KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM Jln. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh
LAPORAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DIT RESKRIMUM POLDA ACEH TA. 2014
Banda Aceh,
Januari 2015
SISTEMATIKA LAKIP TAHUN 2014 KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUGAS DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI B. PENETAPAN KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN DAN TINDAK LANJUT LAMPIRAN - LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA 2. STRUKTUR ORGANISASI SATKER 3. PENETAPAN KINERJA SATKER 4. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN KINERJA
KATA PENGANTAR Sebagai wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi yang dilaksanakan oleh Dit Reskrimum Polda Aceh pada tahun anggaran 2014, Dit Reskrimum Polda Aceh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP Dit Reskrimum Polda Aceh disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP mempunyai fungsi ganda, disatu sisi merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dit Reskrimum Polda Aceh dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan
yang berlaku,
kebijakan yang transparan
dan
dapat
dipertanggung jawabkan pada masyarakat. Disisi lain LAKIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada dilingkungan Dit Resrkimum Polda Aceh. Dit Reskrimum Polda Aceh sebagai unsur pelaksana Polda yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang berada di bawah Kapolda dan berkantor Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh menetapkan Visi sebagai landasan pelaksanaan tugas yaitu :
“ Mewujudkan penyidik yang profesional, proporsional, jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi hukum dan HAM. “ Dalam pernyataan Visi diatas, terkandung makna bahwa beban tugas yang harus diemban merupakan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga semua tugas yang dihadapi dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.
Penyusunan LAKIP ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Dit Reskrimum Polda Aceh pada tahun 2014.
Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sat Reskrim jajaran Polda Aceh yang telah memberikan karyanya untuk peningkatan kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh.
IKHTISAR EKSEKUTIF Tahun 2014 merupakan tahun dimana Dit Reskrimum Polda Aceh terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan, pelindung dan pengayom masyarakat, menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi yang terus dijalankan oleh Dit Reskrimum Polda Aceh. Berbagai target yang telah ditetapkan pada awal tahun telah berhasil dilaksanakan oleh Dit Reskrimum Polda Aceh sebagaimana diuraikan dibawah ini. Seiring dengan semakin kompleksnya beban tugas Dit Reskrimum Polda Aceh, pada tahun 2014 validasi organisasi Reskrimum dan Reskrimsus yang ditetapkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polda. Penetapan Program Kegiatan dengan alokasi anggaran yang ada pada DIPA / RKA-KL Tahun 2014 tentang Anggaran baik Belanja Barang dan Belanja Pegawai telah diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Capaian tahun 2014 adalah diselesaikannya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga. Wujud dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dit Reskrimum Polda Aceh yang berdasarkan pada azas anggaran berbasis kinerja diimplementasikan pada 3 (tiga) program kegiatan dengan alokasi anggaran tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut : 1.
Belanja Pegawai, dengan Pagu Rp. 8.218.945.000,- Realisasi Rp.9.947.037.099,- atau sebesar -21%.
2.
Belanja Barang, dengan Pagu Rp. 3.311.524.000,- Realisasi Rp 3.301.280.000,- atau sebesar 100%. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan Dit Reskrimum Polda Aceh menghadapi
berbagai kendala dan hambatan, namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya Dit Reskrimum Polda Aceh yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel. Adapun kendala yang di hadapai antara lain : 1.
Berkaitan dengan pelaksaan validasi organisasi dilingkungan Dit Reskrimum Polda Aceh, maka pengisian personil yang mengawaki organisasi perlu dipenuhi baik yang berada di Dit Reskrimum maupun di kewilayahan.
2.
Pembangunan sarana dan prasarana Reserse baik penataan ruangan kerja dan alat – alat Kepolisian di bidang Reserse yang sampai saat ini masih jauh dari pada memadai, perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran pembangunan Polri.
3.
Perlu pengembangan tugas – tugas untuk back-up operasional kewilayahan serta supervisi tekhnis guna peningkatan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
4.
Dalam menentukan sasaran, waktu dan personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi Kepolisian perlu dipertimbangkan situasi dan kondisi secara menyeluruh agar tidak menghambat jalannya operasi yang dilaksanakan.
5.
Peningkatan pelatihan olah TKP secara rutin dan terprogram dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek agar terus ditingkatkan dan di intensifkan.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
BAB I. PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, maka Polda Aceh mempunyai kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Polda Aceh Tahun 2014 yang menilai tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah diprogramkan Polri Direktorat Reskrim Umum dalam TA. 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dit Reskrimum Aceh Tahun 2014 yang merupakan Pelaksanaan tahun kelima dari Rencana strategis Dit Reskrimum Polda Aceh Tahun 2010 - 2014 yang pelaksanaan diimplementasikan dalam penetapan Kinerja Utama Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Polda Aceh, untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif diseluruh wilayah Aceh serta melakukan penegakkan hukum sesuai dengan perundang - undangan dan peraturan / Qanun - qanun yang berlaku, Dit Reskrimum Polda Aceh bertugas melaksanakan pengawasan dan Pemeriksaan internal yang kinerja dan aktivitas unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan rencana kerja masing - masing fungsi. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan yang diemban oleh Dit Reskrimum Polda Aceh didasarkan kepada kebijakan Kapolda Aceh, yang tertuang dalam Rencana Kerja Polda Aceh.
Dalam ......
Dalam menyikapi konteks tersebut, Dit Reskrimum Polda Aceh telah menyusun Rencana Kegiatan Tahun 2014, sebagai pedoman dan acuan untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang ada pada Dit Reskrimum Polda Aceh. Setiap tugas yang telah dipercayakan kepada Dit Reskrimum Polda Aceh tentunya harus dipertanggung jawabkan, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. : 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara adalah akuntabilitas disamping azas lainnya. Azas ini yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari telah
Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari uraian tersebut dan mengacu Peraturan Kapolri Nomor : 20 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Polri. maka Dit Reskrimum Polda Aceh menyusun dan membuat Lakip Dit Reskrimum Polda Aceh tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas kinerjanya.
B.
TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tentang susunan
organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian, ditegaskan bahwa Tugas dan fungsi satker Dit Reskrimum Polda Aceh adalah membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, satker Dit Reskrimum Polda Aceh pada tingkat Polda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pembinaan ......
1.
Pembinaan fungsi penyelidikan/penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatankegiatan lain yang menjadi tugas Dit Reskrimum dalam lingkungan Polda.
2.
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada
korban/pelaku
(remaja,
anak
dan
wanita)
dalam
rangka
penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.
Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
4.
Pelaksanaan
analisa
setiap
kasus
dan
isu-isu
menonjol
beserta
penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim. Berdasarkan tugas pokok Dit Reskrimum di atas, maka tugas dan fungsi Dit Reskrimum Polda Aceh Tahun 2014 diarahkan untuk memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakkan hukum di bidang tindak pidana konvensional, tindak pidana lintas Negara, tindak pidana terhadap kekayaan negara dan tindak pidana yang berimplikasi kontinjensi dengan upaya dan memback up kasus yang menjadi perioritas masyarakat dan pimpinan sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan kegiatan pembangunan kekuatan Dit Reskrimum dan Satuan Reskrim Jajaran yang sejalan dengan pembangunan Polda Aceh dengan didasarkan kepada kebutuhan riil serta perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin meningkat dan canggih, melalui kegiatan sebagai berikut :
a) Mengajukan ......
a)
Mengajukan usulan penambahan personel Dit Reskrimum dan Satuan Reskrim Jajaran kepada Kapolda Aceh guna kepentingan tugas penegakkan hukum melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, laboratorium public4m dan identifikasi.
b)
Mengajukan usulan penambahan materiil dan alsus bagi Dit Reskrimum dan Satuan Reskrim Jajaran kepada Bareskrim Polri agar dapat mendukung operasional Reskrim.
2.
Menyelenggarakan kegiatan pembinaan kekuatan, melalui upaya : a)
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bagi Penyidik/Penyidik Pembantu untuk lebih profesional, modern dan bermoral dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan.
b)
Merubah public9m lama yang mempersulit masyarakat menjadi public9m baru Penyidik/Penyidik Pembantu yang mampu berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum.
c)
Memberikan bimbingan teknis kepada Satuan Reskrim Kewilayahan berupa Rakernis, Supervisi, Pelatihan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
d)
Meningkatkan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya, termasuk
dengan
lembaga/instansi
terkait
lainnya
guna
memperlancar upaya penegakan hukum. e)
Back up kasus – kasus jajaran yang menjadi perhatian public.
3. Melaksanakan ......
3.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional melalui kegiatan rutin dan operasi kepolisian, berupa : a)
Meningkatkan upaya penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dengan
memanfaatkan
teknologi
canggih
dan
didukung
laboratorium forensik. b)
Penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dengan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan perundangundangan dan HAM serta norma-norma sosial.
c)
Memberdayakan fungsi identifikasi dalam penanganan TKP guna mendukung upaya pembuktian.
d)
Mengadakan pencatatan dan pendataan kriminalitas yang terjadi untuk dianalisa guna bahan masukan bagi Pimpinan serta kebijakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan tugas penyelidikan dan penyidikan.
e)
Mendukung dan melaksanakan kegiatan operasi kepolisian baik yang terpusat maupun kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Aceh sesuai Rencana Kerja Polda Aceh Tahun 2014.
C.
Struktur Organisasi Struktur organsisasi Dit Reskrimum Polda Aceh, mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja pada tingkat polda. Susunan Organisasi Dit Reskrimimum Polda Aceh yaitu :
a. Unsur ......
a.
b.
c.
Unsur pimpinan : 1)
Direktur (Dir Reskrimum) dan
2)
Wakil Direktur (Wadir Reskrimum)
Unsur pembantu pimpinan/pelayanan: 1)
Kabag Pengawasan penyidikan disingkat bag wasidik.
2)
Kabag Pembinaan Operasional disingkat bag bin opsnal.
3)
Kasubbag Perencanaan administrasi disebut Subbag Renmin.
4)
Kasi Identifikasi disingkat sie ident.
Unsur pelaksana tugas pokok; 1)
Kasubdit I/ Keamanan Negara disingkat Subdit I /Kamneg.
2)
Kasubdit II/ Harta Benda, Bangunan & Tanah disingkat Subdit II /Hardabangtah.
3)
Kasubdit III/ Kejahatan kekerasan disingkat
Subdit III
/Jatanras. 4)
Kasubdit IV/ Remaja , Anak- anak dan wanita disingkat Subdit IV /Renakta.
d.
Unsur pelayanan : Kasubbag Renmin
e.
Jumlah Pagu Dit Reskrimum Polda Aceh Rp. 11.530.469.000,-
f.
Jumlah Personel Dit Reskrimum Polda Aceh a. b. c d.
Pamen Pama Brigadir PNS
: : : :
9 orang 11 orang 70 orang 4 orang
g. Jumlah .....
g.
h.
Jumlah Ranmor Satker Reskrimum Polda Aceh a.
Ranmor R 6 : 1 Unit
b.
Ranmor R 4 : 14 Unit
c.
Ranmor R 2 : 15 Unit
Jumlah Sarana dan Prasarana Polda Aceh. Sesuai laporan posisi barang milik negara di Neraca posisi
pertanggal 31 Desember 2014 sesuai laporan SIMAK – BMN UAPPB – W Tahun Anggaran Dit Resrkimum Polda Aceh Senilai Rp. 23.019.363.584.terdiri dari : 1.
Peralatan dan mesin
:
22.734.565.007.-
2.
Jaringan
:
2.750.000.-
3.
Aset tak berwujud
:
282.048.577.-
Anggaran yang diterima Dit Reskrimum Polda Aceh sesuai DIPA T.A. 2014 sebesar Rp. 11.530.469.000,- terdiri dari :
D.
1.
Belanja pegawai sebesar
Rp. 8.218.945.000,-
2.
Belanja barang sebesar
Rp. 3.311.524.000,-
3.
Belanja Modal sebesar
Rp
0,-
Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh selama TA. 2014, capaian kinerja (
permonmance results) tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan kinerja (Performance agreement) tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi Dit Reskrimum Polda Aceh.
Analisa .....
Analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah(performance gap) bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan pola pikir demikian maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polri (LAKIP) Dit Reskrimum Polda Aceh T.A 2014 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUGAS DAN FUNGSI C. STRUKTUR ORGANISASI D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGI B. PENETAPAN KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA D. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN TINDAK LANJUT LAMPIRAN – LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KEGIATAN KINERJA 2. STRUKTUR ORGANISASI SATKER 3. PENETAPAN KINERJA SATKER 4. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN KINERJA Bab II .....
BAB II PERENCANAAN DAN PENJANJIAN KINERJA
A.
Rencana Strategi
Guna memantapkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang di hadapi sehingga dapat memuwujudkan Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan yang bersih, akuntabel dan bermoral pada tahun 2014. Untuk dapat melaksanakan Tugas Perencanaan dan Anggaran secara baik dan benar sesuai dengan program, sasaran dan kegiatan yang telah ditentukan maka telah disusun Rencana Kegiatan Dit Reskrimum Polda Aceh Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka pelaksanaan tugas Dit Reskrimum Polda Aceh tersebut, ditetapkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran termasuk cara - cara untuk pencapiannya yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program kegiatan. gambaran umum rencana strategi tersebut, secara garis besar dapat dilihat didalam naskah LAKIP ini. Visi dan Misi Dit Reskrimum Polda Aceh. a.
Visi. Terwujudnya keamanan dan tegaknya hukum di jajaran Polda Aceh sehingga tercipta kondisi keamanan yang kondusif serta mewujudkan penyidik yang profesional dan proporsional, jujur, adil bertanggung jawab, bermoral serta menjunjung tinggi hukum dan HAM di wilayah Provinsi Aceh.
b. Misi .....
b.
Misi. Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas maka kegiatan Dit Reskrimum Polda Aceh yang Perlu dilakukan satu tahun kedepan yaitu : 1) Mengembangkan sistem manajemen pelaksana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakkan hukum. 2) Membangun
dan
latihan
dalam
rangka
meningkatkan
kemampuan profesional penyidik untuk penanganan, kasus transnasional, dan kasus yang berimplikasi kontijensi. 3) Membangun dan melengkapi sarana prasarana dan peralatan penyidikan untuk penanganan tindak pidana transnasional sampai
dengan
kejahatan
konvensional
ditingkat
satuan
kewilayahan. 4) Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Forensik dan Indentifikasi
Kepolisian
dalam
rangka
mengembangkan
kemampuan penyidikan tindak pidana secara ilmiah. 5) Menyelenggarakan profesional
dan
penyelidikan proporsional
dan dengan
penyidikan menjunjung
secara tinggi
supremasi hukum dan hak azazi manusia dalam rangka memberantas kejahatan bersama – sama masyarakat dan seluruh instansi yang memiliki kewenangan Kepolisian terbatas untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilan dan indonesia sebagai Negara hukum.
6) Mengintensifkan ......
6) Mengintensifkan kerja sama dengan Kepolisian Internasional dan instansi penegak hukum dalam rangka peningkatan kemampuan profesional penyidikan dan penanganan kejahatan transnasional. 7) Memelihara Solidaritas institusi Dit Reskrimum Polda Aceh dari berbagai
pengaruh
eksternal
yang
sangat
merugikan
organisasi, sebagai upaya menyamankan visi dan misi Dit Reskrimum ke depan. B.
Penetapan Kinerja Berdasakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
Nomor
:SE/31/M.PAN/1212/2004
tentang
Penetapan
Kinerja
dan
Surat
Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/4/Vll/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Draft Akhir Panduan dilingkungan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Polri.
Dan
Penetapan
Kinerja
lnstansi
komitmen
yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas trsanparansi dan kinerja aparatur sebagai wujudnya komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, mencapaikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Dit Reskrimum Polda Aceh telah membuat penetapan kinerja TA. 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014. Penetapan .....
Penetapan kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014 disusun dengan berdasarkan Rencana Kerja TA. 2014 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi penetapan kinerja TA. 2014 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kerja TA. 2014. Program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sesuai dengan hasil restrukturisasi program kegiatan pada DlPA / RKA-KL Dit Reskrimum Polda Aceh adalah pengelolaan Anggaran Negara dengan didukung oleh Program / kegiatan dengan indicator kinerja (Pertormance lndicator) yang terukur yaitu Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. a.
Tujuan adalah menanggulangi kejahatan konvensional, transnasional, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi .
kejahatan
b.
Sasaran kegiatan adalah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pemeliharaan alut penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Bab III ......
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A
Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran tingkat capaian kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014 dilakukan cara membandingkan antara sasaran strategis, target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran ,rincian tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator
tersebut dapat dilihat dalam
tabel pada lampiran. secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerja, namun demikian juga masih ada beberapa sasaran strategis yang belum opitimal dalam TA. 2014 ini, terhadap
sasaran
maupun
target
indikator
yang
belum
berhasil
sepenuhnya. Dit Reskrimum Polda Aceh telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi guna sebagai bahan feed back dalam rangka peningkatan capaian kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh. B
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Keputusan Kapolri No, Pol : Kep/34/VIll/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Polri, maka Dit Reskrimum telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang mengambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi Dit Reskrimum Polda Aceh dalam suatu organisasi terdapat indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan, Oleh sebab itu sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja
Organisasi .....
Organisasi cukup dilaporkan beberapa indicator kinerja yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan
kinerja
suatu organisasi
yang
disebut dengan indikator kinerja utama (kay pervor mance) indikator, dimana capaian indikator kinerja utama ini diharapkan secara proposional dan akuntabilitas akan memberikan gambaran tentang sejauh rencana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan pokok dan fungsi serta peran yang diembannya. lndikator kinerja utama yang dirumuskan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak untuk kepentingan tentang hasil capaian indikator kinerja utama yang diwujudkan oleh Dit Reskrimum Polda Aceh, kedepan Dit Reskrimum Polda Aceh secara konsisten dan kontinyu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar dapat
menyerapkan hasil capaian kinerja utama Dit Reskrimum Polda
Aceh. No
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
2
3
4
5
6
I
Program Penyelidikan & Penyidikan Tindak Pidana - Fungsi Labfor (Pemeriksaaan ringan, sedang dan berat) Dan Identifikasi (Choaching clinik dan Bantek ident dalam lidik – sidik tindak pidana) - Pengadaan bahan makanan tahanan - Penyusunan SOP / Renstra dan Dokumen lainnya - Pengadaan bahan makanan (Ulp Non Organik) - Biaya Perawatan tahanan - Keperluan perkantoran (ATK Dit Tahti)
11.530.469.000
100 %
13.240.317.009
120 %
46.924.000
100 %
46.045.000
98 %
170.272.000
100 %
164.370.000
97 %
925.000
100 %
925.000
100 %
65.700.000
100 %
65.700.000
100 %
28.287.000 30.000.000
100 % 100 %
27.101.500 30.000.000
96 % 100 %
II
1
III
3
4
5
6
- Dukungan operasional satker
2
282.670.000
100 %
282.670.000
100 %
- Biaya lidik-sidik (Kasus sangat sulit,sulit dan sedang)
922.910.000
100 %
922.910.000
100 %
- Pembayaran gaji & tunjangan
8.218.945.000
100 %
9.947.037.099
121 %
- Keperluan perkantoran(Bekal kantor, ATK, Cetak, Fotocopy dll Dit Reskrimum)
34.000.000
100 %
34.000.000
100 %
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor Roda 4/6/10)
13.079.000
100 %
13.079.000
100 %
- Pemeliharaan peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor Roda 2)
5.600.000
100 %
5.600.000
100 %
-
2.021.000
100 %
2.021.000
100 %
- Perawatan Peralatan Kantor (har Komputer, har printer & har AC)
4.130.000
100 %
4.130.000
100 %
- Penyelenggaraan Laboratorium Forensik (Olah TKP Aspek dalam/luar kota, Ridked Forensik klinik konsultan hukum kes dan Ridked Forensik klinik saksi ahli)
14.000.000
100 %
14.000.000
100 %
Pemeliharaan peralatan dan Mesin (har senpi/Amunisi & har alsus)
C.
Indikator Capaian Kinerja Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Sasaran adalah mewujudkan & meningkatnya penyelesaiaan perkara
tindak pidana umum (Crime Clearance) yang profesional, proporsional, jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi hukum dan HAM.
Indikator .....
INDIKATOR KINERJA
PAGU
REALISASI
%
1. Penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana kewilayahan
1.577.444.000
1.567.200.000
99%
2. Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
8.218.945.000
9.947.037.099 121%
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja utama sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : a.
Bahwa kegiatan untuk mendukung Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana kewilayahan dengan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.577.444.000.-
Realisasi Rp.1.567.200.000.- (99 %) yang
meliputi : 1)
Bantuan teknik penyelidikan & penyidikan tindak pidana
2)
Pengadaan bahan makanan tahanan
3)
Dukungan operasional satker
4)
Tindak pidana umum
NO
NO
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1
Persentase penyelesaiaan (Crime Clerance) Tindak pidana Konvensional.
74 kasus
49 kasus
66 %
2
Persentase penyelesaiaan (Crime Clearance) Tindak pidana Transnasional.
Nihil
Nihil
Nihil
3
Persentase penyelesaiaan (Crime Clearance) Tindak pidana yang berimplikasi kontijensi.
Nihil
Nihil
Nihil
1) persentase .....
1).
Persentase
penyelesaiaan
(Crime
Clerance)
Tindak
pidana
Konvensional ditargetkan : 74 kasus dan realisasi : 49 kasus atau 66 % 2).
Persentase
penyelesaiaan
(Crime
Clerance)
Tindak
pidana
Transnasional ditargetkan : nihil 3).
Persentase penyelesaiaan (Crime Clerance) Tindak pidana yang berimplikasi kontigensi ditargetkan : nihil
4).
Pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (penegakan hukum) selama tahun 2014 dengan hasil tercatat jumlah tindak pidana yang terjadi (Crime Total) sebanyak 305 Kasus, dan dapat diselesaikan (Crime Clearance) sebanyak : P21 : 15 Kasus, SP3 : 34 kasus, Limpah : 106 kasus, Lidik- Sidik : 150 kasus.
b.
Bahwa kegiatan untuk mendukung manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan alokasi pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 8.218.945.000.- Realisasi Rp. 9.947.037.099.(121%) yang meliputi : 1)
Pembayaran gaji dan tunjangan
2)
Jumlah Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor
3)
Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
4)
Perawatan kendaraan bermotor roda 2
5)
Perawatan peralatan fungsional
6)
Perawatan peralatan kantor
7)
Penyelenggaraan Laboratorium Forensik
D. Akuntabilitas ....
D.
Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Anggaran Dit Reskrimum Polda Aceh berdasarkan Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada DIPA / RKA-KL TA. 2014 satker Dit Reskrimum Polda Aceh adalah sebagai berikut :
NO 1 1
URAIAN 2 Prog. Sidik
Lidik-
TOTAL PAGU
PAGU 3
REALISASI 4 13.248.317.099
11.530.469.000
11.530.469.000
13.248.317.099
% 5
SISA / LEBIH 6
% 7
120
(1.718.773.099)
(20)
120
(1.718.773.099)
(20)
Penutup .....
PENUTUP A. Kesimpulan a.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja, Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Dit Reskrimum Polda Aceh dalam melaksanakan tupoksinya, sangat disadari bahwa
laporan
ini
belum
secara
sempurna
menyajikan
prinsip
Transparansi dan Akuntabilitas sebagai mana yang diharapkan, Namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan atau
Stake
Holder
dapat
memperoleh
gambaran
tentang
hasil
pelaksanaan tupoksi yang telah dilakukan oleh Dit Reskrimum Polda Aceh. b.
Pada tahun mendatang Dit Reskrimum Polda Aceh akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud Transparansi dan Akuntabilitas yang kita inginkan bersama.
c.
Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Dit Reskrimum Polda Aceh yang diantaranya melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersedian SDM yang profesional, bermoral dan modern, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan Dit Reskrimum Polda Aceh selaku pemelihara Kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.
e. Dalam .....
d.
Dalam upaya tersebut, Dit Reskrimum Polda Aceh juga akan melakukan berbagai langkah Koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan tupoksi Dit Reskrimum Polda Aceh.
e.
LAKIP Dit Reskrimum Polda Aceh TA. 2014 ini diharapkan
dapat
memenuhi kewajiban Akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh, disamping itu LAKIP Dit Reskrimum Polda Aceh ini juga dapat menjadi bahan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja dan anggaran serta rencana strategis. B.
Sasaran Tindak Lanjut a.
Dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Polri yang berdasarkan anggaran berbasis kinerja yang efektif, efesien dan akuntable dihimbau kepada para pelaksana
Jajaran reskrim Polda Aceh
bahwa dalam penyerapan anggaran agar sesuai dengan rencana kegiatan / rencana kerja sehingga penarikan dan penyerapan anggaran satker tidak terjadi secara Rush pada akhir bulan tahun anggaran. Dan dalam
pelaksanaan proses
lidik- sidik tindak
pidana yang dibiayai adalah perjenis kegiatan yang dilakukan oleh tim/unit dalam penanganan suatu kasus bukan perjenis kasus berdasarkan besaran indek yang terdapat pada RKA-KL/DIPA, sehingga untuk menangani suatu kasus bisa melebihi indek dan bisa pula kurang dari indek yang telah ditetapkan, tergantung kepada tingkat kesulitan kegiatan yang dilaksanakan sesuai petunjuk Bareskrim Polri.
b. Bahwa .....
b.
Bahwa
pagu
anggaran
yang
ditetapkan
untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan dihimbau kepada Kasatker / Kasubsatker / Fungsi Pelaksana agar Rengiat yang ditetapkan benar – benar dapat menunjang kegiatan selama tahun anggaran berjalan supaya anggaran tidak dikembalikan ke Kas Negara dan sebagai tolok ukur kinerja Satker. c.
Bahwa pada fungsi perencana agar penyusunan Renbut untuk tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan idieal satker.
d.
Bahwa kegiatan dengan alokasi anggaran yang sifatnya tidak prinsipil (tidak dapat dilaksanakan) agar dapat di revisi menjadi kegiatan yang sifatnya prinsipil (dapat dilaksanakan) dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Satker.
e.
Bahwa dalam penyusunan atau pengentrian data base belanja pegawai di sarankan agar sesuai dengan persyaratan administrasi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
f.
Bahwa
satker Dit Reskrimum Polda Aceh dalam penyusunan
renbut gar baik untuk tunjangan uang duka Polri tidak diusul walaupun pada dasarnya tetap dibayarkan, maka dari itu sebagai fungsi perencana agar benar - benar mengevaluasi kegiatan yang akan
diusulkan
untuk
kebutuhan
anggaran
tahun
berjalan
berikutnya.
g. Bahwa ......
g.
Bahwa untuk memproses percepatan pembuatan administrasi pendukung pelaksanaan kegiatan pada fungsi – fungsi disarankan agar ditunjuk personil sebagai proses koordinasi dengan Kasikeu dalam pertanggung jawaban keuangan.
h.
Bahwa disarankan agar meningkatkan koordinasi antara Kasikeu dengan satuan fungsi lain dalam pembuatan perwabku sehingga mencegah keterlambatan pencairan anggaran yang ditujukan ke KPPN.
Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit Reskrimum Polda Aceh TA 2014, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Dit Reskrimum Polda Aceh dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga menjadi masukan bagi pimpinan untuk melakukan kebijakan lebih lanjut. Banda Aceh, 15 Januari 2015 DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Drs. BENNY GUNAWAN,S.H.,M.H. KOMBES POL NRP 63100748 LAMPIRAN- LAMPIRAN : 1. 2. 3. 4.
PENGUKURAN KINERJA STRUKTUR ORGANISASI SATKER/POLDA PENETAPAN KINERJA SATKER PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SATKER / POLDA DALAM MENCAPAI KEBERHASILAN KINERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi/Polda Tahun Anggaran Sasaran strategis
: Dit Reskrimum Polda Aceh : 2014 Indikator Kinerja
(1) (2) 1. Terwujudnya pelayanan secara a. Terselenggaranya pembayaran hak gaji dan tunjangan anggota mudah, responsif dan tidak dan PNS Polri tepat waktu. diskriminasi khususnya terhadap korban akibat tindak kejahatan b. Terselenggaranya persentase pengelolaan keuangan yang agar proses penegakan hukum akuntabel dan tepat waktu. dapat berjalan secara objektif.
Target
Realisasi
(%)
(3) 100 %
(4) 121 %
(5) 121 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100%
100 %
99 %
99%
100 %
100 %
100%
c. Terselenggaranya persentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal tepat sasaran.
d. Ketersediaan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan fungsi. 2. Terpenuhinya hak-hak tersangka a. Persentase kecukupan giat operasi kepolisian untuk yang berlandaskan pada asas menurunkan tindak pidana umum yang menjadi prioritas Praduga tak bersalah sehingga kebutuhan masyarakat. secara berkala menyajikan informasi kepada tersangka b. Persentase kondisi kesiapan operasional Alut Harkamtibmas tentang perkembangan hasil yang siap pakai. penyidikan.
3.
29 Sasaran strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya pelayanan a. Jumlah perkara yang ditangani dan clerance rate dengan masyarakat melalui penegakkan mengedepankan azas HAM serta bantuan teknis yang hukum dengan pemberian diberikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. SP2HP serta jumlah penyelesain kasus tindak pidana yang terjadi b. Persentase kecukupan dukungan manajemen dan tekhnis dan bantuan teknis yang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. diberikan dalam pengungkapan suatu kasus c. Persentase kondisi kesiapan Alut penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang siap pakai.
Target (3) 100 %
Realisasi (4) 92 %
(%) (5) 92%
100 %
55 %
55%
100%
100%
100%
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 11.530.469.000,Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2014 : Rp. 13.248.317.099,-
Banda Aceh,
15 Januari 2015
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Drs. BENNY GUNAWAN, S.H.,M.H. KOMBES POL NRP 63100748
30 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN Satker Tahun Anggaran
: Dit Reskrimum Polda Aceh : 2014 Sasaran strategis
Indikator Kinerja
(1) (2) 3. Terwujudnya pelayanan secara mudah, responsif e. Terselenggaranya pembayaran hak gaji dan tunjangan dan tidak diskriminasi khususnya terhadap korban anggota dan PNS Polri tepat waktu. akibat tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif. f. Terselenggaranya persentase pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.
Target (3) 100 %
100 %
100 % g. Terselenggaranya persentase kecukupan operasional pelaksanaan tugas pelayanan internal tepat sasaran. 100 % h. Ketersediaan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan fungsi. 4. Terpenuhinya hak-hak tersangka yang c. Persentase kecukupan giat operasi kepolisian untuk berlandaskan pada asas Praduga tak bersalah menurunkan tindak pidana umum yang menjadi prioritas sehingga secara berkala menyajikan informasi kebutuhan masyarakat. kepada tersangka tentang perkembangan hasil penyidikan. d. Persentase kondisi kesiapan operasional Alut Harkamtibmas yang siap pakai.
100 %
100 %
3.
31 Sasaran strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya pelayanan masyarakat melalui a. Jumlah perkara yang ditangani dan clerance rate dengan penegakkan hukum dengan pemberian SP2HP mengedepankan azas HAM serta bantuan teknis yang serta jumlah penyelesain kasus tindak pidana yang diberikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. terjadi dan bantuan teknis yang diberikan dalam pengungkapan suatu kasus d. Persentase kecukupan dukungan manjemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. e. Persentase kondisi kesiapan Alut penyelidikan penyidikan tindak pidana yang siap pakai.
Target (3) 100 %
100 %
dan 100%
Banda Aceh, 15 Januari 2015 DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA ACEH
Drs. BENNY GUNAWAN, S.H.,M.H. KOMBES POL NRP 63100748
32
33
STRUKTUR ORGANISASI DIT RESKRIMUM POLDA ACEH DIR RESKRIMUM Drs. BENNY GUNAWAN, S.H.,M.H. KOMBES POL NRP 63100748 WADIR Drs. SUBAKTI AKBP NRP 66010557
KANIT 1
AKP MUHAYAT EFENDIE,SH, MH.
2 KANIT KOSONG
KASUBDIT I WELLY ABDILLAH, S.H.,S.I.K KOMPOL NRP 78061019 KANIT 1 AKP SUGENG
PANIT 1 AKP JATMIKO
4 KANIT KOSONG
9 PANIT KOSONG
KASUBBAG RENMIN AGUNG HERY SAMODRO, SH.MSM KOMPOL NRP 70060477
KABAG BIN OPSNAL SYUKRI, SH AKBP NRP 65120152
KABAG WASSIDIK
SUBBAG MINOPSNAL
SUBBAG ANEV
PAUR MIN AKP AFRIZAL,SE,MM.
PAUR MIN
KASUBDIT II BAMBANG EKO S. SIK. MM. AKBP NRP 74120874
KANIT 1 AKP ACHMAD F.SH,SIK.
10 PANIT KOSONG
KAUR REN
PAMIN 1 IPDA ARIFIN A. S.Sos
4 PANIT KOSONG
KANIT 1 KOMPOL ANWAR, SE,MM. KANIT DAKTILOSKOPI
AKP ISWAR,S.H.
PANIT 1 AIPTU KAMARUZAMAN
KAUR KEU
PAMIN 1 PENGDA-I CUT IRNANDA F.
PAMIN 1 BRIPKA HERMANTO
KASUBDIT III SUTRI HAMDANI AKBP NRP 57050057
KASI IDENT M. NUR KOMPOL NRP 60120772
4 KANIT KOSONG KANIT OLAH TKP AKP ZULKIRAM
PAMIN 2 AIPTU HIDAYAT
KAUR MIN PENATA HESTHY RAHAYU
KANIT POTOPOL ISHAK.A
PANIT 1 AIPDA SAIFUL SYAH, SH
KANIT 1 AKP MARZUKI,SH.
10 PANIT KOSONG
KAUR TU
PAMIN 1 PENGATUR I USNI
KASUBDIT IV
3 KANIT KOSONG
KANIT 1 AKP ELFIANA
PANIT 1 AKP SYARIFAH CHAIRA SUKMA
4 KANIT KOSONG
9 PANIT KOSONG
