Kedua, partisan. Persoalan perempuan direkrut menjadi pengurus partai dan calon legislatif tidak dapat dilepaskan dari loyalitas terhadap partai yang menjadi salah satu indikator yang menyebabkan seseorang dapat diusung untuk menduduki jabatan publik.Pengurus partai yang paling tinggi dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai yang disebut kader militan. Mereka sangataktif, berdisiplin tinggi dan menjadi motor penggerak kegiatan partai.Posisi perempuan memang kurang memungkinkan untuk menjadi pemimpin di partai maupun menjadi kader militan tersebut.Kedudukan mereka tidak terlepas dari kulitas dan kemampuannya.Maka itu perempuan harus mampu bersaing dengan laki-laki. Sebelum merekrut, partai juga mengharuskan kadernya mengetahui daerahnya masingmasing, hal ini agar jika kader tersebut terpilih sebagai caleg di daerah pemilihannya, ia akan mengetahui dan lebih mudah memperbaiki kondisi perekonomian maupun perpolitikan di daerahnya masing-masing. Dikarenakan pengetahuan caleg mengenai daerah pemilihannya tersebut sangat mempengaruhi seberapa besar peluang serta kemampuan caleg dalam memetakan upaya peningkatan popularitas dan elektabilitas dalam kerangka memenangkan Pileg 2014. Pembiayaan Pilkada yang terbatas oleh Negara itu menyebabkan penyelenggaraan Pilkada kurang terkoordinir secara rapi, apalagi mengenai pembinaan dan pendidika politik kepada warga selaku pemilih. Pada sisi lain, Calon Bupati memerlukan biaya besar untuk masuk pada celah-celah yang kurang tersentuh oleh Negara seperti peran pembinaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Negara terlihat berposisi sebagai fasilitator dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada Calon Bupati untuk mendominasi peran dalam Pilkada. Ketiga, immediate survival. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin

71


ISSN: 0216-9290


partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Misalnya dengan adanya faktor hubungan pribadi ataupun hubungan kedekatan dengan pengambil kebijakan di partai. Hal ini maksudnya, para petinggi partai diberikan hak untuk merekrut dari calonnya masing-masing baik itu dari keluarganya sendiri ataupun dari dalam lingkungan sekitarnya yang mana orang tersebut ia percaya dapat menjadikan partai ini menjadi lebih baik lagi dan memiliki peluang untuk menang dalam pemilihan legislatif. Almond dalam salah satu tulisannya yang berkaitan dengan rekrutmen politik berpendapat bahwa sistem rekrutmen selain ditentukan oleh kriteria yang universal, yakni berdasarkan kemampuan yang ditunjukkan lewat berbagai tes, atau berdasarkan buktibukti pengalaman dan prestasi, juga ditentukan oleh kriteria partikularistik. Berdasarkan faktor status atau ikatan primordial (suku, agama, keluarga, almamater) atau berdasarkan status (kebangsawanan)10. Keempat, civil service reform. Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.Partai politik yang demokratis tidak akan diskriminatif dalam merekrut anggota. Dalam merekrut partai politik tidak boleh melakukan perbedaan berdasarkan atribut yang melekat pada diri seseorang antar lain seperti asalusul, suku, golongan, agama, dan kepercayaan dan jenis kelamin.Jadi untuk menjadi anggota partai, seseorang memang harus benar-benar loyal dan memiliki kemampuan yang memadai. Kaum perempuan sering kali tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri dan tidak siap untuk berkompetisi. Jadi hal inilah yang terkadang membuat keterwakilan perempuan di partai maupun di parlemen rendah.

biasa direbut. Dengan begitu, gengsi partai politik dan kebesaran namanya menjadi taruhan di muka publik secara nasional. Pandangan seperti itu tentu mengenyampingkan perihal penting fungsi partai politik yakni pendidikan politik dengan tujuan penyadaran yang berujung pada kemampuan pemilih untuk menjadi kritis, berpartisipasi aktif dan kemampuan pemilih untuk menjadi kritis, berpartisipasi secara aktif dan kemampuan pemilih untuk melakukan kontrol baik terhadap kebijakan politik secara umum maupun terhadap internal partai politik. Selain itu penting juga menyangkut peran partai politik untuk melakukan fungsi agregasi terhadap aspirasi pendukung partai yang sudah mempercayakannya, yakni perjuangan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama warga pendukungnya yang berjuang pada pembangunan kehidupan warga negara kearah yang lebih baik. Penutup Rekrutmen Politik serta pembekalan pemahaman politik merupakan tugas yang akan menjadi indikator kinerja dari partai politik, agar kemudian dapat melakukan fungsinya yang substantif yakni akumulasi kepentingan politik, serta agregasi kepentingan dalam pembentukan kebijakan publik. Kebijakan berpihak (affirmative action) terhadap keterlibatan perempuan dalam dunia politik yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 2012 menjadi dasar yang modern bagi partai politik dalam rangka melakukan proses rekrutmen. Partai demokrat dan Partai NasDem menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Terdapat empat hal penting yang menjadi proses rekrutmen politik kedua partai yaitu: pertama, compartmentalization; kedua, partisan; ketiga, immediate survival; dan keempat, civil service reform. Daftar Pustaka

Pada saat itulah atribut Calon terpampang, ada kualitas program kerja Calon dan beberapa suara yang dapat direbut baiik tingkat nasional maupun daerah I dan II, serta pada saat itulah legitimasi sebagai partai politik 10

Rusli M. Karim, Perjalanan partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), hal. 132.

72

Buku Pegangan Partai Nasional Demokrat. 2011. Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat. Suparno, Indriyati. 2005.Masih Dalam Posisi Pinggiran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Karim, Rusli. M.. 1993. Perjalanan partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: PT Raja Grafindo.


ISSN: 0216-9290


Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 172/SK/DPP.PD/VIII/2012. Mubarok, Mufti, 2011. Dibawah Bendera Restorasi. Surabaya: PT Java Pustaka Group. Pratiwi, Nunuk. A. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM. Magelang: Yayasan Indonesiatera. Sejarah Partai Nasdem. http://www.partainasdem.org/hal-sejarah-partai-nasdem.html. Diakses pada 2-11-2013 jam 16.25. Endang, Sumiarni. 2004. Gender dan Feminisme. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

73

Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat dan Partai Nasdem Tahun 2014

Recommend Documents