LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) T.A. 2010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) T.A. 2010

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2010

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2010 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan negara, sebagaimana yang telah diwajibkan melalui Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dibuat dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Format pelaporan LAKIP PSEKP Tahun 2010 ini mengikuti pedoman Modul Penyusunan LAKIP dan Teknik Evaluasi LAKIP oleh Kementerian PAN. Dalam laporan ini diuraikan akuntabilitas kinerja kegiatan utama penelitian yang dilakukan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada TA. 2010, termasuk aspek anggaran, uraian permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah inisiatif peluang perbaikan. Kegiatan penelitian yang dilaporkan mencakup kegiatan penelitian yang dibiayai oleh dana APBN dan penelitian kerjasama dengan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri. Tingkat pencapaian kinerja hasil dari setiap kegiatan penelitian/pengkajian PSEKP Tahun 2010 diukur dari indikator masukan, keluaran dan hasil. Penyusunan LAKIP ini dirasakan masih memerlukan perbaikan-perbaikan, untuk itu diharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan laporan ini di masa datang. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kinerja instansi dalam mencapai tujuannya dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Bogor,

Januari 2011

Kepala Pusat,

Dr. Handewi P. Saliem NIP:19570604 198103 2 001

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………..........

I

DAFTAR ISI ……………………………………………………………........

ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………….........

iii

DAFTAR GAMBAR .…………………………….……………………..........

iv

DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………….…………........

v

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………..........

vi

I. PENDAHULUAN …………………………………………………...........

1

II. RENCANA STRATEGIS …………………………………….................

4

2.1.

Visi dan Misi .......………………………………………........

4

2.2.

Tujuan dan Sasaran …………………………………..........

4

2.3.

Pencapaian, Tujuan dan Sasaran ………………………...

6

2.3.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian ..........

6

2.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja .............

9

III. AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………...........

10

3.1.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010 .........................

10

3.2.

Analisis Capaian Kinerja ……………………………………

12

3.3.

Akuntabilitas Keuangan .....................................................

25

IV. PENUTUP ………………………………………………………….........

32

LAMPIRAN .............................................................................................

33

ii

DAFTAR TABEL Tabel

Uraian

Halaman

1.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010

11

2.

Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 3.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Perkembangan Pelaksanaan DIPA, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Realisasi Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Per 31 Desember 2010 Target dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang Pertanian Dengan Aggaran Menurut Sasaran Pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010, Bersumber dari Penerimaan Umum.

13

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

10.

11.

iii

14

14

16

17

27 28 29

30

31

DAFTAR GAMBAR Gambar

Uraian

1.

Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ......................................................

iv

Halaman 2

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Rencana Stratejik Tahun 2010 s/d 2014 Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010 Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2010 Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2010 Lampiran 5. Sarana dan Prasarana Tahun 2010

v

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disusun untuk menunjukkan kinerja PSEKP selama TA. 2010. Kinerja PSEKP tersebut ditentukan oleh seberapa jauh pencapaian dari tupoksinya. Kegiatan utama penelitian yang dilakukan PSEKP pada tahun 2010 sebanyak 11 judul. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Masukan yang digunakan untuk semua kegiatan penelitian tersebut mencakup dana dan sumber daya manusia (SDM), khususnya peneliti. Hasil evaluasi pencapaian indikator masukan dana menunjukkan bahwa rata-rata kegiatan penelitian PSEKP memiliki nilai tingkat capaian antara 85,79 hingga 99,80 persen Realisasi penggunaan dana yang tertinggi tersebut adalah kegiatan Penelitian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri: Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Pertanian.Hasil evaluasi masukan SDM menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penelitian memiliki pencapaian rencana tingkat capaian sebesar 100 persen. Dengan demikian peneliti telah melakukan fungsinya dalam melaksanakan penelitian dengan baik. Evaluasi dari sisi keluaran menunjukkan bahwa setiap kegiatan penelitian telah menghasilkan data, informasi, model, maupun hasil analisis/review yang terkait dengan aspek sosial ekonomi pertanian sesuai dengan tujuan penelitian yang direncanakan, atau dengan kata lain pencapaian rencana tingkat capaian/targetnya rata-rata mencapai 100 persen. Evaluasi dari sisi hasil menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan yang merupakan perumusan dari keluaran kegiatan penelitian/pengkajian PSEKP telah dimanfaatkan oleh stakeholders/pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pengukuran manfaat dan dampak kegiatan penelitian PSEKP sulit diukur dalam jangka pendek. Dampak kegiatan penelitian sosial ekonomi pertanian tersebut baru dapat dirasakan dalam jangka menengah/panjang dan dalam cakupan wilayah yang relatif luas (Jawa maupun Luar Jawa). Oleh karena itu, manfaat dan dampak hasil penelitian PSEKP TA.2010 tidak disebutkan secara eksplisit. Pada Tahun 2010, anggaran yang dikelola berdasarkan anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2010 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total anggaran PSEKP Tahun 2010 terealisasi sebesar 92,17 persen atau sekitar Rp 19,97 milyar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp 21,67 milyar. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2010, pada dasarnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian, koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan, terutama terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di tengah dan akhir tahun karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat diatasi dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja.

vi

I. PENDAHULUAN

Aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian merupakan salah satu aspek yang penting dilakukan kajian atau penelitian, mengingat aspek tersebut memiliki posisi yang strategis dalam sumbang saran terkait kebijakan di sektor pertanian. Penelitian tersebut dapat memberikan landasan, arah dan prioritas penelitian yang dilaksanakan, agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Selain itu dalam penelitian dapat diidentifikasi masalah dan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani dan mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani. Melalui penelitian atau kajian aspek sosial

ekonomi,

dapat

dijadikan

masukan

dalam

perumusan

kebijakan

untuk

mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Agar hasil penelitian dapat terus berkelanjutan dengan kualitas yang semakin meningkat, maka penelitian aspek sosial ekonomi perlu dilakukan terutama yang terkait dengan analisis isu pembangunan pertanian dan parameter sosial ekonomi pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian merupakan sebuah lembaga penelitian/pengkajian eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dan pembinaannya berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Berdirinya lembaga ini berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada tahun 1974. Seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali lembaga ini mengalami perubahan nama. Pada tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990,kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober

2010),

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor:61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Berdasarkan Pasal 1374 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2010 tersebut, PSEKP mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sementara Pasal 1375 mengatur fungsi PSEKP dalam hal: (1) perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (2) pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (3) pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian; (4) pemberian pelayanan teknik di bidang

1

analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (5) pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultansi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; (6) evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi serta kebijakan pertanian; dan (7) pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian diberi kewenangan untuk menugaskan dan memanfaatkan tenaga PSEKP. Dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2006), PSEKP telah dipimpin oleh tujuh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (2006-2010) dan Dr. Handewi Purwati Saliem (2010 – sekarang). Perubahan fungsi dan tugas PSEKP berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasinya. Struktur organisasi PSEKP dapat dilihat pada Gambar1.

Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kabid.Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil

Kabid. Program dan Evaluasi

Kabag. Umum

Kasubbid. Pendayagunaan Hasil

Kasubbid. Program

Kasubbag. Kepegawaian dan RT

Kasubbid. Kerjasama Penelitian

Kasubbid. Evaluasi dan Pelaporan

Kasubbag. Keuangan dan Perlengkapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian ini disusun untuk menunjukkan kinerja PSEKP selama TA. 2010. Kinerja PSEKP ditentukan oleh pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP yaitu kegiatan penelitian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya

dari

APBN

(DIPA)

maupun

kerjasama

penelitian

dengan

institusi/lembaga penelitian dari dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan selama TA. 2010.

3

II. RENCANA STRATEGIS 2.1. Visi dan Misi Visi PSEKP adalah menjadi pusat pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian,

serta

proaktif

dalam

memberikan

alternatif

rekomendasi

kebijakan

pembangunan pertanian. Visi tersebut dirumuskan atas dasar PSEKP merupakan lembaga pemerintah yang harus berorientasi pada pelayanan masyarakat melalui partisipasi

secara

aktif

dalam

memberikan

alternatif

rekomendasi

kebijakan

pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dijadikan sebagai arahan kegiatan PSEKP adalah: 1. Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian; 2. Melakukan analisis kebijakan, pengkajian untuk mengolah informasi dan ilmu pengetahuan hasil analisis menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian; 3. Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan pertanian; 4. Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan. 2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan pelaksanaan kegiatan di PSEKP adalah : 1. Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral, (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan; 2. Merekayasa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis; 3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan; 4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan yang bersifat responsif dan antisipatif;

4

5. Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri), serta stakeholder dalam rangka pemantapan efektivitas dan percepatan diseminasi hasil analisis; 6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis; 7. Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna.

Dari rumusan tujuan tersebut, diharapkan dapat tercapai sasaran, sebagai berikut : 1. Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral, dan (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan; 2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis; 3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan periode 2010 – 2014; 4. Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan; 5. Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati; 6. Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis; 7. Termanfaatkannya hasil analisis dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian dan tersebarnya publikasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna. Dari tujuh sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator output sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut : 1. Indikator sasaran 1: 1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian 1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian 2. Indikator sasaran 2: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif

5

3. Indikator sasaran 3: 3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian 3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan 4. Indikator sasaran 4: Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual 5. Indikator sasaran 5: Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSEKP tahun 2010 6. Indikator sasaran 6: 6.1. Pelatihan jangka pendek dan jangka panjang, serta scientific exchange 6.2. Ketersediaan sarana dan prasarana 7. Indikator sasaran 7: 7.1. Jumlah media publikasi cetakan dan database 7.2. Jumlah hasil penelitian dan informasi sosial ekonomi yang tersebar melalui publikasi elektronik (website) 2.3. Pencapaian Tujuan dan Sasaran 2.3.1. Kebijakan, Program dan Kegiatan Penelitian Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, PSEKP secara garis besar menetapkan 4 (empat) kebijakan, yakni: 1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian,

perluasan

kesempatan

kerja,

mengurangi

kemiskinan

dan

meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota 2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian 3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani 4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan good governance

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kapasitas kerja dan delineasi cakupan penelitian/pengkajian institusional, maka untuk periode tahun 2010, kebijakan PSEKP tersebut masing-masing dijabarkan dalam program sebagai berikut : 1. Kebijakan 1, 2 dan 3, dijabarkan dalam 6 program yakni: 1.1. Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian

6

1.2. Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian 1.3. Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian 1.4. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, 1.5. Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Perdesaan 1.6. Evaluasi dan Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual 2. Kebijakan 4, dijabarkan dalam 1 program, yakni Program Diseminasi Hasil dan Peningkatan Kapasitas Lembaga

Berkaitan dengan sinkronisasi program penelitian dengan program Unit Kerja lain lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait, PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada problem solving research untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen teknis sebagai stakeholders dengan rencana penelitian/pengkajian

PSEKP.

Dalam

pertemuan

sinkronisasi

tersebut,

PSEKP

memaparkan rencana kegiatan penelitian/pengkajian yang akan dilakukan dan berbagai aspek yang akan diteliti, sementara Unit Kerja lain lingkup Departemen Pertanian atau stakeholder diminta memberikan masukan dikaitkan dengan kebutuhan stakeholders. Dalam upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP membentuk Tim Teknis penelitian yang terdiri dari peneliti senior PSEKP dan Staf Pengajar senior dari Perguruan Tinggi, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Tugas pokok Tim Teknis adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Pengelompokan

kegiatan

penelitian

dilakukan

secara

terencana

dengan

mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumberdaya manusia. Kegiatan utama penelitian PSEKP pada tahun 2010 terdiri atas kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBN (DIPA) dan sinergi penelitian dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek). Kegiatan utama yang bersumber dari APBN dan APBN-P (DIPA) terdiri atas 9 (sembilan) judul penelitian sebagai berikut:

7

1. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di Tingkat Rumah Tangga dan Wilayah Perdesaan 2. Analisis Dampak Investasi Pertanian terhadap Kinerja Sektor Pertanian 3. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian pada Agroekosistem Lahan Kering 4. Akselerasi Sistem Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil dan Alsintan Mendukung Ketahanan Pangan 5. Kebijakan Pemda dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian 6. Indikator Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Karateristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi 7. Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010 8. Uji Coba Mekanisme Subsidi Pupuk 9. Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual.

Kegiatan utama penelitian yang bersumber dari sinergi/kerjasama penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini adalah kegiatan kerjasama penelitian (dalam negeri) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) dan Badan Litbang Pertanian tahun 2010 yang terdiri atas 4 (empat) judul penelitian,yakni; 1. Pengembangan Asuransi Usahatani Untuk Menanggulangi Resiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama penyakit 2. Kajian Keterkaitan Produksi, Perdagangan dan Konsumsi Ubi Jalar Untuk Meningkatkan 30% Partisipasi Konsumsi Mendukung Program Keanekaragaman Pangan dan Gizi 3. Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan 4. Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Pertanian

Sementara itu kegiatan kerjasama penelitian PSEKP yang dibiayai oleh sumber dana dari instansi atau lembaga luar negeri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini, antara lain : 1. Plausible Futures for Economic Development and Structural Adjustment in Indonesia Impact and Policy Implications for the Asia – Pacific Regions (kegiatan kerjasama penelitian dengan ACIAR dan IFPRI). 2. Market for High-Value Commodities in Indonesia: Promoting Competitiveness and inclusiveness (kegiatan kerjasama penelitian dengan ACIAR dan IFPRI)

8

3. Indonesia Millenium Development Goal 2 (IMDG 2); Financial Crisis Monitoring Round 4 (FCM 4), (kegiatan kerjasama penelitian dengan IFPRI) 2.3.2. Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Masukan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output. Masukan yang digunakan dalam kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. Keluaran merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan penelitian. Keluaran tersebut umumnya berupa data, informasi, model, maupun rumusan hasil penelitian sesuai dengan masing-masing tujuan kegiatan penelitiannya. Hasil merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil yang diharapkan secara umum adalah termanfaatkannya rumusan/ rekomendasi kebijakan berbagai keluaran penelitian/pengkajian PSEKP oleh pengambil kebijakan. Manfaat merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan dampak merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai dari capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat tangible (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat intagible. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat. Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran atau hasil yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil penelitian PSEKP adalah (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya; (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis; dan (3) Masyarakat umum. Disamping untuk stakeholder utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun anggaran 2010, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dari program utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP, yakni melaksanakan analisis dan kegiatan penelitian/pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Realisasi yang dicapai sampai akhir tahun 2010 menunjukkan bahwa secara umum keempat sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP tersebut telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan materi penelitian, seperti proposal operasional, juklak, outline penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran juga disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut juga didorong oleh dukungan manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. 3.1.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2010 Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian Tahun 2010 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasi, yakni hasil (outcome) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Berdasarkan kinerja empat sasaran yang ditetapkan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010, capaian yang dihasilkan adalah ”12 rekomendasi kebijakan pertanian untuk pembangunan pertanian”. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut diilustrasikan dalam tabel 1. Secara lengkap, pencapaian sasaran program utama PSEKP juga dapat dilihat pada formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran PSEKP Tahun 2010 dalam lampiran 4. Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang dijabarkan dalam tabel 1 secara umum menunjukkan hasil pencapaian keberhasilan yang cukup baik dan sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2010, yakni keluaran (output) penelitian berupa jumlah rekomendasi kebijakan untuk pembangunan pertanian, terutama menyangkut aspek sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.

10

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 No. 1.

Indikator Kinerja

Sasaran

Uraian

Target

Capaian

Terwujudnya sistem

1.1.Jumlah rekomendasi

2 Rekomendasi 2 Rekomendasi

pengetahuan, data dan

kebijakan terkait dengan

kebijakan

informasi serta analisis

penguatan daya saing

yang berkaitan dengan:

dan perlindungan usaha

(a) Kebijakan ekonomi

pertanian

% 100,00

kebijakan

makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral (b) Pengelolaan sosial



ekonomi sumberdaya

kebijakan terkait

kebijakan

pertanian, ketahanan

pengelolaan sumberdaya

pangan dan pengentasan

pertanian dan

kemiskinan

pembangunan

100,00

kebijakan

infrastruktur pertanian 2.

Terciptanya beberapa

2.1. Jumlah rekomendasi


model kelembagaan

kebijakan terkait

kebijakan

penerapan teknologi dan

pengembangan

agribisnis

kelembagaan dan

100,00

kebijakan

peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif 3.

Terwujudnya proyeksi



permintaan dan penawaran

kebijakan terkait makro

kebijakan

komoditas pertanian utama

ekonomi yang mendorong

dan indikator

pertumbuhan sektor

pembangunan pertanian

pertanian

100,00

kebijakan

dan pedesaan, 2010-2014 3.2. Jumlah rekomendasi


kebijakan terkait dinamika

kebijakan

100,00

kebijakan

ekonomi pertanian dan perdesaan

11

No. 4.

Indikator Kinerja

Sasaran

Uraian

Target

Capaian

Terciptanya beberapa



paket alternatif

kebijakan terkait dengan

kebijakan

rekomendasi kebijakan

isu-isu kebijakan aktual

% 100,00

kebijakan

dan program pertanian dan pedesaan

Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada subbab 3.2 di bawah ini.

3.2.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Analisis dan evaluasi capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian tahun 2010 menurut penetapan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran 1 :

Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral; (b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

Untuk mencapai sasaran pertama tersebut, diukur dengan keluaran (output) dua indikator kinerja, yakni: (1) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian, dan (2) Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian. Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tersebut digambarkan pada tabel 2. Sedangkan pencapaian indikator kinerja masing-masing kegiatan, mulai dari masukan (input), keluaran (output) maupun hasil (outcome), dalam mencapai setiap sasaran dapat dilihat secara lengkap pada Formulir PKK (lampiran 3). Tabel 2 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran pertama yang telah ditargetkan dalam tahun 2010 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja indikator kinerja sasaran 1 yang seluruhnya terealisir 100 persen dari target yang ditetapkan. Sasaran pertama tersebut dicapai melalui dua program, yaitu: (1) Program Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian, serta (2)

12

Program Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian, yang keseluruhannya dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1.1.Jumlah rekomendasi kebijakan

2 Rekomendasi

2 Rekomendasi

100,00

terkait dengan penguatan daya saing

kebijakan

kebijakan

1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan

2 Rekomendasi

2 Rekomendasi

terkait pengelolaan sumberdaya

kebijakan

kebijakan

dan perlindungan usaha pertanian 100,00

pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian

Rincian kegiatan untuk mencapai sasaran 1 tersebut diuraikan secara lebih lengkap sebagai berikut : Pertama, indikator kinerja sasaran “Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral”, dicapai melalui Program Pengkajian Kebijakan Penguatan dan Perlindungan Usaha Pertanian, yang diimplementasikan dalam dua kegiatan, yakni: (a) Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian dan Perdesaan tingkat Rumahtangga dan Desa, serta (b) Uji Coba Mekanisme Subsidi Pupuk. Output dan outcome dua kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3. Hal yang menarik adalah pada kegiatan Uji Coba Mekanisme Subsidi Pupuk yang dibiayai oleh APBN-P senilai Rp5,5 Milyar merupakan kegiatan yang melibatkan 19 orang staf dari instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian, seperti Ditjen. Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian dan peneliti serta staf PSEKP sendiri. Pada pelaksanaan uji coba di lapang, tim penelitian tersebut juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Karawang dan pemangku kepentingan wilayah setempat yang menjadi lokasi penelitian tersebut. Hasil kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh stakeholder, terutama pimpinan Kementerian Pertanian dalam memformulasi kebijakan yang terkait dengan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani.

13

Tabel 3. Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 No.

Kegiatan

Output

Outcome

1.1.1. Evaluasi Dampak Program 1 Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan

di

Dimanfaatkannya

Kebijakan yang terkait


Sektor dengan penanggulangan

untuk penanggulangan

Pertanian dan Perdesaan kemiskinan di sektor

kemiskinan di sektor

tingkat Rumahtangga dan pertanian

pertanian oleh

Desa

stakeholder

1.1.2. Uji

Coba

Mekanisme 1 Rekomendasi

Subsidi Pupuk

Dimanfaatkannya

Kebijakan yang terkait


dengan mekanisme

yang terkait dengan

subsidi pupuk langsung

mekanisme subsidi

ke petani

pupuk langsung ke petani oleh stakeholder

Kedua, indikator kinerja sasaran “Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan”, dicapai melalui program Pengkajian Kebijakan Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Investasi Pertanian yang dilakukan dengan 2 (dua) kegiatan, yakni: (a) Optimalisasi Sumberdaya Pertanian pada Agroekosistem Lahan Kering, dan (b) Analisis Dampak Investasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian. Output dan outcome kedua kegiatan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 1.2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 No.

Kegiatan

1.2.1. Optimalisasi Pertanian

Output

Sumberdaya 1 Rekomendasi Kebijakan yang pada terkait dengan peningkatan

Agroekosistem Lahan Kering

Outcome Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan peningkatan

optimalisasi sumberdaya

optimalisasi sumberdaya

pertanian di lahan kering

pertanian di lahan kering oleh stakeholder

1.2.2. Analisis Dampak Investasi 1 Rekomendasi Kebijakan yang Dimanfaatkannya Pertanian Terhadap Kinerja terkait dengan kinerja investasi kebijakan Sektor Pertanian

pertanian

kinerja

rekomendasi investasi

pertanian oleh stakeholder

14

Masukan (input) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.2 tersebut adalah sumberdaya manusia, yakni peneliti, dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Jumlah peneliti masing-masing kegiatan tersebut didukung oleh enam (6) orang peneliti, sedangkan dana kegiatan terealisir cukup baik, yakni berkisar 81,33 – 93,32 persen. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran 1.2 tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh stakeholder, utamanya pimpinan Kementerian Pertanian.

Sasaran 2 :

Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis

Indikator

kinerja

sasaran

kedua,

yakni

“Terciptanya

beberapa

model

kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis”, yang dicapai melalui keluaran (output) program

Pengkajian

Kebijakan

Kelembagaan

dan

Regulasi

Pertanian,

dan

diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yakni Kebijakan Pemda Dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian, yang outputnya berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan Pemda untuk mengakselerasi pembangunan pertanian. Dalam pencapaian sasaran kedua tersebut, kegiatan ini didukung oleh delapan orang peneliti dengan realisasi serapan dana yang bersumber dari APBN mencapai 91,37 persen.

Sasaran 3 :

Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 – 2014

Untuk mencapai sasaran ketiga tersebut diukur dengan dua indikator kinerja. Pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tersebut dipaparkan pada tabel 5. Indikator kinerja sasaran ketiga yang telah ditargetkan dalam tahun 2010 secara umum telah tercapai dengan baik. Pencapaian indikator kinerja masing-masing kegiatan untuk mencapai sasaran ketiga ini juga dapat dilihat secara detail pada Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan/PKK (lampiran 3).

15

Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Indikator Kinerja

Target

Realisasi

3.1. Dimanfaatkannya rekomendasi

2 Rekomendasi

2 Rekomendasi

kebijakan terkait dengan makro

kebijakan

kebijakan

3.2. Dimanfaatkannya rekomendasi

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

kebijakan terkait dengan dinamika

kebijakan

kebijakan

% 100,00

ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian 100,00

ekonomi pertanian dan perdesaan oleh stakeholder

Sasaran ketiga ini dicapai melalui dua program, yaitu: (1) Program Pengkajian Kebijakan Ekonomi

Makro,

Ketahanan

Pangan,

Pengentasan Kemiskinan

dan

Pembangunan Pedesaan, serta (2) Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan, yang secara keseluruhan sasaran ketiga tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: Pertama, indikator kinerja sasaran ketiga, yakni “Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan,

2010 - 2014”, yang dicapai melalui keluaran (output) program Program

Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan, dilakukan dengan dua kegiatan, yakni: (a) Akselerasi Sistem Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil dan Alsintan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan, serta (b) Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010. Output dan outcome dua kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 6. Khusus untuk capaian kinerja outcome kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010 yang merupakan salah satu indikator kinerja sasaran 3.1 tersebut adalah dimanfaatkannya rekomendasi kinerja Program PUAP yang menjadi salah satu masukan perbaikan dalam penyusunan Pedoman Umum PUAP tahun berikutnya serta list desa penerima PUAP 2010 yang menjadi bahan dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Desa Penerima PUAP tahun 2010. Dari 11 orang peneliti yang terlibat dalam kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010, empat orang diantaranya merupakan anggota Tim PUAP Pusat, yakni Pokja Identifikasi Desa PUAP 2010. Selanjutnya, jika dilihat input dari sisi anggaran yang mendukung kedua kegiatan yang terkait dengan sasaran 3.1 tersebut terealisir cukup tinggi, yakni antara 96,44 – 97,32 persen dari target.

16

Tabel 6. Output dan Outcome Kegiatan yang Terkait dengan Sasaran 3.1. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 No. 3.1.1.

Kegiatan Akselerasi Inovasi

Output

Outcome

Sistem 1 Rekomendasi

Dimanfaatkannya

Teknologi Kebijakan yang terkait

Pengolahan

Hasil

tentang akselerasi inovasi

Alsintan Dalam Rangka inovasi

teknologi pengolahan

Mendukung

hasil dan alsintan oleh

Ketahanan teknologi pengolahan

Pangan 3.1.2.

dan dengan peningkatan


hasil dan alsintan

Evaluasi

stakeholder

dan 1 Rekomendasi

Dimanfaatkannya

Penyusunan Desa Calon Penetapan Desa Lokasi

rekomendasi kinerja

Lokasi PUAP 2010

PUAP 2010 dan evaluasi

Program PUAP dan list

kinerja Program PUAP

Desa Penerima PUAP 2010 oleh stakeholder

Kedua, capaian indikator kinerja sasaran ketiga yang dicapai melalui program Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan, dilakukan dengan 1 (satu) kegiatan, yakni Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi (PATANAS). Output kegiatan yang merupakan indikator sasaran kinerja 3.2 tersebut tersebut berupa 1 (satu) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan. Sedangkan outcomenya adalah ”Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh stakeholder”. Selain pimpinan Kementerian Pertanian, stakeholder kegiatan

ini

juga

Perguruan Tinggi,

termasuk

mahasiswa

memanfaatkan data PATANAS untuk tesis atau disertasi.

pascasarjana

yang

Kegiatan PATANAS ini

merupakan kegiatan utama dan menjadi icon PSEKP. Jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini cukup banyak, yakni 17 orang karena data dan informasi yang digali untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan mencakup aspek yang cukup luas, seperti aspek usahatani, penguasaan dan pengusahaan lahan, konsumsi, kemiskinan, dan sebagainya. Realisasi dana yang diserap untuk kegiatan tersebut juga cukup tinggi, yakni 94,19 persen.

Sasaran 4

Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan

17

Indikator kinerja sasaran keempat, yakni “Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual oleh stakeholder”, dicapai melalui program Evaluasi Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual, dengan 1 (satu) kegiatan, yakni Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual. Keluaran kegiatan tersebut berupa empat belas (14) rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010. Namun dari 14 keluaran tersebut, 4 keluaran diantaranya merupakan keluaran (output) utama bagi stakeholder/pemangku kepentingan, khususnya pimpinan Kementerian Pertanian. Empat judul penelitian yang menjadi keluaran utama dari kegiatan Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual adalah: a) Konsepsi Subsidi Pupuk Langsung ke Petani, b) Kajian Kebijakan Perberasan, c) Kajian Penurunan Kualitas Gabah-Beras di luar Kualitas: Jawa dan Luar Jawa, dan d) Analisis Penawaran dan Permintaan Jagung Untuk Pakan di Indonesia. Tim peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 15 orang, yang penunjukannya umumnya dilakukan secara ad-hoc sesuai dengan topik dan bidang keilmuan peneliti yang bersangkutan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah 91,12 persen dari target. Selanjutnya diuraikan beberapa kegiatan kerjasama penelitian (dalam dan luar negeri) yang dilakukan oleh PSEKP tahun 2010. Untuk kegiatan kerjasama penelitian dalam negeri yang dilakukan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) dan Badan Litbang Pertanian disampaikan sebagai berikut : 1. Pengembangan Asuransi Usahatani Untuk Menanggulangi Resiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama penyakit Input yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dana dengan pagu Rp 260 juta, kemudian setelah dipotong pajak maka target dana yang digunakan adalah Rp. 231.364.500. Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 225.977.820 atau 97,67 persen. Input lain yang digunakan adalah sumberdaya manusia, yakni 7 orang peneliti. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang pada tahun 2009 telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara (Kab. Simalungun) dan Provinsi Bali (Kabupaten Tabanan). Untuk tahun 2010, lokasi kegiatan tetap difokuskan pada kedua provinsi tersebut, namun pada kabupaten yang berbeda, yakni Deli Serdang (Provinsi Sumut) dan Jembrana (Provinsi Bali). Output kegiatan ini secara umum adalah “Rekomendasi kebijakan tentang pelaksanaan sistem asuransi pertanian, khususnya usahatani padi, di Indonesia”. Sedangkan secara spesifik, keluaran penelitian ini, yaitu: a) Terlaksananya advokasi dan sosialisasi hasil kajian terdahulu tentang sistem asuransi pertanian kepada stakeholders, b) Pedoman pelaksanaan sistem asuransi usahatani padi yang siap diterbitkan dan dokumen

18

operasional lainnya (legalitas, perjanjian), dan c) Data dan informasi penerapan skim asuransi usahatani padi. Output spesifik lainnya yang diharapkan dihasilkan oleh penelitian ini, yaitu “Terlaksananya pilot project sistem asuransi usahatani padi” belum dapat dilakukan karena terkendala dengan belum adanya payung hukum bagi kegiatan asuransi pertanian di Indonesia. Saat ini UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan sistem asuransi pertanian sedang dalam tahap pembahasan dengan pihak legislatif. 2. Kajian Keterkaitan Produksi, Perdagangan dan Konsumsi Ubi Jalar Untuk Meningkatkan 30% Partisipasi Konsumsi Mendukung Program Keanekaragaman Pangan dan Gizi Input yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dana dengan pagu Rp 245 juta, kemudian setelah dipotong pajak maka target dana yang digunakan adalah Rp. 218.829.500. Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 217.896.564 atau 99,57 persen. Input lain yang digunakan adalah sumberdaya manusia, yakni 8 orang peneliti. Secara umum, output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah “Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi konsumsi ubi jalar mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal”. Secara lebih rinci, output kegiatan ini, yaitu : a) Peta produksi ubi jalar di kawasan sentra produksi, b) Data dan informasi keragaan pasca panen, pengolahan dan peta perdagangan ubi jalar, c) Peta konsumsi komoditas ubi jalar berdasarkan karakteristik rumahtangga, dan d) Data dan informasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi konsumsi ubi jalar. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang terbaik dari kegiatan kerjasama penelitian dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) di lingkup Badan Litbang Pertanian. 3. Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan Input yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dana dengan pagu Rp 250 juta, kemudian setelah dipotong pajak maka target dana yang digunakan adalah Rp. 224.513.273. Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 223.655.290 atau 99,62 persen. Input lain yang digunakan adalah sumberdaya manusia, yakni 7 orang peneliti. Secara umum, output penelitian ini adalah “Rekomendasi

kebijakan

pengembangan

kelembagaan

cadangan

pangan

masyarakat untuk mengurangi resiko rawan pangan”. 4. Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Pertanian Input yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dana dengan pagu Rp 245 juta, kemudian setelah dipotong pajak maka target dana yang digunakan adalah Rp.

19

216.153.500. Realisasi anggaran yang terserap untuk kegiatan ini adalah Rp. 215.726.160 atau 99,80 persen. Input lain yang digunakan adalah sumberdaya manusia, yakni 7 orang peneliti. Output kegiatan ini secara umum adalah “Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penyerapan petani terhadap sumber pembiayaan formal”.

Kegiatan kerjasama penelitian dengan sumber pembiayaan dari instansi atau lembaga luar negeri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini adalah sebagai berikut : 1. Plausible Futures for Economic Development and Structural Adjustment in Indonesia Impact and Policy Implications for the Asia – Pacific Regions Kegiatan ini merupakan penelitian kerja sama antara Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI), Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR), Agency for Trade and Industry Research and Development (TREDA), Kementerian Perdagangan dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan dana sebesar AUD $78,830 atau Rp. 583.342.100. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2010 adalah Rp 46.063.900 atau 7,9 persen. Hal ini karena kegiatan ini bersifat multiyears yang berlangsung sejak Januari 2009 hingga Desember 2011 sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan. Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk mengulas seluruh kebijakan pertanian yang pernah ada di Indonesia, untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menganalisa kebijakan pertanian di masa mendatang dengan mengaitkan didalamnya isu perdagangan internasional, krisis financial dan perubahan iklim dengan membangun model ekonometrika. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : a) Mereview kebijakan pertanian Indonesia dalam aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan fisik secara luas, b) Mengidentifikasi kebijakan pertanian Indonesia yang membutuhkan pengawalan dan penguatan lebih jauh, termasuk kelembagaan dan teknologi untuk mengatasi kendala produktivitas pada pertumbuhan pertanian dan efek perubahan iklim global, c) Membangun alat analisis kebijakan, seperti model terkait, untuk memperkuat pengetahuan dan sistem pengambilan kebijakan di Indonesia dan wilayah Asia-Pasifik, d) Melakukan analisis wilayah prioritas dan menyediakan opsi kebijakan melalui scenario yang dibangun berdasarkan framework yang memberikan implikasi ekonomi yang lebih luas pada jangka panjang dari berbagai opsi kebijakan kedua negara, melalui alternatif yang masuk akal untuk masa depan, e) Melakukan diseminasi keluaran dan adopsi atas rekomendasi hasil penelitian ini melalui publikasi dan presentasi kepada pengambil

20

kebijakan dan secara bersama-sama membangun steering group pengambil kebijakan pada kedua negara, serta f) Memberikan training dalam aspek analisis kebijakan pertanian. Keluaran yang diharapkan terutama adalah mengkombinasikan model ekonometrika untuk menyusun kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Untuk itu digunakan data-data sekunder yang dikumpulkan oleh unit kerja PSEKP, Badan Litbang Perdagangan dan IPB.

2. Market for High-Value Commodities in Indonesia: Promoting Competitiveness and inclusiveness (kegiatan kerjasama penelitian dengan ACIAR dan IFPRI) Penelitian Market for High-value Commodities in Indonesia : Promoting Competitiveness and Inclusiveness bersifat multiyears yang berlangsung mulai bulan Juni 2008 hingga Desember 2011 dan merupakan kerjasama penelitian antara PSEKP dengan ACIAR, IFPRI, University of Adelaide dan Universitas Padjajaran (UNPAD). Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah AUD $ 169,606 atau Rp 1.339.887.400,-. Realisasi anggaran tahun 2010 adalah 482.789.665 atau 36,03 persen. Peneliti yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari transformasi pasar untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi (high-value commodities) di Indonesia dan dampaknya terhadap petani, pedagang dan industri pengolah. Secara khusus, penelitian ditujukan untuk menjawab empat pertanyaan, yakni : 1) Bagaimana pendapatan dan urbanisasi mempengaruhi preferensi konsumen untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi dan pada berbagai jenis outlet yang berbeda?, 2) Apa pola struktur rantai suplai makanan, terutama untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi?, 3) Apa pola, determinan dan efek partisipasi petani pada rantai suplai pasar modern untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional?, dan 4) Apa kebijakan, perubahan kelembagaan dan program yang dapat memaksimalisasi transformasi rantai suplai komoditas pertanian yang bernilai tinggi secara kompetitif dan inklusif? Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan capacity building institusi, terutama dalam metoda rantai-nilai tambah (value-chain) dan desain survei dan analisis. Untuk itu berbagai aspek yang terkait dengan rantai-nilai tambah (value-chain) dari tingkat produksi (petani) hingga konsumen akhir menjadi perhatian penting yang dipelajari lebih lanjut. Komoditas utama penelitian ini adalah cabai dan bawang merah yang pelaksanaan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan oleh PSEKP, sedangkan mangga, manggis dan udang dilakukan oleh UNPAD. Selama tahun 2009, telah dilakukan pra-survei untuk disain pengumpulan data pada tingkat petani di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yakni Ciamis, Tasikmalaya

21

dan Garut serta Kabupaten Brebes dan Tegal di Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan wawancara tahap kedua dengan produsen cabai, pedagang pengumpul dan wholesalers di Bandung dan Bogor yang menghasilkan informasi seleksi sampel dan design sampling untuk pengumpulan data di tingkat petani. Di sisi lain, dilakukan pula Focus Group Disscussion (FGD) untuk mengeksplorasi pola belanja konsumen akhir di perkotaan yang dilakukan pada tiga kota, yakni Bogor (Jawa Barat), Solo (Jawa Tengah) dan Surabaya (Jawa Timur). Berdasarkan hasil FGD tersebut, disusun draft kuesioner dan desain sampling untuk pengumpulan data tingkat konsumen. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan pengumpulan data/survei di tingkat petani (cabai) di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Ciamis, Garut dan Tasikmalaya) dan survei konsumen di Bogor, Solo dan Surabaya. Direncanakan pada tahun 2011 dilaksanakan survei di tingkat petani di Provinsi Jawa Tengah (Tegal dan Brebes).

3. Indonesia Millenium Development Goal 2 (IMDG 2); Financial Crisis Monitoring Round 4 (FCM 4), Kegiatan Pre-survey Financial Crisis Impact to Poverty dilakukan melalui Financial Crisis Monitoring (FCM) merupakan kegiatan kerjasama penelitian dengan IFPRI. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini adalah US $ 403,466 atau Rp. 3.671.540.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2010 adalah Rp 1.895.118.375 atau 51,62 persen. Kegiatan ini ditujukan untuk memonitor dampak krisis finansial global terhadap sosial ekonomi rumah tangga di perdesaan. Aspek yang dimonitor adalah mobilitas tenaga kerja, alokasi waktu kerja per individu anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, dilakukan monitoring tiga bulanan dengan referensi waktu sebagai berikut: 

FCM 1 (1 April 2009 – 30 Juni 2009)



FCM 2 (1 Juli 2009 – 30 September 2009)



FCM 3 (1 Oktober 2009 – 31 Desember 2009) Jumlah rumah tangga sampel yang dimonitor adalah 300 rumah tangga yang

tersebar di 30 desa di 3 Propinsi (10 rumah tangga per desa, 10 desa per propinsi), yaitu Lampung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari rumah tangga sampel penelitian Millenium Development Goals (MDGs) tahap I yang merupakan kerjasama penelitian PSEKP - IFPRI – JICA. Lokasi pengambilan sampel dilakukan pada lokasi sebagai berikut : 

Propinsi Lampung (di sepuluh desa, per desa 10 rumah tangga)



Propinsi Jawa Tengah (di sepuluh desa, per desa 10 rumah tangga)



Propinsi Sulawesi Selatan (di sepuluh desa, per desa 10 rumah tangga)

22

Pengumpulan data dan pengolahan data untuk seluruh rangkaian kegiatan FCM (FCM 1 – FCM 3) sudah diselesaikan, sedangkan penulisan laporan masih dalam tahap penyelesaian draft I. Hasil sementara dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

Dampak krisis finansial global terhadap rumah tangga perdesaan kurang signifikan. Pada awal krisis (FCM 1 dan FCM 2) memang ada indikasi menurunnya pendapatan masyarakat, terutama di perdesaan-perdesaan dimana kontribusi pendapatan dari tenaga kerja migran ke kota cukup besar. Namun pada FCM 3 dan FCM 4 terjadi perbaikan. Dalam konteks ini, berbagai program bantuan dari pemerintah ke masyarakat cukup penting peranannya.



Selain program-program bantuan (Raskin, Jamkesmas, subsidi pupuk, HPP gabah, kredit-kredit mikro di perdesaan), faktor yang berkontribusi sangat signifikan terhadap minimalisasi dampak krisis adalah terpeliharanya harga pangan yang relatif stabil sepanjang periode April 2009 – 31 Maret 2010 yang lalu.



Pola arus pendapatan dan pengeluaran masyarakat di perdesaan yang aksesnya terhadap perkotaan sangat baik (kategori (1)) adalah relatif lebih smooth daripada perdesaan yang aksesnya kurang baik dan basis pendapatannya dari pertanian (kategori (2)). Meskipun demikian, rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat (diproksi dari pengeluaran rumah tangga) di perdesaan kategori (1) tidak berbeda nyata dengan kategori (2).

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, keberhasilan penelitian tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2010. Faktor Pendukung Keberhasilan Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian tersebut adalah: a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol terhadap setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.

23

b) Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti fasilitas komputer, jaringan internet, ruangan ber-AC, perpustakaan, sarana kendaraan, dan lain-lain. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian antara lain adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian, seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri, seperti IFPRI, ACIAR, ADB, JICA dan FAO. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Hambatan dan kendala Beberapa hambatan dan kendala terkait pelaksanaan kegiatan penelitian tahun 2010, antara lain: (1) Penumpukan kegiatan pengolahan data penelitian pada waktu bersamaan, baik penelitian yang sumber dananya dari DIPA, RISTEK dan penelitian kerjasama lainnya, sementara SDM entri data dan pengolahan data relatif terbatas; (2) Adanya keterlambatan dalam pencairan dana penelitian kerjasama RISTEK menyebabkan kegiatan penelitian RISTEK menjadi terhambat, khususnya kegiatan survei lapang juga mengalami kemunduran dari jadwal yang ditetapkan; dan (3) Adanya keterlambatan peneliti dalam menyerahkan kuesioner serta tingkat validasi data kuesioner yang bervariasi, baik disebabkan oleh anggota tim yang kurang akurat dalam pengisian kuesionernya atau kesalahan entri data (human error), yang menjadi salah satu faktor penghambat penulisan pelaporan tidak tepat waktu.

Permasalahan Permasalahan yang sering ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian PSEKP adalah validitas dan kelengkapan data serta informasi di daerah kurang baik seiring dengan adanya era otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Padahal penelitian sosial ekonomi pertanian disamping menggunakan data primer juga mengandalkan data sekunder. Beberapa informan di daerah menyatakan bahwa sejak adanya era otonomi daerah, seluruh pendataan ada di tingkat kabupaten. Beberapa dinas di tingkat kabupaten mengirimkan data-datanya ke dinas tingkat provinsi, namun karena tidak seluruh dinas kabupaten mengirimkan data-datanya, maka dinas di provinsi kesulitan melakukan rekap data untuk keseluruhan dinas kabupaten yang menjadi wilayahnya. Pada beberapa kasus, kadang pengumpulan data di dinas tingkat kabupaten tidak dilakukan dengan baik, tampaknya mereka kurang memahami pentingnya pengumpulan data dengan baik.

24

Seringkali peneliti merasakan kesulitan untuk memperoleh data sekunder tersebut, apalagi data sekunder yang diharapkan merupakan data series beberapa tahun terakhir.

Langkah-langkah inisiatif yang diambil Upaya untuk mengatasi kendala, hambatan, dan permasalahan dalam pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: (a) Terkait dengan penumpukan kegiatan pengolahan data pada bulan-bulan tertentu, maka proses input data dan pengolahan data menggunakan sistem FIFO (First In First Out) sehingga tercipta kelancaran dalam kegiatan pelayanan penelitian; (b) Meningkatkan kualitas entri data yang lebih akurat, dan (c) Untuk mengatasi permasalahan data dan informasi yang akurat di tingkat lapangan, tim peneliti umumnya melakukan pencarian data-data dari sumber-sumber lain yang terkait. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2010 mendapat anggaran sebesar Rp. 16.170.539.000 dan setelah mengalami revisi-revisi termasuk mendapatkan tambahan melalui APBN Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp. 21.670.539.000 atau mengalami kenaikan sebesar 34,01 persen. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 19.974.806.406 atau sebesar 92,16 persen. Dari sisi sistem penganggaran berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, anggaran yang dikelola setiap unit instansi pemerintah pada tahun 2010 tidak dibedakan berdasarkan

Anggaran

Pembangunan

dan

Anggaran

Rutin,

namun

dilakukan

berdasarkan “anggaran yang berbasis kinerja”. Anggaran PSEKP tahun 2010 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial/BLM dan lainnya, sedangkan variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: Kegiatan utama, mencakup Penelitian Sosial dan Kegiatan Penunjang yang mencakup: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) Pelayanan Publik atau birokrasi, dan (d) Perawatan sarana. Total Pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2010 adalah Rp. 21,670,539.000 yang terdiri dari: (1) APBN Rp. 16,170,539,000, dan (2) APBNP Rp. 5,500,000,000 pada 24 Agustus 2010. Sementara total anggaran PSEKP Tahun 2010, baik menurut variabel jenis pengeluaran maupun variabel kegiatan, target serapan keuangan 100 persen,

25

namun terealisasi sebesar 92,16 persen atau terealisir Rp. 19,972,194,373 dari anggaran yang direncanakan, yakni Rp 21,670,539,000. Pada anggaran menurut variabel jenis pengeluaran, dana yang terbesar terserap pada jenis pengeluaran belanja pegawai, yakni Rp 8,670,131.870 (99,94%) dari Rp 8,675,769,000 anggaran yang direncanakan. Sedangkan pada anggaran menurut variabel jenis kegiatan, sebagian besar merupakan anggaran kegiatan penunjang terutama pada kegiatan Pengelolaan Gaji, yakni Rp 8,670,143,903 (99,94%) dari Rp 8,675,769,000 anggaran yang direncanakan. Perkembangan Pelaksanaan Keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2010 per 31 Desember 2010 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7 dan 8. Tampak bahwa capaian fisik sudah sesuai dengan target, yakni 100 persen, namun capaian dalam serapan keuangan

92,16 persen. Hal ini telah

terjadi efisiensi atau

penghematan dalam: (1) Belanja jasa listrik, telepon dan air; dan (2) Harga dalam pengadaan barang. Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya baru terserap Rp. 9,372,180,346 (85,99%) dari Rp. 10,899,770,000 anggaran yang direncanakan. Capaian serapan tersebut karena terkendala oleh keterbatasan waktu pelaksanaan.

26

Tabel 7. Perkembangan Pelaksanaan DIPA , Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2010 Per 31 Desember 2010

Pagu

Keuangan

Fisik

Sisa

Jenis No.

Pengeluaran

Dalam DIPA

( Rp. )

1

Target

Realisasi

Fisik

Fisik (%)

( Rp. )

(%)

( Rp. )

(%)

(%)

8,675,769,000

100.00

8,670,131,870

99.94

100.00

12,511,000,000 12,511,000,000 100.00

10,835,022,403 86.60

483,770,000

467,040,100

Anggaran

( Rp. )

(%)

8,675,769,000

99.94

5,637,130

0.06

100.00

86.62

1,675,977,597

13.38

96.54

100.00

96.54

16,729,900

3.46

19,972,194,373 92.16

100.00

92.16

1,698,344,627

7.84

Belanja Barang

3

Realisasi

Belanja Pegawai

2

Target

Belanja Modal

TOTAL

483,770,000

100.00

21,670,539,000 21,670,539,000 100.00

27

Tabel 8. Realisasi Anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Per 31 Desember 2010 Kode

Uraian Kegiatan

018.09.

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

412044

PUSAT SOSIAL EKONOMI & KEBIJAKAN PERTANIAN. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Pagu

Target Bulan ini

Realisasi

Rupiah

%

s/d Bln Lalu

21,670,539,000

21,670,539,000

100.00

16,557,367,546

10,770,769,000

10,770,769,000

100.00

TUNJANGAN

8,675,769,000

8,675,769,000

Realisasi Bulan ini Rupiah

Realisasi s/d Bulan ini

Sisa Anggaran s/d Bulan ini

%

Rupiah

%

Rupiah

%

3,417,438,860

15.77

19,974,806,406

92.17

1,695,732,594

7.83

9,354,732,735

1,247,893,235

11.59

10,602,625,970

98.44

168,143,030

1.56

100.00

8,670,131,870

772,489,151

8.90

8,670,143,903

99.94

5,625,097

0.06

01.01.0 9

PENGELOLAAN GAJI, HONORARIRUM, DAN 0001 51 0002 52 0003 52

Belanja Pegawai

8,675,769,000

8,675,769,000

100.00

8,670,131,870

772,489,151

8.90

8,670,143,903

99.94

5,625,097

0.06

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL & PEMEL. PERKAN.

1,446,530,000

1,446,530,000

100.00

1,361,205,560

329,766,784

22.80

1,361,205,560

94.28

85,324,440

5.72

Belanja Barang

1,446,530,000

1,446,530,000

100.00

1,361,205,560

329,766,784

22.80

1,361,205,560

94.28

85,324,440

5.72

PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI

648,470,000

648,470,000

100.00

568,676,507

145,637,300

22.46

568,676,507

87.70

79,793,493

12.30

Belanja Barang

648,470,000

648,470,000

100.00

568,676,507

145,637,300

22.46

568,676,507

87.70

79,793,493

12.30

04.03.0 4

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

10,899,770,000

10,899,770,000

100.00

7,202,634,811

2,169,545,625

19.90

9,372,180,436

85.99

1,527,589,564

14.01

1571

PENELITIAN & DISEMINASI INOVASI PERTANIAN

10,899,770,000

10,899,770,000

100.00

7,202,634,811

2,169,545,625

19.90

9,372,180,436

85.99

1,527,589,564

14.01

52

Belanja Barang

10,416,000,000

10,416,000,000

100.00

6,764,744,711

2,140,395,625

20.55

8,905,140,336

85.49

1,510,859,664

14.51

53

Belanja Modal

483,770,000

483,770,000

100.00

437,890,100

29,150,000

6.03

467,040,100

96.54

16,729,900

3.46

21,670,539,000

21,670,539,000

100.00

16,557,367,546

3,417,438,860

15.77

19,972,194,373

92.16

1,698,332,594

7.84

TOTAL

28

Selanjutnya rincian keuangan dilihat menurut penetapan sasaran pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2010, maka rencana dan realisasi keuangan menurut sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Target dan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Program Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 No. 1.

2.

3.

4.

Sasaran

Program

Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi 1.1. Program Pengkajian makro dan perKebijakan Penguatan dan dagangan multi-lateral, Perlindungan Usaha regional dan bilateral; Pertanian (b) Pengelolaan sosial 1.2. Program Pengkajian ekonomi sumberdaya Kebijakan Sumberdaya pertanian, ketahanan Alam, Infrastruktur dan pangan dan Investasi Pertanian pengentasan kemiskinan Jumlah Sasaran 1 Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 – 2014

Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian

3.1. Program Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan 3.2. Program Penelitian Dinamika Ekonomi Pertanian dan Pedesaan Jumlah Sasaran 3 Terciptanya beberapa Evaluasi Tanggap Cepat paket alternatif Atas Isu Kebijakan Aktual rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan Jumlah

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

5.788.213.000

4.772.578.485

82,45

484.032.000

422.738.555

87,34

6.272.245.000

5.195.317.040

82,83

244.416.000

223.335.025

91,37

534.889.000

518.406.100

96,92

785.851.000

740.215.875

94,19

1.320.740.000 524.020.000

1.258.621.975 477.875.508

95,30 91,19

8.361.421.000

7.155.149.548

85,57

Anggaran keuangan pada tabel 9 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut,

29

namun anggaran tersebut belum mencakup anggaran yang terkait dengan kegiatan manajemen/administrasi penyelenggaraan kegiatan penelitian. Dengan demikian total anggaran untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan jauh lebih besar dari total anggaran menurut sasaran yang terkait dengan kegiatan penelitian PSEKP tahun 2010 (Tabel 10). Total anggaran yang terkait dengan program utama Badan Litbang Pertanian yang diselenggarakan di PSEKP, yakni Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dibandingkan dengan anggaran yang terkait langsung dengan kegiatan penelitian dapat dilihat secara lengkap pada tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi Anggaran Program Utama Badan Litbang Pertanian Dengan Anggaran Menurut Sasaran pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010 Kode

Program Utama Badan

Pagu Anggaran

Realisasi

Persentase

Program

Litbang Pertanian

(Rp)

(Rp)

(%)

09

Penerapan Kepemerintahan

10.770.769.000

10.600.013.93

98,41

yang Baik 04

Program

7 Peningkatan

10.899.770.000

9.372.180.436

85,99

8.361.421.000

7.155.149.548

85,57

Ketahanan Pangan Total Anggaran Menurut Sasaran

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2010 hanya diperoleh dari penerimaan umum, yakni Rp 15.107.318, sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 11). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat intangible dan ditujukan bagi stakeholder/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, asset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIP ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumberdaya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

30

Tabel 11. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2010, bersumber dari Penerimaan Umum No.

Kode MAK

Uraian

Penerimaan

Penyetoran (Rp)

(Rp) Penerimaan Umum : 1.

423141

Pendapatan Sewa Rumah Dinas

2.

423149

Pendapatan Sewa Benda-Benda

1,371,568

1,371,568

-

-

-

-

Tak Bergerak Lainnya 3.

423221

Pendapatan

Jasa

Lembaga

Keuangan (Jasa Giro) 4

423291

Penerimaan Jasa Lainnya

-

-

5

423914

Penerimaan

Belanja

-

-

Belanja

300,000

300,000

Belanja

12,625,000

12,625,000

Pedapatan Pelunasan Ganti Rugi

810,750

810,750

15,107,318

15,107,318

Kembali

Lainnya Pinj.LN.TAYL 6

423911

Penerimaan

Kembali

Pegawai Pusat TAYL 7

423913

Penerimaan

Kembali

Lainnya RM TAYL 8

423922

atas Kerugian Negara Jumlah Penerimaan Umum

31

IV. PENUTUP Penelitian PSE-KP pada tahun 2010 mengacu pada Renstra PSEKP Tahun 2010 – 2014 yang sesuai dengan platform pembangunan pertanian. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja PSEKP T.A. 2010 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja kegiatan penelitian PSEKP tahun 2010, terutama indikator masukan (input) dan keluaran/output, yang umumnya berupa rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dan telah terealisir sesuai dengan target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang direncanakan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan indikator outcome belum dapat diukur karena hasil kegiatan PSEKP, yakni dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian bagi stakeholder memerlukan kajian secara khusus untuk menelaah hal tersebut. Manfaat dan dampak penelitian sosial ekonomi pertanian umumnya akan dapat dirasakan dalam jangka panjang karena keluaran (output) penelitian sosial ekonomi pertanian tersebut kebanyakan bersifat intangible (teknologi yang tidak dapat dilihat secara fisik). Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian pada tahun 2010, pada dasarnya didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan penelitian, koordinasi yang baik antara pihak manajemen, tim peneliti, dan staf penunjang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan, terutama terkait penumpukan proses entry dan pengolahan data di tengah dan akhir tahun karena proses entry dan pengolahan data tersebut dilakukan secara bersamaan oleh tim penelitian dalam kurun waktu yang sempit, sementara ketersediaan SDM relatif terbatas. Namun demikian permasalahan tersebut telah dapat di atasi dengan menggunakan sistem FIFO (First In First Out) dan menambah jam kerja. Agar penelitian PSEKP dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, maka dalam proses merancang penelitian selalu dilakukan koordinasi dengan dengan Ditjen Teknis Lingkup Departemen Pertanian. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk sinkronisasi topik penelitian/pengkajian, dengan demikian keluaran penelitian/ pengkajian PSEKP lebih sesuai dengan kebutuhan penggunanya, terutama bagi pengambil kebijakan.

32

33

Lampiran 1.

RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2014 Instansi

:

Visi

:

Misi

:

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Menjadi pusat pengkajian yang kritis dan terpercaya bertaraf internasional dalam menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian, serta proaktif dalam memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

1) Melakukan analisis dan pengkajian guna menghasilkan informasi dan ilmu pengetahuan sosial ekonomi pertanian 2) Melakukan analisis kebijakan, pengkajian untuk mengolah informasi dan ilmu pengetahuan hasil analisis menjadi rumusan alternatif kebijakan pembangunan pertanian

3) Melakukan advokasi pembangunan pertanian, berupa kampanye publik untuk memobilisir partisipasi lembaga terkait dan masyarakat luas dalam mendukung pembangunan pertanian pertanian

4) Mengembangkan kemampuan institusi PSEKP sehingga mampu mewujudkan visi dan misinya secara berkelanjutan RS SASARAN Tujuan 1 1. Menghasilkan pengetahuan,

Uraian

Indikator

2

3

pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi

perdagangan multilateral, regional dan bilateral, (b) pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral (b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis

4

5

1. Terwujudnya sistem

data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) kebijakan ekonomi makro dan

2. Merekayasa model

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijaksanaan Program

2. Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis


kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian 1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian 2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yag kondusif

1. Pengembangan kebijakan 1.1. Pengkajian Kebijakan pembangunan pertanian dan Penguatan dan Perlindungan perdesaan yang mengarah Usaha Pertanian pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, 1.2. Pengkajian Kebijakan daya saing produk pertanian, Sumberdaya Alam, perluasan kesempatan kerja, Infrastruktur dan Investasi mengurangi kemiskinan dan Pertanian meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota 1.3. Pengkajian Kebijakan Kelembagaan dan Regulasi Pertanian

Keterangan 6

SASARAN Tujuan 1

Uraian

Indikator

2

3

3. Menghasilkan proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan

3. Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 - 2014

3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian 3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan

4. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif

4 Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan

4.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual

5. Mengembangkan jaringan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri), dan stakeholder dalam rangka 6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis

5. Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati

5.1. Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSEKP tahun 2010

6. Terwujudnya kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana serta budaya kerja inovatif dan berorientasi bisnis

6.1. Pelatihan jangka pendek dan jangka panjang, serta scientific exchange 6.2. Ketersediaan sarana dan prasarana analisis

7. Menyebarluaskan hasil-hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna

7. Terpublikasikannya hasil analisis dan kebijakan dalam mendukung program pembangunan pertanian dan tersebarnya publikasi analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian kepada pengguna

7.1. Jumlah media publikasi cetakan dan data base 7.2. Jumlah hasil penelitian dan informasi sosial ekonomi yang tersebar melalui publikasi elektronik (website)

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijaksanaan Program 4

5

2. Pengembangan kebijakan 1.4. Pengkajian Kebijakan Ekonomi Makro, Ketahanan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian Pembangunan Pedesaan 1.5. Penelitian Dinamika Ekonomi 3. Pengembangan kebijakan Pertanian dan Pedesaan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani 1.6. Evaluasi Tanggap Cepat Atas Isu Kebijakan Aktual

4. Peningkatan Kapasitas 2.1. Diseminasi Hasil dan Peningkatan Institusi yang akuntabel Kapasitas Lembaga dan good governance

Keterangan 6

Lampiran 2.

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2010 UNIT KERJA : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Uraian 1 Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral;

Sasaran Indikator 1,1 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian

RKT Kegiatan Target

Program

Uraian

2 rekomendasi kebijakan 1 Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desakota 2 Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian 3 Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani

1.1.1. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian di tingkat Rumahtangga dan Wilayah Perdesaan

Indikator Kinerja

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian

Hasil :

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan pertanian oleh stakeholders

1.1.2. Uji Coba Mekanisme Subsidi Pupuk

Satuan

Masukan : SDM:

Target

Keterangan

10 288.213,0

Rekomendasi Kebijakan

1

Penerapan rekomendasi kebijakan

1 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; BKP

orang

19 Kerjasama dg instansi terkait lingkup

Dana:

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan mekanisme subsidi pupuk

Hasil :

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan mekanisme subsidi pupuk oleh stake-

holders

Rp 000

5.500.000,0 Kemtan

Rekomendasi kebijakan

1


1 Stakeholder: Kemtan, Kemkeu, Kemperin, Kemdag, Kem. BUMN

Uraian 2 (b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

Sasaran Indikator 1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian

Kegiatan Target 2 rekomendasi kebijakan

Program

Uraian 1.2.1. Optimalisasi Sumberdaya Pertanian pada Agroekosistem Lahan Kering

Indikator Kinerja

Masukan :

Satuan

SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang terkait dengan Kebijakan peningkatan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering

Hasil :

Dimanfaatkannya Penerapan rekomendasi kebijakan rekomendasi kebijakan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering oleh stakeholders

1.2.2. Analisis Dampak Investasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kinerja investasi pertanian

Hasil :

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tentang investasi pertanian oleh stake-

holders

Target

Keterangan

6 242.616,0 1

1 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; Ditjentan

6 241.416,0


1


1 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; PPI; BKPM

Uraian 3 Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis

Sasaran Indikator 2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif


Program

Uraian 2.1.1. Kebijakan Pemda Dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian

Indikator Kinerja

Masukan :

Satuan

SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kebijakan Pemda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian

Hasil :

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan kebijakan Pemda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian oleh stakeholders

Target

Keterangan

8 244.416,0


1


1 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; Kemdagri; Pemda

Uraian 4 Terwujudnya proyeksi permintaan dan penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010 - 2014

Sasaran Indikator 3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian


Program

Uraian 3.1.1. Akselerasi Sistem Inovasi Teknologi Pengolahan Hasil dan Alsintan Mendukung Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja

Masukan :

Satuan

SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

Target

Keterangan

5 241.916,0

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan


1

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tentang akselerasi inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan oleh stake-


1 Stakeholder:

Hasil :

Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian; BP2HP

holders 3.1.2. Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010

Masukan :

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Program PUAP dan Penyusunan Desa Lokasi PUAP 2010

orang Rp 000

Keluaran :

Rekomendasi Penetapan Rekomendasi Desa Lokasi PUAP 2010 Kebijakan dan evaluasi kinerja Program PUAP

Hasil :

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan kinerja program PUAP dan List Desa Penerima PUAP 2010 oleh stake-

holders


11 292.973,0

1

1 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; Pusbiaya; Pemda Tk. I & Tk. II

Uraian 5 Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan

Sasaran Indikator 3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan


Program

Uraian 3.2.1. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani dan Usahatani Padi

Indikator Kinerja

Masukan : SDM: Dana:

Keluaran :

Satuan

orang Rp 000

Target

Keterangan

17 785.851,0

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan


1

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh


1 Stakeholder:

Hasil :

Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian;

stakeholders 6 Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan

4.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isuisu kebijakan aktual petani padi

4 rekomendasi kebijakan

4.1.1. Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual


Keluaran :

Universitas

orang Rp 000

15 524.020,0

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010


4

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010 oleh stakeholders


4 Stakeholder:

Hasil :

Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian;

Uraian 7 Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati

Sasaran Indikator 5.1. Jumlah jalinan kerjasama penelitian antar lembaga dan pengguna PSEKP tahun 2010

Target 7 jalinan kerjasama penelitian

Program 4 Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan

good governance

Kegiatan Uraian 5.1.1. Pengembangan asuransi Usahatani Padi Untuk Menanggulangi Resiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama penyakit

Indikator Kinerja


Keluaran :

Rekomendasi kebijakan tentang pelaksanaan sistem asuransi pertanian, khususnya usahatani padi, di Indonesia

5.1.2. Kajian Keterkaitan Produksi Perdagangan dan Konsumsi Ubi Jalar Untuk Meningkatkan 30% Partisipasi Konsumsi Mendukung Program Keanekaragaman Pangan dan Gizi

Masukan :

5.1.3. Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan

Masukan :

SDM: Dana:

Satuan

Target

Keterangan Kerjasama

orang Rp 000

7 Dalam Negeri 231.364,5

(Ristek dg Badan Litbang Pertanian)


1

Kerjasama

orang Rp 000

8 Dalam Negeri 218.829,5 (Ristek dg Badan Litbang

Keluaran :

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi konsumsi ubi jalar mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

SDM: Dana:

Pertanian)


1

Kerjasama

orang Rp 000

7 Dalam Negeri 224.513,3 (Ristek dg Badan Litbang

Keluaran :

Rekomendasi kebijakan Rekomendasi pengembangan kebijakan kelembagaan cadangan pangan masyarakat untuk mengurangi resiko rawan pangan

Pertanian)

1

Uraian

Sasaran Indikator

Target

Program

Kegiatan Uraian 5.1.4. Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Pertanian

Indikator Kinerja


Satuan

Target

Keterangan Kerjasama

orang Rp 000

7 Dalam Negeri 216.153,5

(Ristek dg Badan Litbang

Keluaran : Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penyerapan petani terhadap sumber pembiayaan formal

5.1.5 Plausible Futures for Economic Development and Structural Adjustment in Indonesia Impact and Policy Implications for the Asia – Pacific Regions

Masukan :

5.1.6. Market for High-Value Commodities in Indonesia: Promoting Competitiveness and inclusiveness

Masukan :

SDM: Dana:

Pertanian)


1

Kerjasama

orang Rp 000

3 Luar Negeri 583,342 dengan ACIAR, IFPRI

Keluaran : Kombinasi model Model ekonometrika untuk menyusun kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia

SDM: Dana:

1

Kerjasama

orang Rp 000

5 Luar Negeri

1.339.887,4

ACIAR, IFPRI

Keluaran : Paket Data dan informasi transformasi pasar untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi (highvalue commodities) di Indonesia dan dampaknya terhadap petani, pedagang dan industri pengolah

5.1.7. Indonesia Millenium Masukan : Development Goal 2 (IMDG SDM: Dana: 2); Financial Crisis Monitoring Round 4 (FCM 4)

Keluaran :

Data dan informasi monitoring dampak krisis finansial global terhadap sosial ekonomi rumah tangga di perdesaan

dengan

1

Kerjasama

orang Rp 000

4 Luar Negeri 3.671.540 dengan IFPRI

Uraian

Sasaran Indikator

Kegiatan Target

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Keterangan

Lampiran 3.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010

UNIT KERJA : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian PKK Program

1

2

3

Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desakota Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani

Kegiatan Uraian 1.1.1. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Pertanian dan Perdesaan tingkat Rumahtangga dan Desa

Indikator Kinerja

Rencana Tingkat Satuan

Realisasi

Capaian (Target)

Persentase Realisasi

Keterangan

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

10 288.213,0

10 280.456,0

100,00 97,31

Keluaran : Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan di sektor pertanian


1

1

100,00 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; BKP

Hasil : Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan pertanian oleh stakeholders 1.1.2. Uji Coba Mekanisme Subsidi Pupuk


1

1

19

19

100,00

Masukan : SDM:

orang

100,00 Kerjasama dg instansi terkait lingkup

Dana:

Rp 000

5.500.000,0

4.492.121,8

81,67 Kemtan

Keluaran : Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani


1

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani oleh stakeholder


1

1

100,00

Hasil :

1

100,00 Stakeholder: Kemtan, Kemkeu, Kemperin, Kemdag, Kem. BUMN

Program

Kegiatan Uraian

1.2.1. Optimalisasi Sumberdaya Pertanian pada Agroekosistem Lahan Kering

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (Target)


Keterangan

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

6 242.616,0

6 226.401,1

100,00 93,32

Keluaran : Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering


1

1

100,00


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil : Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan optimalisasi sumberdaya pertanian di lahan kering oleh stakeholders 1.2.2. Analisis Dampak Investasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian

Pimpinan Kemtan; Ditjentan

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

6 241.416,0

6

100,00

196.337,5

81,33

Keluaran : Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kinerja investasi pertanian


1

1

100,00


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil : Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tentang investasi pertanian oleh stake-

holders

Pimpinan Kemtan; PPI; BKPM

Program

Kegiatan Uraian

2.1.1. Kebijakan Pemda Dalam Alokasi Anggaran dan Perda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (Target)


Keterangan

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

8 244.416,0

8 223.335,0

100,00 91,37

Keluaran : Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan kebijakan Pemda untuk Mengakselerasi Pembangunan Pertanian


1

1

100,00


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil : Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan Untuk Mengakselerasi Pembangungan Pertanian di Daerah oleh stakeholders 3.1.1. Akselerasi Sistem Inovasi Masukan : Teknologi Pengolahan Hasil SDM: dan Alsintan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Dana: Pangan

Pimpinan Kemtan; Kemdagri; Pemda

orang Rp 000

5 241.916,0

5 233.293,6

100,00 96,44

Keluaran :

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan


1

1

100,00

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tentang akselerasi inovasi teknologi pengolahan hasil dan alsintan oleh stake-


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil :

holders

Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian; BP2HP

Program

Kegiatan Uraian 3.1.2. Evaluasi dan Penyusunan Desa Calon Lokasi PUAP 2010

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (Target)


Keterangan

Masukan : Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Program PUAP dan Penyusunan Desa Lokasi PUAP 2010

orang Rp 000

11 292.973,0

11 285.112,5

100,00 97,32

Keluaran : Rekomendasi Penetapan Desa Lokasi PUAP 2010 dan evaluasi kinerja Program PUAP


1

1

100,00


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil : Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan kinerja program PUAP dan List Desa Penerima PUAP 2010 oleh stake-

Pimpinan Kemtan; Pusbiaya; Pemda Tk. I

holders 3.2.1. Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Padi

& Tk. II

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

17 785.851,0

17 740.215,9

100,00 94,19

Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan


1

1

100,00

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan peningkatan pembangunan pertanian dan perdesaan oleh


1

1

100,00 Stakeholder:

Hasil :

stakeholders

Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian; Universitas

Program

Kegiatan Uraian 4.1.1. Evaluasi dan Tanggap Cepat atas Isu Kebijakan Aktual

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (Target)


Keterangan

Masukan : SDM:

orang

Dana:

Rp 000

Keluaran :

15 524.020,0

15 477.875,5

Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010


4

14

Dimanfaatkannya rekomendasi kebijakan tanggapan terhadap isu-isu aktual pembangunan pertanian selama tahun 2010 oleh stakeholders


4

4

100,00 91,19 100,00

Hasil :

100,00 Stakeholder: Pimpinan Kemtan; Badan Litbang Pertanian; (4 kebijakan utama: konsepsi subsidi pupuk langsung ke petani, kebijakan perberasan, kajian penurunan kualitas gabahberas di luar kualitas, analisis penawaran dan permintaan jagung

4

Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan

good governance

5.1.1. Pengembangan asuransi Usahatani Padi Untuk Menanggulangi Resiko Kerugian 75% Akibat Banjir, Kekeringan dan Hama penyakit


Kerjasama

orang Rp 000

7 231364,5

7

225977,8

100,00 Dalam Negeri 97,67 (Ristek dg Badan Litbang

Keluaran :

Rekomendasi kebijakan tentang pelaksanaan sistem asuransi pertanian, khususnya usahatani padi, di Indonesia

Pertanian)


1

1

100,00

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

5.1.2. Kajian Keterkaitan Produksi Perdagangan dan Konsumsi Ubi Jalar Untuk Meningkatkan 30% Partisipasi Konsumsi Mendukung Program Keanekaragaman Pangan dan Gizi

Masukan :

5.1.3. Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Pedesaan Untuk Mengurangi 25% Resiko Kerawanan Pangan

Masukan :

5.1.4. Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Pertanian

Masukan :

SDM: Dana:

Satuan

orang Rp 000

Realisasi

Capaian (Target)

8 218829,5


8

217896,6

Keterangan

100,00 Kerjasama 99,57 Dalam Negeri (Ristek dg

Keluaran :

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi konsumsi ubi jalar mendukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal

SDM: Dana:

Badan Litbang


orang Rp 000

1

1

100,00 Pertanian)

7 224513,3

7

223655,3


Keluaran :

Rekomendasi kebijakan Rekomendasi pengembangan kebijakan kelembagaan cadangan pangan masyarakat untuk mengurangi resiko rawan pangan

SDM: Dana:

orang Rp 000

Badan Litbang

1

1

100,00 Pertanian)

7 216153,5

7

215726,1


Keluaran : Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penyerapan petani terhadap sumber pembiayaan formal

5.1.5 Plausible Futures for Economic Development and Structural Adjustment in Indonesia Impact and Policy Implications for the Asia – Pacific Regions

Rencana Tingkat

Badan Litbang


1

1

100,00 Pertanian)

3 583,342

3

100,00 Luar Negeri 7,90 dengan


Kerjasama

orang Rp 000

46,063

ACIAR, IFPRI

Keluaran : Kombinasi model ekonometrika untuk menyusun kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia

Model

1

1

100,00

Program

Kegiatan Uraian

5.1.6. Market for High-Value Commodities in Indonesia: Promoting Competitiveness and inclusiveness

Indikator Kinerja


Realisasi

Capaian (Target)



Keterangan

Kerjasama

orang Rp 000

5

1339887,4

5

482789,7

100,00 Luar Negeri 36,03 dengan ACIAR, IFPRI

Keluaran : Data dan informasi transformasi pasar untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi (high-value commodities) di Indonesia dan dampaknya terhadap petani, pedagang dan industri pengolah

5.1.7. Indonesia Millenium Masukan : Development Goal 2 (IMDG SDM: Dana: 2); Financial Crisis Monitoring Round 4 (FCM 4)

Paket

1

1

100,00

Kerjasama

orang Rp 000

4 3671540

4

1895118,4

100,00 Luar Negeri 51,62 dengan IFPRI

Keluaran :

Data dan informasi Paket monitoring dampak krisis finansial global terhadap sosial ekonomi rumah tangga di perdesaan

1

1

100,00

Lampiran 4.

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010

INSTANSI : PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

PPS

No.

Sasaran

Indikator Sasaran

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi


Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

1

Terwujudnya sistem pengetahuan, data dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) Kebijakan ekonomi makro dan perdagangan multilateral, regional dan bilateral

1.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian

2 Rekomendasi kebijakan


100,00%

(b) Pengelolaan sosial ekonomi sumberdaya pertanian, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan

1.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian



100,00%

2

Terciptanya beberapa model kelembagaan penerapan teknologi dan agribisnis

2.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan dan peraturan mendorong iklim usaha yang kondusif



100,00%

3

Terwujudnya proyeksi permintaan & penawaran komoditas pertanian utama dan indikator pembangunan pertanian dan pedesaan, 2010-2014

3.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait makro ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian



100,00%

3.2. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dinamika ekonomi pertanian dan perdesaan



100,00%

4.1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan aktual


4

Terciptanya beberapa paket alternatif rekomendasi kebijakan dan program pertanian dan pedesaan

5

Terwujudnya jaringan kerjasama penelitian yang saling menguntungkan dan saling menghormati

Jumlah jalinan kerjasama penelitian dalam dan luar negeri

7 jalinan kerjasama


7 jalinan kerjasama

100,00%

100,00%

Pilot project asuransi usahatani padi belum dapat terlaksana karena belum ada payung hukum

Lampiran 5. SARANA DAN PRASARANA Pelaksanaan kegiatan penelitian PSE-KP didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak. Barangbarang tidak bergerak terdiri dari: (1). Tanah bangunan negara Golongan II; (2). Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; (3) Bangunan Gedung Kantor Permanen; dan (4) Rumah Negara Golongan II Type C/D Permanen; sementara barang-barang bergerak secara garis besar meliputi alat angkutan (kendaraan roda 4 dan roda 2), furniture, elektronik serta aset tetap lainnya. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari hibah, pembelian melalui anggaran rutin dan anggaran pembangunan Belanja Negara (APBN), dan anggaran kerjasama penelitian. Untuk dapat menyajikan data barang inventaris yang akurat, PSE-KP telah melaksanakan SIMAK-BMN pada tahun anggaran 2010. Pengelolaan inventaris kekayaan milik negara (IKMN) secara tersurat menjadi tanggung jawab bagian tata usaha, tetapi secara moral adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang menggunakan barang inventaris tersebut. Pada kenyataannya, hal tersebut belum disadari oleh berbagai pihak, terbukti kepedulian terhadap rasa memiliki masih rendah. Hal ini merupakan salah satu kendala untuk dapat mengelola IKMN secara baik dan akurat. 5.1.

Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)

Barang-barang tidak bergerak yang dimiliki oleh PSE-KP meliputi tanah dan bangunan. Keseluruhan tanah yang dimiliki oleh PSE-KP seluas 5.403 m2 yang terdiri dari tanah bangunan rumah negara golongan II seluas 1.558 m2 dan tanah bangunan kantor pemerintah seluas 3.845 m2. Sedangkan bangunan yang dimiliki oleh PSE-KP adalah kantor yang terdiri atas dua unit bangunan yang saling terhubung seluas 3.266 m2 dan empat buah rumah dinas seluas 240 m2 secara keseluruhan dalam kondisi baik. Rincian barang tidak bergerak disajikan pada Tabel Lampiran 5.1. Tabel 5.1. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) Kondisi No.

Nama Barang

Jumlah B

I. 1 2

3 4

R

RS

BARANG TIDAK BERGERAK Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jumlah

1 (1,558m2) 1 3,845 m2) 2 (5,403 m2)

1 1 2

0 0 0

0 0 0

Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Gol. II, Type C dan D Jumlah Total

2 (3,266 m2) 4 (240 m2) 6 (3,506 m2) 8 (8,909 m2)

2 4 6 8

0 0 0 0

0 0 0 0

Keterangan: B = Baik R = Rusak RS = Rusak Sekali

5.2.

Barang-Barang Bergerak

Pada periode 2010, jumlah barang-barang bergerak yang dimiliki oleh PSE-KP sebesar 1717 unit barang, dengan 1566 unit barang diantaranya dalam kondisi yang baik 37 unit barang lainnya dalam kondisi rusak dan 114 unit barang dalam kondisi rusak sekali. Barang-barang bergerak tersebut meliputi sarana transportasi atau kendaraan dinas, mesin dan peralatan kantor, sarana komunikasi, dan barang bergerak penunjang kegiatan kantor lainnya. Pada Periode tahun berjalan 2010, PSEKP telah memproses barang-barang inventaris yang kondisinya rusak dan rusak sekali yang meliputi: (a) barang bergerak (kendaraan roda 4 sebanyak 2 unit terdiri dari Jeep dan Mini Bus); (b) sepeda motor 2 unit; dan (c) barang inventaris peralatan kantor lainnya sebanyak 128 buah diusulkan untuk dilakukanpenghapusan. Pelaksanaan penghapusannya selesai pada tahun 2011 dengan Keputusan Menteri Pertanian dengan perantara Kantor KPKNL Bogor. Rincian barang bergerak disajikan pada Tabel 5.2. Keadaan barang-barang bergerak inventaris, sebagai berikut: a. Barang Inventaris Alat Angkutan Periode tahun 2010, kendaraan roda 4 terdiri atas satu (1) buah jeep, 12 minibus dengan kapasitas penumpang 14 orang ke bawah, dan 13 unit sepeda motor roda 2. b. Barang Inventaris Peralatan Kantor Periode tahun anggaran 2010 keadaan barang inventaris peralatan kantor sebanyak 1373 unit yang terdiri dari 57 jenis barang. Sumber dana pengadaan barang inventaris berasal dari dua sumber, yaitu (a) Rutin merupakan akumulasi dari pengadaan tahun lalu dan (b) Pengadaan dari anggaran tahun 2010 sebanyak 195 unit untuk 33 jenis barang. Rincian barang bergerak disajikan pada Tabel Lampiran 5.2. Tabel 5.2. Barang Bergerak No.

Nama Barang

Jumlah

Kondisi B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No.

BARANG BERGERAK Jeep Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah) Sepeda Motor Auto Lift Tripood Tes Generator Mesin Ketik manual portable (11-13 inch) Mesin ketik elektronik/selektrik Mesin hitung elektronik/calculator Lemari besi/metal Lemari kayu Rak besi/metal Rak kayu Filing kabinet besi Brandkas Overhead Projector (OHP) Meja kerja kayu Kursi besi/metal Nama Barang

1 12 13 1 1 2 19 3 6 70 33 10 50 128 10 4 220 627 Jumlah

0 11 11 1 1 2 13 0 0 64 32 10 49 120 7 0 200 604

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 20 0 Kondisi

RS 1 1 2 0 0 0 6 3 6 6 1 0 1 8 0 3 0 23

B 19 20 21 22 23

Sice/sofa Meja rapat Jam elektronik A.C. split Radio Cassette

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Wireless transmision system Router Amplifier Equalizer Loudspeaker Mic Conference system UPS Stabilizator Tustel Wireles speaker Blitzer Power Suplly Slide Projector Lensa kamera Layar film OHP Facsimile P.C. Unit (komputer) Note book Printer Scanner Server Mesin jilid Mesin press LCD (infocus) PABX Handy Talky (HT) Pesawat telpon extension External Mesin potong rumput Megaphone

Keterangan: B = Baik R = Rusak RS = Rusak Sekali

R

RS

21 47 7 75 1

20 45 7 60 0

1 2 0 0 0

0 0 0 15 1

2 1 2 1 10 32 2 2 3 5 3 1 1 4 4 4 121 13 68 3 3 1 1 3 3 4 40 8 1 1

2 1 2 1 10 23 1 0 2 4 1 1 0 3 4 3 107 11 60 3 2 1 1 3 1 4 40 8 1 1

0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 2 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) T.A. 2010

Recommend Documents