LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2012 dapat kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perjalanan Tahun kedua dari Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahuh 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Dan Reformsi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2010

yang kemudian

ditindaklanjuti oleh Surat Sekretarris Mahkamah Agung Nomor: 676/ SEK/ KU.01/ 12/ 1012 tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian menguraikan hasil Kinerja Tahun 2012 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan; Substansi Laporan Akuntabilitas Kinnerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk

menginformasikan

pencapaian Kinerja Pengadilan Agama

Muara Bulian dalam Tahun 2012 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ;

[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat sekaligus menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam kurun waktu satu tahun tahun 2012. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2012, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja yang lebih baik untuk dimasa akan datang.

Muara Bulian, 27 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian,

DRS. H. YEFFERSON, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2012 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat

laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama

kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LAKIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 676/ SEK/ KU. 01/ 12/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Agama Muara Bulian yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2010- 2014, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Muara Bulian, salah satu tugas pokok

adalah

menyelesaikan Perkara yang di putus pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan Pengawasan, bimbingan Tekhnis sesuai dengan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Ujung tombak

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka

tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai. Adapun output dan outcome Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dapat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia , Sarana, Prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menmyelesaikan tugas tugas, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian ; Sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Agama Muara Bulian secara proporsional dan profesional

tetap


berupaya mencapai bobot yang lebih baik dari pembuatan LAKIP Tahun 2012, dengan mengutamakan transparansi dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Pengadilan Tingkat pertama ; LAKIP Tahun 2012 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2012 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja (Result Performance)

selama kurun waktu

dari bulan

Januari s/d Desember Tahun 2012 serta perbandingan dengan tahun 2010 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian; Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 20102035 dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Bulian selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga terciptanya

penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya

kepastian hukum;


DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................... .......... ............…………………….………….… i Ikhtisar Eksekutif..................... .. ...........………………..………..…….………… ii Daftar Isi ……………………................ …….……………………….…………. iv Bab I

Pendahuluan, A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Sistematika Penyajian.

Bab II.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan sasaran strategis 3. Perogram Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2012 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,; A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Bab IV

Penutup, A. Kesimpulan B. Saran

Lampiran-lampiran


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Muara Bulian selaku ujung tombak Mahkamah Agung (spearhead) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kabupaten Batang Hari ada meliputi desa- desa yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga ditempuh melalaui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai. Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut : 1.

Kecamatan Muara Bulian terdiri dari : …………….. 22 Desa

2.

Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari : …………….. 13 Desa

3.

Kecamatan Batin XXIV terdiri dari : ………………… 16 Desa

4.

Kecamatan Pemayung terdiri dari : …………… ……18 Desa

5.

Kecamatan Mersam terdiri dari : …………………… 16 Desa

6.

Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari : ……………… 14 Desa

7.

Kecamatan Bajubang , terdiri dari : …………………...10 Desa

8.

Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari : ………………7 Desa

Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah Agung Republik Indonesia

selalu menjaga agar peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan setiap kegiatan tugas tugas [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

pokok pengadilan serta pelayan yang langsung berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan harus transparan, akuntable dan dapat di akses publik melalui media (website) yang telah tersedia dengan alamat http://www.pa-bulian.net ; Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut; a.

Transparansi biaya perkara ;

b.

Tranparansi tentang pemerimaan perkara dengan memberlakukan daerah steril area yang mana pejabat atau pegawai pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan pihak pihak yang berpekara;

c.

Memfungsikan meja Informasi dan penanganan

pengaduan masyarakat

yang tidak puas akan pelayanan pengadilan; d.

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem penerimaan perkara sampai kepada pengambilan putusan/penetapan atau surat surat yang dibutuhkan oleh pencari keadilan;

e.

Perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan ilmu pengetahuan Sumber Daya Manusia;

B.

Tugas dan Fungsi

B.1 Tugas Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama ; Selanjutnya

pengembangan sarana, prasarana

penyempurnaan terus

dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan; Selain itu Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B.2 Fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1.

Fungsi Nasehat ( pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan agar dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

2.

Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan, hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan admiminstrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan,

peralatan

kantor,

dan

lain

lain,

tetapi

juga

akan

memepengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penangananya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris;


3.

Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64. A ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan Agama wajib memberikan akses kepada masyarakat uhtuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;

4.

Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pada setiap Pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; ayat 2

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.

Fungsi lain lain ( pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut: Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang

C.

Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I

Pendahuluan Menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, dan Sistematika Penyajian;

Bab II

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Berisikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2012 yang [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

berisikan ; Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012 Bab III Akuntabilitas Kinerja ; Pada bab ini menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja); Bab IV Penutup Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa datang; Bab V Lampiran Yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Bulian.


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Tahun 2010 -2014 Tahun 2012 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 1.

Visi dan Misi Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : a.

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.

b.

MISI : 1.

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;

2.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;

3.

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ;

4.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;


2.

Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan

pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian adalah : Sasaran

Indikator

Program

Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya - Persentase perkara Penyelesaian yang diterima perkara tepat dengan persentase waktu; perkara yang diputus. - Persentase perkara yang diputus kurang dari enam bulan dengan persentase perkara yang di putus lebih dari enam bulan; - Laporan Perkara dikirim tepat waktu;

Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Muara Bulian.

Persentase SDM Non Yudisial dengan SDM Yustisial; - Persentase Tenaga Hakim dengan Panitera Pengganti yang membantu persidangan; - Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dengan yang belum mengikuti

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

- Melakukan pemeriksaan perkara dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;. - Melakukan review terhadap laporan perkara setiap bulan; - Melakukan monitoring pelaksanaan minutasi perkara; - Melakukan Minotoring penyerahan salinan putusan/penetapan dan akta cerai

Mengadakan - Mengikutsertakan kegiatan Hakim dan Panitera Bimbingan Pengganti untuk Tekhnis bidang bimbingan teknis Yustisial dan Non Yustisial. Yustisial - Mengikutsertakan aparatur Non Yustisial/kesekretariat an untuk sertifikasi Barang dan Jasa - Mengikuti pelatihan penyusunan RKAKL dan langkah langkah penggunaan Anggaran secara baik sesuai dengan sistem akuntabilitas, dan


pelatihan Tekhnis Yustisial; - Persentase aparatur yang lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.dan dengan aparatur yang tidak lulus beradasarkan yang mengikuti; - Persentase aparatus yang memahami penggunanaan aplikasi keuangan, simpeg, dan SABMN,

transparansi; -. Mengkuti kegiatan tentang penerapan peraturan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan uang negara;

Meningkatkan - Persentase - Peningkatan - Melakukan pembinaan kualiatas hasil Pengaduan yang pembinaan dan pengawasan reguler; pembinaan dan di tindaklanuti;. Pengawasan - Melakukan pengawasan;. - Persentase aparatur pembinaaan dan pengaduan yang pengadilan pengawasan tidak berdasarkan ditindaklanjuti pengaduan masyarakat; - Melakukan review terhadap semua laporan perkara setiap bulan; - Melakukan audit kinerja bersamaam dengan pengawasan dan pembinaan; 3.

Program Utama dan Kegiatan Pokok 3.1. Program Utama 1.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pengguna pengadilan, setiap kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut akan hak [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia; dan semua kebutuhan dan informasi yang diperlukan masyarakat telah tersedia di meja informasi setiap pengadilan; 2.

Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan adalah pelayanan satu pintu, para pihak yang datang ke Pengadilan telah di sediakan media informasi secara manual dan melalui website, yang terintegrasi pada meja informasi, ketika masyarakat memerlukan informasi perkara, biaya perkara, dan

jadwal persidangan tidak perlu menghubungi pihak

pihak lain, cukup menghubungi meja informasi, dan seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi; 3.

Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien Profesionalitas dan Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, oleh karena itu kemampuan dan kinerja aparatur pengadilan harus terukur dan memakai sistem teknologi yang memadai, seperti penggunaan beberapa aplikasi dan data yang mendukung kinerja pengadilan, dan semua aplikasi dan data data tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi pengadilan;

4.

Meningkat kualitas sumber daya manusia lembaga peradilan. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat dan strategis yang dibuat ke dalam sistem pembinaan yang terus menerus, diikuti dengan hasil penelitian sebagai salah

satu

instrumen

pendukung

untuk

menentukan

tingkat

keberhasilan dan pencapaian kualitas aparatur pengadilan; [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

5.

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

oleh hakim pengawas

bidang. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia,

telah

menempatkan

pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen, dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang dilaksanakan secara reguler satu kali dalam tiga bulan ; dari beberapa target yang harus di capai adalah; a. Terselenggarakan pembinaan dan pengawasan ; b. Meningkat wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku, dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas; c. Terselenggaranya informasi dua arah antara hakim pengawas bidang dengan aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dari

informasi

dan

temuan,

yang

berupa

kurangnya

pemahaman terhadap peraturan perundang undangan, akan di kaji ulang oleh Hakim Pengawas bidang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan

Ketua Pengadilan Agama Muara

Bulian, dalam pencapaian kinerja yang lebih baik; 6.

Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas; Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas yang dilakukan oleh

hakim pengawas bidang merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan, kegiatan

dilakukan dengan

cara meminta data-data

pendukung atau kebjakan pimpinan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan kegiatan setiap priodik, dengan menilai sejauh mana program kerja yang dibuat dapat dilaksanakan.


Pengawasan tersebut dibagi kepada dua kelompok bagian, Bagian Kepaniteraan/Administrasi

Perkara

dan

Persidangan

dan

Bagian

Kesekretariatan/Administrasi Umum. A.

Untuk Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan tersebut dibagi kepada tiga bagian yaitu :

B.

1.

Bidang Administrasi Persidangan dan Register Perkara

2.

Bidang Keuangan Perkara

3.

Bidang Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip

Untuk Pengawasan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi Umum dibagi pula kepada empat bagian yaitu : 1.

Bagian Kepegawaian

2.

Bagian Perencanaan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan

3.

Bagian Surat Menyurat, Inventaris Barang Milik Negara dan Perpustakaan

4.

Bagian Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan Bidang

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011

2012

3

3

3

9

3

3

9

Jumlah

Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi

3

Umum

3.2. Kegiatan Pokok Dari

sasaran yang di uraikan tersebut merupakan sasaran yang

akan dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Muara Bulian mengusulkan kegiatan pokok sebagai berikut :


a. Kegiatan Pokok Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian Program peningkatan kualitas, kuantitas penyelesaian perkara, efektifitas persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Muara Bulian masih sangat diperlukan. Untuk itu kemampuan para Hakim sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Berikut matrik penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2011 dan 2012 No

2011

Kegiatan/ Tugas Pokok

2012

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

1

Mediasi

43

1

2.32%

44

1

2.27%

2.

Putusan

267

240

89,88%

316

267

84,49

b. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

peningkatan kualitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memadai guna meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian peradilan. Hal ini terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. Secara eksternal Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengutus sumberdaya manusia bidang teknis yustisialnya untuk menambah ilmu dan wawasan melalui pelatihan dan kegiatan lainnya antara lain : No

Nama Kegitan

Peserta

Tempat Pelaksanaan

1.

Bimtek Teknis dan simulasi Pola Wapan dan Panitera Hotel Bindalmin

Wiltop

Muda Gugatan dan Jambi Hukum

2.

Pembinaan Jurusita Pengganti

Pengganti/Sekretaris Hotel dan Jurusita

Wiltop

Jambi

Pengganti 3.

Pembinaan Bimbingan SIADPA

Wakil Ketua dan

Hotel

PLUS

Pegawai

Jambi

Wiltop

d. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

kinerja

hakim

dalam

memeriksa

dan

memutus

perkara.

Untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. e. Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara Bulian. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Bulian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparat Pengadilan Tinggi Agama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian. f. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara Bulian Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan tapi yang paling penting adalah agar pelaksana tugas tidak menyimpang dari yang ditetapkan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

B.

Rencana Kinerja Tahun 2012 Rencana Kinerja ( performance plan) Tahun 2012 menggambarkan sasaran

program dan kegiatan tahunan berserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran; Penyusunan Rencana Kinerja dilakjukan se-iring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan Komitmen Kinerja sebagai berikut:

No

Sasaran Strategis

1. Peningkatan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian.

-

-

-

-

2. Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu

Target

Indikator Kinerja

-

-

-

Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang. Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Bulian kurang dari 6 bulan (sejak di majelis). Prosentase putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang tidak naik Banding. Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bulian. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana teknologi informasi. Prosentase SDM peradilan

2010 100%

2011 100%

2012 100%

2013 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatka n Sumber Daya Manusia penyelenggar aan peradilan.

4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian. C.

dalam peningkatan pelayanan publik.

-

-

Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM : - Diklat Tenaga teknis Hakim. - Diklat Tenaga teknis Panitera. - Diklat Non Tekhnik Kesekretariatan - Diklat Pimpinan (III dan IV) - Diklat Prajabatan. - Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Prosentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012 Penetapan

Kinerja

merupakan

penyataan

komimen

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

dengan mempertimbangkan sumber dana,

sumber daya manusia ; Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Kinerja

Nomor; 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan

dan Pelaporan Akuntabilitas

selanjutnya

Penetapan Kinerja

Negara

Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Tahun 2012

tidak terlepas dari

beberapa


kebijakan

Umum Pengadilan

Agama Muara Bulian

dalam penggunaan

Anggaran Tahun 2012; Sasaran yang akan di capai oleh Pengadilan Agama Muara Bulian yang dinyatakan

dalam Penetapan sasaran Kinerja

menyesuaikan hasil dari

tahun 2012

dan

dengan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara

Bulian yang telah di susun ; Penetapan Kinerja dilaksanakan dengan adanya Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian, guna mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuantabel dan berorientasi kepada hasil yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2012.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan

pencapaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Misi yang menjadi

tanggung jawab organisasi, dari 4 ( empat) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Muara Bulian

sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian, baik dalam bentuk dukungan tehnis maupun administrasi. Sedangkan pencapaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian dimana pada saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian telah mencoba untuk mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, rincian analisis pencapaian masing-masing sasaran dengan indikatorindikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :


SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas hasil Pemeriksaan perkara. Kualitas hasil Pemeriksaan perkara dapat dilihat dari meningkatnya perkara tingkat pertama yang di selesaikan Pengadilan Agama Muara Bulian, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke - 1 : Target

Realisasi

No

Indikator Kinerja

1

Prosentase Putusan

100%

98%

Perkara yang

( 288)

(267)

Capaian

Target

2012

Realisasi

Capaian

2013

98%

100%

99%

(350)

( 345 )

99%

diselesaikan

Tahun 2012 dari Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Bulian sepanjang Januari – Desember 2012 sejumlah 288 Perkara. Dari uraian di atas perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Bulian mengalami kenaikan 9.6 persen;

Indikator kinerja ke-2 : Target No

1

Indikator Kinerja

-

Persentase jumlah tenaga

Realisasi

Capaian

Target

2012

100%

80,57%

(24)

(18)

Realisasi

Capaian

2013

80,57%

100%

30%

(21)

(6)

tekhnis yang diberi bimbingan tehknis yustisial

Pada Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Bintek ( bimbingan tehnis yustisial ) terhadap 7 orang tenaga teknis Hakim dan 7 [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]

20%

(tujuh) orang tenaga tekhnis ke paniteraan, dari 7 orang tenaga Hakim telah mendapat pembinaan sebanyak 4 orang selain itu ada pembinaaan yang bersifat mandiri melalui organisasi IKAHI yang di kelola secara mandiri oleh semua Hakim yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian.

SASARAN 2: Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Muara Bulian. Salah satu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini adalah kapasitas SDM baik tenaga Struktural maupun tenaga fungsional yang belum memadai, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bulian hanya dapat meningkatkan kapasitas kinerja melalui bimbingan teknis (Bintek) dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun dengan instansi lain.

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :


1

Indikator Kinerja

Prosentase

personil

yang lulus sertifikasi

Realisasi

Capaian

Target

2011

100%

0%

(7)

(0)

Realisasi

Capaian

2012

0%

100%

0%

(6)

(0)

diklat mediasi

Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian belum ada yang mengikuti Diklat Mediasi sebagaimana yang ditargetkan sebanyak enam orang belum terealisasi dengan demikian capaian indikator kinerja bidang mediasi belum berhasil.


0%

Indikator kinerja ke-2: Target No

Indikator Kinerja

1

Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat

Realisasi

Capaian

Target

2011

100%

0%

(5)

(1)

Realisasi

Capaian

2012

20%

100%

60%

(6)

(3)

60%

Pengadaan Barang dan Jasa

Pegawai /Pejabat Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2012 sejumlah 5 orang, hanya 3 orang yang lulus sertifikasi, dengan demikian pencapaian indikator kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian 60%.

SASARAN 3 : Belum Terpenuhinya Kuantitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya mutasi/pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Muara Bulian baik dibidang fungsional maupun struktural, dan belum adanya penambahan Sumber Daya Manusia dibidang tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan tercapainya kinerja dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian pencapaian tersebut belum sesuai dengan target yang akan itetapkan. Hal ini tergambar sebagaimanan Indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1: Target No

Indikator Kinerja

1

Prosentase jumlah tenaga

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

2012

100%

70%

Capaian 2013

70%

100%

80%

administrasi dan


80%

fungsional

Pada tahun 2012 perbandingan tenaga funsional dan struktural mengalami penurunan kuantitas akibat dari kebijakan pemerintah tidak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil serta penambahan tenaga fungsional lainnya, namun untuk pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Muara Bulian tetap memberikan pelayanan yustisial dengan tingkat keberhasil 100%


1

Realisasi

Indikator Kinerja

Prosentase jumlah

Capaian

Target

2011

100%

%

Realisasi

Capaian

2012

%

100%

%

%

tenaga struktural dan staf Pada tahun 2012 tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan Pengadilan Agama Muara Bulian tidak mendapat alokasi penerimaan pegawai; B.

Akuntabilitas Keuangan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Muara

Bulian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.800.270.000,- (tiga milyar delapan ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

2011 No

1. 2.

Program/ Sasaran Belanja Pegawai Belanja Barang

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

1.375.363.000 295.101.000

1.377.802.100 292.648.490

2012 Capaia n (%) 100,18 99,17

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

1.387.749.000 362.521.000

1.372.100.121 351.716.811

98,87 97,02


3. 4.

Belanja Modal Belanja Barang DIPA 04

1.517.000.000

1.516.100.800

99,94

2.050.000.000

2.049.279.000

99,96

23.000.000

21.368.000

92,90

39.935.000

35.432.000

88,72


BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2012 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang ada belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Muara Bulian belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Kiranya LAKIP Tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :


1.

Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Bulian mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain : a.

Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.

b.

Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Muara Bulian dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014. 3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2012 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa mendatang.



Lampiran SK Sekretaris Nomor : 029/SEK/SK/IV/2011 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN No 1

Kinerja Utama Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi

Indikator Kinerja Utama Prosentase mediasi yang diselesaikan

2

Peningkatan penyelesaian perkara

a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Prosentase perkara yang diselesaikan

3

Peningkatan tertib administrasi perkara

Penjelasan Penanggung Jawab Perbandingan antara mediasi yang berhasil Mediator dengan jumlah mediasi yang diterima dan jumlah perkara Perbandingan antara Sisa perkara yang Ketua Majelis Hakim diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)

Sumber Data Laporan Mediasi

Perbandingan antara perkara yang diminutasi Ketua Majelis Hakim dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

a. Prosentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang dan siap disidangkan ke Majelis diterima Pengadilan Agama Muara Bulian dengan berkas perkara yang disidangkan

Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian


Laporan Meja II (Register Perkara)

b. Prosentase Penyampaian Penyampaian pemberitahuan panggilan sidang Ketua Majelis Hakim pemberitahuan Pemanggilan Sidang paling lambat satu hari sebelum sidang Tepat Waktu

Relaas pemanggilan dari Juru sita/ Juru sita pengganti

c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Penyampaian relaas putusan secepatnya setelah tanggal putus

Ketua Majelis Hakim

Relaas putusan dari juru sita/ juru sita pengganti

d.Prosentase berkas yang di ajukan banding, kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK yang lengkap (terdiri daribundel A danBundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan MA

Ketua Majelis Hakim

Laporan Meja II (Register Perkara)

4

5

Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kualitas pengawasan

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu Pelaksanaan penyitaan sesuai dengan lokasi dan tempat dan tanggal yang telah di tetapkan

Ketua Majelis Hakim

Juru Sita/ Juru sita pengganti

a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat hakim, panitera penganti,jurusita,mediator dengan jumlah yang mengikuti diklat.


Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang Ketua dan Panitera/Sekretaris diajukan untuk mengikuti diklat sehingga Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa,PPAKP,pustakawan,analisiskepegawaian dengan jumlah yang mengikuti diklat.


b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.



a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.


Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat

b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang Ketua dan Panitera/Sekretaris ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengadilan Agama Muara Bulian Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama,tingkat banding dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan

Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a.Prosentase putusan perkara yang Perbandingan putusan perkara yang sudah Ketua dan Panitera/Sekretaris dapat dipublikasikan diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Agama Muara Bulian Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.


b.Prosentase pelayanan meja informasi

perbandingan pelayanan informasi yang di kabulkan dengan informasi yang tidak di kabulkan


Laporan dari masyarakat yang mendatangi Pengadilan Agama Muara Bulian

c.Prosentase pelaksanaan Posbakum, sidang keliling, perkara Prodeo terhadap pencari keadilan

perbandingan prosentase pelaksanaan Posbakum, sidang keliling, Prodeo dengan perkara yang di terima



MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

No

Sasaran Strategis

1

2

Indikator Kinerja 3

1. Peningkatan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian.

-

Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim oleh Pengadilan Agama Muara Bulian.

-

Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.

-

Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Bulian kurang dari 6 bulan (sejak

Target 4 100 %

di majelis).

2.

3.

-

Prosentase putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang tidak naik Banding.

Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih

-

Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bulian.

cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan

-

Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana teknologi informasi.

masyarakat pencari keadilan.

-

Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.

-

Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM :

Meningkatkan

Sumber

Daya

Manusia

penyelenggaraan peradilan.

4.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian.

-

-

Diklat tTenaga teknis Hakim.

-

Diklat Tenaga teknis Panitera.

-

Diklat Non Tekhnik Kesekretariatan

-

Diklat Pimpinan (III dan IV)

-

Diklat Prajabatan.

-

Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa

Prosentase temuan pemeriksaan yang ditndaklanjuti.

100 %

100 %

100 %

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Bulian Sasaran

Tujuan

Uraian 2

1 Meningkatnya

penyelesaian

Meningkatkan

Indikator 3

penyelesaian

perkara di Pengadilan Agama

perkara di Pengadilan Agama

Muara Bulian.

Muara Bulian.

Meningkatnya

Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program 4 5

pelaksanaan tugas.

6

Terlaksananya penyelesaian perkara di

Penyelesaian secara efektif

Program Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara

Pengadilan Agama Muara Bulian.

dan efisien.

Bulian.

pelaksanaan Meningkatnya pengawasan dalam Terlaksananya pengawasan adminstrasi Pelaksanaan

pengawasan dan pembinaan.

Ket

perkara.

pengawasan 1. Pengawasan administrasi penerimaan perkara.

secara efektif.

-

2. Pengawasan pembukuan keuangan perkara. 3. pengawasan administrasi kearsipan. 4. Pengawasan laporan perkara. 5. Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan

pelaksanaan

tugas

Jurusita/

Jurusita

Pengganti. Meningkatnya pelaksanaan tugas.

pembinaan Terlaksananya pembinaan administrasi Pelaksanaan perkara.

pembinaan 1. Pembinaan administrasi penerimaan perkara.

secara efektif.

2. Pembinaan pembukuan keuangan perkara. 3. Pembinaan administrasi kearsipan. 4. Pembinaan laporan perkara. 5. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan

pelaksanaan

tugas

Jurusita/

Jurusita

Pengganti. Meningkatnya mutu pelayanan. Meningkatnya mutu pelayanan bagi Terlaksananya masyarakat.

Meningkatnya

pelayanan

bagi Pelayanan bagi masyarakat

masyarakat.

kemampuan Meningkatnya kemampuan aparat Kemampuan aparat peradilan fungsional

aparat peradilan yang akuntabel peradilan fungsional dan sruktural Kemampuan aparat peradilan struktural.

pencari keadilan.

Pelaksanaan

Pelayanan

kepada

masyarakat

sesuai

bahagian tugas aparat peradilan.

Pelaksanaan Pelatihan dan 1.

Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan

Pembinaan.

hukum formil dan materil.

yang akuntabel.

2.

Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ekonomi syari’ah.

Meningkatkan pengelolaan

mutu Meningkatnya mutu pengelolaan Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan adminstrasi adminsitrasi perkara.

pertama.

adminstrasi

pengelolaan 1. perkara

yang 2.

-

Pelaksanaan registrasi perkara diterima. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis.

perkara.

diterima tingkat pertama.

Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

pengeloaan 1.

Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus.

adminstrasi perkara tingkat 2.

Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus.

pertama diputus.

3.

pelaksanaan minutasi perkara diputus.

4.

pelaksanaan pengarsipan perkara diputus.

Pelaksanaan

pengelolaan 1.

Pelaksanaan penerimaan perkara banding, kasasi dan

administrasi perkara untuk

peninjauan kembali.

tingkat banding, kasasi dan 2.

Pelaksanaan registrasi penerimaan perkara banding,

penijauan kembali.

kasasi dan peninjauan kembali. 3.

Pelaksanaan pengiriman

berkas perkara banding,

kasasi dan peninjauan kembali.

Terlaksananya

penerimaan

perkara Pelaksanaan

dengan sistem komputerisasi.

penerimaan 1.

perkara dengan sistem siadpa. 2. 3.

Melaksanakan pe nerimaan dan Melaksanakan penyelesaian per kara.

Peningkatan

sumber

aparatur peradilan.

penerimaan

dan Terlaksananya percepatan penyelesaian Penyelesaian perkara dengan 1.

penyele saian perkara

daya

Mewujudkan

akses

publik yang baik keadilan

perkara.

pelayanan

Jumlah

dan rasa

memadai.

sesuai

dengan

perundang-undangan,

mandiri,

dan

transparan

batas waktu.

papan

visualisasi

penerimaan bantuan konsultasi hukum.

Penyelsaian berita acara persidangan, putusan dan

2.

Penyelesaian perkara dalam batas waktu 15 hari.

3.

Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu.

Meningkatkan pengetahuan

Membuat Papan Statistik.

hukum masyarakat mengenai

Melakasanakan administasi internal dan eksternal.

perkawinan,

kewarisan, ekonomi

kepada

Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu.

minutasi.

hukum

masyarakat.

wakaf

,Hibah,

syari”ah

serta

Shadaqah.

Peningkatan kemampuan SDM dibidang

yang

Percepatan proses penerimaan perkara.

kepaniteraan

Jumlah Pegawai yang memadai.

dan

Mengelola secara

kesekretariatan.

tertib,

kepegawaian benar

dan

Peningkatan sumber daya aparatur peradilan di bidang administrasi umum, Kepaniteraan dan Yustisial.

akurat. Jumlah hakim yang akuntabel.

Melaksanakan

tugas-tugas

Peningkatan SDM melalui pendidikan formal.

bidang administrasi umum.

Jumlah Panitera.

Meningkatkan sumber daya

Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui

Pengganti, JS/JSP yang Akuntabel.

aparatur di bidang adminis

penyuluhan hukum

trasi

umum

dan

bidang

yustisial melalui pendidikan formal dan non formal.

Meningkatkan

pengetahuan

Peningkatan

Penagedaan

dan

Jumlah Pegawai.

Meningkatnya

tentang penerapan administrasi

pendistribusian surat masuk dan

administrasi

persuratan,

keluar.

dan

keprotokolan,

kearsipan

dan

humas

dan

pengeloaan kepegawaian

administrasi

umum

secara tertip dan akurat.

keamanan.

Peningkatan

mutu

pengelolaan

pelayanan

Rumah

Tangga Kantor. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Peningkatan mutu pengelolaan admi nistrasi sarana dan prasarana.

Meningkatnya prasarana

sarana

yang

dan

memenuhi

Peningkatan sarana dan prasarana

Jumlah

yang memadai.

standar.

sarana

gedung

kantor

Meningkatkan sarana dan

Peningkatan

Pengadilan Agama dan Maubelair

prasarana peradilan.

keuangan.

yang cukup.

Mengelola keuangan secara

efisiensi

dan

efektivitas

pengelolaan

efisien, efektif dengan skala prioritas. Mengelola perpustakaan secara tertib. Peningkatan anggaran DIPA

Meningkatan

pengadilan

pengadilan Agama.

memadai

Agama

yang

anggaran

Jumlah Dana Anggaran Pengadilan

Meningkatkan

Agama yang memadai.

keuangan

anggaran Pengadilan

Agama Muara Bulian. Terkelolanya

anggaran

Koordinator Wilayah.

Peningkatan Pembuatan

laporan Realisasi DIPA dan

laporan Koordinator Wilayah.

PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2013 A. MANAJEMEN PERADILAN

1

2 Menerapkan fungsi manajemen

3 Terciptanya mekanisme kerja yang baik sesuai dengan aturan

4 1. Membuat SK pelimpahan wewenang/pembagian 2. Membuat SK Pengelola DIPA TA 2013 3. Membuat SK Radius/Panjar biaya perkara 4. Membuat SK Meja I,II,III serta Penulis seluruh buku register 5. Membuat SK Bendahara penerimaan dan pengeluaran 6. Membuat SK biaya proses 7. Membuat SK Baperjakat/TPM 8. Membuat SK Susunan Majelis persidangan. 9. Membuat SK Job Description 10. Membuat SK penanggung ja wab masing-masing kegiatan 11. Membuat SK penunjukan petugas absensi 12. Membuat SK Tenaga Kontrak ( Honorer ) 13. Membuat SK TIM TI 14. Membuat SK Humas 15. Membuat SK Mediator 16. Membuat SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas 17. Membuat SK Pengelola Pustaka 18. membuat SK Hawasbid 19.Membuat SK pemegang (Pengguna) Inventaris kantor 20.Membuat SK Pengguna RKAKL 21.Membuat SK Tim Reformasi dan Birokrasi. 22.Membuat SK Petugas Meja Infor masi 23. Menyempurnakan papan sturktur 24. Membuat SK-SK lainnya sesuai dengan kebutuhan. 26. Mengevaluasi program kerja dan penggunaan DIPA 2013 27. Membuat SK Tim Pembuat Laporan tahunan 2014 25. Menyusun Program kerja tahunan 2014

5

Des

Okt

Penanggung Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

Kegiatan

Mar

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Realisasi

Jawab

18

Dana

19

20

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepaniteraan

x

100%

Ketua

DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepaniteraan Kepegawaian Kepaniteraan

x x x

100% 100% 100%

Ketua Ketua Ketua

DIPA DIPA DIPA

Kepegawaian Kepegawaian

x x

100% 100%

Ketua Ketua

DIPA DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian

x x x x

100% 100% 100% 100%

Ketua Ketua Ketua Ketua

DIPA DIPA DIPA DIPA

Kepegawaian

x

100%

Ketua

DIPA

x x

100% 100%

Ketua Pansek

DIPA DIPA


x x

100% 100%

Pansek Pansek

DIPA DIPA

Kepaniteraan

x

100%

Pansek

DIPA

100%

Pansek

DIPA

100%

Pansek

DIPA

x

100%

Pansek

DIPA

Kepegawaian

x

100%

Pansek

DIPA

Panitia

x

100%

Pansek

DIPA


Umum Kepegawaian Panitia

x x x

B. PELAYANAN PUBLIK

1

2 Meningkatkan pelaya nan kepada masyarakat pencari keadilan

3 Terlaksananya pelayanan yang maksimal

4 1. Melayani setiap pencari keadi lan dengan baik, sopan dan ramah 2. Membuat gugatan bagi pencari keadilan yang buta hurup 3. Melengkapi sarana ruang mediasi. 4. Menyediakan alat pengeras suara di ruang persidangan 5. Penerimaan perkara melalui sistim meja 6. Menetapkan dan melaksanakan sidang keliling 7. Menerima perkara Cuma-Cuma (Prodeo) 8. Memberikan nasehat dan per timbangan hukum kepada peja bat /instansi pemerintah apabila diminta. 9. Mengaktifkan peran dan tugas kehumasan/juru bicara 10. Membuat peta Yuridiksi, papan-papan visual lainnya 11. Mencetak brosur-brosur perkara 12. Menyampaikan AC yang belum diambil oleh para pihak 13. Membudayakan penggunaan TI dalam memberikan/menye rapkan informasi-informasi 14.Mengoptimalkan kesediaan informasi jadwal sidang dan pub likasi putusan melalui website 15.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat

5

Des

Okt

Penanggung Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

Kegiatan

Mar

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Realisasi

Dana

Jawab

18

19

20

Masyarakat pen cari keadilan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Masyarakat pen cari keadilan Umum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

x

x

100%

Panitera

DIPA

Umum

x

x

100%

Panitera

DIPA

Masyarakat pen cari keadilan Kepegawaian

x

x

100%

Panitera

B.Proses

100%

Ketua

DIPA

Masyarakat pen cari keadilan Instansi yang membutuhkan

x

100%

Panitera

DIPA

100%

Ketua

-

Masyarakat pen cari keadilan Umum

x

100%

Panitera

DIPA

100%

Panitera

DIPA

100%

Panitera

DIPA B.Proses

x

x x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x x

x

x

x

Insidentil

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Umum

x

Masyarakat pen cari keadilan Seluruh pegawai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

DIPA


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

DIPA


x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

-

C. ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN

3 Terlaksananya tertib adminis trasi perkara

4 1. Menyediakan buku-buku regis ter dan buku-buku keuangan perkara 2. Mengisi semua buku register 3. Menyediakan sarana pember kasan 4. Mencatat dan mengelola keuangan perkara 5. Mengelola dan mengirimkan uang PNBP 6. Mengelola dan membukukan uang proses 7. Membuat/mengisi papan statistik perkara 8. Mengetik sekaligus membuat Akta Cerai 9. Melengkapi instrumen perkara 10.Menyempurnakan court calender 11.Meningkatkan penertiban pencatatan biaya perkara pada setiap buku keuangan perkara 12.Membuat dan mengirimkan laporan perkara bulanan, triwu lan, kuartal, semester dan tahu nan paling lambat tiap tanggal 2 setiap bulan bersangkutan 13.Pengadaan kebutuhan ATK se tiap bulan sesuai kebutuhan 14. Menata kearsipan berkas per kara 15.Mencetak Map perkara 16.Merevisi ketentuan radius panjar biaya perkara 17. Merekap data laporan untuk bahan informasi

5

Des

Okt

Penanggung Nov

Sep

Jul

Aug

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

2

1 Penataan administra si perkara

Kegiatan

Mar

1

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kepaniteraan

x

x

Kepaniteraan

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Realisasi

18

Jawab

Dana

19

20

100%

Panitera

DIPA

x x

100% 100%

Panitera Panitera

DIPA B.Proses

x

x

100%

Panitera

B.Proses

x

x

100%

Panitera

B.Proses B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

x x

x

100% 100%

Panitera Panitera

B.Proses B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan

x x x

x

x x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

x

100% 100%

Panitera Ketua

B.Proses B.Proses

x

100%

Panitera

B.Proses

x

x

2 Penataan Administrasi Persidangan

Terlaksananya tugas pokok secabaik dan tepat waktu

18.Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan 19.Mencatat perkara dan meneliti kelengkapan berlas perkara 20.Mendistribusikan perkara 21.Menyidangkan dan memutuskan perkara 22.Membuat BAP persidangan 23.Melaksanakan Minutasi 24.Membuat Putusan/Penetapan 25.Menyerahkan/menyampaikan salinan putusan/penetapan 26.Melaksanakan putusan/penetapan 27.Menetapkan radius perkara 28.Membuat papan radius

Hakim dan PP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Majelis Hakim

B.Proses

Kepaniteraan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan Hakim dan PP

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

100% 100%

Panitera Majelis Hakim

B.Proses B.Proses

PP Hakim Hakim Kepaniteraan

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

100% 100% 100% 100%

PP Majelis Hakim Majelis Hakim Panitera

B.Proses B.Proses B.Proses B.Proses

Panitera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Panitera

B.Proses

Kepaniteraan Umum

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

100% 100%

Ketua Ketua

DIPA DIPA

D. ADMINISTRASI UMUM

1 1

2

3

2 Penataan Kepegawaian

Penataan Keuangan

Penataan Administrasi Umum

3 Terlaksananya tertib kepegawaian

Terlaksananya penggunaan

Terwujudnya tertib administrasi umum dan perkantoran

4 1. Menertibkan file kepegawaian 2. Melengkapi data kepegawaian 3. Membuat dan menyusun data cuti, KP4 dan KGB 4. Menyiapkan Usul mutasi 5. Melaporkan Absensi Pegawaian 6. Membuat DUK dan Bezetting 7. Melengkapi data Simpeg online 8. Melengkapi data buku induk kepegawaian 9. Membuat SK-SK atas perintah Atasan 10. Melaksanakan administrasi dan kearsipan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang berlaku 11. Membuat DP3 1. Merencanakan penggunaan anggaran DIPA 2013 2. Membuat rencana usulan RKA KL 2014 3. Mengadakan rapat penyempurnaan RKAKL 2014 4. Membuat jadual Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai mata anggaran 5. Merealisasikan belanja modal (Finising Gedung) 6. Merealisaikan belanja barang alat pengolah data note book 7. Menggunakan anggaran secara efisien dan berdaya guna de ngan penuh tanggung jawab 8. Membuat laporan realisasi ang garan setiap bulan 1. Menertibkan administrasi dan arsip surat melalui aplikasi su rat masuk dan keluar 2. Pengadaan alat-alat tulis kantor 3. Mendistribusikan ATK 4. Penataan perpustakaan secara keseluruhan melalui aplikasi Perpustakaan 5. Mengusahakan pengadaan/pem baharuan Papan jadwal sidang

5 Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Aug

Penanggung

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Realisasi

Jawab

18

Dana

19

20

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

100% 100% 100%

Wasek Wasek Wasek

DIPA DIPA DIPA

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

100% 100%

Wasek Wasek

DIPA DIPA

x

x

x

x

Insidentil x x x

x

x

x

x

100% 100%

Wasek Wasek

DIPA DIPA

100%

Wasek

DIPA

x

100%

Wasek

DIPA

x

100% 100%

Wasek Ketua

DIPA DIPA

Kepegawaian

Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

Kegiatan

Mar

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

x x

Kepegawaian

Insidentil

Kepegawaian

x

Kepegawaian Keuangan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Keuangan

x

100%

Ketua

DIPA

Keuangan

x

100%

Pansek

DIPA

100%

Pansek

DIPA

Keuangan

x

Keuangan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Pansek

DIPA

Keuangan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Pansek

DIPA

Keuangan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Pansek

DIPA

Keuangan

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Pansek

DIPA

Umum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Wasek

DIPA

Umum Umum Umum

x x x

x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

100% 100% 100%

Wasek Wasek Wasek

DIPA DIPA DIPA

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

6. Mengusahakan pengadaan/pem baharuan Papan mediator 7. Mengusahakan perbaikan papan tata tertib persidangan 8. Mengusahakan pengadaan Meja satpam/pengamanan persidangn 9. Mengusahakan pengadaan Asbak rokok stenlis untuk ruang tunggu 10.Mengusahakan pengadaan tirai pelindung ruang tunggu 11.Mengusahakan pengadaan standing benner untuk ruang tunggu dan ruang informasi. 12.Mengusahakan pengadaan papan visual lainnya yang dianggap penting 13.Membuat daftar inventaris 14.Pengadaan Inventaris kantor 15.Mengusahakan perencanaan pembelian maublair 16.Mengusahakan pengadaan sara na olah raga yaitu Lapangan Te nis Meja, Pembuatan Lapagan Badminton dan Footsal. 17.Membuat Daftar Inventaris

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wapan

DIPA

Umum

x

100%

Wasek

DIPA

Umum Umum Umum

x x

100% 100%

Wasek Wasek

DIPA DIPA

x

100%

Wasek

DIPA

x

100%

Wasek

DIPA

Umum

Umum

x

x

x x

x

x

1

4

2

Pemiliharaan barang aset milik negara

3

Terawatnya peralatan inventa ris.

4 ruangan 18. Memelihara barang inventaris 19.Membuat laporan barang inven taris 20.Melakukan penghapusan barang Inventaris 21.Melakukan pelelangan 22.Melaksanakan program aplkasi SIMAK BMN 23.Mengusahakan kembali kenaikan kelas PA dari kelas II ke IB 24.Melaksanakan/ikut serta TIM penyuluhan hukum 1. Perawatan Kendaraan Dinas 2. Service peralatan elektronik 3. Memelihara dan merawat pe ralatan rumah tangga 4. Memelihara kebersihan dan ke nyamanan kantor

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 x x x

x x

Umum

x x x

x x

x x

Umum Umum Umum

x

Umum

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x

x

x

x

Umum

x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x

Insidentil

Umum Umum Umum

x

x

x

x

Umum

x

x

x

x

18

DIPA DIPA DIPA

100%

Wasek

DIPA

100% 100%

Wasek Pansek

DIPA DIPA

100%

Ketua

DIPA

100%

Ketua

DIPA

Wasek Wasek Wasek

DIPA DIPA DIPA

Wasek

DIPA

x

x

x

x

x

100% 100% 100%

x

x

x

x

x

x

100%

x

x

x

20

Wasek Wasek Wasek

x Insidentil x x x

x

19

100% 100% 100%

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1 1

2

2 Meningkatkan kemam puan dan profesionalisme aparat peradilan

Menyelenggarakan Pengawasan dibidang tehnis administrasi Yustisial

3 Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berwibawa dan berbudi luhur

Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berwibawa dan berbudi luhur

4 1. Melakukan diskusi bersama antara Hakim, PP dan JsP dalam melaksanakan tugas sehari hari 2. Melakukan rapat rutin bulanan dan menyampaikan informasiinformasi penting lainnya 3. Mengikuti Bimtek yang diadakan PTA /MA 4. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pejabat dan atau staf 5. Meng update data-data website an menyediakan sarana publika si lainnya 6. Berperan aktif mengisi rubrik be rita, artikel, informasi kegiatan pada website PA Muara Bulian, PTA Jambi dan Badilag 7. Melanjutkan pembinaan/bimbingan SIADPA 8. Mengaktifkan catatan harian pegawai 9. Sosialisai hasil-hasil pelatihan 10.Melaksanakan eksaminasi pu tusan dan bedah berkas 11.Memotifasi pegawai untuk me lanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 12 Melakukan pembinaan mental rohani seluruh Pegawai 13.Melakukan sosialisasi SIADPA Plus kepada setiap User 14.Melakukan kroscek menu vali dasi SIADPA Plus sekaligus me lakukan pembinaan bagi yang belum memahaminya. 15.Menampung inspirasi dan kelu han user dalam menjalankan aplikasi SIADPA Plus 16.Melakukan pembinaan secara berkala oleh Hawasbid 1. Memantau tingkah laku hakim dan Pejabat Kepaniteraan baik dalam kedinasan maupun diliar kedianasan.

5

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Aug

Penanggung

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Semua pejabat dan pegawai

x

x

x

Jawab

18

Dana

19

20

Ketua

DIPA

100%

Ketua

DIPA

Insidentil

100%

Penyelenggara DIPA

Insidentil

100%

Ketua

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Pansek

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Ketua

DIPA

x

100%

Ketua

DIPA

x

100%

Ketua

DIPA

100% 100%

Ketua Ketua

DIPA DIPA

100%

Ketua

DIPA

x

100%

Ketua

DIPA

Wapan

DIPA

x x

x

x x

x

x

x

x x

x

x x

Insidentil x

x

x

Realisasi

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Wapan

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Wapan

DIPA

x

100%

Ketua

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Ketua

DIPA

x Seluruh Hakim dan Pejabat ke paniteraan

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

Kegiatan

Mar

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

x

x x

x x

2. Menindak lanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat ter hadap tingkah laku hakim dan Pejabat Kepaniteraan.

Insidentil

100%

Ketua

DIPA

F. BIDANG LAINNYA

1 1

2

2 Penyelesaian gedung (Finising)

IKAHI

3 Agar terdapat gedung kantor yang memadai

Agar terciptanya persatuan sesama anggota IKAHI

3

IPASPI

Agar terciptanya persatuan sesama anggota IPASPI

4

Olah raga

Agar tercipatanya pegawai yang sehat jasmani

5

Koperasi

6

Musholla

Keterangan 1. B.Proses 2. I.Anggota 3. D.Anggota 4. D.Mushola

Meningkatkan kesejahteraan Anggota Menciptakan aparat peradilan yang islami.

4 1. Melakukan tahap-tahap penger jaan gedung 2. Melaksanakan pekerjaan penye lesaian gedung. 1. Mengelola iuran anggota dan me ngirimkannya sesuai dengan ketentuan. 2. Melaksanakan pertemuan sesama anggota 3. Mengadakan pertemuan dan dis kusi rutin IKAHI Cabang Batang hari (Gabungan PA dan PN) 4. Melakukan kunjungan muhibah kepada sesama anggota 5. Memberikan kenang-kenangan kepada anggota yang mutasi 1. Melakukan kunjungan kepada anggota yang terkena musibah. 2. Memberikan kenang-kenangan kepada anggota yang mutasi 1. Mengadakan latihan rutin olah raga tenis lapangan, tenis meja volley ball, footsal dan bulu tangkis. 2. Melaksanakan senam kesegaran jasmani 3. Mengadakan uji coba Tenis lapa ngan dengan instansi lain 4. Mengikuti Pekan Olah Raga Terbatas (PORTAS) PTA Jambi 1. Mengelola dana Koperasi 2. Mengadakan RAT 1. Mengusulkan pemilihan pengurus baru 2. Mengadakan siraman rohani

5

x

Pengurus dan Anggota IKAHI

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pengurus dan Anggota IPASPI

Des

Okt

Nov

Sep

Jul

Aug

x

Jawab

18

Dana

19

20

100%

Pansek

DIPA

100%

Pansek

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Ketua IKAHI

I.Anggota

x

x

x

x

x

x

x

100%

IKAHI

D.Anggota

Insidentil

100%

IKAHI

D.Anggota

Insidentil

100%

IKAHI

D.Anggota

Insidentil

100%

IKAHI

D.Anggota

Insidentil

100%

Pansek

D.Anggota

Insidentil

100%

Pansek

D.Anggota

Wasek

DIPA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

Wasek

DIPA

100%

Pansek

DIPA

100%

Ketua

DIPA

x x

Pengurus Pengurus Pengurus

D.Anggota

x

100% 100% 100%

x

x

100%

Pengurus

D.Mushola

x

x

x

Sesuai Jadwal Pengurus kopera si Seluruh pegawai

Realisasi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

= Biaya Proses = Iuran Anggota = Dana Anggota = Dana Mushola

Mengetahui Ketua,

Penanggung

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pejabat dibagian Kesekretaria tan

Seluruh pegawai

Jun

Jadwal Kegiatan Apr

Sasaran

Mei

Kegiatan

Mar

Tujuan

Jan

Program

Peb

No

Panitera

x

x

x

x

x

x

D.Anggota D.Mushola

Drs. H. Yefferson, SH., MA NIP. 19600920 199203 1 002

F a i z a l , SH NIP. 19610107 198803 1 002

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

FAIZAL, SH

Jabatan

:

Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian

Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan

: :

Drs. H. YEFFERSON, SH, MA Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 10 Januari 2013 Ketua

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Agama Muara Bulian

Pengadilan Agama Muara Bulian

Drs. H. YEFFERSON, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002

FAIZAL, SH NIP 19610107 198803 1 002

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN Nomor : W5-A2/98.a/OT.01.2/I /2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN Menimbang

:

Mengingat

:

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 pada Pengadilan Agama Muara Bulian dan dipandang perlu membentuk tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian. 2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas ini. 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 2. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja. 3. KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga ( Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ). 4. Surat Sekretaris MARI Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Peamerintah. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Kedua

:

Ketiga

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012. Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian. Tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 adalah menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 10 Januari 2013 Ketua,

Drs. H. Yefferson, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002 Tembusan : 1. Ketua Mahkamah Agung RI. 2. KetuA Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Lampiran

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/98.a/OT.01.2/I/2013 Tanggal 10 Januari 2012

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012.

Penasehat

:

Drs. Yefferson, SH. MA Dra. Erlis, SH

Penanggungjawab

:

Faizal, SH

1. Bagian Kesekretariatan : a. Zainal Abidin, S.Ag b. Budi Barliansyah, SE c. Syafrianto, S. Ag d. Yulizar. SY, S. Pd e. Yusri. 2. Bagian Kepaniteraan : a. Izzami Thaufiq, SH b. Sri Wahyuni, SHI c. Nurismar Muis, BA d. Musdarni, BA e. M. Razali f. A. Fauzi, SHI 3. Bagian Penulisan ( Pengetikan ) : a. M. Yusuf, SHI b. A. Syarbaini 4. Bagian Penggandaan dan Pengiriman Laporan : a. Sri Maryenti b. Panca Indriatari, A. Md. Ketua,

Drs. H. Yefferson, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2013

KETUA Drs. Yefferson, SH. MA WAKIL KETUA Dra. Erlis, SH

1. 2. 3. 4.

HAKIM Dra. Siti Patimah Drs. Muchidin, MA Roni Fahmi, S. Ag. MA Andi Mia Ahmad Zaki, SHI

PANITERA / SEKRETARIS Faizal, SH Wakil Panitera

Wakil Sekretaris

Izzami Thaufiq, S.H

Zainal Abidin, S.Ag

Khaiiriah, S.H.I

Khaiiriah, S.H.I

Panitera Muda

Panitera Muda

Panitera Muda

Kaur Keuangan

Hukum

Gugatan

Permohonan

Budi Barliansyah, SE

Sri Wahyuni, SHI

Nurismar Muis,BA

Musdarni, BA

Khaiiriah, S.H.I

Kaur Umum

Kepegawaian

Yulizar. SY, S. Pd

Syafrianto, S. Ag

Panca Indriatari, A. Md

Yusri

Khaiiriah, S.H.I

Khaiiriah, S.H.I

Khaiiriah, S.H.I

Khaiiriah, S.H.I

Khaiiriah, S.H.I

Panitera Pengganti

Khaiiriah, S.H.I

Jurusita Pengganti

1. M. Razali 2. Akhmad Fauzi, SHI

2.

Sri Maryenti.

3.

M. Yusuf. SHI

1.

4.

Ket : Garis Koordinasi

Kaur

:

-----------------------

Garis Tanggungjawab :

_______________

Khaiiriah, S.H.I

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents