Matrik Cascading Kinerja 0rganisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016 Eselon II
Isu Strategis
Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai poros maritim utama serta pusat perdagangan, industri dan pariwisata di Kalimantan berbasis pada keunggulan lokal dan potensi strategis daerah menuju Tanah Bumbu
Tujuan
Meningkatkan SDM aparatur pemerintah
Indikator Tujuan
Meningkatnya pemahaman SDM SKPD terkait pembuatan produk hukum
Target Indikator Tujuan (Tahun 2016)
1 Kali
Sasaran
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memahami tentang tata cara pembuatan Produk Hukum Daerah
Indikator Kinerja Sasaran
Alasan Pemilihan Indikator
Formulasi / Penjelasan
Prosentasi aparatur pemerintah yang memahami tata cara pembuatan produk hukum daerah melalui Bimtek
Bahwa aparatur pemerintah harus memahami tata cara pembuatan produk hukum daerah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan dalam menjalankan pekerjaanya
Prosentasi bimbingan teknis pembuatan produk hukum daerah terhadap aparatur pemerintah
Kondisi Awal (Tahun 2015)
6 Kecamatan
Target Indikator Kinerja sasaran (Tahun 2016)
100 %
Eselon III Sasaran
Indikator Kinerja sasaran
Formulasi/Penjelasan
Target (Tahun 2016)
Program Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memahami tentang tata cara pembuatan Produk Hukum Daerah
Prosentasi Bimtek terhadap aparatur pemerintah terkait tata cara pembuatan produk hukum daerah
Prosentasi realisasi bimbingan teknis pembuatan produk hukum daerah dibagi dengan jumlah target pelaksanaan Bimtek x 100 %
_
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum
Prosentasi perkara yang ditangani terkait pelayanann bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu
Prosentasi realisasi perkara yang tertangani dibagi dengan jumlah target perkara yang akan ditangani x 100 %
80 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya pembuatan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan pada semua bidang
Prosentasi Naskah Akademik yang dihasilkan
Prosentasi realisasi naskah akademik yang dihasilkan dibagi dengan jumlah target naskah akademik yang dihasilkan x 100 %
100 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prosentasi Fasilitasi sosialisasi Peraturan Per UU an yang dilaksanakan
Prosentasi sosialisasi peraturan Per UU an yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah sosialisasi peraturan Per UU an yang ditargetkan x 100 %
_
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prosentasi jumlah buku (peraturan Per UU an) yang dipublikasikan
Prosentasi buku (peraturan Per UU an) yang dipublikasikan dibagi dengan jumlah peraturan per UU an yang ditargetkan x 100 %
100 %
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prosentasi Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan
Prosentasi penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan dibagi dengan jumlah target pelaksanaan penyuluhan hukum x 100 %
_
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Eselon IV Sasaran
Indikator Kinerja sasaran
Target (Tahun 2016)
Program
Kegiatan
Anggaran
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum
Jumlah perkara yang ditangani
4 perkara
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Penanganan Perkara baik perdata, pidana maupun TUN
Meningkatnya perlindungan HAM di masyarakat
Jumlah Ranham yang telah dilaksanakan
_
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Sosialisasi Ranham terhadap
_
Meningkatnya Penyuluhan hukum terhadap aparatur desa dan masyarakat
Jumlah penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan
_
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Penyuluhan hukum
_
Meningkatnya pengetahuan tata cara pengisian Form LHKPN
Jumlah sosialisasi LHKPN yang telah dilaksanakan
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Pengisian form LHKPN oleh pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya dan pejabat administrator
_
Meningkatnya publikasi peraturan Per UU an terhadap instansi terkai
Jumlah buku (peraturan Per UU an) yang telah dipublikasikan
4.000 buku
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Publikasi peraturan Per UU an
Rp. 108. 000.000
Meningkatnya Legislasi Peraturan Per UU an
Jumlah Naskah Akademik yang telah dihasilkan
2 Dokumen
Program Penataan Peraturan Perundangundangan
Pembuatan Naskah Akademik
Meningkatnya Bimtek Implementasi Peraturan Per UU an terhadap aparatur SKPD
Jumlah implementasi Bimtek Peraturan Per UU an yang telah dilaksanakan
_
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU an terhadap aparatur SKPD
_
Rp. 158.450.000
Rp. 64.750.000
_
POHON KINERJA
II
III
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memahami tata cara pembuatan produk hukum daerah Indikator :
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memahami tentang tata cara pembuatan produk hukum daerah Indikator : 1. Prosentasi aparatur pemerintah yang memahami tata cara pembuatan Produk Hukum Daerah melalui Bimtek
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum Indikator : Prosentasi perkara yang ditangani terkait pelayanann bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu
Meningkatnya pembuatan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan pada semua bidang Indikator : 1. 2.
1. Prosentasi Bimtek terhadap aparatur pemerintah terkait tata cara pembuatan produk hukum daerah
IV
Meningkatnya Bimtek Implementasi Peraturan Per UU an Indikator : Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Per UU an yang dilaksanakan
Meningkatnya Legislasi Peraturan Per UU an Indikator : Jumlah Naskah Akademik yang dihasilkan
3. 4.
Meningkatnya Pelayanan Bantuan Hukum Indikator : Jumlah Perkara yang ditangani
Meningkatnya perlindungan HAM di masyarakat
Indikator :
Jumlah Ranham yang telah dilaksanakan
Meningkatnya penyuluhan hukum Indikator : Jumlah Penyuluhan hukum yang dilaksanakan
Prosentasi Naskah Akademik yang dihasilkan Prosentasi Fasilitasi sosialisasi Peraturan Per UU an yang dilaksanakan Prosentasi jumlah buku (peraturan Per UU an) yang dipublikasikan Prosentasi Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan
Meningkatnya publikasi Peraturan Per UU an Indikator : Jumlah buku (Peraturan Per UU an yang dipublikasikan )
Meningkatnya pengetahuan tata cara pengisian Form LHKPN Indikator : Jumlah sosialisasi LHKPN yang telah dilaksanakan
POHON KINERJA BAGIAN HUMAS SETDA TAHUN 2016 Terpublikasikannya Kegiatan Kepala Daerah Kepada Masyarakat Indikator :
III i
IV
1. Jumlah Kerjasama dengan Mass Media 2. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia
Terpublikasikannya Kegiatan Kepala Daerah Kepada Masyarakat
Terpublikasikannya Kegiatan Kepala Daerah Kepada Masyarakat
Terpublikasikannya Kegiatan Kepala Daerah Kepada Masyarakat
Indikator :
Indikator :
Indikator :
Jumlah Kerjasama dengan Mass Media
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia
Tingkat Pelayanan Perkantoran
Administrasi
POHON KINERJA BAGIAN ORGANISASI SETDA TAHUN 2016
III i
IV
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Indikator : 1. Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan 2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKj Kabupaten) 3. Jumlah Dokumen Informasi Jabatan SKPD
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Indikator :
Indikator :
Indikator :
Jumlah Dokumen Kelambagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKj Kabupaten)
Jumlah Dokumen SKT dan SKM serta Evaluasi Jabatan
POHON KINERJA BAGIAN ORGANISASI SETDA TAHUN 2016
III i
IV
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien Indikator : 1. Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan 2. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKj Kabupaten) 3. Jumlah Dokumen Informasi Jabatan SKPD
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien
Indikator :
Indikator :
Indikator :
Jumlah Dokumen Kelambagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (LKj Kabupaten)
Jumlah Dokumen SKT dan SKM serta Evaluasi Jabatan
POHON KINERJA Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : 1. Meningkatnya Koordinasi di Semua Sektor 2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang efektif dan efisien
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang efektif dan Efisien Indikator : 1. Meningkatnya PATEN di Kecamatan 2. Meningkatnya Dokumen Pelaporan Kinerja Daerah (LKPJ dan LPPD) Kab. Tanah Bumbu 3. Tersedianya sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah 4. Tersedianya batas administrasi wilayah yang difinitif 5. Tersedianya perda Pemekaran Kecamatan baru
Meningkatnya Koordinasi di Semua Sektor Indikator : Meningkatnya Kerjasama Daerah
Meningkatnya Jumlah Kerjasama Daerah Indikator : Terlaksananya Kerjasama Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PATEN di Seluruh Kecamatan Indikator : Pemerataan Pelayanan PATEN di seluruh kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penyampaian LKPJ dan LPPD Indikator : Terlaporkannya LKPJ dan LPPD sesuai ketentuan yang berlaku
Tersedianya sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah Indikator : Tersedia Tanah untuk pembangunan kepentingan umum
Tersedianya batas administrasi wilayah yang difinitif Indikator : Meningkatnya Jumlah segmen batas wilayah yang difinitif
Tersedianya perda Pemekaran Kecamatan baru Indikator : Ditetapkannya 2 Perda Pemekaran Kecamatan Baru
POHON KINERJA Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Indikator : Tingkat koordinasi dan kerjasama yang baik disemua bidang
Eselon II Meningkatkan Koordinasi di semua sektor Indikator : Meningkatnya Kerjasama Daerah
Persentase koordinasi kebijakan pembangunan bidang ekonomi Indikator : 1. Jumlah Data Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2. Jumlah Dokumen Pemantauan Terhadap Pembangunan Bidang Ekonomi 3. Laporan Pengawasan Terhadap Barang & Jasa di Kab. Tanah Bumbu
Eselon III
4.
Indikator : Subbag Perencanaan dan pelaporan 1. Koordinasi SiRUP 2. Koordinasi SIKP
1. 2. 3. 4.
Indikator : Subbag Sarana Perekonomian Koordinasi Pembangunan PLTS Penyertaan Modal BUMD Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Koordinasi Pemantauan Barang Kadaluwarsa
Indikator : Subbag produksi daerah 1. Koordinasi Kegiatan APKASI 2. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 3. Inventarisasi Data Produksi Pertanian & Perkebunan