CASCADING PERJANJIAN KINERJA ESELON II, III DAN IV PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.HSS ESELON II
ESELON III
ESELON IV Program
No.
Sasaran Staregis
Indikator Kinerja
Target Tahunan
Satuan
Bidang
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Tahunan
Satuan
Seksi
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Tahunan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19.25
%
Cakupan layanan tata kelola PAD sesuai 1. standar
130
Jenis/kali
1. Cakupan layanan intensifikasi penerimaan PAD
23
Jenis
2. Persentase capaian penerimaan PAD
100
%
Cakupan layanan tata 2. kelola PBB sesuai standar
67
Objek pajak
2 Cakupan penerbitan SKP dan SKR tepat waktu
6
Jenis
3. Persentase penurunan tunggakan PAD
20
%
Cakupan layanan tata kelola dana 3. perimbangan dan pendapatan lainnya
17
Kali
3 Cakupan penyediaan stock benda kuasi tepat waktu
68
Jenis
4 Cakupan layanan dokumen pajak dan retribusi tepat waktu 5 Penyusunan Laporan perkiraan PAD
11
Jenis
2
Kali
1. Cakupan layanan PBB-P2 tepat waktu
66.662
Objek pajak
2. Persentase layanan dokumen BPHTB yang diterbitkan tepat waktu
100
%
3. Persentase layanan dokumen PBB-P2 yang diterbitkan tepat waktu
100
%
4. Laporan realisasi penerimaan BPHTB yang diselesaikan tepat waktu
12
Kali
5 Laporan realisasi penerimaan PBB-P2 diselesaikan tepat waktu
12
kali
6 Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2
4
Kali
4
Kali
4
Kali
1.
Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bidang Pendapatan
Meningkatnya tata Bidang Pendapatan
kelola
Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Meningkatnya tata kelola layanan PAD
Seksi Pajak Bumi dan Meningkatnya tata Bangunan kelola layanan PBB
Seksi Dana Meningkatnya tata 1. Data laporan Perimbangan dan kelola dana penerimaan dana Pendapatan Lainnya perimbangan dan perimbangan yang pendapatan lainnya akurat dan tepat waktu 2. Data laporan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Provinsi yang akurat dan tepat waktu
Kegiatan
Satuan 16
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17
Anggaran (Rp) 18
Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis
146,034,800
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pelunasan PBB
352,620,260
2. Penyediaan Dokumen PBB-P2 dan BPHTB
89,870,000
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah
148,240,000
1
2.
2
Terwujudnya Tata Kekola Keuangan dan aset daerah yang transparan, efektif dan efisien
3
1. Persentase penurunan jumlah temuan BPK
4
5
6
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
7
Meningkatnya tata kelola bidang akuntansi dan pelaporan
8
9
10
11
14
15
4
Kali
2
Kali
1. cakupan pencatatan data realisasi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu
161
Transaksi
334
Transaksi
2 Cakupan tata kelola layanan Akuntansi pengeluaran sesuai standar
824
transakasi
2. cakupan pencatatan data transaksi penerimaan dengan kondisi akurat dan tepat waktu
161
Transaksi
3 Cakupan tata kelola
25
Buku/ dokumen
3 Laporan realisasi penerimaan daerah disusun sesuai standar
12
Laporan
1. cakupan pencatatan data realisasi pengeluaran dengan kondisi akurat dan tepat waktu
406
Transaksi
2 cakupan pencatatan data transaksi pengeluaran dengan kondisi akurat dan 3 laporan realisasi pengeluaran daerah disusun sesuai standar laporan Seksi Pelaporan dan Meningkatnya tata 1 Cakupan Pertanggungjawaban kelola pelaporan pertanggungjawaba dan n pelaksanaan pertanggungjawaba Anggaran n Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai standar
406
Transaksi
12
Laporan
234
Dokumen
Seksi Akuntansi Pengeluaran
meningkatnya tata kelola akuntasi penerimaan
13
3. Data Laporan realisasi penyerapan DAK yang akurat dan tepat waktu tepat 4 Penyusunan laporan perkiraan penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lainnya tepat waktu
1. cakupan tata kelola layanan Akuntansi Penerimaan sesuai standar
layanan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai standar
Seksi Akuntansi Penerimaan
12
meningkatnya tata kelola akuntasi pengeluaran
2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar
1
Dokumen
16
17
Penyusunan laporan realisasi semester I dan prognosis
Pengelolaan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah
1. Penyusunan raperda ttg pertanggungjawab an pelaks.APBD
18
37,322,000
287,080,000
53,242,000
2. Penyusunan Ranc.Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawab an pelaks.APBD
44,992,000
3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
99,100,000
1
2
3
2. Persentase peningkatan penyerapan belanja
4
5
6
Bidang Anggaran
7
Meningkatnya tata kelola bidang anggaran
8
9
10
1. cakupan tata kelola layanan Perencanaan penyusunan anggaran sesuai standar
216
Dokumen
2. cakupan tata kelola layanan perbendaharaan sesuai standar
22.728
3. cakupan tata kelola layanan pembiayaan sesuai standar
3.315
11
Seksi Penyusunan Anggaran
12
13
14
15
Meningkatnya tata kelola bidang Penyusunan anggaran
1. Nota Keuangan yang tepat waktu
2
Dokumen
2 Dokumen RKA dan RKAP disusun akurat dan tepat waktu
52 x 2
Dokumen
3 Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD murni dan perubahan) disusun akurat dan tepat waktu
4
4 Dokumen Pergeseran Anggaran
2
Dokumen
5 Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran disusun akurat dan tepat waktu
52 x 2
Dokumen
1 Cakupan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai standar
9.315
Dokumen
2 Cakupan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) 3 Cakupan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sesuai standar
9.315
Dokumen
3.942
Dokumen
4 Cakupan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Anggaran sesuai standar 5 Laporan posisi kas daerah akurat dan tepat waktu
46
Dokumen
110
Dokumen
876
Dokumen
Dokumen
Jenis
Seksi Perbendaharaan
Meningkatnta tata kelola bidang Perbendaharaan
6 Pengelolaan data penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) akurat dan tepat waktu
16
17
18
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
84,210,000
2. Penyusunan Ranc.Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD
63,420,000
3. Penyusunan Ranc,Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD
69,420,000
Dokumen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Seksi Pembiayaan
12
13
Meningkatnya tata kelola bidang pembiayaan
1 Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang permodalan akurat dan tepat waktu
14
15
Bidang Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola bidang aset daerah
1 Cakupan tata kelola layanan Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah sesuai standar
66
Dokumen/ buah
2 Cakupan tata kelola layanan Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah sesuai standar
102
SKPD/laporan /persil
3 Cakupan tata kelola layanan Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah sesuai standar
72
Dokumen
Seksi Perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset daerah
Seksi Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan aset daerah
Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan aset daerah
Meningkatnya tata kelola bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pendistribusian Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola bidang Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah
17
1. Penyusunan Analisa Standar Belanja
2 Pengelolaan data serta informasi yang berkaitan dengan bidang pembiayaan daerah akurat dan tepat waktu
3 Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersetifikat
16
1 Cakupan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah sesuai standar KIB Kabupaten
2
Dokumen
2 Cakupan layanan pendistribusian dan penyaluran aset daerah kepada pengguna aset daerah sesuai kebutuhan
64
buah
1 Cakupan pendataan dan pencatatan barang milik daerah sesuai standar
48
2 Laporan aset yang diselesaikan sesuai dengan standar
18
9,000,000
2. Penyusunan PERDA ttg APBD
320,440,000
3. Peny.Raperda tentang Perubahan APBD
287,300,000
Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan BMD
21,930,000
SKPD
1. Inventarisasi Barang/Aset Daerah
201,242,000
2
Laporan
2. Sensus BMD
372,620,000
2
Laporan
3. Pemeliharaan rutin/berkala dinas
428,118,000
3 Laporan persediaan barang yang diselesaikan sesuai dengan standar
4 Cakupan pengamanan barang milik daerah terhadap aset milik daerah sesuai standar
50
Persil
5
Dokumen
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
305,732,000
Meningkatnya tata 1 Cakupan layanan kelola bidang penghapusan Penghapusan dan barang milik daerah Pemanfaatan Aset sesuai standar Daerah
Seksi Penghapusan dan Pemanfaatan aset daerah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meningkatnya tata kelola bidang Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Daerah
12
Cakupan layanan penghapusan barang milik daerah sesuai standar
5
2. Cakupan layanan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai standar
3
13
1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Dokumen
Dokumen 2. Pengamanan Barang Aset Daerah
14
15
3 Cakupan data Penghapusan Aset Daerah yang tersedia 4 Cakupan data Pemanfaatan Aset Daerah yang tersedia
36
Dokumen
23
Dokumen
5 Cakupan data pemindahtanganan barang milik Daerah yang tersedia
5
Dokumen
16
17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.HSS,
Drs.H.MUHAMMAD NOOR, M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19660919 198602 1 004
642,625,000
18
