3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Neqeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. KESATU
:
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2008, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Gubernur ini. KEDUA
:
Tugas dan tanggung jawab KPA pada Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Bapeda, Bawasda, KPKD, KPTI pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan UPT yang DPA SKPD berdiri sendiri sebagai berikut. a. b. c. d.
Menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD. Menyiapkan PPK. Melaksanakan anggaran yang menjadi kewenangannya. Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
e. f. g. h. i. j. k.
Mengangkat Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Mengajukan SPP ke KPKD. Menandatangani SPJ. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.
KETIGA
:
Tugas dan tanggung jawab KPA pada Sekretariat dan Bidang di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, KPA pada Sekretariat dan Bidang di Badan/Kantor, Bagian dan Sub Dinas di Dinas, Bagian, Seksi Dinas, dan Pelaksana Tugas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan UPi yang DPA-SKPD nya menyatu pada SKPD adalah sebagai berikut. a. b. c. d. e. f. g.
Menyusun dan Mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD. Menyiapkan PPK. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pil batas anggaran yang telah ditetapkan, dengan diketahui Kepala SKPD. Menandatangani SPJ. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala SKPD.
KEEMPAT
:
Apabila terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan harus segera menunjuk pejabat baru dan melaporkan kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala KPKD untuk input dalam SIMKU, dengan tembusan Kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 januari 2008
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta Para Walikota Provinsi DKI Jakarta Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta Para Camat Provinsi DKI Jakarta Para Lurah Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakart
Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor
138/2008
Tanggal
31 Januari 2008
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
1, Gubernur dan Wakil Gubernur No. 1 1 Kepala Biro Umum 2. D P R D No. 1 1 Kepala Bagian Umum 3. Sekretaris Daerah No. 1 1 2 3 4 5 6
KPA 2
Kepala SKPD/PA 3 Sekretaris Daerah
KPA 2
Kepala SKPD/PA 3 Sekretaris Daerah
KPA
2 Kepala Biro Keuangan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Kepala Biro Administrasi W ilayah Kepala Biro Hukum Kepala Biro Humas dan Protokol Kepala Biro Kerjasama Antar Kota dan Daerati
Kepala SKPD/PA 3 Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah
6
63.Kec amatanPalmerah No. 1 1 Lurah Cengkareng Barat 2 Lurah Cengkareng Timur 3 Lurah Kapuk 4 Lurah Kedaung Kaliangke 5 Lurah Duri Kos ambi 6 Lurah Rawa Buaya 63. Kec amatan Palmerah No. 1 1 Lurah Palmerah 2 Lurah J ati Pulo 3 Lurah Kota Bambu Utara 4 Lurah Slipi 5 Lurah Kemanggis an 6 Lurah Kota Bambu Selatan 64. Kec amatan Kali Deres No. 1 1 Lurah Seman an 2 Lurah Kaii Deres
KPA 2
Kepala SKPD/PA 3 Camat Camat Camat Camat Camat Camat
Cengkareng Cengkareng Cengkareng Cengkareng Cengkareng Cengkareng
KPA 2
Kepala SKPD/PA 3 Camat Camat Camat Camat Camat Camat
Palmerah Palmerah Palmerah Palmerah Palmerah Palmerah
KPA 2
Kepala SKPD/PA 3 Camat Kali Deres Camat Kaii Deres
7
0. Kec amatan Kepulauan Seribu Selatan No.
KPA
1 1 2 3
2 Lurah Pulau Pari Lurah Pulau Tidung Lurah Pulau Untung J awa
Kepaia SKPD/PA 3 Cam at Kepulauan Seribu Selatan Camat Kepulauan Seribu Selatan Camat Kepulauan Seribu Selatan
__
