LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI PAPUA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015 – 2016 TGL 1 – 4 MEI 2016
A. LATAR BELAKANG
Perkonomian Papua didominasi sektor pertambangan, produk domestic regional bruto Papua sangat tergantung pada sektor pertambangan, lebih tegas lagi oleh keberadaan PT Freeport Indonesia. Kontribusi sektor tambang mencapai kisaran 40% hingga 60% tergantung pada dinamika harga komoditas tersebut.
Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan menyebabkan investasi juga ditentukan oleh prospek jangka panjang sektor
tersebut. Oleh karena itu,
meski sektor- sektor lain khususnya Pemerintahan aktif fluktuasi investasi
melakukan investasi,
agregat tetap ditentukan oleh kinerja sektor Penggalian dan
Pertambangan terutama emas dan tembaga. Untuk ke depan berdasarkan rilis Commodity Markets Outlook (CMO) Edisi Januari 2016 memproyeksikan harga riil tembaga dan emas 2016 - 2020 akan stabil atau cenderung naik. Ini baik bagi perekonomian Papua.
Adanya kesepakatan antara Pemerintah dengan perusahaan tambang utama di Papua dalam hal keberlanjutan usaha jangka panjang diperkirakan akan semakin meningkatkan aktivitas
investasi
pada
periode
mendatang. Sebagaimana
disebutkan dalam berbagai media masa dan rilis perusahaan tersebut, pemerintah dan induk perusahaan telah menjalin komunikasi intensif terkait keberadaan jangka panjang kegiatan operasionalnya.
Pada Oktober 2014 lalu Pemerintah dan perusahaan pertambangan utama di Papua sepakat untuk meneruskan pembangunan pertambangan bawah tanah di Kabupaten Mimika yang akan menyerap investasi jangka panjang US$ ± 18 milyar.
Akan tetapi, mengingat belum adanya kontrak resmi terkait keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, berpotensi menjadi kendala realisasi investasi.
Pelaku usaha
pertambangan mengalami kendala regulasi yang bersifat rutin
terkait ekspor mineral mentah, ini terkait dengan ketentuan regulasi yang mengharuskan perusahaan memperpanjang kembali izin ekspor setiap enam bulan. Izin tersebut harus diperoleh setidaknya dari Kemeterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perdagangan.
Selain tembaga dan emas, di Papua juga memiliki tambang minyak bumi dan gas. Produksi gas dari Wilayah Papua dan Maluku pada tahun 2013 mencapai 2.323 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau menyumbang sebesar 26,2 persen dari total produksi gas nasional/ Sementara produksi minyak tercatat sebesar 16.408 barel minyak per hari (BOPD) atau 1,9 persen dari total produksi minyak nasional. Produksi gas dan minyak dari wilayah ini disumbangkan oleh BP Indonesia dari Lapangan Tangguh, Petrochina International (Bermuda), JOB Pertamina-Petrochina Salawati, Pertamina EP Field Papua, Kalrez, dan Citic Seram.
Khusus untuk Provinsi Papua saat ini ada sejumlah KKKS Eksplorasi di Papua. Diantaranya: 1. Montd’or (Salawati Limited West Salawati Block, 2. Papua BP North Arafura Limitd North Arafura Block Papua, 3. Sarmi Papua Asia Oil Ltd, Northern Papua Block Papua, 4. Niko Resources (Cederawasih Bay III) Block Papua, 5. Niko Resources (Cendrawasih Bay IV) Limited Cendrawasih Bay IV Block Papua 6. BP North Arafura Limited, North Arafura Block Papua. Namun demikian kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas menghadapi kendala perizinan karena lokasinya banyak yang berada di kawasan konservasi dan hutang lindung dan kawasan konservasi.
Meskipun Papua saat ini merupakan penghasil minyak dan gas yang cukup penting namun menghadapi masalah dalam distribusi. Disparitas harga BBM sangat tinggi dan fluktuatif. Usaha Pertambangan kerap menimbulkan dampak terhadap masyarakat, terutama dampak lingkungan. Perhatian dan Pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Situs tambang PT Freeport Indonesia yang berada berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm. sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Beberapa kejadian tanah longsor yang memakan korban jiwa terjadi di lokasi penambangan PT Freport diantaranya 9 Oktober 2003 terjadi longsoran di tambang terbuka di pegunungan Grasberg dengan korban tewas 13 orang. Lubang tambang di Grasberg dengan diameter lubang 2,4 kilometer pada daerah seluas 499 ha dengan kedalaman mencapai 800 m2 telah merusak bentang alam kawasan tersebut alam seluas 166 km2 di daerah aliran sungai Ajkwa. Selain itu produksi tailing yang mencapai 220 ribu ton per hari dalam waktu 10 tahun terakhir menghasilkan kerusakan wilayah produktif berupa hutan, sungai, dan lahan basah ( wetland) seluas 120 ribu hektar. Keberadaan kegiatan pertambangan skala besar d Papua telah menciptakan ketergantungan ekonomi yang khronis terhadap dana bagi hasil. APBD Papua sangat tergantung pada dana transfer dan dana peribangan termasuk di dalamnya dana bagi hasil migas dan dana bagihasil sumberdaya alam. Sementara pendapatan asli daerah relative kecil. Di tengah merosotnya harga minyak dan gas serta produk pertambangan lainnya telah berpengaruh signifikan terhadap APBD pemerintah provinsi Papua. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2016 menurun 1,92% dibandingkan dengan dibanding tahun 2015. Ketenagalistrikan berperan penting dalam perekonomian daerah, pasokan li strik yang memadai akan meningkatkan kinerja perekonomian daerah. Saat ini Papua mengalami deficit listrik. Untuk menutup deficit PLN mebangun dua pembangkit
listrik yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Holtekam yang terletak di Kota Jayapura dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Genyem di Kabupaten Jayapura, dengan kapasitas masing-masing 2x20 Mw. Sampai saat ini pembangkit tersebut belum dapat beroperasi, salah satunya dikarenakan masih terkendala masalah hak ulayat tanah A. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud kunjungan Kerja Masa Reses Komisis VII DPR adalah untuk mendapatkan i nformasi dan menyerap apirasi melalui forum pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua dan jajarannya, Bupati Mimika, Bupati Puncak Jaya, Bupati Intan Jaya, Bupati Paniai, Kementerian ESDM RI, PT Freeprt Indonsia, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, BPH Migas, SKK Migas, dan KKKS PT Conoco Philips, BP North Arafura
B. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK Kegiatan kunjungan kerja masa reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 (Jadwal terlampir)
C. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan adalah terkumpulnya masukan, informasi yang terkait dengan: 1. Dana bagi hasil migas dan dana bagi hasil sumberdaya alam Provinsi Papua 2. Tata kelola lingkungan pertambangan terutama wilayah pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. 3. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas yang berada di wilayah Povinsi Papua. 4. Ketersedian dan distribusi BBM di Papua 5. Ketenagalistrikan di Provinsi Papua Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya umpan balik untuk memperbaiki kualitas fungsi pengawasan DPR RI khususnya yang terkait dengan pembangunan di Provinsi Papua.
D. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan
kerja masa reses Komisi VII DPR RI
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan diskusi dengan pihak terkait dan para pemangku kepenti ngan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomedasinya.
E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana terdapat dalam daftar berikut ini:
Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR – RI Ke Provinsi Papua Masa Persidangan IV Tahu Sidang 2015 – 2016, tgl 1 – 4 Mei 2016
No
Nama
No
Fraksi
Jabatan
P. Golkar
Ketua Tim
P. Gerindra
Wk Ketua
Angg 1
Dr.Ir. Fadel Muhammad
A317
2
3
H. Gus Irawan Pasaribu
A-
SE,Ak,MM,CA
327
Tony Wardoyo
A-
Tim P.PDIP
Anggota
P.PDIP
Anggota
P.Golkar
Anggota
P.Golkar
Anggota
321 4
Awang Ferdian Hidayat
A222
5
Eni Maulani Saragih
A291
6
Indro Hananto
A-
342 7
Khaterine A. Oendoen
A-
P.Gerindra
Anggota
P.Gerindra
Anggota
P.Demokrat
Anggota
PAN
Anggota
PAN
Anggota
388 8
Supriyanto
A370
9
H. Mat Nasir, S.Sos
A405
10
H. Jamaludin Jafar, SH, MH
A505
11
Andriyanto Johan Syah, ST, MM
A485
12
Peggi Patricia Pattipi
A-83
PKB
Anggota
13
Dr. kurtubi, SE, M.Sp. M.Sc
A-6
P.Nasdem
Anggota
14
H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE
A-6
P.Hanura
Anggota
14
Dra. Nanik Herry Murty
Sekretaris Tim
15
Kus Indarwati, S.Sos
Sekretaris Tim
16
Daday, SE
Sekretaris Tim
17
Drs. Arif Santoso, MSi
Tenaga Ahli
18
Doddy Sylviadi
Tenaga Ahli
18
M. Marlina Tampubolon
TV Parlemen
. II. HASIL KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KE PAPUA A. Dana bagi hasil migas dan dana bagi hasil sumberdaya alam Provinsi Papua Dana bagi hasil yang dibagikan kepada Daerah didasari oleh peritimbangan bahwa dana itu berasal dari sumberdaya alam yang sifatnya non-renewable dan replenishable. Selain itu juga karena factor eksternal berupa akan menimbulkan biaya social yang tinggi, biaya infratruktur dan
menimbulkan
kerusakan
bentang
alam
yang
perlu direklamasi
dan
direhabilitasi.
Penerimaan dana bagi hasil sebaga sumber pendapatan daerah memiliki kerentanan karena sifat penerimaanya yang tidak stabil dan berpotensi menimbulkan ketimpangan fiscal antar daerah.
Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan 20115
Dana bagi untuk Papua jika dilihat dari pendapatan per kapita cukup signisifkan. Pendapatan Asli Daerah
(PAD) perk kapita pada tahun 2015 Rp
211.949, Dana Bagi Hasil Rp 697.083 sementara pendapatan per kapita penduduk Papua Rp 5.249.655. Komponen dana bagi hasl hanya sebesar 13,27% dari pendapatan per kapita penduduk Provinsi Papua. Ini berbeda dengan Papua Barat komponen dana bagi hasil dalam membentuk pendapatan per kapita mencapai 27,75%. Ini disebabkan banyak sumber daya alam terutama minyak dan gas yang terlah beroperasi di wilayah kerja Papua Barat. Penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam ini mengacu pada ketentuan Pasal 23 UU No 33 tahun 2004 Juncto PP No 55 Th 2005 dan UU No 21 Th 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang diubah ke dalam UU No 35 tahun 2008. Besaran dana bagi hasil untuk mineral dan batubara yang menjadi bagian Provinsi adalah masing-masing 16% untuk royalty dan iuran tetap. Untuk minyak bumi dan gas bumi masing-masing 70%.
Kabupaten Mimika memiliki APBD yang cukup tinggi yaitu Rp 2,7 triliun dengan jumlah penduduk 196.401 jiwa. Komponen pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp353 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,971 triliun yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp1,043 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp621 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp306 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp344 miliar.
Pada tahun 2014 mendapatkan dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp 42,62 milyar. Melalui Kepmen ESDM No 4620/K/80/ telah ditetapkan besarnya iuran tetap sebesar Rp 36,81 milyar, dan iuran produksi Rp 6,037 triliun sebagai dasar penentuan bagi hasil SDA 2016.
Aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika kepada Komisi VII adalah keinginan mengelola Bandar Udara Mimika yang selama ini masih dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Ingin dilibatkan dalam distribusi BBM. Dan memungut pajak air permukaan yang digunakan oleh PT Freeport Indonesia.
B. Tata kelola lingkungan pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia
Pertambangan tembaga yang ditambang oleh PT Freeport Indonesia berada di wilayah sangat terpencil dengan kondisi medan yang amat sulit. Namun deposit tembaga yang terkandung didalamnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini menarik berbagai kalangan untuk mengetahui tentang kegiatan PT Freeport Indonesia. Penambangan dan pengeolahan batuan menjadi konsentrat tembaga dilakukan di kabupaten Mimika, Papua. Kegiatan Penambangan: meliputi kegiatan drilling & blasting, hauling & loading, dan crushing, melalui
serangkaian
menghasilkan Bijih Tembaga. Bijih tembaga ini diolah proses
yatu
menghasilkan Konsentrat Tembaga.
grinding,
floatation,
dan
dewatering,
Konsentrat Tembaga merupakan produk
akhir PTFI dengan nilai tambah mencapai 95% . Konsentrat tembaga berkadar 95% ini dimurnikan melalui kegaitan smelting dan refining, menghasikan Katoda Tembaga. Pemurnian dilakukan di PT Smelting yang didirikan bersama dengan Mitsubishi dan beroperasikan sejak tahun 1997. PT Smelting merupakan smelter tembaga pertama di Indonesia. Memurnikan 30-40% dari produksi Konsentrat Tembaga PTFI. Guna mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah, PTFI sedang melakukan pembangunan tambahan Smelter yang lokasinya berdekatan dengan PT Smelting Termasuk untuk memurnikan residu Anoda Slime untuk menghasilkan logam berharga.
Kondisi Geografis lokasi tambang PT Freeport yang ekstrem
Produk utama PT Freeport Indonesia adalah katoda tembaga yang mengandung 99,99% Cu dengan berat 50 dan 100 kg. Kapasitas pemurnian tembaga yang ada di Gresik adalah 300.000 ton per tahun. Produk bijih tembaga PT Freeport dengan kemurnian 95% sebenarnya sudah memberikan nilai tambah yang lebih baik bila dibandingkandengan bijih tambang yang lain apa lagi setelah dimurnikan dengan kadar 99,99%.
Perbandignan kadar kemurnian bijih logam
Produksi tambang Freeport adalah bijih tembaga, emas, dan perak. Setiap ton bijih konsentrat dihasilkan 0,67% tembaga atau 67 kg tembaga, 0,79 gram emas, dan 2,5 gram perak.
Produksi PT Freeport Indonesia
PT Freeport Indonesia memiliki rencana jangka panjang produksi, oleh karenanya berkomitmen untuk meminta perpanjangan kontrak yang akan selesai pada tahun 2021.
Rencana produksi jangka panjang ini didukung dengan komitmen investasi yang cukup signifikan. Investasi untuk tahun 2016 hingga 2040 mencapai US$ 16,8 Milyar.
Dampak investasi tersebut cukup signiikan bagi perekonomian nasional. Investasi tersebut akan menghasilkan yield sekitar US$ 48 milyar selama 25 tahun atau rata-rata US$ 1,92 milyar.
Keberadaan usaha tambang yang dikelola oleh PT Freeport memberikan manfaat langsung dan tidak langsug. Manfaat langsung adalah berupa pajak, royalty, dan deviden. Pada tahun 2015 total mencapai US$ 360 juta. Secara kumulatif dari tahun 1992 sampai dengan 2015 mencapai US$
16,1 milyar.
Sedangkan manfaat tidak langsung berupa pembayaran gaji, pembelian barang dalam negeri, pembangunan masyarakat, dan daerah serta investasi pada tahun 2015 mencapai US$ 3 miliar. Secara kumulatif mencapai US$ 32,5 milyar.
Isu sensitif tentang kegiatan usaha PT Freeport yang kerap mengemuka adalah bagian pemerintah itu lebih kecil dengan bagian yang diterima oleh PT Freeport. Untuk itu perlu dikonfirmasi dengan data yang akurat. Penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalty, dividen, dan pungutan lainnya lebih besar daripada yang diperoleh PT Freeport.
Jika dibandingkan dengan penerimaan dari kegiatan usaha yang sejenis dari berbagai negara. Kontarak Karya Indonesia dengan PT Freeport masih lebih baik dibandingkan dengan negara lain.
Keberadaan PT Freeport cukup signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Saat ini tenaga kerja PT Freeport mencapai
12.085 orang. Tenaga asli putra Papua
4.321 (35,7%). Non Papua 7.612 (63%). Tenaga asing 152 (1,3%). Jika kontraktor ikut dilibatkan maka jumlah tenaga kerjanya akan lebih besar lagi, yaitu 32.639 orang. Terdiri dari 8.162 orang Papua (25%), Non Papua 23.675 (72,5%), tenaga kerja asing 802 (2,5%). PT Freeport memiliki komitmen pengembangan sumber daya manusia Papua. Langkah yang dilakukan adalah membuat Program pelatihan Kompetensi Dasar dan Tingkat Lanjut di Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) semacam Balai Latihan Kerja. Sejak didirkan pada tahun 2003 total peserta magang hingga tahun 2015 mencapai 3.877 (91% Papuan dan 9% Non-Papuan). Total peserta magang yang terserap di PTFI & kontraktor mencapai 2.622. Program MBA bekerjasama dengan SBM-ITB telah meluluskan 113 karyawan (15 karyawan Papua). 50 karyawan
(10 karyawan Papua) sedang mengikuti
program MBA angkatan ke-4. Program pelatihan Papuan Bridge Program (PBP) untuk sarjana baru Papua. Jumlah lulusan PBP dari tahun 2012-2015 mencapai 117 orang. Saat ini PBP sedang berjalan Batch ke-13.
Untuk pengembangan masyarakat PT Freeport telah mengalokasikan dana yang cukup signifikan. Dari tahun 1992 sampai dengan
2015 dana yang
dialokasikan mencapai US$ 1,39 milyar.
Di bidang kesehatan PT Freeport telah Membangun & mengoperasikan 2 Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Tahun 2015: 163.590 kunjungan pasien Rumah Sakit. Di bidang pendidikan telah
Memberikan 9.500
beasiswa sejak 1996, mendirikan dan mengelola 4 asrama, memberikan Bantuan infrastruktur sekola dan bantuan operasional pendidikan. Untuk pengembangan ekonomi masyarakat telah diberikan bantuan dana usaha bagi 5.890 Kelompok Usaha, total Rp. 192,2 Milyar (sejak 2008).
Kontribusi PT Freeport terhadap PDB Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 0,8%, terhadap PDRB Papua 37,5%, terhatadap PDRB Kabupaten Mimika 91%. Kontribusi terhadap Penciptaan
Kesempatan
Kerja
Freeport
telah
menciptakan 238.000 kesempatan kerja, 128.000 di Papua 110.000 di luar Papua (LPM UI). Dalam memajukan daerah PT Freeport berpartisipasi yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Mimika diantaranya pembangunan
kota, bandara, jalan, jembatan, gedung pemerintahan, rumah sakit. Pembangnan Mimika Sport Complex dengan nilai proyek US$ 33 juta pada lahan 12,5 ha disiapkan untuk PON 2020 di Papua. Proyek penyediaan air minum untuk Kota Timika dengan nilai proyek US$ 10 juta, dengan kapasitas 200 liter per detik. Proyek ini dalam proses penyelesaian fase 2. Isu yang paling mengemuka tentang kegiatan pertambangan tembaga yang dilakukan oleh PT Freeport adalah masalah lingkungan. LSM Lingkungan bersikap kritis terhadap dampak kegiatan penambangan yang dilakukan ole PT Freeport Indonesia. Kekhawatiran mereka adalah pada persoalan pencemaran, gangguan ekologi muara, dan tailing. Kekritisan sikap ini direspon oleh PT Freeport dengan melakiukan sejumlah tindakan diantaranya adalah dalam pengeolahan limbah dan Program 3 R. Saat ini PT Freeport mengoperasikan 1 Landfill, 10 IPAL (Instalasi Penglolahan Air Limbah) domestik, 2 IPAL industri, dan 43 fasilitas pemisah air dan minyak (Oil Water Separator). IPAL dipantau setiap minggu oleh laboratorium terakreditasi ISO 17025. Limbah B3 dikirim ke pengelola limbah B3 yang sudah mendapatkan ijin KLH. Melakukan penapisan material, sistem Chain-of-Custody, dan inspeksi secara rutin. Program pemanfaatan limbah, diantaranya: minyak goreng bekas menjadi biodiesel; dan pemanfaatan oli bekas sebagai bahan bakar Pabrik Kapur Mahaka dan Pabrik Pengeringan Konsentrat (DWP). Tailing yang banyak dikhawatirkan oleh pemerhati lingkungan mendapat perhatian serius dari PT Freeport. PTFI bekerjasama dengan LAPI - ITB berhasil memanfaatkan kembali Tailings sebagai bahan campuran beton dengan tambahan polimer. Beton Sirsat sudah dimanfaatkan untuk konstruksi jembatan, jalan, bangunan dan batako. Pengelolaan & Reklamasi
Batuan Penutup (Overburden) dikelola dengan
cara pencampuran atau penudungan dengan batuan kapur untuk mencegah terjadinya Air Asam Tambang. Kemajuan reklamasi pada timbunan overburden dievaluasi setiap tahun oleh inspektur tambang sebagai bagian dari Rencana Reklamasi 5 Tahun. Reklamasi timbunan overburden hingga 2015 telah mencapai 338 hektar.
Pengelolaan reklamasi dan tailing, 146 spesies tanaman telah diujicobakan pada lahan bekas pengendapan tailing seluas 722 hektar. Areal tailing seluas 100 hektar di MP21 dikelola menjadi lahan perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan serta menjadi sarana pendidikan lingkungan dan konservasi. Suksesi alami juga terjadi di daerah bekas pengendapan tailing. Setelah 10 tahun, ditemukan lebih dari 400 jenis tanaman yang tumbuh secara alami.Sejak tahun 2005, telah dilakukan penanaman mangrove pada areal yang dialiri tailings seluas 135 hektar.
C. Kegitan eksplorasi dan eksplotasi minyak dan gas yang berada di wilayah Papua Saat ini ada 8 perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua. 5 perusahaan sedang melakukan eksplorasi dan 3 dalam proses terminasi.
Repsol Exploration Cenderawasih BW wilayah kerja Cenderawasih telah melaksanakan kontrak kerjasama sejak 5 Mei 2009. Luas wilaya Kerja 4.991 km². Pihak Repsol telah melaksanakan kewajiban finansial berupa signature bonus, working advance, dan equipment & services bonus. Telah melaksanakan environment baselined study (AFE 10-0029), studi G&G dengan komitmen pasti dari
tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Akuisisi & Processing Seismik 3D 1200 km2 (Komitmen Pasti Tahun ke-2). Pengeboran 1 sumur eksplorasi komitmen pasti pada tahun ketiga. Realisasi kegiatan eksplorasi sampai dengan April 2016 adalah melakukan s tudi G & G tahun kesatu sampai dengan tahun keenam, melakukan akuisisi dan prosesing seismic 3D seluas 1218 km2
dan pengeboran sumur Elang-1 (P&A, dry
hole). Repsol Exploration Cednerawasih II B.V. dengan wilayah kerja Cenderawasih Bay II telah melakukan KKS efektif sejak 18 Mei 2010. Luas Wilayah Kerja (original) : 5.072,84 km², Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 3.804,64 km² (penyisihan ke-1 telah disetujui pemerintah). Repsol Exploracion Cendrawasih Bay II B.V sebagai operator tunggal (100%) untuk wilayah kerja ii. Perusahaan ini juga telah melakukan kewajiban finansial berupa: Signature Bonus, Working Advance, dan Equipment & service bonus. Telah melaksanakan environment baseline studies
(AFE 10-0004).
Realisasi kegiatan eksplorasi sampai dengan Juli 2015 adalah melakukan Studi G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-5), Akuisisi & processing Seismik 2D sepanjang 2691 km (Tahun ke-2). Dari hasil eksplorasi diestimasikan terdapat sumber daya hidrokarbon 1 prospek dan 3 leads dengan Oil in Place 742 MMBO. Isu terkait adalah Kontraktor hendak
melakukan
pengembalian
seluruh
Wilayah
Kerja
melalui
surat
023/RECIIBV/Mgmt/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 namun belum mengirimkan kelengkapan dokumen Repsol Exploration Cendrawasih III B.V. mengikat kontrak KKS sejak 18 Mei 2010. Luas Wilayah Kerja (original) :
4,688.81 km². Luas Wilayah Kerja (saat ini) :
4,688.81 km² (Penyisihan ke-1 menunggu persetujuan Pemerintah). Realisasi Kegiatan Eksplorasi Sampai Dengan Juli 2015: Studi G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-6). Akuisisi & Processing Seismik 3D seluas 2646,45 km (Tahun ke-1). Kontraktor ingin melakukan
pengembalian
seluruh
Wilayah
Kerja
melalui
surat
024/RECIIIBV/Mgmt/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 namun belum mengirimkan kelengkapan dokumen. Repsol Exploration Cendrawasih IV B.V. mengikat kontrak KKS sejak 18 Mei 2010.
Luas Wilayah Kerja (original) :
3,904.21 km².
Luas Wilayah Kerja (saat ini) :
2,927.72 km² (Penyisihan ke-1 telah disetujui Pemerintah). Realisasi Kegiatan Eksplorasi Sampai Dengan April 2016: Studi G&G (Tahun ke-1 s.d. ke-6). Akuisisi & Processing Seismik 3D seluas 2600,40 km (Tahun ke-1). Estimasi Sumber daya
Hidrokarbon: 1 prospek dengan total sumber daya 41 MMBOE (P50).bWK Cendrawasih Bay IV ditandatangani oleh BPMIGAS dengan Niko Resources (Overseas XXIV) Ltd. (“Niko”) dan Repsol Exploration, S.A (“Repsol”), Niko bertindak sebagai Operator. Repsol berencana untuk mengajukan permohonan PJWE selama 4 (empat) Tahun. Wilayah Kerja Cenderawasih VII (PSC/EKSPLORASI) Lundin Cendrawasih VII B.V. Perusahaan ini mengikat ko ntrak KKS sejak 16 Juli 2013. Luas Wilayah Kerja (original) :
5542,2 km².
Luas Wilayah Kerja (saat ini) :
5542,2 km²
(penyisihan ke-1 jatuh tempo 15 Juli 2016). Realisasi Kegiatan Eksplorasi sampai eengan Juli 2015: Studi G&G dan Data Purchase Geology Regional Petroleum System, Geological Fieldwork/Spot Sampling for Play Carbonate Mamberamo. Estimasi Sumber daya Hidrokarbon: Jumlah Lead dan total sumber daya belum dapat ditentukan. Wilayah Kerja Cenderawasih IV merupakan pengganti WK Sareba yang tidak dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi karena tumpang tindih dengan hutan lindung. Perubahan Komitmen Kerja Akuisisi & Processing Seismik 2D 400 Km menjadi SKK
Akuisisi Migas
&
(Ref.
Processing Surat
Seismik
No.
3D
500
Km2
telah
disetujui
SRT-1643/SKKE0000/2013/S1
tanggal
27 Desember 2013). Mandiri Arafura Utara Ltd dengan wilayah kerja Arafura mengikat kontrak KKS
26 November 2010. Luas Wilayah Kerja (original) : 5 .079,00 km2
Luas
Wilayah Kerja (saat ini) : 5.079,00 km² (Kontraktor mengajukan penyisihan ke-1 dan Penundaan Tambahan Penyisihan saat ini sedang proses verifikasi). Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2016 masih belum ada.
Kontraktor
mengajukan Permohonan Usulan Penyisihan ke-1 dan Penundaan Tambahan Penyisihan sebesar total 40%. Kontraktor mengajukan Perpanjangan Jangka Waktu Eksplorasi (PJWE) namun belum dapat diproses karena Kontraktor belum memenuhi persyaratan PJWE tersebut.
Kau 2 Pte Ltd dengan wilayah kerja Tenggara Papua. Kau 2 Ltd mengikat KKS tanggal 22 Mei 2015. Luas Wilayah Kerja (original) : 8.716,37 km².
Luas
Wilayah Kerja (saat ini) : 8.716,37 km². Realiasi kegiatan eksplorasi pada tahun 2016 belum ada. ConocoPhillips (Warim) Ltd. Menngikat kontrak KKS sejak 26 Mei 1987. Perusahaan ini mendapatkan Penggantian Waktu Eksplorasi yang hilang selama 5 Tahun: 15 Mei 2013 – 25 Mei 2018. Jangka Waktu Kontrak berdasarkan Amandemen PSC sampai dengan 25 Mei 2032. Luas Wilayah Kerja (original) : 45.096,52 km².Luas Wilayah Kerja (saat ini) : 15.243,8 km² . Realisasi Kegiatan Eksplorasi sampai dengan Desember 2013 telah melakukan studi G&G,
Survei
Aeromagnetik & Gravity 12.500 km, Akuisisi dan Processing Seismik 2D sepanjang 1.241 km, Pengeboran 6 (enam) sumur Eksplorasi ( Sande-1 (1990,Dry), Cross catalina-1 (1991,Oil Show), Digul-1 (1993,Oil Show), Kau-1 (1997, Discovery), Kau-2 (1998, Oil Show), Kariem-1 (1998, Non Economic O&G)). Total Anggaran yang telah dikeluarkan sebesar US$187,313,000 (FQR Q2 2015). ConocoPhillips Warim Ltd. (“Kontraktor”) melalui surat Nomor WR-COJX-SKKM-L-00013 tanggal 10 Juli 2015 dan WR-COJX-SKKM-L00015 tanggal 7 Agustus 2015 mengajukan pengembalian seluruh Wilayah Kerja Warim secara sukarela dengan alasan:
Terdapat kendala perijinan yang menyebabkan Kontraktor kesulitan untuk melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan dalam amandemen Kontrak.
Penurunan harga minyak saat ini menyebabkan WK Warim tidak ekonomis untuk dilanjutkan berdasarkan portofolio perusahaan.
Saat ini sedang proses riview hukum untuk finalisasi untuk rekomendasi pengembalian seluruh Wilayah Kerja.
Kegiatan eksplorasi minyak dan gas saat ini di Papua belum menunjukkan tandatanda ke arah eksploitasi. Dari 8 perusahaan yang melakukan eksplorasi belum satupun yang berhasil melakukan eksploitasi. Kendala perijinan seperti yang dihadapi oleh Conoco Philips harus mendapat perhatian dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
D. Ketersedian dan distribusi BBM di Papua
Distribusi BBM di Papua ditangani oleh Wilayah Kerja PT Pertamina Wilayah Region VIII yang berpusat di Jayapura. Kapasitas timbun total BBM di Papua untuk premium 19.118 Kl (cukup untuk menutup kebutuhan 20 hari), Kerosene 8.797 Kl (31 hari), solar 39.203 Kl (27 hari), Pertamaz 531 Kl (27 hari). Di Papua ada enam depot BBM yaituTBBM Jayapura, TBBM Biak, TBBM Serui, TBBM Jober merupakan TBBM gabungan, dan TBBM Merauke dan 4 depot avtur. Supli dan distribusi BBM di Papua adalah yang paling sulit karena factor alam dan cuaca. Untuk mengatasi hal tersebut PT Pertamina melakukan penambahan tanki timbun di Region VIII. Dengan adanya penambahan ini maka ketersediaan bbm di Papua dan Papua Barat meningkat yang tadinya hanya cukup 24 hari menjadi 27 hari. Penambahan Infrastruktur BBM PT Pertamina
Salah satu depo BBM untuk penerbangan yang mendapat perhatian adalah DPPU Mozes Kilanganin Timika berdiri diatas lahan Pemda Timika sekitar 4000 M2. Depo ini melayani pesawat perintis dikarenakan belum ada kesepakatan
untuk melaksanakan pengisian di Appron AVCO. Saat ini melayani 10 airline dengan 20 penerbangan. Jumlah tanki timbun ada 6 dengan kapasitas141,6 Kl. Safe capacity 138,3 Kl. Kapasitas refueller 1 unit 16 Kl dan 2 unit masing-masing 12 Kl. Supply ke Jober Timika (50 km). Depo ini
diresmikan bersamaan
peresmian Apron Bandara pada 25 Februari dengan pengisian perdana pesawat Caravan milik Pemda Mimika yang dioperasikan oleh Asian One Air. Pesawat yang sudah dilayani pasokan avturnya adalah pesawat Asian One Air, Susi Air, Pesawat TNI AU dan TNI AD. Customer yang sudah mengajukan permohonan untuk dilayani adalah PT Avia Star dan PT Spirit Avia Sentosa. Saat ini penerbangan di Timika dilayani oleh Huffco, Garuda 3 flight, Sriwijaya 2 flight total kebutuhan avtur 20 Kl. Untuk ke depan aka ada tambahan penerbangan dari Airfast dan Lion Group. Diperkirakan konsumsi avtur mencapai 50 Kl. Penyaluran BBM di Papua dengan karakter geografis yang beragam dan sulit serta factor cuaca menyebabkan biaya angkut menjadi sangat mahal. Biaya angkut termahal adalah ke kabupaten Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya masing-masing Rp 29.000 per liter. Termurah di kabupaten Yapen Waropen Rp 2.350. . Biaya angkut untuk wilayah kab. Jaya Wijaya RP 8.500 per liter, kab. Lani Jaya Rp 11.500 per liter. Sedangkan untuk kabupaten yang medannya tidak terlalu sulit seperti Kab. Biak Numfor Rp 2.430 per liter, Boven Digul RP 3.760, kab. Asmat Rp 3.800 dan Kab. Yahukimo Rp 4.704. Namun Pertamina harus menjual Premium dengan harga Rp 6.450 per liter dan solar Rp 5.150 per liter. Moda pengangkutan BBM di Papua adalah yang paling rumit dan membutuhkan banyak tahap.
Gambar Distribusi BBM di Papua Untuk wilayah pegunungan pengangkutan dan distribusi BBM lebih rumit dan berisiko karena melalui udara.
Pengakutan BBM melalui udara Pengangkutan melalui jalur darat juga tidak terlalu mudah karena kualitas infrastrktur jalan yang kurang bagus, misalnya untuk kabupaten Boven Digul.
Pengangkutan BBM melalui jalan darat dan sungai
Masalah BBM di Papua dihadapkan pada tiga persoalan yaitu masalah fasilitas suplai, dan penyebaran lembaga penyalur. Fasilitas suplai ini sangat tergantung pada armada angkutan udara regular, untuk mengatasi kelangkaan yang dapat berdampak luas terpaksa digunakan pesawat khusus. Pertamina telah merancang pesawat tanki angkut. Pemekaran daerah juga membawa implikasi belum adanya lembaga penyalur BBM. Solusinya adalah harus segera mendirikan APMS baru di daerah pemekaran. Untuk perluasan penyaluran ke distrik-distrik terpencil dan keterbatasan stok APMS maka harus ada penambahan APMS di distrik-distrik terpencil dan penambahan stok.,
Saat ini kabupaten yang belum mempunyai lembaga penalur bbm adalah: kab. Intan Jaya, kab. Membramo Raya, kab. Membramo Tengah, kab. Nduga, kab. Puncak Jaya, kab. Yalimo, kab. Tolikara, dan kab. Peg. Arfak. Akibatnya bbm sulit didapat dan harganya mahal antara Rp 10.000 sampai dengan Rp 30.000. Untuk mengatasi ini sedang dibangun APMS mulai Mei hingga Nopember 2016. Diharap-
kan dengan beroperasinya APMS baru masalah bbm di kabupaten tersebut dapat diatasi.
Konsumen BBM terbesar di Papua adalah PLN dan tambang masing-masing 58% dan 25%. Sedangkan perkebunan, kontraktor, TNI, POLRI masing -masing 3%. Untuk oil & gas 2 %, perikanan dan kehutanan masing -masing 1%.
Selain BBM, harga gas di Papua juga mahal karena masih didatangkan dari Surabaya. Harga gas LPG tabung ukuran 12 kg di Sorong Rp 274.000 dan di Jayapura Rp 261.000. Untuk mengatasi mahalnya harga
gas maka saat ini
di
Papua akan dilaksanakan pembangunan mini filling plant untuk pengisian tabung yang akan diselesaikan pada tahun 2016. Diharapkan dengan selesainay mini filling plant ini maka harga jual LPG dapat dikontrol oleh Pertamina. Selain itu juga sedang direncanakan pembangunan depot LPG dengan dana APBN kapasitas 1 x 1000 MT direncanakan akan beroperasi pada tahun 2018..
E. Ketenagaanlistrikan di Provinsi Papua Kelistrikan di Provinsi Papua ditangani oleh PLN wilayah Papua dengan area kerja Jayapura, Timika, Biak, Merauke. Neraca kelistrikan Papua menunjukkan daya mampu masih lebih tinggi dari beban puncak. Namun demikian PLN mengupayakan kecukupan listrikl
Komposisi pembangkit listrik di Papua masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Ini tidak bisa dilepaskan oleh karakteristik wilayah yang terpencar-pencar sehingga mengakibatkan biaya distribusi listrik menjadi mahal.
Pemerataan listrik di Papua masih belum begitu baik, desa-desa yang teraliri listrik rata-rata masih kurang dari 25%.
serta membangun PLLTMG Manokwari 20MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui Roadmap Papua Terang 2020. Dengan target
melistriki 14 Ibukota
Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat Yang Belum Berlistrik PLN, Melistriki desa dengan Rasio Desa berlistrik PLN (RDP), sebesar 80,8%, Melistriki 3 (tiga) pulau terluar (yang berpenduduk), Meningkatkan Jam Operasi Lisdes. Di Papua saat ini sebenarnya ada dua pembangkit yang potensial yaitu PLTA Orya Genym dengan kapasitas 2 x 10 Mw dengan daya mampu 18 Mw namun menghadapi kendala yaitu tingginya sedimentasi lumpur yang tinggi. Sedangkan PLTU Holtekamp dengan kapasitas 2 x 10 Mw menghadapi kendala pada peralatan turbin dan water intake akibat sedimen yang tinggi. Namun demikian PLN memiliki komitmen untuk melaksanakan Program Papua Terang dengan rasio desa berlistrik pada tahun 2020 sebesar 80,8%. Untuk program 2016 – 2017 PLN melaksanakan program melistriki 14 kabupaten di Papua. Masalah yang berat bagi PLN dalam melistriki
kabupaten kawasan pegunungan
adalah tingginya biaya angkut BBM sementara pembangkit kebanyakan adalah PLTD. Biaya angkut ke Memberamo Tengah mencapai Rp 25.000 sedangkan untuk Tolikara Rp 21.786.
Kebutuhan anggaran untuk kelistrikan di provinsi Papua tahun 2016 mencapai Rp 104,356 milyar. Sebenarnya di Papua cukup potensial untuk pembangkit listrik tenaga air. Ada 24 kabupaten yang berpotensi dibangun P LTA dengan total kapasitas 33.205.
III. Kesimpulan dan Rekomendasi Pemerintah Provinsi Papua terutama Kabupaten Mimika dituntut untuk mampu memanfaatkan spill-over kegiatan ekonomi pertambangan PT Freeport untuk memajukan wilayah yang berdekatan dengan lokasi tambang
PT Freeport. Sinergi
program dan kegiatan sangat
diperlukan, selain itu juga perlu ditingkatkan kualitas komuikasi antara Pemerintah Kabupaten di sekitar wilayah kerja PT Freeport dengan PT Freeport sehingga program-program CSR Freeport memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Peran PT Freeport dalam pengembangan ekonomi regional terutama di Papua dan khususnya
kabupaten Mimika sangatlah besar.
Peningkatan nilai tambah produk pertambangan tembaga relative cukup tinggi. Untuk menciptakan lokomotif ekonomi di Papua, maka perlu perpanjangan ijin kontrak KKS PT Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021. Selain itu karena pertimbangan investasi yang telah ditanamkan oleh PT Freeport cukup besar.
Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Papua perlu diberi kemudahan
agar
menjadi
insentif
investasi
di
sektor
migas.
Menginngat dari 8 perusahaan yang melakukan eksplorasi sampai saat ini belum ada yang berhasil melakukan eksploitasi. Penyaluran BBM di Papua terutama di wilayah Pegunungan harus mendapat perhatian ekstra. Inovasi PT Pertamina membuat pesawat angkut
BBM dengan
model
tanki
layak
mendapat apresiasi.
Pemeritnah Daerah perlu bersifat proaktif dalam bekerjasama dengan Pertamina untuk penyaluran dan distribusi BBM. Kelistrikan di Papua masih menghadapi kendala terutama dalam hal kemampuan
melistriki
seluruh
wilayah.
Selain
itu
pembangkit
kebanyakan menggunakan PLTD. Untuk ke depan pembangkit listrik dipriortaskan berbasis PLTA. Mengingat Papua memiliki potensi yang besar untuk dibangun PLTA.
Jakarta, Mei 2016 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Dr.Ir. Fadel Muhammad
