LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE NEGARA MALAYSIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TANGGAL 26 – 30 APRIL 2011
I.
PENDAHULUAN
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Negara Malaysia dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor:
104/PIMP/IV/2010-2011
tentang
Penugasan
Delegasi
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk lakukan Kunjungan Luar Negeri ke Malaysia Dari Tanggal 26 April 2011 Sampai Dengan Tanggal 30 April 2011. Delegasi Komisi VI DPR RI dalam rangka kunjungan kerja ini dipimpin oleh Bapak Aria Bima, dengan susunan delegasi sebagai berikut:
1
NO.
NO.
N A M A
ANGG
FRAKSI
1
A-362
ARIA BIMA
PIMP TIM / F.PDIP
2
A-445
IR. ATTE SUGANDI, MM
F.PD
3
A-417
IR.H. MUHAMMAD AZHARI, SH,M.H
F.PD
4
A-462
FERARRI ROEMAWI, MBA
F.PD
5
A-240
HAYANI ISMAN
F.PG
6
A-243
IR.H. EDDY KUNTADI
F.PG
7
A-346
DANIEL LUMBAN TOBING
F.PDIP
8
A-395
NYOMAN DHAMANTRA
F.PDIP
9
A-68
ECKY AWAL MUCHARRAM, SE
F.PKS
10
A-117
IR. CHANDRA TIRTA WIJAYA
F.PAN
11
A-309
H. ISKANDAR DZULKARNAIN SJAICHU, SE
F.PPP
12
A-147
LUKMAN EDY, M.Si
F.PKB
13
A-7
ERIK SATRYA WARDHANA,SE
F. HANURA
14
--
RATU METY MULYANI SARI,SE
SEKRETARIAT
15
--
AKHMAD AULAWI, SH,MH
PERANCANG UNDANG-UNDANG
II.
MAKSUD DAN TUJUAN
Kunjungan kerja luar negeri ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan tentang berbagai hal untuk meningkatkan kinerja DPRRI dalam melaksanakan menerima
tugas-tugas konstitusinya dengan cara melihat dan
penjelasan secara langsung
dari Parlemen dan Institusi yang
dikunjungi sesuai dengan ruang lingkup substansi
yang akan diatur dalam
undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tujuan diadakan kunjungan kerja luar negeri ini untuk berdiskusi dengan Pemerintah, Parlemen, dan para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi di Negara Malaysia mengenai substansi yang menjadi pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
2
Kunjungan kerja luar negeri ke Negara Malaysia menambah
ini diharapkan akan
wawasan anggota Komisi VI DPR-RI, bagaimana satu negara
mengimplementasikan konsep pembangunan perekonomian terutama dalam pelaksanaan undang-undang di bidang perdagangan komoditi dan penyediaan suatu sistem yang kompatible dengan kepentingan produsen dan konsumen komoditi tertentu terutama untuk saat ini adalah Komoditi pertanian dan mineral tambang.
III. PROFIL NEGARA
A. Umum Nama Negara Ibu kota
: :
Penduduk Negara
:
Luas wilayah Kota-kota besar
: :
Bahasa resmi Agama Hari Nasional Lagu Kebangsaan Bendera
: : : : :
Lambang Negara
:
Mata uang PDB
: :
Iklim Peta
:
Malaysia Kuala Lumpur Putrajaya (pusat administratif) 27.730.000 (2008) dengan kepadatan 845/km2 329,847 km2 Kuala Lumpur Johor Bahru Shah Alam Subang Jaya Alor Setar Bahasa melayu Islam 31 Agustus 1957 Negaraku
Ringgit Total $ 384,119 miliar (2008) Perkapita $ 14.071 (2008) Tropis dengan suhu 24–35° Celsius
3
B. HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA1 1. Politik
Indonesia dan Malaysia merupakan Negara yang memiliki hubungan erat tidak hanya kedekatan secara geografis, tetapi juga kedekatan historis, kesamaan budaya dan rasa persaudaraan (garis keturunan). Hal ini yang menjadi landasan yang kuat hubungan Indonesia dan Malaysia selama ini, gejolak politik yang terjadi sejak masa konfrontasi hingga saat ini lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun politis tertentu yang berkeinginan mengganggu serta merusak hubungan Indonesia dengan Malaysia. Sejauh ini hubungan politik kedua negara merupakan pilar penting dalam memajukan organisasi ASEAN yang telah berkembang secara pesat dalam empat dekade terakhir, baik di tingkat regional maupun Internasional. Hubungan kedua Negara juga telah menjadi perhatian dan role model bagi Negara-Negara Asia Tenggara lainnya maupun di dunia Internasional. Oleh karena itu kedua pemerintah Indonesia dan Malaysia selalu
mengutamakan
menyelesaikan 1
setiap
jalur
diplomasi
persoalan
atau
Situs KBRI di Malaysia: http://www.kbrikualalumpur.org.
4
serta konflik,
bersikap khususnya
bijak
dalam
bagaimana
menempatkan hubungan bilateral kedua Negara secara seimbang baik secara substantif maupun dari sudut pandang publik masing-masing Negara. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kuala Lumpur pada tanggal 18-19 Mei 2010 telah menghidupkan dan merevitalisasi kembali forum Joint Commission Meeting (JCM) yang terakhir diselenggarakan pada tahun 2004 dengan membentuk working group (WG) dan sub-working group (SWG) untuk membahas isu-isu tertentu dibawah kerangka Joint Commission Meeting (JCM).
Annual Consultation Konsultasi Tahunan (Annual Consultations) ke-7 antara Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak pada tanggal 18-19 Mei 2010 mencerminkan besarnya perhatian kedua Negara dalam meningkatkan dan menjaga hubungan bilateral serta menunjukkan luasnya cakupan isu-isu yang dihadapi oleh masing-masing negara. Kedua belah pihak merasa perlu menindaklanjuti pending matters yang tertuang dalam Joint Statement konsultasi tahunan, khususnya dalam hal
penyelesaian
MoU
di
bidang
kerjasama
hubungan
udara,
ketenagakerjaan, pemberantasan ilegal logging, perikanan, visa pelajar, pariwisata, pendidikan dan pembentukan Joint Committee on Agriculture. Terkait dalam upaya memberantas terorisme, militansi dan ekstrimis, instansiinstansi
pemerintah
kedua
negara
menganggap
perlu
pembentukan
mekanisme pertukaran informasi financial intelligence dan pemberantasan pencucian uang antar negara. Sebagai negara pendiri/pembentuk ASEAN, Indonesia dan Malaysia menekankan arti penting keberadaan Asean dan Asean Regional Forum dalam menciptakan dan memelihara stabilitas dan kesejateraan di kawasan. Kedua negara berkomitmen bersama untuk menciptakan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan meningkatkan kerjasama di forum-forum multilateral seperti APEC, OKI dan GNB. Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) Pada pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang merupakan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Kota Kinabalu, Sabah
5
pada tanggal 6 September 2010 Indonesia diwakili oleh Menlu Marty Natalegawa dan Malaysia diwakili oleh Menlu Anifah Aman, kedua negara sepakat untuk lebih mengutamakan jalur diplomasi dan perundingan dalam mengatasi setiap permasalahan, khususnya dalam hal perbatasan darat dan laut. Untuk menghidari terulangnya kembali insiden pada tanggal 13 Agustus 2010 yang berbuntut pada penahanan tiga petugas Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polis Marin Diraja Malaysia dan penahanan tujuh nelayan Malaysia oleh pihak berwenang Indonesia, kedua Negara sepakat perlunya ditetapkan suatu Standard Operating Procedures (SOP) dan Rules of Engagement (ROE) bagi pegawai atau pekerja yang terkait di lapangan. Kedua Menteri Luar Negeri masing-masing Negara sepakat
bahwa
root
cause
dari
insiden
tersebut
karena
belum
terselesaikannya masalah delimitasi perbatasan maritim kedua Negara. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui untuk menangani persoalan ini dengan mengintensifkan serta mempercepat jadwal proses perundingan delimitasi batas maritim sebanyak empat kali pertemuan sepanjang sisa akhir tahun 2010. Proses perundingan akan mencakup seluruh segmen perbatasan maritim Indonesia dan Malaysia yaitu segmen Selat Malaka, segmen Selat Malaka Selatan, segmen Selat Singapura, segmen Laut Cina selatan dan segmen Laut Sulawesi. Roundtable Discussion ‘Optimalisasi Hubungan Bilateral IndonesiaMalaysia’
Dalam rangka mencari dan menghimpun masukan-masukan mengenai peningkatan hubungan Indonesia–Malaysia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur melakukan inisiatif menyelenggarakan sebuah Roundtable Discussion dengan tema “Optimalisasi Hubungan Bilateral Indonesia–Malaysia” pada tanggal 6-7 Oktober 2010 di Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, pejabat-pejabat dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, mantan Dubes RI yang tegabung dalam Forum Dubes, wakil-wakil dari LSM, media serta akademisi. Pertemuan ini dimaksudkan dapat menghasilkan pandangan-
6
pandangan serta pemikiran-pemikiran yang lebih utuh dan jernih dalam mencermati hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dalam acara tersebut banyak masukan dan pandangan mengenai hubungan bilateral IndonesiaMalaysia, khususnya perbedaan sistem pemerintahan, tingkat perekonomian dan kemakmuran serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam agenda pembahasan Roundtable Dicussion ini tersusun sesuai dengan tingkat sensitivitas hubungan kedua negara yang perlu diupayakan solusinya seperti: 1. Keberadaan media kedua negara dalam liputan pers baik cetak ataupun elektronik yang dapat membentuk opini publik secara tidak proporsional bahkan dapat menyulut kemarahan publik. 2. Secara historis, walaupun Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah asal-usul/keturunan yang sama, namun generasi muda kedua negara mengalami degradasi pemahaman akan kedekatan sejarah tersebut. 3. Persoalan TKI, perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia menyebabkan banyaknya TKI yang masuk ke Malaysia melalui agensi tidak resmi dan akhirnya bekerja di Malaysia secara ilegal dan sulit untuk dipantau keberadaannya. 4. Konteks perbatasan kedua negara telah mendikte Indonesia dan Malaysia untuk menjabarkan lebih rinci berbagai elemen dari keamanan negara masing-masing sehingga menjaga dan memelihara batas negara menjadi tantangan dalam pengelolaan wilayah-wilayah perbatasan diantara kedua negara. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman kedua Negara khususnya di bidang media untuk menerapkan inward looking editorial policy agar lebih bijaksana dalam menyelesaikan setiap persoalan dengan melihat kedalam diri sendiri terlebih
dahulu.
Menahami
dan
mempelajari
best
practices
serta
pengalaman–pengalaman rekonsiliasi dari Negara-Negara belahan dunia lain yang memiliki masalah-masalah perbatasan dengan Negara tetangganya. Terkait persoalan masalah perbatasan, penting kiranya kedua Negara mengusahakan dan mengupayakan pemeliharaan garis-garis batas secara bersama. Perlunya pemerintah mendorong pengelolaan secara efektif setiap
7
wilayah perbatasan khususnya peningkatan pertahanan di wilayah teritorial maritim Indonesia. Sangat disadari bahwa penyelesaian batas maritim tidaklah mudah karena melibatkan begitu banyak instansi yang menyebabkan memakan waktu cukup panjang. Untuk itu perlu adanya kepedulian dan pengetahuan aspek legal di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan khususnya yang terkait hak-hak berdaulat/kedaulatan di perbatasan negara.
Pertemuan tingkat teknis ke-16 penetapan batas maritim RI - Malaysia
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur yang diwakili oleh Minister Counsellor Politik dan Atase Pertahanan telah memfasilitasi anggota Delegasi Republik Indonesia pada “the 16th Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between Malaysia and the Republik of Indonesia” di Kuantan, Malaysia, pada tanggal 13-14 Oktober 2010. Pertemuan ini membahas dua agenda utama yaitu: (i) pembahasan delimitasi batas maritim di Laut Sulawesi, dan (ii) pembahasan area yang relevan untuk delimitasi batas maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pembahasan yang lebih intensif guna mempercepat penyelesaian masalah penetapan batas maritim. Ketua delegasi RI, Plt. Direktur Jenderal Hubungan Perjanjian Internasional, Linggawaty Hakim menanggapi pentingnya pertemuan kedua pihak
yang
(breakthrough)
diharapkan dalam
dapat
menghasilkan
menyelesaikan
langkah
terobosan
permasalahan-permasalah
yang
mengalami jalan buntu (deadlock) selama ini. Sementara itu ketua delegasi Malaysia yang diwakili oleh Direktur Jenderal Research, Trities and International Law, Kementerian Luar Negeri Malaysia, Dato’ Noor Farida Ariffin, memandang penting pertemuan tingkat teknis ke-16 ini untuk mencapai kemajuan signifikan mengingat pentingnya penyelesaian masalah penetapan batas bagi hubungan kerjasama kedua Negara. Tingginya expectations dan tekanan di dalam negeri masing-masing, baik dari political leaders’ maupun masyarakat diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih konkrit untuk kepentingan kedua belah negara.
8
2. Ekonomi
Neraca Perdagangan Bilateral Malaysia - Indonesia Pada tahun 2009, impor Malaysia dari Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspornya ke Indonesia. Tingginya impor tersebut menyebabkan terjadinya surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,63 milyar pada neraca perdagangannya dengan Malaysia. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, surplus pada neraca perdagangan tersebut naik sebesar 57,30%, dimana surplus tahun 2008 hanya berjumlah USD 1,03 milyar. Dalam periode 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2005 hingga 2009 Indonesia selalu mengalami surplus, surplus terendah terjadi pada tahun 2006 dimana nilainya hanya sebesar USD 885,94 juta, sedangkan yang terbesar terjadi pada tahun 2009 (Tabel 7). Total Nilai Perdagangan Bilateral Malaysia - Indonesia Peningkatan hubungan dagang antara Malaysia dan Indonesia dapat dilihat dari trend total perdagangannya pada periode 2005 - 2009 yang nilainya relatif cukup besar yaitu meningkat rata-rata sebesar 12,69% per tahun. Jika pada tahun 2005 total nilai perdagangan kedua negara hanya berjumlah USD 7,70 milyar, pada tahun 2008 nilai tersebut menjadi USD 13,48 milyar, tetapi disebabkan krisis pada 2009 nilai tersebut kembali menurun menjadi USD 11,44 milyar. Pada 2009, total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia – Malaysia mencatat jumlah USD 11,44 milyar, turun sebesar 15,11%% berbanding periode yang sama tahun 2008. Berdasarkan total nilai perdagangan dari negara yang menjadi mitra dagang Malaysia, maka Indonesia berada di peringkat ke tujuh di bawah China, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Thailand dan Korea Selatan. Menurunnya total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh menurunnya aktifitas usaha antara kedua negara sebagai dampak krisis ekonomi.
9
Ekspor Malaysia ke Indonesia Ekspor Malaysia ke Indonesia sejak tahun 2005 – 2009 terus meningkat setiap tahunnya, jika pada tahun 2005 nilainya hanya sebesar USD 3,32 milyar, pada tahun 2009 nilai ekspor tersebut menjadi USD 4,91 milyar. Berdasarkan data statistik, pada periode 5 tahun tersebut, trend ekspor Malaysia ke Indonesia meningkat rata-rata sebesar 12,81% per tahun. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, ekspor Malaysia ke Indonesia menurun dari USD 6,22 milyar pada 2008 menjadi USD 4,91 milyar pada tahun 2009 atau turun sebesar 21,13%. Nilai kelompok mata dagangan ekspor terbesar ke Indonesia pada 2009 yaitu kelompok SITC 4 (mineral fuels, lubricants, etc) dengan, nilai ekspornya sebesar USD 1,25, diikuti oleh kelompok machinery & transport equipment sebesar USD 1,19 milyar. Impor Malaysia Dari Indonesia Pada tahun 2009, Malaysia mengimpor berbagai jenis produk komoditi dari Indonesia senilai USD 6,53 milyar, terjadi penurunan sebesar 9,94% jika dibandingkan dengan impor pada tahun 2008 yang berjumlah USD 7,25 milyar. Rata-rata pertumbuhan (trend) impor Malaysia dari Indonesia pada periode tahun 2005 – 2009 yaitu sebesar 12,58% per tahun. Berdasarkan statistik tahun 2009, kelompok mata dagangan yang paling banyak di impor oleh Malaysia dari Indonesia yaitu manufactured goods; mineral fuels, lubricants, etc dan animal & vegetables oils & fats dengan nilai masing-masing sebesar USD 1,50 milyar; USD 1,26 milyar dan USD 1,13 milyar.
10
Investasi Dari sejumlah sumber di Malaysia maupun dari pertanyaan yang diajukan oleh
sejumlah
pengusaha
kepada
KBRI,
nampak
bahwa
Malaysia
menunjukkan minat yang sangat besar untuk meningkatkan investasinya di Indonesia di sejumlah sektor. Hal ini tercermin dengan melonjaknya nilai investasi pada beberapa tahun terakhir terutama di sektor perbankan, perkebunan dan telekomunikasi. Pada tahun 2009 terdapat sejumlah 8 izin usaha tetap yang dikeluarkan bagi perusahaan Malaysia dengan nilai realisasi investasi mencapai USD 7,1 juta. Dengan nilai realisasi investasi yang demikian, pada periode hingga Februari 2009, Malaysia menempati peringkat ke-11 dalam realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) per negara. Sementara itu data dari Pemerintah Malaysia menunjukkan hingga kuartal ke-3 nilai investasi Indonesia di Malaysia adalah USD 87,436 juta (RM 315 juta) dan investasi Malaysia di Indonesia mencapai USD 328,651 juta (RM 1,184 miliar). 3. Perdagangan
Total Perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia tahun 2008 mencapai nilai US$ 14,03 milyar, atau meningkat 28,29% dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar US$ 11,5 milyar. Nilai perdagangan bilateral ini telah menempatkan Indonesia sebagai mitra dagang Malaysia terbesar ke-7 setelah Singapura, Jepang, Amerika Serikat, China, Thailand dan Korea Selatan. Trend selama 5 tahun (2003-2008) tercatat positif 17,88%. Pada kuartal ke dua tahun 2009 (Januari-Juni 2009) total perdagangan IndonesiaMalaysia mencatat jumlah US$ 5,13 milyar, atau turun 15,60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 (US$ 6,08 milyar). Hal ini merupakan dampak dari krisis ekonomi global yang menyebabkan jatuhnya ekspor dan impor Malaysia dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia. Ekspor Indonesia ke Malaysia pada tahun 2008 tercatat sebesar US$ 7,55 milyar, meningkat 25,86% dibandingkan dengan tahun 2007 (US$ 6,28 milyar). Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 15,74%. Pada periode Januari - Juni 2009 ekspor Indonesia ke Malaysia mencapai jumlah US$ 2,90
11
milyar, atau turun 11,13% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 3,27 milyar. Penurunan ekspor ini terlihat pada produk minyak sawit, karet alam, parts and components, makanan laut, kertas, serta tekstil dan produk tekstil. Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2008 berjumlah sebesar US$ 6,48 milyar, meningkat 31,25% jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar US$ 5,22 milyar. Trend selama 5 tahun (2003-2008) positif 20,65%. Pada periode Januari - Juni 2009 impor Indonesia dari Malaysia membukukan angka US$ 2,22 milyar, atau menurun 20,81% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 2,81 milyar. Penurunan impor ini tercatat pada refined petroleum products, Electronics&Electrical products, crude petroleum, manufactures of metal dan chemicals and chemical products. Neraca Perdagangan Indonesia - Malaysia pada tahun 2008 menunjukkan posisi defisit untuk Malaysia sebesar US$ 1,07 milyar, atau meningkat dibandingkan dengan defisit tahun 2007 (US$ 1,06 milyar). Selama 5 tahun terakhir (2003-2008), neraca perdagangan menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia. Pada periode Januari - Juni 2009, neraca perdagangan menunjukkan posisi défisit bagi Malaysia sebesar US$ 679,14 juta. Defisit ini meningkat 48,42% dibandingkan defisit Malaysia pada periode yang sama tahun 2008 sebesar US$ 457,59 juta. Sepuluh Besar Komoditi Ekspor Indonesia ke Malaysia adalah: mineral fuel (nilai US$ 1,4 milyar), fats and oils (US$ 1,0 milyar), cocoa (US$ 789,7 juta), electrical machinery (US$ 471,8 juta), copper (US$ 460,4 juta), paper, paperboard (US$ 274,9 juta), machinery (US$ 263,0 juta), vehicles (US$ 243,2 juta), organic chemicals (US$ 211,0 juta) dan plastic (US$ 136,0 juta). Sepuluh Besar Komoditi Impor Indonesia dari Malaysia adalah: mineral fuel (US$ 1,6 milyar), machinery (US$ 534,2 juta), organic chemicals (US$ 480,5 juta), electrical machinery (US$ 471,4 juta), plastic (US$ 395,9 juta), iron and steel (US$ 278,5 juta), vehicles (US$ 143,4 juta), fertilizers (US$ 139,0 juta), iron/steel products (US$ 129,9 juta), dan baking related (US$ 119,9 juta).
12
Permasalahan di bidang perdagangan. Krisis ekonomi global telah mampu menurunkan kinerja perdagangan bilateral kuartal kedua tahun 2009 dengan turunnya ekspor dan impor di kisaran angka 20%. Gambaran ini akan semakin suram apabila kondisi bisnis dikeruhkan oleh situasi non-ekonomis (politik, keamanan, sosial dan budaya) yang terjadi belakangan ini antara ke dua negara. Kalangan pelaku usaha pada umumnya masih merasakan ketidakpastian sehingga masih menunggu perkembangan (bersikap “wait and see”) dalam melakukan kerjasama di bidang perdagangan. IV. HASIL PERTEMUAN
A. DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DI MALAYSIA Delegasi diterima oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Bapak Tan Sri, Prof. Drs. Da’i Bachtiar, SH, AO. Dalam pertemuan mengemuka beberapa pertanyaan dan pendapat dari anggota delegasi terkait beberapa hal: a. Langkah strategis yang perlu diambil oleh Indonesia terkait dengan Pasar ASEA bersatu tahun 2015. b. Langkah yang perlu disiapkan oleh Indonesia untuk meningkatkan daya saing Indonesia-Malaysia. c.
Ingin memahami lebih jauh pelaksanaan perdagangan berjangka di Malaysia khususnya pelaksanaan dan sanksi yang dikenakan.
d. Ingin memahami lebih jauh pihak yang menetapkan terhadap kehalalan produk derivatif syariah dalam perdagangan berjangka komoditi di Malaysia.
B. DI DEWAN RAKYAT (PARLEMEN) MALAYSIA
Delegasi diterima oleh Wakil Ketua Dewan Rakyat Malaysia, dan beberapa anggota Dewan Rakyat Malaysia. Berdasarkan hasil pemaparan Wakil Ketua Dewan Rakyat dan beberapa anggota Dewan Rakyat Malaysia, dapat digarisbawahi beberapa hal
13
terkait dengan pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia sebagai berikut: a. Tidak ada komisi atau alat kelengkapan Parlemen Malaysia yang menangani secara khusus bidang perdagangan. b. Perdagangan berjangka komoditi di Malaysia didasari oleh Trade Act 1885. c.
Perkembangan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia diawali oleh
sistem
konvensional,
sedangkan
sistem
syariah
baru
dikembangkan 3 tahun belakangan ini. d. Dalam
perdagangan
Commision
berjangka
memegang
peranan
komoditidi penting
Malaysia, untuk
Security
mengawasi
perdagangan berjangka komoditi dan perdagangan bursa saham (equity exchange). e. Dalam sistem keuangan Islam di Malaysia terdapat lembaga yang menjadi tempat rujukan bagi pelaksanaan sistem keuangan Islam yaitu MIFC (Malaysia International Islamic Finance Center).
C. DI BURSA MALAYSIA
Pertemuan Delegasi Komisi VI DPR RI berlangsung di Gedung Bursa Malaysia berhad, yang diterima oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive Officer Of Bursa Malaysia Bhd., dan juga beberapa pejabat di Security Commision Malaysia, Bursa Derivatives Malaysia, dan Islamic Market Malaysia. Adapun beberapa hasil pertemuan di Bursa Malaysia sebagai berikut: Bursa Malaysia dibentuk berdasarkan Pasal 15 Capital Markets and Services Act 2007. Bursa
Malaysia
beroperasi
secara
terintegrasi
baik
dalam
hal
perdagangan, kliring, penyelesaian, dan penyimpanan. Kegiatan utama dari Bursa Malaysia meliputi: a. Provisi, pelaksanaan dan pemeliharaan efek, produk derivatif, dan opsi; b. Meregister secara elektronik untuk pasar obligasi sekunder; c. Kliring;
14
d. Pusat penyimpanan; dan e. Mengumumkan harga dan informasi penting lainnya tekait efek dan jasa nomine untuk kustodian. Secara umum kelembagaan Pasar Modal/Bursa Malaysia sebagai berikut:
Pemaparan Ruang Lingkup Security Commision Security Commision (SC) merupakan lembaga pengawas kegiatan bursa di Malaysia (oversight regulator) Fungsi SC meliputi tiga hal: a. Melakukan supervisi terhadap bursa sebagai FLR dan operator pasar; b. Melakukan analisis dan review terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bursa; c. Mengawasi proyek pengembangan bursa. Fungsi pengawasan lain dari SC adalah
15
a. Memberikan rekomendasi atas suatu produk derivatif sebelum disetujui oleh Menteri Keuangan; b. Memberikan persetujuan atas penunjukan Dewan Direksi Bursa dan Senior Management oleh Menteri Keuangan; c. Memberikan notifikasi terhadap pengurangan,penghilangan atau akuisisi asset; d. Memberikan petunjuk dalam hal penyelesaian konflik; dan e. Dapat menghentikan, menunda transaksi perdagangan, memodifikasi peraturan bursa, mensyaratkan penetapan margin atau penambahan margin dalam perdagangan berjangka komoditi. Pendekatan pengawasan Pasar yang dilakukan oleh SC mencakup 3 hal: 1. Pengawasan terhadap Bursa Market, mencakup: a. Memonitor posisi pembukaan bursa; b. Memonitor layar online; c. Memonitor Aramis Alert. 2. Pengawasan terhadap Inter-Market, mencakup: a. Memonitor pergerakan harga dan korelasinya antara underlying cash dengan kontrak derivatif; b. Memonitor harga lain yang mempengaruhi pasar tunai dihubungkan dengan informasi terkait, seperti data ekspor, produksi dan tingkat cadangan palm oil; c. Mengamati angka pengiriman CPO 3. Pengawasan terhadap Cross-Market, mencakup: a. Mengamati pergerakan harga di pasar bursa lain; b. Mencari data terkait bursa dari publik, seperti dari Internet, Bloomberg dan Reuters. Supervisi yang dilakukan oleh SC terhadap Bursa sebagai pembuat regulator berupa: a. Audit terhadap peraturan tahunan yang berlaku internal, mencakup: 1) Investigasi dan pengawasan perusahaan; 2) Penegakan peraturan; 3) Perdagangan, kliring, penyelesaian dan penyimpanan; 4) Penangangan konflik; dan
16
5) Sumber daya yang tersedia b. Pengawasan eksternal, mencakup: 1) Proses dan rekomendasi tambahan dari persetujuan bursa; 2) Memeriksa setiap bulan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Bursa terhadap Para pelaku bursa yang melanggar; 3) Memeriksa setiap catur wulan terhadap perubahan peraturan yang dibuat oleh Bursa; 4) Memeriksa laporan para pejabat terhadap lembaga peserta Bursa; 5) M emeriksa laporan adanya konflik kepentingan; 6) Mengembangkan
sistem
infrastruktur
IT
dan
stabilitas
untuk
operasionalisasi Bursa. Tujuan pengawasan SC terhadap perdagangan berjangka komoditi di Malaysia untuk: a. Mempromosikan pasar yang wajar dan teratur; b. Meningkatkan integritas pasar; c. Mengurangi situasi pasar yang merugikan Pengawasan SC terhadap bursa berjangka komoditi mencakup: a. Pengawasan paralel, bertujuan untuk mengawasi secara keseluruhan kegiatan di Bursa Derivatif. b. Pengawasan oversight. Pengawasan SC terhadap supervisi Bursa Derivatif atas para peserta bursa meliputi: a. Memonitor efektivitas Peraturan Kegiatan Perantara Bursa mencakup Perdagangan dan Kliring yang dilakukan oleh para peserta; b. Memonitor Penegakan Peraturan bursa terkait dengan Peraturan bursa dan UU Sekuritas secara umum; c. Memeriksa kesiapan atau ketersediaan sumber data bursa terkait dengan pelaksanaan fungsi bursa; dan d. Memonitor supervisi kegiatan perantara bursa. Pengawasan SC terhadap review peraturan dan kebijakan operasional Bursa, mencakup: a. Memformulasikan pedoman dan kebijakan operasional; b. Mereview perubahan atas peraturan bisnis;
17
c. Mereview kebijakan terkait bidang industri; d. Melakukan studi komparasi dengan negara yang melakukan penerapan bursa yang sama; e. Menyediakan/menyiapkan
pendapat hukum terkait dengan kegiatan
operasional bursa. SC mengadopsi pendekatan tiga cabang untuk memastikan pasar modal baik diatur, meliputi: a. Disiplin
diri
(Self
Dicipline),
meliputi:
keterbukaan,
transparansi,
manajemen resiko, mematuhi tata tertib dan budaya lembaga perantara dan perusahaan. b. Disiplin Pasar (Market-Dicipline), meliputi: disiplin atas aktivitas Pasar dan Pemegang Saham. c. Disiplin atas peraturan (Regulatory Dicipline), meliputi: kerangka hukum yang kuat, pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang efektif, serta pendidikan dan kepedulian.
Pemaparan Atas Pasar Modal Islam di Malaysia Pada prinsipnya aturan Pasar Modal Islam merupakan bagian dari Peraturan Pasar Modal pada umumnya. Bisnis dan transaksi Pasar Modal Islam sama dengan transaksi dan bisanis yang dilakukan di pasar modal konvensional. Pendekatan pengaturan umum untuk mengatur produk Pasar Modal Islam sama dengan kewajiban atas bagian dari perantara. Keterbukaan, transparansi, dan tata kelola sama antara Pasar Modal Islam dengan Pasar Modal Konvensional. Dalam pengembangan Pasar Modal Islam di Malaysia, Undang-Undang Pasar Modal dan Jasa 2007 (CMSA) memfasilitasi pengembangan Pasar Modal Islam. Ciri umum untuk pengembangan Pasar Modal Islam, meliputi beberapa hal diantaranya: a. Produk keuangan Islam harus menarik dan menjadi bagian dari seluruh sistem keuangan global;
18
b. Pembuat peraturan Pasar Modal Islam harus memastikan kesesuaian dengan peraturan keuangan internasional; c. Pembuat peraturan harus meningkatkan kepedulian dan pemahaman atas produk Keuangan Islam; d. Mengurangi/meminimalisasi peluang terjadinya arbitrase; dan e. Pengembangan sumber daya manusia adalah kunci terpenting. Perkembangan evolusi Keuangan Islam di Malaysia di awali pada tahun 1963 dengan berdirinya Badan Pendanaan Haji, selanjutnya Tahun 1983 berdiri Perbankan Islam yang pertama dengan diberlakukan pula Undang-Undang Perbankan Islam di Malaysia. Satu tahun kemudian, pada tahun 1984 berdiri asuransi Islam di Malaysia dengan nama Takaful Company yang dibentuk berdasarkan
Takaful
Commision
Act,
Act
yang
1984.
Tahun
memberikan
1993, mandat
diberlakukan kepada
Security
SC
untuk
mengembangkan Pasar Modal di Malaysia. Lalu pada tahun 2007 berlaku Undang-Undang Jasa Pasar Modal 2007. Pasar Modal Islam mengacu pada pasar dimana transaksi pasar modal, operasi dan kegiatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Pelaksanaan berdasarkan prinsip Syariah Islam tersebut mengandung makna bahwa: a. dilarang melakukan pembayaran atau penerimaan bunga, atau riba; b. larangan kontrak dengan unsur-unsur gharar (ambiguitas) c. larangan melakukan praktek perjudian; dan d. Larangan produksi dan penjualan barang dan jasa yang dilarang dalam Islam Dalam transaksi kontrak di Pasar Modal Islam didasari atas kontrak yang Islami meliputi: a. Kontrak pertukaran, terdiri atas Bai bithaman ajil, Murabahah, Istisna’, Ijarah, dan Salam; b. Kontrak penyertaan, terdiri atas musyarakah dan mudharabah; dan c. Kontrak keagenan, terdiri atas wakalah. Produk dan Jasa dari Pasar Modal Islam di Malaysia yang ditawarkan dengan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:
19
a. Produk Pasar Modal Islam Malaysia: saham sesuai syariah, Islamic unit trusts, dana investasi realestat islam, sukuk, produk derivatif islam dan sebagainya.. b. Jasa Pasar Modal Islam Malaysia:perantara perdagangan efek Islam, pengelola dana Islam, indeks harga saham Islam, dan sebagainya. Perkembangan Pasar Modal Islam di Malaysia sangat bekembang pesat tercatat bahwa Pasar Modal Islam Malaysia memberi kontribusi 51% dari keuntungan Pasar Modal Malaysia secara keseluruhan yang mencapai 2.04 trilyun RM. (per Januari 2011).
Bursa Berjangka Komoditi Islam di Malaysia Pada tahun 2006, Malaysia Internasional Islamic Financial Center (MIFC) berinisiatif mempromosikan Malaysia sebagai penghubung keuangan Islam Internasional dan memperkuat peranan negara
sebagai pusat intelektual
keuangan Islam. Insitiatif MIFC ini membandingkan komunitas jaringan keuangan, lembaga pengatur bursa, badan dan kementerian Pemerintah, lembaga keuangan, lembaga peningkatan modal, dan perusahaan jasa profesional yang turut serta dalam kegiatan keuangan Islam. Malaysia sebagai penghubung keuangan Islam memfokuskan pada bidang: a. Organisasi sukuk; b. Islamic Fund and Welth Management c. Perbankan Islam Internasional; d. Takaful Internasional; dan e. Human Capital Development Dalam rangka meningkatkan penawaran produk terhadap para investor, dan dalam merespon kepentingan MIFC, Bursa Malaysia telah mendirikan Divisi Bursa Islam, untuk melaksanakan penerapan prinsip syariah dalam Produk Bursa Saham dan Produk Bursa Berjangka. Produk Bursa Malaysia dalam Divisi Bursa Islam untuk Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Bursa Suq Al Sila. Bursa Suq Al Sila merupakan bentuk penerapan syariah terhadap produk perdagangan berjangka untuk memfasilitasi keuangan Islam.
20
Bursa Suq Al Sila merupakan produk yang dimiliki secara penuh oleh Bursa Malaysia yang dilaksanakan oleh Bursa Malaysia Islamic Services Sdn Bhd. Para pelaku bisnis dalam Bursa Suq Al Sila adalah para institusi/lembaga Keuangan Islam, para lembaga keuangan konvensional yang menawarkan jasa-jasa keuangan Islam, serta para suplier perdagangan berjangka. Prinsip dalam Bursa Suq Al Sila menggunakan prinsip penerapan kontrak Murabahah dan Tawarruq. Kontrak transaksi Murabahah adalah kontrak jual beli terhadap suatu barang dimana harga, biaya-biaya lain dan margin keuntungan ditetapkan secara jelas pada saat perjanjian jual beli antara 2 belah pihak. Kontrak transaksi Tawarruq adalah ... Dalam Bursa Suq Al Sila harus ada penyerahan fisik barang yang menjadi obyek barang komoditi berjangka. Dalam Bursa Suq Al Sila diperdagangkan Produk Multi Komoditi dan Produk Multi Currency dengan didukung oleh prinsip Murabahah. Produk multi komoditi yang ditawarkan dalam Bursa Suq Al Sila diantaranya meliputi: a. CPO; b. Crude Oil; c. Cotton; d. Alumunium; e. Nikel f. Bensin; g. Metanol; h. Kopi; i.
Pelumas bahan bakar;
j.
Coklat; dan
k. Solar. Pembelian dan penjualan produk komoditi di Bursa Suq Al Sila dilakukan secara elektronik, 15 jam dan 6 hari perminggu.
21
Pandangan SC terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi di Malaysia Khususnya Perdagangan Komoditas Crude Palm Oil (CPO)
SC memutuskan bahwa kontrak berjangka CPO DIIZINKAN karena sesuai dengan prinsip Syariah. Bahwa ada yang beranggapan perdagangan tersebut tidak nyata, dijawab bahwa ontrak berjangka terhadap CPO tersebut dapat diselesaikan secara tunai sebelum tanggal jatuh tempo atau penyelesaian melalui pengiriman pada tanggal jatuh tempo (Pendirian rumah kliring juga memastikan pengiriman dan penyelesaian transaksi). Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa kontrak berjangka tersebut mengandung unsur spekulasi, dijawab oleh SC bahwa spekulasi ada dalam segala bentuk
usaha dan tidak terbatas pada transaksi berjangka. Yang
menjadi perhatian adalah apakah keadaan spekulasi itu berlebihan atau di bawah normal. Selanjutnya ada yang beranggapan bahwa transaksi ini tidak ada pertukaran barang, SC menjawab bahwa walaupun dalam kontrak ini ada pembelian / penjualan barang dalam arti yang sebenarnya mungkin terjadi, Kontrak berjangka CPO meningkat nilai untuk pelaku pasar dengan memberikan kepastian kepada manajemen operasi.
V. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Negara Malaysia dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kunjungan tersebut diharapkan dapat membangun dan mempererat hubungan dua parlemen pada khususnya, dan hubungan bilateral dua negara Indonesia – Malaysia pada umumnya.
22
Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran kunjungan dimaksud.
KOMISI VI DPR-RI
LAMPIRAN DOKUMENTASI DELEGASI KOMISI VI DPR RI KE MALAYSIA 24 – 30 APRIL 2011 KEDUTAAN BESAR RI DI MALAYSIA
23
Delegasi Komisi VI DPR RI Sedang Mendengarkan Pemaparan Dari Duta Besar Republik Indonesia Untuk Malaysia, Bapak Da’i Bachtiar di Ruang Rapat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia
Ketua Delegasi Komisi VI DPR RI, Bapak Aria Bima, sedang memberikan pemaparan maksud dan Tujuan Delegasi ke Negara Malaysia, sekaligus memperkenalkan Delegasi yang datang Malaysia Dalam rangka kunjungan kerja ini. Delegasi Anggota Komisi VI DPR RI yang berkunjung ke KBRI Malaysia
24
Cenderamata berupa plakat kenang-kenangan yang diberikan oleh Dubes RI di Malaysia kepada Delegasi Komisi VI DPR RI.
PARLEMEN MALAYSIA
25
Delegasi Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke Parlemen Malaysia. Delegasi diterima oleh Wakil Ketua Parlemen Malaysia yang didampingi oleh para Anggota Parlemen Malaysia
Ketua Delegasi Komisi VI DPR RI sedang memaparkan maksud dan tujuan Delegasi dalam Kunjungan ke Parlemen Malaysia, yang pada intinya meminta masukan sejauh mana Parlemen Malaysia melakukan regulasi terhadap pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi di Malaysia.
26
Cenderamata yang diberikan oleh Parlemen Malaysia kepada Delegasi Komisi VI DPR RI.
Cenderamata yang diberikan oleh Delegasi Komisi VI DPR RI kepada Parlemen Malaysia.
BURSA MALAYSIA
27
Delegasi Komisi VI DPR RI diterima dan disambut oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive Officer Of Bursa Malaysia Bhd.
Delegasi Komisi VI DPR RI sedang mendengarkan pemaparan mengenai Bursa Derivative Malaysia, Bursa Islam Malaysia dan Security Comission di Gedung Bursa Malaysia.
28
Pemaparan mengenai ruang lingkup tugas dan fungsi Bursa Derivative Malaysia oleh Mr. Chong Kim Seng, CEO Bursa Derivatives Malaysia berhad.
Penjelasan Mengenai Tugas dan Fungsi Security Commision dalam Bursa Berjangka Komoditi Di Malaysia, oleh Ms. Sjamsul Bahriah Shamsudin.
29
Penjelasan Mengenai Sistem Keuangan Islam dan Bursa Islam di Malaysia oleh Mr. Wan Rizaidy W. MamatSaufi, Head of Product Development Islamic Market Malaysia.
Penjelasan Mengenai Kerangka Hukum dan Perkembangan Pasar Modal Islam di Malaysia.
30
Cenderamata Disampaikan oleh Dato’ Tajuddin Atan, Chief Executive Officer Of Bursa Malaysia Bhd. Kepada Bapak Aria Bima, Pimpinan Delegasi Komisi VI DPR RI yang Berkunjung ke Bursa Malaysia 28 April 2011.
31
32
