Persepsi Masyarakat Pada Pelaksanaan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sangihe Oleh : Oleh : Monika Novita Alanos NIM : 100813148 Abstrak Dalam ranah demokrasi, Partai Politik merupakan salah satu institusi instrumen penting dari pelaksanaan sistem politik demokrasi yang modern.Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang disebut dengan keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPD/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.Hal ini berbeda dengan demokrasi langsung sebagaimana yang dipraktekkan di masa Yunani Klasik, demokrasi modern sebagai demokrasi tidak langsung membutuhkan media penyampaian pesan politik kepada negara (pemerintah).Media yang berupa institusi tersebut biasa kita sebut sebagai partai politik dan keberadaannya harus diatur dalam konstitusi negara modern. Mengingat fungsi partai politik yang begitu penting, sering keberadaannya dan kinerjanya merupakan ukuran mutlak bagaimana demokrasi berkembang di suatu negara. Meskipun ia bukan merupakan pelaksanaan dari suatu pemerintahan, namun keberadaannya akan mempengaruhi bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintahan dijalankan. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antarpartai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya. Kita ketahui bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik.Pola rekrutmen pemimpin memang terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, seiring dengan berubahnya sistem politik yang dikembangkan.Tuntutan adanya suatu sistem yang demokratis menjadi faktor yang penting dan punya pengaruh besar pada era reformasi. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader / pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas. Peran partai politik dalam merekrut kader partai adalah sangat penting, ini sesuai dengan salah satu fungsi dari politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah partai politik berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik (kader) dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal
maupun nasional. Rekrutmen politik tidak saja menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. BAB I Pendahuluan Partai politik pertama kalinya lahir di Negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di Negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Melalui partai politik sebagai fungsi rekrutmen dan kaderisasi politik seseorang mengalami proses politik dan dipersiapkan untuk dapat menjadi pemimpin. Tidak hanya untuk kepentingan partainya tapi juga untuk kepentingan rakyat.Masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepemimpinan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.Berbicara rekrutmen tentunya setiap partai memilikiproses perekrutan yang baik dalam mengusung calon legislatif mereka. Di Indonesia kita mengenal Pemilu legislatif yang merupakan ajang untuk memilih calon legislatif (caleg) yang diusung oleh berbagai partai untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD. Maka itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas untuk diusung menjadi calegnya, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan salah satu partai politik yang besar dan berpengaruh di Indonesia.Sejak pemilihan umum
1999 hingga 2004 terbukti PDIP memiliki perolehan suara yang cukup banyak dalam parlemen.Menghadapi pemilihan umum 2014 nanti maka PDIP berusaha kembali merekrut para calon anggota legislatif (caleg) terbaik dan berkualitas yang akan bertarung dalam pemilihan anggota dewan baik pusat maupun daerah. Hal serupa juga dilakukan PDIP Kabupaten Sangihe, dimana PDIP Kabupaten Sangihe merekrut calon-calon anggota legislatif terbaik yang mereka miliki. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti tentang “Persepsi Masyarakat Pada Pelaksanaan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)” khususnya di Daerah Kabupaten Sangihe. BAB II Metode Penelitian Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.Menurut Nawawi dan Martini metode deskriptif adalah metode yang melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya yang kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan fakta yang ada dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta yang ada dan menganalisanya sesuai dengan data yang diperoleh. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Sangihe, tepatnya di Kota Tahuna.Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang diperlukan untuk mendukung data primer.Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang
dipergunakan
dalam
penelitian
ini
dengan
menggunakan
teknik
kualitatif.Analisa kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi.Jadi teknik analisa data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan.Sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan kemudian menarik kesimpulan.
BAB III Hasil dan Pembahasan A. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sangihe Partai politiklah yang bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.Untuk itu perlu dikembangkannya sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Dengan adanya sistem ini nantinya akan diseleksi antara kesesuaian karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Rekrutmen dan kaderisasi dilakukan
secara
terus
menerus
dan
terencana
sesuai
dengan
peraturan.Rekrutmen partai merupakan sebuah proses yang memakan waktu cukup lama karena mencakup juga bagaimana membentuk sebuah kader partai yang handal sehingga dapat menjadi tokoh partai maupun tokoh dalam bursa kepemimpinan nasional dan daerah (Himawan 2011). DPC PDIP Kabupaten Sangihe merupakan tingkat kepengurusan partai yang juga melakukan proses rekrutmen politik untuk anggota partai dan pengurus serta rekrutmen calon legislatif maupun calon kepala daerah ketika menjelang pemilu. Mekanisme rekrutmen caleg sangat menentukan kualitas lembaga legislatif di masa depan. Agar kualitas DPR/DPRD ke depan menjadi lebih baik, parpol perlu menerapkan mekanisme rekrutmen (seleksi) caleg secara selektif-kualitatif, bukan semata atas dasar politik transaksional atau alasan kedekatan dengan elite parpol. Dengan
mengajukan para caleg kapabel, kompeten, berdedikasi dan berintegritas, pemilih nantinya punya kesempatan untuk memilih caleg berkualitas. B. Persepsi Masyarakat Pada Pelaksanaan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Sangihe Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Makna yang termaktub dari kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika diasumsikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup di bidang politik dan semua komponen masyarakat (termasuk penyelenggara pemilu dan partai politik) terlibat dalam penentuan seorang caleg menjadi anggota lembaga legislatif, duduknya caleg yang diragukan kualitasnya dalam anggota legislatif menjadi tanggung jawab bersama.Hal ini logis mengingat pencalonan seseorang menjadi caleg melalui beberapa tahapan yang melibatkan partai politik peserta pemilu, lembaga penyelenggara pemilu serta masyarakat luas. Masuknya seseorang menjadi anggota lembaga legislatif merupakan akumulasi berbagai proses kegiatan mulai dari penyiapan para caleg hingga terpilihnya mereka menjadi anggota legislatif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Huruf e Jo. Pasal 12 Huruf f Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatakan fungsi partai politik ialah mempersiapkan anggota masyarakat dalam rangka rekruitmen sebagai calon anggota legislator (caleg) untuk mengisi jabatan politik dalam parlemen sesuai dengan mekanisme demokrasi, makna dari pasal ini jelas-jelas berhubungan dengan tanggung jawab partai dalam mempersiapkan kadernya sebagai caleg, hal inilah
yang sangat penting diwujudkan sebagai pengejawantahan fungsi partai politik, fungsi mana berkaitan dengan antara lain fungsi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang yang layak untuk menduduki posisi-posisi di legislatif maupun eksekutif (seleksi kandidat atau caleg) atau sebagai pengurus partai, pengumpulan dan artikulasi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan integrasi kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam satu program politik. Dengan ini partai politik berfungsi sebagai “jembatan“ antara masyarakat dan sistem politik yang memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Individu-individu dan kelompok-kelompok warga dilibatkan dalam sistem politik melalui partai politik.Individu-individu dan kelompok-kelompok warga dilibatkan dalam system politik melalui partai politik.Dengan demikian partai politik memberikan legitimasi dan dapat memperkuat stabilitas demokrasi.PDIP yang saat ini adalah partai politik yang berkuasa di Kabupaten Sangihe juga telah melaksanakan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen dengan mengusung beberapa calon legislatif. Tetapi dalam melaksanakan rekrutmen masyarakat pun tentunya harus dilibatkan dan mengetahui seperti apa proses dan mekanisme perekrutan caleg, karena dalam perekrutan caleg PDIP Kabupaten sangihe melaksanakan sistem rekrutmen terbuka yang berarti siapa saja bebas untuk mendaftar dalam struktur kepartaian. Mengingat para caleg yang akan terpilih nanti diharapkan bisa meperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakatdi parlemen, ada baiknya para caleg tersebut harus memiliki latar belakang kehidupan sosial dan pendidikan yang baik, serta pengalaman mereka dalam sebuah organisasi atau LSM. Kesimpulan dan Saran a. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. PDIP Kabupaten Sangihe dalam melaksanakan proses perekrutan caleg telah menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi dalam proses perekrutan caleg PDIP juga perlu mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana persepsi masyarakat mengenai mekanisme perekrutan caleg meskipun caleg yang direkrut oleh PDIP dianggap sudah tepat
masyarakat belum tentu menyetujui, karena
disini masyarakat menginginkan sosok wakil rakyat yang jujur, inspiratif, tidak KKN, inovatif serta dapat menyuarakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan dalam bidang infrastruktur, pembangunan, kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. 2. Selama ini PDIP belum sepenuhnya melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik seperti sebagai sarana pendidikan politik, mengartikulasi dan mengagregasikan aspirasi rakyat, penciptaan iklim yang baik dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan rakyat, melakukan manajemen konfl ik dengan baik, dan pengkaderan. 3. Pengkaderan yang dilakukan PDIP dengan cara yang salah dalam rangka rekruitmen caleg, cenderung nantinya akan menghasilkan anggota parlemen yang bermasalah. b. Saran Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti menurut pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Sudah
saatnya
PDIP
melaksanakan
fungsinya
sebagaimana
diamanatkan oleh undang undang partai politik, terutama dalam hal rekruitmen kader sebagai calon legislator.
2. Membuat pola rekrutmen yang sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut: membentuk tim rekrutmen, menentukan kelompok sasaran/konstituen mana yang akan direkrut, menyiapkan sarana dan prasarana untuk rekrutmen, menentukan pesan utama yang akan dikomunikasikan,
menentapkan
waktu
dan
lokasi
perekrutan,
menentukan standar pola rekrutmen yang khusus untuk anggota biasa, pengurus partai, calon legislatif, staf profesional, dll. 3. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat.
Daftar Pustaka Bidiarjo, Miriam, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Chaplin, J, P, Kamus Psikologi Lengkap, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008. Cholisin, dkk, Dasar Dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: UNY Press, 2007. James L, Gibson, Organisasi Struktur dan Perilaku, Jakarta: Erlangga, 1989. Lingkaran Survei Indonesia, Pilkada dan Penguasaan Partai Politik. Kajian Bulanan, Edisi 03, Juli 2007 Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Mahadi, Helmi,Pragmatisme Politik,”Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada Moeleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Karya, 1990. Nawawi, Hadari, Dkk, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1994. Nawawi, Hadari, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
Neumann, Sigund, Modern Political Parties, London: The Free Press Of Glencoe, 1963 Putra, Fadillah, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Pratikno, Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007 Romli, Lili, Kecenderungan Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada. Jurnal Politik, Vol.1 No.1 2008 Saragih, Bintan R, Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta. Sitepu, Antonius, Teori Teori Politik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.s Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, 2010. Suyanto, Bagong, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Zulianto, Himawan, REKRUTMEN POLITIK OLEH DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG, Semarang: Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang, 2011 Sumber Lain PDI Perjuangan. (2013). Surat Ketetapan Nomor : 061/ TAP/ DPP/ III/ 2013, Tentang: Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Penetapan dan Pendaftaran Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2014. Kompas, Tim Litbang, Partai Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009, Jakarta: Buku Kompas, 2004. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013, Tentang: Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011, tentang Partai Politik.
