BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 23/HK/2017 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
: a. bahwa atas dasar pertimbangan besaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, beban kerja dan rentang kendali di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Nomor 4614);
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2016 Nomor 18); 14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017(Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42). MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Spesimen/contoh paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KETIGA
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk Belanja Tidak Langsung adalah : a. menyusun RKA, DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Belanja Tidak Langsung ; b.
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja Tidak Langsung ;
c.
melaksanakan anggaran Belanja Tidak Langsung ;
d. mengawasi Langsung ;
pelaksanaan
anggaran
Belanja
Tidak
e. melakukan
pengujian
atas
tagihan
dan
memerintahkan pembayaran ;
f.
menandatangani SPJ, SPM-LS, SPM-TU yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD ;
g. mengawasi pelaksanasin anggaran SKPD untuk Belanja Tidak Langsung ; dan
h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik setiap bulan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
KEEMPAT
:
Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk Belanja Langsung adalah :
a.
menyusun RKA-SKPD Belanja Langsung ;
b. menyusun DPA-SKPD dan Anggaran Kas SKPD untuk Belanja Langsung ; c.
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ; e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
f.
menandatangani SPJ, SPM-LS, SPM-TU yang telah diverifikasi (diparaf) oleh PPK-SKPD ;
g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran Belanja Langsung ;
h. melaksanakan anggaran Belanja Langsung unit kerja yang dipimpinnya ;
i.
mengawasi pelaksanaan anggaran Belanja Langsung unit kerja yang dipimpinnya ;
j.
mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah SKPD;
k. mengawasi pelaksanaan Anggaran SKPD untuk Belanja Langsung ;
1.
melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap bulan sekali kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; dan
m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
KELIMA
Keputusan
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
ditetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 3 Januari 2017 BUPATI
RANGASEM,,
(jfk I GUSTI AYU MAS SUMATRl
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem. 2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 3. Pimpinan BPD Bali Cabang Karangasem di Amlapura.
tanggal
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR
23/HK/2017
TENTANG
PENUNJUKAN
PENGGUNA BARANG
PEJABAT
ANGGARAN/
UNTUK
BELANJA
SEBAGAI
KUASA TIDAK
KUASA
PENGGUNA LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN
KARANGASEM
TAHUN
ANGGARAN 2017
Nama, Paraf dan Tanda Tangan Pejabat scbagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2017 Nama / NIP. / Gol
No.
Jabatan dalam
Yang dikuasakan
Paraf
instansi
tangan
Ir. I Wayan Supandhi, M.Si
Asisten
BELANJA TIDAK
NIP. 19610307 199003 1 006
Administrasi
LANGSUNG
Pembina Utama Muda (IV / c)
Umum
pada Setda Kab. Karangasem
I Setda Kab. j Karangasem Ni Ketut Rai, SE
Bagian
NIP. 19641231 198503 2 082
Administrasi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Pemerintahan Setda Kab.
Karangasem
BELANJA LANGSUNG
J
pada Bagian Administrasi
Pemerintahan Setda
Kab. Karangasem
3.
I Gusti Bagus Putra Sudewa,
Bagian
SH
Hukum dan
NIP. 19671231 199803 1 071
Hak Asasi
Pembina
Manusia
(IV/a)
Setda Kab.
Karangasem
BELANJA LANGSUNG
pada Bagian
(f^
Hukum dan HAM Setda Kab.
Karangasem
4.
I Ketut Arta Sedana, A.P.,M.AP
Bagian Organisasi
NIP. 19730603 199311 1 001
Setda Kab.
Pembina Tingkat I (IV/b}
Karangasem
Tanda
BELANJA LANGSUNG
pada Bagian Organisasi Setda Kab. Karangasem
1
No.
Nama / NIP. / Gol
Yang dikuasakan
Jabatan dalam
Paraf
instansi
I Wayan Sutrisna, SE, MM
Bagian
NIP. 19640924 198602 1 002
Ekonomi
Pembina (IV/ a)
Setda Kab.
Tanda
tangan
BELANJA LANGSUNG
IQ>
pada Bagian
Karangasem
Ekonomi Setda
Kab. Karangasem
6.
I Nyoman Tantra, SH,M.AP NIP. 19611231 198103 1 081
Pembina Tingkat I (IV/b)
Bagian Pengendalian Pembangunan
BELANJA
LANGSUNG
pada Bagian Pengendalian Pembangunan
Setda Kab.
Karangasem
t
Setda Kab.
Karangasem
7.
I Gede Basma, S.Pd. M.Si NIP. 19631231 198803 1 241
Pembina Tingkat I (IV/b)
Bagian Kesej ahtcraan Rakyat Setda
BELANJA LANGSUNG
pada Bagian Kesra
Kab.
Setda Kab.
Karangasem
Karangasem
8.
Ir. I Gede Waskita Suta Dewa, Bagian Hubungan MM NIP. 19611114 199503 1 003 Masyarakat
Pembina Tingkat I (IV/b)
BELANJA
LANGSUNG
pada Bagian
dan Protokol
Humas Protokol
Setda Kab.
Setda Kab.
Karangasem
Karangasem
9.
NIP. 19720821 199201 1 004
Bagian Perlengkapan
Pembina Tingkat I (IV/b)
Setda Kab.
Drs. I Made Sugiartha, M.Si
Karangasem
i BELANJA
ILANGSUNG I
I pada Bagian j Perlengkapan Setda Kab. Karangasem
10. Drs. Made Sosiawan
Bagian Umum
NIP. 19621123 199003 1 004
Setda Kab.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Karangasem
BELANJA
LANGSUNG
pada Bagian Umum Setda Kab.
Karangasem
/
No.
Nama / NIP. / Gol
Jabatan dalam
Yang dikuasakan
Paraf
Tanda
instansi 1
11.
2
3
Drs. I Dewa Made Arimenaka, Bagian Pengadaan S.Sos., M.Si NIP. 19650512 198809 1 001
Setda Kab.
Pembina
Karangasem
(IV/ a)
tangan 4
5
6
BELANJA LANGSUNG
pada Bagian Pengadaan Setda Kab. Karangasem
\
^ BUPAT KARANGASEM,
k-
'
I GUSTI AYU MAS SUMATRI
