KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SATKER ITWASDA POLDA NTB TA. 2016
BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
Latar Belakang 1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016 merupakan implementasi dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan, Sasaran, Tujuan dan Indikator keberhasilan kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016 dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016.
2.
Pengukuran prestasi kerja dalam pencapaian sasaran dari setiap program dan kegiatan serta kebijakan diselaraskan dengan sumber daya yang ada baik personel, materiil, fasilitas dan anggaran pendukungnya.
3.
Guna mengetahui sampai sejauh mana pencapaian sasaran dari rencana kerja dan anggaran Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016 maka perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016 sebagai pertanggung jawaban kinerja, sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016.
Tugas dan Fungsi 1.
Tugas Pokok Tugas pokok Itwasda berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang tentang organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda (pasal 17) adalah: a.
Itwasda adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Polda yang berada dibawah Kapolda.
b.
Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda.
2. Fungsi .....
2
2.
Fungsi Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Itwasda menyelenggarakan fungsi:
C.
a.
perencanaan pengadministrasian umum, penatausahaan dan urusan dalam, pengurusan personel, sarana dan prasarana (Sarpras) dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasda;
b.
perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pengawasan fungsional di lingkungan Polda;
c.
pemberian arahan dan bimbingan atas pelaksanaan pengawasan melekat dalam jajaran Polda;
d.
pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang terprogram (rutin) maupun tidak terprogram meliputi wasrik khusus dan verifikasi, terhadap aspek manajerial semua unit organisasi khususnya proses perencanaan, pelaksanaan, pencapaian program kerja serta pengelolaan dan administrasi anggaran dan perbendaharaan yang meliputi : 1)
Bidang Operasional, termasuk pembinaan kesiapsiagaan, sistem dan metode serta dukungan operasional;
2)
Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk pembinaan personil baik Polri maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan personil ( Polri / PNS);
3)
Bidang sarana prasarana, termasuk pembinaan materiil, fasilitas dan jasa Polri serta inventori dan pembedaharaan;
4)
Bidang anggaran dan keuangan, termasuk pembinaan anggaran serta pengurusan pembedaharaan dan administrasi keuangan.
e.
Penyusunan laporan hasil wasrik termasuk saran tindakan terhadap semua penyimpangan pelaksanaan tugas;
f.
Penganalisaan dan evaluasi hasil pelaksanaan wasrik serta penyusunan laporan akuntabilitas jajaran Polda.
Struktur Organisasi Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sesuai Peraturan Kapolri Nomor: 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. -
Susunan organisasi Satker Itwasda terdiri dari: a.
Unsur pimpinan Inspektorat Pengawasan Daerah disingkat Itwasda b) Unsur …..
3
D.
E.
b.
Unsur pembantu pimpinan / pelayanan 1. Subbag Perencanaan dan Administrasi disingkat Subbag Renmin 2. Subbag Pengaduan Masyarakat disingkat Subbag Dumasan
c.
Unsur pelaksana tugas pokok 1. Inspektorat Bidang Operasional disingkat Itbid Ops 2. Inspektorat Bidang Pembinaan disingkat Itbid Bin
Sistematika Penyajian BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sistematika Penyajian
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategi B. Perjanjian Kinerja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran Tindak lanjut
Permasalahan Utama 1)
Internal a) b) c) d) e)
f)
g)
jumlah personel pada satuan kerja Itwasda tidak sesuai dengan DSP (masih ada jabatan yang belum terisi); peningkatan kemampuan personel staf Itwasda melalui pelatihan maupun kejuruan masih relatif kecil; masih ada indikator pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota yang membutuhkan upaya hukum; masih terbatasnya/kurangnya ruangan kerja yang memadai untuk para pejabat setingkat Kabag di Satker itwasda; pemahaman mengenai Juklak dan Juknis yang berkaitan dengan tugastugas di masing-masing Sub Satker masih dirasakan kurang, sehingga dapat menghambat dari pelaksanaan tugas; adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat; belum seluruh Irbid mendapat fasilitas kendaraan dinas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
2)
Eksternal…..
4 2)
Eksternal a) b)
c)
d)
e)
petunjuk perencanaan yang sering mengalami perubahan menyulitkan satker dalam mempedomani penyusunan rencana kerja dan anggaran; penyusunan rencana operasi Kepolisian di kewilayahan belum mempedomani Manajemen Operasi Kepolisian serta perkiraan intelijen, sehingga kurang berdampak signifikan terhadap penurunan kriminalitas di daerah; kurangnya sosialisasi dari Kasatker sebagai pengguna anggaran berkaitan dengan kegiatan yang didukung anggaran, akibatnya rengiat yang dibuat hanya bersifat rutinitas dan formalitas saja; lemahnya pendataan SIMAK-BMN meliputi: (1) kepemilikan tanah milik Polri yang belum disertifikatkan; (2) pendataan BMN yang tidak diketahui harga perolehannya; (3) kurangnya akurasi dalam pendataan aset persediaan. kegiatan pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah masih dirasakan sangat kurang sehingga banyak terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas.
BAB II .....
5 BAB II PERENCANAAN KINERJA
A.
Rencana Strategi Itwasda Polda NTB 1.
Gambaran Umum Rencana Strategi Pada tahun 2016 akan memasuki pentahapan pertama Renstra 2015-2019 merupakan tahapan III (Strive for Excellence) yang merupakan kelanjutan Renstra Polri 2010-2014 tahap II (Parteneship Building), dimana sesuai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan untuk setiap K/L menyiapkan Renstra K/L sesuai dengan Tupoksi pada sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir RPJMN yang sedang berjalan dimana RPJMN 2015-2019 bertema: “Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta Kemampuan Ilmu dan Teknologi yang terus Meningkat” dengan sasaran pembangunan di Bidang Hankam tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Penguatan Pertahanan Nasional dan Kamdagri”. Strategi Satker Itwasda polda NTB disusun berdasarkan Strategi kebijakan Polda NTB guna terlaksananya program dan kegiatan pengawasan dilingkungan Polda NTB sebagai tugas pokok Itwasda, yang meliputi: a. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan rutin tahun 2016 di tingkat satker Polda NTB dilaksanakan dalam 2 tahap yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; b. meningkatkan aparat pengawasan intern polda yang berkualitas dan profesional dengan mengikuti pendidikan dan latihan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan rutin serta perbendaharaan umum lebih profesional dan mengedepankan perannya sebagai konsultan, tauladan dan penjamin kualitas; c. meningkatkan kerjasama dengan aparat pengawas internal lainnya dan eksternal, intern departemen, lembaga negara non departemen dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan kemitraan Polri di bidang pengawasan; d. melaksanakan kegiatan pra audit pengadaan barang/jasa sesuai perintah pimpinan dan pendampingan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menjadi atensi pimpinan. Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok Satker Itwasda Polda NTB tersebut, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran termasuk cara–cara untuk pencapaiannya yang diwujudkan dalam bentuk Kebijakan, Program dan Kegiatan. Gambaran Umum Rencana Strategi tersebut, secara garis besar dapat dilihat dalam naskah LKIP ini. 2.
Visi.....
6 2.
Visi dan Misi Satker Itwasda Polda NTB a.
Visi Visi Satker Itwasda Polda NTB 2016 – 2019 dijabarkan dari visi Polda NTB yang dapat dirumuskan sebagai berikut: “terwujudnya pengawasan dan pemerikasaan yang proporsional dan profesional“.
b.
Misi Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Inspektorat Pengawasan Daerah NTB, maka langkah pencapaian sasaran disusun kedalam misi sebagai berikut:
3.
1)
Menigkatkan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang berkualitas dan profesional dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan berkesinambungan;
2)
Meningkatkan koordinasi dalam rangka membangun kemitraan dengan aparat pengawas fungsional pemerintah (BPKP NTB) dan aparat pengawasan ekternal (BPK-RI) dalam rangka mencari solusi penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
3)
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengawal sejak dini secara terus menerus pelaksanaan program, kegiatan dan permasalahan yang berimplikasi penyimpangan pada unit organisasi/satker di lingkungan Polda NTB;
4)
Melakukan pengawasan dan pemeriksaan di bidang operasional dan pembinaan di jajaran Polda NTB;
5)
Membangun hubungan kesetaraan dengan interdepartemen, lembaga negara non departemen dan lembaga negara non swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan kemitraan; dan
6)
Memberikan pelayanan atas laporan atau pengaduan masyarakat melalui kementerian dan/ atau lembaga untuk di analisis, dikaji dan ditindaklanjuti kepada pengemban fungsi terkait.
Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi Itwasda Polda NTB, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Itwasda Polda NTB dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Itwasda Polda NTB untuk mengukur sejauhmana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Adapun .....
7 Adapun tujuan strategis dari Itwasda Polda NTB adalah sebagai berikut: a)
b)
c)
d) e)
f) g) h) i) j)
4.
Tertata dan terpeliharanya personel Itwasda sebagai unsur pelaksana staf dan unsur pelaksana pengawasan yang memiliki kemampuan sebagai aparat pengawasan intern meliputi audit, revieu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya secara efektif dan efisien guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran Polri yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien dan ekonomis di tingkat satker/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri; Menurunnya kekeliruan/kesalahan/penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan kerugian negara di tingkat satker-satker di lingkungan Polda NTB dalam rangka mendukung terciptanya good governance and clean government; Tertanganinya pelayanan pengaduan masyarakat yang mengharapkan rasa keadilan sebagaimana diinginkan masyarakat; Terciptanya kerjasama dalam upaya peningkatan kemampuan aparat pengawasan serta koordinasi yang lebih intens dengan pihak departemen/lembaga (APIP) ataupun lembaga non departemen, lembaga negara non departemen dan lembaga swadaya masyarakat; Terpenuhinya personel, sarana dan prasarana yang memadai guna peningkatan kinerja aparat pengawasan intern yang lebih baik; Terwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundangundangan, proaktif, transparan dan akuntabel; Terwujudnya ketertiban administrasi umum di lingkungan Polda NTB; Terwujudnya peningkatan kinerja satker-satker di lingkungan Polda NTB; dan Tergelarnya struktur organisasi Polri yang berorientasi pada tugas pokok Polri dengan memperhatikan postur kekuatan Polri yang telah tergelar yaitu semakin ramping di tingkat atas, penguatan tingkat menengah pada Polda, serta makin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan di bawah pada tingkat Polres dan Polsek sebagai tolok ukur remunerasi.
Sasaran Sasaran strategis Itwasda Polda NTB merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran strategis Itwasda Polda NTB merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Itwasda Polda NTB dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Itwasda Polda NTB. Dalam rangka mewujudkan organisasi Polri yang baik melalui penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum yang proaktif, transparan dan akuntabel, maka sasaran strategis Itwasda Polda NTB tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan .....
8 a. b.
c.
d.
Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan rutin (Wasrik), pengawasan operasi, Verifikasi dan wasrik tertentu; Tertata struktur organisasi Itwasda serta terpenuhi personel yang lebih efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas pengawasan dan pemeriksaan serta perbendaharaan mendatang; Tersusun piranti lunak berupa SOP tentang pengawasan sebanyak 5 (lima) naskah yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bagi aparat pengawasan; Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan pola pengawasan sebagai berikut: 1)
e.
f.
Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap I aspek perencanaan dan pengorganisasian; 2) Pengawasan dan pemeriksaan rutin tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian; 3) Melaksanakan pengawasan operasi atas adanya kegiatan Operasi Kepolisian Terpusat. 4) Melaksanakan klarifikasi pengaduan masyarakat pada satker Polda/Polres tertentu yang menjadi perhatian publik dan atensi Pimpinan Polri; dan 5) Melaksanakan kegiatan verifikasi dalam rangka pergantian Kasatker/Kasatwil sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sebelum melaksanakan serah terima jabatan. Terlaksananya pengendalian atas pencegahan korupsi di lingkungan Polri sebagaimana ketentuan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5 (Lima) program prioritas penguatan pengawasan internal Polda NTB adalah sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Penguatan sistem pengawasan dan pengandalian yang efektif dan edukatif; Optimalisasi pengawasan melekat, peran pengawasan internal dan koordinasi dengan pengawasan eksternal; Penegakan disiplin dan kode etik secara tegas dan konsisten; dan Membuka akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan melalui sistem optimalisasi pengaduan masyarakat (Dumas).
Mempedomani dari sasaran strategis, maka Itwasda Polda NTB menentukan beberapa Indikator Kinerja Utama sebagai variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Perwujudan akuntabilitas kinerja Itwasda Polda NTB sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Polda NTB, dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berupa outcome yang berdampak pada stakeholder dari Itwasda Polda NTB yaitu seluruh Satker di lingkungan Polda NTB dan masyarakat umum. Persentase …..
9 Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Itwasda Polda NTB karena dapat dijadikan indikasi bahwa semakin tinggi penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat menunjukkan semakin akuntabel kinerja personel Itwasda Polda NTB. Persentase penurunan dan penyelesaian temuan pemeriksaan BPK RI ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Itwasda Polda NTB karena terkait dengan tugas APIP Polri sebagai konsultan, quality assurance, dan sebagai triger anti KKN di satker lingkungan Polda NTB. Sebagai konsultan, APIP Polri berupaya memininalisir dan menekan sekecil mungkin temuan BPK RI di Satker di lingkungan Itwasda Polda NTB, apabila sudah menjadi temuan di Satker, APIP harus memberikan pendampingan dan konsultasi apabila terdapat kendala agar Satker tersebut mampu memberikan tindak lanjut terhadap temuan tersebut dan menyelesaikannya. Oleh karena itu dari beberapa indikator kinerja yang ada di Itwasda, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Itwasda Polda NTB yaitu: a. b. c. d. e. B.
Persentase Dumas yang sudah diselesaikan; Persentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik Itwasda Polda NTB; Persentase penyelesaian Tinjut temuan Wasriksus/Wasyek Itwasda Polda NTB; Persentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik tujuan tertentu Itwasda Polda NTB; Persentase penyelesaian Tinjut temuan Wasrik Itwasum Polri;
Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (Reward dan punishment). Satker Itwasda Polda NTB telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2016, kegiatan yang disusun dalam Perjanjian Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satker Itwasda Polda NTB, Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2016. Perjanjian kinerja Polda Satker Itwasda Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
NO .....
10 NO 1 1
SASARAN STRATEGIS 2 Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dengan melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, perawatan peralatan kantor serta kebutuhan keperluan perkantoran dengan tepat waktu dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA 3 Persentase penyerapan anggaran Satker Itwasda Polda NTB
TARGET 4 85%
2
Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran satker-satker di lingkungan Polda NTB dan jajaran yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien, dan ekonomis
a. Dukung opini BPK RI terhadap Lapku Polri. b. Persentase penyerapan anggaran Polda NTB. c. Persentase penurunan penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan negara di tingkat satker di lingkungan Polda NTB dan jajaran. d. Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasda Polda NTB. e. Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasum Polri.
WTP
Terwujudnya aparatur Polri yang taat a. Persentase satker yang pada ketentuan perundang-undangan, mendapat pemeriksaan proaktif, transparan dan akuntabel khusus Itwasda Polda NTB. b. Persentase dumas yang sudah diselesaikan.
35%
3
85% 30%
75%
75%
60%
Tingkat Keberhasilan Satker Itwasda Polda NTB antara lain: 1.
Adanya Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan Satker Itwasda Polda NTB secara transparan dan akuntabel dapat mempertahankan Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Polri pada umumnya dan Polda NTB khususnya pada tingkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.
Terlaksananya program dan sasaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satker Polda NTB dan Jajaran terlaksana dengan baik dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan sehingga tercapainya pelayanan prima masyarakat.
3.
Terbinanya koordinasi yang baik dalam rangka membangun kemitraan dengan aparat pengawasan fungsional (BPKP NTB) dan aparat pengawasan ekternal (BPKRI) dalam rangka mencari solusi penyelesaian hasil temuan dengan membuat MoU kesepakatan kerja.
BAB III .....
11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan indikator kinerja utama dilingkungan Polri, maka Satker Itwasda telah menyusun Indikator Kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyuluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi Satker Itwasda Polda NTB, dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan, akan tetapi adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat keberhasilan kinerjanya, oleh sebab itu sebagai langkah yang operasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Satker Itwasda cukup dilaporkan beberapa indikator Kinerja sebagai kreteria keberhasilan Kinerja suatu organisasi yang disebut indikator kinerja, dimana capaian indikator kinerja Satker Itwasda ini diharapkan secara proporsional dan akuntabel akan memberikan gambaran sejauhmana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang diembannya. Indikator kinerja satker Itwasda yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang hasil capaian kinerja yang diwujudkan oleh Satker Itwasda Polda NTB, kedepan secara konsisten dan kontinue melakukan review terhadap kinerja agar selalu dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang capaian kinerja Satker Itwasda Polda NTB. Capaian Kinerja Satker Itwasda Polda NTB TA. 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 1…..
12 Tabel 1 Tabel Pengukuran Kinerja NO 1 1
2
3
SASARAN STRATEGIS 2 Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dengan melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, perawatan peralatan kantor serta kebutuhan keperluan perkantoran dengan tepat waktu dan akuntabel. Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran satkersatker di lingkungan Polda NTB dan jajaran yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien, dan ekonomis.
Terwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundang-undangan, proaktif, transparan dan akuntabel
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3
SATUAN 4 %
TARGET 5 85%
REALISASI 6 103,3 %
CAPAIAN 7 121,5 %
a. Dukung opini BPK RI terhadap Lapku Polri. b. Persentase penyerapan anggaran Polda NTB. c. Persentase penurunan penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan negara di tingkat satker di lingkungan Polda NTB dan jajaran. d. Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasda Polda NTB. e. Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasum Polri.
WTP
WTP
WTP
100 %
%
85%
118,7 %
139,6 %
%
30%
57,56%
191,87%
%
75%
100 %
133,3 %
%
75%
100 %
133,3 %
a. Persentase satker yang mendapat pemeriksaan khusus Itwasda Polda NTB. b. Persentase dumas yang sudah diselesaikan.
%
35%
10 %
71,43 %
%
60%
36,04 %
60,06 %
Persentase penyerapan anggaran Satker Itwasda Polda NTB
Dari tabel 1. Hasil Pengukuran Kinerja T.A 2016 Satker Itwasda dapat dianalisis Capaian Kinerja Satker Itwasda sebagai berikut: 1.
Terselenggaranya fungsi manajemen secara optimal dengan melaksanakan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, perawatan peralatan kantor serta kebutuhan keperluan perkantoran dengan tepat waktu dan akuntabel. Tabel 2 Tabel Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Persentase Penyerapan anggaran Itwasda Polda NTB
Target 85 %
Realisasi 103,3 %
Capaian 121,5 %
Dari penjelasan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran Satker Itwasda Polda NTB dari alokasi target sebesar 85 % dan Realisasinya sebesar 103,3 % Sehingga capaian kinerja sebesar 121,5 %. Tabel 3. …..
13 Tabel 3 Data Serap Anggaran Satker Itwasda Polda NTB NO 1 2 3 3 4
TAHUN 2012 2013 2014 2015 2016
Grafik 1.
PAGU (Rp) 2.082.119.000 2.184.217.000 2.251.618.000 2.624.559.000 2.940.195.000
REALISASI (Rp) 2.069.348.156 2.220.633.120 2.631.950.716 2.710.413.134 2.905.755.574
% SERAP 99,4 101,7 116,9 103,3 98,83
KET
Grafik Serap Anggaran Satker Itwasda Polda NTB
Dari penjelasan tabel 3 dan Grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Satker Itwasda untuk Tahun 2016 sebesar 98,83%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 penyerapan anggaran Satker Itwasda sebesar 103,3 %. Hal tersebut disebabkan karena adanya Mutasi Personel baik masuk maupun keluar Satker Itwasda Tahun 2016 dan adanya kenaikan Pangkat/Golongan serta KGB Personel Itwasda sehingga terjadi kekurangan Belanja Pegawai sebanyak Rp. 85.854.134 atau 3,7 %. Untuk mengatisipasi dan memperkecil adanya pagu minus pada Tahun Anggaran berikutnya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penyusunan pagu anggaran didasarkan pada DPP bulan Desember sehingga dalam perhitungan Belanja Pegawai sesuai dengan data riil personel. b. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM tentang Mutasi Personel. c. Memverifikasi Personel yang akan naik pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 2.
Terwujudnya pengelolaan program dan anggaran satker-satker di lingkungan Polda NTB dan jajaran yang memenuhi unsur ketaatan, ketertiban, efektif, efisien, dan ekonomis. Tabel 4 Tabel Indikator Kinerja Utama a.
Indikator Kinerja Utama Dukung opini BPK RI terhadap Lapkeu Polri
Target WTP
Realisasi WTP
Capaian 100 % Dari…..
14 Dari hasil Penilaian BPK RI terhadap Lapkeu Polri TA. 2016, secara umum Polri memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), keberhasilan predikat tersebut merupakan hasil kerjasama dari semua Satker Jajaran Polda NTB dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, tertibnya administrasi keuangan serta berjalannya fungsi pengawasan pada masing-masing Satker. Tabel 5 Tabel Indikator Kinerja Utama b.
Indikator Kinerja Utama Persentase Penyerapan anggaran Polda NTB
Target 85 %
Realisasi 118,7 %
Capaian 139,6 %
Dari penjelasan tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran Polda NTB dari alokasi target sebanyak 85 % dan Realisasinya sebanyak 118,7 % Sehingga capaian kinerja sebesar 139,6 %. Tabel 6 Data Serap Anggaran Polda NTB NO 1 2 3 3 4
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2016
PAGU (Rp) 450.240.683.000 513.782.913.000 576.930.396.000 666.651.333.000 681.824.566.000
REALISASI (Rp) 471.755.839.029 532.437.734.386 608.131.940.496 695.255.076.068 809.272.830.962
% SERAP 104,8 103,6 105,4 104,3 118,7
KET
Grafik 2. Grafik Serap Anggaran Polda NTB
Dari penjelasan tabel 6 dan Grafik 2 di atas, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Polda NTB untuk Tahun 2016 sebesar 118 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 118,7 %. Kenaikan penyerapan terjadi pada Belanja Pegawai sebesar 127,2 %, Hal ini disebabkan karena adanya mutasi keluar masuk personel Polda NTB yang tidak terencana serta kenaikan Pangkat/Golong serta KGB sehingga mengalami pagu minus sebanyak Rp. 131.936.428.434,-. Untuk mengatisipasi adanya pagu minus dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: a. Merencanakan …..
15 a. Merencanakan dengan teliti dan saksama pada saat pengisian data base penyusunan anggaran TAB+1 b. Memverifikasi data anggota yang akan naik pangkat dan kenaikan gaji berkala. c. Menyusun anggaran dengan memperhitungkan kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkalaantisipasi. d. Dalam penyusunan anggaran pada tahun selanjutnya didasarkan pada DPP gaji bulan Desember / akhir tahun, serta koordinasi dengan Biro SDM tentang mutasi personel. Tabel 7 Tabel Indikator Kinerja Utama c.
Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan negara di tingkat satker di lingkungan Polda NTB dan jajaran.
Target 30 %
Realisasi 57,56 %
Capaian 191,87 %
Dari penjelasan tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa Target Persentase penurunan penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi kerugian keuangan negara di tingkat Satker Jajaran Polda NTB sebanyak 30 % Realisasinya sebanyak 57,56 % Sehingga capaian kinerja sebesar 191,87 %. Tabel 8 Data Temuan Wasrik Itwasda Polda NTB NO 1 2
TAHUN 2014 2016
JML TEMUAN 180 199
TEMUAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA
PERSENTASE (%) 44 28
KET
24,44 14,07
Grafik 3. Temuan Wasrik Itwasda Indikasi Kerugian Negara.
Dari penjelasan tabel 8 dan grafik 3 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 terdapat temuan Wasrik Rutin Itwasda pada Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian sebanyak 199 Temuan pada Bidang Jemen Ops, SDM, Sarpras dan Garkeu. Dari…..
16 Dari 199 temuan diperoleh 28 temuan atau sebesar 14,07 % bidang Jemen Garkeu yang berindikasi terjadinya kerugian negara. Namun setelah ditindak lanjuti oleh Satker jajaran terhadap bahwa temuan tersebut terjadi kurang tertibnya administrasi keuangan akibat personel yang mengawaki tugas tersebut kurang memahami Tupoksinya serta kurangnya kelengkapan administrasi pendukung yang belum sesuai dengan Juklap, Jukmin serta perwabkeu sehingga perlu perbaikanperbaikan yang ditindak lanjuti kemudian. Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 persentase Temuan yang berindikasi kerugian negara sebesar 24,44 % dari 180 temuan sehingga terjadi penurunan jumlah temuan yang berindikasi kerugian negara pada tahun 2016 sebanyak 14,07 %. Dokumen Wasrik Itwasda Polda NTB Pelaksanaan Wasrik Rutin Itwasda Polda NTB yang didahului dengan acara Taklimat Awal Wasrik yang dilanjutkan dengan acara pendalaman ke masing-masing Satker Jajaran Polda NTB dan Taklimat Akhir setelah dilaksanakan pendalaman.
Pendalaman ke Satker-Satker Jajaran Polda NTB
Tabel 9 Tabel Indikator Kinerja Utama d.
Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasda Polda NTB.
Target 75 %
Realisasi 100 %
Capaian 133,3 %
Dari penjelasan tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa Target Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Wasrik Rutin Itwasda Polda NTB sebesar 70 % Realisasinya sebanyak 100 % Sehingga capaian kinerja sebesar 133,3 %. Seluruh Satker Polda NTB dan jajarannya telah menindaklanjuti temuan Wasrik Itwasda Polda NTB TA 2016.
Tabel 10 …..
17 Tabel 10 Data Tindak Lanjut Temuan Wasrik Tahap II Itwasda Polda NTB NO TAHUN 1 2014 2 2016
TEMUAN
180 199
TINJUT
180 199
PERSENTASE (%) 100 100
KET
Grafik 4. Penyelesaian Tindak Lanjut Wasrik Rutin Itwasda
Dari penjelasan tabel 10 dan Grafik 4 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 temuan Wasrik Rutin Itwasda sebanyak 199 temuan telah ditindak lanjuti oleh masing-masing Obrik. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh 180 temuan sehingga terjadi peningkatan jumlah temuan Wasrik sebanyak 19 temuan yang terbagi pada Bidang Jemen Opsnal, SDM, sarpras dan Garkeu.
Tabel 11 Tabel Indikator Kinerja Utama d.
Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian tinjut hasil temuan wasrik rutin Itwasum Polri.
Target 75 %
Realisasi 100 %
Capaian 133,3 %
Dari penjelasan tabel 11 di atas, dapat dilihat bahwa Target Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Wasrik Rutin Tahap II (Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian) Itwasum Polri TA. 2016 sebesar 75 % dengan realisasi sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja sebesar 133,3 %. Seluruh Satker Polda NTB dan jajarannya telah menindaklanjuti temuan Wasrik Itwasum Polri Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian TA. 2016. Tabel 12 Data Tindak Lanjut Temuan Wasrik Itwasum Polri NO TAHUN 1 2014 2 2016
TEMUAN
287 139
TINJUT
287 139
PERSENTASE (%) 100 100
KET
Grafik 5…..
18 Grafik 5. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Wasrik Rutin Itwasum
Dari penjelasan tabel 12 dan Grafik 5 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 temuan Wasrik Rutin Itwasum Polri sebanyak 139 temuan telah ditindak lanjuti oleh masing-masing Obrik. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 287 temuan sehingga terjadi penurunan temuan sebanyak 148 temuan atau 51,56 %. Dokumen Kegiatan Wasrik Itwasum Polri Pelaksanaan Wasrik Rutin Itwasum Polri yang didahului dengan acara Taklimat Awal Wasrik yang dilanjutkan dengan acara pendalaman ke masing-masing Satker Jajaran Polda NTB di Ruang Rapat Ro Ops Polda NTB
2.
Terwujudnya aparatur Polri yang taat pada ketentuan perundang-undangan, proaktif, transparan dan akuntabel. Tabel 13 Tabel Indikator Kinerja Utama a.
Indikator Kinerja Utama
Persentase satker yang mendapat pemeriksaan khusus Itwasda Polda NTB.
Target 35 %
Realisasi 10 %
Capaian 71,43 %
Dari…..
19 Dari penjelasan tabel 13 di atas, dapat dilihat bahwa Target Persentase Satker yang mendapat pemeriksaan khusus Itwasda Polda NTB sebesar 35 % dengan realisasi sebanyak 10 % Sehingga capaian kinerja sebesar 71,43 %. Tabel 14 Data Jumlah Satker yang mendapat Wasriksus NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SATKER BIRO OPS (SPKT) BIRO RENA BIRO SDM BIRO SARPRAS DIT. INTELKAM DIT. RESKRIMUM (DIT TAHTI) DIT. RESKRIMSUS DIT. RESNARKOBA DIT. BINMAS DIT. SABHARA DIT. LANTAS DIT. PAMOBVIT
2014
13 14 15 16 17 18 19 20
1 -
21 22
DIT. POL AIR SAT BRIMOB BID PROPAM BID TI SPN BID KEU BID DOKKES SPRIPIM (SETUM, BIDKUM DAN BID HUMAS) BAG YANMA RUMKIT
23 24 25 26 27
POLRES MATARAM POLRES LOBAR POLRES LOTIM POLRES SUMBAWA POLRES SUMBAWA BARAT
-
28 29 30
POLRES DOMPU POLRES BIMA KOTA POLRES BIMA JUMLAH
2
1 -
-
2016
KET 1 Ketidaktertiban administrasi Pengamanan Obyek Vital 1 Penarikan biaya pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba. 1 Kinerja Penyidik kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur. 3
Grafik 6…..
20 Grafik 6. Persentase Wasriksus
Dari penjelasan tabel 14 dan Grafik 6 di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2016 Jumlah Satker yang mendapat Wasriksus sebanyak 3 Satker atau 10 %. Pada tahun 2014 Satker yang mendapat Wasriksus sebanyak 2 Satker atau 6 % sehingga mengalami kenaikan sebanyak 4 % dari tahun 2014. Satker yang mendapat Wasriksus antara lain Dit Pam Obvit, Rumkit dan Polres Sumbawa Barat dengan pokok permasalahan antara lain: a. Ketidaktertiban administrasi Pengamanan Obyek Vital pada Satker Dit Pam Obvit; b. Penarikan biaya pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba pada Satker Rumkit Polda NTB; c. Kinerja Penyidik kasus pembunuhan dan pemerkosaan anak di bawah umur pada Satker Polres Sumbawa Barat. Dokumen Kegiatan Wasriksus Pelaksanaan Wasriksus ke Polres Sumbawa Barat, Dit Pam Obvit dan Rumkit.
Wasriksus ke Dit Pamobvit
Wasriksus ke Polres Sumbawa Barat
KORBAN PEMBUNUHAN
Tabel …..
21
Tabel 15 Tabel Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
b.
Persentase dumas diselesaikan.
yang
Target
sudah
60 %
Realisasi
Capaian
36,04 %
60,06 %
Dari penjelasan tabel 15 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi persentase Dumas yang diselesaikan pada Tahun 2016 sebesar 36,04 % dari alokasi target sebesar 60 % sehingga capaian kinerja sebesar 60,06 %. Tabel 16 Data Dumas NO
TAHUN
1
2014
2
2016
PENANGANAN PROSES SELESAI 25 17 71
40
42
PERSENTASE PENYELESAIAN 40,48 %
111
36,04 %
JUMLAH
Grafik 5. Data Penyelesaian Dumas
Dari penjelasan tabel 16 dan Grafik 5 di atas, dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada tahun 2016 sebesar 36,04 %. Jika dibandingkan dengan Tahun 2014 persentase Dumas yang diselesaikan sebesar 40,48 % sehingga terjadi penurunan kinerja Satker-Satker dalam menangani laporan pengaduan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan kinerja personel Polda NTB dengan terfokusnya perhatian pada Operasi Mantap Praja yang melibatkan hampir seluruh personel Polda NTB sehingga penyelesaian terhambatnya penyelesaian Dumas. Adapun Upaya yang dilakukan Itwasda dalam peningkatan pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan cara menginventarisir/mengkompulir kasus-kasus pengaduan masyarakat secara periodik setiap bulan dan mengirimkan surat konfirmasi dan klarifikasi Dumas apabila belum terselesaikan oleh Satker Jajaran yang menangani kasus ….
22 kasus pengaduan masyarakat tersebut. Sehingga dengan adanya penyelesaian Dumas yang Cepat, Tepat dan Tuntas akan berdampak kepada peningkatan citra positif Kepolisian pada umumnya dan Polda NTB pada khususnya serta tercapainya pelayanan publik yang unggul (Strive For Excellence). Dokumen Kegiatan Klarifikasi dan Konfirmasi Dumas ke Satker Jajaran Polda NTB
Pelaksanaan kegiatan Klarifikasi dan konfirmasi Dumas ke Satker Jajaran Polda NTB oleh Subbag Dumasan Itwasda Polda NTB
D. Realisasi .....
23 D.
Realisasi Anggaran Pagu dan realisasi anggaran Satker Itwasda tahun 2016 berdasarkan satu program yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri dengan dua kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan dan Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan sebagai berikut:
KODE 1 I 1
2
URAIAN 2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri. Dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan. a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan. b. Jumlah Biaya Lembur Tahun 2016 1) Gol II 2) Gol III 3) Makan lembur Gol II dan III c. Honor Operator Aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA d. Belanja Jasa Pos dan Giro - Biaya Pak kirim barang e. Belanja biaya pemeliharaan perawatan dan mesin - Ranmor R-4 f. Belanja biaya pemeliharaan perawatan dan mesin - Ranmor R-2 g. Jumlah Belanja perbaikan peralatan kantor - Har inventaris kantor h. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin - Komputer - Printer - AC - Handy Talky (HT) i. Belanja keperluan perkantoran - Itwasda j. Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota Jaldis ke Kewilayahan (Pulau Sumbawa) Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kewilayahan. a. Jumlah Belanja barang operasional lainnya - Biaya administrasi Wasrik. b. Jumlah belanja barang operasional lainnya - Dukungan operasional. c. Jumlah Belanja perjalanan biasa 1) Belanja perjalanan Wasrik Tahap I Itwasda 2) Belanja perjalanan Wasrik Tahap II Itwasda
PAGU 3 2.624.559.000
REALISASI 4 2.710.413.134
SISA 5 -85.854.134
% 6 103,27
2.307.850.000
2.393.704.134
-85.854.134
103,72
2.056.006.000 27.720.000
2.141.816.134 27.676.000
-85.810.134 44.000
104,17 99,84
3.600.000
3.600.000
0
100
5.250.000
5.250.000
0
100
58.050.000
58.050.000
0
100
9.000..000
9.000.000
0
100
2.100.000
2.100.000
0
100
12.884.000
12.884.000
0
100
73.240.000
73.240.000
0
100
87.720.000
87.720.000
0
100
316.709.000
316.709.000
0
100
1.800.000
1.800.000
0
100
210.209.000
210.209.000
0
100
104.700.000
104.700.000
0
100
BAB IV.....
24 BAB IV PENUTUP
A.
B.
Kesimpulan 1.
Pelaksanaan tugas di satker Itwasda dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Satker Itwasda tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan akuntabel oleh Subsatker Itwasda.
2.
Dari beberapa sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Satker Itwasda yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama bahwa persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat (Dumas) oleh Satker-Satker Jajaran dalam menangani laporan pengaduan masyarakat pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2014 dan capaian kinerja tidak dapat memenuhi 100 %. Hal tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan kinerja personel Polda NTB dan jajaran dengan terfokusnya perhatian pada Operasi Mantap Praja yang melibatkan hampir seluruh personel Polda NTB sehingga terhambatnya penyelesaian Dumas.
3
Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Polri Satker Itwasda melaksanakan penguatan pengawasan dengan menyusun rencana pengawasan dan rencana aksi.
Saran dan Tindak Lanjut 1.
Meningkatkan kerjasama/koordinasi antar Instansi terkait dan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat dalam rangka penguatan pengawasan baik intern maupun ekstern.
2.
Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan pada satker jajaran berkaitan dengan kinerja satker dan pelayanan kepada masyarakat.
3.
Meningkatkan penguatan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi polri dan pelayanan Quick Wins pada satker jajaran.
4.
Mendorong pemenuhan peningkatan besaran tunjangan kinerja/remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi Polri guna untuk lebih menjamin dedikasi personil Polri dalam rangka melayani masyarakat.
25 Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satker Itwasda TA 2016 disusun diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran itwasda Polda NTB. Dalam penyusunan laporan ini sangat disadari belum sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan Tupoksi yang telah dilakukan oleh Itwasda Polda NTB selama satu tahun dan pada tahun mendatang akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan.
Mataram,
Januari 2017
INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA NTB
Drs. ISMAIL BAFADAL, M.H. KOMBES POL NRP 63020732
