LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI SUMATERA BARAT TANGGAL 17 JUNI 2013 s.d. 19 JUNI 2013
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI SUMATERA BARAT TANGGAL 17 JUNI 2013 s.d. 19 JUNI 2013
I.
Lata Belakang Dasar pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan revisi UndangUndang tersebut adalah untuk melakukam penyempurnaan pengelolaan ibadah haji sudah mendesak dilakukan perbaikan dan pengaturan untuk mengatasi masalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan dan aset,sehingga pelaksanaan ibadah haji dan umrah dapat terlaksana dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar, sesuai ketentuan syariah, dengan menjunjung tinggi prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu untuk menguatkan akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan haji dan aset haji. Selanjutnya Untuk melengkapi masukan dan bahan materi pokok RUU memandang perlu melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, antara lain melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat.
II.
Maksud dan Tujuan Selanjutnya, sehubungan dengan itu maka Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera arat berkaitan erat dengan tindak lanjut Komisi VIII DPR RI dalam melakukan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji melalui revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas dasar petimbangan tersebut di atas, maka tujuan dalam melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat adalah: Pertama, bagaimana peran Permerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kanwil Kemeterian Agama dan berbagai pihak terkait dalam melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan ibadah haji.
2
Kedua, hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah Sumatera Barat dana hal-hal apa saja yang perlu segera dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Ketiga, Langkah-langkah apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan manajemen dan kualitas pelayanan jemaah haji mulai dari pemberangkatan, pelayanan di Tanah Suci hingga kembali ke ketanah air. Ketiga hal tersebut di atas pada dasaranya merupakan bentuk semangat bersama untuk melakukan perbaikan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar penyelengaraan ibadah haji mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya dengan khusuk dan mendapat haji yang mabrur.
3
BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA Dalam Kunjungan Kerja ini Tim Komisi VIII DPR RI bertemu dengan Kakanwil Kementerian Agama RI dan seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama RI seluruh Kab/Kota se Sumatera Barat, KBIH, Akademisi, Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas kesehatan, dan Perwakilan dari KantorWilayahHukum dan HAM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Disampiakan oleh Kakanwil Kementerian Agama Ri bahwa selama ini Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan ibadah haji telah mendapat ISO. Oleh karena itu tetap dilakukan perbaikan dalam manajamen penyelenggaraan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
Adapun beberapa hal pokok yang disampaikan dan mendapat respon balik atau masukan dalam Kunjungan Kerja ini terkait dengan materi perubahan UU No 13 tahun 2008 antara lain: 1. Pengaturan terkait dengan teknis pelaksaan mulai dari pendaftaran, bimbingan, pembinaan dan pelayanan jemaah saat di Tanah air dan di tanah suci; 2. Pemda Provinsi Sumatera Barat: mengajukan usulan agar Pemerintah daerah dilibatkan dalam penentuan Kuota Jemaah Haji. 3. KBIH: agar diatur penertiban bagi KBIH upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah. 4. Kabid Haji: tidak setuju dilakukan swastanisasi penyelenggaraan ibadah haji, dan penyelenggara ibadah haji tetap dilakukan oleh Kementerian Agama RI. 5. Rektor IAIN: adanya pengelolaan keuangan haji yang transparan, pengelola haji tetap oleh Kementerian Agama. 6. Dinas Kesehatan: pelayanan kesehatan di tingkat kab/puskesmas ditambah anggarannya. 7. BPS BPIH: penyetoran setoran Awal diatur dalam RUU 8. Harus ada sanksi bagi penyelenggara jemaah haji khusus yang menterlantarkan jemaah. 9. RUU juga mengatur masalah penyelenggaraan ibadah Umrah 10. Diatur mengenai bagaimana mengatasi waktu tunggu jemaah. 4
Demikan beberapa materi pokok hasil kunjungan kerja masukan dan aspirasi dari Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi Sumatera Barat. WALLAHUL MUWAFIQ ILAA AQWAMITH THARIQ. WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA,
DRA. HJ. IDA FAUZIYAH, M.Si
5
