LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA RESES MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 2 4 MEI 2017

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA RESES MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 2 – 4 MEI 2017

KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2017

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 1 I.1. Dasar Hukum ……………………………………………………………………………. 1 I.2. Maksud dan Tujuan ……………………….…………………………………………..…1 I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………………………………….. 2 I.4. Agenda ................................................................................................................. .. 2 II. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN ………………………………………………………….….. 3 II.1. Temuan, Permasalahan dan usulan di Lapangan …………………………….…… 3 II.2. Kesimpulan/ Rekomendasi …………………………………..…….……….………… 6 III. PENUTUP ……………………………………………………………………..………………….. 8 LAMPIRAN L.1. Daftar Anggota Rombongan ………………………………………..….………….

9

L.2. Daftar Mitra Pendamping …………………………………………………………… 9 L.3. Data-data Pendukung ………………………………………………………………. 11 L.3.1. Bandara Sentani …………………………………………………………. 11 L.3.2. BBMKG Wilayah V ………………………………………………………… 13 L.3.3. Kantor SAR Jayapura ………………………………………………...……14 L.3.4. Jembatan Holtekamp ………………………………………………..……. 17 L.3.5. Pengendalian Danau Sentani …………………………………………… 18 L.3.6. Pelabuhan Laut Jayapura ………………………………………………....19

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal ii

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA DALAM RESES MASA PERSIDANGAN IV 2016 - 2017 TANGGAL 2 - 5 MEI 2017 I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 4. Hasil keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI Tanggal 26 April 2017.

I.2. Maksud dan Tujuan Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah ini adalah: a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. b. Untuk meninjau langsung dampak dari pembangunan infrastruktur, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap pembangunan di Provinsi Papua c. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua . Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 1

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu: butir a.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f

mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu Dalam Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016 - 2017, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua, pada tanggal 2 – 5 Mei 2017. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua beserta seluruh jajarannya yang dihadiri oleh mitra kerja Komisi V DPR RI.

I.4. Agenda Kunjungan Beberapa agenda kegiatan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua ini, antara lain sebagiu berikut: 1. Pertemuan dengan Kepala Bandara Sentani, Kepala Kantor SAR Jayapura dan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V; 2. Mengunjungi dan meninjau pembangunan fasilitas saerana dan prasarana untuk PON XX tahun 2020; 3. Meninjau pembangunan pengandalian sedimentasi Danau Sentani, Distrik Sentani, Kota Jayapura Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 2

4. Meninjau pembangunan Jembatan Holtekamp; 5. Meninjau Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelabuhan Laut Jayapura; 6. Meninjau rumah khusus untuk tokoh pimpinan lembaga keagamaan, suku dan pelintas batas; 7. Mengadakan pertemuan dengan gubernur Provinsi Papua membahas tentang permasalahan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja di Provinsi Papua pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 antara lain: I. Bidang PUPR a. Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan PON XX di Papua, terdapat beberapa usulan kegiatan yang diperlukan untuk segera dilaksanakan yaitu: i. Normalisasi sungai yang terletak di sekitar stadion untuk pengendalian

banjir; ii. Perbaikan dan pelebaran jalan nasional menuju stadion; iii. Pembangunan sarana penyediaan air baku; iv. Pembangunan sekitar 20 tower rumah susun untuk akomodasi peserta PON. b. Pembangunan pengendalian sedimentasi di inlet danau Sentani sejauh ini berjalan sesuai dengan perencanaan dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2017 sebagaimana target yang semula ditetapkan. c. Permasalahan pada Pembangunan Jembatan Holtekamp: i. Pendanaan: Jembatan Holtekamp dengan panjang total ±732 m yang menghubungkan Hamidi dan Holtekamp, sepanjang 430 m dibiayai oleh APBN dan saat ini sedang dilaksanakan konstruksinya. Selebihnya dibiayai oleh APBD Provinsi Papua dan APBD Kota Jayapura termasuk jalan akses yang menuju kedua sisi jembatan. Untuk pembangunan ruas yang

Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 3

bersumber dari APBD Kota Jayapura, masih belum pembangunan karena terkendala oleh keterbatasan anggaran;

dilakukan

ii. Tuntutan ganti rugi oleh masyarakat: beberapa kali terjadi upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut ganti rugi lahan baik itu darat maupun laut, sehingga berakibat pada terbuangnya waktu pelaksanaan. d. Rumah khusus yang dibangun untuk tokoh agama, adat dan pelintas batas di Kota Jayapura telah selesai dibangun dan sudah ditempati. II. Bidang Perhubungan a. Pengembangan bandara ke arah Komba sesuai dengan Masterplan membutuhkan dukungan anggaran dalam pembebasan lahan seluas 125 Ha. Keterbatasan pengembangan ini khususnya pada prasarana sisi udara berpengaruh kepada Slot time dan Apron Occupancy. Sedangkan di sisi darat, pengembangan Terminal Bandara Sentani dibutuhkan agar dapat menampung lebih banyak penumpang, terutama dalam menyambut PON XX di Jayapura. b. Kegiatan pengembangan Pelabuhan Jayapura adalah meliputi kegiatan sebagai berikut: i. Pembangunan dermaga baru beserta fasilitas di Pelabuhan Laut Jayapura

untuk menggantikan dermaga lama yang kondisi existing kelayakannya di bawah 20%; ii. Modernisasi terminal penumpang Pelabuhan Laut Jayapura. III. Bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika a. Beberapa permasalahan dan kendala di bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di Provinsi Papua antara lain: i. Terdapat blank spot area di daerah pegunungan Jayawijaya yang belum ada radar cuacanya; ii. Topografi Papua sangat sulit dan dijangkau jika hanya dengan menggunakan pesawat udara; iii. Komunikasi masih terbatas di daerah terpencil terutama di pegunungan sehingga koordinasi dan penyebaran info cuaca masih sering terkendala; Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 4

iv. SDM BMKG yang terbatas belum mampu mendukung beberapa bandara sehingga sudah selayaknya dibangun stasiun meteorologi; b. Terdapat beberapa kebutuhan dalam operasionalisasi peralatan BMKG di Provinsi Papua antara lain: i. Radar cuaca Sentani tidak berfungsi karena motor penggerak Azimuth dan Elevasi rusak dan tidak diproduksi lagi, sehingga dibutuhkan pengadaan baru pada tahun 2018; ii. Simo sebagai alat observasi cuaca otomatis telah dipasang di Bandara Oxibil tetapi tidak dapat beroperasi karena tidak adanya suply listrik; iii. Dibutuhkan pemasangan alat observasi cuaca otomatis Simo di Kabupaten Yahukimo dan Puncak Jaya; iv. BMKG hanya memiliki 15 alat deteksi gempa dan 2 stasiun geofisika sehingga diperlukan penambahan alat seismic untuk menutupi renggangnya kerapatan jarinagan alat gempa dalam mengamati aktivitas Gempa Bumi dan tsunami. IV. Bidang Pencarian dan Pertolongan KanSAR Jayapura masih membutukan tambahan sarana SAR guna mendukung operasional di wilayah kerja yang cukup luas yaitu berupa: i. Dermaga Sandar Kapal SAR; ii. Helikopter; iii. Kapal Negara (KN); iv. Ambulance; v. Rigit Inflatebale Boat; vi. Mobil Operasional; vii. BUS Operasional.


Hal 5

II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Beberapa kesimpulan/rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 antara lain: I. Bidang PUPR a. Komisi V DPR RI mendukung usulan Pemprov Papua untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan PON XX di Jayapura, yaitu: i. Normalisasi sungai yang terletak di sekitar stadion untuk pencegahan banjir;

ii. Perbaikan dan pelebaran jalan nasional menuju stadion; iii. Pembangunan sarana penyediaan air baku; iv. Pembangunan sekitar 20 tower rumah susun untuk akomodasi peserta PON. b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan pengendalian sedimentasi di inlet danau Sentani; c. Sehubungan dengan pembangunan jembatan Holtekamp Komisi V DPR RI memberikan rekomendasi berikut: i. Terkait dengan masih terkendalanya pembangunan ruas Jembatan Holtekamp yang menggunakan anggaran dari APBD Kota Jayapura, Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk berkoordinasi dengan Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura untuk mencari jalan keluarnya, termasuk mempertimbangkan alternatif untuk dibiayai oleh APBN; ii. Terhadap banyaknya tuntutan ganti rugi dari masyarakat, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura untuk berdialog dengan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. d. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, untuk tetap melakukan pengawasan dan meneruskan pembangunan rumah khusus untuk tokoh agama, adat dan pelintas batas di Provinsi Papua sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan. Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 6

II. Bidang Perhubungan a. Komisi V DPR RI mendukung usulan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub untuk melakukan pengembangan bandara sesuai dengan Masterplan. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan Slot time dan Apron Occupancy. Sedangkan untuk sisi darat, Terminal Bandara Sentani ditargetkan dapat menampung lebih banyak penumpang, terutama dalam menyambut PON XX di Jayapura. b. Komisi V DPR RI mendukung Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT. Pelindo IV untuk: i.

melaksanakan kegiatan pembangunan dermaga baru Pelabuhan Laut Jayapura dan diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2018;

ii. melakukan modernisasi terhadap terminal penumpang.

III. Bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika a. Komisi V DPR RI mendukung upaya BMKG untuk membangun Radar Cuaca di Wamena dan Kaimana untuk menutupi blank spot area di daerah pegunungan Jayawijaya. b. Komisi V DPR RI mendukung usulan kegiatan BMKG sebagai berikut: i. Menerapkan sistem cluster di Papua dan Papua barat guna mensiasati luasnya jangkauan informasi meteorologi di Papua dalam rangka mengoptimalkan pelayanan jasa meteorologi; ii. Melakukan penambahan alat seismik untuk menutupi renggangnya kerapatan jaringan alat gempa dalam mengamati aktivitas Gempa Bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Papua. IV. Bidang Pencarian dan Pertolongan Guna mendukung operasional di wilayah kerja yang cukup luas, Komisi V DPR RI mendukung Kantor SAR Jayapura untuk meningkatkan sarana dan prasarana SAR antara lain Dermaga Sandar Kapal SAR, Helikopter, Kapal Negara (KN), Ambulance, Rigit Inflatebale Boat, Mobil Operasional, dan Bus Operasional.


Hal 7

III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 2-5 Mei 2017. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang saat ini sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia. Ketua Tim,

Dr. Michael Wattimena, SE, MM

No. Anggota: A - 457


Hal 8

LAMPIRAN

L.1. Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 adalah sebagai berikut:

NO

FRAKSI/ NO ANGGOTA

JABATAN

F-PD/A-457

Pimpinan Komisi V/ Ketua Rombongan

F-PDIP/A-225

Anggota

F-PG/A-237

Anggota

F-PGERINDRA/A-352

Anggota

NAMA

1.

Dr. MICHAEL WATTIMENA, SE, MM

2.

Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA

3.

Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING

4.

H. SUBARNA, SE, M.Si

5.

H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.

F-PD/A-414

Anggota

6.

Dr. Ir. H. BAHRUM DAIDO, M.Si

F-PD/A-452

Anggota

7.

WILLEM WANDIK, S.SOS

F-PD/A-456

Anggota

8.

H. SUNGKONO

F-PAN/A-487

Anggota

9.

SAHAT SILABAN, SE

F-NASDEM/A-04

Anggota

L.2. Daftar Mitra Pendamping Sedangkan mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta sebagai Tim Pendamping dalam kegiatan Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017, adalah sebagai berikut:

NO.

NAMA

JABATAN

KEMENTERIAN PUPR 1.

Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc

Kasubdit Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus. Ditjen Bina Marga

2.

Ir. Muhammad Amir Hamzah, MM

Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen SDA

3.

Ir. Christ Robert Panusunan, M.Sc

Direktur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan


Hal 9

NO.

NAMA

JABATAN Perumahan Kementerian PUPR

4.

M. Hasbi Assiddiqi, ST. MT

Kepala Seksi SPAM Perkotaan II, Ditjen Cipta Karya

5.

Inggrid Dibyo

Kepala Satker Pengembangan SPAM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1.

Bintang Hidayat

Direktur Bandara. Ditjen Hubud

2.

Agus Priyanto

Kepala Bandara Sentani. Ditjen Hubud

3.

Ubaedillah

Kasubdit Angkutan Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga. Ditjen Hubud

4.

Capt. Jhonny Runggu Silalahi, MH

Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong. Ditjen Hubla

5.

Paulus Mailoa, SH, MH

Kepala Kantor KSOP Kelas III Jayapura. Ditjen Hubla

6.

Yulianto

Staff Direktorat Kepelabuhanan. Ditjen Hubla

7.

Bledeg Ginanjar Nugroho, S.S

Staff Bagian Perencanaan. Ditjen Hubla

8.

Dr. Setyo

Kabag Perencanaan, BPSDM Perhubungan

KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI 1.

Noviar Luthfi

2.

Suprapedi

3.

Kusmaryanto

4.

Anton

5.

Agus Haryanto

Direktur Peningkatan Sarana dan Prasarana. Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Plt. Kasubdit Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) Kasubdit Direktorat Kawasan Perbatasan, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Staf Subdit Perencanaan Teknis Satuan Pengembangan Kawasan, Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Kawasan Transmigrasi, Ditjen Penyiapan Kawasandan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans)


Hal 10

NO.

NAMA

JABATAN

BMKG 1.

M. Riyadi

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami

2.

Eko Yunianto

Staf Program dan Penyusunan Anggaran

3.

Slamet Suyitno Raharjo

Kepala Balai Besar MKG Wilayah V - Jayapura

BASARNAS

1.

Marsekal Pertama TNI Wahyu A. Djaja

Direktur Sarana Prasarana

2.

Suyatno, S.Sos, M.M.

Kepala KanSAR Jayapura

3.

Mathius Simbiak, SE

Kasubsu Operasi SAR Kantor SAR Jayapura

4.

Yugo Yuliestiyo Mulia, ST

Penyusun Rencana Kerja

PT. ASDP INDONESIA FERRY

1.

Wing Antariksa

2.

Andy M. Harun

Direktur SDM dan Umum

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Biak

L.3. DATA-DATA PENDUKUNG L.3.1. Bandara Sentani Nama Bandara

:

Bandar Udara Kelas I Utama Sentani

Kode IATA/ICAO

:

DJJ / WAJJ

Kota/Provinsi

:

Jayapura/Papua

Koordinat ARP

:

02⁰34'37.03"LS; 140⁰30'58.94"BT

Elevasi

:

189 feet

Jam Operasi

:

21.00 – 08.30 UTC (06:00 s/d 17:30 WIT)

Luas Lahan

:

284 Ha

Runway

:

3.000 x 45 m


Hal 11

Azimuth

:

12 – 30

Taxiway A

:

142 x 23 m

Taxiway B

:

200 x 23 m

Taxiway C

:

206 x 23 m

Taxiway D

:

142 x 23 m

Taxiway E

:

142 x 23 m

Taxiway F

:

142 x 23 m

Pararel Taxiway

:

1.898 x 23 m

Apron A

:

795 x 100 m

Apron B

:

220 x 81 m ;

Kapasitas Apron

:

36 Parking Stand

Luas Total Terminal

:

14.300m2

Luas Gudang Cargo

:

3.861 m2

Kapasitas Ruang Tunggu

:

2.045 Tempat Duduk

Fasilitas Sisi Udara

Luas Bangunan Adminstrasi :

3.300 m2

Luas Hangar

7160 m2

:

366 X 30 m

Rencana Prioritas Pengembangan Pelayanan Di Bandar Udara Sentani – Melalui PK-BLU (Periode Tahun 2016 s/d 2020) 1. Perluasan Gedung Terminal 2500 m2 Tahun 2018 (semula 14.300 m2 menjadi 16.800 m2/ex taman)  untuk menampung pertumbuhan penumpang, penambahan ruangan untuk disewakan 2. Perluasan Gudang Kargo 2100 m2 Tahun 2018 Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 12

(semula 3.861 m2 menjadi 5.961 m2 /ex Gedung Kantor)  untuk menampung pertumbuhan kargo 3. Perluasan Area Parkir 2560 m2 Tahun 2018 (semula 14.030 m2 menjadi 16.590 m2 /ex Rumah Dinas)  untuk menampung pertumbuhan kendaraan bermotor seiring pertumbuhan angkutan udara 4. Penambahan Garbarata 1 (satu) unit Tahun 2018 (semula 3 unit menjadi 4 unit)  untuk menampung pertumbuhan pergerakan pesawat dan penumpang Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Bandara : 1. Pengembangan ke arah Komba sesuai dengan Masterplan membutuhkan banyak biaya dalam pembebasan lahan 125 Ha dengan biaya kurang lebih 1,5 Triliun; 2. Keterbatasan pengembangan prasarana sisi udara berpengaruh kepada Slot time dan Apron Occupancy; 3. Tuntutan pemilik Hak Ulayat atas tanah Bandar Udara Sentani menjadi salah satu faktor kendala terbesar dalam pengembangan bandar udara; 4. Opsi penggunan Lapter AURI pada daerah Doyo Baru untuk memecah konsentrasi slot terbang bagi penerbangan perintis/pedalaman membutuhkan Studi Kelayakan dan MoU dengan pihak Mabes TNI AU.

L.3.2. BMKG Infrastruktur BMKG di Papua: 1. Peralatan peramalan cuaca a. Konvensional

: 22 lokasi tersebar di UPT MKG Papua dan Papua Barat

b. AWS

: 22 lokasi tersebar di Papua dan Papua Barat

c. ARG

: 18 lokasi tersebar di Papua dan Papua Barat

d. Radar Cuaca

: 5 lokasi tersebar di Sorong, Sentani, Merauke, Biak, Timika


Hal 13

e. AWOS/ CIMO f. SYNERGIE

: 10 lokasi yaitu Sentani, Nabire, Biak, Merauke, Wamena, Sorong, Manokwari, Oksibil, Raja Ampat : 2 lokasi yaitu Balai V dan Sorong

2. Deteksi gempa

: 15 lokasi

3. Deteksi Percepatan tanah

: 3 lokasi yaitu Bawil V, Sentani, Angkasa

4. Observasi Hilal

: 2 unit yaitu Bawil V, Sentani, Angkasa

5. Deteksi Petir

: 3 lokasi yaitu Bawil V, Sentani, Angkasa

6. Magnet Bumi

: 1 lokasi

7. Radar Cuaca

: 5 lokasi yaitu Sorong, Biak, Timika, Merauke dan Sentani

L.3.2. Basarnas Wilayah Kerja Kantor SAR Jayapura: Kondisi Geografis Wilayah kerja Kantor SAR Jayapura terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, rawa, sungai, laut, danau, dan daerah patahan, berbatasan di sebelah -

Utara dengan Samudera Pasifik

-

Selatan dengan Wilayah Kansar Merauke dan Timika

-

Timur dengan Papua New Guinea

-

Barat dengan Wilayah Kansar Biak

Kondisi Demografis -

Jumlah penduduk dalam wilayah kerja Kantor SAR Jayapura pada tahun 2015 sebanyak 1.687.754 jiwa (estimasi Depkes) yang tersebar di 15 wilayah pemerintahan yang berada di dalam wilayah kerja Kantor SAR Jayapura atau sekitar 54% dari 3.143.564 jiwa penduduk Propinsi Papua (estimasi Depkes)


Hal 14

Luas -

Keseluruhan : ± 294.806 Km2

-

Darat

: ± 30%

-

Laut

: ± 70%

Cakupan wilayah Kerja Kantor SAR Jayapura 1. Kota Jayapura 2. Kabupaten Jayapura 3. Kabupaten Jayawijaya 4. Kabupaten Keerom 5. Kabupaten lani Jaya 6. Kabupaten Mamberamo Raya 7. Kabupaten Mamberamo Tengah 8. Kabupaten Nduga 9. Kabupaten Pegunungan Bintang 10. Kabupaten Puncak Jaya 11. Kabupaten Puncak 12. Kabupaten Sarmi 13. Kabupaten Tolikara 14. Kabupaten Yahukimo 15. Kabupaten Yalimo SUMBER DAYA MANUSIA No

Penempatan

Jumlah Pegawai

1

Kantor SAR Jayapura 54 orang

2

Pos SAR Wamena

10 orang

3 4

Pos SAR Sarmi Pos SAR Oksibil

10 orang 2 orang

5

Rescue Boat 222

11 orang 3 orang Honor


Hal 15

SARANA DAN PRASARANA Bangunan No 1

2

Lokasi

Luas

Kantor SAR Jayapura -

Gedung Kantor

240 m2

-

Gedung Siaga SAR

720 m2

-

Gedung Gudang

370 m2

-

Tower Rappeling

15 m

Gedung Kantor

tinggi

354 m2

Pos SAR Sarmi Gedung Kantor

4

2 lantai

Pos SAR Wamena -

3

Keterangan

Pos SAR Oksibil

354 m2 -

-

Peralatan No

Nama Peralatan

Jumlah

Lokasi

1

Personnel Truck

4 unit

Jayapura

2

Rescue Truck

1 unit

Jayapura

3

Non Equipment Rescue Car

1 unit

Jayapura

4

Equipment Rescue Car

1 unit

Jayapura

5

Heavy Duty ATV

1 unit

Jayapura

6


8 unit

Jayapura

7

Motor Trail

8 unit

Jayapura

8

Rescue Boat 36 m

1 unit

Jayapura


Hal 16

Nama Peralatan

No

Jumlah

Lokasi

9

Rigit Inflatable Boat 6m

1 unit

Jayapura

10

Outboard Engine Rubber Boat

7 unit

Jayapura

11

Motor Trail

2 unit

Wamena

12

Rapting

1 unit

Wamena

13


1 unit

Wamena

14

Motor Trail

2 unit

Sarmi

15


1 unit

Sarmi

16

Equipment Rescue Car

1 unit

Sarmi

17

Rigit Inflatable Boat 9.5m

1 unit

Sarmi

18

Rapting

1 unit

Sarmi

L.3.3 Jembatan Holtekamp PENDANAAN JEMBATAN HOLTEKAMP

APBD KOTA

APBN

APBD KOTA

APBD PROVINSI

JALAN AKSES SISI HAMADI

JALAN AKSES SISI HOLTEKAMP HOLTEKAMP

HAMADI

Belum Kontrak Sedang dalam Masa dan Belum Pelaksanaan dengan APBN di Kerjakan 400 M

430 M


Belum Kontrak dan Belum di Kerjakan 900 M

7500 M

Hal 17

PERBANDINGAN JEMBATAN HOLTEKAMP DENGAN JEMBATAN LAINNYA DI INDONESIA item

holtekamp

Kukar

musi II

desain

tipe jembatan

steel arch box bridge jembatan kelas a

steel arch truss bridge jembatan kelas a

steel arch box bridge jembatan kelas a

bentang total

400 meter

470 meter

340 meter

Tonase

7000 ton

3000 ton

2500 ton

lebar

21 meter

10 meter

10 meter

durasi erection

28 bulan

14 bulan

20 bulan

L.3.4. Pengendalian Sedimentasi Danau Sentani Danau Sentani terletak antara Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dengan luas 9.63 0 Ha atau 9,63 km2. Danau Sentani merupakan danau alam dengan pulau-pulau yang berbukit-bukit di tengah-tengah danau. Danau ini memiliki ketinggian dari permukaan laut amtara 70 – 90 m dan terletak diantara pegunungan Cyclops yang merupakan cagar alam nasional. Sumber air Danau Sentani berasal dari 14 sungai besar yang bermnuara pada Sungai Jaifuri Puay yang terletak di wilayah Kabupaten Jayapura. TABEL PEMBANGUNAN BANGUNAN PENGENDALI SEDIMEN TAHUN 2013 - 2016 Nama Pekerjaan Lokasi Nilai Kontrak Tinggi Lebar Panjang Kapsitas (Rp) Dam Tampungan Tampungan Tampungan (m) (m) (m) (m3) Pembangunan Sungai 6.464.800.000 3 40 60 7.200 Bangunan Harapan Pengendali Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 18

Nama Pekerjaan

Lokasi

Nilai Kontrak (Rp)

Tinggi Dam (m)

Lebar Tampungan (m)

Panjang Tampungan (m)

Kapsitas Tampungan (m3)

Sedimen Danau Sentani Kabupaten Jayapura TA 2016

L.3.5. Pelabuhan Laut Jayapura KEDUDUKAN PELABUHAN JAYAPURA Pelabuhan Jayapura terletak pada Ibukota Provinsi Papua, berada pada teluk Humbold Bay atau Teluk Jayapura berdampingan dengan Teluk Youtefa Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Titik Koordinat 02º 32’ 30’’ LS dan 140º 42’ 30’’ BT. FASILITAS PELABUHAN 1.

2.

Aluar Pelayaran > Panjang alur

: 1,62 Mil

> Lebar alur

: 500 M

> Kedalaman minimum

: 27 M

> Kedalaman maksimum

: 234 M

Dermaga > Dermaga beton I

: 132 M’ ( 7 MLWS)

> Dermaga beton II

: 211 M’ ( 9 MLWS)

> Dermaga APO

: 32 M’ ( 5 MLWS)

3.

Gudang

: 446 M2

4.

Lapangan Penumpukan

: 20.075 M2

5.

Terminal Penumpang

: 800 M2


Hal 19

6.

Peralatan Pelabuhan > Speed boat

: 1 Unit

> Mobile crane 25 T

: 1 Unit

> Forklift

: 2 Unit

> Mobil PMK

: 1 Unit

> Container Crene

: 2 Unit

> Transtainer

: 2 Unit

> Head Truck

: 4 Unit

HIRARKI PELABUHAN SESUAI KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NOMOR KP. 414 TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

HIRARKI PELABUHAN/TERMINAL

PELABUHAN/ TERMINAL

2011

2015

2020

2030

1177

33

JAYAPURA

DEPAPRE

PP

PP

PP

PU

1178

34

JAYAPURA

JAYAPURA

PU

PU

PU

PP

KETERANGAN : PU = PELABUHAN UTAMA PP = PELABUHAN PENGUMPUL


Hal 20

MASTER PLAN PENGEMBANGAN PELABUHAN JAYAPURA JANGKA PANJANG

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS TA. 2017 Sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor Al.108/6/11/DJPL-16 tanggal 08 Desember 2016 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis Tahun Anggaran 2017 Pangkalan Jayapura, terdapat 5 (lima) trayek : 1. Kapal negara (dioperasikan oleh pelni) sebanyak 3 (tiga) kapal A. Trayek r-72 KM Sabuk Nusantara 44 B. Trayek r-74 KM Papua Empat C. Trayek r-76 KM Sabuk Nusantara 29 2. 2. Kapal swasta sebanyak 2 (dua) kapal A. Trayek r-73 KM Lestari Permai operator PT. Bayu Bahari Nusantara Lines B. Trayek r-75 KM Papua Baru operator PT. Papua Lintas Nusantara Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua, 2017

Hal 21

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA RESES MASA PERSIDANGAN IV TANGGAL 2 4 MEI 2017

Recommend Documents