LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2012
KATA PENGANTAR
Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2012 dapat kami susun dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perjalanan Tahun kedua dari Renstra Tahun 2010-2014. Selanjutnya Pembuatan LAKIP adalah menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahuh 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformsi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2010
yang kemudian
ditindaklanjuti oleh Surat Sekretarris Mahkamah Agung Nomor: 676/ SEK/ KU.01/ 12/ 1012 tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ; Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian menguraikan hasil Kinerja Tahun 2012 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan; Substansi Laporan Akuntabilitas Kinnerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk
menginformasikan
pencapaian Kinerja Pengadilan Agama
Muara Bulian dalam Tahun 2012 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2012, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dan merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya ;
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan dan transparan sehingga pihak pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat sekaligus menilai pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam kurun waktu satu tahun tahun 2012. Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP Tahun 2012, semoga bermanfaat dan berguna untuk Pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja yang lebih baik untuk dimasa akan datang.
Muara Bulian, 27 Februari 2013 Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian,
DRS. H. YEFFERSON, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2012 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas tugas dan harus merupakan kewajiban untuk membuat
laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama
kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LAKIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 676/ SEK/ KU. 01/ 12/ 2012 Tanggal 20 Desember 2012 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Agama Muara Bulian yang disinkronisasikan dengan Rencana Strategis 2010- 2014, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Agama Muara Bulian, salah satu tugas pokok
adalah
menyelesaikan Perkara yang di putus pada tingkat pertama, serta Pembinaan dan Pengawasan, bimbingan Tekhnis sesuai dengan fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Ujung tombak
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Maka
tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun target yang di inginkan dan realisasi yang telah di capai. Adapun output dan outcome Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dapat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia , Sarana, Prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menmyelesaikan tugas tugas, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian ; Sebagai ujung tombak dari Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Pengadilan Agama Muara Bulian secara proporsional dan profesional
tetap
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
berupaya mencapai bobot yang lebih baik dari pembuatan LAKIP Tahun 2012, dengan mengutamakan transparansi dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Pengadilan Tingkat pertama ; LAKIP Tahun 2012 menyampaikan data-data keberhasilan kinerja Tahun 2012 dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama, serta disusun dalam Pencapaian Kinerja (Result Performance)
selama kurun waktu
dari bulan
Januari s/d Desember Tahun 2012 serta perbandingan dengan tahun 2010 yang menyangkut dengan penyelesaian perkara dan tugas tugas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Muara Bulian; Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaharuan Tahun 20102035 dan Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Bulian selama 5 tahun kedepan sebagaimana Rencana Strategis terutama dalam penyelesaian perkara, dan peningkatan akses masyarakat atas pengadilan, keterbukaan Informasi, dan Pelayanan yang terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga terciptanya
penegakan hukum yang berkeadilan dan tercapainya
kepastian hukum;
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................... .......... ............…………………….………….… i Ikhtisar Eksekutif..................... .. ...........………………..………..…….………… ii Daftar Isi ……………………................ …….……………………….…………. iv Bab I
Pendahuluan, A. Latar Belakang; B. Tugas dan fungsi; C. Sistematika Penyajian.
Bab II.
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Visi dan Misi 2. Tujuan sasaran strategis 3. Perogram Utama dan Kegiatan Pokok B. Rencana Kinerja Tahun 2012 C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012
Bab III. Akuntabilitas Kinerja,; A. Pengukuran Kinerja B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Bab IV
Penutup, A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran-lampiran
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Muara Bulian selaku ujung tombak Mahkamah Agung (spearhead) di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kabupaten Batang Hari ada meliputi desa- desa yang sangat sulit untuk dijangkau yaitu dengan jarak tempuh selain melalui darat juga ditempuh melalaui sungai bahkan ada yang ditempuh selama 3 jam perjalanan sungai. Adapun kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari sebagai berikut : 1.
Kecamatan Muara Bulian terdiri dari : …………….. 22 Desa
2.
Kecamatan Muara Tembesi terdiri dari : …………….. 13 Desa
3.
Kecamatan Batin XXIV terdiri dari : ………………… 16 Desa
4.
Kecamatan Pemayung terdiri dari : …………… ……18 Desa
5.
Kecamatan Mersam terdiri dari : …………………… 16 Desa
6.
Kecamatan Maro Sebo Ulu terdiri dari : ……………… 14 Desa
7.
Kecamatan Bajubang , terdiri dari : …………………...10 Desa
8.
Kecamatan Maro Sebo Ilir terdiri dari : ………………7 Desa
Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah Agung Republik Indonesia
selalu menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan setiap kegiatan tugas tugas [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
pokok pengadilan serta pelayan yang langsung berhubungan dengan masyarakat pencari keadilan harus transparan, akuntable dan dapat di akses publik melalui media (website) yang telah tersedia dengan alamat http://www.pa-bulian.net ; Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dalam melaksanakan program program yang telah ditetapkan yang menyangkut akan terlaksananya pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka program program yang menyangkut tentang keterbukaan dan akses kepada publik telah dilakukan dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut; a.
Transparansi biaya perkara ;
b.
Tranparansi tentang pemerimaan perkara dengan memberlakukan daerah steril area yang mana pejabat atau pegawai pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan pihak pihak yang berpekara;
c.
Memfungsikan meja Informasi dan penanganan
pengaduan masyarakat
yang tidak puas akan pelayanan pengadilan; d.
Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem penerimaan perkara sampai kepada pengambilan putusan/penetapan atau surat surat yang dibutuhkan oleh pencari keadilan;
e.
Perbaikan sarana dan prasarana dan pengembangan ilmu pengetahuan Sumber Daya Manusia;
B.
Tugas dan Fungsi
B.1 Tugas Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama ; Selanjutnya
pengembangan sarana, prasarana
penyempurnaan terus
dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan; Selain itu Pengadilan Agama Muara Bulian mempunyai tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lembaga Peradilan, dan Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
B.2 Fungsi Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai lembaga peradilan agama tingkat pertama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 1.
Fungsi Nasehat ( pasal 52 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan agar dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
2.
Fungsi Administratif ( angka 3 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut: Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka adanya perhatian yang besar terhadap tatacara dan pengelolaan administrasi pengadilan, hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan admiminstrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan,
peralatan
kantor,
dan
lain
lain,
tetapi
juga
akan
memepengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri oleh karena itu administrasi pengadilan dalam undang undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penangananya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat yaitu Panitera yang merangkap Sekretaris;
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
3.
Fungsi Akses kepada Publik ( pasal 64. A ayat 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: Pengadilan Agama wajib memberikan akses kepada masyarakat uhtuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
4.
Fungsi Bantuan Hukum/ advokasi ( pasal 60 C Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ) yang mengatur sebagai berikut: ayat 1. Pada setiap Pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; ayat 2
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut sampai memperoleh kekuatan hukum tetap;
5.
Fungsi lain lain ( pasal 52 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang mengatur sebagai berikut: Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pasal 49 dan pasal 51, pengadilan dapat diserahi tugas tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang
C.
Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2012, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I
Pendahuluan Menguraikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, dan Sistematika Penyajian;
Bab II
Perencanaan dan Penetapan Kinerja Berisikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun anggaran 2012 yang [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
berisikan ; Rencana Strategis 2010-2014, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012 Bab III Akuntabilitas Kinerja ; Pada bab ini menguraikan tentang Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dan Hasil Pengukuran Kinerja); Bab IV Penutup Menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa datang; Bab V Lampiran Yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Bulian dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Bulian.
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A.
Rencana Strategis Tahun 2010 -2014 Tahun 2012 merupakan tahun ke tiga dari Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi. 1.
Visi dan Misi Sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung, visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian secara umum mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi dan misi Pengadilan Agama Muara Bulian adalah sebagai berikut : a.
VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Bulian Yang Agung.
b.
MISI : 1.
Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2.
Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan ;
3.
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan ;
4.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan yang Profesional ;
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
2.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pencapaian Sasaran Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan
pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian adalah : Sasaran
Indikator
Program
Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(4)
Meningkatnya - Persentase perkara Penyelesaian yang diterima perkara tepat dengan persentase waktu; perkara yang diputus. - Persentase perkara yang diputus kurang dari enam bulan dengan persentase perkara yang di putus lebih dari enam bulan; - Laporan Perkara dikirim tepat waktu;
Meningkatnya kualitas SDM Pengadilan Agama Muara Bulian.
Persentase SDM Non Yudisial dengan SDM Yustisial; - Persentase Tenaga Hakim dengan Panitera Pengganti yang membantu persidangan; - Persentase aparatur yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dengan yang belum mengikuti
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Melakukan pemeriksaan perkara dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;. - Melakukan review terhadap laporan perkara setiap bulan; - Melakukan monitoring pelaksanaan minutasi perkara; - Melakukan Minotoring penyerahan salinan putusan/penetapan dan akta cerai
Mengadakan - Mengikutsertakan kegiatan Hakim dan Panitera Bimbingan Pengganti untuk Tekhnis bidang bimbingan teknis Yustisial dan Non Yustisial. Yustisial - Mengikutsertakan aparatur Non Yustisial/kesekretariat an untuk sertifikasi Barang dan Jasa - Mengikuti pelatihan penyusunan RKAKL dan langkah langkah penggunaan Anggaran secara baik sesuai dengan sistem akuntabilitas, dan
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
pelatihan Tekhnis Yustisial; - Persentase aparatur yang lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.dan dengan aparatur yang tidak lulus beradasarkan yang mengikuti; - Persentase aparatus yang memahami penggunanaan aplikasi keuangan, simpeg, dan SABMN,
transparansi; -. Mengkuti kegiatan tentang penerapan peraturan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan uang negara;
Meningkatkan - Persentase - Peningkatan - Melakukan pembinaan kualiatas hasil Pengaduan yang pembinaan dan pengawasan reguler; pembinaan dan di tindaklanuti;. Pengawasan - Melakukan pengawasan;. - Persentase aparatur pembinaaan dan pengaduan yang pengadilan pengawasan tidak berdasarkan ditindaklanjuti pengaduan masyarakat; - Melakukan review terhadap semua laporan perkara setiap bulan; - Melakukan audit kinerja bersamaam dengan pengawasan dan pembinaan; 3.
Program Utama dan Kegiatan Pokok 3.1. Program Utama 1.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan Akuntabilitas dan tranparansi merupakan salah satu bentuk dan standar pelayanan yang dibutuhkan masyarakat pengguna pengadilan, setiap kegiatan dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut akan hak [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
dan kewajiban pengguna pengadilan dapat dilihat secara terbuka, dan setiap pembiayaan yang diperlukan pengadilan terhadap proses perkara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak satupun yang berbentuk rahasia; dan semua kebutuhan dan informasi yang diperlukan masyarakat telah tersedia di meja informasi setiap pengadilan; 2.
Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkara yang cepat kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang diberikan adalah pelayanan satu pintu, para pihak yang datang ke Pengadilan telah di sediakan media informasi secara manual dan melalui website, yang terintegrasi pada meja informasi, ketika masyarakat memerlukan informasi perkara, biaya perkara, dan
jadwal persidangan tidak perlu menghubungi pihak
pihak lain, cukup menghubungi meja informasi, dan seluruh kebutuhan akan pelayanan pengadilan akan di dapat di meja informasi; 3.
Meningkatkan kemampuan dan kinerja peradilan agar lebih efektif dan efisien Profesionalitas dan Sumber Daya Manusia merupakan pilar yang sangat dibutuhkan dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi, oleh karena itu kemampuan dan kinerja aparatur pengadilan harus terukur dan memakai sistem teknologi yang memadai, seperti penggunaan beberapa aplikasi dan data yang mendukung kinerja pengadilan, dan semua aplikasi dan data data tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyelesaian tugas pokok dan fungsi pengadilan;
4.
Meningkat kualitas sumber daya manusia lembaga peradilan. Kualitas Sumber Daya Manusia sangat diperlukan, dan dimulai dari perencanaan yang tepat dan strategis yang dibuat ke dalam sistem pembinaan yang terus menerus, diikuti dengan hasil penelitian sebagai salah
satu
instrumen
pendukung
untuk
menentukan
tingkat
keberhasilan dan pencapaian kualitas aparatur pengadilan; [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
5.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
oleh hakim pengawas
bidang. Pengadilan Agama Muara Bulian sebagai ujung tombak (spearhead) Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia,
telah
menempatkan
pembinaan dan pengawasan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen, dan dipergunakan sebagai alat untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku; Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang dilaksanakan secara reguler satu kali dalam tiga bulan ; dari beberapa target yang harus di capai adalah; a. Terselenggarakan pembinaan dan pengawasan ; b. Meningkat wawasan dan pemahaman aparatur pengadilan terhadap peraturan yang berlaku, dan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan tugas; c. Terselenggaranya informasi dua arah antara hakim pengawas bidang dengan aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian, dan dari
informasi
dan
temuan,
yang
berupa
kurangnya
pemahaman terhadap peraturan perundang undangan, akan di kaji ulang oleh Hakim Pengawas bidang sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan
Ketua Pengadilan Agama Muara
Bulian, dalam pencapaian kinerja yang lebih baik; 6.
Pelaksanaan Audit Kinerja dan Integritas; Pelaksanaan audit Kinerja dan Integritas yang dilakukan oleh
hakim pengawas bidang merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan, kegiatan
dilakukan dengan
cara meminta data-data
pendukung atau kebjakan pimpinan yang menjadi dasar melaksanakan kegiatan kegiatan setiap priodik, dengan menilai sejauh mana program kerja yang dibuat dapat dilaksanakan.
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
Pengawasan tersebut dibagi kepada dua kelompok bagian, Bagian Kepaniteraan/Administrasi
Perkara
dan
Persidangan
dan
Bagian
Kesekretariatan/Administrasi Umum. A.
Untuk Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan tersebut dibagi kepada tiga bagian yaitu :
B.
1.
Bidang Administrasi Persidangan dan Register Perkara
2.
Bidang Keuangan Perkara
3.
Bidang Pelaporan Perkara, Minutasi dan Arsip
Untuk Pengawasan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi Umum dibagi pula kepada empat bagian yaitu : 1.
Bagian Kepegawaian
2.
Bagian Perencanaan, Realisasi, dan Pelaporan Keuangan
3.
Bagian Surat Menyurat, Inventaris Barang Milik Negara dan Perpustakaan
4.
Bagian Kinerja Pelayanan Publik dan Pelaporan Bidang
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011
2012
3
3
3
9
3
3
9
Jumlah
Pengawasan Bagian Administrasi Perkara dan Persidangan Bagian Kesekretariatan/Adminitrasi
3
Umum
3.2. Kegiatan Pokok Dari
sasaran yang di uraikan tersebut merupakan sasaran yang
akan dicapai Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Muara Bulian mengusulkan kegiatan pokok sebagai berikut :
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
a. Kegiatan Pokok Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian Program peningkatan kualitas, kuantitas penyelesaian perkara, efektifitas persidangan sampai dengan minutasi di Pengadilan Agama Muara Bulian masih sangat diperlukan. Untuk itu kemampuan para Hakim sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas. Hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan. Program ini juga sejalan dengan prioritas RPJMN dalam hal peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Berikut matrik penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Muara Bulian tahun 2011 dan 2012 No
2011
Kegiatan/ Tugas Pokok
2012
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1
Mediasi
43
1
2.32%
44
1
2.27%
2.
Putusan
267
240
89,88%
316
267
84,49
b. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pada pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan masalah keadilan Hukum Agama Islam, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. c. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
peningkatan kualitas aparatur pengadilan sangat ditentukan dari bagaimana lembaga tersebut mempersiapkan aparatnya dengan pendidikan dan pelatihan yang mamadai. Pada sisi yang lain, pengembangan kapasitas lembaga juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang memadai guna meningkatkan kemampuan dalam melayani masyarakat yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian peradilan. Hal ini terkait peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur pengadilan yang didukung dengan hasil penelitian yang memadai diharapkan akan menghasilkan lembaga peradilan yang kuat dan berwibawa. Hal ini sejalan dengan prioritas RPJMN yaitu dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Aparat Hukum serta Peningkatan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat. Secara eksternal Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengutus sumberdaya manusia bidang teknis yustisialnya untuk menambah ilmu dan wawasan melalui pelatihan dan kegiatan lainnya antara lain : No
Nama Kegitan
Peserta
Tempat Pelaksanaan
1.
Bimtek Teknis dan simulasi Pola Wapan dan Panitera Hotel Bindalmin
Wiltop
Muda Gugatan dan Jambi Hukum
2.
Pembinaan Jurusita Pengganti
Pengganti/Sekretaris Hotel dan Jurusita
Wiltop
Jambi
Pengganti 3.
Pembinaan Bimbingan SIADPA
Wakil Ketua dan
Hotel
PLUS
Pegawai
Jambi
Wiltop
d. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
kinerja
hakim
dalam
memeriksa
dan
memutus
perkara.
Untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. e. Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara Bulian. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Muara Bulian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparat Pengadilan Tinggi Agama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan maupun untuk kebutuhan aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian. f. Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Agama Muara Bulian Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan tapi yang paling penting adalah agar pelaksana tugas tidak menyimpang dari yang ditetapkan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi. Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparatur pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparatur pengawasan yang [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
berintegritas dapat mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.
B.
Rencana Kinerja Tahun 2012 Rencana Kinerja ( performance plan) Tahun 2012 menggambarkan sasaran
program dan kegiatan tahunan berserta indikator kinerjanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pengajuan anggaran; Penyusunan Rencana Kinerja dilakjukan se-iring dengan agenda kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Untuk mewujudkan sasaran Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan Komitmen Kinerja sebagai berikut:
No
Sasaran Strategis
1. Peningkatan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian.
-
-
-
-
2. Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu
Target
Indikator Kinerja
-
-
-
Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim oleh Pengadilan Agama Muara Bulian. Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang. Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Bulian kurang dari 6 bulan (sejak di majelis). Prosentase putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang tidak naik Banding. Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bulian. Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana teknologi informasi. Prosentase SDM peradilan
2010 100%
2011 100%
2012 100%
2013 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. 3. Meningkatka n Sumber Daya Manusia penyelenggar aan peradilan.
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian. C.
dalam peningkatan pelayanan publik.
-
-
Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM : - Diklat Tenaga teknis Hakim. - Diklat Tenaga teknis Panitera. - Diklat Non Tekhnik Kesekretariatan - Diklat Pimpinan (III dan IV) - Diklat Prajabatan. - Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa Prosentase temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penetapan Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2012 Penetapan
Kinerja
merupakan
penyataan
komimen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
dengan mempertimbangkan sumber dana,
sumber daya manusia ; Penetapan Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 yang berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat edaran Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Kinerja
Nomor; 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan
dan Pelaporan Akuntabilitas
selanjutnya
Penetapan Kinerja
Negara
Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Tahun 2012
tidak terlepas dari
beberapa
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
kebijakan
Umum Pengadilan
Agama Muara Bulian
dalam penggunaan
Anggaran Tahun 2012; Sasaran yang akan di capai oleh Pengadilan Agama Muara Bulian yang dinyatakan
dalam Penetapan sasaran Kinerja
menyesuaikan hasil dari
tahun 2012
dan
dengan
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara
Bulian yang telah di susun ; Penetapan Kinerja dilaksanakan dengan adanya Perjanjian Kinerja antara Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian, guna mewujudkan manajemen yang efektif, transparan, akuantabel dan berorientasi kepada hasil yang merupakan ihtisar rencana kinerja yang akan di capai pada tahun 2012.
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Pengukuran Kinerja Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan
pencapaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
B.
Analisis Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Misi yang menjadi
tanggung jawab organisasi, dari 4 ( empat) sasaran yang ditetapkan, meskipun belum dilaksanakan maksimal tetapi telah terdapat upaya perbaikan untuk pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Agama Muara Bulian
sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian, baik dalam bentuk dukungan tehnis maupun administrasi. Sedangkan pencapaian kinerja sangat tergantung dari dukungan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Muara Bulian dimana pada saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian telah mencoba untuk mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, rincian analisis pencapaian masing-masing sasaran dengan indikatorindikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas hasil Pemeriksaan perkara. Kualitas hasil Pemeriksaan perkara dapat dilihat dari meningkatnya perkara tingkat pertama yang di selesaikan Pengadilan Agama Muara Bulian, indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Indikator kinerja ke - 1 : Target
Realisasi
No
Indikator Kinerja
1
Prosentase Putusan
100%
98%
Perkara yang
( 288)
(267)
Capaian
Target
2012
Realisasi
Capaian
2013
98%
100%
99%
(350)
( 345 )
99%
diselesaikan
Tahun 2012 dari Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Bulian sepanjang Januari – Desember 2012 sejumlah 288 Perkara. Dari uraian di atas perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Muara Bulian mengalami kenaikan 9.6 persen;
Indikator kinerja ke-2 : Target No
1
Indikator Kinerja
-
Persentase jumlah tenaga
Realisasi
Capaian
Target
2012
100%
80,57%
(24)
(18)
Realisasi
Capaian
2013
80,57%
100%
30%
(21)
(6)
tekhnis yang diberi bimbingan tehknis yustisial
Pada Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian telah melaksanakan Bintek ( bimbingan tehnis yustisial ) terhadap 7 orang tenaga teknis Hakim dan 7 [Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
20%
(tujuh) orang tenaga tekhnis ke paniteraan, dari 7 orang tenaga Hakim telah mendapat pembinaan sebanyak 4 orang selain itu ada pembinaaan yang bersifat mandiri melalui organisasi IKAHI yang di kelola secara mandiri oleh semua Hakim yang ada di Pengadilan Agama Muara Bulian.
SASARAN 2: Meningkatkan kualitas SDM Pengadilan Agama Muara Bulian. Salah satu tantangan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Bulian saat ini adalah kapasitas SDM baik tenaga Struktural maupun tenaga fungsional yang belum memadai, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut Pengadilan Agama Muara Bulian hanya dapat meningkatkan kapasitas kinerja melalui bimbingan teknis (Bintek) dengan Pengadilan Tinggi Agama Jambi maupun dengan instansi lain.
Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :
Indikator kinerja ke-1 : Target No
1
Indikator Kinerja
Prosentase
personil
yang lulus sertifikasi
Realisasi
Capaian
Target
2011
100%
0%
(7)
(0)
Realisasi
Capaian
2012
0%
100%
0%
(6)
(0)
diklat mediasi
Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian belum ada yang mengikuti Diklat Mediasi sebagaimana yang ditargetkan sebanyak enam orang belum terealisasi dengan demikian capaian indikator kinerja bidang mediasi belum berhasil.
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
0%
Indikator kinerja ke-2: Target No
Indikator Kinerja
1
Prosentase personil yang lulus sertifikasi Diklat
Realisasi
Capaian
Target
2011
100%
0%
(5)
(1)
Realisasi
Capaian
2012
20%
100%
60%
(6)
(3)
60%
Pengadaan Barang dan Jasa
Pegawai /Pejabat Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2012 sejumlah 5 orang, hanya 3 orang yang lulus sertifikasi, dengan demikian pencapaian indikator kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian 60%.
SASARAN 3 : Belum Terpenuhinya Kuantitas Sumber Daya Manusia. Dengan adanya mutasi/pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Muara Bulian baik dibidang fungsional maupun struktural, dan belum adanya penambahan Sumber Daya Manusia dibidang tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan tercapainya kinerja dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian pencapaian tersebut belum sesuai dengan target yang akan itetapkan. Hal ini tergambar sebagaimanan Indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya sebagai berikut : Indikator kinerja ke-1: Target No
Indikator Kinerja
1
Prosentase jumlah tenaga
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
2012
100%
70%
Capaian 2013
70%
100%
80%
administrasi dan
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
80%
fungsional
Pada tahun 2012 perbandingan tenaga funsional dan struktural mengalami penurunan kuantitas akibat dari kebijakan pemerintah tidak menerima Calon Pegawai Negeri Sipil serta penambahan tenaga fungsional lainnya, namun untuk pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Muara Bulian tetap memberikan pelayanan yustisial dengan tingkat keberhasil 100%
Indikator kinerja ke-2 : Target No
1
Realisasi
Indikator Kinerja
Prosentase jumlah
Capaian
Target
2011
100%
%
Realisasi
Capaian
2012
%
100%
%
%
tenaga struktural dan staf Pada tahun 2012 tidak ada perubahan dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan Pengadilan Agama Muara Bulian tidak mendapat alokasi penerimaan pegawai; B.
Akuntabilitas Keuangan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Muara
Bulian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.800.270.000,- (tiga milyar delapan ratus juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perincian anggaran beserta realisasinya adalah sebagai berikut :
2011 No
1. 2.
Program/ Sasaran Belanja Pegawai Belanja Barang
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
1.375.363.000 295.101.000
1.377.802.100 292.648.490
2012 Capaia n (%) 100,18 99,17
Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian (%)
1.387.749.000 362.521.000
1.372.100.121 351.716.811
98,87 97,02
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
3. 4.
Belanja Modal Belanja Barang DIPA 04
1.517.000.000
1.516.100.800
99,94
2.050.000.000
2.049.279.000
99,96
23.000.000
21.368.000
92,90
39.935.000
35.432.000
88,72
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
BAB IV PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian Tahun 2012 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Bulian dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2012, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan. Dari indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan namun masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan indikator kinerja outcome yang ada belum sepenuhnya terwujud yang disebabkan karena Pengadilan Agama Muara Bulian belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Kiranya LAKIP Tahun 2012 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam mengambil keputusan guna peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh beberapa penyelesaian sebagai berikut :
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
1.
Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Bulian mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LAKIP, antara lain : a.
Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
b.
Dalam tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Agama Muara Bulian dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.
2. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang harus mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014. 3. Menjadikan capaian sasaran dalam LAKIP Tahun 2012 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Bulian di masa mendatang.
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
[Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PA Muara Bulian TH 2012]
Lampiran SK Sekretaris Nomor : 029/SEK/SK/IV/2011 INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN No 1
Kinerja Utama Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Indikator Kinerja Utama Prosentase mediasi yang diselesaikan
2
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
b. Prosentase perkara yang diselesaikan
3
Peningkatan tertib administrasi perkara
Penjelasan Penanggung Jawab Perbandingan antara mediasi yang berhasil Mediator dengan jumlah mediasi yang diterima dan jumlah perkara Perbandingan antara Sisa perkara yang Ketua Majelis Hakim diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
Sumber Data Laporan Mediasi
Perbandingan antara perkara yang diminutasi Ketua Majelis Hakim dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
a. Prosentase berkas yang diregister Perbandingan antara berkas perkara yang dan siap disidangkan ke Majelis diterima Pengadilan Agama Muara Bulian dengan berkas perkara yang disidangkan
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Laporan Meja II (Register Perkara)
b. Prosentase Penyampaian Penyampaian pemberitahuan panggilan sidang Ketua Majelis Hakim pemberitahuan Pemanggilan Sidang paling lambat satu hari sebelum sidang Tepat Waktu
Relaas pemanggilan dari Juru sita/ Juru sita pengganti
c. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Penyampaian relaas putusan secepatnya setelah tanggal putus
Ketua Majelis Hakim
Relaas putusan dari juru sita/ juru sita pengganti
d.Prosentase berkas yang di ajukan banding, kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding,kasasi dan PK yang lengkap (terdiri daribundel A danBundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan MA
Ketua Majelis Hakim
Laporan Meja II (Register Perkara)
4
5
Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan kualitas pengawasan
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu Pelaksanaan penyitaan sesuai dengan lokasi dan tempat dan tanggal yang telah di tetapkan
Ketua Majelis Hakim
Juru Sita/ Juru sita pengganti
a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat hakim, panitera penganti,jurusita,mediator dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang Ketua dan Panitera/Sekretaris diajukan untuk mengikuti diklat sehingga Pengadilan Agama Muara Bulian memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa,PPAKP,pustakawan,analisiskepegawaian dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan yang Ketua dan Panitera/Sekretaris ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengadilan Agama Muara Bulian Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama,tingkat banding dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a.Prosentase putusan perkara yang Perbandingan putusan perkara yang sudah Ketua dan Panitera/Sekretaris dapat dipublikasikan diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Agama Muara Bulian Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b.Prosentase pelayanan meja informasi
perbandingan pelayanan informasi yang di kabulkan dengan informasi yang tidak di kabulkan
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan dari masyarakat yang mendatangi Pengadilan Agama Muara Bulian
c.Prosentase pelaksanaan Posbakum, sidang keliling, perkara Prodeo terhadap pencari keadilan
perbandingan prosentase pelaksanaan Posbakum, sidang keliling, Prodeo dengan perkara yang di terima
Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN 2012 PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN
No
Sasaran Strategis
1
2
Indikator Kinerja 3
1. Peningkatan Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian.
-
Prosentase putusan perkara yang selesai dikirim oleh Pengadilan Agama Muara Bulian.
-
Prosentase dilaksanakan sidang keliling / zetting plane / hakim terbang.
-
Prosentase perkara yang diputus Pengadilan Agama Muara Bulian kurang dari 6 bulan (sejak
Target 4 100 %
di majelis).
2.
3.
-
Prosentase putusan Pengadilan Agama Muara Bulian yang tidak naik Banding.
Mewujudkan pelayanan dibidang hukum secara lebih
-
Mengoptimalkan teknologi yang tersedia di Pengadilan Agama Muara Bulian.
cepat, murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan
-
Prosentase kebijakan standar sarana dan prasarana teknologi informasi.
masyarakat pencari keadilan.
-
Prosentase SDM peradilan dalam peningkatan pelayanan publik.
-
Mengikut sertakan Diklat Peningkatan SDM :
Meningkatkan
Sumber
Daya
Manusia
penyelenggaraan peradilan.
4.
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Muara Bulian.
-
-
Diklat tTenaga teknis Hakim.
-
Diklat Tenaga teknis Panitera.
-
Diklat Non Tekhnik Kesekretariatan
-
Diklat Pimpinan (III dan IV)
-
Diklat Prajabatan.
-
Diklat Sertifikasi Barang dan Jasa
Prosentase temuan pemeriksaan yang ditndaklanjuti.
100 %
100 %
100 %
MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Muara Bulian Sasaran
Tujuan
Uraian 2
1 Meningkatnya
penyelesaian
Meningkatkan
Indikator 3
penyelesaian
perkara di Pengadilan Agama
perkara di Pengadilan Agama
Muara Bulian.
Muara Bulian.
Meningkatnya
Cara mencapai tujuan dan sasaran Kebijakan Program 4 5
pelaksanaan tugas.
6
Terlaksananya penyelesaian perkara di
Penyelesaian secara efektif
Program Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Muara
Pengadilan Agama Muara Bulian.
dan efisien.
Bulian.
pelaksanaan Meningkatnya pengawasan dalam Terlaksananya pengawasan adminstrasi Pelaksanaan
pengawasan dan pembinaan.
Ket
perkara.
pengawasan 1. Pengawasan administrasi penerimaan perkara.
secara efektif.
-
2. Pengawasan pembukuan keuangan perkara. 3. pengawasan administrasi kearsipan. 4. Pengawasan laporan perkara. 5. Pengawasan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan
pelaksanaan
tugas
Jurusita/
Jurusita
Pengganti. Meningkatnya pelaksanaan tugas.
pembinaan Terlaksananya pembinaan administrasi Pelaksanaan perkara.
pembinaan 1. Pembinaan administrasi penerimaan perkara.
secara efektif.
2. Pembinaan pembukuan keuangan perkara. 3. Pembinaan administrasi kearsipan. 4. Pembinaan laporan perkara. 5. Pembinaan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti. 6. Pengawasan
pelaksanaan
tugas
Jurusita/
Jurusita
Pengganti. Meningkatnya mutu pelayanan. Meningkatnya mutu pelayanan bagi Terlaksananya masyarakat.
Meningkatnya
pelayanan
bagi Pelayanan bagi masyarakat
masyarakat.
kemampuan Meningkatnya kemampuan aparat Kemampuan aparat peradilan fungsional
aparat peradilan yang akuntabel peradilan fungsional dan sruktural Kemampuan aparat peradilan struktural.
pencari keadilan.
Pelaksanaan
Pelayanan
kepada
masyarakat
sesuai
bahagian tugas aparat peradilan.
Pelaksanaan Pelatihan dan 1.
Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan
Pembinaan.
hukum formil dan materil.
yang akuntabel.
2.
Peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan ekonomi syari’ah.
Meningkatkan pengelolaan
mutu Meningkatnya mutu pengelolaan Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan adminstrasi adminsitrasi perkara.
pertama.
adminstrasi
pengelolaan 1. perkara
yang 2.
-
Pelaksanaan registrasi perkara diterima. Pendistribusian perkara diterima kepada majelis.
perkara.
diterima tingkat pertama.
Terkelola administrasi perkara tingkat Pelaksanaan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
pengeloaan 1.
Pelaksanaan registrasi perkara yang diputus.
adminstrasi perkara tingkat 2.
Pelaksanaan pembuatan putusan perkara diputus.
pertama diputus.
3.
pelaksanaan minutasi perkara diputus.
4.
pelaksanaan pengarsipan perkara diputus.
Pelaksanaan
pengelolaan 1.
Pelaksanaan penerimaan perkara banding, kasasi dan
administrasi perkara untuk
peninjauan kembali.
tingkat banding, kasasi dan 2.
Pelaksanaan registrasi penerimaan perkara banding,
penijauan kembali.
kasasi dan peninjauan kembali. 3.
Pelaksanaan pengiriman
berkas perkara banding,
kasasi dan peninjauan kembali.
Terlaksananya
penerimaan
perkara Pelaksanaan
dengan sistem komputerisasi.
penerimaan 1.
perkara dengan sistem siadpa. 2. 3.
Melaksanakan pe nerimaan dan Melaksanakan penyelesaian per kara.
Peningkatan
sumber
aparatur peradilan.
penerimaan
dan Terlaksananya percepatan penyelesaian Penyelesaian perkara dengan 1.
penyele saian perkara
daya
Mewujudkan
akses
publik yang baik keadilan
perkara.
pelayanan
Jumlah
dan rasa
memadai.
sesuai
dengan
perundang-undangan,
mandiri,
dan
transparan
batas waktu.
papan
visualisasi
penerimaan bantuan konsultasi hukum.
Penyelsaian berita acara persidangan, putusan dan
2.
Penyelesaian perkara dalam batas waktu 15 hari.
3.
Penyelesaian pembuatan akta tepat waktu.
Meningkatkan pengetahuan
Membuat Papan Statistik.
hukum masyarakat mengenai
Melakasanakan administasi internal dan eksternal.
perkawinan,
kewarisan, ekonomi
kepada
Penerimaan perkara dalam sistem satu pintu.
minutasi.
hukum
masyarakat.
wakaf
,Hibah,
syari”ah
serta
Shadaqah.
Peningkatan kemampuan SDM dibidang
yang
Percepatan proses penerimaan perkara.
kepaniteraan
Jumlah Pegawai yang memadai.
dan
Mengelola secara
kesekretariatan.
tertib,
kepegawaian benar
dan
Peningkatan sumber daya aparatur peradilan di bidang administrasi umum, Kepaniteraan dan Yustisial.
akurat. Jumlah hakim yang akuntabel.
Melaksanakan
tugas-tugas
Peningkatan SDM melalui pendidikan formal.
bidang administrasi umum.
Jumlah Panitera.
Meningkatkan sumber daya
Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui
Pengganti, JS/JSP yang Akuntabel.
aparatur di bidang adminis
penyuluhan hukum
trasi
umum
dan
bidang
yustisial melalui pendidikan formal dan non formal.
Meningkatkan
pengetahuan
Peningkatan
Penagedaan
dan
Jumlah Pegawai.
Meningkatnya
tentang penerapan administrasi
pendistribusian surat masuk dan
administrasi
persuratan,
keluar.
dan
keprotokolan,
kearsipan
dan
humas
dan
pengeloaan kepegawaian
administrasi
umum
secara tertip dan akurat.
keamanan.
Peningkatan
mutu
pengelolaan
pelayanan
Rumah
Tangga Kantor. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan. Peningkatan mutu pengelolaan admi nistrasi sarana dan prasarana.
Meningkatnya prasarana
sarana
yang
dan
memenuhi
Peningkatan sarana dan prasarana
Jumlah
yang memadai.
standar.
sarana
gedung
kantor
Meningkatkan sarana dan
Peningkatan
Pengadilan Agama dan Maubelair
prasarana peradilan.
keuangan.
yang cukup.
Mengelola keuangan secara
efisiensi
dan
efektivitas
pengelolaan
efisien, efektif dengan skala prioritas. Mengelola perpustakaan secara tertib. Peningkatan anggaran DIPA
Meningkatan
pengadilan
pengadilan Agama.
memadai
Agama
yang
anggaran
Jumlah Dana Anggaran Pengadilan
Meningkatkan
Agama yang memadai.
keuangan
anggaran Pengadilan
Agama Muara Bulian. Terkelolanya
anggaran
Koordinator Wilayah.
Peningkatan Pembuatan
laporan Realisasi DIPA dan
laporan Koordinator Wilayah.
PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2013 A. MANAJEMEN PERADILAN
1
2 Menerapkan fungsi manajemen
3 Terciptanya mekanisme kerja yang baik sesuai dengan aturan
4 1. Membuat SK pelimpahan wewenang/pembagian 2. Membuat SK Pengelola DIPA TA 2013 3. Membuat SK Radius/Panjar biaya perkara 4. Membuat SK Meja I,II,III serta Penulis seluruh buku register 5. Membuat SK Bendahara penerimaan dan pengeluaran 6. Membuat SK biaya proses 7. Membuat SK Baperjakat/TPM 8. Membuat SK Susunan Majelis persidangan. 9. Membuat SK Job Description 10. Membuat SK penanggung ja wab masing-masing kegiatan 11. Membuat SK penunjukan petugas absensi 12. Membuat SK Tenaga Kontrak ( Honorer ) 13. Membuat SK TIM TI 14. Membuat SK Humas 15. Membuat SK Mediator 16. Membuat SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas 17. Membuat SK Pengelola Pustaka 18. membuat SK Hawasbid 19.Membuat SK pemegang (Pengguna) Inventaris kantor 20.Membuat SK Pengguna RKAKL 21.Membuat SK Tim Reformasi dan Birokrasi. 22.Membuat SK Petugas Meja Infor masi 23. Menyempurnakan papan sturktur 24. Membuat SK-SK lainnya sesuai dengan kebutuhan. 26. Mengevaluasi program kerja dan penggunaan DIPA 2013 27. Membuat SK Tim Pembuat Laporan tahunan 2014 25. Menyusun Program kerja tahunan 2014
5
Des
Okt
Penanggung Nov
Sep
Jul
Aug
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
Kegiatan
Mar
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Realisasi
Jawab
18
Dana
19
20
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepaniteraan
x
100%
Ketua
DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepaniteraan Kepegawaian Kepaniteraan
x x x
100% 100% 100%
Ketua Ketua Ketua
DIPA DIPA DIPA
Kepegawaian Kepegawaian
x x
100% 100%
Ketua Ketua
DIPA DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
x x x x
100% 100% 100% 100%
Ketua Ketua Ketua Ketua
DIPA DIPA DIPA DIPA
Kepegawaian
x
100%
Ketua
DIPA
x x
100% 100%
Ketua Pansek
DIPA DIPA
Kepegawaian Kepegawaian
x x
100% 100%
Pansek Pansek
DIPA DIPA
Kepaniteraan
x
100%
Pansek
DIPA
100%
Pansek
DIPA
100%
Pansek
DIPA
x
100%
Pansek
DIPA
Kepegawaian
x
100%
Pansek
DIPA
Panitia
x
100%
Pansek
DIPA
Kepegawaian Kepegawaian
Umum Kepegawaian Panitia
x x x
B. PELAYANAN PUBLIK
1
2 Meningkatkan pelaya nan kepada masyarakat pencari keadilan
3 Terlaksananya pelayanan yang maksimal
4 1. Melayani setiap pencari keadi lan dengan baik, sopan dan ramah 2. Membuat gugatan bagi pencari keadilan yang buta hurup 3. Melengkapi sarana ruang mediasi. 4. Menyediakan alat pengeras suara di ruang persidangan 5. Penerimaan perkara melalui sistim meja 6. Menetapkan dan melaksanakan sidang keliling 7. Menerima perkara Cuma-Cuma (Prodeo) 8. Memberikan nasehat dan per timbangan hukum kepada peja bat /instansi pemerintah apabila diminta. 9. Mengaktifkan peran dan tugas kehumasan/juru bicara 10. Membuat peta Yuridiksi, papan-papan visual lainnya 11. Mencetak brosur-brosur perkara 12. Menyampaikan AC yang belum diambil oleh para pihak 13. Membudayakan penggunaan TI dalam memberikan/menye rapkan informasi-informasi 14.Mengoptimalkan kesediaan informasi jadwal sidang dan pub likasi putusan melalui website 15.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat
5
Des
Okt
Penanggung Nov
Sep
Jul
Aug
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
Kegiatan
Mar
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Realisasi
Dana
Jawab
18
19
20
Masyarakat pen cari keadilan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Masyarakat pen cari keadilan Umum
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
x
x
100%
Panitera
DIPA
Umum
x
x
100%
Panitera
DIPA
Masyarakat pen cari keadilan Kepegawaian
x
x
100%
Panitera
B.Proses
100%
Ketua
DIPA
Masyarakat pen cari keadilan Instansi yang membutuhkan
x
100%
Panitera
DIPA
100%
Ketua
-
Masyarakat pen cari keadilan Umum
x
100%
Panitera
DIPA
100%
Panitera
DIPA
100%
Panitera
DIPA B.Proses
x
x x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x x
x
x
x
Insidentil
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Umum
x
Masyarakat pen cari keadilan Seluruh pegawai
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
DIPA
Masyarakat pen cari keadilan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
DIPA
Masyarakat pen cari keadilan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
-
C. ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN
3 Terlaksananya tertib adminis trasi perkara
4 1. Menyediakan buku-buku regis ter dan buku-buku keuangan perkara 2. Mengisi semua buku register 3. Menyediakan sarana pember kasan 4. Mencatat dan mengelola keuangan perkara 5. Mengelola dan mengirimkan uang PNBP 6. Mengelola dan membukukan uang proses 7. Membuat/mengisi papan statistik perkara 8. Mengetik sekaligus membuat Akta Cerai 9. Melengkapi instrumen perkara 10.Menyempurnakan court calender 11.Meningkatkan penertiban pencatatan biaya perkara pada setiap buku keuangan perkara 12.Membuat dan mengirimkan laporan perkara bulanan, triwu lan, kuartal, semester dan tahu nan paling lambat tiap tanggal 2 setiap bulan bersangkutan 13.Pengadaan kebutuhan ATK se tiap bulan sesuai kebutuhan 14. Menata kearsipan berkas per kara 15.Mencetak Map perkara 16.Merevisi ketentuan radius panjar biaya perkara 17. Merekap data laporan untuk bahan informasi
5
Des
Okt
Penanggung Nov
Sep
Jul
Aug
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
2
1 Penataan administra si perkara
Kegiatan
Mar
1
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kepaniteraan
x
x
Kepaniteraan
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Realisasi
18
Jawab
Dana
19
20
100%
Panitera
DIPA
x x
100% 100%
Panitera Panitera
DIPA B.Proses
x
x
100%
Panitera
B.Proses
x
x
100%
Panitera
B.Proses B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
x x
x
100% 100%
Panitera Panitera
B.Proses B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan Kepaniteraan
x x x
x
x x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
x
100% 100%
Panitera Ketua
B.Proses B.Proses
x
100%
Panitera
B.Proses
x
x
2 Penataan Administrasi Persidangan
Terlaksananya tugas pokok secabaik dan tepat waktu
18.Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan 19.Mencatat perkara dan meneliti kelengkapan berlas perkara 20.Mendistribusikan perkara 21.Menyidangkan dan memutuskan perkara 22.Membuat BAP persidangan 23.Melaksanakan Minutasi 24.Membuat Putusan/Penetapan 25.Menyerahkan/menyampaikan salinan putusan/penetapan 26.Melaksanakan putusan/penetapan 27.Menetapkan radius perkara 28.Membuat papan radius
Hakim dan PP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Majelis Hakim
B.Proses
Kepaniteraan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan Hakim dan PP
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
100% 100%
Panitera Majelis Hakim
B.Proses B.Proses
PP Hakim Hakim Kepaniteraan
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
100% 100% 100% 100%
PP Majelis Hakim Majelis Hakim Panitera
B.Proses B.Proses B.Proses B.Proses
Panitera
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Panitera
B.Proses
Kepaniteraan Umum
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
100% 100%
Ketua Ketua
DIPA DIPA
D. ADMINISTRASI UMUM
1 1
2
3
2 Penataan Kepegawaian
Penataan Keuangan
Penataan Administrasi Umum
3 Terlaksananya tertib kepegawaian
Terlaksananya penggunaan
Terwujudnya tertib administrasi umum dan perkantoran
4 1. Menertibkan file kepegawaian 2. Melengkapi data kepegawaian 3. Membuat dan menyusun data cuti, KP4 dan KGB 4. Menyiapkan Usul mutasi 5. Melaporkan Absensi Pegawaian 6. Membuat DUK dan Bezetting 7. Melengkapi data Simpeg online 8. Melengkapi data buku induk kepegawaian 9. Membuat SK-SK atas perintah Atasan 10. Melaksanakan administrasi dan kearsipan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang berlaku 11. Membuat DP3 1. Merencanakan penggunaan anggaran DIPA 2013 2. Membuat rencana usulan RKA KL 2014 3. Mengadakan rapat penyempurnaan RKAKL 2014 4. Membuat jadual Penggunaan Anggaran (DIPA) sesuai mata anggaran 5. Merealisasikan belanja modal (Finising Gedung) 6. Merealisaikan belanja barang alat pengolah data note book 7. Menggunakan anggaran secara efisien dan berdaya guna de ngan penuh tanggung jawab 8. Membuat laporan realisasi ang garan setiap bulan 1. Menertibkan administrasi dan arsip surat melalui aplikasi su rat masuk dan keluar 2. Pengadaan alat-alat tulis kantor 3. Mendistribusikan ATK 4. Penataan perpustakaan secara keseluruhan melalui aplikasi Perpustakaan 5. Mengusahakan pengadaan/pem baharuan Papan jadwal sidang
5 Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
Des
Okt
Nov
Sep
Jul
Aug
Penanggung
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Realisasi
Jawab
18
Dana
19
20
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
x x x
100% 100% 100%
Wasek Wasek Wasek
DIPA DIPA DIPA
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
100% 100%
Wasek Wasek
DIPA DIPA
x
x
x
x
Insidentil x x x
x
x
x
x
100% 100%
Wasek Wasek
DIPA DIPA
100%
Wasek
DIPA
x
100%
Wasek
DIPA
x
100% 100%
Wasek Ketua
DIPA DIPA
Kepegawaian
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
Kegiatan
Mar
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
x x
Kepegawaian
Insidentil
Kepegawaian
x
Kepegawaian Keuangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Keuangan
x
100%
Ketua
DIPA
Keuangan
x
100%
Pansek
DIPA
100%
Pansek
DIPA
Keuangan
x
Keuangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Pansek
DIPA
Keuangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Pansek
DIPA
Keuangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Pansek
DIPA
Keuangan
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Pansek
DIPA
Umum
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Wasek
DIPA
Umum Umum Umum
x x x
x x x
x x x
x x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
100% 100% 100%
Wasek Wasek Wasek
DIPA DIPA DIPA
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
6. Mengusahakan pengadaan/pem baharuan Papan mediator 7. Mengusahakan perbaikan papan tata tertib persidangan 8. Mengusahakan pengadaan Meja satpam/pengamanan persidangn 9. Mengusahakan pengadaan Asbak rokok stenlis untuk ruang tunggu 10.Mengusahakan pengadaan tirai pelindung ruang tunggu 11.Mengusahakan pengadaan standing benner untuk ruang tunggu dan ruang informasi. 12.Mengusahakan pengadaan papan visual lainnya yang dianggap penting 13.Membuat daftar inventaris 14.Pengadaan Inventaris kantor 15.Mengusahakan perencanaan pembelian maublair 16.Mengusahakan pengadaan sara na olah raga yaitu Lapangan Te nis Meja, Pembuatan Lapagan Badminton dan Footsal. 17.Membuat Daftar Inventaris
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wapan
DIPA
Umum
x
100%
Wasek
DIPA
Umum Umum Umum
x x
100% 100%
Wasek Wasek
DIPA DIPA
x
100%
Wasek
DIPA
x
100%
Wasek
DIPA
Umum
Umum
x
x
x x
x
x
1
4
2
Pemiliharaan barang aset milik negara
3
Terawatnya peralatan inventa ris.
4 ruangan 18. Memelihara barang inventaris 19.Membuat laporan barang inven taris 20.Melakukan penghapusan barang Inventaris 21.Melakukan pelelangan 22.Melaksanakan program aplkasi SIMAK BMN 23.Mengusahakan kembali kenaikan kelas PA dari kelas II ke IB 24.Melaksanakan/ikut serta TIM penyuluhan hukum 1. Perawatan Kendaraan Dinas 2. Service peralatan elektronik 3. Memelihara dan merawat pe ralatan rumah tangga 4. Memelihara kebersihan dan ke nyamanan kantor
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 x x x
x x
Umum
x x x
x x
x x
Umum Umum Umum
x
Umum
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x
Umum
x
x x
x x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x
Insidentil
Umum Umum Umum
x
x
x
x
Umum
x
x
x
x
18
DIPA DIPA DIPA
100%
Wasek
DIPA
100% 100%
Wasek Pansek
DIPA DIPA
100%
Ketua
DIPA
100%
Ketua
DIPA
Wasek Wasek Wasek
DIPA DIPA DIPA
Wasek
DIPA
x
x
x
x
x
100% 100% 100%
x
x
x
x
x
x
100%
x
x
x
20
Wasek Wasek Wasek
x Insidentil x x x
x
19
100% 100% 100%
E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1 1
2
2 Meningkatkan kemam puan dan profesionalisme aparat peradilan
Menyelenggarakan Pengawasan dibidang tehnis administrasi Yustisial
3 Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berwibawa dan berbudi luhur
Terwujudnya aparatur peradilan yang profesional, berwibawa dan berbudi luhur
4 1. Melakukan diskusi bersama antara Hakim, PP dan JsP dalam melaksanakan tugas sehari hari 2. Melakukan rapat rutin bulanan dan menyampaikan informasiinformasi penting lainnya 3. Mengikuti Bimtek yang diadakan PTA /MA 4. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada pejabat dan atau staf 5. Meng update data-data website an menyediakan sarana publika si lainnya 6. Berperan aktif mengisi rubrik be rita, artikel, informasi kegiatan pada website PA Muara Bulian, PTA Jambi dan Badilag 7. Melanjutkan pembinaan/bimbingan SIADPA 8. Mengaktifkan catatan harian pegawai 9. Sosialisai hasil-hasil pelatihan 10.Melaksanakan eksaminasi pu tusan dan bedah berkas 11.Memotifasi pegawai untuk me lanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi 12 Melakukan pembinaan mental rohani seluruh Pegawai 13.Melakukan sosialisasi SIADPA Plus kepada setiap User 14.Melakukan kroscek menu vali dasi SIADPA Plus sekaligus me lakukan pembinaan bagi yang belum memahaminya. 15.Menampung inspirasi dan kelu han user dalam menjalankan aplikasi SIADPA Plus 16.Melakukan pembinaan secara berkala oleh Hawasbid 1. Memantau tingkah laku hakim dan Pejabat Kepaniteraan baik dalam kedinasan maupun diliar kedianasan.
5
Des
Okt
Nov
Sep
Jul
Aug
Penanggung
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Semua pejabat dan pegawai
x
x
x
Jawab
18
Dana
19
20
Ketua
DIPA
100%
Ketua
DIPA
Insidentil
100%
Penyelenggara DIPA
Insidentil
100%
Ketua
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Pansek
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Ketua
DIPA
x
100%
Ketua
DIPA
x
100%
Ketua
DIPA
100% 100%
Ketua Ketua
DIPA DIPA
100%
Ketua
DIPA
x
100%
Ketua
DIPA
Wapan
DIPA
x x
x
x x
x
x
x
x x
x
x x
Insidentil x
x
x
Realisasi
100%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Wapan
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Wapan
DIPA
x
100%
Ketua
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Ketua
DIPA
x Seluruh Hakim dan Pejabat ke paniteraan
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
Kegiatan
Mar
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
x
x x
x x
2. Menindak lanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat ter hadap tingkah laku hakim dan Pejabat Kepaniteraan.
Insidentil
100%
Ketua
DIPA
F. BIDANG LAINNYA
1 1
2
2 Penyelesaian gedung (Finising)
IKAHI
3 Agar terdapat gedung kantor yang memadai
Agar terciptanya persatuan sesama anggota IKAHI
3
IPASPI
Agar terciptanya persatuan sesama anggota IPASPI
4
Olah raga
Agar tercipatanya pegawai yang sehat jasmani
5
Koperasi
6
Musholla
Keterangan 1. B.Proses 2. I.Anggota 3. D.Anggota 4. D.Mushola
Meningkatkan kesejahteraan Anggota Menciptakan aparat peradilan yang islami.
4 1. Melakukan tahap-tahap penger jaan gedung 2. Melaksanakan pekerjaan penye lesaian gedung. 1. Mengelola iuran anggota dan me ngirimkannya sesuai dengan ketentuan. 2. Melaksanakan pertemuan sesama anggota 3. Mengadakan pertemuan dan dis kusi rutin IKAHI Cabang Batang hari (Gabungan PA dan PN) 4. Melakukan kunjungan muhibah kepada sesama anggota 5. Memberikan kenang-kenangan kepada anggota yang mutasi 1. Melakukan kunjungan kepada anggota yang terkena musibah. 2. Memberikan kenang-kenangan kepada anggota yang mutasi 1. Mengadakan latihan rutin olah raga tenis lapangan, tenis meja volley ball, footsal dan bulu tangkis. 2. Melaksanakan senam kesegaran jasmani 3. Mengadakan uji coba Tenis lapa ngan dengan instansi lain 4. Mengikuti Pekan Olah Raga Terbatas (PORTAS) PTA Jambi 1. Mengelola dana Koperasi 2. Mengadakan RAT 1. Mengusulkan pemilihan pengurus baru 2. Mengadakan siraman rohani
5
x
Pengurus dan Anggota IKAHI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Pengurus dan Anggota IPASPI
Des
Okt
Nov
Sep
Jul
Aug
x
Jawab
18
Dana
19
20
100%
Pansek
DIPA
100%
Pansek
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Ketua IKAHI
I.Anggota
x
x
x
x
x
x
x
100%
IKAHI
D.Anggota
Insidentil
100%
IKAHI
D.Anggota
Insidentil
100%
IKAHI
D.Anggota
Insidentil
100%
IKAHI
D.Anggota
Insidentil
100%
Pansek
D.Anggota
Insidentil
100%
Pansek
D.Anggota
Wasek
DIPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
100%
Wasek
DIPA
100%
Pansek
DIPA
100%
Ketua
DIPA
x x
Pengurus Pengurus Pengurus
D.Anggota
x
100% 100% 100%
x
x
100%
Pengurus
D.Mushola
x
x
x
Sesuai Jadwal Pengurus kopera si Seluruh pegawai
Realisasi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
= Biaya Proses = Iuran Anggota = Dana Anggota = Dana Mushola
Mengetahui Ketua,
Penanggung
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pejabat dibagian Kesekretaria tan
Seluruh pegawai
Jun
Jadwal Kegiatan Apr
Sasaran
Mei
Kegiatan
Mar
Tujuan
Jan
Program
Peb
No
Panitera
x
x
x
x
x
x
D.Anggota D.Mushola
Drs. H. Yefferson, SH., MA NIP. 19600920 199203 1 002
F a i z a l , SH NIP. 19610107 198803 1 002
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
FAIZAL, SH
Jabatan
:
Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Muara Bulian
Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan
: :
Drs. H. YEFFERSON, SH, MA Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jambi, 10 Januari 2013 Ketua
Panitera / Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Bulian
Pengadilan Agama Muara Bulian
Drs. H. YEFFERSON, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002
FAIZAL, SH NIP 19610107 198803 1 002
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN Nomor : W5-A2/98.a/OT.01.2/I /2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012 KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN Menimbang
:
Mengingat
:
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 pada Pengadilan Agama Muara Bulian dan dipandang perlu membentuk tim penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian. 2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas ini. 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 2. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja. 3. KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga ( Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ). 4. Surat Sekretaris MARI Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 Tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Peamerintah. 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
:
Kedua
:
Ketiga
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012. Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian. Tugas Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 adalah menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 Pengadilan Agama Muara Bulian Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Ditetapkan di : Muara Bulian Pada tanggal : 10 Januari 2013 Ketua,
Drs. H. Yefferson, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002 Tembusan : 1. Ketua Mahkamah Agung RI. 2. KetuA Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
Lampiran
: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor : W5-A2/98.a/OT.01.2/I/2013 Tanggal 10 Januari 2012
SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2012.
Penasehat
:
Drs. Yefferson, SH. MA Dra. Erlis, SH
Penanggungjawab
:
Faizal, SH
1. Bagian Kesekretariatan : a. Zainal Abidin, S.Ag b. Budi Barliansyah, SE c. Syafrianto, S. Ag d. Yulizar. SY, S. Pd e. Yusri. 2. Bagian Kepaniteraan : a. Izzami Thaufiq, SH b. Sri Wahyuni, SHI c. Nurismar Muis, BA d. Musdarni, BA e. M. Razali f. A. Fauzi, SHI 3. Bagian Penulisan ( Pengetikan ) : a. M. Yusuf, SHI b. A. Syarbaini 4. Bagian Penggandaan dan Pengiriman Laporan : a. Sri Maryenti b. Panca Indriatari, A. Md. Ketua,
Drs. H. Yefferson, SH, MA NIP. 19600920 199203 1 002
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN TAHUN 2013
KETUA Drs. Yefferson, SH. MA WAKIL KETUA Dra. Erlis, SH
1. 2. 3. 4.
HAKIM Dra. Siti Patimah Drs. Muchidin, MA Roni Fahmi, S. Ag. MA Andi Mia Ahmad Zaki, SHI
PANITERA / SEKRETARIS Faizal, SH Wakil Panitera
Wakil Sekretaris
Izzami Thaufiq, S.H
Zainal Abidin, S.Ag
Khaiiriah, S.H.I
Khaiiriah, S.H.I
Panitera Muda
Panitera Muda
Panitera Muda
Kaur Keuangan
Hukum
Gugatan
Permohonan
Budi Barliansyah, SE
Sri Wahyuni, SHI
Nurismar Muis,BA
Musdarni, BA
Khaiiriah, S.H.I
Kaur Umum
Kepegawaian
Yulizar. SY, S. Pd
Syafrianto, S. Ag
Panca Indriatari, A. Md
Yusri
Khaiiriah, S.H.I
Khaiiriah, S.H.I
Khaiiriah, S.H.I
Khaiiriah, S.H.I
Khaiiriah, S.H.I
Panitera Pengganti
Khaiiriah, S.H.I
Jurusita Pengganti
1. M. Razali 2. Akhmad Fauzi, SHI
2.
Sri Maryenti.
3.
M. Yusuf. SHI
1.
4.
Ket : Garis Koordinasi
Kaur
:
-----------------------
Garis Tanggungjawab :
_______________
Khaiiriah, S.H.I