LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ( LAKIP ) KECAMATAN SELAPARANG
TAHUN ANGGARAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lingkup Kecamatan Selaparang ini dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami haturkan kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan instansi Kecamatan Selaparang. Selain itu LAKIP juga merupakan wujud transparansi instansi Kecamatan Selaparang sebagai unsur lini kewilayahan, terhadap realisasi program maupun kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu LAKIP juga merupakan salah satu peningkatan mutu perencanaan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu mendatang. Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.
Mataram, Februari 2016 Camat Selaparang
Irwan Rahadi, SSTP., MM. Pembina (IV/a) NIP. 19770103 199511 1 001
-i-
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar …………………………………………………………………..….
i
Daftar Isi ……………………………………………………………………….....… ii Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………...… 1 Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang ……………………………………………………………...
3
B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………........
9
C. Sistematika LAKIP …………………………………………………….…...
10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis ………………………………………………..…….……
11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ………………………………………….….
12
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Pengukuran Kinerja …………………………………………………….…..
14
B. Analisa Pencapaian Sasaran …………………………………………….......
19
C. Akuntabilitas Keuangan ………………………………………………...…..
20
Penutup …………………………………………………………………….…….…
23
Lampiran-lampiran Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Lampiran 2. RKT
- ii -
RINGKASAN EKSEKUTIF Pola pemerintahan Desentralisasi yang ditawarkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai input dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Selaparang, Camat Selaparang menyusun Laporan Kinerja pelaksanaan tugas Tahun 2015 dan berpedoman pada Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dituntut adanya performen pemerintahan yang kredibel sehingga dibutuhkan adanya sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensip, mengadopsi kepentingan banyak pihak, dapat diterapkan sekaligus memiliki visi dan misi yang jelas. Dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.
Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
2.
Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
3.
Dapat meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4.
Berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5.
Jujur, obyektif, transaparan dan inovasi sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik.
6.
Pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Kecamatan Selaparang sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan dituntut untuk
tetap sigap dan siap melayani masyarakat dalam waktu 24 jam serta harus bisa menerima aspirasi masyarakat baik berupa masukan/saran serta dapat memberikan pelayanan public yang memuaskan masyarakat.
1
Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan dan dalam melayani masyarakat Kecamatan Selaparang menyusun beberapa program yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Selaparang. Program ini tidak terlepas dari 3 (tiga) program Unggulan Pembangunan Kota Mataram yaitu : 1. Pemberdayaan ekonomi rakyat 2. Peningkatan kwalitas sumber daya manusia ( SDM ) 3. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan dan sarana publik Terkait dengan hal tersebut diatas Kecamatan Selaparang dalam fungsinya sebagai sentral pemerintahan di Kecamatan dan untuk
mendukung program
pembangunan, Kecamatan Selaparang Kota Mataram mempunyai beberapa program antara lain : 1.
Pelayanan administrasi perkantoran
2.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.
Peningkatan Kapasitas Kelurahan
5.
Pengembangan data/informasi
6.
Pembinaan dan Pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
7.
Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
8.
Penataan daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN
9.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
10. Peningakatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 11. Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan 12. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Dari ke dua belas program tersebut bila dilihat secara global pencapaian sasarannya dimana targetnya menunjukkan 97.69% dari keseluruhan dana yang ada, ini menunjukkan bahwa implementasi dari pada tugas pokok dan fungsi dari aparat pemerintahan Kecamatan Selaparang cukup berhasil.
2
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pemerintahan
yang
baik
(Good
Governance)
dapat
menghasilkan
pemerintahan yang akuntable sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Instruksi Prediden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap instansi pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melalui program dan kegiatan yaitu dengan menyusun laporan akuntabilitas yang mengacu pada Renstra, Renja, Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran. Tatacara
penyusunannya
diatur
dalam
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dengan Keputusan lembaga Aministrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Kecamatan Selaparang sebagai Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Mataram merasa perlu memberikan pertanggungjawabannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Selaparang melalui penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Keputusan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 bahwa Pemerintahan Kecamatan Selaparang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.
Camat Tugas pokok Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam
Perda Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2000 yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang
3
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pemerintah yang terpadu. 2. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. 3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat . 4. Pelekasanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat. 5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan kepada seluruh unit kerja dilingkungan pemerintah kecamatan. 6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan. 2.
Sekretaris Camat Memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan
kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja pemerintah Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan program kerja Pemerintah Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan; 2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Kecamatan; 3. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Kecamatan; 4. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum; 5. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan 6. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian; 4
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; 8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 9. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 3.
Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok
antara
lain
memimpin,
merencanakan,
mengatur,
mengawasi
dan
mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, administrasi kependudukan dan pertanahan lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas. Kepala seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi; 2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; 3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait; 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; 5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan; 6. Fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
Daerah
dibidang
administrasi
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Pembinaan pelaksanaan adiminstrasi pemerintahan, kependudukan dan penataan Pemerintah Kelurahan; 8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 4.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban (TRANTIB) Seksi kententaram dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dengan tugas
pokok antara lain : memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan 5
pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lapangan polisi pamong praja dikecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kepala seksi Trantib mempunyai fungsi berikut. 1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi; 2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan; 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat; 5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6. Fasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; 7. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 5.
Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dikepalai oleh seorang Kepala
Seksi dengan tugas pokok sebagai berikut : memimpin, merencanakan, mengatur, serta mengkoordinasikan kegiatan urusan pelayanan umum yang meliput inventarisasi kekayaan Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana lingkup Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana adalah : 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 2. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; 3. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana termasuk pemberdayaan ekonomi dan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait;
6
4. Pengumpulan dan pengolahan analisa data bidang perekonomian fisik sarana dan prasarana; 5. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perekonomian fisik sarana dan prasarana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 6. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perekonomian fisik sarana dan prasarana di Kelurahan; 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi perekonomian fisik sarana dan prasarana; 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 6.
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Kesejahtaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dikepalai oleh seorang
kepala seksi yang mempunyai tugas pokok antara lain memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi
dan
mengkoordinasikan
kegiatan
pendataan
dan
pembinaan kesejahteraan sosial lingkup Kecamatan dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja seksi; 2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan dibidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; 3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait; 4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; 5. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang social dan pemberdayaan masyarakat; 6. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM); 7. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang social dan pemberdayaan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang social dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; 7
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi; 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 7.
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan; c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Kecamatan; d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan pengeolaan keuangan; e. Pelaksanaan
pengelolaan
keuangan
meliputi
anggaran,
perbendaharaan,
penatausahaan dan pertanggungjawabannya; f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK); g. Pengokoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Kecamatan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 8.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan
kegiatan
bawahan
dalam
pengelolaan
administrasi
umum,
kepegawaian dan perlengkapan.
8
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian; b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan; d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data kebutuhan perlengkapan; e. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Kecamatan; h. Pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang; i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. B.
Maksud dan Tujuan. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan
Selaparang mempunyai maksud mendiskripsikan tentang bagaimana implementasi dari Good Governance melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Disamping itu dapat pula menggambarkan kemampuran aparatur pemerintah dalam kontribusinya terhadap pembangunan khusunya pada Kecamatan Selaparang. Adapun tujuannya adalah : 1. Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja kegiatan dan sasaran Pemerintah Kecamatan Selaparang selama tahun 2015. 2. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan selanjutnya untuk perbaikan kinerja. 3. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja dan tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur pemerintah. 9
C.
Sistematika LAKIP Adapun sistematika dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut : RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
: Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan Selaparang, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan LAKIP
BAB II
: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan rencana strategis Kecamatan Selaparang dan perjanjian kerja
BAB III
: Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja kegiatan, analisis pencapaian sasaran dan aspek keuangan
BAB IV
: Penutup, menjelaskan kesimpulan secara menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Selaparang
10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.
RENCANA STARTEGIS Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan proses pikir yang bermuara pada
penetapan program dan kegiatan yang didasari pada kajian-kajian internal dan eksternal sehingga dapat merumuskan visi, misi, tujuan maupun sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang baik merupakan syarat untuk mewujudkan pembangunan secara efektif dan efisien. Dalam lingkup pemerintahan daerah, fungsi perencanaan juga dilaksanakan oleh Kecamatan Selaparang. Pelaksanaan fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, tentunya diperlukan visi dan misi. Misi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk diwujudkan melalui kebijaksanaan program-program. Adapun visi, misi tujuan dan sasaran Kecamatan Selaparang adalah sebagai berikut : 1.
Visi Visi Kecamatan Selaparang adalah sebagai berikut : “
Kecamatan
Selaparang
menjadi
Terdepan
dalam
Pelayanan
dan
Pemberdayaan Masyarakat ” 2.
Misi Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut : 1. Memelihara Kondisifitas Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat dengan
mendorong sistem Keamanan swakarsa; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Memelihara sarana dan prasarana wilayah 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; 5. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal; 6. Memelihara kualitas lingkungan berbasis masyarakat. 3.
Tujuan Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan visi dan misi diatas adalah : 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; 11
2. Meningkatkan administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan daerah; 3. Meningkatnya supremasi hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat; 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan keindahan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan; 6. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan 7. Meningkatkan manajemen PNS dan sarana prasarana aparatur secara profesional dalam bidang tugasnya. 4.
Sasaran Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek kehidupan; 2. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha; 3. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan; 4. Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan; 5. Terciptanya keadaan yang kondusif; 6. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera; 7. Terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan; 8. Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan; 9. Terwujudnya pelayanan publik yang handal dan 10. Tersediannya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai.
B.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan kinerja merupakan amanah yang tertuang dalam INPRES Nomor 5 tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya 12
yang dimiliki oleh instansi. Dengan adanya penetapan kinerja ini menuntut aparatur pemerintah untuk bisa mempertanggungjawabkan kinerja kepada pimpinan dan masyarakat guna meningkatkan efektifitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas adalah kemampuan dalam mempertanggungjawabkan segala amanat yang diemban, sedangkan Kinerja adalah prestasi kerja, etos kerja, semangat kerja bagi para pengemban amanat. Pada setiap akhir periode tahun anggaran kita harus mengevaluasi sampai sejauh mana tingkat capaian kinerja baik kegiatan maupun sasaran. Untuk itu perlu adanya suatu indikator yang merupakan parameter bagi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program maupun kegiatan yang ada. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut :
A.
100 < x
: sangat berhasil sekali
85 < x < 100
: sangat berhasil
70 < x < 85
: berhasil
55 < x < 70
: cukup berhasil
x < x 55
: kurang berhasil
Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja dapat dilihat pada tingkat pencapaian kinerja kegiatan
yaitu dengan melihat perbandingan antara rencana/target dengan realisasi bila ditinjau dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja ini dituangkan dalam table pengukuran kinerja kegiatan (terlampir). Didalam table tersebut dijelaskan bahwa sampai sejauh mana efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi dalam arti sampai sejauh mana kemampuan organisasi mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kecamatan Selaparang periode tahun anggaran 2015 ini melaksanakan 12 (Dua belas) program dan 30 (Tiga Puluh ) kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari program pembangunan unggulan Kota Mataram yaitu : a. pemberdayaan ekonomi rakyat b. peningkatan kwalitas sumber daya manusia c. peningkatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas publik. Guna mendukung ketiga program unggulan tersebut, Kecamatan Selaparang dalam melaksanakan kegiatannya lebih diarahkan pada kegiatan program-program 14
pembangunan yang langsung menyentuh masyarakan dan juga dalam bentuk penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh lintas sektor maupun masyarakat. Semua kegiatan tersebut
dapat
dijadikan
acuan
dalam penetapan kebijakan
guna
mewujudkan 3 (tiga) program unggulan tersebut diatas. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi misi dan tujuan yang dicapai, dijabarkan dalam Program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah 10. Penyusunan Dokumen Perencanaan 11. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian 12. Penyediaan Administrasi Keuangan Pelaksanaan pemerintahan di kecamatan sangat kompleks dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk itu diperlukan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, tanpa melalui administrasi yang berbelit-belit yang bisa membuat masyarakat merasa dipersulit. Kejujuran dan administrasi yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan. Terkait dengan hal tersebut, di Kecamatan Selaparang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan cukup baik tanpa melalui hambatan yang berarti. Dengan dikembangkannya sistem pelayanan satu pintu di kecamatan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan urusan-urusannya, demikian juga dengan pelaksanaan administrasi yang tidak berbelit-belit namun dalam upaya meningkatkan pelayanan ini, ada beberapa permasalahan yang masih dijumpai : 1. Kurangnya jumlah aparat yang ada di Kecamatan Selaparang 2. Sumber Daya Manusia yang masih kurang 3. Pengarsipan data kurang. 15
Adapun tujuan dari peningkatan ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan 2. Lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan / informasi yang dibutuhkan 3. Menghilangkan kesan masyarakat tentang pelayanan pemerintah yang berbelitbelit. 4. Agar
masyarakat
merasa
lebih
diperhatikan
oleh
Pemerintah
dengan
menindaklanjuti segala permasalahan maupun menerima masukan dan saran dari bawah. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari kegiatankegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Selaparang bila dilihat dari sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai, hal ini disebabkan karena Kecamatan Selaparang adalah merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Mataram. Namun dengan kemajuan Zaman dan Tekhnologi saat ini menuntut sarana dan prasarana yang lebih memadai karena hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan yang diberikan. Kelengkapan
fasilitas
pendukung yang
ada masih dirasa
kurang
memadai dalam hal ini jumlah personalia yang masih sangat kurang sekali. 3. Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dalam kegiatan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD yang pada akhirnya akan terlihat pada realisasi keuangan maupun fisik Kecamatan Selaparang. 2. Penyusunan Pelaporan akuntabilitas Untuk mengukur tingkat kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Selaparang Tahun Anggaran 2015 dalam melaksanakan program kegiatan sampai akhir tahun anggaran tersebut.
16
4. Program Pengembangan Data/Informasi yang kegiatannya terdiri dari : 1. Inventarisasi Data Pemerintahan Kecamatan selain sebagai sentral pelayanan juga merupakan sumber data pada umumnya data kependudukan pada khususnya. Dengan adanya data tersebut banyak hal yang dapat kita peroleh seperti tingkat perkembangan penduduk seperti lahir mati, pindah sesuai jenis kelamin. Selain itu kita dapat memperoleh data mengenai luas tanah dan wilayah.Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan maka kita harus mempunyai data yang akurat. 5. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. 1. Pemberdayaan ekonomi rakyat. 6. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN 1. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Merupakan program yang ditujukan sebagai upaya peningkatan tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. 7. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan yang kegiatannya terdiri dari : 1. Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelurahan tujuanya untuk melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelurahan sebagai bentuk penguatan dan peningkatan kapasitas dan masyarakat Kelurahan-kelurahan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 kegiatan untuk masing-masing kelurahan yang ada pada Kecamatan Selaparang. 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan, kegiatannya terdiri dari : 1. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan 2. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 3. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan 4. Monitoring Kebersihan Lingkungan 17
Pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Karena pembangunan juga untuk masyarakat,maka pembangunan juga harus dilakukan oleh masyarakat dari masyarakat dan untuk masyarakat. Semua orang harus terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembangunan baik dari segi pemerintahannya maupun administrasinya. 9. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan yang kegiatannya terdiri dari : 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Salah satu langkah Pemerintah Kecamatan Selaparang dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya adalah melalui peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut dinilai sangat tepat, mengingat keberhasilan pembangunan masyarakat (mulai dari keluarga sebagai lingkup terkecil) tidak terlepas dari peran aktif perempuan. Melalui system Gender, perempuan dituntut untuk ikut berperan dalam pembangunan, ataupun membangun dengan usaha sendiri. 2. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga Untuk menyambut acara tujuh belasan maupun acara keagamaan, maka diadakan beberapa mata lomba yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ukuwah islamiah dan untuk mengetahui potensi yang ada pada diri sendiri. 10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan 2. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Dalam era moderen dan globalisasi seperti sekarang ini sumber daya manusia yang maju sesuai dengan perkembangan jaman merupakan hal yang sangat penting. Keterbalakangan masyarakat yang ada dikelurahan-kelurahan perlu dibina dan ditingkatkan, untuk itu dibutuhkan pemberdayaan masyarakat guna mengangkat kwalitas, derajat dan martabat masyarakat tersebut melalui beberapa program seperti pemberayaan masyarakat dalam menyusun program-program pembangunan yang kita kenal dengan MPBM dan lain-lain. Kota Mataram merupakan pintu masuk NTB dan merupakan pusat Kota Propinsi NTB. Sebagai pusat Kota Mataram merupakan pusat perekonomian Masyarakat dan merupakan pusat pendidikan dan ini sangat terkait dengan arus 18
urbanisasi penduduk yang terdiri dari suku, budaya dan agama yang berbeda-beda. Untuk menjaga stabilitas kerukunan dan keharmonisan agama diperlukan pembinaanpembinaan yang merangkul semua umat beragama yang ada dikecamatan Selaparang guna mencegah kesalahpahaman atau bentrok antar agama, diadakan festival-festival budaya/agama seperti : STQ, Pawai Takbiran dan lain-lain. 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Yang kegiatannya berupa : 1. Pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman sampah nihil Kecamatan Selaparang memiliki program Unggulan “Gerakan menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN)”. Program pengelolaan sampah ini lebih menekankan pada pengelolaan yang berbasis pada masyarakat (Community Base) menuju penguatan kapasitas masyarakat (Community Capasity Building) dalam bidang pengelolaan sampah melalui Sosialisasi, Pelatihan dan Dukungan Sarana. Sebagai suatu Rekayasa Sosial (Social Engineering) dalam bidang pengelolaan (manajemen) persampahan, dimana sampah bukanlah sampah tapi sebagai komoditas dan menjadikan sampah untuk kesejahteraan. B. Analisa Pencapaian Sasaran Disamping hasil pengukuran kinerja kegiatan, diperlukan pula analisis mengenai pengukuran pencapaian sasaran Kecamatan Selaparang untuk mengetahui sejauh mana realisasi dari sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran program pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Selaparang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Selaparang tahun 2015 (terlampir). Adapun uraian dari capaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 2. Meningkatnya
pelayanan
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional; 3. Meningkatnya pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor; 4. Meningkatnya pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan; 5. Meningkatnya pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 6. Meningkatnya pelayanan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 19
7. Meningkatnya pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan; 8. Meningkatnya pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Meningkatnya kinerja pejabat yang melakukan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah; 10. Tersusunya Dokumen Perencanaan; 11. Meningkatnya pelayanan pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian; 12. Meningkatnya pelayanan penyediaan Administrasi Keuangan; 13. Terlaksananya pengadaan gedung kantor; 14. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional; 15. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun; 16. Tersusunnya laporan akuntabilitas SKPD; 17. Tersusunya data pemerintahan; 18. Terwujudnya kelurahan-kelurahan yang berkapasitas tinggi; 19. Meningkatnya koordinasi pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat; 20. Terlaksananya MPBM tingkat Kecamatan; 21. Terlaksananya Evaluasi Pemerintah Kelurahan; 22. Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan; 23. Terlaksananya monitoring kebersihan lingkungan; 24. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan; 25. Terlaksananya pembinaan pemuda dan olah raga; 26. Meningkatnya kesehatan masyarakat kelurahan; 27. Terlaksananya STQ dan Pawai Takbiran tingkat Kecamatan dan 28. Terlaksananya pengelolaan dan pengolahan sampah pemukiman menuju LIngkungan dengan SAmpah Nihil (LISAN). C. Akuntabilitas Keuangan Pelaksanaan anggaran Kecamatan Selaparang yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kantor Camat Selaparang adalah sebesar Rp 2.624.717.823,- dan yang sudah direalisasikan selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 2.564.169.902,- atau 97.69%. Adapun anggaran dana maupun realisasinya dialokasikan pada masing-masing program sebagai berikut :
20
Tabel 1. Realisasi Program Kecamatan Selaparang Tahun Anggaran 2015 No
Program
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Capaian Target (%)
1
Program Pelayanan Rp 538.495.623,Administrasi Perkantoran
Rp 530.287.411,-
97.95
2
Program Peningkatan Rp 185.895.200,Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 181.743.100,-
97,77
4
Program Rp Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 5.030.000,-
84,97
Program Peningkatan Rp 1.471.440.000,Kapasitas Kelurahan
Rp 1.431.666.391,-
97,30
5
Program Peningkatan Rp 11.035.000,Kwitansi Pelayanan Publik
Rp 10.925.000,-
99,00
6
Program Pengembangan Data/Informasi
Rp 19.900.000,-
Rp 19.900.000,-
100
7
Program Pembinaan Rp 18.600.000,dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Rp 17.600.000,-
94,62
8
Program Pembinaan Rp 24.900.000,Pemerinahan Desa / Kelurahan
Rp 24.900.000,-
100
Program Penataan Rp 73.850.000,Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN
Rp 73.850.000,-
100
Program Penigkatan Rp 85.455.000,Partisipai Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan
Rp 85.455.000,-
100
9
5.920.000,-
21
No
Program
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
Capaian Target (%)
10
Program Peningkatan Rp 61.962.000,Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Rp 59.722.000,-
96,38
11
Program Peningkatan Rp 87.585.000,Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Rp 87.581.000,-
100
12
Program Rp 39.680.000,Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rp 35.510.000,-
89,49
JUMLAH
Rp 2.564.169.902
97.69
Rp 2.624.717.823
Bila kita lihat table diatas capaian targetnya 97.69 % dari pagu dana yang ada. Ini berarti dari pagu dana Rp 2.624.717.823,- yang terealisasi sebesar Rp 2.564.169.902,menunjukkan bahwa pada Kecamatan Selaparang pelaksanaan pembangunannya sudah cukup baik artinya sumber daya yang ada sebagian besar sudah terakomodir. Ini mengindikasikan kinerja Pemerintahan Kecamatan Selaparang sudah baik walaupun dimasa mendatang harus perlu ditingkatkan.
22
BAB IV P E N U T UP
Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Selaparang Tahun anggaran 2015 merupakan
salah
satu
kewajiban
sebagai
wujud
pertanggungjawaban
untuk
menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Kecamatan Selaparang dalam melaksanakan tugas-tugasnya berorientasi pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang tertuang pada Pola Dasar Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2015. Hal ini disusun berdasarkan Inpres RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.589/IX/6/Y/1999 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dukungan kinerja dimaksud mencakup : a.
Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
b.
Tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah merupakan tingkat pencapaian target. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah disampaikan baik pengukuran yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas rutin pembangunan maupun tugas pelayanan kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa Kinerja Kecamatan Selaparang sebagai Kecamatan Pemekaran jika dilihat dari tingkat realisasi pelaksanaan program kegiatan mengalami penurunan sebesar 0.22% yang dilihat dari pencapaian hasil perhitungan tahun 2015 sebesar 97.00% dan pencapaian
tahun 2014 yang mencapai 97.22%. Penurunan ini
disebabkan adanya pengembalian anggaran karena kelebihan anggaran dan salah kode rekening. meskipun dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Selaparang sebagai Kecamatan Pemekaran, namun itu tidak berarti jika dibanding dengan keberhasilan yang diraih. Kedepannya diharapkan kinerja aparatur pemerintah di Kecamatan Selaparang ini meningkat sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama. 23
24
Lampiran 1.
PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN
: KECAMATAN SELAPARANG : 2015
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2) terlaksananya pembinaan dan Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek pemberdayaan organisasi perempuan dan gerakan kehidupan. kecamatan sayang ibu Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha
Target 3
4 (Rp)
Realisasi 5
% 6
9 kelurahan
Rp
61,962,000 Rp
59,722,000
96.38
9 pokja
Rp
39,680,000 Rp
35,510,000
89.49
Meningkatnya pendapatan masyarakat terbentuknya beberapa pokja di sembilan kelurahan
Terwujudnya Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
masyarakat se Terpilihnya sekolah sehat dan Kecamatan terbentuknya forum kota sehat Selaparang
Rp
6,850,000 Rp
6,850,000 100.00
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1 dokumen (6 eksemplar) Tersedianya dokumen laporan laporan keuangan Rp dan 1(6 kinerja dan keuangan eksemplar) dokumen Lakip
5,920,000 Rp
5,030,000
Terciptanya keadaan yang kondusif.
terlaksananya kegiatan keamanan dengan baik dan lancar.
9 kelurahan
Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera
Tersedianya data Terlaksananya monitoring PKL dan prasarana fisik PKL yang ada terbentuknya di Kec. Selaparang perlombaan juara pada lomba STQ. STQ
Terpeliharanya Sarana dan prasarana dasar lingkungan
Terwujudnya pengadaan lomba kebersihan lingkungan
Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
Ketersediaan profil di masingmasing Kelurahan yang 9 kelurahan memuat segala macam data dalam kaitannya dengan pembangunan.
Terwujudnya pelayanan publik yang handal
Terciptanya pelayanan yang baik dan lancar
Tersedianya pegawai yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai
Terlaksananya kegiatan dengan baik
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015
9 lingkungan di sembilan kelurahan
: :
85
Rp
73,850,000 Rp
73,850,000 100.00
Rp
99,335,000 Rp
98,331,000
98.99
Rp
21,100,000 Rp
21,100,000
100
Rp 1,580,595,000 Rp 1,540,821,391
97.48
Terlaksananya pelayanan yang tepat dan cepat
Rp
549,530,623 Rp
541,212,411
98.49
Kegiatan administrasi perkantoran bejalan lancar
Rp
185,895,200 Rp
181,743,100
97.77
Rp 2,624,717,823 Rp 2,564,169,902
Sasaran Strategis (1)
Indikator Kinerja (2)
Target 3
4 (Rp)
Realisasi 5
% 6
