(e Laporan Akhir
PENYUSUNAIT RENCANA TATA RUANG PANTAI DAIV LAUT
KABUPATEI{ BREBES JAUTA TENGAII
KerJasama Antara PTItrERINTAII DAERAII I(ABUPATEN BREBES PROPINSI JAWA TTNGAH Fla---L'|tilua!l
PUSAT PENGKA"'IAN DAN PENERAPAN TTKNOLOGI INITEN'TARISASI SUMBTRDAYA. AI"AIE DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PTNGTITBANGAN SUMBERDAYA ALIIM BADAN PENGKA"IIAN DAN PENTRAPAN TEKNoLoCT
JAKARTA 2fi82
Laponn Akhir
PEHYTISiUSAN RDilCANA
TATARUffiG PANTAI DAN LAUT KABUPATEN BREBES JAUIA TENGAH
Kerjasama Antara PEMERII*TAILDAERTTI ICAAUPATEN BREBES PROPINSI JAWA TENGAH
.
Dengan
PUSAT PTITGKAJIAJF DAJtrPENERAPAN TEKNOLOGI IIYTTENTARISASI SUMBERDAYA ALAM DEPUTI BIESETEKNAI1oGI PTNGTMBANGAN SUMBTRDAYA ALAM BADAN PENGKAJIAN DA,trS PENERAPAN TEKNOLOGI DOKUMENTASI
JAKARTA 2002
&
ARSIP
BAPPENAS Acc.
No.,e?f%.... .:-w.Y
crass :
......(.2{.€{.....
KATA PENGANTAR Laporan ini merupakan salah satu kelengkapan tugas dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut Kabupaten Brebes, yang diberi nama sebagai LAPORAN AKHIR. Laporan Akhir ini berisikan keseluruhan materi yang ada pada Laporan Fakta dan Analisis serta Laporan Rencana, yang mencakup:
.
Tinjauan kebijakan/peraturan yang terkait dengan Kawasan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
o . . . . . o
Rona fisik dan lingkungan pantai dan laut Sumber daya perairan laut Kegiatan komunitas pantai
Potensidanpermasalahan Strategi pengembangan pantai dan laut Kabupaten Brebes Rencana pemanfaatan ruang pantai dan laut Brebes Indikasi Program Pengembangan
Uraian dan penjelasan secara konkrit dideskripsikan dalam bentuk narasi dan peta-peta hasil
.
survey yang merupakan hasil analisis, sehingga diharapkan laporan yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut Kabupaten Brebes. Tidak lupa
kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu upaya penyusunan laooran ini.
Jakarta, September 2002
DAFTAR ISI I
](ATA PENGANTAR
BAB
PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Pengertian dan Ruang LingkuP
l-1 l-1
l-3 t-3
1.3.1 Pengertian Kawasan Pesisir
l-3
1.3.2 Ruang LingkuP
t-5
1.4 Metodologi
l-6
1.4.1 Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Data Citra satelit
t-8
1.4.2 Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan Peta Dasar
l-9
dan Peta Tematik 1.4.3 Metoda Pembahasan 1.5 Keluaran Studi 1.6 Sistematika PelaPoran
BAB 2
BAB
3
t-11
l-17 t-17
TINJAUAN KEBIJAKAN/PERATURAN TERKAIT KAWASAN PANTAI DAN LAUT
il-1
2.1Kebt1akan Nasional
il-1
2,1,1 Kebijakan Tentang Kewenangan Wilayah Pantai dan Laut
il-1
2.1.2 Kebijakan Tentang Tata Ruang
I-2
2.1,3 Kebilakan Tentang Lingkungan Hidup
il-3
2.1.4 Kebijakan Tentang Kawasan Lindung
il-4
2.1.5 Lain-laln
il-6
2.2 Kebijakan Regional
ll-8
2.2.1 Kaw asan Andalan BREGAS
il-8
2,2.2 RTRW Kawasan Cibening
lr-9
2.2.3 RTRW Perbatasan
il-10
2.2,4 RTRW KabuPaten Brebes
lr-15
RONA FISIK LINGKUNGAN PANTAIDAN LAUT
ilt-1
3.1 Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
lil-1
3.2 Rona Wilayah Laut
ilt-3
3,2.1 Kondisi Topografi Dasar Perairan (Batimetri)
lll-3
3.2,2 Kondisi Oseanografis
ill-5
3,3 Rona Wilayah Pantai
ilt-10
3.3.1 Kondisi Fisiografi Pantai
llt-10
3.3.2 Endapan Penyusun Perairan Pantai
ilt-13
3.3,3 Kondisi Vegetasi dan Fauna Pantai
ill-15
3.4 Penggunaan Lahan Pantai Brebes
llt-15
ill-16
3.4,1 Kondisi Tutupan Lahan Tahun 1983
ill-18
3.4.2 Tutupan Lahan Tahun 1999 3.4.3 Tutupan Lahan Wilayah Pantai Utara Kabupaten Brebes Berdasarkan Citra Landsat ETM*Akuisisi 5 September 1999 3.4.4 Perubahan Garis Pantai (1983-1999) 3.5 lnteraksi dan Dampak Lingkungan Wilayah Pantai dan Laut
BAB 4
SUMBER DAYA PEMIRAN LAUT
lv-1
4.1 Keanekaragaman Non HaYati
lv-1
4.1.2 MineralMika
lv-2 lv-2
4.1.3 Mineral Ultrastabil
lv-2
4.1.4 Mineral Metastabil
tv-3
4.2 Keanekaragaman HaYati
lv-3
4.1,1 MineralOPak
4.2.1 Ekosistem Hutan Mangrove 4.2.2 P erikanan Tangkap (Captured Fisheries
BAB 5
lv-4 lv-6
)
KEGIATAN KOMUNITAS PANTAI
v-1
5.1 Penduduk Wilayah Pantai dan Laut
v-1
5.1.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk
v-1
5.1.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Brebes
v-2
5.1.3 Karakteristik Sosial Penduduk
v-4
5.1.4. Ketenagakerjaan
v-8 v-11
5.2 Aktivitas Ekonomi Wilayah Pantaidan Laut 5.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi
v-12
5.2.2 Analisis Struktur Ekonomi dan Pergeserannya
v-14
5,2.3 Analisis Sektor Unggulan
v-17
5.2.4 Laiu Pend apatan
d
an Produktivitas Per
K
apita
5.4
v-19
5.2.5 Ekspor dan lmPor
v-20
5,2.6 Analisis Sektor yang Berhubungan dengan Pantai dan Laut
v-21
5.3 Penyebaran Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
BAB 6
ilt-18 ul-22 ilt-23
v-25
5.3.1 Faslitas Pendidikan
v-25
5.3,2 Fasilitas Perdagangan
v-27
5.3.3 Fasilitas Kesehatan
v-28
5.3.4 Fasilitas Peribadatan
v-29
5.3.5 Fasilitas PelaYanan Umum
v-31
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pantai dan Laut
v-31
5,4.1 Sarana Pendukung Kegiatan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
v-31
5.4.2 Prasarana Pendukung Kegiatan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
v-40
POTENSI DAN PERMASALAHAN
vt-1
6.1 Potensi dan Permasalahan Ekosistem Pantaidan Laut
vr-1
6.2 Potensi dan Permasalahan Kegiatan Komunitas Pantai
vt-8
6.2.1 Kegiatan Permukiman 6.2.2 Kegiatan Perikanan Laut dan Darat
6.2.3 Kegiatan Pertanian 6.2.4 Kegiatan Perkotaan
vr-9 vt-10
vl-12 vl-16
6.3 Matriks Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes
vl-20
STRATEGI PENGEMBANGAN PANTAI DAN LAUT
BAB 7
KABUPATEN BREBES
7.1 Konsep Strategi Pengembangan
vil-1
vlt-2
7.2 Core Strategy 7.3 Consequences
vll-1
StrategY
vil-3
7.3.1 StrategiPemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan HiduP
7,3.2 Strategi Pengembangan Sosial Kependudukan
vlt-3
7.3.3 Strategi Pengembangan Perekonomian
vil-5
7.3.4' Strategi Pengembangan Tata Ruang
vil-6
7.3.5 Strategi Pengembangan Sistem Perhubungan
7.4 Consumer StrategY BAB 8
vil-3
vil-13 vil-13
RENCANA PEMANFMTAN RUANG PANTAIDAN IAUT
vilt-1
BREBES 8.1 Rencana Struktur Ruang Pantai dan Laut
vlil-2
8.2 Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung
vilr-4
8.3 Rencana Pengembangan Terbatas Kegiatan Ekonomi di Kawasan Lindung
8.4 Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya
vilt-9 vilt-10
8.4.1 Kawasan Budidaya Daratan Pantai
vlil-10
8.4.2 Kawasan BudidaYa Kelautan
vl|l-21
8.5 Rencana Pengembangan Fkonomi Kawasan Pantai dan Laut
vm-22
8.6 Rencana Sarana dan Prasarana Pendukung
vilt-25
8.6.1 Sarana Umum
vilt-25
8.6.2 Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan Pantai dan Laut
8.7 Sistem Transportasi BAB 9
BAB
10
INDIKASIPROGRAM
PENUTUP
vm-27
vill-35 lx-1
x-1
DAFTAR TABEL Tabellll.l
Pergerakan Drogue Tracking Pada Pengukuran Arus Dinamis
Tabellll.2
Hasil Perhitungan Karakter Gelombang
Tabellll-3
Tutupan Lahan wilayah Pantai utara Kabupaten Brebes Berdasarkan Citra Landsat MSS Akuisisi23 Juni 1983
Tabellll-4
ilt-16
ilt-18
Perubahan Tutupan Lahan di Daerah Pantai Utara Brebes Antara Tahun 1983 dan 1999
Tabellll-6
ill-9
Tutupan Lahan wilayah Pantai utara Kabupaten Brebes Berdasarkan Citra Landsat ETM+Akuisisi5 September 1999
Tabellll-5
ilt-8
ilt-21
Perbedaan Metode InterpretasiTerhadap Luas Lahan Tambak Pada Citra Tahun 1983 dan 1999
ilt-21
TabellV.l
Pengelompokan Pemanfaatan Potensi Laut di Indonesia
tv-1
TabellV.2
Keberadaan dan Kandungan Mineral Berat
tv-4
TabellV.3
Beberapa Dampak dari Kegiatan Manusia Terhadap Ekosistem Mangrove
lv-5
TabelV.l
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Wilayah Pantaidan Laut
Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.2
Pertambahan dan Laju Pertambahan Penduduk Kabupaten Brebes Tahun 1985-2000
TabelV,3
TabelV.9 TabelV.10
Kabupaten Brebes Tahun 2000
v-10
Jenis Mata Pencaharian Umur 10 Tahun Ke Atas Tahun 2000 Pertumbuhan Ekonomi Agregat Tahun 199$2000 (Sebelum dan sesudah
v-11
v-13
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi wilayah Pantai dan Laut Berdasarkan Harga Konstan 1993
TabelV.13
v-12
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Brebes Tahun 2000 (Dalam Persen)
TabelV.12
v-9
Tingkat PartisipasiAngkatan Kerja Setiap Kecamatan di Wilayah Pantai dan Laut
Krisis Ekonomi) Tabel V.11
v-8
Angka Beban Tanggungan di wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.S
v-7
Jumlah Keluarga Miskin di wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 1998dan 2001
TabelV.T
v-6
Tingkat Pendidikan Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.6
v-4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianutnya di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.5
v-3
Proyeksi Jumlah Penduduk wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2012
TabelV.4
v-2
v-14
Kontribusi Beberapa Sektor Ekonomiyang Dominan di Kabupaten Brebes Tahun 1999-2000
TabelV.14
PDRB dan Kontribusi Tiap Sektor di Kabupaten Brebes
TabelV.15
Perhitungan LQ Kabupaten Brebes terhadap Propinsi Jateng Berdasarkan PDRB Tahun 2000 (Dalam Ribuan)
v-15 v-16 v-18
Tabel
V.16
Perhitungan LQ Wilayah Pantai dan Laut Terhadap Kabupaten Brebes
2000
Berdasarkan PDRB Tahun Tabel
V.17
V-19
Kegiatan Jenis Komoditi, Nilai, dan Negara Tuiuan Ekspor di Kabupaten
Brebes
V-20
199&2000 Produksi Tanaman Sayur-sayuran di Kabupaten BrebesTahun 1998-2000 Produksi Unggas di Kabupaten Btebes tahu 199&2000 Produksi Telurdi Kabupaten BrebesTahu 1998-2000 f abelY.22 ProduksiPerikanan diKabupaten Brebes
V.18 Tabel V.19 Tabel V.20 Tabel V.21 Tabet
Produksi Tanaman Padi dan Palawija di Kabupaten Brebes Tahun
TabelV.23
V.24 V.25
TabelV.26
dan2012
TabelV.27
V.28
V.33 Tabel V.34 Tabel V.35 Tabel V.36
v-30
2012
2000
V-32
Perkiraan Kebutuhan Rumah di wilayah Pantai dan Laut
2012
v.38
TabelV.39
2002
1999 Trayek Angkutan AKDP di Kabupaten Brebes Tahun 1999 Trayek Angkutan AKAP di Kabupaten BrebesTahun 1999
v-37
v-38 V-38
Sarana Transportasi Pendukung Kegiatan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
2ooo
v-39
Jumlah Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum
2000
Banyaknya Pelanggan PDAM di Kabupaten Brebes Tahun
V-43
2000
v-M
Kebutuhan Air Bersih di Witayah Pantaidan Laut (Liter/Orang/Hari)
2012
V-46
Prasarana Pengairan di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun
TabelV.41
V-36
Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Brebes Tahun
Kabuoaten Brebes Tahun
TabelV.40
V-32
Sarana Penangkapan lkan di Wilayah Pantaidan Laut
di Kabupaten Brebes Tahun Tabel
V-30
Kondisi Bangunan Rumah di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
Tahun
TabelV.37
V-29
Proyeksi Jumlah Fasilitas Peribadatan di Wilayah Pantaidan Laut
Kabupaten BrebesTahun Tabel
2000
2ooo
KabuPaten BrebesTahun
V.32
V-29
Daya Tampung Setiap Fasilitas Peribadatan Berdasarkan Jumlah Penganutnya
Tahun
V.31
2012
Jumlah Fasilitas Peribadatan di wilayah Pantai dan Laut
Kabupaten Brebes Tahun
TabelV,30
V-28
PerhitunganJumlahFasilitasKesehatanBerdasarkanStandar
Tahun
TabelV,29
V-27
2000
Kabuoaten Brebes Tahun
Tabel
V-24
V-26
1999
di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes Tahun
Tabel
V-23
Persebaran Fasilitas Kesehatan di wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun
Tabel
v-23
Persebaran Fasilitas Perdagangan di Wilayah Pantai dan Laut KabuPaten Brebes Tahun
Tabel
V-22
Perhitungan Jumlah Fasilitas Pendidikan di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten BrebesTahun 2000
Tabel
V-21
1999
V-47
Luas Areal Pertanian di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
Tahun
2000
V-48
2000 Kebutuhan Air lrigasi wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun Perkembangan Jumlah Pelanggan di Kabupaten Brebes Tahun 1997-2000
v-48 v-50
TabelV.45
2000 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Kategori di Kabupaten Brebes Tahun 2012 Kebutuhan Listrik di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun
TabelV.46
Jumlah ProduksiTimbutan Sampah di Witayah Pantaidan Laut
TabelV.42 TabelV.43 TabelV.44
Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.47
TabelVl.2
Potensi Limbah Pertanian terhadap Perairan Brebes
TabelVl.3
Matriks Potensi dan Permasalahan Pengembangan Wilayah Pantai dan Laut
Kabupaten Brebes
vilt-26
vill-26
v|t-27 vill-33
Kebutuhan Air Bersih di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes (Liter/orang/hari) tahun 201 2
TabelVlll,S
vill-17
Kebutuhan Listrik di Wilayah Pantai dan Laut
Kabupaten Brebes Tahun 2012
TabelVlll.T
vilt-4
Perkiraan Kekurangan Penyediaan Fasilitas Peribadatan di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes
TabelVlll,6
vil-2
Perkiraan Kekurangan Penyediaan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes
TabelVlll.5
vl-21
Perkiraan Kekurangan Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
TabelVlll.4
vl-15
Perkiraan Kebutuhan Rumah diWilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2012
TabelVlll.3
vl-13
Fungsi Utama Pusat Pelayanan dan Wilayah Pengembangannya di Wilayah Pantaidan Laut Brebes
TabelVlll.2
v-56
Potensi dan Persoalan Utama yang Mempengaruhi Perkembangan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
TabelVlll.l
v-55
Komparasi Produk Pertanian Kabupaten Brebes dengan Kabupaten-kabupaten Di Pantai Utara Jawa Tahun 2001
TabelVll.l
v-54
dan Kebutuhan Peralatan Pendukung Pengelolaan Sampah di Wilayah Pantai Laut Kabupaten Brebes Tahun 2012
TabelVl.l
v-53
Volume Timbulan sampah di wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
Tahun 2012
TabelV.49
v:51
Produksi Timbulan Sampah Berdasarkan Daerah Timbulan di Kabupaten Brebes Tahun 2000
TabelV.48
v-50
vilt-34
Kebutuhan Peralatan Pendukung Pengelolaan Sampah di Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes Tahun 2012 (Liter/orang/hari) tahun 20 1 2
TabellX.l
Indikasi Program dan Tahapan Pelaksanaan
vill-34 lx-2
DAFTARGAMBAR Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Pantai dan Laut Dalam Kabupaten Brebes
l-7
Gambar 1.2
Diagram Alur Penyusunan Basis Data
l-9
Gambar
Metode Analisis Spasial
1r.3
l-10
Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran Penyusunan RTRPL Kabupaten Brebes
l-12
Gambar 3.1
Peta Batas Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
ilt-2
Gambar 3.2
Peta Batimetri
ill-4
Gambar 3.3
Peta Energi Fluks Gelombang
Gambar 3.4
Peta Karakteristik Pantai
ln-12
Gambar 3.5
Peta Sebaran Sedimen
ilt-14
Gambar 3.6
Citra Landsat MMS yang DiambilTanggal 23 Juni 1983 Daerah Pantaidan Laut
ilr-7
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
llt-17
Gambar 3.7
Lahan Tambak di Pantai Utara Brebes Tahun 1983
ill-18
Gambar 3.8
Citra Satelit Landsat ETM yang Diambil Tanggal 5 September 1999 ilt-19
Daerah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Gambar 3.9
Lahan Tambak Pada Tahun 1999 di Pantai Utara Brebes Berdasarkan Satelit Landsat ETM yang Diambil Pada Tanggal 5 September 1999
Gambar 3.10
Cifa ill-20
Perubahan Garis Pantai Utara Brebes Berdasarkan Hasil Interpretasi 2 Citra Satelit Landsat Multi TemporalTahun 1983 dan Tahun 1999
ilt-23
Gambar 4.1
Peta Mineral Berat
lv-2
Gambar 5.1
Proporsi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
v-4
Gambar 5.2
Konkibusi sektor-sektor di wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes
v-17
Gambar 5.3
Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
v-20
Gambar 5.4
Produksi lkan di Tiap TPI Kabupaten Brebes (Kilogram)
v-24
Gambar 5 5
Persentase Pelanggan PDAM Kabupaten Brebes Tahun 2000
Gambar 6.1
Peta Tutupan Lahan Berdasarkan Citra Satelit
v-M vt-2
Gambar 6.2
Peta Rawan Banjir
vl-4
Gambar 6.3
Peta Tata Guna Lahan Berdasarkan RTRW 20001
vt-7
Gambar 6.4
Pola Pelayanan Permukiman Di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes
vt-17
Gambar 6.5
Peta Rencana Jalan Lingkar
vl-19
Gambar 7.1
Konsep Pengembangan Pusat Kegiatan Perkotaan Skala Lokal di Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes
vil-7
Gambar 8.1
Peta Konservasi Mangrove
vilt-7
Gambar 8.2
Peta Sebaran Prioritas Tambak
vill-14
Gambar 8.3
Peta Kawasan Pertanian dan Permukiman
vlll-18
Gambar 8.4
Peta Rencana Pemanfaatan Lahan
vill-23
Gambar 8.5
Peta Rencana Jaringan lrigasi
vlll-30
Gambar 8.6
Peta Rencana Jaringan Jalan
vilt-31
BAB 1 PENDAHULUAN 1,1
LATAR BELAKANG
Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, yang dikenal sebagai negara kepulauan
memiliki perairan laut yang tentunya menjadikan sebagian warganya
memiliki
ketergantungan hidup yang sangat tinggi pada kekayaan sumberdaya laut yang ada sehingga secara tidak langsung telah membentuk sistem-sistem permukiman di sepanjang kawasan pesisirnya.
Secara fisik, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara daratan dan lautan, namun
sampai saat ini seberapa jauh batasan yang tepat dari wilayah ini belum jelas. Menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut
dimana ke arah darat mencakup daerah tekanan yang masih terkena pengaruh pasang surut air laut, dan kearah laut meliputi daerah paparan benua.
Pembangunan wilayah pesisir dan laut meliputi banyak aspek, antara lain: aspek ekologis,
sosial budaya, ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan yang menghasilkan beberapa kegiatan pembangunan, seperti pengembangan pemukiman, industri, pariwisata
dan rekreasi, transportasi, perikanan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya hayati, pertanian, dan kehutanan.
Dengan keluarnya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999 yakni Undang-Undang No.
22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun
1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka keadaan ini
mau tidak mau mengkondisikan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia harus mengambil sikap untuk mendata segala aset yang mereka miliki untuk kemudian ditindaklanjuti pada program pemanfaatannya berdasarkan konsep rencana pengelolaan yang ada.
Mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap kabupaten dan kota yang mempunyai wilayah laut mendapat kewenangan mengelola wilayah lautnya. Propinsi mempunyai kewenangan mengelola wilayah laut sejauh 12 mil
t-1
laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sehingga dengan demikian Kepulauan dan Kota mempunyai kewenangan mengelola laut sejauh 4 mil laut. Disamping itu kewenangan daerah yang lain dalam mengatur wilayahnya
adalah menjaga kualitas lingkungan (konservasi), mengeksplorasi serta mengekploitasi sumberdaya laut dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, pengaturan tata ruang untuk mengalokasikan arahan pemanfaatan lahannya, pengaturan tertib administrasi, pengaturan tertib hukum, serta pengaturan tertib keamanan.
Kabupaten Brebes yang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah dan terletak di jalur sibuk Pantai Utara Pulau Jawa memiliki potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang cukup besar. Laut Jawa yang merupakan batas Utara daerah ini merupakan lautan yang membuat daerah ini memiliki pendapatan yang
besar dari pemanfaatan potensi perikanan dan hasil laut yang lainnya, tetapi juga menghasilkan beberapa permasalahan pesisirr lainnya.
Pengembangan kawasan pesisir menjadi bagian integral dari pengembangan Kabupaten
Brebes karena aktivitas lautan dan pesisir lautnya tidak mungkin lepas keterikatannya dengan kegiatan-kegiatan di daratan secara keseluruhan. Dan wilayah pesisir dan laut sangat berpotensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki sebelum dipasarkan. Oleh karena itu, perlu diantisipasi dampak negatif dari perkembangan kegiatan di wilayah pesisir sebagai langkah proaktif terhadap dampak dari pengolahan potensi yang ada di wilayah pesisir tersebut dengan jalan menyusun suatu peraturan atau ketentuan sebagai dasar pengelolaan wilayah
pesisir menuju tertib administrasi, tertib hukum dan tertib keamanan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah pesisir.
Besarnya potensi dan kandungan sumberdaya yang ada di kawasan pesisir menyebabkan adanya kegiatan eksplorasi yang cukup besar. Sedangkan di sisi lain terdapat keterbatasan daya dukung lingkungan, terutama ekosisitem pesisir pantai. Oleh karena itu, perlu dijaga
keseimbangan lingkungan kawasan
pesisir agar dapat dimanfaatkan
secara
ekonomis dan berkelanjutan (sustainable). Dualisme antara pemanfaatan sumberdaya
dan terbatasnya daya dukung lingkungan kawasan pesisir ini mengharuskan perlunya penataan ruang yang akomodatif terhadap kedua kepentingan tersebut.
t-2
1.2
TUJUAN DAN SASARAN
Maksud penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut di Kabupaten Brebes adalah
tercapainya keterpaduan pelestarian (konservasi) kawasan pesisir dengan tingginya intensitas kegiatan sosial ekonomi yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam setempat. Sedangkan tuiuannva adalah untuk menghasilkan pola dan struktur ruang kawasan pesisir yang serasi, selaras, seimbang, dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir, dan terintegrasi dengan perencanaan wilayah Kabupaten Brebes
secara keseluruhan sehingga dapat juga dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan program-program pembangunan Kabupaten Brebes dan alat pengendali dari hal-hal yang dapat merusak eksosistem pesisir.
Untuk mencapai tujuan{ujuan tersebut, beberapa sasaran yang hendak dicapai adalah
1.
:
Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan lingkungan pesisir yang disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam, pembangunan fisik di daratan dan perilaku pesisir laut.
2.
Teridentifikasinya sektor-sektor unggulan daratan dan kelautan yang mempunyai keterkaitan dengan pesisir Kabupaten Brebes.
Terciptanya pola pemanfaatan ruang yang sinergis antara kepentingan peningkatan dan pengembangan perekonomian dan peleslarian sumberdaya alam 4.
Terumuskannya strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Brebes yang terpadu dan konstruKif terhadap skenario pembangunan Kabupaten Brebes. Terumuskannya rencana pengelolaan kawasan pesisir yang terpadu.
1.3 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP Pada sub-bab ini akan dijelaskan pengertian kawasan pesisir yang menjadi wilayah perencanaan serta ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah perencanaan.
1.3.1
Pengertian Kawasan Pesisir Hingga saat ini belum disepakati definisi baku tentang kawasan pesisir (coasfalzone) di lndonesia. Namun di tingkat internasional telah terjadi kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Jika ditinjau dari garis pantai (coast/rne) maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundarles)
yaitu batas yang sejajar garis pantai (ongshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis
pa
ntai (cross-shore)
Di dalam buku 'Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Pesr.srr
dijelaskan bahwa definisi wilayah pesisir yang digunakan
dan Lautan Secara Terpadu'
di Indonesia adalah
daerah
pertemuan antara darat dan laut dimana ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti
pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan batasan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti adanya sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Pada Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (Marne Resource Evaluation and Planning atau Perencanaan dan EvaluasiSumberdaya Kelautan, 1994)ditetapkan bahwa batas ke
arah laut wilayah pesisir untuk kepentingan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia dengan skala
: 50.000 yang telah diterbitkan Bakosurtanal. Sedangkan batas ke arah darat
1
adalah
mencakup batas administratif seluruh desa pantai yang tergolong ke dalam wilayah pesisir MREP.
Selain itu pengertian kawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh batasan secara geografis. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tentang pesisir dan laui disebutkan bahwa batasan pesisir adalah
-
:
Ke laut, dari garis pantai sampai surut Ke daratan yaitu jarak dari garis pantai saat pasang tertinggi ke daratan sejauh 500 m
-
Cross-shore sesuai dengan kesepakatan.
Menurut para pakar Geologi atau geomorfologi kelautan, pengertian pantai adalah zona
yang luas dan mengarah ke darat dari daerah pesisir yang terpengaruh oleh ombak. Sedangkan pengertian pesisir adalah zona material yang terdapat ke arah daratan dari muka air terendah rata-rata sampai ke suatu tempat terjadinya perubahan materi atau bentuk secara fisik (hutan), bukit pasir atau tebing. Zona pesisir merupakan zona interaksi
darat dan laut atau Land Ocean lnteraction Coasfa/ Zone (LOICZ). Oleh karena itu secara sederhana disebutkan pesisir adalah daerah batas ke arah laut yang masih dipengaruhi
oleh daratan dan sebaliknya daerah batas ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh laut.
Secara ekosistem dapat dikatakan bahwa zona pesisir terbatas sampai ke garis pantai
dan masuk unsur geomorfologis yang berdekatan yang ditentukan oleh aksi dari laut terhadap punggung darat. Pada zona pesisir biasanya terdapat sistem pesisir seperti hutan rawa, payau asam (salf mersh), estuaria, lagun, daerah yang dipengaruhi pasang
surut (inferfidal), inshor (dekat pantai) , reef offshore (lepas pantai) dan lain-lain yang dicirikan oleh sifat-sifat dan proses-proses biotik dan abiotik yang jelas.
1.3.2
Ruang Lingkup Pada bagian ini akan dibahas mengenai ruang lingkup substansi kegiatan dan ruang lingkup wilayah perencanaan kawasan pesisir.
1.3.2.1 Ruang Lingkup Substansi
Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut di Kabupaten Brebes akan meliputi aspek-aspek bahasan materidan kedalaman, yaitu
a.
Perencanaan kawasan lindung di daratan maupun
:
_di
perairan laut berdasarkan
KEPPRES No. 32 Tahun 1990, yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana alam dengan kriteria sosial, ekonomi, dan ekologi.
b.
Perencanaan kawasan budidaya, yang terdiri dari pemanfaatan ruang untuk budidaya laut, wisata laut, pendukung kawasan bahari laut, kegiatan alur pelayaran, kawasan pantai (shore /lne) yang terdiri dari kawasan budidaya perikanan, wisata pantai, pelabuhan, kawasan industri, pertanian pesisir, dan mitigasi bencana.
c.
Relasi antara kegiatan daratan dan lautan, terutama hal-hal yang terkait dengan dampak dari interaksi kedua kegiatan tersebut, seperti kerusakan sumberdaya laut
akibat aktivitas penangkapan ikan yang menggunakan bom/peledak, buangan industri dan atau rumah tangga, dan lain-lain.
t-c
1.3.2.2 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi daerah pantai dan laut Kabupaten Brebes, dengan batasan administratif kecamatan yang masih memiliki interaksi dengan kawasan
laut Kabupaten Brebes dan batasan 4 mil laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Brebes. Daerah kecamatan yang dijadikan obyek pengamatan dan penelitian adalah 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes yang juga merupakan satuan wilayah pengembangan (SWP) | RTRW Kabupaten Brebes.
1.4
METODOLOGI
Dalam menyusun Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut (RTRPL) Kabupaten Brebes ini, dilakukan 3 (tiga) model pendekatan yang melandasi metoda pengambilan data dan analisis atau pembahasannya, yaitu:
a.
Berorientasi pada Lingkungan, RTRPL Kabupaten Brebes menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam di dalam pemanfaatan ruang, dengan melakukan:
-
Pengelolaan harus ditekankan pada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan_dan pelestarian di wilayah tersebut
-
Pemanfaatan ruang harus menghindari konflik pemanfaatan sumber daya yang dapat merusak ekosistem
-
Pengembangan suatu kawasan dengan kawasan lain perlu diselaraskan dan
memperhatikan daya dukung sumber daya yang ada, sehingga dapat mewujudkan keselarasan perkembangan antar kawasan
b.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat RTRPL Kabupaten Brebes memberikan hasilyang sebesar-besarnya dan bermanfaat
bagi kesejahteraan masyarakat, pendekatan yang akan dikembangkan mencakup dua hal, yaitu:
(i)
pengaturan pemanfaatan ruang yang adil untuk masyarakat nelayan dan petani
(ii)
adanya kemitraan kerja yang saling mendukung serta tetap memelihara kualitas ruang
t-6
Gambar'!.'!
PETAADUINSTmSI KASTFIATEI.I
B
REBES, JAIJTA TENGAH
+ v
Xetgratga: /lz Jalan Arteri -v €lan Lain /\/ Jalan KoleKor /rJ Jalan ./N ,hlan Kereta Api /*J, Batas Desa '.---! BatasKecamatan /NJ gatas Kabupaten r*J BatasPropinsi z
5
:
o
i:
5Km
KerjasamaAntaa:
Fenrrintdr Daerdl Kabupaten BEbes
Wilayah Pesisk Brebes
JavaTerqah clengan
a
Ptrsd Pengkajian d Panrapan Td<nofogi kweliabsi Sun$erdala Alam Bdan Pengkajiar dan Pener4an Te*nologi Jd<arta 2092
Roveksi : Translese ti,lscabr
Zm-eUTM
$nbs
:€
Peb : Pda Rue bumi lrdoresia Skah 1 : 50.000 (Bakosurtanal,l
gg)
c.
Pertumbuhan ekonomi
RTRPL Kabupaten Brebes harus mampu menjadi pemicu atau trigger kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan hal-hal, seperti:
-
optimasipemanfaatanruang berorientasi pada pasar intemasional meningkatkan usaha kecil menjadi skala besar dan menengah nilai tambah terhadap daerah dan masyarakat kemitraan dengan masyarakat
keterpaduan program/pelaksanaan pembangunan
1.4.1 Metoda Pengumpulan dan Pengolahan Data Citra Satelit
Salah satu metoda yang digunakan untuk inventarisasi dan analisis potensi pantai dan laut Kabupaten Brebes dilakukan dengan menggunakan teknologi Penginderaan Jauh (Remofe Sensing) dan Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System
- GIS) yang meliputi
beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut:
o
Teknologi Penginderaan Jauh
Teknologi penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisa informasi tentang bumi dimana informasi tersebut
khusus berbentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan dari permukaan bumi.
o
Survey Ground Truth dengan GPS Pengukuran GPS dilakukan untuk mendapatkan titik kontrol
di lapangan,
dimana
selanjutnya titik-titik ini. digunakan untuk melakukan koreksi geometrik. Pengukuran
titik kontrol tanah akan dilakukan dengan teknik GPS (Global Positioning Sysfem) kinematik sedemikian rupa, sehingga diperoleh ketelitian hasil koordinat titik yang memadai untuk dipakai pada pemetaan dengan citra yang memiliki resolusi tinggi. Dari titik kontrol tanah hasil pengukuran GPS tadi, dipakai beberapa titik tergantung pada sistem transformasi yang dipilih.
o
Teknologi SistemlnformasiGeografis
Teknologi sistem informasi geografis merupakan suatu perangkat alat untuk
mengumpulkan, menyimpan, memproses kembali, mentransformasi dan menyajikan data spasial dari aspek-aspek permukaan bumi.
t-B
1.4.2 Metoda Pengumpulan dan Pengolahan Feta Dasar dan Peta Tematik
Salah satu keluaran yang dihasitkan dari kegiatan ini, setain laporan, adalah Peta Zonasi Pantai
dan Laut Kabupaten Brebes. Untuk itu diperlukan peta-peta tematik yang digunakan untuk proses analisis. Adapun jenis-jenis yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
l.
Peta-peta dalam Buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes (peta dasar, land use, geologi, lereng, dll)
2.
Peta Tematik Kawasan Pesisir (peta batimetri, arah angin, curah hujan, pasang-surut, kekayaan sumber daya hayati, dll)
Kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SlG) sehingga format petanya harus dijital. Dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder yang
telah dilakukan pada saat survei lapangan, selanjutnya dilakukan proses klasifikasi peta yang dimaksudkan untuk menyeleksi peta-peta yang benar-benar dibutuhkan untuk kegiatan analisis.
Selanjutnya, dilakukan penyusunan basis data dengan menggunakan software Arcinfo version 3.5 (data spasial) dan DBase (data tabular), sedangkan untuk tampilan petanya menggunakan software ArcView versi 3.2. Alur kerjanya adalah sebagai berikut
:
GAMBAR 1.2 DIAGRAM ALUR PENYUSUNAN BASIS DATA
l-9
Salah satu keunggulan teknologi SIG adalah kemampuannya dalam melakukan analisis spasial
yaitu metalui proses overlay peta dari semua peta tematik yang merupakan variabel analisis sehingga menghasilkan satu peta yang telah memiliki informasi spasial dari setiap tema.
GAMBAR 1.3 METODE ANALISIS SPASIAL pal2
Peta Tema 3
Tema 2
+ Zonasi Kawasan
L
Peta
Tema n
I
Pesisir
i
---
Selain data spasial di atas, proses pengumpulan dan pengolahan data juga memasukkan data sosial dan ekonomi masyarakat pantai dan laut, baik dari data sekunder atau primer. Hal ini dilakukan juga untuk menguji validitas data yang telah didapatkan sebelumnya agar lebih
distorsi yang terjadi bisa lebih minimal. Observasi ke lapangan lebih ditekankan pada pengamatan perubahan dan kesesuaian kondisi fisik pantai dan laut Kabupaten Brebes dengan
data sekunder yang diambil di instansi-instansi terkait dan keterangan atau informasi yang didapat dari masyarakat, pemerintah, tokoh masyarakat, maupun pihak swasta. Sedangkan survey sekunder ditujukan untuk mengumpulkan keterangan/informasi yang sudah pernah diteliti
atau dirumuskan oleh pihak lainnya yang berguna memberikan masukan dalam penyusunan RTRPL Kabupaten Brebes ini.
Sedangkan survey primer akan dilaksanakan jika dirasakan informasi yang didapat dari data sekunder masih kurang, dan/atau informasi yang didapat kontradiktif dengan realita di lapangan. Teknik perolehan data dilakukan dengan metoda random sampling atau acak, dengan jumlah responden yang terbatas karena informasi yang diambil, sifatnya hanya mendukung data-data yang sudah di dapat sebelumnya.
l-'1
0
1.4.3 Metoda Pembahasan
Ada 5 (lima) tahapan yang dilakukan untuk mengolah data diatas dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut Kabupaten Brebes seperti tertera dalam Gambar 3.1. Sedangkan pembahasan akan terbagi menjadi tahapan sebagai berikut
1. 2. 3. 4.
:
Delineasi Wilayah,
Analisis Kondisi Eksisting (data hasil survey), Perumusan Skenario Pengembangan Kawasan,
ldentifikasi Potensi dan Persoalan Pembangunan Kawasan dan Perkiraan Kebutuhan Pola dan Struktur Ruang Pantai dan Laut Kabupaten Brebes,
5.
Formulasi Strategi Penanganan Pantaidan Laut.
1.4.3.1 Delineasi Wilayah
Pendelineasian wilayah ini dimaksudkan agar rencana yang dibuat bisa lebh terfokus
dan mengena pada target perencanaan yang dikehendaki, yaitu kawasan pesisir. Wilayah didelineasi menurut batas administratif kelurahan.desa yang masih mendapaVmemberi pengaruh terhadap laut atau pantai sejauh
4 mil dari garis luar
pantai atau pulau yang berdekatan. D-efinisi wilayah pesisir diambil dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat 2. Sehingga secara teoritis, kawasan pesisir dibatasi oleh dua faktor:
-
Batasanfisik-geografis BatasanSosialEkonomis
Batasan fisik geografis membatasi wilayah yang mempunyai kesamaan fisik, letaUposisi, dan bentang alam. Untuk memudahkan pengelompokan yang didasarkan dengan ketersediaan data, maka faktor administratif kecamatan juga dipertimbangkan
dengan fokus wilayah adalah daerah kelurahan/desa yang berbatasan fisik secara langsung dengan bagian pesisir.
GAMBAR 1.4 KERANGKA PEMIKIRAN PENYUSUNAN RTRPL KABUPATEN BREBES DELINEASIWILAYAH
Kajian Keb'rjaksanaan Pembangunan spt: Poldas, UU No 22 dan 25 Tahun 1999, UU No 24 Tahun 1992, RTRW Kabupaten Brebes,
dan kebijakan wilayah sekitamya
bagian wilayah pantai (serta laut) dan kawasan darat pengaruhnya
(Cirebon,
Tegal,dll)
Analisis kondisi fisik{eografis dan batas administratif kelurahan/desa Wilavah Kabupaten Brebes
Kawasan Pantai dan Laut Kabupaten Erebes
Aktivitas Daratan
. o
Permukiman
Penduduk Kegiatan Primer (pertanian, kehutanan, perkebunan,
o
pertambangan, dll) Kegiatan Sekunder (industri,
peroagangan,
o
Keadaan Lautan
.
Sumber daya Hayati dan
o
Non Hayati di Laut Kondisi Fisik dan
o r o o
lingkungan Laut Cuaca dan curah hujan Arus/gelombang laut Kondisi pasang surut Pola kehidupan biota dan binatang laut
r o o r
POTENSI DAN PERMASALAHAN
Analisis Analisis daya dukung lingkungan pesisk terhadap: dampak aktivitas daratan dampak fenomena lautan Analisis permukiman penduduk
-
Pesisir Analisis kegiatan sosialekonomi pesisir Analisis Drasarana dan sarana pendukung kegiatan pesisir
transportasi, dll) Pola penggunaan lahan
Perangkat Normatif Pesisir
Karakateristik Pesisir
r
Landscape /kondisi fisik
r r
Pesisir Permukiman pesisir Fenomena dampak lingkungan di kawasan
.
pesisir akibat: Aktivitas daratan
o
o o r
Pendekatan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Azas dan Prinsip Dasar Penataan Ruang Wilayah Pesisif Pedoman Umum Perencanaan
o
Kawasan Lindung Pedoman Umum Perencanaan
Kawasan Budidaya : a. Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perairan b. Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Pantai
Tujuan Pengembangan Kawasan Pantai dan Laul Kabupaten Brebes
Fenomena lautan
RENCANA
RENCANA
Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir
o
. r
Penataan pemanfaatan ruang pesisir daratan Pengelolaan penataan lingkungan kawasan pesisir Peningkatan potensi kegiatan Desisir
Tujuan Akhir
Zonasi Kawasan Permukiman dan Kegiatan sosial-ekonomi di Wilayah Pantai dan Laut Zonasi Kawasan Konservasi Lingkungan di Wilayah Pantai dan Laut Brebes Rencana Zona-zona Prioritas Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Wilayah Pantai dan laut
.
Usulankekomendasi perangkat peraturan
perudang-
:i*:e1l91r|:l9:91?1
r
Kelestarian lingkungan
r
Kesejahteraan penduduk Pertumbuhan ekonomi
o i i i
"
l-12
1.4.3.2 Analisis Kondisi Eksisiting
Setelah ditetapkan kawasan pesisir pada tahap 1, maka dilakukan analisis kondisi
eksisting yang mencoba menggambarkan kondisi perwilayahan pesisir sekarang. Tujuan analisis adalah menemukenali permasalahan-permasalahan yang ada dan potensial terjadi
di
kawasan pesisir Kabupaten Brebes. Analisis atau tinjauan ini
dilakukan dari 2 sudut pandang, yaitu:
a.
Analisis Intemal Maksudnya, kajian terhadap karakteristik zona-zona yang terlibat atau merupakan bagian dari kawasan pesisir. Kajian ini mengangkat potensi maupun persoalan yang dipunyai oleh tiap-tiap zona dan mengkaitkan hubungan satu zona dengan
yang lainnya, terutama dari segi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan kawasan pesisir, terutama dari keragaman aneka sumber daya alam hayati dan
non-hayati. Sosial budaya masyarakat setempat, demografi masyarakat, dan struktur aktivitas ekonomi yang berputar di kawasan pesisir.
Analisis internal kawasan pesisir ini, terdiri dari:
-
analisis pembagian zona sesuai dengan fungsi utama analisis daya dukung lingkungan (kawasan lindung dan budidaya) analisis kebutuhan sarana dan prasarana analisis wisata pantai, bahari, dan ecotourism analisis desa nelayan analisis potensi kegiatan wisata yang layak jual analisis sosial ekonomi masyarakat pesisir analisis keterkaitan (antar obyek wisata, dan dengan desa nelayan) analisis kegiatan perikanan
Analisis Eksternal Artinya, menjelaskan keterikatan dan ketergantungan kawasan pesisir ini dengan
wilayah lain di luarnya, baik itu yang berbatasan fisik secara langsung maupun tidak langsung. Asumsi awal analisis eksternal adalah dengan menganggapnya sebagai titik (node), bukan sebagai wilayah (region) sepedi yang dilakukan dalam
r-1
3
analisis internal. Secara eksplisit, analisis eksternal
ini
melakukan tinjauan
terhadap pengembangan kawasan pantai dan laut Kabupaten Brebes dalam konteks RTRW Kabupaten Brebes, Rencana Tata Ruang Tetangga (Kabupaten
Cirebon dan Kota Tegal), dan Rencana-Rencana Sektoral yang terkait dengan aktivitas di kawasan pesisir, seperti Rencana Pengembangan Kawasan Andalan BREGAS, dII.
1.4.3.3 Perumusan Skenario Pengembangan Kawasan Pantaidan Laut
Akan dirumuskan beberapa alternatif skenario pengembangan kawasan atau per unit
analisis kelurahanidesa yang menggambarkan kondisi sekarang. Skenario ini akan
dipakai sebagai masukan dalam melakukan proyeksi terhadap hasil-hasil survey tersebut.
Ada beberapa bagian atau aspek yang harus dianlalisis sebelumnya untuk sampai ke tahap ini, yaitu:
a.
Analisis Fisik dan potensi Sumber daya alam
Analisis ini meliputi analisis fisik atau kemampuan lahan, terutama dari segi antisipasi potensi bencana yang muncul mengingat kawasan pesisir rentan terhadap ancaman laut (gelombang pasang), pergeseran tanah (kelerengan lahan), dll. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji dan menggali potensi-potensi
alam yang terkandung didalamnya, baik yang ada di laut, pantai dan darat. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui prospek pemanfaatan sumber daya alam ini, terutama untuk kesejahteraan penduduk setempat.
b.
Analisis Sosial Kependudukan Analisis ini dilakukan untuk memahami aspek-aspek kependudukan:jumlah dan
distribusi kepadatan penduduk pesisir terhadap Kabupaten Brebes, pola penghidupan masyarakat pesisir, pertumbuhan dan perkembangan, dan potensi
sumber daya manusia di kawasan pesisir, baik ditinjau dari .segi pendidikan, budaya yang melekat, keahlian khusus (profesi), dll
t-14
c.
Analisis ekonomi Analisis ini dilakukan untuk memahami karakteristik ekonomi kawasan pesisir, aktivitas ekonomi penduduk desa/kelurahan, kegiatan usaha dan kemampuan
investasi masyarakat
dan
kemungkinan partisipasi masyarakat-swasta-
pemerintah, serta sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan.
Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Analisis
ini
dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan
prasarana dan sarana untuk menunjang zona-zona permukiman
di
kawasan
pesisir (seperti air bersih, sampah, dan drainase) dan kegiatan perekonomian di pesisir.
A
Analisis Sistem Transoortasi
Analisis ini diberikan untuk memberikan gambaran tentang pola koleksi dan distribusi internal kawasan pesisir dan dengan wilayah eksternalnya, terutama
dari aspek aksesibilitas, ketersediaan perangkutan, dan kualitas pelayanan transportasi.
f.
Analisis Daya dukunq linqkunqan Analisis ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daya dukung lahan
untuk dapat menampung potensi aglomerasi kegiatan perekonomian yang muncul dalam tiap-tiap zona fungsional di kawasan pesisir. Terutama dari aspek
ketersediaan ruang untuk kawasan lindung (misalnya hutan mangrove) dan ruang terbuka hijau (estetika lingkungan).
g
Analisis Ekonomi Sumber ddva Havati dan non-havati Analisis ini terkait dengan memperkirakan nilai ekonomis suatu potensi pesisir
yang nantinya menjadi dasar untuk peruntukan konservasi atau malah dapat dieksoloitasi.
t-1
5
1.4.3.4 ldentifikasi Potensi dan Persoalan Pembangunan Kawasan dan Perkiraan Kebutuhan Pola dan Struktur Ruang Kawasan
ldentifikasi
ini
bertujuan untuk menentukan zona-zona peruntukan ruang sistem
kegiatan yand didasarkan kepada:
a.
Hasil analisis kawasan yang meliputi analisis kependudukan, sektor potensial
daya dukung lingkungan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman dan analisis transportasi.
b.
Sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai
Perkiraan terhadap kebutuhan struktur tata ruang kota didasari juga oleh pertimbangan
efisiensi pelayanan kepada penduduk. Formulasi kebutuhan meliputi perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga struktur ruang kawasan akan terbentuk apabila dibutuhkan adanya hirarki dan distribusi pusat-pusat pelayanan.
1.4.3.5 Formulasi Strategi Penanganan Pembangunan Kawasan
Perumusan terhadap strategi pembangunan kawasan didasarioleh analisis potensi dan
persoalan pembangunan yang dikaitkan dengan arahal penrrujudan struktur kota, antara lain meliputi rumusan mengenai:
a.
Strategi terhadap perlindungan zona-zona peruntukan yang berwawasan lingkungan setempat.
b.
Strategi pengelolaan pantai dan laut yang menjadi tanggung jawab para stakeholder yang diperuntukkan untuk pertumbuhan ekonomi
c.
Strategi pemanfaatan potensi sumber daya pesisir untuk kesejahteraan masyakat
Setelah formulasi strategi, baru kemudian diturunkan menjadi rencana pemanfaatan ruang dengan menuangkan konsep dan strategi tersebut ke dalam ruang, terutama
dalam hal penempatan zona-zona budidaya dan pelestarian lingkungan. Dan dengan menyesuaikan dengan peraturan dan kelembagaan daerah kemudian diturunkan dalam
program-program pengelolaan pantai
dan laut, yang
menyangkut batasan
pemanfaatan, obyek atau sumber daya apa saja yang dilindungi, dan lain-
t-16
1,5
KELUARAN STUDI
Output rencana yang diharapkan dari penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut di Kabupaten Brebes ini, adalah:
1.
Zonasi pemanfaatan ruang untuk perlindungan (konservasi) sumberdaya pantai dan laut
2. Zonasi pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pembangunan pantai dan laut 3. Sistem jaringan dan pelayanan kegiatan penduduk antar dan internal pantai dan laut 4. Indikasi program pengelolaan dan usulan perangkat peraturan perundang-undangan pantai dan laut Kabupaten Brebes
1.6
SISTEMATIKAPELAPORAN
Pada prinsipnya, Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut Kabupaten Brebes berisikan tentang
potensi dan persoalan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes, Strategi Penanganan dan Pengembangan, serta Rencana Penataan ruangnya, yang secara sistematis akan dibahas
sepertidi bawah ini:
BAB
1
PENDAHULUAN Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian dan
ruang lingkup, landasan hukum dan perundangan, serta output dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut di Kabupaten Brebes.
BAB 2
TINJAUAN KEBIJAKSANMN DAN PEMTURAN TERKAIT PANTAIDAN LAUT Bab ini membahas kebijaksanaan dan peraturan yang terkait yang menjadi landasan
bagi dengan Penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut di Kabupaten Brebes.
BAB
3
RONA FISIK DAN LINGKUNGAN Bab ini akan membahas tinjauan fisik pesisir yang akan mempengaruhi Penyusunan Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut, antara lain deliniasi wilayah, rona wilayah laut, rona wilayah pantai, interaksi dan dampak lingkungan wilayah.
t-17
BAB
4
RONASUMBER DAYALAUT Pada bab ini akan dibahas kandungan sumber daya yang terdapat di kawasan laut
Kabupaten Brebes, yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati yang bisa dieksplor untuk mendukung kegiatan pembangunan Kabupaten Brebes.
BAB 5
KEGIATAN KOMUNITAS PANTAI
Bab ini membahas tentang isu-isu yang terdapat di kawasan pantai
Brebes
sehubungan dengan penduduk dan aktivitasnya, yang secara langsung maupun
tidak langsung memberikan dampak terhadap lingkungan pantai, antara
lain
penduduk yang tinggal di daerah pantai dan pengaruhnya, aktivitas sosial ekonomi
pesisir, penyebaran fasilitas umum dan sosial, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pesisir.
BAB 6
POTENSI DAN PERMASALAHAN Pada bab ini akan dianalisis potensi dan permasalahan yang ada di wilayah pantai
dan laut Kabupaten Brebes, baik yang bersifat internal maupun eksternal, Potensi dan permasalahan tersebut akan disajikan dalam bentuk matrik dari perspektif kajian fisik dan lingkungan, ekosistem pantai dan laut, kebijaksanaan dan peraturan terkait, dan Komunitas Pantai (aktivitas sosial perekonomian).
BABT
STRATEGIPENGEMBANGAN
Pada bab ini akan menyusun konsep strategi pengembangan kawasan pantai dan
laut dengan prinsip meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
dan
pemerataan
kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan strategi yang dipakai adalah Sfrafeglc /ssues Management (SlM) yang merupakan pengembangan dari tahapan identifikasi isu-isu strategis.
BAB
8
RENCANATATA RUANG PANTAI DAN LAUT Bab ini berisikan alternatif rencana pengembangan kawasan pantai dan laut yang
nantinya dapat disepakati untuk ditetapkan zonasi pemanfaatan ruang untuk perlindungan (konservasi) sumberdaya pantai
dan laut,
pengembangan dan
t-1 B
pembangunan kawasan pantai dan laut, sistem jaringan dan pelayanan kegiatan penduduk antar dan intemal kawasan pantai dan laut, indikasi program pengelolaan kawasan pantaidan laut Brebes.
BAB 9
INDIKASI PROGRAM PENGELOLMN DAN USULAN PERATURAN
Bab ini berisikan program pembangunan atau kegiatan lanjutan yang sebaiknya dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pantai dan laut Kabupaten yaitu jangka Brebes. Indikasi program ini akan disa.iikan dalam dua tahapan waktu,
pendek dalam rentang waktu
5 (lima) tahun dari tahun penyusunan RTRPL
dan
jangka menengah, 5 (tima)tahun ke depannya.
Tata Ruang Laporan ini dibuat sebagai laporan akhir dalam kerangka penyusunan Rencana
dan rumusan Pantai dan Laut Kabupaten Brebes, yang pada prinsipnya berisikan strategi permasalahan yang ada di rencana tata ruang wilayah pantai dan laut berdasarkan potensi dan wilayah tersebut.
t-19
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN/PERATU RAN TERKAIT KAWASAN PANTAI DAN LAUT Bab ini akan menjabarkan tentang kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi pengembangan kawasan pesisir dan laut. Pembahasan kebijakan ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat regional. Kebijakan tingkat nasional terdiri dari kebijakankebijakan yang sifatnya umum berlaku di seluruh kawasan pesisir dan laut, sedangkan kebijakan tingkat regional terdiri dari kebijakan-kebijakan yang khusus bagi wilayah perencanaan Kawasan Pesisir dan Laut Kabupaten Brebes.
2.1
KEBIJAKAN NASIONAL Kebijakan-kebijakan nasional yang akan dijabarkan di sini meliputi berbagai kebijakan yang menyangkut kewenangan wilayah pantai dan laut, tata ruang, lingkungan hidup, kawasan lindung, dan lain-lain, seperti perikanan dan pariwisata.
2.1.1 Kebijakan Tentang Kewenangan Wilayah Pantai dan Laut Kebijakan-kebijakan menyangkut kewenangan wilayah pantai dan laut disini meliputi Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973,
dan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983.
A.
Undang-Undang Nomor 22Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Keterkaitan perencanaan kawasan pantai di dalam undang-undang pemerintahan daerah ini
disebutkan secara jelas pada pasal 3 yaitu: " wilayah daerah propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan."
Sementara pada pasal 10 ayat (2) juga disebutkan mengenai kewenangan daerah atas wilayah laut yaitu :"kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi : (a) eksplorasi, eksploitasi, konsevasi dan pengelolaan wilayah laut tersebut; (b) pengaturan kepentingan administratif; (c) pengaturan tata ruang;...."
Pada ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan kota di wilayah laut adalah sejaut sepertiga dari batas laut daerah propinsi.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia Di dalam undang-undang ini diatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam daerah landas kontinen Indonesia. Undang-undang inijuga mengatur mengenai keharusan untuk melakukan perlindungan terhadap kawasan-kawasan konservasi jika terjadi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di suatu daerah, Selain itu undang-undang ini
juga mencoba memberikan perlindungan lingkungan jika iika terdapat kegiatan di suatu daerah secara umum.
C.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Di dalam undang-undang ini disebutkan negara Indonesia selain memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi, pengelolaan juga berdaulat melakukan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di
bawahnya. Dalam kaitannya dengan hal ini maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan dengan eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya alam harus mentaati ketentuan pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2.1.2 Kebijakan Tentang Tata Ruang Yang termasuk kebijakan tata ruang yang akan dijabarkan disini meliputi Undang-undang Nomor 24 Tahun 'l 992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996.
A.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang Kedudukan rencana tata ruang kawasan pesisir ini menurut UU No,24 tahun 1992 dapat digolongkan dalam rencana tata ruang kawasan tertentu. Di dalam pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa rencana tata ruang kawasan tertentu diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi atau wilayah kabupaten/kota.
Selain
itu pada ayat (3)
dijelaskan bahwa penataan ruang kawasan tertentu
diselenggarakan untuk:
a.
Mengembangkan tata ruang kawasan strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi atau wilayah kabupaten/kota.
b.
Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya.
t-2
c.
Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Di 0aerah Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur penyelenggaraan penataan ruang di daerah, dengan ruang lingkup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Dalam peraturan ini dijabarkan juga instansi-instansi yang bertanggung jawab terhadap masing-masing lingkup tersebut. Selain itu, ditegaskan pula tentang perlunya peranserta masyarakat dalam penataan ruang, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian, serta baik di tingkat | (propinsi) maupun di tingkat ll (kabupaten/kota).
C.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tata Gara Peranserta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Dalam peraturan ini dijelaskan bagaimana masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang
di daerah, baik di tingkat
|
(propinsi) maupun
di tingkat ll
(kabupaten/kota). Peran serta masyarakat didefinisikan sebagai berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penalaan ruang (proses penataan ruang).
Peranserta masyarakat ini dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok, berupa pemberian saran, masukan, pendapat, pertimbangan, informasi maupun dana. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan perlunya publikasi terhadap produk-produk tata ruang yang dihasilkan, baik melalui media cetak, media elektronik, dan forum pertemuan (paling lama 7 hari)
2.1.3 Kebijakan Tentang Lingkungan Hidup Kebijakan-kebijakan tentang lingkungan hidup yang akan dijabarkan meliputi Undangundang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-undang ini merupakan pengganti UU No.4 Tahun 1982. Di dalam undang-undang tersebut diadakan perubahan mendasar pada perumusan prinsip dasarnya yaitu hak untuk berperan serta, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Prinsip dasar lainnya adalah hak atas informasi, hak untuk mengadu/melapor, hak untuk mengajukan gugatan
il-3
perwakilan (c/ass acfion), hak organisasiuntuk mengajukan gugatan (NGO LegalSfandrng) dan tanggung jawab mutlak
$tnd
liability).
Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, dalam undang-undang ini diatur rnengenai halhal pengelolaan yang berbasis kepada penguasaan negara akan sumberdaya tersebut dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
B.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya hayati beserta ekosistemnya secara serasi dan
seimbang sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam undang-undang ini termuat pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan,
kawasan suaka alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat dan ketentuan-ketentuan pidana, penyelidikan dan ketentuan lainnya.
2.1.4 Kebijakan Tentang Kawasan Lindung Kebijakan tingkat nasional yang menyangkut kawasan lindung disini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 dan Keoutusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun tsgg
t.nt.ng
Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam Peraturan pemerintah ini dikeluarkan sebagai pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1990 dengan pertimbangan bahwa suaka atam dan kawasan pelestarian alam merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya dan harus dilestarikan. Secara umum peraturan pemerintah ini mengatur penetapan dan perlgelolaan kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian
alam (KPA). Kegiatan pengelolaan ini meliputi rencana pengelolaan, pengawetan dan pemanfaatan.
Kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam dan kawasan suaka margasatwa ditetapkan setelah melalui beberapa tahapan yaitu
: penunjukan kawasan beserta
fungsinya, penataan batas kawasan dan penetapan kawasan.
Dalam hal ini suatu kawasan ditunjuk sebagai kawasan cagar alam jika telah memenuhi kdteda yaitu
:
I
t-4
-
Mempunyai keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa liar dan tipe ekosistem.
-
Mewakiliformasi tertentu dan unit-unit penyusunnya. Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan berlangsungnya proses ekologis secara alami.
-
Mempunyai
ciri khas potensi dan dapat merupakan contoh ekosistem
yang
keberadaannya memerlukan upaya konservasi.
-
Mempunyai komunitas tumbuhan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannva terancam Dunah,
Jika suatu wilayah telah ditunjuk menjadi kawasan suaka margasatwa harus memenuhi kriteria sebagai berikut
-
:
Merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dan jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya.
-
Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.
Merupakan habitat dari suatu jenis satwa yang langka dan atau dikhawatirkan punan.
B.
Memiliki keanekaragaman dan populasisatwa yang tinggi. Merupakan tempat dan kehidupan bagijenis satwa migran tertentu.
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di dalam keppres ini dimuat mengenai pembagian kawasan lindung menjadi lima belas kawasan. Tujuan dari pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Adapun sasamn dari pengelolaan kawasan lindung tersebut adalah meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa
serta nilai sejarah dan budaya bangsa dan mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Ruang lingkup kawasan lindung terdiri atas
-
:
Kawasan yang memberikan pedindungan
ke
bawahnya; terdiri dari kawasan
perlindungan setempat yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resaoan air.
-
Kawasan perlindungan setempat yang terdiridari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar wadukidanau dan kawasan sekitar mata air,
-
Kawasan suaka alam dan cagar budaya yang mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman
il-5
nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
2.1.5 Lain-lain Kebijakan-kebijakan yang akan dijabarkan pada bagian inimeliputi Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor4 Tahun 1990.
A.
Undang-undang Nomor9 Tahun 1985Tentang Perikanan Secara umum undang-undang
ini memiliki
kandungan upaya-upaya untuk melakukan
perlindungan kelestarian alam. Di dalamnya termuat hal-hal yang diizinkan dan yang tidak diizinkan di dalam melakukan perlindungan lingkungan namun tidak menyinggung mengenai daerah konservasi secara langsung.
B.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan Di dalam undang-undang ini dibahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pembangungan obyek wisata. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut
-
:
Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan seosial budaya.
-
Nilai-nilai agama, adat-istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
C.
Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup. Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 Tentang Pelabuhan Dalam PP inididefinisikan yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiridari
daratan dan perairan
di
sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,
naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran
dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai
tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
Peraturan
ini membahas mengenai
penyelenggaraan pelabuhan oleh daerah, setelah
adanya perluasan otonomi daerah. Materi yang diatur dalam PP ini meliputi tatanan kepelabuhanan nasional, penetapan lokasi
dan
pengelolaan pelabuhan, terutama
pelabuhan umum dan pelabuhan khusus oleh pemerintah daerah.
il-6
Menurut Bab ll Pasal 2-3, tatanan kepelabuhan diatur guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan
nasional. Penyusun tatanan ini perlu memperhatikan tata ruang wilayah, pertumbuhan
ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keselamatan pelayaran. Dalam peraturan
ini
dikemukakan bahwa berdasarkan tatanan pelabuhan, pelabuhan di Indonesia dapat dibagi atas 6 kategori, yaitu:
1)
Pelabuhan menurutfungsinya, merupakan
a. b, c. 2)
:
Simpul dalam jaringan di perairan sesuai dengn hirarkifungsinya Pintu gerbang kegiatan perekonomian nasionaldan internasional
Tempat kegiatan alih moda transportasi
Pelabuhan menurut penggunaannya, dapat dibedakan atas:
a. Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri b. Pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar negeri 3) Pelabuhan menurut klasifikasinya, dibedakan dalam beberapa kelas
berasarkan fasilitas
dan kegiatan operasional pelabuhan.
4)
Petabuhan menurut jenisnya, terdiri atas:
a. b.
Pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
Pelabuhan khusus, yang dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu
5) Pelabuhan menurut penyelenggaraannya, dibedakan atas:
a,
Pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan usaha pelabuhan
b. 6)
Pelabuhan khusus yang diselenggarakan oleh pengelola pelabuhan khusus
Pelabuhan menurut kegiatannya, terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan:
a. b.
Angkuran laut yang selanjutnya disebutnya sebagai pelabuhan laut Angkutan sungaidan danau yang selanjutnya disebut sebagai pelabuhan sungai dan danau
c.
Angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut sebagai
pelabuhan
nenveheranoan
Lebih lanjut, penetapan lokasi pelabuhan umum dijelaskan dalam Bab lll Pasal 6, bahwa
penetapan lokasi pelabuhan hendaknya memperhatikan aspek RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota, pertumbuhan ekonomi, kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan pelayaran, keterpaduan intra dan antarmoda, serta pertahanan keamanan negara. Sementara hal
|-7
penyelenggaran pelabuhan umum dijelaskan dalam Bab lll Pasal 7, bahwa penyelenggara
pelabuhan umum harus menguasai tanah dan perairan yang telah ditetapkan untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhan, keselamatan pelayaran dan iasa kepelabuhan,
keselamatan pelayaran
dan fasilitas
penunjang pelabuhan umum.
Dalam
penyelenggaraannya, pelabuhan umum harus memiliki daerah lingkungan kerja yang
ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Mendagri dan menteri yang bertanggung jawab terhadap pertahanan, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan. Sementara itu, pengelolaan pelabuhan khusus ciiatur dalam Bab X Pasal 42, bahwa pengelolaan pelabuhan khusus dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pengelolaan ini dilakukan dalam hal
-
:
Pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia
-
Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional akan lebih efektif dan efisim sefta lebih mengoperasikan pelabuhan khusus
2.2
KEBIJAKAN REGIONAL Tinjauan ini dimaksudkan agar Rencana Tata Ruang Pantai dan Laut (RTRPL) yang dibuat memiliki sifat sinergis dan berada dalam koridor yang sama dengan kebijakan-kebijakan regional di atasnya sehingga kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan di dalam RTRPL ini tidak saling bertentangan (kontra-produktif), tetapi dapat menjelaskan secara lebih detail
dan lengkap.
Penjabaran kebijakan regional pada bagian ini akan terfokus pada bagaimana dukungan pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten) terhadap pengembangan kawasan pantai dan laut. Pada pengembangan kawasan pantai dan laut Kabupaten Brebes, kebijakan regional yang mempengaruhinya meliputi kebijakan dalam lingkup Kawasan Andalan BREGAS dan kebijakan tingkat Kabupaten Brebes.
2.2.1
Rencana Pengembangan Kawasan Strategis BREGAS
Kawasan Strategis Bregas ini merupakan salah satu dari
8
kawasan
di Propinsi Jawa
Tengah yang diusulkan ditetapkan pengembangannya dalam RTRWN menjadi kawasan
andalan karena dinilai strategis dan sangat potensial, tetapi studi implementasi pengembangan sektor unggulan (andalan cepat tumbuh)
di
kawasan
ini
belum
dilaksanakan, sehingga yang dibahas ini hanyalah potensi strategisnya.
il-B
Secara geografis, berbatasan dengan Laul Jawa di sebelah utara, Kawasan Andalan Purwokerto dan sekitamya
di sebelah selatan,
Kawasan Andalan Semarang-Demak di
sebelah timur, serta Propinsi Jawa Barat di sebelah barat. Kawasan Andalan Bregas ini
terdiri dari Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Slawi, dengan pusat orientasi di Kota Tegal. Pada kawasan andalan ini, Kabupaten Brebes berperan sebagai pusat wilayah barat, dan dalam hal struktur pelayanan , Kabupaten Brebes termasuk ke dalam pusat kegiatan lokal (PKL), sementara pusat kegiatan wilayah (PKW) berada
di Kota Tegal dan Pekalongan
(kota
menengah).
Potensi alam yang akan dikembangkan
di kawasan ini adalah tanaman pangan
dan
perkebunan produksi (teh dan kayu), serta hutan konservasi, sedangkan potensi alam pada
wilayah pesisir yang akan dikembangkan adalah perikanan laut. Dengan demikian, Kabupaten Brebes, khususnya wilayah pantai dan laut, dapat berperan di kawasan andalan dalam sektor pertanian dan perikanan.
2.2.2 RTRW Wilayah Cibening Berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah dan Gubemur Jawa Barat Nomor 120123511993
dan Nomor 19 tahun 1993 tentang Poko-pokok Kerjasama Pemeintahan,
Pembangunan, dan Kemasyarakatan Antara Pemeintah Propinsi Jawa Barat dengan
Pemeintah Propinsi Jawa Tengah
,
yang dimaksud dengan wilayah pengembangan
Cibening meliputi Kabupaten Cirebon, Kabuapaten Brebes, dan Kabupaten Kuningan. Wilayah pengembangan ini berbatasan langsung dengan
-
:
Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dengan Kecamatan Losari dan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon
-
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dengan Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
-
Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dengan Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan
Kebijakan kerjasama yang ditetapkan dalam wilayah pengembangan ini meliputi:
1.
Semua urusan pemerintah yang termasuk urusan rumah tangga daerah dan urusan tugas pembantuan menurut kebutuhan, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dn kemasyarakatan
2.
Kerjasama pembangunan daerah, yang mencakup:
il-9
a.
Bidang ekonomi, terdiri atas pertanian dan pengairan, industri, perdagangan
dan koperasi, pengembangan dunia usaha, pertambangan dan energi, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup
b.
Bidang sosial budaya, yang mencakup kependudukan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteaan sosial,
ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian, agama, serta perumahan dan permukiman
c.
Bidang pemerintahan, mencakup pembangunan daerah, desa, dan kota, pertanahan dan tata ruang, hukum, ketentraman dan keterlibatan masyarakat,
serta aparatur Pemerintah
2.2.3
RTRW Kabupaten Sekitarnya yang Berbatasan
2.2.3.1 RTRW Kota Tegal
Dalam RTRW Kota Tegal terdapat beberapa hal penting yang mempengaruhi pengembangan Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes, yaitu:
a.
Kota Tegal dibagi ke dalam 7 BWK, dimana masing-masing BWK memiliki fungsi yang berbeda-beda: BWK A, bagian pesisir dengan fungsi utama kegiatan maritim, rekreasi, dan perikanan tambak BWK B, kota bagian barat dengan fungsi utama perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa
BWK C, kota bagian pengembangan (utara) dengan fungsi utama kegiatan sosial budaya dan industri non polutif
BWK D, kota bagian wilayah kota lama dengan fungsi utama kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan industri non polutif
BWK E; kota bagian paling barat dengan fungsi utama
kegiatan
perumahan kepadatan rendah
BWK F, merupakan bagian wilayah kota lama bagian selatan dengan fungsi utama kegiatan perumahan kepadatan tinggi BWK G, merupakan bagian wilayah pengembangan selatan (perluasan) dengan fungsi utama kegiatan perumahan kepadatan sedang
b.
Rencana penggunaan lahan dibagi ke dalam 13 jenis, yaitu perumahan (36%), pemerintahan/pelayanan umum (2%), pendidikan (5%), kesehatan (1%), peribadatan ('l%), perdagangan (2%), industri pengolahan (5%), jasa pelayanan (1%), rekreasi (1%), fasilitas transportasi (3%), prasarana dan
il-1 0
utilitas (110/d, lahan persawahan dan pertanian (15%), serta penggunaan lain-lain (19%).
c.
Beber:apa obyek khusus yang akan dikembangkan, meliputi lingkungan
perumahan, pusat kegiatan perkotaan (CBD dan civic centre), kawasan industri, dan sistem transporasi.
2.2.3.2 RTRW Kabupaten Tegal
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam RTRW Kabupaten Tegal sehubungan dengan Perencanaan Wilayah Pantai dan Laut Kabupaten Brebes dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.
Kabupaten Tegal mencakup 4 sub wilayah pengembangan (SWP)
-
SWP l, mencakup Kecamatan Slawi, Lebaksiu, Dukuhwaru, Oangkah, Adiwerna, Dukuhturi, talang, Tarub, Kedungbanteng, dan Jatinegara
dengan pusat
di
Kota Slawi. Fungsi utamanya adalah
pusat
pemerintahan kabupaten, perdagangan, perhubungan, pendidikan, industri kecil, pertanian, kawasan lindung, serta hutan produksi.
-
SWP ll, mencakup Kecamatan Suradadi, Kramat, dan Warureja dengan pusat di Kota Suradadi. Fungsi utama SWP ini adalah pusat pariwisata
pantai utara, perikanan, perhubungan, industri menengah ke bawah, serta pertanian lahan basah.
SWP
lll,
mencakup Kecamatan Margasari. Balapulang,
dan
Pagergebang dengan pusat Kota Margasari. Fungsi utamanya adalah perdagangan, perhubungan, agroindustri, kawasan lindung, dan hutan produksi.
-
SWP lV, mencakup Kecamatan Bojong dan Bumijawa, dengan pusat di
Kota Bojong serta fungsi yang diemban perdagangan,
pengumpul
pertanian dan perkebunan, pariwisata, kawasan lindung, dan hutan produksi.
b.
Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten
Brebes adalah Kecamatan Kramat (industri menengah kecil), Talang (industri kecil), Adiwerna (perdagangan dan industri kecil), Dukuhturi
(industri kecil), Pagergebang (pertanian lahan basah),
Margasari
(perdagangan, agroindustri, kawasan lindung, dan hutan proiduksi), serta
Bumijawa (wisata, kawasan lindung, hutan produksi, pertanian, dan perkebunan)
c.
Alokasi penggunaan ruang yang direncanakan meliputi kawasan lindung (hutan lindung dan resapan air, sempadan sungai, rawan banjir dan longsor), kawasan budidaya (hutan produksi, pertanian lahan basah,
peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata,
dan
perumahan) serta kawasan strategis (sebagai pusat pertumbuhan : Slawi,
Suradadi, Kramat, Adiwerna, sebagai penanganan daerah terpencil
:
Kecamatan Bojong, Margasari, dan Jatinegara, sebagai penyangga lingkungan)
2.2.3.3 RTRW Kabupaten Banyumas
Dalam RTRW Kabupaten Banyumas, terdapat beberapa hal penting terkait Perencanaan Wilayah Pantaidan Laut Kabupaten Brebes, yaitu:
a.
Struktur tata ruang wilayah Kabupaten Banyumas dibagi atas 5 SWP, yaitu:
-
SWP
l,
mencakup Kota Purwokerto (pusat), Patikraja, Kalibagor,
Karanglewas, Sokaraja, Kembaran, Sumbang, Baturaden, dan Kedungbanteng.
Fungsi utama
:
pemerintahan
kabupaten,
perdagangan, perhubungan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, pendidikan, perikanan, dan pariwisata.
-
SWP ll, meliputi Ajibarang (pusat), Gumelar, Pekuncen dan Cilongok, dengan fungsi utama pusat pemerintahan, perkebunan, dan hutan negara.
-
SWP lll, mencakup Wangon (pusat), Jatilawang, Rawalo, Lumbir, dan Purwojati. Fungsi utamanya pusat pemerintahan dan perkebunan.
-
SWP lV, mencakup Banyumas (pusat), Kebasen, dan Somagede.
Fungsi utama yang diemban adalah pusat pemerintahan
dan
oerkebunan.
-
SWP V, mencakup Sumpiuh (pusat), Kemranjen, dan Tambak dengan fungsi utama pusat pemerintahan, hutan negara, dan perkebunan.
b.
Kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes
adalah Kecamatan Gumelar (perkebunan dan hutan negara), Pekuncen (perkebunan, perikanan, dan hutan negara), Cilongok (hutan negara, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertanian lahan basah), serta Kedungbanteng (hutan negara dan perikanan)
lt-12
c.
Alokasi penggunaan ruang diarahkan bagi pengembangan kawasan lindung,
kawasan budidaya, dan kawasan skalegis (kawasan prioritas pusat pertumbuhan utama, kota-kota, dan stagnan)
2.2.3.4 RTRW Kabupaten Cilacap Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam RTRW Kabupaten Cilacap ini adalah:
a.
Tata jenjang pelayanan di Kabupaten Cilacap dibagi atas 7 SWP, yaitu:
-
SWP l, mencakup Kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah. Cilacap
Selatan, dan Jeruklegi, dengan potensi pengembangan industri (terutama BBM), pertanian kakao, peternakan, perikanan lepas pantai, dan pariwisata.
-
ll,
SWP
mencakup Kecamatan Kesugihan, Maos, dan Sampang,
dengan potensi pertanian, perkebunan, industri pengolahan makanan dan jasa, serta peternakan.
-
SWP
lll, meliputi
dan
Gandrungmangu dengan potensi industri pengolahan dan
Kecamatan Sidareia, Kedungreia, Patimuan, Cipari,
peternakan.
-
SWP lV, mencakup Kecamatan Kawunganten, dengan potensi industri pengolahan makanan, ternak, dan wisata laguna.
-
SWP
V,
meliputi Kecamatan Kroya, Adipala, Binangun,
dan
Nusawangu, dengan potensi industri keraiinan kecil, wisata pantai, pertanian, dan perdagangan.
-
SWP Vl, mencakup Kecamatan Majenang, Dayeuhluhur, dan Wanareja,
dengan potensi industri pengolahan makanan, pertanian lahan kering, peternakan sapi, dan perkebunan.
-
SWP Vll, meliputi Kecamatan Karangpusung dan Cimanggu dengan
potensi industri pengolahan terpentin, pertanian lahan
kering,
perkebunan, dan peternakan.
b.
Adanya beberapa rencana pengembangan sistem transportasi, meliputi:
-
Peningakarn sarana prasarana jalan yang menghubungkan CilacapKroya-Buntu (menuju Purwokerto atau Yogyakarta, Kroya-Nusawangu
(menuju Kabupaten Kebumen), Cilacap-Sidareja-Wanareja (menuju Jawa Barat) dan jalur ke utara dari Majenang (menuiu Kabupaten Brebes).
il-1 3
-
Pengembangan jaringan jalan
.
:
Jalur arteri sekunder
:
Cilacap-Wangon-Majenang-Bandung
dan Cilacap-Maos-Pu rwokerto
.
Jalan kolektor sekunder
:
Jeruklegi-Sidareja-Wanareja,
Citacaap-Kroya-Purwokerto, Cilacap-Kroya-Nusawungu-
Kabupaten Kebumen, Majenang-Brebes, Binangun-Jetis, dan Maos-Kesugihan-Jeruklegi-Sidareja
.
Jalan lokal
:
Adipala-Binangun, Wanareja-Dayeuhluhur,
Sudarejo-Karangpucung, Karangpucung-Bantarkawung, dan Karangpucung-Gumelar
-
Pengembangan terminal
di
ibukota-ibukota kecamatan yang belum
memiliki terminal (Kedungreia, Kesugihan, Binangun Nusawungu, Jeruklegi, Karangpucung, Cimanggu,'Majenang, dan Dayeuhluhur.
c. Alokasi
penggunaan ruang diarahkan pada pengembangan kawasan
lindung,budidaya, kawasan strategis (sebagai kutub pertumbuhan dan kawasan lindung), permukiman, wisata.
2.2.3.5 RTRW Kabupaten Cirebon
_
RTRW Kabupaten Cirebon ini pacia intinya mengemukakan:
a.
Struktur wilayah Kabupaten Cirebon dibagi atas
-
:
KPU Weru, mencakup Kecamatan Weru, Plumbon, Klanganan, dan Palimanan dengan fungsi utama pusat kegiatan ekonomi utama dan perdagangan
-
KPU astanajapura, mencakup sebagian Kecamatan
Astanajapura,
Lemahabang, dan Karangsembung dengan fungsi pusat kegiatan ekonomi utama dan perdagangan
-
KPU Arjawinangun, mencakup Kecamatan Arjawinangun, Gegesik, dan Susukan dengan fungsi aktivitas ekonomi utama dan perdagangan
-
KPP Sumber, mencakup Kota Sumber dengan fungsi
aktivitas
perdagangan
-
KPP Ciledug, mencakup Kota Ciledug, Losari, Babakan, dan waled dengan fungsi kegiatan ekonomi dan perdagangan
Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes adalah Kecamatan Losari dan Ciledug
lt-'14
c.
Alokasi penggLrnaan ruang diarahkan pada pengembangan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan tertentu (kawasan industri, zona industri, dan kawasan wisata)
2.2.4
RTRW Kabupaten Brebes
Kebijakan-kebijakan pada tingkat regional Kabupaten Brebes disini meliputi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes dan Program Pembangunan
Daerah
(PROPEDA) Kabupaten Brebes. RTRW dan PROPEDA Kabupaten Brebes digunakan sebagai acuan di dalam perumusan rencana yang lebih rinci (dalam hal ini Rencana Tata
Ruang Pantai dan Laut) sehingga antara RTRW dengan rencana tersebut akan terjadi keselarasan dan keterpaduan rencana pengembangan. Adapun tinjauan permasalahan dalam RTRW Kabupaten Brebes 2000-2010 yang terkait dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan pesisir akan diuraikan secara jelas sebagai berikut
1.
:
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah: (a) Sektor pertanian dan homogen serta kurang dukungan pasaca panen yang cukup menguntungkan.
(b) Intensitas aktivitas ekonomi sering terhambat oleh kekurangan air sehingga pertanian sawah di daerah pantura kurang intensif, terhambat budaya pasaran dan budaya pertanian yang cenderung konservatjf sehingga produksi lambat (c) Belum dimanfaatkannya nilai lebih kelautan diwilayah Kabupaten Brebes
(d)Tingkat konsumsi tinggi, tetapi memotong rantai perdagangan dengan membeli di Tegal atau Cirebon, sehingga aktivitas lokal tidak dapat berkembang besar dan cepat. (e) Kuantitas dan kualitas produksi masih sering kalah dengan daerah lain dan tingkat
produksinya tidak diimbangi dengan nilaijual yang memadai
(f) Efisiensi dan efektifitas aktivitas dalam sebuah pasar belum tercapai, karena
ada
pasar yang ramai hanya pada hari pasaran, sedangkan hari biasa sepi sekali, bahkan pasar hewan di Paguyangan tidak pernah digunakan (g) Kurangnya sarana dan prasarana ekonomi dalam mengakomodir distribusi hasil
pertanian di daerah terisolir (h) Peran ekonomi wilayah Kabupaten Brebes cukup besar secara regional dan nasional,
tetapi belum signifikan dalam meningkatkan kesjahteraan penduduk
(i)
Peran ekonomi wilayah masih dalam tahapan produksi, sedangkan tahapan distribusi
masih menggantungkan terhadap wilayah lain, padahal wilayah ini cukup potensial
il-1 5
untuk tahapan pemasaran dan dishibusi sekaligus produksi lanjutan
di
bidang
agroindustri.
Bidang Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan
(a)
Konsentrasi penduduk cenderung berada di wilayah utara
(b)
Kualitas penduduk masih sangat rendah (60% hanya lulusan SD)
(c)
Belum beragamanya kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Brebes
(d) Budaya pertanian memberikan ciri sosial
kemasyarakatan yang kurang agresif
dalam menanggapi perkembangan (cenderung konvensional/lambat)
Bidang Lingkungan
(a)
Permasalahan banjir yang hampir setiap musim penghujan, maka wilayah pantai utara tergenang banjir akibat sistem drainase yang belum baik dan kondisi wilayah
yang kurang mampu menampung debit air buangan (b) Permasalahan penataan kawasan tambak terhadap sistem pengambilan dan
pembuangan
air
tambak, penataan kawasan tambak dengan
kawasan
permukiman, dan kawasan tambak dengan kawasan pertanian sawah (c) Masalah abrasi yang terus terjadi karena tidak adanya perlindungan kawasan
pantai karena desakan air [aut, seperti adanya hutan bakau, pemecah gelombang, dan lain-lain (d) Masalah intrusi air laut yang cukup besar karena hampir di seluruh wilayah pantai
utara Kabupaten Brebes terkena intrusi air laut sampai kedalaman 6 meter. Hal ini terjadi karena adanya lapisan tanah yang kurang padat ataupun masukny aair laut
di permukaan yang telah cukup jauh ke daratan karena adanya tambak maupun karena pengeboran airtanah yang terus menerus (e)
Masalah sedimentasi yang cukup besar sehingga bisa
mengakibatkan
terhambatnya produksi ikan laut, maupun banyaknya lahan tambak yang kurang
air. Disamping itu munculnya tanah timbul menjadi persoalan baru
antara
pemerintah dan penduduk dalam klaim terhadap penguasaan lahan (0
Perlindungan kawasan pantai yang masih kurang karena usaha-usaha perlindungan pantai belum melibatkan segenap aktivitas pantai yang mencakup
penduduk sekitar pantai, nelayan, aparat maupun pihak lembaga swadaya masvarakat.
4.
Bidang Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
il-16
(a) Jalur-jalur produksi dan distribusi masih tergantung pada jalur lama
yang
terbengkalai sehingga masih sulit membuka wilayah yang terisolir
(b) Pola
pemanfaatan ruang yang masih lemah dalam pengendalian pemanfaatan
ruang, yaitu tidak terbatasnya kawsan tambak, baik terhadap pola air, maupun permukiman dan pertanian sawah. Dan masalah penguasaan tanah, karena banyak penduduk yang masih menguasai tanah negara terutama masalah tanah timbul dan penanganan sernpadan sungai, waduk, dan pantai.
Dengan permasalahan-permasalahan seperti tersebut di atas, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RTRW Kabupaten Brebes meliputi:
1.
Menempatkan pertanian sebagai basis ekonomi, sehingga agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata merupakan arahan utma pengembangan ekonomi wilayah
2.
Penentuan 3 (tiga) satuan wilayah pembangunan (SWP), yaitu:
d. Pantai Utara bagian Timur Brebes, meliputi Brebes, Wanasari,
Bulakamba,
Jatibarang, dan Songgom, dengan pusat SWP di Kota Brebes, dan Kota Jatibarang
sebagaisub pusat SWP bagian selatan fiatibarang dan songgom)
e. Pantai Utara bagian Barat Brebes, dengan pusat
pengembangannya Kota
Ketanggungan, meliputi kecamatan ketanggungan, kersana, larangan, dan Banjarharjo. Dan kecamatan Tanjung Losari, dengan sub-pusat SWPnya di Kota Tanjung.
f. SWP Bumi Ayu, meliputi kecamatan Bumi Ayu, Tonjong, Sirampog, Paguyangan, dan Bantarkawung, serta sub-pusat pengembangan SWP di Kota Salem dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Salem.
3.
Penggalian potensi kawasan industridengan melakukan zoningisasi pada kawasan industri besar dan menengah di bagian Pantura (Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari) dan Paguyangan. Industri kecil dan homeindustry di daerah Malahayu, Buaran, ketanggungan, dan Bentar
4.
Kawasan perdagangan di Kota Brebes, Jati Barang, Ketanggungan, dan Bumi Ayu
5.
Kawasan wisata di Guci-Bumi Ayu-Baturaden, dengan potensiwisata di Waduk Penjalin,
Telaga Renjeng, Agrowisata, dan PAP.
Dengan kebijakan yang demikian itu, maka wilayah Kabupaten Brebes dalam RTRW 2000201 0
direncanakan sebagai berikut:
A.
Penataan ruanq, meliputi:
1.
Menetapkan kawasan hutan lindung seluas 12.552 Ha di Salem bagian Utara, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Siarampog, Tonjong, dan Ketanggungan,
il-1 7
dan kawasan resapan air di daerah Hulu dari DAS Pakijangan, Pemali Hulu, Kabuyutan, Babakan dan Cisanggarung. 2.
Menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, dan garis sempadan bangunan industri dan pergudangan sepanjang 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Luas areal kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi 1963 ha, dengan ketentuan yang mengacu Peraturan Menteri PU Nomor 63/PRT/1993 tentang Pedoman Garis Sempadan Sungai. Terdapat 22 sungai yang dilindungi dan sebagian besarnya berada di kecamatan-kecamatan yang terletak di Pantura Brebes. 4.
Kawasan Rawan Bencana Baniir seluas 703 ha tersebar
di 5 kecamatan
di
Pantura Brebes. 5.
Sentra pengembangan pertanian tanaman pangan padi dengan
kriteria
prosentase luas lahan basah (sawah) cukup besar (>25%) dan produktivitas
tanaman padi cukup besar adalah Kecamatan Paguyangan, Banjarharjo, Tanjung, Ketanggungan, Losari, dan Larangan. Sentra lanaman pangan lahan kering, yaitu tanaman bawang merah diWanasari,
Cabe dan terong di Brebes. Tanaman perkebunan kelapa hibrida di Salem, Bumiayu, dan Losari, Kapas
di
Kecamatan Ketanggungan, Losari, dan
Bulakamba. Seda sentra buah belimbing di Kecamatan Brebes. 7.
Kawasan perlambangan bahan galian C meliputi pasir sungai, trass, batu pasir,
andesit, lempung grabah, bentonit, gipsum, dan batu gamping
di
Brebes,
Jatibarang, Wanasari, Losari, Banjarharjo, dll B.
Kawasan pariwisata di Pantai Randusanga Kulon,
9.
Kawasan peternakan kuda di Ketanggungan, Banjarharjo, Losari, Bulakamba,
dan Wanasari; peternakan domba di Kecamatan Losari, peternakan kelinci di Wanasari dan Paguyangan, peternakan unggas di Brebes. Selanjutnya membuat
jalur peternakan besar di daerah selatan, dan ternak kecil di Losari, Wanasari, dan Sirampog, serta unggas di kecamatan Brebes dengan pola Gersa Agribina (Gerakan Usaha Agribisnis Bidang Peternakan)
10. Kawasan perikanan tambak dengan konservasi di Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan Brebes. Kawasan laut, dengan optimalisasi wilayah 0-4 mil laut, pengembangan dermaga ikan, TPl, dan pasar ikan, serta terciptanya pelabuhan laut yang lebih representatif.
il-1 8
11. Zona industri menengah dan besar akan dikembangkan didaerah pantaiutara yang mencakup wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari.
Dan sbntra homeindustry telur asin di Pantai utara Kabupaten Brebes, industri suun di Kecamatan Tanjung.
B.
Sistem Penrilavahan, meliputi:
1.
Sistem permukiman perkotaan meputi Kota Brebes sebagai kota orde
1.
Bumiayu, Ketanggungan, Jatibarang, dan Tanjung sebagai kota orde 2, dan 10 kota berorde 3, antara lain: Losari, Wanasari, dan Bulakamba.
2.
Sistem Permukiman Pedesaan, dengan menetapkan KTP2D (kawasan terpilih pusat pengembangan desa), yang meliputi antara lain: kelompok lX (kec.losari),
dengan pusat desa pertumbuhannya, yaitu Bojongsari, meliputi Desa Randegan,
Karangsambung, Karangjunti, Jatisawit, Babakan, Dukuhsalam, Kalibuntu, Tungkang, dan Negla. Kelompok X, Desa Sitanggal, meliputi desa Siandong,
Slatri, Rengaspendawa (kecamatan Larangan), Tegalgandu,
Siwungkuk,
jagolempeni, Tegalglagah, dan Jubang (wanasari dan Bulakamba), Kelompok
Xl, Desa Banjaratma, yang meliputi Siwuluh dan Petunjungan
(Bulakamba),
Sigentong, Tanjungsari, Dukuhringin, Glonggong, dan Sisalam. Dan Kelompok
Xll, Desa Sawojajar, meliputi desa kertobesuki, Dumeling, dan Kaliwingi
Rencana Pengembanoan Sistem Perwilavahan Wilavah, meliputi:
1.
Rencana Pembangunan Jalan Arteri Losari-Brebes, Jalan Lokal yang menghubungkan Tanjung-Kersana-Banjarharo-Salem; kemudian BrebesJatibarang-Songgom, dan Jalan Losari-Banjarharjo-Salem.
2.
Rencana Trayek angkutan umum baru Tanjung-Ketanggungan-LaranganSonggom-Prupuk-Tonjong-Bumiayu.
Brebes-Bumiayu lewat jatibatang-songgom-
tonjong.
3. D.
Peningkatan fungsi terminal di Tanjung dan Bumiayu
Penqembanoan Zona Prioritas, mencakup:
1.
Losari, Ketanggungan, Bulakamba, dan Tanjung sebagai sentra
indutri
menengah dan besar.
2,
Kesenjangan antar wilayah dan permasalahan lingkungan
il-19
Sementara itu, dalam PROPEDA Kabupaten Brebes, kebijakan yang menyangkut potensi dan permasalahan pengembangan pantaidan laut Kabupaten Brebes, seperti:
A. Kebijakan Bidanq
Ekonomi, mencakup:
1, Perbaikan ekonomi segala bidang dan pemerataan pembangunan
bagi
masyarakat
2.
Optimalisasi sektor unggulan dan andalan daerah
3.
Peningkatan kegiatan produksi dengan menjaga kualitas dan kesinambungan serta perluasan pasar
4.
Terciptanya investasi yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan benrvawasan lingkungan
5.
Peningkatan potensi dan andalan daerah dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif
6.
Pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan ekonomi
7.
B.
Peningkatan pengembangan dan eksploitasi kelautan
Kebijakan Bidanq Prasarana, meliputi:
1.
Pengembangan sistem transportasi yang baik serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarananya
2. Dibentuknya pusat pembangunan yang baru untuk mengurangi
intensitas
pergerakan di pusat kota
C.
3.
Manajemen lalu lintas
4.
Pembangunan jalan untuk menghubungkan daerah{aerah yang masih terisolasi
5.
Mewujudkan keberadaan pelabuhan sebagai daerah kerja perekonomian daerah
Kebijakan Bidang Permukiman dan Penataan Ruano, meliputi:
1.
Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar
2.
Pelaksanaan pola perencanaan pembangunan kota terpadu
3.
Kebijakan pendukung pembangunan perkotaan
4.
Memfokuskan penataan ruang pada kawasan andalan dan strategis serta permasalahan yang bersifat lintas wilayah, lokal tapi berdampak regional, dan permasalahan yang terkait dengan partisipasi, keseimbangan wilayah, potensi wilayah, dan lain-lain
Selain kedua kebijakan pokok diatas, yaitu RTRW dan PROPEDA Kabupaten Brebes, menimbang wilayah pantai dan laut Kabupaten Brebes mencakup
5 kecamatan,
yaitu
il-20
Kecamatan Brebes, Tanjung, Losari, Wanasari, dan Bulakamba berdasarkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPEIADA) 1998-2002 dan Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan, maka perlu
dijabarkan pula kebijakan yang diterapkan pada masing-masing kecamatan, sebagai berikut:
1.
Kebijakan Kecamatan Brebes, meliputi:
.
Pembentukan struktur kota yang linier mengikuti jalur di sepanjang jalan utama
dan perkembangan selanjutnya ke arah selatan pada sepanjang jalan menuiu Jatibarang. Pengembangan dengan membuat jaringan jalan lingkar utara akan membeiikan peluang pengembangan pada pola grid yang merata pada semua bagian wilayah kota.
.
Pengembangan fisik kota diorientasikan ke arah utara dengan membuka lahanlahan baru.
. .
Penyebaran penduduk diarahkan ke arah utaratimur dan selatan Kota Brebes. Pengembangan ekonomi perkotaan diarahkan pada struktur ekonomi agraris yang
bergerak
ke arah
keseimbangan, artinya dominasi sektor pertanian akan
diimbangi oleh sektor-sektor yang lain terutama sektor perdagangan dan jasa.
. .
Penyediaan prasarana dan sarana dasardi semua sektor perkotaan. Penyediaan prasarana perdagangan bagi pedagang kaki lima dan pengembangan sentra-sentra industri kecil.
2.
Kebijakan Kecamatan Wanasari, meliputi:
. .
Penyediaan prasarana dan sarana dasar di seluruh sektor perkotaan.
Penyempurnaan dan pengembangan jaringan irigasi dan perikanan untuk mencapai peningkatan populasi, produk hasil olahan, nilai tambah, dan daya saing yang semakin baik.
. .
Meningkatkan ketrampilan tenaga kerja. Pengembangan sumberdaya alam pantai.
Kebijakan Kecamatan Bulakamba, meliputi:
.
Pengembangan struktur kota dengan mempertimbangkan fungsi kota primer dan
sekunder. Fungsi primer kota Bulakamba meliputi perdagangan grosir, pergudanganiterminal kuk, terminal regional.kota, dan industri, sedangkan fungsi
sekundernya meliputi perdagangan lokal (eceran), pendidikan, kesehatan, rekreasi/olahraga, pemerintahan, perumahan, dan terminal kota.
.
Peningkatan produksi pertanian dan produktivitas lahan pertanian.
|-21
.
Pengembangan jaringan transportasi vitaldalam rangka mengurangi kesenjangan
antar desa serla meningkatkan arus lalu linlas orang, barang, dan jasa serta distribusi hasil produksi.
. 4.
Penyediaan prasarana dan sarana dasardi semua sektor perkotaan.
Kebijakan Kecamatan Tanjunq, meliputi:
.
Pengembangan struktur kota di sepanjang jalan arteri dengan penempatan pusaf pusat pelayanan pada lokasi-lokasi yang tepat dan strategis.
.
Pengembangan ruang kota diarahkan untuk menampung kegiatan perumahan, perdagangan, industri, dan ruang terbuka.
.
Pengembangan sistem transportasi yang mendukung seluruh sektor kegiatan perkotaan.
. 5.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar di semua sektor perkotaan.
Kebijakan Kecamatan_Losari, meliputi:
. .
Pembatasan perkembangan linier mengikuti ruas jalan Brebes
-
Losari- Cirebon.
Meningkatkan perkembangan bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Cirebon) dengan imbangan
ke arah timur (perbatasan dengan
Kecamatan
Tanjung).
.
Meningkatkan daya tarik perkembangan kota mengikuti jalur jalan kota dengan
penekanan pada kegiatan perekonomian, perkantoran pemerintahan, dan perumahan baru dalam skala luas, sehingga perkembangan kota mengarah pada bentuk radial.
.
Struktur guna lahan diarahkan untuk mewadahi kegiatan campuran, penghilauan,
pertanian, perhubungan-angkutan,pelayanan sosial bangunan umum dan pemerintahan, peiumahan, perdagangan dan jasa komersial.
.
Pengembangan sistem perumahan yang konsentris dengan penyebaran pusa! pusat pelayanan di seluruh bagian kota.
. .
Penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di semua sektor perkotaan.
Pengembangan sistem transportasi yang mendukung seluruh sektor kegiatan perkotaan.
.
Memberdayakan penduduk miskin.
|-22
