LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN. engadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu Badan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

P

engadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia,

terletak di Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah

yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan Diponegoro No. 21 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221870, (0536) 3221940, Kode Pos 73111. Pengadilan Negeri Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman,

mempunyai

tugas

pokok

menerima,

memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikuf : a)

Fungsi dan

Mengadili

mengadili

[judicial

perkara-perkara

power), yang

yakni menjadi

memeriksa kewenangan

Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Page 1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH b)

Fungsi

Pengawasan,

TAHUN 2015

yakni mengadakan pengawasan atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. c)

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan,

dan

kepegawaian

serta

lainnya

untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. d)

Fungsi Lainnya : a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/004/SK/II/199I) b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya,

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bekerja dengan sungguhsungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian yang terkait, baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan. PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Page 2


TAHUN 2015

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1. Visi VISI

Pengadilan

Negeri Palangka Raya

mengacu

pada Visi

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : "Mewujudkan Pengadilan Negeri Palangka Raya Yang Agung".

2. Misi MISI Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut : 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2) Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan. 3) Melaksanakan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan. 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.



TAHUN 2015

B. STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi diantara bagian-bagian. Dalam Struktur Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Berdasarkan pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima) elemen penting dalam Struktur Organisasi yaitu : 1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja . 2. Adanya standarisasi kegiatan kerja. 3. Adanya koordinasi kegiatan kerja. 4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan. 5. Besaran seluruh organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi bergambar sebagai berikut :



TAHUN 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERMA No.7 tahun 2015

KETUA

WAKIL KETUA

HAKIM

SEKRETARIS

PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

PANITER A MUDA HUKUM

PANITERA MUDA PERDATA

PANITERA MUDA KHUSUS

KASUBAG PERENCANA AN, TI DAN PELAPORAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI

1. FUNSIONAL ARSIPARIS

2. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI

2. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

3. PRANATA PERADILAN

3. FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 4. FUNGSIONAL BENDAHARA

3. PRANATA PERADILAN



TAHUN 2015

Secara lengkap personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

No.

NAMA

JABATAN

KET.

1

Mulyanto, S.H.,M.H.

Pembina Utama Madya

Ketua

2

Jumongkas L.Gaol, S.H.,M.H.

Pembina Utama

Wakil Ketua

3

Yunus Sesa, SH.MH.

Pembina Utama Madya

Hakim

4

Rerung Patongloan, S.H.,M.H.

Pembina Utama Madya

Hakim

5

Erwantoni, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

Hakim

6

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.,Hum.

Pembina Tk.I

Hakim

7

Nurhayati Nasution, S.H,.M.H.

Pembina

Hakim

8

I Wayan Sugiartawan, SH.

Penata Tk.I

Hakim

9

Ita Widyaningsih,SH.,M.H.

Penata Tk.I

Hakim

Andi Hendrawan, S.H.,M.H.

Penata Tk.I

Hakim

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.,M.H. Agus Maksum Mulyohadi, SH.MH Anuar Sakti Siregar, S.H.,M.H.

Penata Tk.I

Hakim

Penata Tk.I

Hakim

-

Hakim Ad Hoc Tipikor

14

Darlina Darwis, SH.

-

15

Rajali, SH.,M.H

-

16

Syamsul Kamar, SH.

-

17

Tukas Y. Buntang

-

Hakim Ad Hoc Tipikor Hakim Ad Hoc Tipikor Hakim Ad Hoc PHI Hakim Ad Hoc PHI

10. 11 12 13



TAHUN 2015

18

Teki Prasedyanti, SH.

-

Hakim Ad Hoc PHI Hakim Ad Hoc PHI Panitera

19

Aliasman Purba, SE.

-

20

Baso Rasyid, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

21

Tohiri Bin Asngat., SH.

Pembina

22

Hj. Sri Widarti, S.Sos.SH.

Pembina

23

Supriadi, SH.

Penata Tk.I

24

Ruspeliati, SH.

Penata Tk.I

25

Tiomina Simanjuntak, SH.

Penata

26

Samlawy

Penata

27

Rabiatul Adawiyah

Penata

28

Exman Vryanto, SE.

Penata Tk.I

29

Russianna, SH.

Penata Tk.I

30

Marliyani, SE.

Penata Muda Tk.I

31

Jayadi

Penata

32

Resie, SH.

Penata Tk.I

33

Hj. Masriah.,SH

Penata Tk.I

Panitera Pengganti

34

Helen Mutiara Saragih.,SH

Penata

Panitera Pengganti

35

Agus Hairuddin.,SH

Penata

Panitera Pengganti

Wakil Panitera Sekretaris Panmud Perdata Panmud Hukum Panmud Pidana Plt. Panmud PHI Plt. Panmud Tipikor Kasubag Keuangan dan Umum Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan Panitera Pengganti Panitera Pengganti



TAHUN 2015

36

Teguh Budiono., SH

Penata Muda Tk.I

Panitera Pengganti

37

I Gusti Bagus Sandhi., SH

Penata Muda Tk.I

Panitera Pengganti

38

Bobby Ertanto., SH

Penata Muda Tk.I

Panitera Pengganti

39

Indah Y. Priyatni., SH

Penata Tk.I

Panitera Pengganti

40

Berly. SE., SH

Penata

Panitera Pengganti

41

Efraim., SH

Penata Muda Tk.I

Panitera Pengganti

42

Maryani, SH.

Penata

Jurusita

43

Kuncoro T.Pratisto, SH.

Penata Muda Tk.I

Jurusita

44

Wajidin

Penata Muda

Jurusita

45

Abdul Kahar Mashuri

Penata Muda

Jurusita

46

Ida Purwanti, SH.

Penata Muda Tk.I

47

Janward S. Purba

Pengatur

48

Mangisi Gultom

Pengatur

49

Thiodoly Pakpahan

Pengatur

50

Vusi Rurianty, S.Kom.

Penata Muda Tk.I

51

Nova Iraini.,SE., M.Si

Penata Muda Tk.I

52

Ika Melinda M.,SH

Penata Muda Tk.I

53

Muhammad Fadli, SH.

Penata Muda

54

Dewa A.A.A, SH.

Penata Muda

Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti Staf Umum dan keuangan Staf Kepan Pidana PP Lokal/ Staf Tipikor PP Lokal/ Staf Tipikor


TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 55

Ika Murtianingsih.,SH

Penata Muda

56

Ainun Zaryah.,SE

Penata Muda

57

Sopyani Devi., SH

Penata Muda

58

Laili Rahmah, A.,Md.

Pengatur Tk.I

59

Laila Hayati, A.,Md

Pengatur Tk.I

60

Siti Nor Asiah

Pengatur

61

Akhmad Darkuni

Pengatur Muda Tk.I

62

Salundik

Pengatur Muda

Profil Tenaga Honorer No. NAMA

Staf Kepan Perdata Staf Umum dan keuangan Staf Kepan Pidana Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan Staf Kepan Perdata Staf Umum dan keuangan Staf Kepan Perdata Staf Kepan Pidana

TUGAS

1

Ismail

2

Agave Christy JS

Pramubakti/CS/Staf Pidana

3

Elsa Situmorang

Pramubakti/CS/Staf Tipikor

4

Yoyo

5

Kabul Budiono

Pramubakti/CS/Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Satpam

6

Firdana Priyo H.

Satpam

7

Rizky Kurniawan

Pramubakti/CS/Staf Hukum

8

Ferry

Pramubakti/CS/Staf Perdata

9

Tomi J. Priadi

10.

KET.

Satpam

Jejen Jaini

Penjaga Malam Satpam



TAHUN 2015

Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana tenaga teknis/Non Teknis sebanyak 62 orang dan ditambah dengan honorer sebanyak 10 orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 72 orang.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan

pengkajian,

pengelolaan

terhadap

sistem

kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan

Nasional

Jangka

Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun selanjutnya (2015 -2019). Adapun Tujuan yang hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut : PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Page 10


TAHUN 2015

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya memenuhi butir 1 dan 2 di atas. Sedangkan Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya penyelesaian perkara. 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim. 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5) Meningkatnya kualitas pengawasan.

D. PERMASALAHAN ORGANISASI Permasalahan

permasalahan

yang

dihadapi

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.



TAHUN 2015

2. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini masih terbatas. 3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini dirasa belum memadai. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Padahal dengan sarana dan Prasarana yang memadai dipercaya

mampu

meningkatkan

kinerja

aparat

serta

mampu

meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan. 4. Belum adanya alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, yang bertujan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada msyarakat pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan memiliki masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan dalam membenahi diri.



TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menetapkan target kinerja tahun 2015, tidak terlepas dari core bussines yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara, sehingga apa saja yang dilaksanakan haruslah didukung

oleh

jumlah

anggaran

yang

mencukupi

dan

berimbang.

Perencanaan ini berupaya mewujudkan target dan sasaran strategis melalui indikator kinerja sebagaimana berikut :

NO.

1.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase

TARGET

tunggakan

100%

perkara yang diselesaikan b. Persentase

perkara

yang

100%

perkara

yang

80%

diselesaikan c. Persentase diselesaikan waktu

dalam

maksimal

5

jangka (lima)

bulan


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2.

Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

a. Persentase

penurunan

TAHUN 2015 20%

tunggakan perkara b. Persentase Penurunan upaya

20%

banding c. Persentase minutasi perkara yang

diselesaikan

70%

dalam

waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal perkara diputus. 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase diajukan

berkas

yang

banding

yang

100%

disampaikan secara lengkap b. Persentase diregister

berkas

yang

dan

siap

100%

didistribusikan ke Majelis c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

-

Pidana

1:100

-

Perdata

1:40

-

Tipikor

1:20

-

PHI

1:2

a. Persentase

perkara

prodeo

100%

proses

70%

yang diselesaikan b. Persentase penyelesaian dapat

perkara

yang

dipublikasikan

dan

dapat di download di directory putusan

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya



Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

a. Persentase

pengaduan

masyarakat

TAHUN 2015 100%

yang

ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil

100%

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.



TAHUN 2015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

NO.

1.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN Meningkatnya Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA

a. Persentase

TARGET

tunggakan

100%

perkara yang diselesaikan b. Persentase

perkara

yang

100%

perkara

yang

80%

diselesaikan c. Persentase diselesaikan waktu

dalam

maksimal

5

jangka (lima)

bulan 2.


a. Persentase

penurunan

20%

tunggakan perkara b. Persentase Penurunan upaya

20%

banding c. Persentase minutasi perkara yang

diselesaikan

70%

dalam

waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal perkara diputus. 3.


a. Persentase diajukan

berkas

yang

banding

yang

100%

disampaikan secara lengkap b. Persentase diregister

berkas

yang

dan

siap

100%

didistribusikan ke Majelis



TAHUN 2015

c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara

4.


-

Pidana

1:100

-

Perdata

1:40

-

Tipikor

1:20

-

PHI

1:2

a. Persentase

perkara

prodeo

100%

proses

70%

yang diselesaikan b. Persentase penyelesaian dapat

perkara

yang

dipublikasikan

dan

dapat di download di directory putusan

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya 5.


a. Persentase

pengaduan

masyarakat

100%

yang

ditindaklanjuti b. Persentase

temuan

hasil

100%

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.


TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut : NO

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KINERJA UTAMA 1.

2.

Peningkatan penyelesaian perkara


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: b. Persentase perkara yang diselesaikan:

Jumlah perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan a. Persentase penurunan tunggakan perkara

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan X 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan



Selisih antara jumlah tunggakan perkara tahun berjalan dengan jumlah tunggakan perkara tahun lalu berbanding dengan tunggakan perkara tahun lalu. Selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding tahun berjalan dengan jumlah upaya hukum tahun lalu berbanding dengan upaya hukum banding tahun lalu Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Majelis Hakim

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti


Jml berkas perkara yg diajukan banding yg lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan banding

Panitera Panmud


b. Persentase penurunan upaya hukum Banding

3.


Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

c. Persentase minutasi perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diputus a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Majelis Hakim

dan


TAHUN 2015


b.

4.

5.


Peningkatan kualitas pengawasan

Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusik an ke Majelis c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara: Pidana Perdata Tipikor PHI a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jml berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Panmud

dan


Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

Ketua Pengadilan


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara prodeo


b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat di publikasikan dan dapat didownload di directory putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya a. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti

Perbandingan amar putusan perkara yang dipublikasikan di directory putusan dengan jumlah perkara yang diputus

Panitera dan Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.

Jumlah temuan eksternal yg ditindak lanjuti X100% Jumlah temuan /eksternal

Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris




TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran

tingkat

capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka

Raya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian

kinerja masing-masing indikator tersebut

dapat diimplementasikan pada tabel berikut:

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

NO.

1.

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

a. Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan

100%

100%

100%

100%

88,20%

88,20%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

80%

96,49%

120,61%



3.

4.




TAHUN 2015

a. Persentase penurunan tunggakan perkara

20%

10,43%

52,15%

b. Persentase Penurunan upaya banding c. Persentase minutasi perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal perkara diputus. a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

20%

2,98%

14,9%

70%

42,98%

61,4%

c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara - Pidana - Perdata - Tipikor - PHI a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dan dapat di download di directory putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya

100%

87,69%

87,69%

100%

100%

100%

1:100 1:40 1:20 1:2 100%

1:101 1:36 1:20 1:2 0%

1:101 1:36 1:20 1:2 0%

(tdak ada perkara prodeo)

(tdak ada perkara prodeo)

70%

37,40%

53,42%




a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

TAHUN 2015

100%

100%

100%

100%

Penjelesan tabel diatas ada pada uraian berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Palangka Raya menggunakan tiga indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya. Adapun ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian tunggakan (sisa awal) perkara Pidana, Perdata,Tipikor, PHI

Ukuran

capaian

Indikator

Kinerja

Persentase

penyelesaian

tunggakan (sisa awal) perkara adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.



TAHUN 2015

Keadaan Perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2015 adalah sebagai berikut : PERKARA

SISA AWAL

MASUK

PUTUS

SISA AKHIR

Pidana

37

508

498

47

Perdata

66

180

199

47

Tipikor

9

60

64

5

PHI

3

10

9

4

Berdasarkan tabel diatas, maka penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: PERKARA

SISA AWAL

PERKARA YANG DISELESAIKAN

TARGET

REALISASI

%

%

Pidana

37

37

100%

100%

Perdata

66

66

100%

100%

Tipikor

9

9

100%

100%

PHI

3

3

100%

100%

115

115

JUMLAH

Rata- rata realisasi sebesar 100%

Jumlah sisa perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang diselesaikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


TAHUN 2015


70 60 50 40

perkara yang diselesaikan

30 20 10 0 Pidana Perdata Tipikor

PHI

Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan selama tahun 2015 adalah sebesar 100 %. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 37 perkara sudah terselesaikan, namun di akhir tahun masih ada sisa 47 perkara. Hal ini disebabkan banyaknya perkara pidana yang masuk di akhir-akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan waktu yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan di tahun berikutnya. Sementara

untuk

persentase

sisa perkara

Perdata,

juga

dapat

diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 66 perkara sudah terselesaikan. Walaupun di akhir tahun masih terdapat sisa 47 perkara, hal ini dikarenakan banyak perkara perdata yang masuk di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Page 24


TAHUN 2015

Untuk perkara Tipikor pada tahun 2015 juga dapat diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 9 perkara sudah terselesaikan. Walaupun di akhir tahun masih terdapat sisa 5 perkara, hal ini dikarenakan banyak perkara Tipikor yang masuk di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Dan untuk perkara PHI pada tahun 2015 juga dapat diselesaikan 100%. Tunggakan perkara yang menjadi sisa di awal tahun sebanyak 3 perkara sudah terselesaikan Walaupun di akhir tahun masih terdapat sisa 4 perkara, hal ini dikarenakan banyak perkara PHI yang masuk di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Ukuran Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor maupun PHI yang masing-masing ditargetkan selesai 100 % pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014 yang menjadi tunggakan di awal tahun 2015 yaitu 115 perkara seluruhnya dapat diselesaikan. Adapun sebagai perbandingan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:


TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH NO.

SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN (SISA AWAL)

2014

2015

1

PIDANA

55

37

2

PERDATA

60

66

3

TIPIKOR

10

9

4

PHI

5

3

130

115

JUMLAH

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 adalah sebanyak 130 perkara sedangkan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 sebanyak 115 perkara, sehingga ada penurunan sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa awal) sebesar 15 perkara dari tahun sebelumya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan (Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI)

Ukuran

capaian

Indikator

Kinerja

Persentase

perkara

yang

diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan (putus) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).



TAHUN 2015

Perkara yang ditelah dselesaikan /putus

Perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)

Target (%)

Realisasi (%)

Pidana

498

545

100%

91,37%

Perdata

199

246

100%

80,89%

Tipikor

64

69

100%

92,75%

9

13

100%

69,23%

770

873

Perkara

PHI

Rata- rata Realisasi sebesar 88,20%

JUMLAH

Perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang telah diselesaikan pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

500 450 400 350 300 250

perkara yang putus

200 150 100 50 0 Pidana

Perdata

Tipikor

PHI



TAHUN 2015

Pada tabel diatas terlihat jelas bahwa perkara Pidana yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 498 perkara dari jumlah yang

harus

diselesaikan

sebanyak

545

perkara.

Dengan

demikian

persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 91,37%. Sedangkan perkara Perdata yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 199 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 246 perkara. Dengan demikian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 80,89%. Perkara Tipikor yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 64 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 69 perkara. Dengan demikian persentase perkara

yang telah diselesaikan

adalah sebesar 92,75%. Dan untuk perkara PHI yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 perkara dari jumlah yang harus diselesaikan sebanyak 13 perkara. Dengan demikian persentase perkara yang telah diselesaikan adalah sebesar 69,23%. Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 770 perkara dari jumlah yang

harus

diselesaikan

sebanyak

873

perkara.

Dengan

demikian

persentase rata-rata perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang telah diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 88,20%.


TAHUN 2015


Penyelesaian dalam memutus perkara pada tahun 2015 yang hampir mencapai target, menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Palangka Raya telah berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sebagai perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan, pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO.

PERKARA

2014

2015

1.

PIDANA

516

498

2.

PERDATA

195

199

3.

TIPIKOR

66

64

4.

PHI

17

9

794

770

JUMLAH Pengadilan memeriksa

dan

Negeri

Palangka

memutuskan

Raya

perkara

terus dengan

melaksanakan standar

kinerja

fungsi yang

konsisten. Tahun 2015 Pengadilan Negeri Palangka Raya tercatat memutus sejumlah 770 perkara. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah pada tahun 2014 sebanyak 794 perkara.



TAHUN 2015

c. Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI dalam waktu 5 bulan

Ukuran

capaian

Indikator

Kinerja

Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima bulan adalah perbandingan jumlah perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam jangka 5 (lima) bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: PERKARA

Pidana

498

PERKARA PUTUS (HARUS 5 BULAN) 498

Perdata

172

199

80%

86,43%

Tipikor

64

64

80%

100%

9

9

80%

100%

743

770

PHI JUMLAH

PUTUS 5 (LIMA) BULAN

TARGET

REALISASI

80%

100%

Rata- rata realisasi sebesar 96,49%



TAHUN 2015

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan untuk perkara Pidana pada tahun 2015 adalah sebanyak 498 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 498 perkara. Hal ini menunjukan bahwa persentase realisasi adalah sebesar 100%. Sedangkan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan untuk perkara Perdata pada tahun 2015 adalah sebanyak 172 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 199 perkara. Hal ini menunjukan bahwa persentase realisasi hanya sebesar 86% karena 27 perkara diselesaikan dalam waktu diatas 5 (Lima) bulan. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan untuk perkara Tipikor pada tahun 2015 adalah sebanyak 64 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 64 perkara. Hal ini menunjukan bahwa persentase realisasi adalah sebesar 100%. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan untuk perkara PHI pada tahun 2015 adalah sebanyak 9 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 9 perkara. Hal ini menunjukan bahwa persentase realisasi adalah sebesar 100%. Secara umum perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (Lima) bulan untuk perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI pada tahun 2015 adalah sebanyak 743 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 770 perkara atau persentase sebesar 96,49%. Hal ini menunjukan hasil

positif

strategi

penyelesaian

perkara

yang

dilaksanakan

oleh



TAHUN 2015

Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai wujud komitmen pelayanannya kepada pencari keadilan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

a. Persentase penurunan tunggakan perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI Kinerja ini dapat dilihat dari selisih antara jumlah tunggakan perkara tahun berjalan dengan jumlah tunggakan perkara tahun lalu berbanding dengan tunggakan perkara tahun lalu. Adapun perbandingan tunggakan perkara pada tahun lalu dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

NO.

TUNGGAKAN (SISA AKHIR) PERKARA

2014

2015

Target

Realisasi

1.

PIDANA

37

47

20%

Naik 27,02%

2.

PERDATA

66

47

20%

Turun 28,78%

3.

TIPIKOR

9

5

20%

Turun 44,44%

4.

PHI

3

4

20%

Naik 33,33%

115

103

JUMLAH

Rata-Rata Realisasi Sebesar 10,43% (Turun)



TAHUN 2015

Pada tabel diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa tunggakan (sisa akhir) perkara pada tahun 2014 sebanyak 115 perkara, sedangkan sisa akhir perkara pada tahun 2015 sebanyak 103 perkara, sehingga ada penurunan tunggakan perkara sebesar 12 perkara atau 10,43 % dari tahun sebelumya.

b. Persentase penurunan upaya hukum banding perkara Pidana, Perdata dan Tipikor

Kinerja ini dapat dilihat dari selisih antara jumlah perkara yang diajukan banding tahun berjalan dengan jumlah upaya hukum tahun lalu berbanding dengan upaya hukum banding tahun lalu. Dalam peningkatan aksepbilitas putusan hakim diperlukan persentase penurunan upaya hukum banding untuk menilai sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap putusan pengadilan. Apabila terjadi Penurunan upaya hukum banding, maka itu berarti masyarakat sudah merasa puas terhadap putusan pengadilan, sebaliknya apabila terjadi kenaikan atau penambahan upaya hukum banding, maka itu berarti masyarakat tidak puas terhadap putusan pengadilan. Adapun perbandingan perkara yang diajukan banding pada tahun lalu dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut:



NO.

PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING

TAHUN 2015

2014

2015

TARGET

REALISASI

1.

PIDANA

10

14

20%

Naik 40%

2.

PERDATA

46

41

20%

3.

TIPIKOR

11

20%

4.

PHI (tidak banding) JUMLAH

-

11 ( 1 dicabut)= 10 -

Turun 10,86% Turun 9,09%

67

65

ada

-

-

Rata- rata realisasi sebesar 2,98%

Pada tabel diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan banding pada tahun 2014 sebanyak 67 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak

65 perkara, sehingga ada penurunan upaya

hukum banding sebanyak 2 perkara atau 2,98 % dari tahun sebelumya.

c. Persentase minutasi perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diputus.

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari dengan jumlah perkara yang sudah diputus.



TAHUN 2015

Adapun perbandingan perkara yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari dengan perkara yang sudah di putus adalah sebagai berikut:

NO.

PERKARA

MINUTASI MAKSIMAL 14 (EMPAT BELAS) HARI 234

PERKARA PUTUS

TARGET

REALISASI

498

70%

46,98%

1.

PIDANA

2.

PERDATA

52

199

70%

26,13%

3.

TIPIKOR

38

64

70%

59,375%

4.

PHI

7

9

70%

77,77%

331

770

JUMLAH

Rata-rata realisasi 42,98%

Pada tabel diatas terlihat bahwa perkara pidana yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 adalah sebanyak 234 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 498 perkara. Dengan demikian persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 46,98.%. Perkara perdata yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 adalah sebanyak 52 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 199 perkara. Dengan demikian persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 26,13.%.



TAHUN 2015

Sedangkan perkara Tipikor yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 adalah sebanyak 38 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 64 perkara. Dengan demikian persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 59,375.%. Dan terakhir untuk perkara PHI yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 adalah sebanyak 7 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 9 perkara. Dengan demikian persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 77,77.%. Secara umum, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan perkara yang diminutasi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari pada tahun 2015 adalah sebanyak 331 perkara dari jumlah perkara yang diputus sebanyak 770 perkara. Dengan demikian persentase realisasi capaian kinerja adalah sebesar 42,98.%.

3. Peningkatan Afektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pada sasaran strategis yang ke-3 ini juga terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap



TAHUN 2015

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding secara lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan banding. PERKARA

BERKAS YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP 12

TARGET

REALISASI

Pidana

BERKAS YANG DIAJUKAN BANDING 14

100%

89,71%

Perdata

41

35

100%

89,36%

Tipikor

11 ( 1 dicabut) = 10 65

10

100%

100%

JUMLAH

57

Rata-rata realisasi sebesar 87,69%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah berkas perkara Pidana yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 12 perkara dari jumlah berkas yang diajukan banding sebesar 14 perkara. dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 89,71%. Sedangkan jumlah berkas perkara Perdata yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 35 perkara dari jumlah berkas yang diajukan banding sebesar 41 perkara atau dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 89,36%. Dan terakhir, jumlah berkas perkara Tipikor yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 10 perkara dari jumlah berkas yang diajukan banding sebesar 10 perkara atau dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 100%.



TAHUN 2015

Secara umum dapat disimpulkan bahwa jumlah berkas perkara yang diajukan banding, baik perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor yang disampaikan selama tahun 2015 secara lengkap adalah sebesar 57 perkara dari jumlah berkas yang diajukan banding sebesar 65 perkara. Dalam artian bahwa hampir semua perkara banding yang masuk di Pengadilan Negeri Palangka Raya disampaikan secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, atau dengan kata lain persentase realisasi capaian kinerja sebesar 87,69%.

Jumlah perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap pada perkara Pidana, Perdata dan Tipikor pada tahun 2015 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

35 30 25 BERKAS YANG DIAJUKAN BANDING YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP

20 15 10 5 0 PIDANA

PERDATA

TIPIKOR



TAHUN 2015

b. Persentase berkas yang di register dan telah di distribusikan ke Majelis

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara berkas perkara yang telah didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

PERKARA

PERKARA YANG TELAH DIREGISTER DAN DI DISTRIBUSIKAN KE MAJELIS 508

PERKARA YANG DITERIMA

758

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

PHI JUMLAH

100%

60

Tipikor 10

100% 180

Perdata 60

REALISASI %

508

Pidana 180

TARGET %

758

Rata-rata realisasi sebesar100%


TAHUN 2015


Semua berkas perkara masuk baik perkara Pidana, Perdata, Tipikor, maupun PHI diregister terlebih dahulu dan langsung didistribusikan ke Majelis tanpa

ditunda-tunda. Persentasenya yang mencapai 100 %,

menandakan kinerja para aparatur Pengadilan Negeri Palangka Raya yang selalu siap tanggap, cepat dan tepat dalam penanganan perkara.

c. Rasio Majelis Hakim terhadap Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI

perkara

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah Majelis hakim dengan jumlah perkara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: MAJELIS

JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA

RATIO MAJELIS

TARGET

REALISASI

Pidana

5

508

5:508

1:100

1:101

Perdata

5

180

5: 180

1:40

1:36

Tipikor

3

60

3:60

1:20

1:20

PHI

5

10

5:10

1:2

1:2

PERKARA



TAHUN 2015

4. Peningkatan

Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

a.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma (prodeo) yang didasari oleh SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan

berperkara

secara

Cuma-Cuma

(prodeo)

adalah

masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pada tahun 2015 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, hal ini disebabkan kaarena tidak adanya anggaran untuk perkara prodeo pada DIPA Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terpenuhi.



TAHUN 2015

b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan dan dapat di download di directory putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah amar putusan perkara yang dipublikasikan di directory putusan dengan jumlah perkara yang diputus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: PERKARA

PUTUS

DIPUBLIKASIKAN

TARGET

REALISASI

PIDANA

498

201

70%

40,36%

PERDATA

199

36

70%

18,09%

TIPIKOR

64

49

70%

76,56%

PHI

9

2

70%

22,22%

770

288

JUMLAH

Rata-rata realisasi sebesar 37,40%

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah

perkara pidana yang

dipublikasikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 201 perkara dari jumlah perkara yang putus sebanyak 498 perkara. Dengan kata lain, persentase realisasi capaian kinerja hanya sebesar 40,36%.



TAHUN 2015

Jumlah perkara perdata yang dipublikasikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 36 perkara dari jumlah perkara yang putus sebanyak 199 perkara. Dengan kata lain, persentase realisasi capaian kinerja hanya sebesar 18,09%. Sedangkan jumlah

perkara tipikor yang dipublikasikan pada tahun

2015 adalah sebanyak 49 perkara dari jumlah perkara yang putus sebanyak 64 perkara. Dengan kata lain, persentase realisasi capaian kinerja hanya sebesar 76,56%. Dan terakhir, jumlah

perkara PHI yang dipublikasikan pada tahun

2015 adalah sebanyak 2 perkara dari jumlah perkara yang putus sebanyak 9 perkara. Dengan kata lain, persentase realisasi capaian kinerja hanya sebesar 22,22%. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan jumlah perkara yang dipublikasikan pada tahun 2015 adalah sebanyak 288 perkara dari jumlah perkara yang putus sebanyak 770 perkara. Dengan kata lain, persentase realisasi capaian kinerja hanya sebesar 37,40%. Dengan keterbukan informasi peradilan ini sebagai wujud upaya peningkatan pelayanan publik (pencari keadilan atau masyarakat umum). Keterbukaan akses pelayanan ini terus diupayakan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sampai dengan sekarang, sebagai upaya transparansi sehingga terciptanya reformasi birokrasi. Keterbukaan akses peradilan berbasis

Teknologi

Informasi

ini

merupakan

suatu

keharusan

dan



TAHUN 2015

kebutuhan dalam proses transparansi sebagai salah satu wujud pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Salah satu upaya Pengadilan Negeri Palangka Raya saat ini adalah selalu berusaha memperbaharui akses internet dan websitenya, sehingga proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pun dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat luas. Akses publik terhadap putusan pengadilan adalah simbol keterbukaan dan akuntabilitas pengadilan sesuai dengan SK 144 KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan, dimana Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan kepada publik.

5. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Kinerja pengaduan

ini yang

dapat

dilihat

ditindaklanjuti

dari

perbandingan

dengan

jumlah

antara

jumlah

pengaduan

yang

diterima.



TAHUN 2015

Dalam peningkatan kualitas pengawasan, Pengadilan Negeri Palangka Raya menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat/publik, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaduan yang masuk dari masyarakat/ publik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang masuk

20

Pengaduan yang ditindaklanjuti

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti

5

15 (HANYA TEMBUSAN )

Target

Realisasi

100%

100%

Pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Negeri Palangka Raya selama Tahun 2015 sebanyak 20 surat, sementara dari jumlah pengaduan tersebut 5 (lima) surat telah ditindaklanjuti, sedangkan 15 (lima belas) surat lainnya tidak ditindaklanjuti karena hanya merupakan tembusan saja. Dengan demikian dapat diartikan bahwa persentase realisasi penyelesaian dalam penanganan pengaduan selama tahun 2015 adalah 100%.



b. Persentase

temuan

hasil

TAHUN 2015

pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

Kinerja ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah temuan hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

ditindaklanjuti

dengan

jumlah

temuan yang diterima. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah temuan hasil Temuan yang pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti 1

Temuan

1

hasil

pemeriksaan

eksternal

Target

Realisasi

100%

100%

pada

Pengadilan

Negeri

Palangka Raya di Tahun 2015 hanya sebanyak 1 temuan dan

sudah

ditindaklanjuti. Hal Ini berarti bahwa pencapaian penyelesaian dalam penanganan temuan hasil pemeriksaan eksternal adalah 100%.



TAHUN 2015

B. REALISASI ANGGARAN Program-program Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2015 yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan Administrasi sebagaimana tabel berikut:

NO. 1.

2.

3.

URAIAN

PAGU (Rp)

Realisasi Rp)

192.669.000,183.339.102,Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum) Program Dukungan 10.608.321.000,- 9.781.268.301,Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA BUA) Program Peningkatan 2.179.000.000,- 2.168.537.451,Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA BUA)

JUMLAH……..

Persetase (%) 95,16%

92,20%

99,52%

12.979.990.000,- 11.436.069.646,- 98,34%



TAHUN 2015

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dengan pagu Rp.192.669.000,- (Seratus Sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp 183.339,102,- (Seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus dua rupiah) mencapai 95,16%. Untuk tahun Anggaran 2015 pagu yang terserap

dengan target, meskipun

belum mencapai 100%. Program ini bertujuan untuk terlaksananya dana operasional yang dapat mendukung penyelesaian kelengkapan berkas perkara di tingkat pertama,

adapun pokok kegiatannya

adalah : -

Pelaksanaan Pos Pelayanan Bantuan Hukum

-

Pembebasan Perkara Perdata Prodeo

-

Penyelesaian Administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu

-

Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan

-

Pelaksanaan PHI ( dibawah 150 juta)

Dengan terlaksananya program ini sasaran yang dicapai yaitu : - Terwujudnya standarisasi kelengkapan formal berkas perkara di tingkat pertama. - Meningkatnya aparatur/ tenaga teknis di Pengadilan Negeri Palangka

Raya

yang

professional

dalam

rangka

melayani

masyarakat pencari keadilan.



TAHUN 2015

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Dengan Pagu anggaran Rp. 10.608.321.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp.9.781.268.301,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) atau mencapai realisasi 92,20%. Program ini dilaksanakan

bertujuan

mewujudkan

tersedianya

dukungan

manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan

dengan

memaksimalkan

dana

layanan

perkantoran.

Program ini hampir mencapai sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana prasarana, organisasi dan administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Dengan pagu anggaran Rp. 2.179.000.000,- (Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) Terealisasi sebesar Rp. 2.168.537.451,(Dua Milyar Seratus Enam Puluh Delapan JUta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau mencapai 99,52 %. Program ini dapat dikategorikan sudah mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan. PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA Page 49


TAHUN 2015

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua) tahun berjalan yaitu : TAHUN

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

%

11.628.355.000,-

11.436.069.646,-

98,34%

12.979.990.000

12.133.144.854

93,48%

2014 2015



TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palangka Raya melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2015 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2015 serta dibandingkan dengan rencana kerja tahun sebelumnya dalam bidang Teknis Yudisial. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Palangka Raya 2015. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efaktif, efisen dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya.


TAHUN 2015


Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja. Bagi

Pengadilan

Negeri

Palangka

Raya,

LKjIP

tahun

2015

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa mendatang.

B. SARAN-SARAN 1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap , sempurna dan tuntas peraturan perundang-undangan

tentang

LKjIP

kepada

jajaran

lembaga

peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya. 2. Adanya penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat LKjIP yang lebih baik lagi.



TAHUN 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN. engadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu Badan

Recommend Documents