LAPORAN TAHAPAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TAHAPAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS Jl. H.M. Bachroen, Berkoh, Purwokerto No Telp. (0281) 642077, Fax (0281) 642077

KPU KABUPATEN BANYUMAS

2014

Daftar isi Laporan Tahapan Verifikasi faktual Peserta Pemilu Tahun 2014. Daftar isi Kata Pengantar Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang……………………………………………………………………… B. Maksud dan Tujuan………………………………………………………………. C. Ruang Lingkup…………………………………………………………………….. D. Sistematika Penulisan……………………………………………………………. Bab II Prinsip-Prinsip Verifikasi A. Dasar Hukum……………………………………………………………………… B. Definisi………………………………………………………………………………. C. Persyaratan dan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu …… D. Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu………………………………. E. Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah….

2 4 4 5 6 7 18 21 27

Bab III Persiapan Verifikasi A. Alur Kerja dan jadual Tahapan Verifikasi Partai Politik………………….. B. Persiapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilu 2014… C. Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014……….. D. Persiapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD………………….. Bab IV Pelaksanaan Verifikasi

32 34 39 40

A. Verifikasi faktual terhadap 16 Partai Politik lolos verifikasi Administrasi B. Verifikasi faktual terhadap 18 Partai Politik Pasca Putusan DKPP……… C. Verifikasi faktual bakal Calon Anggota DPD…………………………………..

49 55 59

Bab V Penetapan Hasil A. Verifikasi faktual Partai Politik…………………………………………………… B. Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD………………………………….

63 66

Bab VI Penyelesaian Sengketa……………………………………………………… 68 Bab VII Permasalahan dan Penyelesaian A. Masalah Pelaksanaan Verifikasi Faktual………………………………………… 73 B. penyelesaian masalah……………………………………………………………….. 73 Bab VIII Penutup A. Kesimpulan……………………………………………………………………………. 74 B. Rekomendasi………………………………………………………………………….. 74 Lampiran

1


2014

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut berari rakyatlah secara bersama-sama memerintah diri mereka sendiri dengan memilih sebagian dari rakyat untuk menduduki jabatan pemerintahan baik di lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif. Pejabat ini adalah Pejabat yang dipilih secara langsung dan ada yang dipilih secara tidak langsung. Warga Negara yang menduduki jabatan pemerintahan adalah warga yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin mereka. Kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam Negara yang dipegang atau terletak ditangan rakyat. Pada tataran pelaksanaan, kedaulatan rakyat merupakan gabungan keseluruhan dari kemauan masing-masing pribadi yang jumlahnya dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh suara terbanyak. Pada umumnya Negara-negara di dunia telah member tempat bagi demokrasi dalam konstitusinya sebagai system yang mengatur hubungan rakyat dan penguasa. Sebagai operasionalisasinya, Negara –negara tersebut melaksanakan Pemilihan Umum dalam melaksanakan pengisian jabatan para pemimpin atau wakil rakyatnya. Bagi sejumlah Negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebgai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambing sekaligus tolok ukur utama dam pertama dari demokrasi. Pemilihan Umum merupakan mekanisme uatama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan Negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu ini dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling kongkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggara Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatianutama. Melalui

penataan

sistem

dan

kualitaspenyelenggaraan

pemilu

diharapkan

pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Demokrasi Perwakilan yang diterapkan pada zaman modern ini membutuhkan partai politik. Peran dan fungsi partai politik dapat termanifestasi denganbaik hanya dalam sistem politik demokratis. Postulat ini juga berlaku di Indonesia. Partai politik 2


2014

Indonesia memiliki pengalaman sejarah cukup panjang. Partai politik mendahului kehadiran Negara Republik Indonesia. Partai politik Indonesia mengalami masa pasang dan surut. Sistem kepartaian Indonesia merupakan produk dari sistem politik pada zamannya.

KPU Kabupaten Banyumas sedang mensosialisasikan verifikasi faktual kepada Pengurus Partai Politik di Kabupaten Banyumas. Doc. KPU Bms

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota partai politik (parpol) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus diakui dan dilindungi oleh Negara. Deklarasi Universal HAM (Universal Declaratioon of Human Rights) 10 Desember1948 (disebut DUHAM) dalam Pasal 20 menyatakan (1) everyone has the right to freedom of peacefulassembly and association. Hal itu kemudianditegaskan lagi dalam Pasal 22 ayat (1) InternationalCovenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Semangat untuk mendirikan partai baru diIndonesia masih belum memudar, meskipun dua kali pemerintahan, sehingga mengharuskan parpolparpol melakukan koalisi dengan parpol lain. Rapuhnya pemerintah sebagai dampak lemahnya sistem kepartaian diindikasikan dengan seringnya kebijakan pemerintah di interpelasi oleh DPR, hak angket, dan ancaman penarikan dukungan. Hal ini selalu menjadi senjata bagi parpol-parpol untuk berkompromi dengan pemerintah (presiden). Semua partai politik yang didirikan di Indonesia tentu ingin mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti 3


2014

misalnya status badan hukum, pengurus dalam jumlah tertentu, keterwakilan perempuan, ataupun pemenuhan ambang batas perolehan suara (Parliamentary threshold atau PT). Untuk menilai kemampuan sebuah parpol memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tersebut diperlukan kegiatan verifikasi baik yang bersifat administratif maupun faktual. B. Maksud dan Tujuan Maksud dari laporan ini adalah untuk merekam semua proses kinerja KPU dalam melakukan Verifikasi Administratif dan verifikasi Faktual terhadap Partai Politik yang ada di Kabupaten Banyumas sekaligus Verifikasi Faktual terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

2014

sejak persiapan, hingga pelaksanaan verifikasi. Tujuan dari laporan ini adalah: 1.

Menggambarkan bagaimana kegiatan verifikasi

Peserta Pemilu

legislatif 2014 telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam UU No 08 Tahun 2012. 2.

Dalam kegiatan persiapan hingga pelaksaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas dilakukan secara terbuka, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum.

3.

Bentuk pertanggungjawaban KPU kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia, penyelenggara Pemilu lainnya seperti Panwaslu Kabupaten Banyumas serta masyarakat yang lebih luas.

C. Ruang Lingkup Laporan Tahapan Verifikasi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2014 ini, berupaya untuk menggambarkan bagaimana proses proses tahapan verifikasi berikut ini 1. Persiapan 2. Pelaksanaan Verifikasi Administratif Partai Politik Peserta Pemilu 2014 3. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu 2014 4. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2014 5. Permasalahan dan Penyelesaianya

4


2014

D. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah : Kata Pengantar Bab I Pendahuluan Bab II Prinsip-Prinsip Verifikasi Bab III Persiapan Bab IV Pelaksanaan Verifikasi Bab V Penetapan Hasil Bab VI Permasalahan dan Penyelesaian Bab VII Penutup Lampiran

5


2014

BAB II PRINSIP-PRINSIP VERIFIKASI

A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik . 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara

Pemilihan Umum . 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Jendral

Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

6


2014

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2012. 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi,dan Penetapan Partai politik Paserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012. 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013. B. Defenisi 1. Pemilu

Menurut Kusnardi dan Harmaily, Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah

yang berdaulat

maka semua itu

dikembangkan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Parulian Donald, pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sanngat penting dalam proses dinamika negara. Menurutnya ada dua dua manfaat yang sekaligus 7


2014

menjadi tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan

lembaga

politik

pemilu,

yaitu

pembentukan

atau

pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (political representativeness). Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada 4 (empat), yaitu: 1. Untuk

memungkinkan

terjadinya

peralihan

kepemimpinan

pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. 2. Sistem Pemilu Pengaruh sistem pemilihan terhadap sistem kepartaian tampaknya sudah cukup jelas bagi para ilmuwan politik. Mereka yakin terdapat hubungan yang erat antara sistem Perwakilan Proporsional (Proportional Representation, selanjutnya disingkat PR) dengan sistem multi partai disatu pihak, serta antara sistem pemilihan sistem distrik (Single Member District) dengan sistem dua partai di pihak lain. Dari hubungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemilihan merupakan faktor yang penting yang menentukan tipe sistem kepartaian. Beberapa pengamat masih berspekulasi tentang hubungan kausal antara kedua sistem

tersebut

dan

berusaha

menemukan

alasan-alasan

yang

mendasari kedekatan hubungan itu. Hubungan antara Sistem Pemilu dengan Sistem Kepartaian adalah bahwa sistem Pemilu kita selalu mengakomodir sistem kepartaian yang berhak, sehingga tidak ada partai yang lebih berhak di negara ini daripada partai yang lain artinya setiap partai memiliki hak yang sama 8


2014

untuk terdaftar sebagai peserta Pemilu. Selanjutnya hubungan antara sistem pemilu dan sistem pemerintahan adalah agar hasil pilihan rakyat

melalui

Pemerintahan

Pemilu

dapat

turut

mengawasi

jalannya

roda

dengan baik (Good Governence) dimana Pemerintah

tidak bisa menjalankan tugasnya semena-mena tanpa ada pengawasan dari para wakil rakyat yang telah dipilih melalui Pemilu. Antara sistem politik dan sistem pemerintahan adalah bahwa seluruh partai dan wakil-wakil rakyatnya turut serta dalam mengatur pemerintahan artinya bukan hanya satu atau dua partai saja yang diakui negara untuk mengatur pemeritahan, tetapi semua partai yang mendapatkan kursi di legislatif berhak dan turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan.Hubungan antara sistem pemilu, sistem politik dan sistem pemerintahan dengan memperhatikan penjelasan di atas maka akan sangat jelas bahwa pemilu memberikan kebebasan untuk semua partai dalam memperebutkan kursi suara, dan akhirnya para Anggota Legislatif, Kepala Negara, dan Kepala Daerah yang terpilih merekalah yang akan memimpin dan mengawasi Pemerintahan, jika tidak ada ketiganya, Indonesia bukanlah Negara Demokrasi. Para penjabat yang dipilih lewat pemilu adalah mereka yang duduk di lembaga legislatif (Senat dan DPR atau DPR saja) dan eksekutif (presiden

atau

perdana

menteri).

Pada

sistem

pemerintahan

parlementer, pemilu legislatif dengan sendirinya juga menentukan penjabat eksekutif. Sebab, parpol atau koalisi parpol yang menang pemilu dan menguasai mayoritas kursi parlemen,berhak membentuk pemerintahan.

Sedang

pada

sistem

pemerintahan

presidensial,

diperlukan pemilu tersendiri untuk memilih presiden.

9


2014

Dalam pemilu legislatif terdapat tiga sistem utama, yaitu sistem pemilu mayoritarian, sistem pemilu proporsional, dan sistem semiproporsional. Inti dari sistem mayoritarian adalah pada setiap daerah pemilihan tersedia satu kursi atau single contituency dan calon yang memperoleh suara terbanyak (dengan metode mayoritas atau pluralitas) terpilih menjadi anggota parlemen. Sebaliknya, dalam sistem proporsional pada setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi, sehingga parpol memperoleh kursi secara proporsional dengan jumlah suara yang diraihnya. Sedang sistem semiproposional adalah kombinasi antara sistem mayoritarian dan sistem proporsional. Sementara dalam pemilu presiden terdapat sistem pemilihan langsung (popularly elected) pluralitas dan mayoritas dua putaran (run-off), serta pemilihan tidak langsung (electoral college). Dalam sistem pemilihan langsung, calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih (pluralitas). Namun untuk menjamin legitimasi, suara terbanyak diharuskan mencapai 50 persen lebih, sehingga perlu dilakukan pemilihan putaran kedua (run-off) yang diikuti oleh peraih suara

terbanyak

pertama

dan

kedua.

Sementara

dalam

sistem

pemilihan tidak langsung, pemilih di setiap daerah pemilihan atau provinsi atau negara bagian, memilih wakil-wakil yang secara formal kelak ditugaskan untuk memilih presiden. Itu artinya, jika calon berhasil menempatkan 50 persen lebih wakil-wakilnya, mereka akan menjadi calon terpilih. 3. Partai Politik Diperlukan partisipasi politik yang tinggi dari tingginya

kadar

demokrasi

dalam

sebuah

masyarakat, agar

negara.

Partisipasi

masyarakat tidak hanya dalam pemilihan dan pengawasan para pejabat

10


2014

negara tetapi juga dalam penentuan kebijakan publik APBN dan APBD, rakyat yang menentukan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan rakyat pula yang akan menilai apakah suatu pemerintah berhasil atau gagal.

Dalam demokrasi rakyat adalah segala-galanya dan oleh

karena itu segala sesuatu tentang negara harus dengan persetujuan rakyat. Partisipasi politik masyarakat yang bersangkutan dalam menyalurkan aspirasinya

tentunya

harus

ada

sebuah

lembaga

resmi

yang

mempunyai jaminan hukum atas keberadaannya dalam menyampaikan aspirasinya tersebut,

lembaga tersebutlah yang dinamakan dengan

partai politik. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan

politik

konstutisional

dan

untuk

merebut

kekuasaan

melaksanakan

politik

dengan

cara

kebijaksanaan-kebijaksanan

mereka. Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalam kompromi bagi

pendapat

yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepimpinan politik secara sah (legitimate) dan damai. Karena itu, partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi pejabat publik untuk dipilih ole rakyat,

sehingga

dapat

mengatasi

atau

memangaruhi

tindakan-

tindakan pemerintah”. 11


Batasan

yang

lengkap

dikemukaan

oleh

Mark

N.

2014

Hagopian.

Menurutnya, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangka prisip-prinsip dan kepentingan idelogis tertentu melalui praktek kekuasaan langsung atau partisipasi dalam pemilihan”. Simak pula pendapat

Sigmund

Neumann,

“Partai

politik

adalah

organisasi

artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu: mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahaan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan berbagai kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, parpol merupakan perantara yang besar yang meng-hubungkan kekuatankekuatan

dan

ideologi-ideologi

sosial

dengan

lembaga-lembaga

pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas”. Berdasarkan definisi-definisi tentang parpol tersebut diatas, maka basis sosiologis suatu parpol adalah ideologi

dan kepentingan yang

diarahkan pada usaha-usaha untuk mempeeroleh kekuasaan. Tanpa kedua elemen tersebut parpol tidak akan mampu mengidentifikasi dirinya dengan para pendukungnya. Selain itu, dari definisi parpol di atas juga menunjukkan kedudukan parpol sebagai: a.

Salah satu wadah atau sarana partisipasi politik rakyat;

b.

Perantara antara kekuatan-kekuatan sosial dengan pemerintah.

Berdasarkan

tingkat

komitmen

parpol

terhadap

ideologi

dan

kepentingan, parpol dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu: 1) Partai Proto, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat

12


2014

sekitar abad tengah sampai abad akhir abad ke 19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (ins) dengan non anggota (outs). Masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologi dalam masyarakat. 2) Partai kader, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih , keanggotaan yang terbatas, kepimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim dan reformis moderat,

partai

kader

tidak

perlu

organisasi

besar

yang

memobilisasi massa. Contoh : PSI di Indonesia (1950-1960an. 3) Partai massa, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau Partai Proto dan Partai kader muncul dalam lingkungan parlemen (intra-parlemen) dan memilik basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai Massa terbentukdi luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi

massa

dengan

organisasi

yang

rapi.

Tujuan

utamanya bukan bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota. Contoh : parpol-parpol di Indonesia (19501960an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dll. 4) Partai Diktatorial, merupakan suatu partai massa tetapi miliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota 13


rekuitmen

anggota

sangat

ketat

(selektif),

2014

karena

dituntut

kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh : PKI dan umumnya partai komunis. 5) Partai Catch-all, merupakan gabungan Partai Kader dan partai Massa. Istilah “Catch-all” pertama kali dikemukan oleh Otto Krichheimeruntuk memberikan tipologi pada kecendrungan parpol di

Eropa

Barat

pasca

Perang

Dunia

II.

Catch-all

artinya

“menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Contoh ; Golkar di Indonesia (1971-1998). Dengan demikian, dalam negara demokrasi modern fungsi parpol, yakni : a. Sebagai

sarana

merumuskan

konunikasi

politik,

kepentingan

menggabungkan

atau

yaitu

(interest

menyalurkan

di

satu

pihak

articulation)

dan

kepentingan

(interest

aggregation) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada

pemerintah,

sedangkan

dipihak

lain

juga

berfungsi

menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol yang bersangkutan); b. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, nilai-nilai dari masyarakat di mana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi

ke

generasi

berikutnya.

Melalui

kursus-kursus

14


2014

pendidikan, partai politik menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada negara dan partai. c. Sebagai sarana rekrutmen politik, yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. d. Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksisstensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin. 4. Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menyatakan bahwa Perseorangan peserta Pemilu bakal calon Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang

setara

dalam

proses

pencalonan

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan. Sehingga Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD, adalah perseorangan. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi dan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). Pendaftaran perseorangan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD, termasuk pengajuan sebagai bakal calon anggota DPD harus di dukung yaitu provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang, harus mendapat dukungan dari paling sedikit

15


2014

5.000 (lima ribu) pemilih. Dukungan pemilih, harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan Persyaratan dukungan pemilih, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. 5. Verifikasi Politik. Tidak semua partai politik dan Bakal Calon Anggota DPD dapat menjadi peserta pemilihan umum, karena partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum harus menjalankan fungsinya sebagai partai politik dengan baik. Bagi partai politik yang benar-benar menjalankan fungsinya

sebagai

sarana

artikulasi

dan

agregasi

kepentingan,

komunikasi, sosialisasi, serta rekrutmen politik, maka syarat yang diperketat saat proses verifikasi tidak akan menghalangi partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Asrul

mengatakan

setidaknya

terdapat

3

(tiga)

penyebab

tidak

berjalannya fungsi partai politik sehingga diperlukan proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dengan ketat. Pertama, pendirian partai politik tersebut hanya untuk tujuan jangka pendek. Kedua, partai politik tidak mandiri dalam hal pendanaan, padahal untuk menjalankan seluruh fungsinya sebuah partai politik memerlukan dana yang cukup besar. Partai politik sibuk mencari tambahan dana, sementara pada saat yang bersamaan partai politik harus menjalankan fungsinya, memperjuangkan kepentingan rakyat dan idealisme yang dibawanya. Ketiga, adanya konflik internal partai politik yang berujung pada perpecahan. Pola ini terus berulang sehingga fungsi partai politik yang semestinya dijalankan menjadi terbengkalai akibat fokus pada konsolidasi dan membangun kekuatan partai politik dari awal yang padahal juga belum tentu partai hasil pecahan tersebut dapat

16


2014

menjalankan fungsi dengan baik. Melihat kenyataan banyaknya partai politik yang mengalami disfungsi maka pengetatan persyaratan dalam proses verifikasi menjadi hal yang seharusnya dilakukan. Fakta terbatasnya jumlah kursi di lembaga perwakilan akan membatasi pula partai politik yang dapat menempatkan wakil-wakilnya. Untuk itulah dalam undang-undang diatur mengenai beberapa persyaratan tertentu seperti misalnya status badan hukum, pengurus dengan jumlah

tertentu,

keterwakilan

perempuan,

ataupun

pemenuhan

ambang batas perolehan suara. Untuk menilai kemampuan sebuah partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tersebut diperlukan kegiatan verifikasi baik yang bersifat administratif maupun faktual. Sedangkan menurut Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pengertian dari Verifikasi administratif adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti tertulis untuk memenuhi syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Sedangkan pengertian Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan buktibukti tertulis dengan objek di lapangan, berkenaan dengan pemenuhan syarat partai politik menjadi peserta pemilihan umum. Dengan demikian Partai Politik maupun Perseorangan yang akan menjadi Peserta Pemilu Legislatif harus di verifikasi baik secara Administratif maupun secara faktual untuk mengetahui apakah dukungan yang diajukan sebagai syarat tersebut benar adanya ataukah hanya sebatas dukungan abal-abal.

17


2014

C. PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU Dalam pelaksanaan Pemilu, Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Partai politik

peserta

Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

provinsi,

dan

DPRD

kabupaten/kota adalah: 1. Partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi

ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya; dan 2. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru yang memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c.

memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;

d. memiliki

kepengurusan

di

50%

(lima

puluh

persen)

jumlah

puluh

persen)

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e.

menyertakan

sekurang-kurangnya

30%

(tiga

keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota; f.

memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

g.

mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;

h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i.

menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.

18


2014

Partai politik dalam mengajukan nama, lambang dan tanda gambar, dilarang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia; b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain. Tata cara pendaftaran Partai Politik yaitu dengan cara KPU mengumumkan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu selama 3 (tiga) hari di media cetak dan elektronik. Selanjutnya KPU melayani pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pengurus partai politik tingkat pusat mendaftar sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU dengan menggunakan formulir Model F-Parpol. Pendaftaran diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik disertai dengan dengan dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan tersebut berupa dokumen asli dengan tanda tangan dan cap basah, yang meliputi : a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum; b. keputusan partai politik tentang pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota dan pengurus tingkat kecamatan; c. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota; d. surat keterangan dari pimpinan pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan

tingkat

pusat,

tingkat

provinsi

dan

tingkat

kabupaten/kota; e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

19


2014

f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000

(satu

perseribu)

dari

jumlah

penduduk

pada

setiap

kabupaten/kota; g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota; h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna sebanyak 5 (lima) lembar. Surat pendaftaran partai politik yang memenuhi ambang batas menjadi calon

peserta

Pemilu

Anggota

DPR,

DPRD

provinsi,

dan

DPRD

kabupaten/kota diserahkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 yang diterbitkan oleh KPU. Salinan dokumen persyaratan serta surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 diserahkan kepada KPU sebanyak 2 (dua) rangkap 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan. Sedangkan Surat pendaftaran partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau partai politik baru diserahkan oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada KPU dilampiri bukti pemenuhan dokumen persyaratan dan juga Bukti pemenuhan dokumen persyaratan dalam bentuk softcopy disampaikan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat kepada KPU. Bukti pemenuhan dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2 (dua) rangkap disertai daftar

anggota

diserahkan

oleh

pengurus

partai

politik

tingkat

daerah/cabang atau sebutan lainnya kepada KPU kabupaten/kota.

KPU dalam melaksanakan pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bertugas: a. menerima dokumen pendaftaran;

20


2014

b. mencatat dalam register pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi: 1) nama yang menyampaikan pendaftaran; 2) nama partai politik; 3) hari, tanggal, dan waktu penerimaan; dan 4) alamat dan nomor telepon kantor pengurus partai politik tingkat pusat. c. memeriksa dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan berkas kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11. d. dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, Partai Politik melengkapi dokumen sampai pada masa pendaftaran berakhir. e. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sesuai formulir Lampiran 1 Model F-Parpol. Dalam hal partai politik tidak dapat melengkapi persyaratan sampai pada masa akhir pendaftaran, dokumen partai politik yang bersangkutan tidak ditindaklanjuti verifikasi administrasi. Dalam masa pendaftaran, KPU kabupaten/kota bertugas: a. menerima dan memeriksa bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota. b. dalam hal partai politik belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik dapat melengkapi sampai pada masa pendaftaran berakhir. c. memberikan tanda bukti penerimaan keanggotaan partai politik sesuai formulir Lampiran 2 Model F-Parpol. D. VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU Verifikasi persyaratan Partai Politik calon peserta pemilu dilakukan secara administratif

dan

faktual.

KPU

melakukan

verifikasi

administratif

kelengkapan persyaratan Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas paling lama 35 (tiga puluh lima) hari, meliputi : a. surat pendaftaran partai politik menjadi calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai politik tingkat pusat atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel basah; 21


2014

b. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut sebagai badan hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. keputusan

partai

politik

tentang

pengurus

tingkat

provinsi,

kabupaten/kota dan kecamatan; d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di seluruh provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol; e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi sesuai formulir Model F1-Parpol; f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan jumlah kepengurusan di 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai formulir Model F1-Parpol; g. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; i. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat berkenaan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf e dilampiri daftar nama anggota dalam bentuk hardcopy sesuai formulir Model F2-Parpol dan Lampiran 1 Model F2-Parpol serta softcopy sesuai Lampiran 2 Model F2-Parpol; j. surat keterangan domisili kantor tetap dan alamat tetap dari Camat atau sebutan lain/Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang dilampiri dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sesuai formulir Model F11-Parpol; k. Fotokopi nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

22


2014

l. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10 x 10 cm berwarna

sebanyak 5 (lima) lembar. Hasil verifikasi administratif dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F4-Parpol dan lampirannya. KPU menyampaikan berita acara hasil verifikasi administratif kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administratif. Dalam hal partai politik belum memenuhi persyaratan diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU. KPU melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan administratif yang diajukan oleh partai politik paling lama 13 (tiga belas) hari. Berdasarkan hasil

verifikasi

terhadap

perbaikan

persyaratan

administratif,

KPU

menyusun berita acara partai politik calon peserta Pemilu yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administratif. KPU menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu. Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu memenuhi persyaratan administratif, KPU melakukan kegiatan: a. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual; b. menyampaikan dokumen hasil verifikasi administratif partai politik calon peserta Pemilu kepada KPU kabupaten/kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi administratif, KPU melakukan verifikasi faktual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara sesuai model F5-Parpol dan lampirannya paling lama 7 (tujuh) hari terhadap kebenaran persyaratan: 1. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat; 2. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); 3. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD.

23

KPU

menyampaikan

pemberitahuan


2014

hasil

kepada

verifikasi

faktual

pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual. Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan, KPU memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. KPU melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan paling lama 13 (tiga belas) hari. KPU menyusun berita acara hasil verifikasi paling lama 2 (dua) hari sesuai formulir Model F5-Parpol dan lampirannya. KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu paling lama 2 (dua) hari setelah penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual. (2) Hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F6-Parpol dan lampirannya. Setelah menerima dokumen, KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhadap kebenaran persyaratan : a. jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota; b. pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen); c. domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu, yaitu pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD; d. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota.

Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Aan Rohaeni,SH bersama Anggota Panwaslu Kabupaten Banyumas sedang melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan Partai Gerindra Kabupaten Banyumas. Doc KPU Bms.

24


2014

Verifikasi persyaratan dilaksanakan secara faktual. Sedangkan Verifikasi persyaratan keanggotaan dilaksanakan secara administratif dan faktual. Hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F8Parpol

dan

lampirannya.

KPU

kabupaten/kota

menyampaikan

pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepada pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi faktual. Dalam hal partai politik calon peserta Pemilu belum memenuhi persyaratan, KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan paling lama 13 (tiga belas) hari. KPU kabupaten/kota menyusun berita acara verifikasi hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya verifikasi sesuai formulir Model F8Parpol dan lampirannya. KPU kabupaten/kota menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada partai politik calon peserta Pemilu, KPU melalui KPU provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari setelah

penyusunan

berita

acara

hasil

verifikasi

faktual.

KPU

kabupaten/kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima dari KPU dengan KTA. Hasil verifikasi administrasi ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu dengan cara: 1. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual dengan metode sampel acak sederhana atau sensus; 2. Metode sampel acak sederhana sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan cara mengambil dan meneliti secara acak 10% (sepuluh persen) dari seluruh nama anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota terhadap keanggotaan partai politik lebih dari 100 (seratus) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam lampiran III; 3. Dalam hal pengambilan sampel secara acak sebesar 10 % (sepuluh persen) menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan keatas; 4. Metode sensus dilakukan dalam hal jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 (seratus) orang;

25


2014

5. Penentuan sampel sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan oleh KPU kabupaten/kota

dibawah

supervisi

KPU

provinsi

supervisi

dan

monitoring

dan

hasilnya

dilaporkan kepada KPU; 6. KPU

provinsi

melakukan

pelaksanaan

verifikasi oleh KPU kabupaten/kota dan melaporkan hasilnya kepada KPU. 7. KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik; 8. Hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik melalui metode sampel diproyeksikan terhadap jumlah populasi untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang anggota partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II. Dalam hal hasil proyeksi keanggotaan tidak terpenuhi, partai politik dapat memperbaiki syarat keanggotaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota. Perbaikan keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyerahkan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat keanggotaan. Dalam hal verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan keanggotaan dapat dilakukan dengan menyerahkan sejumlah kekurangan

atau

lebih.

KPU

kabupaten/kota

melakukan

verifikasi

terhadap perbaikan keanggotaan partai politik dengan metode sampel 10% (sepuluh persen) dari daftar keanggotaan partai politik hasil perbaikan. KPU

kabupaten/kota

melakukan

verifikasi

terhadap

perbaikan

keanggotaan partai politik dengan metode sensus. Setelah menerima berita acara hasil verifikasi faktual dari KPU kabupaten/kota, KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu melalui rapat pleno terbuka. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F7-Parpol. KPU provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada KPU, pimpinan partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu provinsi. KPU melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administratif dan faktual dituangkan dalam berita acara sesuai formulir Model F9-Parpol dan sesuai formulir Model F10-Parpol. Berita acara rekapitulasi digunakan 26


2014

sebagai pedoman untuk menetapkan partai politik menjadi peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Rekapitulasi dan penyusunan berita acara dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka. E. VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON ANGGOTA DPD PROVINSI JAWA TENGAH. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD, adalah perseorangan. Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi dan jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat). 1. PERSYARATAN BAKAL CALON Pendaftaran perseorangan sebagai peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah, termasuk pengajuan sebagai bakal calon anggota DPD harus di dukung yaitu paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih karena Provinsi Jawa Tengah berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang. Dukungan pemilih, harus tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh

persen)

dari

jumlah

kabupaten/kota

di

provinsi

yang

bersangkutan, dan Persyaratan dukungan pemilih, dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung, dan untuk mengetahui kebenaran dukungan tersebut maka perlu diadakan verifikasi faktual. Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon anggota DPD setelah memenuhi persyaratan : a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c.

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia;

d. cakap berbicara, membaca. dan menulis dalam bahasa Indonseia; e.

berpendidikan

paling

rendah

tamat

sekolah

menengah

atas,

madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; f.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 27


g.

2014

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. sehat jasmani dan rohani; i.

terdaftar sebagai pemilih;

j.

bersedia bekerja penuh waktu;

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonseia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; l.

bersedia

untuk

tidak

praktek

sebagai

akuntan

publik,

advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain ang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan p.

mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

2. TATA CARA PENDAFTARAN BAKAL CALON Perseorangan yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Untuk keperluan pencalonan Anggota DPD, bakal calon menunjuk dan menetapkan 2 (dua) orang yang bertugas sebagai petugas penghubung antara bakal calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD melalui media cetak dan media elektronik setempat selama 3 (hari) hari. 28


2014

Pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan di kantor KPU Provinsi yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari pertama pengumuman, KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal calon Anggota DPD, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. KPU Provinsi tidak dibenarkan menerima berkas persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran, Pendaftaran bakal calon hanya dilakukan satu kali pada masa pendaftaran. Dalam pengajuan bakal calon Anggota DPD , petugas penghubung memasukkan data ke dalam cakram digital, mencetak formulir dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. Dalam pendaftaran bakal calon Anggota DPD, KPU Provinsi bertugas : a. menerima dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon (Model F sampai dengan F-12); b. menerima cakram digital yang berisi data persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon; c. mencatat dengan lengkap dan jelas dalam buku registrasi : 1) hari dan tanggal serta waktu penerimaan dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon; 2) nama lengkap dan jabatan petugas penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat yang disahkan oleh bakal calon; 3) alamat, nomor telepon, nomor faximile, dan alamat email; 4) jumlah dan jenis dokumen persyaratan peserta pemilu dan persyaratan bakal calon. d. d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD,dengan ketentuan bahwa tanda bukti penerimaan bukan merupakan bukti menjadi peserta Pemilu anggota DPD 3. VERIFIKASI FAKTUAL Hasil penelitian administratif terhadap kebenaran jumlah dukungan pemilih, digunakan sebagai dasar pengambilan sampel oleh KPU Provinsi untuk melakukan verifiksi faktual. KPU Provinsi mengelompokkan nama pendukung

pemilih

bakal

calon

anggota

DPD

berdasarkan

asal

kabupaten/kota. Pemenuhan syarat dukungan pemilih bakal calon anggota DPD dilakukan dengan menggunakan metode sampel acak stratifikasi yaitu dengan mengambil sampel sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi. Pengambilan sampel secara acak sebesar 10% (sepuluh persen), dilakukan oleh KPU Provinsi dengan ketentuan : 29


2014

a. Menentukan besaran sampel sebanyak 10% (sepuluh persen dari jumlah dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota. b. Apabila dalam penentuan besaran sampel menghasilkan angka pecahan 0,5 atau lebih dilakukan pembulatan ke atas. c. Menentukan interval sampel untuk menentukan sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel. d. Menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 20 dari daftar dukungan pemilih di setiap kabupaten/kota sebagai nomor awal pencuplikan nama pendukung yang akan diverifikasi faktual. e. Menentukan nomor urut nama pendukung yang akan diverifikasi faktual dimulai dari nomor urut nama pendukung hasil sampel awal dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah pendukung sebanyak 10% (sepuluh persen dari populasi pendukung di setiap kabupaten/kota. KPU Provinsi menyampaikan nama-nama bakal calon anggota DPD beserta nama-nama pendukung hasil pengambilan sampel yang akan diverifikasi , kepada KPU Kabupaten/Kota. Nama-nama pendukung hasil pengambilan sampel, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi

faktual

nama-nama

pendukung,

dengan

melakukan

pengecekan tentang kebenaran dukungan dari nama-nama pendukung bakal calon anggota DPD. Dalam hal pendukung bakal calon anggota DPD menyatakan tidak mendukung, membuat pernyataan tertulis. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual , selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya nama-nama pendukung dari KPU Provinsi. KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual (Model F14-DPD) dan menyampaikan kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi setelah menerima hasil verifikasi faktual dari KPU Kabupaten/Kota, segera menyampaikan kepada bakal calon anggota DPD selama 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten/Kota untuk diperbaiki. Kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan pemilih yang ditemukan tidak benar, dan menyampaikan kembali hasil perbaikan kepada KPU Provinsi, dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan KPU Provinsi. Perbaikan dukungan pemilih , sekurang-kurangnya sejumlah syarat minimal dukungan 30


sebagaimana

dimaksud

Undang-Undang.

KPU

Provinsi

2014

melakukan

verifikasi terhadap perbaikan syarat minimal dukungan dan mengambil kembali secara acak 10% (sepuluh persen) dari daftar nama pendukung pemilih

hasil

perbaikan,

Kabupaten/Kota

untuk

dan

menyampaikan

dilakukan

verifikasi

kepada

KPU

faktual.

KPU

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual hasil perbaikan terhadap nama pendukung.

KPU Kabupaten/Kota menyusun berita acara

verifikasi faktual hasil perbaikan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi dan bakal calon anggota DPD.

31


2014

BAB III PERSIAPAN VERIFIKASI

A. Alur Kerja dan jadual Tahapan Verifikasi Partai Politik Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan

Rakyat,

Dewan

Perwakilan

Daerah,

dan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2014 tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik di mulai sejak pengumuman yaitu tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan pengumuman Partai Politik oleh KPU RI yaitu tanggal 11 januari 2013, akan tetapi karena adanya Partai Politik

yang

dinyatakan

tidak

memenuhi

syarat

namun

kemudian

menempuh upaya hukum maka sampai dengan selesainya upaya hukum di PTUN yaitu tanggal 13 mei 2014, kegiatan verifikasi partai politik lengkap bisa dilihat dalam tabel di bawah: Tabel 1. Jadual Tahapan verifikasi Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 NO 3

PROGRAM DAN KEGIATAN

JADUAL

KETERANGAN

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu 1).Pengumuman

dan pengambilan formulir pendaftaran

9 s/d 11 Agust 2012

2).Pendaftaran

partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran 3. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan

10 Agust s/d 7 Sept 2012

Verifikasi administrasi di KPU 5). Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi

11 Agust s/d 6 Okt 2012 7 s/d 8 Okt 2012

4).

8 s/d 29 Sept 2012

Dilaksanakan oleh KPU

Dilaksanakan oleh: 1. KPU 2. KPU kabupaten /kotauntuk penerimaan kelengkapan KTA

32

KPU KABUPATEN BANYUMAS NO


6). Perbaikan administrasi oleh partai politik 7).Verifikasi administrasi hasil perbaikan 8).Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada: 1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota 2) Pimpinan partai politik tingkat pusat 9). Verifikasi faktual di tingkat KPU Dilaksanakan oleh KPU 1.Verifikasi faktual kepe ngurusan tingkat pusat 2.Penyampaian hasil verifikasi 3. Perbaikan 4. Verifikasi hasil perbaikan 10) provinsi Dilaksanakan oleh KPU provinsi 1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi 2) Penyampaian hasil verifikasi 3) Perbaikan 4) Verifikasi hasil perbaikan 5) Penyusunan berita acara: a) Hasil verifikasi provinsi b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten /kota 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU 11. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota: 1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan 2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan

JADUAL

2014

KETERANGAN

9 s/d 15 Okt 2012 16 s/d 22 Okt 2012

23 s/d 29 Okt 2012 23 s/d 29 Okt 2012

5 s/d 7 Des 2012 8 s/d 10 Des 2012 11 s/d 17 Des 2012 18 s/d 20 Des 2012 5 s/d 2012

7

Des

8 s/d 10 Des 2012 11 s/d 17 Des 2012 18 s/d 20 Des 2012 21 s/d 22 Des 2012 1 s/d 3 Jan 2013 4 s/d 2013

5

Jan Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/ kota

5 s/d 11 Des 2012 12 s/d 13 Des 2012

33

KPU KABUPATEN BANYUMAS NO


JADUAL

3) Perbaikan 4) Verifikasi hasil perbaikan 5) Penyusunan berita acara 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi 12. Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu 13. Pengumuman partai politik peserta Pemilu

14 s/d 2012 19 s/d 2012 29 s/d 2012 30 s/d 2012 6 s/d 2013

2014

KETERANGAN

18 Des 28 Des 30 Des 31 Des 8

Jan


9 s/d 11 Jan 2013


14. Pengundian dan penetapan nomor urut partai politik

12 s/d 14 Jan 2013


15. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

12 Jan s/d 13 Mei 2013

Dilaksanakan oleh PT TUN

B. Persiapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon peserta pemilu 2014. Tabel 2 REKAP PARTAI YANG MENYERAHKAN KTA KE KPU KABUPATEN BANYUMAS SAMPAI DENGAN 29 SEPTEMBER 2012

HARI/TANGGAL 1 Jum'at, 10 Agustus 2012 Senin, 3 September 2012 Kamis, 6 September 2012

WAKTU (WIB) 2 10.00 10.00 11.15 11.45 10.00

Jum'at, 7 September 2012

15.00 15.40 15.50

Selasa, 11 September 2012 Senin, 17 September 2012

14.15 11.00

NO

NAMA PARTAI POLITIK

3

4 Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Partai Amanat Nasional ( PAN ) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Partai Golongan Karya ( Golkar ) Partai demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Partai Kebangkitan Nasional Ulama ( PKNU ) Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Partai Bulan Bintang (PBB ) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB )

JUMLAH KTA 5 1489 1189 1718 1220 1500 1394 1297 1197 1352 1367 34


HARI/TANGGAL 1 Senin, 24 September 2012 Selasa, 25 September 2012 Rabu, 26 September 2012 Kamis, 27 September 2012 Jum'at, 28 September 2012 Sabtu, 29 September 2012

WAKTU (WIB) 2 13.00 15.45

NO 3 11 12

09.00

13

15.00

14

15.45

15

11.00

16

11.00

17

11.30

18

14.00

19

NAMA PARTAI POLITIK 4 Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN ) Partai Persatuan Pembangunan (PPP ) Partai Kebangkitan bangsa (PKB ) Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru(PKBIB) Partai Nasional Benteng Kerakyatan

2014

JUMLAH KTA 5 1432 1750 1067 1438 1513 1050 1036 1048 590

Berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 796/KPUProv-012/11/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Raker Penjelasan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014. Menindaklanjuti surat tersebut Ketua KPU Kabupaten Banyumas menugaskan Anggota KPU Divisi Hukum, Bpk. Unggul Warsiadi dan Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas menugaskan staf Operator SIPOL, Sigit Budiyanto,SH untuk mengikuti Raker tersebut pada hari Jumat tanggal 5 oktober 2012 bertempat di Kantor KPU Jawa Tengah. Hasil dari Raker tersebut adalah sebagai berikut : a) Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota diberikan tugas oleh KPU untuk melakukan pencermatan antara Softcopy yang ada di SIPOL dengan Hardcopy dan Fotocopy KTA yaitu tanggal 6 -7 Oktober 2012. b) KPU Kab/Kota segera membentuk Pokja Verifikasi Administrasi dan Verifikasi faktual

terdiri dari 1 Komisioner sebagai Ketua dan 4

Komisioner sebagai pengarah. c) Melakukan Pembekalan terhadap tim verifikasi di KPU Kab/Kota sehingga perlakuan terhadap Parpol sama. d) Tanggal 6 dan 7 Oktober mencocokan Softcopy dari SIPOL di sandingkan dengan hardcopy dan Copi KTA dan jika ada perbedaan yang dipakai acuan adalah SOFTcopy SIPOL.

35


2014

e) Softcopy sama dengan Hardcopy maka kolom ADM dikasih tanda centang, dan apabila Softcopy sama dengan KTA maka kolom KTA diberi tanda Centang. f) Apabila ditemukan di hard copy tapi tidak ditemukan KTA maka diberikan keterangan tidak ada KTA nya . g) Laporan berupa Berita Acara . h) Logikanya Softcopy yang disampaikan ke DPP Partai Politik sama persis apa yang disampaikan ke KPU Kab/Kota. i) Bila cuma sedikit tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ,maka yang digunakan adalah Softcopy SIPOL. j) Berita Acara dilaporkan ke KPU RI melelui KPU Provinsi. k) Jika ada nama di Softcopy dan Hardcopy tapi tidak ada namanya di KTA maka Laporan yang digunakanmenggunakan Lampiran Model F2 di tambahi kolom keterangan. l) Hal-hal yang harus dilakukan Operator yaitu tidak hanya teknis melulu, dikerjakan secara professional, operator tidak perlu tambah teman, dan ada dibawah kendali POKJA. m) Softcopy Parpol tidak dapat masuk ke system Portal KPU (SIPOL) bisa dikarenakan Human eror atau Sistem eror. n) Laporan berupa Berita Acara dilaporkan paling lambat tanggal 7 Oktober jam 16.00 WIB dengan cara di Scan dan dikirimkan lewat Email [email protected].

Petugas Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sedang melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik di KPU Kabupaten Banyumas. Doc. KPU Bms

36


Sesuai

dengan

hasil

Raker

Verifikasi

Faktual

Persiapan

2014

Verifikasi

Administrasi tersebut pada hari Sabtu, 6 Oktober 2012 semua staf KPu Kabupaten Banyumas di kumpulkan untuk mendapatkan Bimbingan Teknis

Tata cara Verifikasi Administrasi dan melaksanakan Verifikasi

sesuai Petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan melakukan pencermatan antara Softcopy yang ada di SIPOL dengan Hardcopy dan Fotocopy KTA yaitu tanggal 6 -7 Oktober 2012, Softcopy dari SIPOL di sandingkan dengan hardcopy dan Copi KTA dan jika ada perbedaan yang dipakai acuan adalah SOFTcopy SIPOL, Softcopy sama dengan Hardcopy maka kolom ADM dikasih tanda centang, dan apabila Softcopy sama dengan KTA maka kolom KTA diberi tanda Centang, Hasil Verifikasi Administrasi Laporan berupa Berita Acara dilaporkan paling lambat tanggal 7 Oktober jam 16.00 WIB dengan cara di Scan dan dikirimkan lewat Email [email protected]. Disamping hal tersebut KPU Kabupaten

Banyumas

melakukan

langkah-

langkah

sebagaimana

dimaksud Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 843/KPUProv012/11/X/2012 Perihal Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik. Tabel 3. REKAP HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DI KPU KABUPATEN BANYUMAS

NO

NAMA PARPOL

SOFT COPY SIPOL

JUMLAH F2/ HARD COPY

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nasdem Gerindra PAN PKPI Golkar PDIP PKNU HANURA PBB PKPB SRI PPP Demokrat PKS PKB PKBIB PPRN

1480 2265 0 1651 0 173 0 0 0 0 0 0 1095 0 0 0 0

1488 1849 1718 1220 1335 1394 1327 1197 1434 1367 1036 1438 1432 1750 1480 1100 1067

JUMLAH KTA

SOFT COPI SESUAI DENGAN HARD COPY DAN KTA

5

6

1489 1189 1718 1220 1500 1394 1297 1197 1352 1367 1036 1438 1432 1750 1513 1048 1067

1468 1594 0 825 0 169 0 0 0 0 0 0 977 0 0 0 0

SOFT COPY TIDAK SESUAI DENGAN HARD COPI DAN KTA 7

8 360 0 409 0 4 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0

SOFT COPY SESUAI DENGAN KTA

SOFT COPY TIDAK SESUAI DENGAN KTA

8

9

1461 1129 0 826 0 168 0 0 0 0 0 0 967 0 0 0 0

15 825 0 408 0 5 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 37

KPU KABUPATEN BANYUMAS 18 19

PPN PNBKI

0 0

1050 1240

1050 590

0 0

0 0

2014 0 0

0 0

Setelah Hasil Verifikasi administrasi dikirimkan ke KPU Provinsi dan diteruskan ke KPU RI maka kemudian KPU RI yang mengumumkan hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik untuk selanjutnya akan di Verifikasi faktual. Berdasarkan Surat KPU Partai Politik yang lolos Verifikasi Administrasi , Partai yang lolos adalah sebagai Berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

Nasional Demokrat ( Nasdem ) Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Amanat Nasional ( PAN ) Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Golongan Karya ( Golkar ) demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Hati Nurani Rakyat ( HANURA ) Bulan Bintang (PBB ) Demokrat Keadilan Sejahtera (PKS ) Peduli Rakyat Nasional (PPRN ) Persatuan Pembangunan (PPP ) Kebangkitan bangsa (PKB ) Persatuan Nasional (PPN) Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru(PKBIB) Demokrasi Pembaruan (PDP)

Sedangkan Partai yang tidak lolos adalah sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partai Bhineka Indonesia (PBI) Partai Buruh Partai Damai Sejahtera (PDS) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Partai Karya Republik (PAKAR) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Kedaulatan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Partai Konggres Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M) Partai Nasional Republik (NASREP) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Partai Republik Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

38


2014

C. PERSIAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2014.

Berdasarkan Surat ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 845/KPUProv012/11/X/2012

tanggal 20 Oktober 2012 Perihal Raker Persiapan

Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon peserta pemilu 2014 yang disusuli dengan Surat Nomor 850/KPUProv-012/11/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 Perihal Penundaan Raker Pelaksanaan Verifikasi faktual, selanjutnya di susuli dengan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor bulan Oktober 2012

Perihal Raker Pelaksanaan Pengambilan dan

Pencuplikan Sampel yang dilaksanakan di Hotel Semesta, Semarang pada tanggal 1 s/d 2 November 2012. Hasil dari Raker yang dihadiri oleh 5 Komisioner,1 Kasubag Hukum dan Operator SIPOL adalah sebagai berikut : a) Rapat Kerja dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah , Bpk Fajar Subkhi

bahwa

KPU

Provinsi

diamanatkan

oleh

PKPU

untuk

memfasilitasi pengambilan sampel KPU Kab/Kota. b) Dalam pengambilan sampel proses harus terdokumentasi dengan baik karena banyak dipertanyakan oleh Partai Politik. c) Maka hasil dari rapat kerja ini adalah Berita Acara di lengkapi dengan 3 Lampiran yaitu ; daftar random partai politik yang akan disampel, daftar sampel yang akan di ambil, dan daftar nama anggota yang akan di sampel. d) Dokumen Kepengurusan yang kurang langsung dilaporkan ke KPU RI di Jakarta. e) Membawa blangko model F8 dan F12 dalam verifikasi factual . f) Verifikasi Faktual Kepengurusan hal-hal yang harus diperhatikan adalah ;Ketua, Sekretaris, dan bendahara. g) Dalam

vertual

kepengurusan

apabila

tidak

hadir

dikarenakan

haji/umrah, meninggal dunia harus ada surat keterangan , dan apabila mengundurkan diri maka harus ada tanda bukti mengundurkan diri, apabila tidak ada maka di hadirkan ke KPU. h) Vertual Domisili Kantor dan bukti kepemilikan di wilayah administrasi Kab/Kota. i) Apabila Vetual Parpol Sudah mencapai 1000 maka tidak perlu di lanjutka lagi. j) Komisioner KPU Provinsi Divisi hukum , Nuswantoro DW,SH,MH , dalam pengambilan sampel KPU Kab/Kota diundang agar ada kesamaan persepsi . 39


2014

k) Berita Acara dan Lampiran dibuat rangkap 4 ,di pergunakan untuk KPU RI, BAWASLU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota. l) Semua proses pengambilan dan pencuplikan sampel ada ceritanya sehingga tidak terputus dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. PERSIAPAN VERIFIKASI FAKTUAL ANGGOTA DPD Setelah Pengambilan dan Pencuplikan sampel di lakukan Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah maka melalui Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 24 Mei 2013 Perihal Daftar nama Sampel Bakal Calon DPD Pemilu 2014 disampaikan daftar nama-nama sampel bakal calon anggota DPD Pemilu 2014 sebesar 10% dan cadangan sebesar 5%. Adapun Jumlah Sampel yang diterima KPU Kabupaten Banyumas yaitu : Tabel 4. REKAP SAMPLE DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD JAWA TENGAH DI KABUPATEN BANYUMAS NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA CALON Kundari,SE Siti Azzah Toto Dirgantoro Heriyanto Sudir Santoso Wakil Maghfur Dr. H. Sulistyo,M.Pd Soeharsojo Drs.KPH Sumaryoto Padmodiningrat Humam Sabroni Tjahyadi Takariawan Drs. Hendro Martojo,MM H. Iskandar,S.Ag,M.Si Hj. Denti Eka Widi Pratiwi,SE,MH HR. Utami Surojogo PBSH,SE Akhmad Muqowan Agus Mujayanto Poppy Susanti Darsono Ika Trisna Mulyaningsih,ST Bagyono,ST R. Sukarno W. Dr. H.Bambang Sadono,SH,MH M. Al Habsyi

JUMLAH SAMPEL UTAMA 8 13 571 4 2 6 40 25 19 7 18 4 1 3 15 3 22 4 40 1 6 18 20 423

JUMLAH SAMPEL CADANGAN 4 7 286 2 1 3 20 13 10 4 9 2 1 2 8 2 11 2 20 1 3 9 10 212

KPU Kabupaten Banyumas setelah menerima Daftar Nama Sampel kemudian mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk melakukan

40


2014

Bimbingan Teknis melalui Surat ketua KPU Kabupaten Banyumas nomor 398/KPU-Kab.012.329373/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD JATENG. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 31 Mei 2013 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Langkah-langkah tehnis yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas sebagai berikut: 1. Memastikan PPK/PPS/Petugas verifikator sudah mendapatkan Bintek dari KPU Kab/Kota agar memperoleh pemahaman yang sama tehnis melakukan verifikasi faktual. 2. Pastikan KPU Kab/Kota menerima hard copy/mendownload softcopy yang dikirim KPU Jateng: a. 15% nama-nama sampel dukungan masing-masing DPD sesuai dengan Kab/Kota (terdiri dari 10% sampel Utama, 5% sampel Cadangan) atau dukungan DPD kurang dari 10 untuk di Sensus. , untuk memastikan jumlah dukungan DPD di masing-masing KPU Kab/Kota. b. Form

Rekapitulasi

Nama-nama

Sampel

yang

menyatakan

Mendukung c. Form Surat Pernyataan Tidak Mendukung d. SOP Verifikasi Faktual (revisi); e. KPU

Kab/Kota

yang

menerima

sampel

dukungan

DPD

yang

seharusnya untuk Kabupaten/Kota lain agar berkoordinasi dengan KPU Jateng, untuk tehnis pengembalian atau pengiriman ulang. 3. Apabila pada Lampiran Model F1-DPD yang diterima sudah ada Kolom “Keterangan”, tambahkan 1 kolom pada kolom terakhir paling kanan untuk kolom “Tanda Tangan”. Kolom “Keterangan” yang sudah ada dapat diganti dengan Kolom “Pemenuhan Syarat” 4. Apabila pada Lampiran Model F1-DPD hanya berhenti pada kolom “Alamat”

belum

ada

Kolom

“Keterangan”/“Pemenuhan

Syarat”,

tambahkan 2 Kolom pada kolom terakhir paling kanan, untuk Kolom “Tanda Tangan” dan “Pemenuhan Syarat” 5. Pisahkan nama-nama sampel dukungan masing-masing DPD tersebut berdasarkan jumlah Kecamatan atau Desa, dengan cara mengcopy sampel dukungan tersebut (angka 2a) sejumlah desa-desa yang tertera dalam sampel dukungan. 6. Dokumen yang diserahkan pada PPK/PPS/Petugas Verifikator meliputi:

41


2014

a. Copy Lampiran Model F1-DPD masing-masing Kecamatan/Desa yang sudah ditambahkan 1 atau 2 kolom paling kanan untuk Kolom Tanda Tangan dan Pemenuhan Persyaratan b. Tanda Pengenal dan Surat Tugas (dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota) c. Form Pernyataan Tidak Mendukung d. Form

Rekapitulasi

Nama-nama

Sampel

yang

menyatakan

Mendukung e. SOP untuk PPK/PPS/Petugas Verifikator f. Dukungan anggaran g. Alokasi waktu waktu virtual dan batas waktu pengembalian hasil virtual ke KPU Kab/Kota 7. Penyerahan

sampel

PPK/PPS/Petugas

dukungan

verifikator,

yang

dengan

sudah bukti

dipisahkan BA

serah

pada terima

penyerahan sampel dukungan. 8. Memberikan informasi nama-nama sampel dukungan cadangan (5%) sesuai urutan nomor sampel yang dimintakan oleh PPK/PPS/Petugas, sebagai pengganti sampel yang tidak dapat diverifikasi. 9. Lakukan monitoring secara acak untuk semua dukungan DPD tiap Kecamatan/Desa sebagai antisipasi mengeliminir kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh PPK/PPS/Petugas Verifikator. 10. Menerima hasil verifikasi faktual dan dokumen lainnya yang dilakukan oleh PPK/PPS/Petugas verifikator dan Membuat BA Hasil Verifikasi Faktual Bakal calon DPD yang ditandatangani semua anggota KPU Kabupaten/Kota. 11. Menyampaikan BA Hasil Verifikasi Faktual dan seluruh copy lampiran dokumen hasil verifikasi Faktual pada KPU Propinsi paling lambat tanggal 6 Juni 2013, jam 13.00 Adapun materi Bimbangan Teknis untuk PPK berdasarkan SOP Revisi yang dikirimkan oleh KPU Provinsi Jawa tengah yaitu : 1. PPK/PPS/Petugas Verifikator menerima daftar nama-nama pendukung Bakal

Calon

Anggota

DPD

Jawa

Tengah,

sesuai

dengan

kecamatan/desa wilayah kerjanya. 2. PPK/PPS/Petugas Verifikator menandatangani Berita Acara serah terima nama-nama pendukung Bakal Calon Anggota DPD Jawa Tengah yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/ Kota. 3. PPK/PPS/Petugas Verifikator menerima dokumen terkait kegiatan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD berupa: 42


2014

a. Daftar nama-nama pendukung Bakal Calon Anggota DPD (Lampiran Model F-14-DPD); b. Surat Pernyataan Tidak Mendukung; c. Surat Keterangan Kunjungan ke Sampel; d. Tanda pengenal/Kartu Identitas Petugas Verifikator; e. Surat Tugas pelaksanaan verifikasi faktual yang di keluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota. 4. PPK/PPS/Petugas

Verifikator

melaksanakan

verifikasi

faktual

pendukung Bakal Calon Anggota DPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Apabila KPU Kab/Kota belum melakukan langkah-langkah tersebut di bagian A nomor 3 dan 4 lakukan 2 langkah berikut ini: 1) Apabila pada Lampiran Model F1-DPD yang diterima dari KPU Kab/Kota sudah ada Kolom “Keterangan”, tambahkan 1 kolom paling kanan pada kolom terakhir untuk kolom “Tanda Tangan” (bagi yang MS). Kolom Keterangan dapat diganti dengan Kolom “Pemenuhan Syarat” 2) Apabila

pada

Lampiran

Model

F1-DPD

belum

ada

Kolom

“Keterangan”, tambahkan 2 Kolom paling Kanan pada kolom terakhir, yaitu untuk Kolom “Tanda Tangan” dan “Pemenuhan Syarat” b. Membuat jadwal dan pembagian kerja Tim untuk semua petugas verifikator. c. Membagi nama-nama sampel pendukung pada semua petugas. d. Menyiapkan alat pendukung berupa: 1) Kamera/alat perekam untuk mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi (jika diperlukan); 2) Kertas/buku tulis untuk mencatat semua kronologi, fakta atau kejadian terkait verifikasi faktual di lapangan; 3) Mengenakan Tanda pengenal/Kartu Identitas Petugas Verifikator dan KTP; 4) Surat Tugas pelaksanaan verifikasi faktual. e. Mendatangi Ketua RT/RW/Perangkat

Desa/Kepala Desa/Lurah

setempat: 1) Mengenalkan

diri

secara

singkat,

sopan,

dan

ramah

menggunakan bahasa sesuai dengan kearifan lokal. 43


2014

2) Menjelaskan maksud dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD; 3) Menunjukkan

Tanda

Pengenal/Kartu

Identitas

Petugas

Verifikator/KTP, dan Surat Tugas; 4) Meminta tanda tangan dan dibubuhi stempel dan nama terang dari

Ketua

RT/

RW/Perangkat

Desa/Kepala

Desa/Lurah

setempat, sebagai bukti otentik bahwa petugas verifikator telah berkunjung ke wilayah setempat. 5) Tanda

tangan

sebagaimana

dimaksud

angka

4)

dapat

dicantumkan di lembar sebaliknya dari hard copy nama-nama sampel dukungan dalam Lampiran Model F.1-DPD; 6) Ketua RT/RW/Perangkat Desa/Kepala Desa/Lurah jika berkenan dimohon kesediaannya mendampingi kunjungan ke nama-nama pendukung yang menjadi warganya. f. Mendatangi nama-nama pendukung sesuai dengan alamat yang tertulis dalam sampel dukungan, Soft copy atau Hard copy, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengenalkan diri secara singkat, sopan, dengan menggunakan bahasa sesuai dengan kearifan lokal. 2) Menjelaskan maksud & tujuan melaksanakan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon DPD; 3) Menunjukkan Tanda Pengenal/KTP Petugas Verifikator, dan Surat Tugas; 4) Apabila kedatangan/kunjungan I tidak bertemu pendukung, buatlah kesepakatan dan minta kepada orang yang ditemui saat itu

(Ketua

/Tetangga

RT/RW/Kepala dekat)

supaya

Desa/Perangkat menyampaikan

Desa/Keluarga pesan

kepada

pendukung untuk dapat bertemu dengan petugas verifikator pada kedatangan/kunjungan

berikutnya,

pada

waktu

yang

telah

disepakati, dalam masa verifikasi faktual. Kesepakatan waktu ini dituliskan di Formulir Surat Keterangan yang menerangkan Kunjungan I dan Kunjungan II di kolom yang telah disediakan yaitu

kolom

“KESEPAKATAN

KUNJUNGAN

II

(HARI/TGL/PUKUL”); 5) Orang yang ditemui pada saat kunjungan I tersebut angka 4), diminta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat

44


2014

Keterangan yang menerangkan kunjungan di kolom yang telah disediakan yaitu kolom TANDA TANGAN/CAP JEMPOL); 6) Apabila pada Kunjungan I sampel pendukung diketahui telah meninggal dunia, merantau, atau keadaan lain (dirawat dirumah sakit, misalnya) sehingga tidak dimungkinkan diverifikasi dalam waktu dekat atau pada masa verifikasi faktual, tulislah pada kolom yang telah disediakan di Formulir SURAT KETERANGAN, yaitu

kolom

“KONDISI

SAMPEL

(MENINGGAL

DUNIA/MERANTAU/ LAINNYA)” dan dibubuhi tanda tangan/cap jempol

orang yang ditemui saat itu (Ketua RT/RW/ Kepala

Desa/Perangkat Verifikator

Desa/Keluarga/Lainnya).

berkoordinasi

dengan

Divisi

PPK/PPS/Petugas Pencalonan

KPU

Kabupaten/Kota meminta pengganti nama pendukung lain di sampel

dukungan

cadangan

(5%),

sesuai

nomor

urutan

berikutnya. 7) Apabila pada kedatangan/kunjungan II di masa verifikasi faktual sampel pendukung tidak dapat ditemui, nama sampel pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 8) Catat, rekam dengan kamera maupun alat lainnya untuk mendokumentasikan

semua

kejadian

sebagai

pendukung

kelengkapan verifikasi faktual. g. Apabila Petugas dapat bertemu dengan sampel, tanyakan kebenaran dukungan “Apakah sampel/ pendukung benar-benar mendukung calon DPD” sebagaimana ditulis Calon DPD”: 1)

Apabila

ada

keraguan

terhadap

identitas

diri

sampel

pendukung, yang bersangkutan dapat diminta menunjukkan KTP/KK. Teliti kebenaran nama dan alamat sampel sesuai dengan nama sampel yang ada di daftar dukungan. 2)

Apabila sampel menyatakan MENDUKUNG, tuliskan “MS” (MEMENUHI SYARAT) pada kolom “PEMENUHAN SYARAT.” Sampel tersebut diminta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada kolom “TANDA TANGAN/CAP JEMPOL”. Pindahkan nama sampel dan alamat pendukung dalam Lembar Rekapitulasi Nama-Nama Sampel Dukungan yang Mendukung bakal calon DPD. Minta mereka membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom “TANDA TANGAN/CAP JEMPOL” (form ini penting untuk mengetahui jumlah yang dukungan tiap 45


2014

Desa dan sebagai antisipasi apabila mereka yang sudah menyatakan

mendukung,

suatu

ketika

menyatakan

tidak

mendukung) 3)

Apabila sampel menyatakan TIDAK MENDUKUNG, tuliskan “TMS” (TIDAK MEMENUHI SYARAT) pada kolom “PEMENUHAN SYARAT.” Sampel yang menyatakan TIDAK MENDUKUNG, diminta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada kolom yang telah disediakan, yaitu “TANDA TANGAN/CAP JEMPOL”.

4)

Sampel yang menyatakan TIDAK MENDUKUNG juga diminta menandatangani/ membubuhkan cap jempol pada Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung.

5)

Sampaikan

dengan

sebaik-baiknya

pada

sampel

yang

menyatakan TIDAK MENDUKUNG, bahwa tanda tangan/cap jempol pada Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung ini memiliki arti yang sangat penting bagi petugas verifikator sebagai

bukti

hasil

verifikasi

faktual

dan

tidak

akan

mengakibatkan konsekuensi hukum apapun bagi sampel yang menandatanganinya. 6)

Usahakan

semaksimal

mungkin

supaya

Formulir

Surat

Pernyataan Tidak Mendukung ditandatangani oleh sampel yang menyatakan TIDAK MENDUKUNG. 7)

Apabila lembar verifikasi yang tersedia tidak cukup untuk menuliskan catatan kejadian verifikasi faktual, dapat dibuat catatan pada lembar tersendiri. Catatan tersebut dilekatkan menjadi satu dengan lembar verifikasi.

h. Petugas verifikator memastikan bahwa seluruh nama sampel telah dikunjungi secara langsung sesuai dengan prosedur (jika pada kunjungan pertama tdak bertemu, diulangi dengan kunjungan kedua),

dan

telah

dilakukan

verifikasi

faktual

dengan

hasil

MENDUKUNG (MS) dan TIDAK MENDUKUNG (TMS). i. Bubuhkan tanda tangan, nama lengkap dan tanggal pelaksanaan verifikasi

pada

lembar

verifikasi

faktual.

Kumpulkan

semua

dokumen kegiatan verifikasi faktual, berupa: a. Hasil verifikasi faktual berupa daftar nama-nama pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang menyatakan MENDUKUNG/MS dan yang menyatakan TIDAK MENDUKUNG/TMS serta memuat

46


2014

tanda tangan/cap jempol semua sampel/nama pendukung yang telah dikunjungi; b. Rekapitulasi Nama-Nama Sampel yang Menyatakan Mendukung Bakal Calon DPD c. Surat Pernyataan Tidak Mendukung; d. Surat

Keterangan

Kunjungan

RT/RW/Perangkat

yang

ditandatangani

Desa/Kepala

Ketua

Desa/Lurah

setempat/Keluarga/Tetangga Dekat ; e. Tanda tangan dan/atau dengan dibubuhi stempel dan nama terang dari Ketua RT/RW/Perangkat Desa/Kepala Desa/Lurah setempat di sebalik Lampiran Model F1-DPD, sebagai bukti otentik bahwa petugas verifikator telah berkunjung ke wilayah setempat. f. Surat Tugas pelaksanaan verifikasi faktual pendukung Bakal Calon Anggota DPD; g. Catatan semua kronologi, dokumentasi, fakta atau kejadian terkait verifikasi faktual di lapangan. j. PPK/PPS/Petugas Verifikator menggandakan/meng-copy 1 (satu) rangkap lembaran hasil verifikasi faktual untuk disimpan di PPK/PPS/Petugas Verifikator. k. Semua berkas dokumen sebagaimana tersebut angka 6 diatas, diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, paling lambat tanggal 5 Mei 2013. Penyerahan/ penyampaian dokumen hasil verifikasi faktual dilengkapi dengan Berita Acara serah terima antara PPK/PPS/Petugas Verifikator dengan KPU Kabupaten/Kota Pada Kesempatan yang sama KPU Kabupaten Banyumas juga melakukan pemberitahuan kepada penghubung Bakal Calon Anggota DPD, hal tersebut dilaksanakan dengan mengundang penghubung melalui surat Ketua

KPU

Kabupaten

Banyumas

Nomor

403/KPU-

Kab.012.329373/V/2013 tanggal 29 Mei 2013. Adapun penghubung yang hadir yaitu :

47


2014

Tabel 5. DAFTAR NAMA PENGHUBUNG BAKAL CALON ANGGOTA DPD

NO 1 2 3 4

PENGHUBUNG DARI CALON DPD Muhammad Al Habsyi Suro jogo,PBSH Toto Dirgantoro Bambang Sadono,SH,MH--

NAMA PENGHUBUNG Khoirul Fuad Dwi Setiabudi Bernard Deseri Wijaya Tambunan

Penghubung tersebut diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 akan dilaksanakan Verifikasi faktual Dukungan Bakal calon anggota DPD di Kabupaten Banyumas sehingga penghubung diminta untuk mengkoordinir anggotanya.

48


2014

BAB IV PELAKSANAAN VERIFIKASI

A. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP 16 PARPOL LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRASI 1).VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP 1 Setelah Pengambilan dan Pencuplikan sampel di lakukan maka di lakukan verifikasi faktual terhadap nama sampel . Verifikator pada Verifikasi pertama ini di bagi berdasarkan Dapil , setiap 1 dapil terdiri dari 4 s/d 7 orang verifikator. Verifikator ini selama 8 hari melaksanakan Verifikasi Faktual di wilayah Dapilnya masing-masing dengan dilengkapi Surat Tugas, Tanda Pengenal, Daftar nama sampel, Form tidak mendukung , dan form kunjungan serta form keterangan dari RT/RW setempat. Verifikator mulai bekerja dari pagi sampai sore dalam pelaksanaan verifikasi di karenakan letaknya yang jauh dan juga banyaknya sampel yang harus di verifikasi. Banyak hal yang di temui ketika verifikasi , beberapa diantaranya yaitu : a) Sampel tidak Tahu menahu namanya di catut oleh partai Politik sebagai pendukungya b) Sampel sedang tidak berada di rumah dan di verifikasi di tempatnya bekerja c) Lokasi tempat tinggal susah di jangkau oleh kendaraan bermotor d) Sampel tidak dikenal di wilayah tersebut

49


2014

Komisioner KPU Kabupaten Banyumas beserta Staf Sekretariat melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik.Doc KPU Bms

sedang

Terhadap nama sampel yang tidak dikenal maka verifikator meminta keterangan dari RT/RW setempat bahwa verifikator sudah benarbenar mendatangi tapi sampel tidak di kenal dilingkungan setempat, sedangkan terhadap sampel yang tidak ketemu maka Partai Politik di hari terakhir diberikan kesempatan untuk mendatangkan nama sampel

tersebut.

Apabila

sampai

hari

terakhir

sampel

tidak

didatangkan oleh parpol maka dia di TMS. Rekap Hasil Verifikasi faktual tahap pertama yaitu :

Tabel 6. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP 1

JUMLAH SAMPEL

MS

TMS

148

119

29

118

104

14

0

172

101

71

0

122

38

84

0

135

109

14

12

710

356

28

326

7

Partai Nasional Demokrat Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Amanat Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Golongan Karya Partai demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat

TDK TERVERI FIKASI 0

118

14

0

8

Partai Bulan Bintang

108

104 37

71

0

9

Partai Demokrat

143

41

0

Partai Keadilan Sejahtera

175

28

9

NO 1 2 3 4 5 6

10

NAMA PARTAI

102 138

50

KPU KABUPATEN BANYUMAS 11

Partai Peduli Rakyat Nasional

12

Partai Persatuan Pembangunan

13

Partai Kebangkitan bangsa

14

Partai Persatuan Nasional

15 16

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Partai Demokrasi Pembaruan

107

50

143

121

151 105 111 0

2014

57

0

6

16

110

28

13

0

105

0

16

95

0

0

0

0

2).VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

KPU Kabupaten Banyumas sedang melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dengan cara menghadirlkan anggotanya ke Kantor KPU. Doc KPU Bms

Setelah Verifikasi Tahap 1 selesai maka KPU Banyumas Wajib menyerahkan pemberitahuan ke Partai Politik, hal tersebut di lakukan dengan mengirim Surat ke Pimpinan parpol. Bagi Parpol yang angka MS(memenuhi syaratnya lebih dari dari 100 maka terpenuhi syarat keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 karena sampel yang di ambil adalah 10%, sedangkan bagi Partai yang belum memenuhi MS (memenuhi syarat) 100 maka masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan KTA yang diserahkan ke KPU Banyumas. Adapun Partai yang menyerahkan KTA untuk perbaikan Verifikasi Faktual dan kemudian dilakukan penyampelan pada tanggaL 3 Desember 2012 yaitu :

51


2014

Tabel 7. REKAP KTA YANG DISERAHKAN DALAM RANGKA PERBAIKAN OLEH PARTAI POLITIK

NO 1 2 3 4 5 6

KTA YANG DISERAHKAN (SAMPEL 10%)

NAMA PARTAI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Partai Partai Baru Partai

152 100

Peduli Rakyat Nasional Persatuan Nasional Kedaulatan Bangsa Indonesia

112 105

Demokrasi Pembaruan

122

112

Setelah dilakukan panarikan Sampel maka kemudian Verifikator di terjunkan lagi ke lapangan untuk memverifikasi tahap 2, Adapun Hasil dari Vertual tahap Perbaikan ini adalah : Tabel 8. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

NO

1 2 3 4 5 6

NAMA PARTAI Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Partai Bulan Bintang (PBB ) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN ) Partai Persatuan Nasional (PPN) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru(PKBIB) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

(SAMPEL 10%)

MS

TMS KET

152

101

51

100

65

35

112

57

35

105

0

105

112

68

44

122

6

116

Setelah Verifikasi Tahap perbaikan selesai maka Berdasarkan Surat Ketua KPU Jawa tengah nomor /KPUProv-012/11/XII/2012 Perihal Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual maka KPU Banyumas mengadakan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi faktual

dengan

mengundang Pimpinan Parpol atau yang diberi mandat. Adapun hasil Rapat Pleno terbuka tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno terbuka dihasilkan Kesimpulan sebagai berikut :

52


2014

Tabel 9. HASIL RAPAT PLENO TERBUKA TENTANG VERIFIKASI 16 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEILU 2014 NO

NAMA PARTAI

KESIMPULAN

1 2 3

Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat

7

Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Amanat Nasional ( PAN ) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI ) Partai Golongan Karya ( Golkar ) Partai demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Partai Hati Nurani Rakyat

8

Partai Bulan Bintang (PBB )

4 5 6

9 10

Partai Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS )

11

Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN )

12 13

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai Kebangkitan bangsa (PKB )

14

Partai Persatuan Nasional (PPN)

15

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru(PKBIB)

16

Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)

Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat

Setelah Rapat pleno di KPU Kabupaten Banyumas dilaksanakan maka hasil Rapat Tersebut dikirimkan ke KPU Provinsi. Berdasarkan Surat

undangan

Ketua

KPU

provinsi

Nomor

1132/KPUProv-

012/11/XII/2012 perihal Undangan rapat Pleno Terbuka tingkat Provinsi Jawa tengah yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Kantor KPU Prov Jawa Tengah. Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah , kendala apa saja yang di hadapi dan penjelasan mengenai hal tersebut guna mengantisipasi Keberatan Partai Politik pada Rapat Pleno Terbuka tanggal 22 Desember 2012. Rapat Pleno terbuka di KPU Provinsi Jawa tengah di laksanakan tanggal 22 Desember 2012 pukul 11.00 WIB, di Pimpin Oleh Ketua KPU Provinsi Jateng Fajar Subkhi Arif AK,SH,MH dan dihadiri seluruh anggota KPU Provinsi Jateng, serta dihadiri oleh :

53


2014

a. Panwaslu Provinsi Jawa Tengah b. Ketua DPRD Jawa Tengah atau yang mewakili c. Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili d. KORPIMDA e. KPU Kabupaten se Jawa Tengah f. Pers Sebelum rapat Pleno di buka Anggota KPU Provinsi Jawa tengah Nuswantoro DW,SH,MH menyampaikan tata cara Verifikasi Faktual kepada peserta rapat Pleno. Rapat Pleno Terbuka hasil Verifikasi faktual dilaksanakan pertama untuk Kepengurusan Inti, Domisili kantor dan Keterwakilan Perempuan tingkat provinsi dan hasilnya dari 16 Partai Politik yang ada semuanya Memenuhi Syarat, di lanjutkan penandatanganan Berita Acara. Rapat Pleno Kemudian untuk Rekapitulasi Hasil Verifikasi faktual tingkat Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 10. HASIL RAPAT PLENO TERBUKA TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK NO

NAMA PARTAI

JUMLAH PROSENTASE MS (%)

JUMLAH TMS

PROSENT ASE (%)

1

PAN

35

100

0

0

2

PBB

18

51,43

17

48,57

3

PDI P

34

97,14

1

2,86

4

PDP

12

34,39

23

65,71

5

DEMOKRAT

34

97,14

1

2,86

6

GERINDRA

35

100

0

0

7

GOLKAR

35

100

0

0

8

HANURA

31

88,6

4

11,4

9

PKP I

22

62,86

13

37,14

10

PKS

35

100

0

0

11

PKB

34

97,14

1

2,86

12

PKBIB

16

46,71

19

54,29

13

NASDEM

35

100

0

0

14

PPRN

21

60

14

40

15

PPN

11

31,43

24

68,57

16

PPP

35

100

0

0 54


2014

Pimpinan Rapat Pleno mempersilahkan untuk Partai yang keberatan mengisi Form keberatan yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat Pleno berakhir dengan di tandatanganinya Berita Acara. B. VERIFIKASI FAKTUAL 18 PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP 1. VERIFIKASI FAKTUAL 18 PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP TAHAP 1 Berdasarkan surat Ketua KPU Jawa tengah Nomor 1036/KPUProv012/11/XII/2012 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual /Perbaikan partai politik bahwa menindaklanjuti Raker Penyerahan Dokumen 18 Parpol Pasca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memerintahkaan kepada KPU untuk melaksanakan Verifikasi faktual terhadap 18 partai Politik. Namun tidak semua 18 Partai tersebut menyerahkan KTA ke KPU kabupaten Banyumas, Adapun yang menyerahkan KTA adalah : Tabel 11. JUMLAH KTA YANG DISERAHKAN OLEH PARPOL PASCA PUTUSAN DKPP N0 1 2 3

NAMA PARTAI PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)

KTA YANG DISERAHKAN 1.367

SAMPEL 10%

1327

133

1.04

101

137

Selain dari partai yang menyerahkan KTA tersebut maka KPU mengirimkan surat kepada Parpol untuk melakukan penyerahan dokumen agar bisa di verifikasi oleh KPU Kabupaten Banyumas. Kemudian

KPU

melakukan

verifikasi

terhadap

Kepengurusan,

Domisili, keterwakilan perempuan dan KTA , adapun hasil verifikasi faktual keanggotaan adalah sebagai berikut : Tabel 12. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP N0

NAMA PARTAI

1

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)

2 3

SAMPEL 10% 134

MS

TMS

56

81

133

101

32

101

34

70

55


2014

Setelah Verifikasi Tahap 1 selesai maka KPU Banyumas Wajib menyerahkan pemberitahuan ke Partai Politik, hal tersebut di lakukan dengan mengirim Surat ke Pimpinan parpol. Bagi Parpol yang angka MS(memenuhi syaratnya lebih dari dari 100 maka terpenuhi syarat keanggotaan minimal 1000 atau 1/1000 karena sampel yang di ambil adalah 10%, sedangkan bagi Partai yang belum memenuhi

MS(memenuhi

syarat)

100

maka

masih

diberikan

kesempatan untuk melakukan perbaikan KTA yang diserahkan ke KPU Banyumas 2. VERIFIKASI FAKTUAL 18 PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP

TAHAP PERBAIKAN Setelah verifikasi faktual selesai maka KPU Banyumas melakukan Penyampelanterhadap KTA Perbaikan yang diserahkan ke KPU Banyumas, adapun partai yang menyampaikan KTA perbaikan yaitu : Tabel 13. DAFTAR PARPOL PASCA PUTUSAN DKPP YANG MENYERAHKAN KTA N0

NAMA PARTAI

1 2

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) PARTAI REPUBLIK PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)

3

Jumah KTA 1393 1003

SAMPEL 10% 140 101

1111

112

Disamping itu ada beberapa partai yang tidak menyerahkan KTA namun menyerahkan kepengurusan saja yaitu : 1. Partai Bhineka Indonesia 2. Partai Kedaulatan 3. Partai Republik Adapun Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Putusan DKPP di Kabupaten Banyumas yaitu : Tabel 14. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP N0

NAMA PARTAI

1 2

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB) PARTAI REPUBLIK PARTAI SERIKAT RAKYAT INDEPENDEN (SRI)

3

SAMPEL 10% 140 101

MS

TMS

101 0

39 101

112

41

71

56


2014

Setelah selesai Verifikasi maka dilakukan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual pada tanggal 29 Desember 2012 di KPU Kabupaten Banyumas dan Hasil Rapat Pleno tersebut adalah : Tabel 15. HASIL RAPAT PLENO TERBUKA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP NO

NAMA PARTAI

Pengurus

1 2 3 4 5 6 7

PBI PARTAI BURUH PDS PDK PKPB PAKAR PKNU PARTAI KEDAULATAN PKDI PARTAI KONGGRES PNBKI PNI-M NASREP PPDI PPPI PARTAI REPUBLIK REPUBLIKAN SRI

Sesuai

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Keterwakilan Kepemilikan Perempuan Kantor Sesuai Sesuai

keanggo taan 0

kesimpulan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

101

Sesuai

Sesuai

Sesuai

101

TMS TMS TMS TMS MS TMS MS

Sesuai

Sesuai

Sesuai

0

TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS TMS

Sesuai

Tidak sesuai

Sesuai

sesuai

Sesuai Sesuai

0

TMS

41

TMS TMS

Kemudian pada tanggal 3 Januari 2013 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi faktual bertempat di KPU Provinsi Jawa tengah, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : a) Rapat Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah beserta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka di KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah , kendala apa saja yang di

hadapi

dan

mengantisipasi

penjelasan

Keberatan

mengenai

Partai

Politik

hal

tersebut

pada

Rapat

guna Pleno

Terbuka b) Rapat Pleno terbuka di KPU Provinsi Jawa tengah di laksanakan tanggal 3 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, di Pimpin Oleh Ketua

57


2014

KPU Provinsi Jateng Fajar Subkhi Arif AK,SH,MH dan dihadiri seluruh anggota KPU Provinsi Jateng, serta dihadiri oleh : 1) Panwaslu Provinsi Jawa Tengah 2) Ketua DPRD Jawa Tengah atau yang mewakili 3) Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili 4) KORPIMDA 5) KPU Kabupaten se Jawa Tengah 6) Pers c) Sebelum rapat Pleno di buka Anggota KPU Provinsi Jawa tengah Nuswantoro DW,SH,MH menyampaikan tata cara Verifikasi Faktual kepada peserta rapat Pleno d) Rapat Pleno Terbuka hasil Verifikasi faktual dilaksanakan pertama

untuk

Kepengurusan

Inti,

Domisili

kantor

dan

Keterwakilan Perempuan tingkat provinsi dan hasilnya dari 18 Partai Politik ,di lanjutkan penandatanganan Berita Acara. e) Rapat Pleno Kemudian untuk Rekapitulasi Hasil Verifikasi faktual tingkat Provinsi dari KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, adapun hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 16. HASIL REKAP TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP NO

NAMA PARTAI

JUMLAH

PROSENTASE

JUMLAH

PROSENTASE

MS

(%)

TMS

(%)

1

PBI

0

0

35

100

2

P. Buruh

1

2,85

34

97,15

3

PDS

6

17,14

29

82,86

4

PDK

4

11,42

31

88,58

5

PKPB

3

8,57

32

91,43

6

Pakar

0

0

35

100

7

PKNU

18

51,43

17

48,57

8

Kedaulatan

0

0

35

100

9

PKDI

0

0

35

100

10 Konggres PNBKI 11 12 PNI Marhaenisme 13 Nasrep

0

0

35

100

0

0

35

100

0

0

35

100

0

0

35

100

14 PPDI

0

0

35

100 58


5

14,28

30

85,71

16 Republik 17 Republikan

2

5,71

33

94,28

0

0

35

100

18 SRI

2

5,71

33

94,28

15

PPPI

2014

Pimpinan Rapat Pleno mempersilahkan untuk Partai yang keberatan mengisi Form keberatan yang sudah disiapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat Pleno berakhir dengan di tandatanganinya Berita Acara C. VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON ANGGOTA DPD

Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas sedang mengadakan rapat persiapan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD.Doc. KPU Bms

1). VERIFIKASI FAKTUAL TAHAP 1 Setelah Daftar nama Sampel Bakal Calon Anggota DPD Jawa tengah di sampaikan ke PPK dengan menandatangani Berita Acara Penyerahan dari KPU Kabupaten Banyumas ke PPK di lengkapi dengan : a. Copy

Lampiran

Model

F1-DPD

masing-masing

Kecamatan/Desa yang sudah ditambahkan 1 atau 2 kolom paling kanan untuk Kolom Tanda Tangan dan Pemenuhan Persyaratan b. Tanda

Pengenal

dan

Surat

Tugas

(dibuat

oleh

KPU

Kabupaten/Kota) c. Form Pernyataan Tidak Mendukung

59


2014

d. Form Rekapitulasi Nama-nama Sampel yang menyatakan Mendukung e. SOP untuk PPK/PPS/Petugas Verifikator f. Form Catatan Kejadian g. Form surat keterangan kunjungan h. Dukungan anggaran Maka mulai tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 5 Juni 2013 PPK/PPS/ Verifikator melakukan Verifikasi terhadap nama sampel Dukungan Bakal Calon Anggota DPD. Verifikasi Faktual dilaksanakan oleh PPK/PPS/Verifikator sesuai dengan SOP Revisi yang dikirim oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil verifikasi

faktual

dukungan

Bakal

Calon

Anggota

DPD

di

Kabupaten Banyumasadalah sebagai berikut : Tabel 17. REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL CALON DPD PROVINSI JAWA TENGAH PADA PILEG 2014 SAMPEL CADANGAN YANG DIGUNAKAN

MEMENUHI SYARAT (MS)

TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

No.

NAMA CALON

SAMPEL UTAMA

1

2

3

4

5

6

1

Kundari,SE

8

-

8

-

2

Siti Azzah

3

Toto Dirgantoro

4

13

-

12

1

571

32

557

14

Heriyanto

4

-

4

-

5

Sudir Santoso

2

-

2

-

6

Wakil Maghfur

6

-

6

-

7

Dr. H. Sulistyo,M.Pd

40

5

34

6

8

Soeharsojo

25

4

17

8

9

Drs.KPH Sumaryoto Padmodiningrat

19

7

4

15

7

1

7

-

18

1

18

-

4

-

-

4

1

-

10 Humam Sabroni 11 Tjahyadi Jakariawan Drs. Hendro Martojo,MM H. 13 Iskandar,S.Ag,M.Si Hj. Denti Eka Widi 14 Pratiwi,SE,MH 12

3

-

-

1

3

-

60


15 HR. Utami

2014

15

2

15

16 Surojogo PBSH,SE

3

-

3

-

17 Akhmad Muqowan

22

4

19

3

4

1

4

-

1

-

1

-

40

1

38

2

6

1

3

3

18

-

18

-

20

7

16

4

423

32

419

4

18 Agus Mujayanto Ika Trisna Mulyaningsih,ST Poppy Susanti 20 Darsono 19

21 Bagyono,ST 22 R. Sukarno W. 23

Dr. H.Bambang Sadono,SH,MH

24 M. Al Habsyi

-

Setelah Hasil Verifikasi Faktual tersebut di Rekap oleh KPU Kabupaten Banyumas, maka kemudian dibuatkan Berita Acara untuk dilaporkan ke KPU Provinsi pada tanggal 6 juni 2013 dengan di Scan kemudian di email. Hard Copy disampaikan menyusul ke KPU Provinsi Jawa Tengah. 2). VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN

Setelah Verifikasi Tahap 1 selesai maka KPU Provinsi Jawa Tengah memberitahukan Hasil Verifikasi tahap 1 kemudian Bakal calon Anggota DPD yang belum memenuhi syarat ditahap 1 melakukan perbaikan berkas pada tanggal 9 Juni 2013 s/d 18 Juni 2013. Adapun Bakal calon yang ada di Banyumas yang tidak memenuhi syarat adalah : Tabel 18. DAFTAR NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPD YANG BELUM MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN DI KABUPATEN BANYUMAS

NO

NAMA CALON

1 2 3 4 5 6 7 8

Wakil Maghfur Soeharsojo Drs.KPH Sumaryoto Padmodiningrat H. Iskandar,S.Ag,M.Si Akhmad Muqowan Agus Mujayanto Bagyono,ST Muhammad Al Habsyi

61


2014

Kemudian dari ke delapan Bakal Calon Anggota DPD tersebut kemudian diverifikasi lagi kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 2 Juli 2013. Kemudian Hasil tersebut dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Kemudian KPU Provinsi Jawa tengah mengundang KPU Kab/Kota dengan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 958KPUProv.012/11/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013. Pada tanggal 6 Juli 2013 di KPU Provinsi Jawa tengah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Bakal calon Anggota DPD bertempat di KPU Provinsi Jawa Jengah pada pikul 10.00 WIB. Hasil dari Rapat Pleno tersebut di nyatakan 32 bakal calon memenuhi syarat untuk ditetapkan pada DCS Pemilu Anggota DPD.

62


2014

BAB V PENETAPAN HASIL

A. VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK 1. 16 PARTAI POLITIK YANG LOLOS VERIFIKASI ADMINISTRASI Berdasarkan

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas Nomor 268/BA/XII/2012 tanggal

19 Desember 2012,

hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 19. HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PENGURUS DAN ANGGOTA PARPOL TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS NO

NAMA PARTAI

KESIMPULAN

1

Partai Nasional Demokrat ( Nasdem )

Memenuhi Syarat

2

Partai Gerakan Indonesia Raya

Memenuhi Syarat

3

Partai Amanat Nasional ( PAN )

Memenuhi Syarat

7

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Partai Golongan Karya ( Golkar ) Partai demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Partai Hati Nurani Rakyat

8


9

Partai Demokrat

Memenuhi Syarat

10

Partai Keadilan Sejahtera (PKS )

Memenuhi Syarat

11


Tidak Memenuhi Syarat

12

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Memenuhi Syarat

13

Partai Kebangkitan bangsa (PKB )

Memenuhi Syarat

14



15

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru(PKBIB)


16



4 5 6

Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat

2. 18 PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP

63


Berdasarkan

2014

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas

Nomor 291/BA/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten Banyumas, hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 20. HASIL RAPAT PLENO TERBUKA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PASCA PUTUSAN DKPP DI KABUPATEN BANYUMAS NO

NAMA PARTAI

KESIMPULAN

1

Partai Bhineka Indonesia


2

Partai Buruh


3

Partai Damai Sejahtera


4

Partai Demokrasi Kebangsaan


5

Partai Karya Peduli Bangsa

6

Partai Karya Republik

7

Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama

8

Partai Kedaulatan


9

Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia


10

Partai Konggres


11

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia


12

Partai Nasioanl Indonesia -Marhain


13

Partai Nasional Republik


14

Partai Penegak Demokrasi Indonesia


15

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia


16

Partai Republik


17

Partai Republikan


18

Partai Serikat Rakyat Independen


Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat

Setelah hasil verifikasi faktual di rekap di tingkat Provinsi maka kemudian pada tanggal 8 Januari 2013 Komisi Pemilihan Umum keputusan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2014 di kantor KPU Jakarta pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Dengan menghasilkan keputusan yaitu yang tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014. 64


2014

Berikut nama-nama 10 Partai Politik yang dinyatakan lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014 : 1. Partai Nasional Demokrat ( Nasdem ) 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 3. Partai Amanat Nasional ( PAN ) 4. Partai Golongan Karya ( Golkar ) 5. Partai demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) 6. Partai Hati Nurani Rakyat 7. Partai Demokrat 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10. Partai Kebangkitan bangsa (PKB ) Berikut nama-nama 24 Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014. 1.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI )

2.


3.


4.


5.

Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB)

6.


7.

Partai Bhinneka Indonesia

8.

Partai Buruh

9.

Partai Damai Sejahtera

10.

Partai Demokrasi Kebangsaan

11.

Partai Karya Peduli Bangsa

12.

Partai Karya Republik

13.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

14.

Partai Kedaulatan

15.

Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia

16.

Partai Kongres

17.

Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia

18.

Partai Marhaenisme

19.

Partai Nasional Republik

20.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

21.

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

22.

Partai Republik 65


23.

Partai Republika Nusantara

24.

Partai Serikat Independen.

2014

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan bahwa sebanyak 24 partai politik tidak memenuhi syarat melaju sebagai peserta Pemilu pada 2014, dan juga menyampaikan klausul Perubahan keputusan tersebut dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung.

Sehingga

Partai

Politik

yang

tidak

lolos

tersebut

dapat

melakukan upaya hukum untuk menggugat Keputusan KPU tersebut. B. VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON ANGGOTA DPD Setelah dilaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal calon Anggota DPD Jawa Tengah di seluruh Kabupaten di Jawa Tengah, maka berdasarkan Rapat pleno terbuka hasil Verifikasi faktual KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2013 dan mengumumkan 32 bakal calon Anggota DPD yang lolos verifikasi Administrasi dan faktual. Hasil rapat pleno

tersebut

akan

dikirim

ke

KPU

Pusat

untuk

dimasukan

dalamdaftar calon sementara Pemilu 2014. Pendaftar DPD Jawa Tengah seluruhnya adalah 35 orang. Tiga diantaranya tidak lolos tahap verifikasi adalah Petrus Widiantoro, Suhardi Wiyanto, dan Abdullah Adib Masruhan. Ketiga Calon DPD tersebut tidak sanggup memenuhi syarat minimal dukungan, yakni 5000 pendukung di 18 kabupaten kota. Petrus yang gugur di verifikasi administrasi ternyata tidak melakukan perbaikan sehingga dicoret, sedangkan persebaran pendukung Suhardi hanya di 17 daerah, sementara jumlah pendukung Abdullah kurang dari 5 ribu. Adapun Nama-nama Bakal Calon Anggota DPD yang lolos verifikasi faktual adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dr. H. Sulistyo,M.Pd GKR Ayu Koes Indriyah Poppy Susanti Darsono Hj. Denti Eka Widi Pratiwi,SE,MH Jabir Alfaruqi Drs.KPH Sumaryoto Padmodiningrat St Sukirno Drs. Hendro Martojo,MM Khizanaturrohmah Ahsan Fauzi Bambang Sadono Kundari,SE 66


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

2014

Siti Azzah Toto Dirgantoro Heriyanto Sudir Santoso Wakil Maghfur Soeharsojo Humam Sabroni Tjahyadi Jakariawan H. Iskandar,S.Ag,M.Si HR. Utami Surojogo PBSH,SE Akhmad Muqowan Agus Mujayanto Ika Trisna Mulyaningsih,ST Bagyono,ST R. Sukarno W. M. Al Habsyi Drs. H. Ahmad Niam Syukri, M.Si. Ir. Kunto Endriyono, M.M. Mayjen (Purn) Drs. H. Kurdi Mustofa

67


2014

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan Partai Politik yang lolos menjadi peserta

Pemilu

2014,

dengan

menetapkan

keputusan

KPU

Nomor

05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014. Ada 24 Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Partai –Partai tersebut dapat melakukan upaya hukum untuk menggugat

Keputusan

KPU

tersebut

ke

bawaslu

maupun

PTUN.

Untuk Partai Politik yang tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014 ada beberapa yang obyek sengketanya adalah KPU kabupaten Banyumas. Adapun Partai-partai tersebut adalah : a. Partai PPN Partai Persatuan Nasional mempermasalahkan bahwa di Kabupaten Banyumas Keanggotaan di nyatakan tidak memenuhi syarat, di karenakan verifikasi keanggotaan tidak sesuai ketentuan antara lain, Tidak pernah memberikan surat untuk menghadirkan, apabila tidak ditemukan. Jawaban KPU Kabupaten Banyumas untuk membantah dalil PPN adalah sebagai berikut : 1. Partai PPN di Banyumas tidak memenuhi syarat di karenakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan yaitu 1000 atau sampel 10% yaitu 100. Adapun hasil Verifikasi faktual adalah sebagai berikut : -

tahap 1, sampel 105, MS = 0, TMS = 105, TMS rincianya adalah 4 mengisi F12, 1 tidak ketemu (orangnya stress tidak bisa di ajak komunikasi), 100 tidak di kenal (bukti surat keterangan dari pihak RT,Desa)

-

tahap 2, sampel 105, MS =0, TMS = 105,TMS rincianya adalah 12 Mengisi F12, 3 meninggal dunia, 2 tidak ketemu, dan tidak di kenal 88 (bukti surat keterangan dari RT setempat) berdasarkan hasil tersebut maka pada Rapat Pleno Terbuka hasil

verifikasi faktual tanggal 19 Desember 2012 yang tidak di hadiri oleh Pimpinan PPN maka di nyatakan bahwa PPN Banyumas tidak memenuhi syarat 68


2014

2. Verifikasi keanggotaan di Banyumas sesuai dengan ketentuan dari KPU RI maupun arahan KPU Provinsi Jateng, pada saat verifikasi faktual PPN di Kabupaten Banyumas verifikator di bekali surat tugas dan bukti kunjungan. Untuk PPN ini anggota yang di sampel berada di kelurahan kedungwuluh semua akan tetapi saat verifikasi nama anggota

tersebut

mayoritas

tidak

di

kenal

di

lingkungan

RT,Kelurahan setempat alias fiktif oleh karena itu verifikator berkomunikasi dengan RT dan Lurah setempat dan meminta surat keterangan bahwa anggota Partai PPN tersebut tidak di kenal di lingkungan setempat. Atas dasar hal tersebut KPU Banyumas berkomunikasi dengan Pengurus Partai PPN agar Partai dapat menghadirkan anggotanya ke kantor KPU. Akan tetapi ketua PPN Bpk Henry tidak menghadirkan anggotanya sampai batas terakhir verifikasi faktual. b. Partai PKBIB Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru dalam dalil Permohonannya yang ditujukan kepada KPU kabupaten Banyumas mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Verifikasi Faktual tidak dengan cara sungguh sungguh 2. Karena anggota PKBIB Banyumas merupakan pengikut fanatic Gusdur yang tidak mungkin menolak saat diverifikasi keanggotaanya 3. Secara sepihak menyatakan bahwa tidak menemukan anggotanya PKBIB tanpa di buktikan oleh surat dari pemerintahan 4. Tanpa di dasarkan alat bukti yang cukup KPUD menyatakan bahwa PKBIB Tidak Memenuhi Syarat. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banyumas dalam menanggapi permohonan gugatan Partai PKBIB membantah dalil-dalil permohonan dengan menjelaskan sebagai berikut : 1. KPU Banyumas melakukan Verifikasi Faktual sesuai ketentuan dari KPU RI dan juga petunjuk dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Verifikator terjun ke alamat sesuai sampel yang berasal dari daftar nama yang diserahkan Partai PKBIB, dalam setiap kunjunganya anggota Partai di minta mengisi Bukti Kunjungan. 2. Walau menurut PKBIB DPC Banyumas adalah pengikut Gusdur tetapi bukan jaminan bahwa yang bersangkutan merupakan angota PKBIB dan menolak saat di verifikasi karena GUsdur tidak pernah menjadi anggota Partai PKBIB dan sesuai fakta saat verifikasi Faktual 69


2014

bagi anggota PKBIB yang mengaku anggota maka di anggap Memenuhi syarat dan yang bukan anggota maka di minta mengisi F12 Parpol dan unutk anggota yang tidak ketemu karena alasan yang bersangkutan tidak berada di rumah, sedang kerja, pindah, atau tidak di kenal maka biberitahukan ke Saudara Erie Anshori selaku ketua

PKBIB

Banyumas

untuk

dapat

menghadirkan

ke

KPU

Banyumas sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Bagi anggota PKBIB yang tidak ditemukan tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan dibuktikan oleh surat dari pemerintahan akan tetapi sesuai ketentuan bagi anggota yang tidak ditemukan saat verifikasi faktual maka partai diberi kesempatan unutk dapat menghadirkan ke kantor KPU Kabupaten Banyumas. 4. Berdasarkan hasil verifikasi Faktual maka tanggal 19 Desember 2013 jam 10.45 WIB KPU Banyumas mengadakan Rapat Pleno terbuka “Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik untuk tingkat Kabupaten Banyumas” akan tetapi Pimpinan Partai PKBIB atau yang mewakili tidak hadir. Adapun deskripsi data keanggotaan PKBIB adalah sebagai berikut : - Tahap I, Sampel sebanyak 111 dan hasil verifikasi faktual adalah MS sebanyak 16 dan TMS sebanyak 95; - Tahap II, Sampel sebanyak 112 dan hasil verifikasi faktual adalah MS sebanyak 68 dan TMS 44. Dari hasil tersebut maka di ambil kesimpulan bahwa PKBIB di Banyumas tidak dapat memenuhi syarat minimal keanggotaan yaitu 1000 atau 1/1000 yang mana dari sampel 10% nya yaitu 100. Maka Rapat pleno terbuka memeutuskan bahwa PKBIB Tidak Memenuhi Syarat. c. Partai PBB Partai Bulan Bintang dalam dalil permohonannya yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banyumas mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut : 1. 7 orang di TMS menyatakan tidak bertemu verifikator. 2. 7 Orang mencabut pernyataan penolakan sebagai anggota karena khawatir saat di verifikasi 3. Seharusnya KPU Banyumas mengakumulasikan hasil verifikasi pertama dan perbaikan sebagaimana yang telah di lakukan oleh KPU Jakarta Barat 70


4. Verifikator

telah

tidak

bekerja

sungguh

sungguh

2014

melakukan

verifikasi malah bertindak seenaknya yang nyata-nyata merugikan kepentingan penggugat. 5. Dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan kesimpulan KPU Kabupaten Banyumas

yang menyatakan penggugat TMS sebagai

peserta pemilu 2014 merupakan perbuatan yang melanggar asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asasproporsionalitas, dan asas penyelenggara pemilu. KPU

Kabupaten

Banyumas

menanggapi

gugatan

tersebut

guna

menjawab dalil-dalil permohonan PBB dengan menjelaskan sebagai berikut : 5. Terkait 7 Orang yang menyatakan tidak bertemu dengan verifikator namun di TMS, itu 7 orang yang mana?. Karena verifikator saat verifikasi faktual di lengkapi dengan bukti kunjungan sehingga dapat di lihat di bukti kunjungan apabila yang bersangkutan menyatakan anggota maka MS, apabila menolak maka mengisi F12 Parpol , dan yang tidak ketemu atau tidak ditemukan maka partai diberi kasempatan untuk menghadirkan ke KPU Banyumas. 6. 7 orang yang mencabut pernyataan penolakan karena khawatir hal itu berlebihan, karena verifikator di lengkapi dengan ID card verifikator, Surat tugas, dan daftar nama sampel serta sopan dalam bertanya. Anggota PBB yang di verifikasi yang menyatakan anggota maka MS, apabila menolak maka mengisi F12 Parpol dan mengisi bukti kunjungan. 7. KPU Banyumas melaksanakan verifikasi sesuai ketentuan KPU dan petunjuk

KPU

provinsi.

Sehingga

terkait

penyimpulan

KPU

Banyumas juga melaksanakanya sesuai peraturan perundangundangan. Karena tidak ada satu pasal pun ketentuan yang memerintahkan untuk mengakumulasikan verifikasi faktual tahap 1 dan tahap 2 melainkan melaporkan sesuai kenyataanya. Karena KPU Banyumas menjalankan sesuai ketentuan dan tidak berwenang merubah tata cara penyimpulan hasil verifikasi sebagaimana di maksud. 8. Verikator

KPU

Kabupaten

Banyumas

telah

sungguh-sungguh

verifikasi faktual karena sampel yang di ajukan oleh PBB alamatnya hanya nama desa/kelurahan, padahal desa wilayah dan jumlah penduduknya kan banyak Sehingga menyusahkan verifikator. Akan 71


2014

tetapi verifikator harus bertanya ke pihak desa terlebih dahulu untuk memastikan alamat yang bersangkutan RT dan RW nya. Verifikator di lengkapi surat tugas dan ID card verifikator dalam melaksanakan tugasnya sehingga bila dikatakan seenaknya sendiri itu adalah fitnah yang keji. 9. Pada tanggal 19 Desember 2012 KPU Banyumas mengadakan Rapat Pleno terbuka hasil verifikasi faktual.

Deskripsi data keanggotan

PBB adalah sebagai berikut : - Tahap 1, Sampel sebanyak 108 sedangkan hasil verifikasi faktual MS sebanyak 37 dan TMS sebanyak 71; - Tahap 2 , Sampel sebanyak 100, sedangkan hasil verifikasi faktual MS sebanyak 65 dan TMS sebanyak 35. Setelah mengikuti jalannya persidangan di Bawaslu dan PTUN Jakarta Barat, dan di putuskan oleh PTUN Jakarta Barat tersebut maka kemudian KPU menjalankan Putusan dengan merubah keputusan

Keputusan KPU Nomor

05/KPTS/KPU tahun 2013 tentang penetapan parpol peserta pemilu 2014. Adapun perubahan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014, tanggal 18

Maret

2013,

dan

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Nomor

165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013. Dengan demikian maka Partai Politik Nasinal Peserta Pemilu Tahun 2014 menjadi 12 Partai Politik Yaitu : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOMOR URUT PARPOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

NAMA PARPOL Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai Partai

Nasional Demokrat (Nasdem) Kebangkitan Bangsa (PKB) Keadilan Sejahtera (PKS) Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Golongan Karya (Golkar) Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Demokrat Amanat Nasional (PAN) Persatuan Pembangunan (PPP) Hati Nurani Rakyat (Hanura) Bulan Bintang (PBB) Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP I)

72


2014

BAB VII

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

A. Masalah Pelaksaan Verifikasi Faktual 1. Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 2012 Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi,dan Penetapan Partai politik Paserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah mengatur

bagaimana

verifikasi

dilaksanakan

akan

tetapi

ada

saja

permasalahan yang di temui di lapangan antara lain : 1) Dukungan keanggotaan Partai Politik dan juga dukungan untuk bakal calon anggota DPD tidak valid, hal tersebut dikarenakan masih banyak Anggota Partai maupun bakal calon DPD tersebut yang tidak tahu menahu akan tetapi KTP nya digunakan untuk dukungan. 2) Adanya pendukung fiktif yaitu pada waktu salah satu Partai Politik diberikan

kesempatan

untuk

menghadirkan

anggotanya

partai

tersebut benar menghadirkan, akan tetapi anggota yang yang dihadirkan tidak sesuai dengan data yang menjadi pendukung artinya orang lain yang disuruh mengaku menjadi orang tersebut, namun hal tersebut dapat diketahui oleh KPU Kabupaten Banyumas dan segera dikoordinasikan dengan pengurus parpol. 3) Anggota Partai maupun pendukung bakal calon DPD tidak bisa ditemui, dikarenakan sedang bekerja maupun sedang merantau keluar daerah. Terkait dengan permasalahan diatas, maka KPU Kabupaten Banyumas mengambil langkah tindak lanjut penyelesaiannya yang diperlukan diantaranya melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pengurus Partai Politik untuk dapat menghadirkan anggotanya sesuai data pendukung ke Kantor KPU dan juga koordinasi dengan penghubung Bakal Calon Anggota DPD dan juga verfikator agar cadangan dukungan untuk DPD dapat digunakan. 73


2014

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pemaparan dari Bab I s.d VII yang menguraikan bagaimana proses verifikasi peserta Pemilu Tahun 2014, sejak persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan penyelesaian sengketa maka KPU Kabupaten Banyumas menyimpulkan beberapa hal penting dari tahapan verifikasi tersebut : 1. KPU Kabupaten Banyumas sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam verifikasi peserta pemilu baik partai politik maupun bakal calon anggota DPD Jawa Tengah yaitu sudah sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan verifikasi secara cermat agar dapat terwujud pemilu yang berkualitas 2. KPU Kabupaten Banyumas telah berhasil dalam verifikasi peserta pemilu baik partai politik maupun bakal calon anggota DPD Jawa Tengah dan telah di laksanakan dan berjalan dengan lancar dan tertib B. Rekomendasi Atas dua poin kesimpulan tersebut, maka KPU Kabupaten Banyumas merasa perlu untuk merekomendasikan perbaikan proses penyelenggaran tahapan pemilu masa mendatang, khususnya dalam tahapan verifikasi peserta pemilu. Ada dua rekomendasi penting : 1. Rekomendasi kebijakan. Berdasarkan masukan terkait pelaksanaan verifikasi

bahwa Partai politik baik yang lolos parlementary threshold

maupun partai baru mempunyai kedudukan yang sama dan tidak ada diskrimasi

dalam

verifikasi

peserta

pemilu

dan

kedepan

untuk

persyaratan dalam proses verifikasi partai politik calon peserta Pemilu harus dibuat lebih berat dari pada persyaratan pendirian partai politik sehingga pengetatan partai politik tersebut akan lebih mengefektifkan pemerintahan yang ada. 2. Rekomendasi pemangku kepentingan. Upaya musyawarah dan pendekatan yang kolaboratif di antara dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU harus selalu dikedepankan agar dapat bekerja sama secara konstruktif sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang

74


2014

semakin berkualitas sehingga dapat menjadi jembatan demokrasi bagi kelanjutan proses transisi demokrasi dinegeri ini.

75

LAPORAN TAHAPAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents