Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B

P P K

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882 Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] atau [email protected]

│ LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta (BKPP DIY) Tahun 2014. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BKPP DIY. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemda D.I. Yogyakarta, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

bidang

ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan perkebunan. Cakupan fungsinya yaitu penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan; pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan; pengkoordinasian,

pemberian

fasilitasi,

pengendalian

konsumsi

dan

kewaspadaan pangan; pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian,

perikanan

dan

kehutanan,

dan

perkebunan;

pemberdayaan

sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan, serta penyuluhan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perkebunan; pengkoordinasian mitra kerja di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPP DIY senantiasa melakukan upaya terbaik, namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi BKPP DIY belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Laporan ini memuat rencana kinerja, tingkat capaian, serta realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPP DIY Tahun 2012-2017. Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY │

│i│


strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP DIY dipilih indikator kinerja utama yang dianggap mampu mencerminkan keberhasilan. Pelaksanaan tahun anggaran 2014 merupakan tahun kedua dari Renstra Tahun 2012-2017. Pelaksanaan program/kegiatan BKPP DIY tahun 2014 telah menunjukkan keberhasilan dengan pencapaian target sasaran strategis melalui beberapa indikator kinerja. Namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah. Optimisme yang tinggi senantiasa dimiliki untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan bahan evaluasi agar kinerja ke depan semakin baik, dari segi perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan.

Yogyakarta, 25 Pebruari 2015 Kepala BKPP DIY

Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si NIP. 19600729 198603 2 006


│ ii │


IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi jangka menengah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi Tahun 2012-2017 adalah “mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudaya secara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien.” Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi, yaitu (a) meningkatkan kewaspadaan pangan dan menjamin ketersediaan serta akses pangan

yang

berkelanjutan

untuk

antisipasi

kerawanan

pangan;

(b)

meningkatkan mutu konsumsi dan diversifikasi pangan berbasis karakter dan budaya lokal; (c) memantapkan kelembagaan dan penanganan keamanan pangan; (d) meningkatkan keterjangkauan pangan melalui pengaturan sistem distribusi, harga, dan akses pangan; (e) meningkatkan kemampuan dan peranserta kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan; dan (f) mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai karakter dan budaya lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BKPP DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. A. Capaian Kinerja Ringkasan prestasi kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2014, dapat digambarkan sebagai berikut: a. Sasaran 1: Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan, dengan indikatornya


│ iii │


1. Ketersediaan Energi, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 3.699 kalori/kapita/hari; 2. Ketersediaan Protein, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 107,3 gram/kapita/hari; 3. Cadangan Pangan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 290 ton. b. Sasaran 2: Penanganan Daerah Rawan Pangan, dengan indikatornya 1. Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 26 desa (menurun 34 desa, lebih tinggi dari target penurunan tahunan sebanyak 9 desa); c. Sasaran 3: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal, dengan indikatornya 1. Skore Pola Pangan Harapan (PPH), capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 85,3; d. Sasaran 4: Penanganan Keamanan Pangan melalui Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), dengan indikatornya 1. Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 100%; e. Sasaran 5: Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat, dengan indikatornya 1. Distribusi, Harga, dan Akses Pangan Meningkat, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 28 gapoktan; f.

Sasaran 6: Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat, dengan indikatornya 1. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan, capaian sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 99,15%;

g. Sasaran 7: Peningkatan Kualitas Penyuluh, dengan indikatornya 1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 61%;


│ iv │


h. Sasaran

8:

Peningkatan

Kelembagaan

dan

Kepemimpinan

Pelaku

Utama/Pelaku Usaha, dengan indikatornya 1. Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama Meningkat, capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2014 adalah 300 orang.

B. Kinerja Keuangan Untuk kinerja keuangan realisasi keuangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY di tahun 2014 sebesar Rp. 7.915.457.715,- atau mencapai 93,80% dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.438.225.800,- dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2013 sebesar 90,82%.

C. Permasalahan Permasalahan dalam pelaksanaan program Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY di tahun 2014 adalah pada kegiatan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan karena Pedoman Umum (Pedum) kegiatan Pekan Petani dan Nelayan Nasional (PENAS) tahun 2014 baru terbit pada bulan Mei 2014 sehingga dalam perencanaan masih menggunakan Pedum tahun 2013. Akibatnya ada beberapa jenis belanja dalam anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai/tidak memenuhi persyaratan Pedum PENAS tahun 2014. Solusi agar permaslahan tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang akan dilakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak penyelenggara PENAS

(Kementerian Pertanian) agar informasi terkait pelaksanaan PENAS

untuk tahun selanjutnya sudah dapat diperoleh sehingga perencaan kegiatan di daerah sudah menyesuaikan dengan draft Pedum yang akan disusun oleh penyelenggara.


│v│


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

i iii vi viii Ix

BAB I

PENDAHULUAN I.1 Struktur Organisasi I.2 Tugas dan Fungsi I.3 Keadaan Pegawai I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana I.5 Keuangan I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1 1 3 4 6 9 9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi II.1.2 Tujuan dan Sasaran II.1.3 Strategi II.1.3.1 Misi 1 II.1.3.2 Misi 2 II.1.3.3 Misi 3 II.1.3.4 Misi 4 II.1.3.5 Misi 5 II.1.3.6 Misi 6 II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) II.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2014 II.3 Rencana Anggaran II.3.1 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis II.4 Instrumen Pendukung

11 11 11 14 16 16 17 18 19 20 21 21 22 24 24

AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.2.1 Sasaran Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan 3.2.2 Sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan 3.2.3 Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

26 26 28 28 35 38

BAB III


│ vi │

24 25


3.3 BAB IV

Pangan Berbasis Pangan Lokal 3.2.4 Sasaran Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan 3.2.5 Sasaran Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan ada Gapoktan/Masyarakat 3.2.6 Sasaran Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat 3.2.7 Sasaran Peningkatan Kualitas Penyuluh 3.2.8 Sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha Realisasi Anggaran

PENUTUP

43

48 50 53 57 59 63

LAMPIRAN 1. STRUKTUR ORGANISASI BKPP DIY 2. PENETAPAN KINERJA (REVIU) TAHUN 2014 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 4. TABEL INDIKATOR KINERJA SESUAI RENSTRA BKPP DIY TAHUN 2012-2017 5. LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2014 6. PETA RAWAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT DESA DI DIY TAHUN 2014 7. PENGHARGAAN YANG DITERIMA 8. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)


│ vii │


DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Tabel I.2 Tabel I.3 Tabel II.1 Tabel II.2 Tabel II.3 Tabel II.4 Tabel II.5 Tabel III.1 Tabel III.2 Tabel III.3 Tabel III.4 Tabel III.5 Tabel III.6 Tabel III.7 Tabel III.8 Tabel III.9 Tabel III.10 Tabel III.11 Tabel III.12 Tabel III.13 Tabel III.14

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kondisi Sarana dan Prasarana Target Pencapaian Kinerja Tahun 2013-2017 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) BKPP DIY Tahun 2014 Penetapan Kinerja BKPP DIY Tahun 2014 Target Belanja Tahun 2014 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2014 Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan Keragaan Desa Rawan Pangan di DIY dan Aspek Penyebabnya Target dan Realisasi Kinerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan Target dan Realisasi Kinerja Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan ada Gapoktan/Masyarakat Target dan Realisasi Kinerja Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Penyuluh Keragaan Penyuluh Pertanian DIY Tahun 2014 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha Keragaan Kelembagaan Petani di DIY Tahun 2014 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014


│ viii │

4 5 7 15 21 23 24 25 26 27 29 35 36 39 43 48 50 54 55 58 58 61


DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Gambar I.2 Gambar III.1 Gambar III.2

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Grafik Capaian Skor PPH Tahun 2011-2014 Grafik Target dan Capaian SPM Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011-2015


│ ix │

4 6 40 44

Bab i

PENDAHULUAN


BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta (BKPP DIY) Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan

disusunnya

Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Tahun 2014 diharapkan dapat: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. 2. Mendorong Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1 Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor DIY 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata


│1│


Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. Unsur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari: a. Pimpinan

: Kepala Badan

b. Pembantu Pimpinan

: Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian

c. Pelaksana

: - Bidang-bidang, terdiri dari Sub BidangSub Bidang - UPTLTD - Kelompok Jabatan Fungsional

2. Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY a. Sekretariat, terdiri dari: 1). Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi 2). Subbagian Keuangan 3). Subbagian Umum b. Bidang Ketersediaan Pangan, terdiri dari: 1). Subbidang Kebutuhan Pangan 2). Subbidang Pengembangan Cadangan Pangan c. Bidang Distribusi Pangan, terdiri dari: 1). Subbidang Harga Pangan 2). Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan d. Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan, terdiri dari: 1). Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan 2). Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan e. Bidang Penyuluhan, terdiri dari: 1). Subbidang Program Penyuluhan 2). Subbidang Pengembangan Kapasitas f.

UPTLTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional


│2│


I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan; b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

c. pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian ketersediaan pangan;

d. pengelolaan, pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pengendalian distribusi pangan;

e. pengkoordinasian, pemberian fasilitasi, pengendalian konsumsi dan kewaspadaan pangan;

f. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perkebunan;

g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang ketahanan pangan, serta penyuluhan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan perkebunan;

h. pengkoordinasian mitra kerja di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan sumberdaya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

i. pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;

j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


│3│


I.3 Keadaan Pegawai Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh) personil yang terdiri dari 85 (delapan puluh lima) PNS dan 2 (dua) CPNS. Uraian komposisinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 1. Berdasarkan Jabatan dan Golongan Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan No

Uraian

E

Golongan IV C B

D

A

Jml

D

C

Golongan III B A

Jml

Jml Semua

1 Struktural

-

-

-

5

3

8

9

-

-

-

9

17

2 Fungsional

-

-

-

2

2

4

-

2

1

11

14

18

3 Staf/F. Umum

-

-

-

24

2

42

43

4 CPNS

-

-

-

-

2

2

2

-

-

-

15

67

80

Jumlah

No

Uraian

E

7

Golongan II C B

D

1 -

1 -

6

A

10 -

6 -

13

19

Jml

D

8

C

25

Golongan I B A

Jml Jml Semua

1 Struktural

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Fungsional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Staf/ F. Umum

-

1

2

3

1

7

-

-

-

-

-

7

-

1

2

3

1

7

-

-

-

-

-

7

Jumlah

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2 : 12

S1 : 44

D3 : 2

SLTA : 28

SLTP : 1

Gambar I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY │

│4│


3. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Golongan

1

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Jumlah III/d III/c III/b III/a Jumlah II/d II/c II/b II/a Jumlah I/d I/c I/b I/a Jumlah Jml. Total

2

3

4

No

Golongan

1

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a Jumlah III/d III/c III/b III/a Jumlah II/d II/c II/b II/a Jumlah I/d I/c I/b I/a Jumlah Jml. Total

2

3

4

S3 -

S3 -

S2 3 4 7 7

S2 2 2 1 2 3 5

S1 1 1 11 1 3 5 20 21

S1 1 2 3 7 2 4 7 20 23

D4 -

D4 -

Laki-laki D3 D2 D1 2 2 2 -

SLTA SLTP 1 7 3 11 1 1 1 2 1 5 1 16 1

SD -

Perempuan D3 D2 -

SLTA SLTP 11 11 1 1 12 -

SD -


D1 -

Jml 4 4 8 11 4 10 8 33 1 2 2 1 6 47

Jml 3 2 5 8 4 15 7 34 1 1 40

│5│


4. Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Pekerjaan

87 50

25

17

20

37

5

Fungsional Umum

17 0

Kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja

Pegawai saat ini

Struktural

Fungsional Tertentu

Kekurangan pegawai

Gambar I.2 Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Tahun 2014 ini BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh) pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai. Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37 pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh Pertanian/Perikanan yang masih kekurangan 2 pegawai dari 9 formasi yang ada dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang masih kekurangan 3 pegawai dari 16 formasi yang tersedia.

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Dari tahun ketahun keadaan sarana prasarana Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan karena adanya penghapusan sarana dan prasaran yang sudah


│6│


tidak berfungsi maupun penambahan–penambahan hingga

terwujud

peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kelancaran operasionalnya. Adapun kondisi sarana prasarana tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut: Tabel I.3 Kondisi Sarana dan Prasarana No. A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

Jenis Barang Peralatan Kantor Camera digital Faximile Handycam Komputer desktop Komputer desktop touchscreen Komputer note book Komputer note book (pengurus barang/APBDP) Kelengkapan computer LCD dan perlengkapan Monitor LCD 23” Mesin ketik manual Printer UPS Spliter VGA Teralis Perlengkapan Kantor Almari arsip Almari barang Almari buffet Air conditioner Brankas Filling kabinet Gordyn/vitrage Gerobak sampah Jam dinding Kipas angin Kursi kerja : - Esselon II - Esselon III/ fungsional - Esselon IV/ fungsional Kursi komputer/ kerja staf Kursi rapat Meja kerja : - Esselon II - Esselon III - Esselon IV

Jumlah Aset 2014

Kondisi Aset 2014 Layak

Tidak Layak

4 2 1 39 1 14 1

4 1 1 30 1 13 1

5 3 2 6 23 20 1 254

5 3 2 6 19 20 1 254

13 8 6 32 5 43 284 1 1 10

13 3 6 32 5 28 284 1 1 8

1 9 13 165 145

1 9 13 85 121

80 24

2 5 27

2 5 16

11


Keterangan

1 9 1

4

5

15

2

│7│


No. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Jenis Barang Meja kerja staf Meja rapat Meja-kursi tamu/sofa Meja kerja lobi Meja computer Mic dynamic + kabel mic Papan nama organisasi Papan nama gerai Rak besi gerai Rak kayu Rak besi Sound system rapat/ mic conference set Mixer portabel 6 chanel Limeter compressor DBX Mixer power 16 chanel Speaker pasif two way 12” Speaker aktif two way12” Kabel speaker + spikon Stand speaker Stand mic panjang Stand mic meja/ duduk Mic ruang rapat Tangga Tabung pemadam kebakaran Wireless portabel dan perlengkapan White board Kendaraan dinas operasional: - Roda 4 ( empat ) - Roda 2 ( dua ) Bagan struktur organisasi Papan data elektronik Coolbox/box pendingin Televisi 20” Televisi lcd 42” Televisi led 32” (gerai) Dvd home teather Dvd blue ray Lemari pendingin Dispencer Timbangan digital Gazebo gerai Sign out box gerai Sign in box gerai Sand blasting gerai Buku pengetahuan tentang penyuluhan

Jumlah Aset 2014 89 81 7 1 3 2 1 1 2 1 1 25


Tidak Layak

46 56 7 1 3 2 1 1 2 1 1 25

43 25

1 1 1 4 2 2 4 3 2 8 1 12 2

1 1 1 4 2 2 4 3 2 8 1 12 2

9

9

4 14 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 25 142

4 12 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 25 142


2

Keterangan

Kurang 3 Kurang 6

│8│


No. C. 1 2 3 4 5 6 7 8

Jumlah Aset 2014

Jenis Barang Prasarana Bangunan gedung kantor Ruang rapat Jaringan telephon PABX Jaringan listrik/tambah daya Tempat parkir sepeda motor Gedung semi permanen gerai Jaringan internet

3 2 4 1 4 1 1 2


Tidak Layak

Keterangan

3 2 4 1 4 1 1 2

Sarana dan prasarana di BKPP DIY terus ditingkatkan melalui pengadaan, renovasi, maupun pembangunan yang disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan. Sarana yang sangat perlu ditambah adalah kendaraan operasional roda empat maupun roda dua untuk mobilisasi pegawai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja BKPP DIY.

I.5 Keuangan Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Nomor 23/DPA/2014 Tanggal 27 Desember 2014 jumlah dana APBD DIY Tahun Anggaran 2014 untuk mendukung

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

sebesar

Rp. 12.906.976.453,-. Kemudian melalui penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 15/DPPA/2014 Tanggal 15 Oktober 2014, BKPP DIY memperoleh tambahan alokasi anggaran untuk APBD Perubahan

sebesar

Rp.

352.666.010,-

sehingga

anggaran

menjadi

Rp. 13.259.642.463,-.

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan ini menyajikan pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY selama tahun 2014. Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPP DIY Tahun 2012-2017.


│9│


Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKPP DIY Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BKPP DIY dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program kegiatan dan Perjanjian Kinerja. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dalam

bab

ini

diuraikan

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV : Penutup


│ 10 │

Bab ii

Perencanaan dan perjanjian kinerja


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi Sesuai dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Nomor 188/2038/I tanggal 5 Juni

2013, visi Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: “Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudaya secara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien.” Adapun penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut: 1.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

3.

Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.


│ 11 │


4.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai

dengan

perseorangan,

yang

tercermin

dari

tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 5.

Ketahanan Pangan yang Kuat adalah kondisi dari suatu keterkaitan yang padu disepanjang sistem ketahanan pangan, mulai dari sub sistem ketersediaan dan kewaspadaan pangan, sub sistem distribusi dan akses pangan hingga sub sistem konsumsi dan keamanan pangan.

6.

Ketahanan Pangan yang berkarakter adalah ketahanan pangan yang mempunyai kualitas tertentu yang positif, sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat.

7.

Ketahanan Pangan yang berbudaya adalah ketahanan pangan dengan budaya lokal yang mampu menyerap unsur-unsur budaya asing

untuk

memperkokoh

budaya

lokal

dan

dapat

mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan dan keunggulan lokal. 8.

Berkelanjutan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang terus menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu.

9.

Penyuluhan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya penyuluhan lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10.

Sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

11.

Efektif adalah suatu kegiatan yang dapat membawa hasil atau berhasil guna.


│ 12 │


12.

Efisien

adalah

ketepatan

dan

kesesuaian

kegiatan

untuk

menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Untuk dapat mencapai visi tersebut diatas, misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Misi 1.

Meningkatkan

kewaspadaan

pangan

dan

menjamin

ketersediaan serta akses pangan yang berkelanjutan untuk antisipasi kerawanan pangan: a. Pemantapan akan ketersediaan dan cadangan pangan. b. Penanganan daerah rawan pangan. Misi 2. Meningkatkan mutu konsumsi dan diversifikasi pangan berbasis karakter dan budaya lokal: a. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal Misi 3.

Memantapkan

kelembagaan

dan

penanganan

keamanan

pangan: a. Penanganan keamanan pangan melalui SKPT yang meliputi: Jejaring Intelejen Pangan (JIP), Jejaring Pengawasan Pangan (JPP), dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP). b. Peningkatan kualitas SDM Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Misi 4.

Meningkatkan keterjangkauan pangan melalui pengaturan sistem distribusi, harga, dan akses pangan: a. Penguatan distribusi, harga, dan akses pangan pada gapoktan/masyarakat. b. Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan pada masyarakat

Misi 5.

Meningkatkan kemampuan dan peranserta kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan;

Misi 6.

Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sesuai karakter dan budaya lokal dan


│ 13 │


kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan: a. Peningkatan kualitas penyuluh. b. Peningkatan

kelembagaan

dan

kepemimpinan

pelaku

utama/pelaku usaha.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan ditingkat wilayah, rumah tangga, sampai dengan perseorangan/individu serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien. Memperhatikan visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan swasembada

kemandirian pangan,

pangan

melalui

penganekaragaman

pencapaian

pangan,

serta

kemampuan pengelolalaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan melalui distribusi pangan, stabilitas harga pangan, dan akses pangan keseluruh wilayah DIY; 3. Meningkatkan pelayanan informasi pasokan, harga, dan akses pangan; 4. Mengurangi jumlah penduduk yang rawan pangan kronis dan transien; 5. Mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 Kkal/kapita/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 64 gram/kapita/hari; 6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan Skore Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275 gram, umbi-umbian 100 gram, pangan hewani 150 gram, kacang-kacangan 35 gram, sayur dan buah 250 gram);


│ 14 │


7. Meningkatkan keamanan pangan yang didukung dengan sistem kelembagaan pengawasan keamanan pangan; 8. Meningkatkan

kinerja

penyuluhan

melalui

pemantapan

koordinasi, pemantapan kelembagaan, peningkatan kapasitas ketenagaan

penyuluhan,

pemantapan

penyelenggaraan

penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Sasaran Strategis Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaransasaran strategis yang hendak dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel II.1 Target Pencapaian Kinerja Tahun 2013-2017

NO.

1.

2.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

SASARAN

Pemantapan

1.

Ketersediaan Energi

Ketersediaan dan

2.

Cadangan Pangan

3.

KONDISI SATUAN

AWAL 2012

TARGET AKHIR 2017

Kal/kap/hr

3.689

3.511

Ketersediaan Protein

Gr/kap/hr

100,63

90,83

Cadangan Pangan*

Ton beras

40/190

450

Penanganan Daerah

Penurunan Jumlah

Desa

80

35

Rawan Pangan

Desa Rawan Pangan*

Skor

78,7

89,3

%

73,5

90

(Penurunan 9 Desa per Tahun) 3.

Percepatan

Skor Pola Pangan

Penganekaragaman

Harapan (PPH )

Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal 4.

Penanganan kemanan

Persentase

pangan melalui SKPT

Pengawasan dan

yang meliputi jejaring

Pembinaan Keamanan

intelejen pangan, jejaring

Pangan*

pengawasan pangan dan jejaring promosi keamanan pangan


│ 15 │


NO.

5.

SASARAN STRATEGIS

KONDISI

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

SASARAN

Penguatan distribusi,

Distribusi,Harga dan

harga dan akses pangan

Akses Pangan

pada

Meningkat

AWAL 2012

Unit

TARGET AKHIR 2017

11

30

%

94,55

100

%

35

100

14.400

750

gapoktan

gapoktan/masyarakat 6.

7.

8.

Ketersediaan informasi

Persentase

pasokan, harga dan

ketersediaan informasi

akses pangan pada

pasokan, harga dan

masyarakat

akses pangan*

Peningkatan kualitas

Peningkatan Kapasitas

Penyuluh

Penyuluh*

Peningkatan

Kemampuan dan

kelembagaan dan

Kapasitas Pelaku Utama

kepemimpinan pelaku

Meningkat

Orang

utama/pelaku usaha Keterangan: 1)

huruf cetak tebal merupakan Indikator Kinerja Utama Gubernur Tahun 2012-2017

2)

* kondisi kinerja di awal periode (tahun 2012) berdasarkan RPJMD DIY Tahun 2013-2017

II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1  Strategi 1.

Mengkoordinasikan

dan

mensinergiskan

upaya

mencukupi ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan;


│ 16 │


2.

Meningkatkan masyarakat

pengelolaan dan

cadangan

cadangan pangan

pangan

pemerintah

daerah; 3.

Menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat.

 Kebijakan 1.

Pemantapan ketersediaan pangan dan kewaspadaan pangan hewani dan nabati;

2.

Pengembangan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah.

 Program 1.

Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan.

 Kegiatan 1. Penyusunan Neraca Bahan Makanan; 2. Analisis Ketersediaan Pangan; 3. Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan; 4. Penguatan Cadangan Pangan; 5. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan; 6. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan; 7. Penyusunan SKPG; 8. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA. II.1.3.2 Misi 2 A. Strategi 1.

Meningkatkan pemanfaatan keragaman sumberdaya hayati

melalui

pengembangan

kelompok

usaha

pangan lokal; 2.

Mendorong pengembangan produk-produk pangan berbasis pada bahan baku pangan lokal;

3.

Meningkatan dengan

kualitas

pedoman

berimbang,

konsumsi pangan

bermartabat

dan

pangan

sesuai

beragam,

bergizi,

memenuhi

kaidah

kesehatan;


│ 17 │


4.

Memperkenalkan pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman (B2SA) pada anak sejak usia dini;

5.

Meningkatan gerakan pemasyarakatan diversifikasi pangan melalui media cetak, elektronik dan media lainnya;

6.

Menjalin

kerjasama

dengan

Perguruan

Tinggi/Lembaga terkait dengan Sumberdaya Pangan Lokal. B. Kebijakan 1. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal/nusantara. C. Program 1. Penganekaragaman

Konsumsi

dan

Keamanan

Pangan. D. Kegiatan 1. Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH); 2. Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan; 3. Pengembangan Diversifikasi Produk Antara; 4. Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, Dan Aman; 5. Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal. II.1.3.3 Misi 3 A. Strategi 1. Memantapkan kelembagaan pengawasan pangan; 2. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan sesuai sistem jaminan mutu; 3. Meningkatkan

koordinasi

pengawasan

pangan

melalui SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu); 4. Meningkatkan penanganan keamanan pangan. B. Kebijakan 1. Peningkatan penanganan keamanan pangan;


│ 18 │


2. Peningkatan

pengawasan

pangan

beredar

dan

bersertifikat. C. Program 1. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. D. Kegiatan 1. Pengembangan

Kelembagaan

Sertifikasi

Pangan

Segar; 2. Pengembangan Kelembagaan OKKPD; 3. Fasilitasi Pengembangan Produk Bersertifikat; 4. Penanganan Keamanan Pangan.

II.1.3.4 Misi 4 A. Strategi 1. Menjaga distribusi dan stabilisasi harga pangan strategis melalui pengaturan distribusi dan penerapan Harga Pembelian

Pemerintah/Harga

Referensi

Daerah

(HPP/HRD); 2. Menumbuhkembangkan kelembagaan stabilisasi harga bidang pangan dan akses pangan produktif di pedesaan; 3. Mengkoordinasikan ketersediaan data distribusi, harga dan akses pangan; 4. Meningkatkan kerjasama kelembagaan stabilisasi harga bidang pangan dan akses pangan produktif di pedesaan; 5. Mendorong pengaturan

ketersediaan penyediaan

pangan pangan

strategis sesuai

melalui

kebutuhan

masyarakat di desa rawan pangan. B. Kebijakan 1. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau; 2. Pemantapan stabilitas harga pangan strategis; 3. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat; 4. Pemantauan distribusi, harga, dan akses, pangan. C. Program


│ 19 │


1. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan. D. Kegiatan 1. Pemberdayaan

dan

Pengembangan

Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); 2. Analisis Pasokan dan Akses Pangan; 3. Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan; 4. Analisis Distribusi dan Harga Pangan.

II.1.3.5 Misi 5 A. Strategi 1. Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan; 2. Menyusun program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; 3. Memantapkan

program

penyuluhan

pertanian,

perikanan, dan kehutanan. B. Kebijakan 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan; 2. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; 3. Pemantapan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. C. Program 1. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. D. Kegiatan 1. Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh; 2. Penyusunan Program Penyuluhan; 3. Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta.


│ 20 │


II.1.3.6 Misi 6 A. Strategi 1. Meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan. B. Kebijakan 1. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. C. Program 1. Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. D. Kegiatan 1. Pengembangan

dan

Penguatan

Kelembagaan

Penyuluhan.

II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY tahun 2014 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang akan dicapai. Tabel II.2 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) BKPP DIY Tahun 2014

NO. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Pemantapan Ketersediaan dan

1.

Ketersediaan Energi

3.511

Kal/kap/hr

Cadangan Pangan

2.


90,83

Gr/kap/hr

3.

Cadangan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan

3.

TARGET

Percepatan Penganekaragaman

Skor Pola Pangan Harapan

Konsumsi Pangan Berbasis Pangan

(PPH )

290 62

Ton beras Desa

(Penurunan 9 desa/tahun) 81,9

Skor

Lokal 4.

Penanganan Kemanan Pangan

Persentase Pengawasan

Melalui SKPT Yang Meliputi Jejaring

dan Pembinaan Keamanan

Intelejen Pangan, Jejaring

Pangan

78

%

Pengawasan Pangan, Dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan


│ 21 │


NO. 5.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Penguatan Distribusi, Harga, Dan

Distribusi,Harga dan Akses

Akses Pangan Pada

Pangan Meningkat

TARGET 28

Unit gapoktan

Gapoktan/Masyarakat 6.

7.

Ketersediaan Informasi Pasokan,

Persentase ketersediaan

Harga, Dan Akses Pangan Pada

informasi pasokan, harga

Masyarakat

dan akses pangan

Peningkatan Kualitas Penyuluh


99,15

%

61

%

Penyuluh 8.

Peningkatan Kelembagaan Dan

Kemampuan dan Kapasitas

Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku

Pelaku Utama Meningkat

300

Orang

Usaha

II.2 Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur DIY dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kepala BKPP DIY dan kesepakatan antara Kepala BKPP DIY dan Gubernur DIY atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan DPA. Penetapan Kinerja BKPP DIY Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel II.3.


│ 22 │


Tabel II.3 Penetapan Kinerja BKPP DIY Tahun 2014 NO

1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan


Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal

Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelijen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan

INDIKATOR KINERJA

a.

Ketersediaan Energi

b.


c.

Cadangan Pangan



TARGET 2014

3.511 91

290

62

81,9

Kkal/Kap/hr Gr/Kap/hr

PROGRAM/KEGIATAN Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan - Penyusunan Neraca Bahan Makanan

Ton beras

- Analisis Ketersediaan Pangan - Penyusunan Ketersediaan dan kebutuhan Pangan - Penguatan Cadangan Pangan

Desa

Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan - Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Skor

78

%

6

7

8

Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat


Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha

Distribusi, Harga, dan Akses Pangan Meningkat

Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Peningkatan Kapasitas Penyuluh

Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkat

99,15

61

300

Unit gapoktan

%

%

Orang

345.000.000 513.380.000 324.130.000 89.250.000 50.000.000 50.000.000

Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan - Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)

354.578.050 50.700.000 43.204.450 50.000.000 40.000.000 170.673.600

Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar Pengembangan Kelembagaan OKKPD Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat Penanganan Keamanan Pangan

522.570.000

Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan - Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) - Analisis Pasokan dan Akses Pangan

175.000.000

Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan - Analisis Distribusi dan Harga Pangan

355.000.000

- Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan

300.000.000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan - Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh - Penyusunan Program Penyuluhan - Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta

523.863.700

Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan - Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

650.000.000

-

28

55.000.000 120.000.000 89.500.000

- Penyusunan SKPG - Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA

-

5

609.500.000

- Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

- Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan - Pengembagan Diversifikasi Produk Antara - Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang, dan Aman - Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

ANGGARAN*

280.000.000 55.000.000 65.000.000 122.570.000

125.000.000 50.000.000

55.000.000

461.363.700 32.500.000 30.000.000

650.000.000

* Anggaran dalam Penetapan Kinerja BKPP DIY tahun 2014 setelah ada APBD Perubahan.


│ 23 │


II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2014 BKPP DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 12.906.976.453,-. Melalui mekanisme Perubahan APBD 2014 menjadi Rp. 13.259.642.463,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.821.416.663,- dan Belanja Langsung Rp.

8.438.225.800,-.

Adapun

realisasi

anggaran

sebesar

Rp. 12.701.044.069,- (95,79%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 4.785.586.354,- (99,26%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.915.457.715,- (93,80%).

II.3.1 Target Belanja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Target Belanja Tidak Langsung mendapat proporsi 36,36% sedangkan Belanja Langsung 63,64% dari total anggaran yang tersedia. Uraian lebih rinci dapat dilihat pada tabel II.4. Tabel II.4 Target Belanja Tahun 2014 Target

Uraian

Persentase

Belanja Tidak Langsung

Rp.

4.821.416.663,-

36,36

Belanja Langsung

Rp.

8.438.225.800,-

63,64

Jumlah

Rp.

13.259.642.463,-

100,00

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran Belanja Langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY sebesar Rp. 3.708.891.750,-. Rincian anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis yang akan dicapai BKPP DIY pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel II.5. Dari tabel tersebut terlihat bahwa BKPP pada tahun 2014 ini melaksanakan 25 kegiatan utama untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis yang sudah ditetapkan.


│ 24 │


Tabel II.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Tahun 2014

No.

Sasaran

Anggaran

Persentase Keterangan

1


609.500.000

16,43

4 kegiatan

2 3

Penanganan Daerah Rawan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal

513.380.000 354.578.050

13,84 9,56

4 kegiatan 5 kegiatan

4

Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelijen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat Peningkatan Kualitas Penyuluh

522.570.000

14,09

4 kegiatan

180.000.000

4,85

2 kegiatan

355.000.000

9,57

2 kegiatan

523.863.700

14,12

3 kegiatan

Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha

650.000.000

17,53

1 kegiatan

5 6 7 8

Jumlah

3.708.891.750

100,00 25 kegiatan

II.4 Instrumen Pendukung Instrumen pendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah terintegrasi dalam sistem online monitoring dan evaluasi yang dikembangkan oleh Bidang Pengendalian Bappeda DIY. Aksesnya melalui website http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/ dengan memilih menu e-SAKIP. Instrumen e-SAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010. Hasil perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, dan laporan pencapaian kinerja yang di-entry di menu e-SAKIP mulai tahun 2014 ini sudah dapat digunakan untuk mendukung penerapan SAKIP di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY.


│ 25 │

Bab iii

AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.

Interval Nilai

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Realisasi Kinerja

Kode

1.

91 ≤ 100

Sangat Baik

Hijau Tua

2.

76 ≤ 90

Tinggi

Hijau Muda

3.

66 ≤ 75

Sedang

Kuning Tua

4.

51 ≤ 65

Rendah

Kuning Muda

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Merah

 Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BKPP DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran

keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BKPP DIY beserta target dan capaian realisasinya pada tahun 2014 dapat dilihat pada rincian tabel III.2.


│ 26 │


Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 NO. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

PERSENTASE

KRITERIA/KODE


1.

Ketersediaan Energi

Kal/kap/hr

3.511

3.699

105,35

SANGAT BAIK

Cadangan Pangan

2.


Gr/kap/hr

90,83

107,3

118,13

SANGAT BAIK

3.

Cadangan Pangan

Ton beras

290

290

100,00

SANGAT BAIK

Desa

62

26

158,06

SANGAT BAIK

Skor

(Penurunan 9 desa) 81,9


104,15

SANGAT BAIK

%

78

100

128,21

SANGAT BAIK

Unit

28

28

100,00

SANGAT BAIK

%

99,15

99,15

100,00

SANGAT BAIK

%

61

61

100,00

SANGAT BAIK

Orang

300

300

100,00

SANGAT BAIK



3.

TARGET


Skor Pola Pangan Harapan (PPH)


Penanganan Kemanan Pangan Melalui

Persentase Pengawasan dan

SKPT Yang Meliputi Jejaring Intelejen

Pembinaan Keamanan Pangan

Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, Dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan 5.

Penguatan Distribusi, Harga Dan Akses

Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Pangan Pada Gapoktan/Masyarakat

Meningkat

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga,

Persentase Ketersediaan Informasi

Dan Akses Pangan Pada Masyarakat

Pasokan, Harga dan Akses Pangan

7.



8.


Kemampuan dan Kapasitas Pelaku

Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku

Utama Meningkat

6.

gapoktan

Usaha


│ 27 │


Terlihat di tabel III.2, ada 10 (sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 8 (delapan) sasaran strategis. Pada tahun 2014, semua indikator (10 indikator) telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator, bahkan capaian indikator Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein, Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan realisasinya terhadap target melebihi 100%. Capaian yang tertinggi pada

indikator

Penurunan

Jumlah

Desa

Rawan

Pangan

dengan

persentase realisasi 158,06%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu terus dijaga dan ditingkatkan. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut: III.2.1. Sasaran Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Tolok ukur capaian sasaran Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: a. Ketersediaan Energi b. Ketersediaan Protein c. Cadangan Pangan Target dan realisasi kinerja untuk sasaran strategis Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan dengan 3 indikator kinerjanya dapat dilihat dalam tabel III.3. Dalam tabel tersebut tampak bahwa capaian rata-rata dari ketiga indikator sasarannnya yang merupakan nilai capaian sasaran strategisnya adalah sebesar 107,83%. Ini menunjukkan sasaran strategis Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan telah tercapai dengan sangat baik.


│ 28 │


Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan 2014 No

Indikator

Satuan

1.

Target

Capaian

Akhir

s/d 2013

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

Capaian 2013

Target

1.

Ketersediaan Energi

Kal/kap/hr

3.867

3.511

3.699

105,35

3.511

105,35

2.


Gr/kap/hr

98,23

90,83

107,30

118,13

90.83

118,13

3.

Cadangan Pangan

Ton beras

230

290

290

100,00

450

64,44

Capaian Sasaran Strategis (rata-rata capaian 3 indikator kinerja)

107,83

Sumber: BKPP DIY Penjelasan untuk capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut: a. Ketersediaan Energi Capaian kinerja pada indikator ketersediaan energi sudah melebihi target. Ketersediaan energi pada tahun 2014 sebesar 3.699 Kkal/kap/hari atau 105,35% dari target dalam Penetapan Kinerja (PK) BKPP tahun 2014. Capaian ini menurun dibanding tahun 2013 yang sebesar 3.867 Kkal/kap/hari karena adanya penurunan produksi dalam daerah dan penurunan impor, di sisi lainnya pemakaian untuk bahan makanan maupun bahan non makanan mengalami peningkatan sehingga ketersediaan kalori menurun dibanding tahun sebelumnya. Dalam Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017, target ketersediaan energi tiap tahunnya adalah sama sebesar 3.511 Kkal/kap/hari sehingga jika dibandingkan antara capaian tahun 2014 terhadap target akhir tahun 2017 sudah melebihi target, yaitu 105,35%. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kinerja lintas sektor dan didukung pula distribusi pangan yang lancar.


│ 29 │


b. Ketersediaan Protein Pada indikator ketersediaan protein, target Renstra Tahun 20122017 adalah tetap setiap tahunnya sebesar 90,83 gr/kap/hari. Tahun 2014 ini terealisasi sebesar 107,30 gr/kap/hari berarti melebihi target dengan capaian 118,13% terhadap target Renstra dan sama persentasenya yaitu 118,13% terhadap target PK 2014. Capaian

kinerja

yang

melampaui

target,

ini

menunjukkan

keberhasilan BKPP DIY dalam kegiatannya mendukung sasaran ini. Ketersediaan protein yang meningkat mengindikasikan bahwa bahan pangan sumber protein yang tersedia di masyarakat jumlahnya mencukupi. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 98,23 gr/kap/hari, capaian tahun 2014 ini juga mengalami peningkatan. Angka ketersediaan energi dan ketersediaan protein tahun 2014 ini merupakan hasil perhitungan berdasarkan angka tetap Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2013. Angka tetap NBM ini setiap tahunnya dikeluarkan pada pertengahan tahun berikutnya (n + 1) sehingga yang digunakan untuk mengukur ketersediaan energi dan protein adalah angka tetap NBM tahun sebelumnya. NBM adalah suatu tabel yang terdiri atas kolom-kolom yang memuat berbagai informasi berupa data tentang situasi dan kondisi penyediaan bahan makanan bagi penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Angka NBM digunakan sebagai salah satu alat perencana di bidang pangan dan gizi, dapat memberikan informasi berupa data tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi, hingga suatu komoditas tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu negara/daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Dengan demikian NBM dapat digunakan untuk memantapkan kebijakan pangan secara menyeluruh, dan sangat berguna bagi perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah pangan dan gizi secara umum.


│ 30 │


Berdasarkan

perhitungan

Neraca

Bahan

Makanan

(NBM),

kebutuhan pangan di DIY memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik. Kelompok pangan seperti beras, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan buah-buahan (didominasi oleh pisang, salak, nangka, dan jambu) ketersediaannya dapat dipenuhi dari produksi daerah, walaupun masih ada pasokan dari luar daerah. Sedangkan kelompok pangan seperti kedelai, sayur-sayuran, daging sapi, daging ayam, telur, dan susu ketergantungan terhadap penyediaan dari luar daerah masih cukup tinggi. Secara kuantitas ketersediaan energi dan protein sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih perlu peningkatan ketersediaan terhadap kelompok bahan makanan, yaitu bahan pangan hewani. Beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan adalah sebagai berikut: 1. Pendataan NBM perlu disempurnakan seperti cakupan data perubahan stok, yang hanya terbatas yang bersumber pada Bulog untuk komoditi beras dan PT. Madubaru untuk komoditi gula pasir; 2. Ketersediaan pangan sangat fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga

untuk

mempertahankan

dan

meningkatkan

ketersediaan pangan perlu ada program dan kegiatan yang mendukung tercapainya ketersediaan pangan suatu wilayah, seperti penekanan laju pertumbuhan penduduk, penekanan laju alih fungsi lahan, serta penekanan tingkat konsumsi yang melebihi standar; 3. Ketersediaan

pangan

di

DIY

perlu

ditingkatkan

melalui

peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan potensi wilayah; 4. Penguatan distribusi pangan, karena pergerakan komoditas sangat mobile, dan di DIY masih terdapat beberapa komoditi yang sangat tergantung pasokan dari luar. 5. Peningkatan manajemen stok, karena walaupun secara agregat tahunan

mengalami

surplus

namun karena


DIY

sangat

│ 31 │


tergantung curah hujan, sehingga terdapat periode tertentu mengalami kekurangan bahan pangan. 6. Perlunya koordinasi dan Gerakan Program/Kegiatan lintas sektor

untuk

pencapaian

target

konsumsi

dan

penganekaragaman konsumsi berdasarkan PPH. 7. Konsumsi kelompok padi-padian terutama beras dan terigu perlu ditekan lajunya melalui sosialisasi, sentuhan teknologi tepat guna, spesifik lokasi, dan gerakan penganekaragaman konsumsi dari pangan lokal. 8. Konsumsi gula perlu ditekan untuk mengurangi kebutuhan gula penduduk DIY yang masih cukup tinggi melalui sosialisasi dan pendekatan secara kesehatan agar masyarakat mengurangi makan/ minum yang serba manis. 9. Perlu gerakan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, minyak lemak, sayur dan buah. 10. Perlu kajian penyempurnaan angka konversi pangan, karena pada perbaikan konversi baru dilaksanakan untuk komoditi peternakan (DIY) tahun 2010 dan beras (Nasional) tahun 2014, sedangkan angka konversi komoditi lain menggunakan hasil kajian tahun 2003. 11. Perlu kajian persentase pemakaian dalam negeri terutama jagung dan ubi kayu karena persentase jagung dan ubi kayu yang dimanfaatkan untuk ternak berdasarkan NBM hanya 6% untuk jagung dan 2% untuk ubi kayu, padahal kenyataannya di DIY yang dimanfaatkan untuk ternak lebih dari 50 %. 12. Perlu kajian kebutuhan pangan non rumah tangga untuk bahan pangan yang lain, karena belum terdapat angka kebutuhan konsumsi pangan non rumah tangga dalam data BPS. Kajian yang telah dilaksanakan BKPP yaitu Kajian Konsumsi non Rumah Tangga untuk Komoditi Beras dan Gula Pasir tahun 2011, Kajian Konsumsi non Rumah Tangga untuk Komoditi Telur tahun 2012, Kajian Konsumsi non Rumah Tangga untuk Komoditi Daging Sapi dan Daging Ayam tahun 2013.


│ 32 │


13. Belum ada instansi yang berwenang menangani data keluar masuk pangan dari dan keluar DIY.

c. Cadangan Pangan Capaian indikator cadangan pangan pada tahun 2014 mencapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran ini tercapai dengan baik. Capaiannya meningkat dari 230 ton beras di tahun 2013 menjadi 290 ton beras di tahun 2014. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja BKPP DIY dalam mewujudkan pemantapan cadangan pangan. Capaian indikator kinerja cadangan pangan tahun 2014 baru mencapai 64,44% dari target akhir Renstra 20122017 yaitu sebesar 450 ton beras. Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2014 untuk indikator cadangan pangan adalah 73,42% telah melampaui target tahunan sebesar 52%, bahkan telah melebihi target akhir SPM tahun 2015 sebesar 60% dari total ketersediaan cadangan pangan

sebesar

200

ton.

Namun

ada

perbedaan

dalam

penghitungan indikator, dimana dalam SPM yang dihitung hanya cadangan pangan pemerintah sedangkan dalam Renstra yang dihitung adalah cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan

pangan

pemerintah

diperlukan

untuk

menjaga

ketersediaan pangan saat terjadi kondisi kerawanan pangan transien (keadaan kekurangan pangan yang disebabkan kondisi tidak terduga, seperti bencana alam, kerusuhan, konflik, dan lainlain). Disamping cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah, perlu dikembangkan pula cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat sehingga akan saling mendukung dalam pemantapan ketahanan pangan. Kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dari bulan ke bulan pada tahun 2014 relatif tetap sesuai perkembangan jumlah penduduk. Hal ini menyebabkan kondisi pangan berlebih pada saat


│ 33 │


panen raya bulan Januari s/d Juli dan kondisi bahan pangan tidak mencukupi pada masa paceklik bulan Agustus s/d Desember. Untuk itu dilakukan upaya pengaturan dalam bentuk simpanan cadangan pangan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan pada saat musim paceklik dan memberikan jaminan harga wajar di saat panen raya sehingga harga minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP)/Harga Referensi Daerah (HRD). Penyerapan produksi hasil panen di saat panen raya diupayakan dapat disimpan secara baik oleh pemerintah melalui inisiasi penumbuhan cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten, lumbung pangan masyarakat, cadangan pangan gapoktan/poktan, dan cadangan Kelompok Wanita Tani (KWT) selain yang telah dilakukan oleh Perum Bulog. Selanjutnya simpanan

cadangan

pangan dimaksud dapat disalurkan pada saat paceklik sehingga harga di tingkat konsumen tidak bergejolak tinggi. Selain itu cadangan pangan juga digunakan untuk membantu korban bencana alam dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mencapai target cadangan pangan 450 ton beras di tahun 2017, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan

dukungan

anggaran

untuk

cadangan

pangan

pemerintah dan masyarakat, melakukan pendampingan bagi lembaga cadangan pangan masyarakat, serta mendorong setiap Kabupaten/Kotamadya untuk membuat peraturan Bupati/Walikota tentang Cadangan Pangan. Capaian

sasaran

strategis

Peningkatan

Ketersediaan

dan

Cadangan Pangan tahun 2014 ini dapat dicapai menggunakan 99,09% dari pagu anggaran Rp. 609.500.000,-. Sasaran ini didukung oleh 4 kegiatan yaitu: 1. Penyusunan

Neraca

Bahan

Makanan

dengan

realisasi

anggaran 97,13% dari pagu sebesar Rp. 55.000.000,2. Analisis Ketersediaan Pangan dengan realisasi anggaran 97,41% dari pagu sebesar Rp. 120.000.000,-


│ 34 │


3. Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan dengan realisasi anggaran 99,34% dari pagu sebesar Rp. 89.500.000,4. Penguatan Cadangan Pangan dengan realisasi anggaran 99,93% dari pagu sebesar Rp. 345.000.000,-. Keempat kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efisien dengan

terpenuhinya

manfaat

bagi

masyarakat

berupa

ketersediaan energi dan protein yang mencukupi (sufficient) bahkan sudah melebihi standar ketersediaan energi 2.400 Kkal/kapita/hari dan protein 63 gr/kapita/hari yang ditetapkan dalam Widya Karya Pangan Nasional serta tersedianya cadangan pangan pokok (beras) yang mencukupi bagi masyarakat DIY.

III.2.2. Sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan Tolok ukur capaian sasaran Penanganan Daerah Rawan Pangan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan.

Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Daerah Rawan Pangan 2014 No

Indikator

Satuan

Capaian 2013

1.


Desa

60

Target

Realisasi

62

26

(Penurunan

(Penurunan

9 desa)

34 desa)

Target

Capaian

Akhir

s/d 2013

%

Renstra

terhadap

Realisasi

(2017)

2017 (%)

158,06

35

Sumber: BKPP DIY

Jumlah Desa Rawan Pangan (DRP) pada tahun 2013 adalah sebanyak 60 desa. Target penurunan jumlah DRP per tahun sebanyak 9 desa sehingga tahun 2014 diharapkan DRP di DIY menjadi 53 desa (dari target 62 dikurangi 9 desa). Tahun 2014 ini terjadi penurunan jumlah DRP yang sangat signifikan yaitu dari 62


│ 35 │

125,71


menjadi 26, atau melampaui target dengan persentase realisasi mencapai 158,06%. Sementara itu target akhir Renstra tahun 2017 diharapkan di DIY hanya tinggal 35 DRP sehingga dengan realisasi kinerja tahun 2014 sudah melebihi target yang seharusnya dicapai tahun 2017 yaitu sudah mencapai

125,71%. Keragaan Desa

Rawan Pangan di DIY dan Aspek Penyebabnya dapat dilihat di tabel III.5, sedangkan Peta Rawan Pangan dan Gizi Tingkat Desa di DIY Tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran. Tabel III.5 Keragaan Desa Rawan Pangan di DIY dan Aspek Penyebabnya Jumlah DRP No

Kabupaten

Aspek Ketersediaan Pangan

Aspek Akses Pangan

Aspek Pemanfaatan Pangan

1

Sleman

2

-

-

2

Bantul

5

-

-

3

Gunungkidul

1

5

1

4

Kulonprogo

7

5

15

10

Total DRP Per Aspek Total DRP di DIY tahun 2014

1

26

Sumber: BKPP DIY Realisasi kinerja Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan tahun 2014 sebesar 158,06% masih lebih rendah dibanding realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan yang mencapai 176,92%.

Hal ini

disebabkan cara penghitungan SPM menggunakan metode yang berbeda. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan antara lain disebabkan oleh penurunan jumlah KK miskin di tingkat Kabupaten karena sumber data statisik berbeda yang dipakai sejak tahun 2012. Angka KK miskin dari data BKKBN menunjukkan jumlah populasi penduduk prasejahtera dan Sejahtera I menurun pada tahun 2014.


│ 36 │


Sebagai contoh, jumlah KK miskin Kabupaten Gunung Kidul turun drastis dari 20% menjadi 8% pada 2013, sebagai dasar untuk menentukan DRP tahun 2014. Keberhasilan ini didukung oleh dukungan program/kegiatan lintas sektor di Desa Rawan Pangan, pendampingan dan fasilitasi dana hibah Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), serta adanya penyempurnaan indikator penentuan DRP, terutama untuk indikator ketersediaan pangan yang semula hanya fokus pada produksi pangan sekarang ditambahkan variabel Pangan Setara Beras (PSB). Artinya semua pendapatan dari berbagai sektor dinilai dalam bentuk uang dibagi harga per kilogram beras di wilayah yang bersangkutan. Jumlah beras yang dapat dibeli kemudian dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah itu. Acuan nasional konsumsi beras sebesar 300 gram/kapita/hari. Pengurangan

kemiskinan

dan

kerawanan

pangan

melalui

pemberdayaan masyarakat di Desa Rawan Pangan yang masuk wilayah kantong kemiskinan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan oleh SKPD, Instansi Vertikal, LSM, Perguruan Tinggi, dan stake holder lainnya. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah melalui Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan

dan

Kerawanan

Pangan

di

Daerah

Istimewa

Yogyakarta. Desa percontohan di Kabupaten Bantul adalah Desa Jagalan dan Tamantirto; di Kabupaten Gunungkidul adalah Desa Dadapayu dan Pundungsari; di Kabupaten Kulonprogo adalah Desa Pagerharjo dan Desa Hargorejo; dan di Kabupaten Sleman adalah Desa Wukirharjo dan Desa Margoagung. Permasalahan di lapangan yang bersifat multi issue, multi sektor, dan multi dimensional diupayakan untuk diselesaikan bersama. Kegiatan percontohan di 8 desa diharapkan dapat direplikasi ke DRP yang lainnya sehingga ketahanan pangan masyarakat semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin menurun.


│ 37 │


Agar jumlah DRP terus menurun di masa mendatang, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor di Desa Rawan Pangan; 2. Pendampingan pemberdayaan masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Rawan Pangan; 3. Pelaksanaan

program

dan

kegiatan

PDRP

secara

berkesinambungan dan berkelanjutan. Capaian sasaran berupa penurunan Desa Rawan Pangan menjadi 26 desa dari target 62 desa diperoleh dengan melaksanakan 1 program yang terdiri dari 4 kegiatan menggunakan 98,12% dari total anggaran sebesar Rp. 513.380.000,-.

Keempat kegiatan

tersebut adalah: 1. Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan dengan realisasi anggaran 98,37% dari pagu sebesar Rp. 324.130.000,2. Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan realisasi anggaran 96,94% dari pagu sebesar Rp. 89.250.000,3. Penyusunan

Peta

Ketahanan

dan

Kerawanan

Pangan

Berbasis FSVA dengan realisasi anggaran 97,04% dari pagu sebesar Rp. 50.000.000,4. Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan realisasi anggaran 99,73% dari pagu sebesar Rp. 50.000.000,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah efisien untuk mencapai dampak pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan yang signifikan di masyarakat. III.2.3. Sasaran

Percepatan

Penganekaragaman

Konsumsi

Pangan

Berbasis Pangan Lokal Tolok ukur capaian sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan. Indikator ini merupakan


│ 38 │


Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur sekaligus IKU BKPP DIY. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan. Melalui pendekatan Pola Pangan Harapan dapat dinilai mutu pangan

penduduk berdasarkan

skor

pangan (dietary

score).

Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam, semakin baik komposisi dan mutu gizinya, sehingga pola konsumsi pangan penduduk semakin mendekati pola konsumsi pangan yang ideal yakni pola konsumsi pangan yang beragam,

bergizi,

seimbang,

dan

aman

(B2SA).

Beberapa

kegunaan analisis ini adalah: a.

Menilai jumlah dan komposisi konsumsi atau ketersediaan pangan;

b.

Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau ketersediaan pangan;

c.

Sebagai baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah;

d.

Sebagai

baseline

data

untuk

menghitung

proyeksi

penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah; e.

Perencanaan

konsumsi,

kebutuhan

dan

penyediaan

pangan wilayah. Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal 2014 No

Indikator

Satuan

Capaian 2013

1.


Skor

83,1

Target

81,9

Target

Capaian

Akhir

s/d 2014

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

85,3

104,15

89,3

Sumber: BKPP DIY


│ 39 │

95,52


Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, sasaran Skor PPH nasional tahun 2014 sebesar 93,3. Skor PPH di DIY tahun 2014 sebesar 85,3 (menggunakan angka PPH tahun 2013 dikarenakan

data

SUSENAS

yang

dipakai

sebagai

dasar

penghitungan Skor PPH 2014 baru akan keluar pada triwulan III tahun 2015), memang masih lebih rendah dibanding target nasional tetapi sudah meningkat dari Skor PPH DIY tahun 2013 sebesar 83,1 dan sudah melebihi target tahun 2014 dengan persentase capaian 104,15%. Capaian Skor PPH dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 secara umum terus meningkat, seperti yang terlihat pada gambar III.1.

Skor PPH 86 83,1

84

85,3

82 80

79,1

78

78,7

76 74 2011

2012

2013

2014

Gambar III.1 Grafik Capaian Skor PPH Tahun 2011-2014 Skor PPH yang semakin meningkat menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat DIY yang semakin baik, dengan kata lain pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Namun demikian apabila dilihat konsumsi per golongan pangan yang menjadi penyusun Skor PPH ini, masih ada beberapa golongan pangan yang konsumsinya perlu terus ditingkatkan agar


│ 40 │


memenuhi standar yang ada. Konsumsi golongan pangan yang perlu ditingkatkan meliputi: golongan umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta sayur dan buah. Faktor pendorong peningkatan Skor PPH di DIY antara lain: a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang berkualitas (memenuhi kaidah B2SA); b. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang berdampak pada pola konsumsi pangan masyarakat; c. Upaya pemerintah daerah dan stake holders untuk melakukan intervensi guna mewujudkan pola konsumsi pangan masyarakat yang lebih baik. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 89,3 maka Skor PPH tahun ini baru mencapai 95,52% dari target akhir sehingga masih diperlukan beberapa upaya melalui pelaksanaan program/kegiatan

untuk

mencapai

sasaran

kinerja

tersebut.

Program utama untuk mencapai sasaran ini adalah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis sumber daya lokal dengan kegiatan berupa: a. Gerakan pola konsumsi B2SA; b. Pemberdayaan wanita melalui pemanfataan pekarangan; c. Pengembangan diversifikasi produk antara; d. Penyebaran informasi produk pangan lokal; e. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L); f.

Sosialisasi dan promosi P2KP.

Capaian Skor PPH 85,3 telah melebihi target tahun 2014 dengan persentase 104,15%, menggunakan 94,22% dari anggaran yang tersedia

sebesar

Rp.

354.578.050,-.

Kondisi

ini

mampu

meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut sangat efisien untuk mencapai dampak yang luas bagi masyarakat. Konsumsi pangan yang berkualitas akan meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan masyarakat yang sehat akan mampu berkarya secara


│ 41 │


optimal menghasilkan produktivitas yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan, dan pada akhirnya dapat berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup. Keberhasilan pencapaian sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal didukung oleh 5 kegiatan utama, dengan dukungan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Capaian anggaran kegiatan Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal sebesar Rp. 155.748.000,- (91,25%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 170.673.600,-. Kegiatan ini dapat mensosialisasikan produk pangan lokal kepada masyarakat dan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat; 2. Capaian anggaran kegiatan Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di DIY sebesar Rp. 39.068.000,- (97,67%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,-. Kegiatan ini dapat mensosialisasikan pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA kepada masyarakat sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang berkualitas semakin meningkat; 3. Capaian anggaran kegiatan Pemberdayaan Wanita melalui Pemanfaatan Pekarangan sebesar Rp. 42.394.500,- (98,13%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 43.204.450,-. Kegiatan ini dapat

meningkatkan

pemanfaatan

pekarangan

dalam

menyediakan kebutuhan pangan keluarga hasil produksi sendiri bahkan kelebihan produksi dapat dijual untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; 4. Capaian

anggaran

kegiatan

Pengembangan

Diversifikasi

Produk Antara sebesar Rp. 47.243.000,- (94,49%) dari pagu sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan ini dapat mendorong pengembangan produk pangan lokal di daerah sehingga


│ 42 │


masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk konsumsi pangannya; 5. Capaian

anggaran

kegiatan

Penyusunan

PPH

sebesar

Rp. 49.430.000,- (97,50%) dari pagu sebesar Rp. 50.700.000,-. Output kegiatan ini adalah Skor PPH yang dihasilkan dari olah data sekunder hasil SUSENAS yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Skor PPH ini akan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan terkait dengan pola konsumsi pangan masyarakat DIY di masa mendatang.

III.2.4. Sasaran Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan Tolok ukur capaian sasaran Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Kinerja Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan 2014 No

Indikator

Satuan

1.

Persentase Pengawasan

%

Target

85

78

Capaian

Akhir

s/d 2014

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

100

128,21

Capaian 2013

Target

90

dan Pembinaan Keamanan Pangan

Sumber: BKPP DIY


│ 43 │

111,11


Capaian indikator kinerja Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dapat melampui target yang ditentukan. Realisasinya mencapai 100%, lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2013 sebesar 85%, juga lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 78%. Realisasi indikator kinerja ini di tahun 2014 sudah melebihi target akhir tahun 2017 (111,11%). Target indikator kinerja dalam Renstra sama dengan target kinerja dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga penjelasan untuk capaiannya juga sama. Capaian SPM untuk indikator Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, seperti terlihat dari gambar III.2.

120

110

100

90

Target Capaian

80

70

60 2011

2012

2013

2014

2015

Gambar III.2 Grafik Target dan Capaian SPM Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2011-2015 Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain adanya kerjasama yang baik dalam jejaring Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) serta adanya mobil operasional keamanan pangan segar yang dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian masih ada hambatan dalam pelaksanaan penanganan keamanan pangan, yaitu terbatasnya laboratorium pengujian yang terakreditasi


│ 44 │


serta proses pengujian sampel yang membutuhkan waktu relatif lama. Di masa mendatang akan dijajaki kemungkinan kerjasama dengan laboratorium pengujian terakreditasi yang ada di luar DIY. Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) adalah program nasional yang terdiri dari semua lembaga kunci yang terlibat dalam keamanan pangan dari lahan pertanian sampai siap dikonsumsi (from farm to tabel). Sinergi dari semua pihak dalam SKPT ini dapat meningkatkan keamanan pangan di masyarakat. SKPT di DIY dibangun atas prinsip analisis risiko, dan terdiri dari 3 jejaring yaitu: 1. Jejaring Intelijen Pangan (JIP) berdasarkan kajian risiko dengan koordinator dari Balai Besar POM Yogyakarta; 2.

Jejaring Pengawasan Pangan (JPP) berdasarkan manajemen risiko dengan koordinator dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY;

3.

Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP) berdasarkan komunikasi

risiko

dengan

koordinator

dari

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIY. SKPT DIY pada tahun 2014 ini telah melaksanakan monitoring keamanan pangan (Food Watch), yang secara rutin melakukan pelaporan hasil pengawasan dan surveilan untuk melihat situasi keamanan pangan dari waktu ke waktu. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam menjaga keamanan pangan perlu diberikan pengetahuan yang memadai, salah satunya dilakukan BKPP DIY melalui advokasi cara pemilihan pangan segar dan olahan. Selain itu, untuk mendukung pengembangan pangan lokal agar dapat memenuhi aspek keamanan pangan, BKPP DIY memberikan fasilitasi pengembangan produk pangan berbasis pangan lokal bersertifikat PIRT. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut kesadaran

masyarakat

mengkonsumsi

pangan

untuk yang

memproduksi, aman

dan

memilih,

bermutu

dan

semakin

meningkat.


│ 45 │


Data mengenai kondisi keamanan pangan yang beredar di DIY diperoleh dari pengambilan sampel di tingkat petani, pedagang, konsumen, dan kantin-kantin SD di 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Sampel yang diambil diuji di laboratorium. Untuk sampel pangan segar diuji residu pestisida dan logam berat, sedangkan untuk pangan olehan diuji penggunaan bahan tambahan berbahaya seperti: boraks, formalin, methanyl yellow, dan rhodamin B. Data hasil pengawasan oleh BKPP kemudian digabungkan dengan data hasil pengawasan oleh Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dianalisis dan dijadikan salah satu dasar untuk menentukan kebijakan keamanan pangan melalui SKPT. Selain melalui SKPT, penanganan keamanan pangan di DIY juga dilaksanakan

melalui

sertifikasi

produk

pangan

segar

asal

tumbuhan. Lembaga penjamin mutunya adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY. Lembaga fungsional ini memberikan jaminan mutu dengan menerbitkan sertifikat/label Prima 2 dan Prima 3 serta Nomor Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Setiap tahun, OKKPD DIY memiliki kewajiban melakukan survailen terhadap usaha para pemilik sertifikat untuk melihat konsistensinya dalam melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan yang menjadi acuan dalam penilaian Prima maupun PSAT. Pelaku usaha/pemohon sertifikasi akan menerima sertifikat Prima 2, Prima 3, atau Nomor Pendaftaran PSAT apabila hasil penilaian di lapangan sudah memenuhi syarat dan hasil uji residu pestisida serta residu logam berat pada produk berada di bawah Batas Maksimal Residu (BMR) yang ada dalam SNI. Peraturan Daerah DIY No. 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan telah disahkan. Untuk

tahun-tahun

mendatang

akan

disusun

aturan-aturan

turunnya. Perda tersebut pada intinya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani pemilik jaminan mutu.


│ 46 │


Capaian Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 100% telah melebihi target tahun 2014 dengan persentase 128,21%, menggunakan 98,55% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 522.570.000,-. Program/kegiatan pendukung yang

dilaksanakan

telah

dapat

meningkatkan

kesadaran

masyarakat akan pentingnya keamanan pangan serta dapat mengawasi keamanan pangan yang beredar di masyarakat DIY. Keberhasilan pencapaian sasaran Penanganan Keamanan Pangan yang Beredar di Masyarakat melalui SKPT didukung oleh 4 kegiatan, dengan dukungan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Capaian anggaran kegiatan Pengembangan Kelembagaan OKKP-D

sebesar

Rp.

54.980.000,-

(99,96%)

dari

pagu

anggaran sebesar Rp. 55.000.000,-. Melalui kegiatan ini audit kelembagaan OKKP-D telah terlaksana, begitu juga dengan kaji ulang dokumen sistem mutu (doksistu), harmonisasi doksistu, dan penambahan ruang lingkup OKKP-D; 2. Capaian anggaran kegiatan Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar sebesar Rp. 275.368.400,- (98,35%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 280.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah terlaksana sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan untuk 22 pelaku usaha dan survailen untuk 15 pelaku usaha; 3. Capaian anggaran kegiatan Peanganan Keamanan Pangan sebesar Rp. 120.726.935,- (98,50%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 122.570.000,-. Melalui kegiatan ini telah terlaksana pengawasan peredaran produk pangan segar asal tumbuhan dengan hasil 100% produk aman dikonsumsi (aman dari cemaran residu pestisida, logam berat, dan bahan tambahan berbahaya); 4. Capaian anggaran kegiatan Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat sebesar Rp. 63.929.650,- (98,35%) dari


│ 47 │


pagu sebesar Rp. 65.000.000,-. Melalui kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi pengembangan produk pangan bersertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P IRT) untuk 8 pelaku usaha pengolahan pangan lokal.

III.2.5. Sasaran Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat Tolok ukur capaian sasaran Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Distribusi, Harga, dan Akses Pangan Meningkat. Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada tahun 2014 untuk 28 unit gapoktan dapat dicapai 100%. Capaian kinerja tahun 2014 secara kuantitas meningkat dibanding capaian tahun 2013 sebanyak 6 gapoktan. Target akhir Renstra tahun 2017 sebanyak 30 gapoktan sehingga tahun 2014 ini sudah tercapai 93,33%. Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat

2014 No

Indikator

Satuan

1.

Distribusi, Harga, dan

Unit

Akses Pangan Meningkat

Target

22

Capaian

Akhir

s/d 2014

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

28

100,00

Capaian 2013

Target

28

30

gapoktan

Sumber: BKPP DIY

Keberhasilan ini antara lain didukung oleh pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang sudah ada melalui penguatan modal usaha yang digunakan untuk pengembangan sarana penyimpanan, pembelian hasil produksi petani anggotanya, penyediaan cadangan pangan disaat menghadapi musim paceklik,


│ 48 │

93,33


dan pencapaian stabilisasi harga pangan di tingkat petani saat panen raya. Selain itu terbangunnya jejaring usaha baik antar Gapoktan maupun dengan pihak luar sehingga meningkatkan pemasaran produk pertanian. Pemberdayaan dan pengembangan LDPM sampai dengan tahun 2014 dilakukan dengan penumbuhan dan pemberian fasilitas kepada 52 gapoktan regular yang terdiri 4 Gapoktan tahap pra penumbuhan, 4 gapoktan tahap penumbuhan, 4 gapoktan tahap pengembangan, 11 gapoktan tahap kemandirian, 6 gapoktan tahap paska kemandirian I, 3 gapoktan tahap paska kemandirian II, 20 gapoktan tahap paska kemandirian III. Fasilitasi kelembagaan akses pangan dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan gapoktan yang diberi bantuan hibah. Hibah digunakan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga yang terjangkau dan menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif yang ada di masyarakat. Selain itu juga meningkatkan kerjasama baik antar Gapoktan maupun dengan pihak luar. Kondisi lembaga akses pangan yang dibina BKPP saat ini dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: tahap penumbuhan 11 gapoktan, tahap

pengembangan

11

gapoktan,

tahap

kemandirian

11

gapoktan, tahap kemandirian I sebanyak 11 gapoktan, kemandirian II sebanyak 15 gapoktan dan kemandirian III sebanyak 5 gapoktan . Keberhasilan sasaran strategis Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan perlu terus ditingkatkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendampingan yang berkesinambungan serta peningkatan fasilitasi bagi lembaga-lembaga distribusi, harga, dan akses pangan pada gapoktan/masyarakat. Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada tahun 2014 dengan

target

anggaran

Rp.

180.000.000,-

dapat

dicapai

menggunakan anggaran Rp. 173.899.250,- (96,61% dari pagu yang tersedia). Ada 2 kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran ini, yaitu:


│ 49 │


1. Analisis Distribusi dan Harga Pangan dengan realisasi anggaran 99,67% dari pagu sebesar Rp. 55.000.000,2. Pemberdayaan dan Pengembangan LDPM dengan realisasi anggaran 95,27% dari pagu sebesar Rp. 125.000.000,-. Kondisi ini telah mampu menguatkan modal pengelolaan LDPM sebanyak 28 Gapoktan dan pengelolaan akses pangan sebanyak 10 Gapoktan. Capaian sasaran tersebut sangat efisien untuk mencapai dampak yang luas bagi sistem distribusi pangan di masyarakat.

III.2.6. Sasaran Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat Tolok ukur capaian sasaran Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan. Tabel III.9 Target dan Realisasi Kinerja Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat Target

2014 No

Indikator

Satuan

1.

Persentase Ketersediaan

%

Akhir

s/d 2013

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

99,15

100,00

Capaian 2013

96,87

Target

99,15

Capaian

100,00

Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

Sumber: BKPP DIY Capaian kinerja untuk indikator Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan tahun 2014 sebesar 99,15%, persentase realisasinya 100% dari target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibanding pencapaian tahun 2013 sebesar 96,87%. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY │

│ 50 │

99,15


Akses Pangan di tahun 2017 diharapkan mencapai 100% sehingga tahun 2014 sudah tercapai 99,15% dari target akhir. Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai

bahan

untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan. Komoditas yang dipantau adalah 10 (sepuluh) komoditas strategis meliputi: beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah dan bawang merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, produsen (beras, bawang merah, cabe merah, kedelai dan jagung) dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota sedangkan data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan BKPP DIY, instansi ketahanan pangan kabupaten/kota, BPS, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bulog, dan instansi terkait lainnya. Kegiatan pemantauan harga di BKPP DIY selama ini dilakukan dengan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan tim pemantau (enumerator)

dan

penganalisis

harga

yang

telah

dibentuk.

Pemantauan dilakukan atas komoditas pangan strategis yang telah disepakati, adapun hasil pemantauan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan rekomendasi lebih lanjut terhadap fluktuasi harga yang terjadi. Melalui kegiatan ini akan diperoleh perkembangan harga di tingkat produsen dan pedagang dari waktu ke waktu, termasuk kendala distribusi dan kondisi sarana prasarana transportasinya. Dengan demikian apabila harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil dapat dilakukan intervensi melalui kebijakan yang cepat dan


│ 51 │


tepat.

Analisis

dilakukan

untuk

merumuskan

kebijaksanaan

intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan. Kebijakan intervensi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, Operasi Pasar jika harga semakin meningkat); 2. Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh; 3. Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan; 4. Ekspor/mengembangkan

jaringan

pasar

jika

terjadi

kelebihan pasokan; 5. Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu. Harga bahan pangan tahun 2014 yang stabil adalah beras, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, jagung, kedelai, minyak goreng. Bahan pangan yang harganya berfluktuatif cabe

merah

karena

adanya

perubahan

iklim

sehingga

mempengaruhi produksi. Gabah/beras pada saat panen raya maupun paceklik rerata harga relatif stabil dan belum pernah sampai dibawah harga pembelian pemerintah (HPP) bahkan pada bulan tertentu mengalami kenaikan harga yang tajam di tingkat konsumen. Kegiatan lain yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah analisis pasokan dan akses pangan. Melalui kegiatan ini dilakukan pemantauan akses pangan di Rumah Tangga Miskin dan pemantauan pasokan pangan di pasar, penggilingan, dan kios-kios pedagang. Data bulanan yang dikumpulkan dari 50 responden yang tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kecukupan pangan di DIY. Komoditas yang dipantau untuk akses pangan: beras, jagung, umbi-umbian, daging ayam, gula pasir, telur ayam, sayur, ikan dan buah, pendapatan, jumlah makan serta kondisi bahan pangan setempat. Untuk pasokan bahan pangan, komoditas yang dipantau: beras, kedelai, jagung, daging ayam, telur ayam, dan gula pasir. Kegiatan ini memberikan beberapa manfaat antara lain untuk memperoleh


│ 52 │


gambaran kondisi masyarakat dalam mengakses pangan dari aspek sosial, mengidentifikasi peran rumah tangga/anggota masyarakat dalam

kelembagaan

sosial,

serta

menumbuhkan

pola

kepemimpinan dalam pemecahan masalah sosial. Walaupun indikator kinerja pada sasaran strategis Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan sudah tercapai tetapi ada beberapa masalah yang dihadapi antara lain keterlambatan penyampaian data dari enumerator. Hal ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dan harmonis dengan para enumerator dan responden sehingga data dapat disampaikan sesuai yang diharapkan serta melaksanakan koordinasi intensif sehingga pengiriman data dapat dilaksanakan tepat waktu sekaligus mengurangi kemungkinan data yang tidak terkirim kepada SMS Center. Pada tahun 2014, ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan pada masyarakat mempunyai target anggaran sebesar Rp. 355.000.000,- dan terealisasi sebesar 98,66% atau sebesar Rp. 350.227.600,- dari pagu anggaran yang tersedia. Hal ini mencerminkan kondisi yang sangat efektif dalam menyediakan informasi pasokan, harga, dan akses pangan sebanyak 10 komoditas, pendapatan, jumlah makan serta kondisi bahan pangan setempat selama 1 tahun. Adapun 2 kegiatan pendukung sasaran ini adalah: 1. Analisis Pasokan dan Akses Pangan dengan realisasi anggaran 98,84% dari pagu sebesar Rp. 55.000.000,2. Fasilitasi

Kelembagaan

Akses

Pangan

dengan

realisasi

anggaran 98,62% dari pagu sebesar Rp. 300.000.000,-.

III.2.7. Sasaran Peningkatan Kualitas Penyuluh Tolok ukur capaian sasaran Peningkatan Kualitas Penyuluh terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan Kapasitas Penyuluh.


│ 53 │


Penyuluh

pertanian

mempunyai

kedudukan

strategis

dalam

pembangunan pertanian khususnya dalam pengembangan kualitas pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mau dan mampu menolong mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, modal dan sumber daya lainnya. Arah kegiatan penyuluhan di DIY diarahkan kepada penyuluhan yang mendukung swasembada padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi; penyuluhan yang mendukung diversifikasi pangan; penyuluhan yang mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta penyuluhan yang mendukung kesejahteraan petani. Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kualitas Penyuluh 2014 No

Indikator

Satuan

1.


%

Target

48

Capaian

Akhir

s/d 2014

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

61

100,00

Capaian 2013

Target

61

100

Penyuluh

Sumber: BKPP DIY

Tahun 2013 capaian indikator ini adalah 48% dan capaian tahun 2014 ini meningkat menjadi 61%. Dari tabel III.10 terlihat bahwa pada tahun 2014 BKPP DIY berhasil mencapai target kinerja Peningkatan

Kapasitas

Penyuluh,

dari

target

61%

dapat

direalisasikan seluruhnya sehingga persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan hasil kinerja tahun ini dibandingkan target tahun 2017 baru mencapai 61%. Salah satu permasalahan atau tantangan penyuluhan di DIY adalah penurunan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh karena usia. Selain itu juga terdapat permasalahan yaitu materi penyuluhan yang


│ 54 │

61,00


kurang sesuai dengan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat sekitar kawasan hutan. Namun demikian faktor pendorong untuk keberhasilan pencapaian peningkatan kapasitas penyuluh lebih besar dibanding permasalahan yang ada, yaitu semangat dari para penyuluh PNS serta penyuluh kontrak dan swadaya dalam memberikan pendampingan pada para pelaku usaha/pelaku utama serta kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensinya guna menjawab tuntutan perkembangan zaman. Pembangunan ketahanan pangan membutuhkan kelembagaan yang mantap dengan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dan menentukan dalam pengelolaan dan dukungan program/kegiatan kelembagaan

ketahanan

pangan.

Oleh

karena

itu,

upaya

pengembangan sumber daya manusia (penyuluh) perlu terus ditingkatkan.

Tabel III.11 Keragaan Penyuluh Pertanian DIY Tahun 2014 Penyuluh No

Kabupaten/Kota Pertanian

Perikanan

THL TBPP

Penyuluh Swadaya PPTK Pertanian

Perikanan

60

50

1

SLEMAN

78

17

53

4

2

BANTUL

50

11

72

4

153

15

3

KULONPROGO

53

13

63

3

111

81

4

GUNUNGKIDUL

75

6

42

6

144

40

5

KOTA

7

0

8

2

15

4

6

PROVINSI

8

0

0

0

0

0

7

BPTP

16

0

0

0

0

0

287

47

238

19

483

170

JUMLAH

Keragaan sumber daya manusia dan aktivitas penyelenggaraan penyuluhan dapat dilihat dari jumlah Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) di DIY sebanyak 24 (Provinsi DIY 8 orang dan BPTP 16 orang). Sementara itu di beberapa kabupaten juga memiliki petugas


│ 55 │


penyuluh pertanian dan perikanan PNS yaitu 75 dan 6 orang di Kabupaten Gunungkidul, 78 dan 17 orang di Kabupaten Sleman, 50 dan 11 orang di Kabupaten Bantul, 53 dan 13 orang di Kabupaten Kulonprogo, serta 7 orang penyuluh pertanian PNS di Kota Yogyakarta.

Dukungan Tenaga Harian Lepas/Tenaga Bantu

Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) di seluruh DIY sejumlah 238 orang dan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) sejumlah 19 orang. Di masa mendatang jumlah penyuluh PNS semakin berkurang

mengingat

banyaknya

penyuluh

pertanian

yang

memasuki masa pensiun. Dengan adanya THL-TBPP dan PPTK maupun penyuluh swadaya pertanian sebanyak 483 orang serta penyuluh swadaya perikanan sebanyak 170 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di DIY dapat membantu keberadaan penyuluh pertanian di lapangan serta mendukung kebijakan penyuluhan di DIY. Programa penyuluhan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian ke depannya. Programa disusun dengan dengan mengakomodir keperluan masyarakat yang dibuat berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan tetap berpegang pada rambu-rambu perundangan kebijakan pemerintah, RPJMD maupun Renstra DIY. Programa yang disusun secara partisipatif

ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam

melaksanakan kegiatan penyuluhan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas penyuluh itu sendiri. Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Penyuluh 61% telah memenuhi target tahun 2014 dengan persentase 100,00%, menggunakan 98,28% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 523.863.700,-. Program/kegiatan pendukung yang dilaksanakan telah dapat meningkatkan kualitas penyuluh melalui peningkatan kompetensi

dan

profesionalitas

penyuluh

sehingga

dapat

memberikan pembinaan dan pendampingan yang optimal bagi para pelaku usaha/pelaku utama.


│ 56 │


Sasaran Peningkatan Kualitas Penyuluh didukung oleh 3 kegiatan, dukungan masing-masing kegiatan terhadap pencapaian target sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh

dengan

capaian

anggaran

98,28%

dari

pagu

anggaran yang tersedia sebesar Rp. 461.363.000,- telah dapat meningkatkan kompetensi penyuluh melalui berbagai pelatihan dan magang serta berbagai lomba yang memicu kreativitas para penyuluh. Selain itu juga fasilitasi bagi THL-TB PP pendamping sistem Latihan Kunjungan dan Supervisi (LAKUSUSI); 2. Kegiatan Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta dengan capaian anggaran 96,37% dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 30.000.000,- telah dapat meningkatkan kompetensi penyuluh swadaya melalui pertukaran pengetahuan dan informasi serta menambah jejaring kerjasama; 3. Kegiatan Penyusunan Program Penyuluhan dengan capaian anggaran 100,00% dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.

32.500.000,-

telah

menghasilkan

program-program

penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha/pelaku utama serta dalam rangka mendukung kebijakan terkait peningkatan produktivitas komoditas sektoral dalam mendukung ketahanan pangan yang akan dilaksanakan di DIY untuk jangka waktu 1 tahun berjalan.

III.2.8. Sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha Tolok ukur capaian sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkat. Pada indikator peningkatan kualitas pelaku utama/pelaku usaha, realisasi yang berhasil dicapai sebanyak 300 orang. Realisasi ini BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY │

│ 57 │


sama dengan targetnya yaitu 300 orang sehingga persentase capaiannya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 juga mengalami peningkatan dari 150 orang menjadi 300 orang. Dengan demikian kinerja yang dicapai BKPP DIY dalam mencapai target indikator peningkatan Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha ini berhasil dengan baik. Dibandingkan target akhir tahun 2017 sebanyak 750 orang, hasil kinerja tahun 2014 baru mencapai 40%. Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha 2014 No

Indikator

Satuan

1.

Kemampuan dan

Orang

Target

150

Capaian

Akhir

s/d 2014

%

Renstra

terhadap

Realisasi

Realisasi

(2017)

2017 (%)

300

100,00

Capaian 2013

Target

300

750

40,00

Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkat

Sumber: BKPP DIY Kualitas pelaku utama/pelaku usaha perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan

Pengembangan

dan

Penguatan

Kelembagaan

Penyuluhan, mengingat semakin berkembangnya gapoktan/poktan di DIY yang keragaannya dapat dilihat pada tabel III.13 di bawah ini.

Tabel III.13 Keragaan Kelembagaan Petani di DIY Tahun 2014 KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA Kelompok Tani GAPOKTAN Pokdakan

2.272

GUNUNG KIDUL 1.423

86

144

75

88

45

438

507

351

339

327

41

1.565

SLEMAN

814

KULON PROGO 1.106

KOTA YOGYA 171

BANTUL


JUMLAH

│ 58 │

5.786


KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA UP FMA

-

GUNUNG KIDUL 40

16

8

SLEMAN

Asosiasi

75

KULON PROGO 80

KOTA YOGYA -

3

12

4

BANTUL

JUMLAH 195 43

Capaian sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha sebanyak 300 orang telah tercapai pada tahun 2014 dengan persentase 100,00%, menggunakan 77,99% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 650.000.000,-. Kegiatan pendukungnya adalah Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi dan workshop kelembagaan penyuluhan, keikutsertaan dalam Pekan Petani dan Nelayan Nasional (PENAS) 2014 di Malang Jawa Timur, serta pemberdayaan masyarakat khususnya pembudidaya pendampingan

ikan

melalui

pemberian

pengembangannya.

bantuan

hibah

Dampaknya

dan

adalah

peningkatan pengetahuan dan kompetensi pelaku usaha/pelaku utama sebagai bekal untuk meningkatkan daya saing produknya agar memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.

III.3 Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2014 sebesar 93,67% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 94,44%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93,31%. Anggaran

dan

dialokasikan untuk

realisasi membiayai

belanja

langsung

program/kegiatan

tahun

2014

yang

dalam

pencapaian

sasaran disajikan padat tabel III. 14. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan (99,09%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha (77,99%).


│ 59 │


Walaupun semua tahapan dalam setiap sub kegiatan pada sasaran ini sudah dilakukan namun anggaran tidak dapat direalisasikan semua (deviasi antara rencana dengan penyerapan anggaran > 10%). Penyebabnya dalam mengikuti rangkaian kegiatan PENAS di Malang Jawa Timur, pada saat perencanaan anggaran masih menggunakan Pedoman Umum (Pedum) PENAS tahun 20013 karena Pedum PENAS 2014 baru terbit pada bulan Mei 2014 sehingga ada beberapa ketentuan yang kurang sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Ada perbedaan pada besarnya pemberian uang saku bagi peserta dan pendamping sehingga realisasi dilakukan sesuai Pedum terbaru. Anggaran untuk asuransi juga tidak dapat terserap karena pihak penyedia jasa asuransi tidak dapat memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pedum. Efisiensi lainnya adalah pada belanja untuk sewa stand, sewa bus, sewa penginapan, dan hidangan makan. Untuk masa mendatang diperlukan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak penyelenggara PENAS (Kementerian Pertanian) agar dari tahap perencanaan sudah dapat disusun sesuai kebutuhan yang akan tercantum dalam Pedum kegiatan. Penyerapan anggaran belanja langsung pendukung sebesar 93,31%, tidak bisa mencapai 100% karena adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi kualitas hasil kinerjanya. Pencapaian sasaran kinerja BKPP tahun 2014 secara keseluruhan memenuhi target. Jika dikaitkan antara pencapaian sasaran kinerja dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan

penyerapan

anggaran

yang

rata-rata

mendekati

100%

menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan tahun 2014 telah mencukupi.


│ 60 │


Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 Kinerja No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Kal/kap/hr Gr/kap/hr Ton beras

3.511 90,83 290

3,699 107,3 290

1.


2.



Desa

62

26

3.



Skor

81,9

Konsumsi Pangan Berbasis Pangan

a. Ketersediaan Energi b. Ketersediaan Protein c. Cadangan Pangan

Anggaran % Realisasi 105,35 118,13 100,00

Target

Realisasi

% Realisasi

609.500.000

603.973.750

99,09

158,06

513.380.000

503.751.685

98,12

85,3

104,15

354.578.050

334.083.000

94,22

Lokal 4.

Penanganan Kemanan Pangan Melalui SKPT Yang Meliputi Jejaring Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan

Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

%

78

100

128,21

522.570.000

515.004.985

98,55

Distribusi, Harga, dan Akses Pangan Meningkat

Unit gapoktan

28

28

100,00

180.000.000

173.899.250

96,61

dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan 5.

Penguatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan Pada Gapoktan/Masyarakat

6.

Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Pada Masyarakat

7.


Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan

%

99,15

99,15

100,00

355.000.000

350.227.600

98,66


%

61

61

100,00

523.863.700

514.840.200

98,28


│ 61 │


Kinerja No 8.

Sasaran Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku

Indikator Kinerja Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama Meningkat

Anggaran

Satuan

Target

Realisasi

Orang

300

300

% Realisasi 100,00

Target

Realisasi

% Realisasi

650.000.000

506.916.100

77,99

3.708.891.750

3.502.696.570

94,44

4.729.334.050

4.412.761.145

93,31

8.438.225.800

7.915.457.715

93,80

Usaha Jumlah 1.

Belanja Langsung Pendukung Total Belanja Langsung


│ 62 │

Bab iV

PENUTUP


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2014, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan merupakan bentuk akuntabilitas

dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Penyelenggaraan kegiatan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY pada Tahun Anggaran 2014 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis BKPP DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Hasil laporan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana prasarana.

2.

Dari analisis 8 (delapan) sasaran, terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2014, 10 (sepuluh) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator, bahkan 5 (lima) indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan.


│ 63 │


Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1.

Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;

2.

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang

baik

dan benar

di jajaran instansi pemerintah,

serta

meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2014 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


│ 64 │

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI BKPP DIY

PENETAPAN KINERJA (REVIU) TAHUN 2014

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882 Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] Y O G Y A K A R T A 55165

PENETAPAN KINERJA (REVIU) TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil sehubungan terjadinya perubahan dokumen perencanaan maka dilakukan reviu Penetapan Kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si

Jabatan

: Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Hamengku Buwono X

Jabatan

: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO X

Yogyakarta, Nopember 2014 Pihak Pertama Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY


PENETAPAN KINERJA (REVIU)

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Tahun Anggaran : 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan

a. Ketersediaan Energi b. Ketersediaan Protein

Program/ Kegiatan

(5) Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan 3.511 Kal/Kap/Hr  Penyusunan Neraca Bahan 90.83 Gr/Kap/Hr Makanan  Analisis Ketersediaan Pangan 

c.

2


Cadangan Pangan

Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (9 desa/tahun)

290 Ton beras

62 Desa

Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan  Penguatan Cadangan Pangan

Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan  Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan  



Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA Penyusunan SKPG

Anggaran (Rp) (6) 609.500.000 55.000.000 120.000.000 89.500.000 345.000.000 513.380.000 324.130.000 89.250.000 50.000.000

50.000.000

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi dan

Anggaran (Rp) 354.578.050

Keamanan Pangan 3

Percepatan

Skor Pola Pangan

penganekaragaman

Harapan (PPH)

81,9 Skor



Penyusunan Pola Pangan

50.700.000

Harapan (PPH) 

konsumsi pangan berbasis pangan lokal

Gerakan Pola Pangan Beragam,

40.000.000

Bergizi, Berimbang, dan Aman 

Penyebaran Informasi Produk

170.673.600

Pangan Lokal 

Pengembangan Diversifikasi

50.000.000

Produk Antara 

Pemberdayaan Wanita Melalui

43.204.450

Pemanfaatan Pekarangan

Penganekaragaman Konsumsi dan

522.570.000

Keamanan Pangan 4

Penanganan kemanan

Presentase Pengawasan

pangan melalui SKPT

dan Pembinaan

yang meliputi, jejaring

Keamanan Pangan

intelejen pangan, jejaring

78 %



Penanganan Keamanan Pangan



Pengembangan Kelembagaan

pangan

55.000.000

OKKPD 

pengawasan pangan dan jejaring promosi kemanan

122.570.000

Pengembangan Kelembagaan

280.000.000

Sertifikasi Pangan Segar 

Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat

65.000.000

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan Peningkatan Distribusi dan Akses

Anggaran (Rp) 180.000.000

Pangan 5

Penguatan distribusi,

Distribusi, Harga dan

harga dan akses pangan

Akses Pangan yang

pada gapoktan/

Meningkat

28 Unit



gapoktan

Analisis Distribusi dan Harga

55.000.000

Pangan 

masyarakat

Pemberdayaan dan

125.000.000

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Peningkatan Distribusi dan Akses

355.000.000

Pangan 6

Ketersediaan informasi

Presentase Ketersediaan

pasokan, harga dan

Informasi Pasokan, Harga,

akses pangan pada

dan Akses Pangan

99,15 %



300.000.000

Pangan 

gapoktan/masyarakat

7

Fasilitasi Kelembagaan Akses Analisis Pasokan dan Akses

55.000.000

Pangan

Peningkatan kualitas


Penyuluh

Penyuluh

61 %

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

523.863.700



461.363.700

Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh



Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh

30.000.000

Swadaya/Swasta 

Penyusunan Program Penyuluhan

32.500.000

No

8

Sasaran Strategis

Peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan pelaku utama/pelaku usaha

Indikator Kinerja

Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama yang Meningkat

Target

300 Orang

Jumlah Anggaran : Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan : Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan : Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan : Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan : Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian : Kinerja dan Keuangan Total Anggaran :

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Program/ Kegiatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian  Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Anggaran (Rp) 650.000.000 650.000.000

Rp. 609.500.000 Rp. 513.380.000 Rp. 877.148.050 Rp. 535.000.000 Rp. 1.173.863.700 Rp. 529.252.000 Rp. 3.934.343.750 Rp. 34.000.000 Rp. 231.738.300 Rp. 8.438.225.800

Yogyakarta, 4 Nopember 201 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DIY


Pengukuran Kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Periode 2013-2017 Tahun Anggaran 2014 No 1 2 3 4 5

Sasaran Strategis Pemantapan Cadangan Pangan Penguatan distribusi harga dan akses pangan pada masyarakat Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan pada Masyarakat Penanganan Daerah Rawan Pangan Pemantapan ketersediaan Energi dan Protein pada posisi 3.511 kalori per hari dan protein 90.83 gram per kapita per hari

Indikator Kinerja Satuan Ketersediaan Cadangan Pangan Ton beras Distribusi, harga dan akses pangan menguat Unit gapoktan

Target Realisasi Prosentase 290 290 100.00 28 28 100.00

Presentase ketersediaan informasi pasokan, % harga dan akses pangan Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan Desa Ketersediaan Energi Kkal/Kap/Hr

99,15

99,15

100.00

62 3,511

26 3,699

158.06 105.35

Ketersediaan Protein Skor Pola Pangan Harapan ( PPH )

90,83 81,9

107,3 85,3

118.13 104.15

Gram/Kap/Hari Skor

6

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yaitu pada Posisi PPH Mendekati Skor 90

7

Penanganan Keamanan Pangan yang beredar Presentase Pengawasan dan Pembinaan di masyarakat melalui SKPT yang meliputi Keamanan Pangan Jejaring Intelejen Pangan (JIP), Jejaring Pengawasan Pangan (JPP) dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)

%

78

100

128.21

8

Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha 150 orang per tahun


%

61

61

100.00

Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkat

orang

300

300

100.00

Keterangan Warna Warna Prosentase 0 s/d 50 50.1 s/d 65 65.1 s/d 75 75.1 s/d 90 90.1 lebih

Keterangan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

TABEL INDIKATOR KINERJA SESUAI RENSTRA BKPP DIY TAHUN 2012-2017

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Periode 2013-2017 Tahun Anggaran 2014 No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Pemantapan Cadangan Pangan

Ketersediaan Cadangan Pangan

2

Penguatan distribusi harga dan akses pangan pada masyarakat

Distribusi, harga dan akses pangan menguat Unit gapoktan

3

Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan pada Masyarakat Penanganan Daerah Rawan Pangan

Presentase ketersediaan informasi pasokan, % harga dan akses pangan Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan Desa

4

Satuan Ton beras

5

Pemantapan ketersediaan Energi dan Ketersediaan Energi Protein pada posisi 3.511 kalori per hari dan protein 90.83 gram per kapita per hari Ketersediaan Protein

Kkal/Kap/Hr

6

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yaitu pada Posisi PPH Mendekati Skor 90

Skor

7

8

Skor Pola Pangan Harapan ( PPH )

Presentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha 150 orang per tahun


Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkat Keterangan Warna

(sumber : Permendagri 54 / 2010)

Program

290 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN 28 PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

99,15 PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN 62 PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

3,511 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN 90,83 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN 81,9 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Anggaran

Kegiatan

345.000.000 Penguatan Cadangan Pangan

Keterangan Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

%

%

orang

78 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

61 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

300 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Rp % Rp % Rp % Rp % Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 345.000.000 19.300.000 19.242.500 5.59 5.58 326.195.000 33.635.000 94.55 9.75 327.695.000 35.085.000 94.98 10.17 345.000.000 344.757.500 100.00 99.93 Anggaran

180.000.000 Analisis distribusi dan harga pangan 55.000.000 15.369.000 12.021.500 Pemberdayaan dan pengembangan lembaga 125.000.000 67.898.750 58.262.750 distribusi pangan masyarakat (LDPM)

27.94 54.32

21.86 46.61

21.865.000 85.703.750

19.121.500 76.012.750

39.75 68.56

34.77 50.761.000 60.81 107.173.750

46.471.500 98.142.750

92.29 85.74

84.49 55.000.000 54.816.500 100.00 78.51 125.000.000 119.082.750 100.00

99.67 95.27

355.000.000 Analisis Pasokan dan Akses Pangan Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan 513.380.000 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

22.33 18.84 11.66 1.84

17.87 36.430.000 12.16 122.960.000 9.15 188.786.000 0.95 34.694.375

32.623.000 98.902.800 87.444.000 26.982.610

66.24 40.99 58.24 38.87

59.31 45.880.000 43.692.500 32.97 229.340.000 195.605.700 26.98 258.720.000 235.060.000 30.23 44.769.375 26.982.610

83.42 76.45 79.82 50.16

79.44 55.000.000 54.362.900 100.00 65.20 300.000.000 295.864.700 100.00 72.52 324.130.000 318.851.475 100.00 30.23 89.250.000 86.516.735 100.00

98.84 98.62 98.37 96.94

Penyusunan Peta Ketahanan Dan kerawanan Pangan Berbasis F S V A Penyusunan SKPG 175.000.000 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Analisis Ketersediaan Pangan 89.500.000 Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan 354.578.050 Penyebaran Informasi Produk Pangan Lokal Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang Dan Aman Pemberdayaan Wanita Melalui Pemanfaatan Pekarangan Pengembangan Diversifikasi Produk Antara

Penanganan Keamanan Pangan yang beredar di masyarakat melalui SKPT yang meliputi Jejaring Intelejen Pangan (JIP), Jejaring Pengawasan Pangan (JPP) dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan (JPKP)

Warna Prosentase 0 s/d 50 50.1 s/d 65 65.1 s/d 75 75.1 s/d 90 90.1 lebih

Gram/Kap/Hari

Target

Penyusunan P P H 522.570.000 Pengembangan kelembagaan OKKPD Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar Penanganan Keamanan Pangan Fasilitasi Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat 523.863.700 Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh Penyusunan Program Penyuluhan 650.000.000 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

55.000.000 12.280.000 9.827.000 300.000.000 56.530.000 36.472.400 324.130.000 37.789.000 29.657.500 89.250.000 1.646.000 850.000 50.000.000

1.000.000

7.85

2.00

19.283.500

13.357.500

38.57

26.72

27.096.500

18.815.500

54.19

37.63

48.520.000 100.00

97.04

50.000.000 16.677.000 15.701.000 55.000.000 13.173.750 5.493.750 120.000.000 4.342.500 2.632.500 89.500.000 4.586.250 0

3.925.000

33.35 23.95 3.62 5.12

31.40 9.99 2.19 0.00

23.638.800 29.062.500 29.128.750 89.000.000

23.117.000 21.772.500 21.253.750 88.406.250

47.28 52.84 24.27 99.44

46.23 30.890.100 39.59 37.267.500 17.71 101.147.500 98.78 89.250.000

30.537.625 33.027.500 51.737.500 88.406.250

61.78 67.76 84.29 99.72

61.08 50.000.000 49.863.475 100.00 60.05 55.000.000 53.420.000 100.00 43.11 120.000.000 116.890.000 100.00 98.78 89.500.000 88.906.250 100.00

50.000.000

99.73 97.13 97.41 99.34

170.673.600

471.000

471.000

0.28

0.28

42.121.000

39.909.000

24.68

23.38 148.498.600 123.758.000

87.01

72.51 170.673.600 155.748.000 100.00

91.25

40.000.000

2.790.500

390.500

6.98

0.98

32.739.500

30.190.500

81.85

75.48

35.919.500

30.190.500

89.80

75.48

40.000.000

39.068.000 100.00

97.67

43.204.450 11.175.000

7.795.000

25.87

18.04

36.512.500

36.132.500

84.51

83.63

37.472.500

36.132.500

86.73

83.63

43.204.450

42.794.500 100.00

99.05

50.000.000 39.756.500

6.162.500

79.51

12.33

44.616.500

36.879.500

89.23

73.76

44.616.500

40.819.500

89.23

81.64

50.000.000

47.042.500 100.00

94.09

50.700.000 3.782.000 1.707.000 55.000.000 895.000 895.000 280.000.000 26.395.000 23.230.000

7.46 1.63 9.43

3.37 1.63 8.30

29.297.000 16.085.000 61.772.000

16.487.000 15.615.000 50.670.000

57.79 29.25 22.06

32.52 50.700.000 27.147.000 100.00 28.39 37.450.000 33.695.000 68.09 18.10 107.240.000 100.208.400 38.30

53.54 50.700.000 49.430.000 100.00 61.26 55.000.000 54.980.000 100.00 35.79 280.000.000 275.368.400 100.00

97.50 99.96 98.35

122.570.000 15.442.000 15.381.800 65.000.000 19.797.500 18.737.400

12.60 30.46

12.55 28.83

24.652.000 42.397.500

24.475.800 40.817.400

20.11 65.23

19.97 62.80

69.252.000 53.017.500

64.579.435 47.597.400

52.69 122.570.000 120.726.935 100.00 73.23 65.000.000 63.929.650 100.00

98.50 98.35

4.480.000 100.00

14.93

30.000.000

26.011.500 100.00

86.71

96.37

0

0.00

0.00

30.000.000

461.363.700 79.479.700 20.697.000

30.000.000

0

17.23

4.49

88.129.700

32.500.000 0 0 650.000.000 13.988.000 10.085.000

0.00 2.15

56.50 81.57

30.000.000

28.911.500 100.00

83.089.700

19.10

18.01 176.162.200 172.987.200

38.18

37.49 461.363.700 453.428.700 100.00

98.28

0.00 221.500 0 1.55 593.966.000 444.142.500

0.68 91.38

0.00 3.431.500 0 68.33 616.670.000 480.951.500

10.56 94.87

0.00 32.500.000 32.500.000 100.00 73.99 650.000.000 506.916.100 100.00

100.00 77.99

PETA RAWAN PANGAN DAN GIZI TINGKAT DESA DI DIY TAHUN 2014

HARGO BINANGUN MERDIKO REJO BANJAROYO BANJARASRI

DONOKERTO UMBULMARTANI

PURWOSARI

MARGOLUWIH TAMAN MARTANI SIDOMOYO BOKO HARJO SUMBERSARI KLITREN SERUT BATURETNO TEGALREJO KALIREJO KALIAGUNG TERBAH BANGUNJIWO SITIMULYO REJOSARI PENGKOL BEJI GIRI PENI BEJI JANGKARAN SEMIN RINGIN HARJO TERONG NGLIPAR SIDOREJO KARANG WUNI BEJIHARJO SAWAHAN PATALAN MUNTUK GETAS BUGEL TRIMURTI SRIHARJO GENJAHAN PULUTAN BANARAN DONOTIRTO SIDOREJO PAMPANG GIRISUKO PARANGTRITIS NGEPOSARI SODO JATIMULYO SIDOMULYO

Legend Ratio Skor Komposit

GIRIWUNGU 3 (Raw an) (26) 2 (Waspada) (15) 1 (Aman) (395)

GIRING

CANDIREJO

GIRIKARTO PLANJAN

KARANGWUNI SIDOHARJO MELIKAN PURWODADI TILENG

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Berbagai keberhasilan atau prestasi yang dicapai pada tahun 2014 dan perlu dilaporkan antara lain Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Penghargaan Penyuluhan. Daftar penerima penghargaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Nasional Tahun 2014 sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 1289/Kpts/KP.450/12/2014

a. Kategori pembina ketahanan pangan: 

Dr. H. Hasto Wardoyo, SPOG (k) (Bupati Kulon Progo);



Dra. Ani Widayani (Kepala Desa Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul);

b. Kategori pelayanan ketahanan pangan: 

Ermono, SP (Penyuluh Pertanian dari BP3K Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo);



Prof. Dr. Ir. Masyhuri (Peneliti di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian UGM);

c. Kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan: 

Pelaku Produksi: 1)

Kelompok Tani Sedyo Makmur (Ngemplak I, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman);

2)

Kelompok Tani Mantep Makaryo (Siropati, Hargotirto, Kokap, Kulon Progo);



Pelaku

Industri:

Fania

Food

(Jl.

Semangku

KG

I/16,

Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta); 

Pelaku Pemberdayaan: Gapoktan Agro Jogotirto Mandiri (Jogotirto, Berbah, Sleman).

d. Kategori pemangku ketahanan pangan:  Saptana, S.Pd (Sindumartani, Ngemplak, Sleman).

2. Penerima Penghargaan Penyuluhan Tingkat DIY Tahun 2014 sesuai Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY No. 188/2399/V, tanggal 15 Juli 2014 A. KATEGORI PENYULUH PNS TELADAN TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

Tri Widodo, SP

BP3K Semin, Gunungkidul

2.

Ermono, SP

BP3K Girimulyo, Kulon Progo

3.

Renowati, STP

BPP Kasihan, Bantul

B. KATEGORI PENYULUH PERTANIAN SWADAYA TELADAN TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

Mintohartono

Widodomartani, Ngemplak, Sleman

2.

Sumiyati

Timbulharjo, Sewon, Bantul

3.

Wajimin

Margosari, Pengasih, Kulon Progo

C. KATEGORI THL-TBPP TELADAN TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

Ikhwantara

BP3K Panjatan, Kulon Progo

2.

Subekti

BP3K Playen, Gunungkidul

3.

Dian Palupi, SP

BPP Kasihan, Bantul

D. KATEGORI PETANI BERPRESTASI NO 1.

NAMA Sukarman

ALAMAT/ASAL Bugel, Panjatan, Kulon Progo

NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

2.

Bukori

Bimomartani, Ngemplak, Sleman

3.

Drs. Budiantoro

Panggungharjo, Sewon, Bantul

E. KATEGORI GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) BERPRESTASI TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

Madu Makmur

Madurejo, Prambanan, Sleman

2.

Hargo Makmur

Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul

3.

Maju Mulyo Makmur

Kembang, Nanggulan, Kulon Progo

F. KATEGORI LEMBAGA EKONOMI PETANI BERPRESTASI TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

LKMA Sidolestari

Gading, Playen, Gunungkidul

2.

UPFMA Srihardono

Srihardono, Pundong, Bantul

G. KATEGORI

BALAI

PENYULUHAN

PERTANIAN,

PERIKANAN,

KEHUTANAN BERPRESTASI TAHUN 2014 NO

NAMA

ALAMAT/ASAL

1.

BP3K Seyegan

Seyegan, Sleman

2.

BP3K Wonosari

Wonosari, Gunungkidul

3.

BPP Sewon

Sewon, Bantul

DAN

Setelah melalui verifikasi langsung dari Tim Pusat Penyuluhan BPPSDMP Kementerian Pertanian RI akhirnya ditetapkan para Teladan wakil DIY di tingkat Nasional melalui Surat No. 884/Kpts/KP.450/8/2014 perihal Penerimaan Penghargaan Tingkat Nasional tahun 2014 yaitu: 1. Penyuluh Pertanian PNS Teladan atas nama Anita Windrati, SP dari Sleman; 2. Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan atas nama Mursiyo dari Gunungkidul; 3. THL TBPP Teladan atas nama Desi Erawati, STP dari Sleman; 4. BP3K Berprestasi atas nama BP3K Nanggulan, Kulon Progo; 5. Petani Berprestasi atas nama FX. Taryana dari Gunungkidul; 6. Gapoktan Berprestasi atas nama Gapoktan Gemah Ripah dari Bantul; 7. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi atas nama KSU KWT. Pelangi Indah dari Kota Yogyakarta.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Tindakan perbaikan yang direkomendasikan: a. Menyelaraskan IKU SKPD (berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja. b. Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan: a. Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 319/KEP/2013, Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY untuk Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIY adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH), IKU ini untuk mendukung sasaran strategis Gubernur berupa peningkatan Angka Harapan Hidup. Indikator kinerja yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPP DIY sudah sesuai dengan indikator kinerja dalam IKU Gubernur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 20122017. Renstra BKPP selanjutnya digunakan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang mendasari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. b. Target kinerja yang tertuang dalam Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017 untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 telah tercapai seluruhnya (data terlampir). Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015 dan selanjutnya akan terus dilakukan peningkatan kinerja internal BKPP serta peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan stake holders agar target kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat tercapai.

Yogyakarta, 25 Pebruari 2015 Kepala BKPP DIY


2013 NO. 1.

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

TARGET

REALISASI


1.

Ketersediaan Energi

Kal/kap/hr

3.511

3.867

3.511

3.699

Cadangan Pangan

2.


Gr/kap/hr

90,83

98,23

90,83

107,3

3.

Cadangan Pangan

Ton beras

230

230

290

290

Desa

71

60

62

26

Skor





75,5

85

78

100

22

22

28

28

%

96,87

96,87

99,15

99,15

%

48

48

61

61

Orang

150

150

300

300



3.

TARGET

2014




Penanganan Kemanan Pangan

Persentase Pengawasan dan

Melalui SKPT Yang Meliputi Jejaring

Pembinaan Keamanan Pangan

%

Intelejen Pangan, Jejaring Pengawasan Pangan, Dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan 5.

Penguatan Distribusi, Harga Dan

Distribusi, Harga dan Akses Pangan

Akses Pangan Pada

Meningkat

Unit gapoktan

Gapoktan/Masyarakat 6.

Ketersediaan Informasi Pasokan,

Persentase Ketersediaan Informasi

Harga, Dan Akses Pangan Pada

Pasokan, Harga dan Akses Pangan

Masyarakat 7.



8.


Kemampuan dan Kapasitas Pelaku

Kepemimpinan Pelaku

Utama Meningkat

Utama/Pelaku Usaha

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882 Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] atau [email protected]

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Recommend Documents