Lampiran : PERATURAN DESA PEGIRINGAN Nomor : 6 Tahun 2015 Tanggal : 24 Desember 2015 NASKAH R K P

Lampiran : PERATURAN DESA PEGIRINGAN Nomor

: 6 Tahun 2015

Tanggal

: 24 Desember 2015

NASKAH

RKP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016

DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi,

otonomi

asli,

demokratisasi

dan

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan

mempunyai

perencanaan

yang

matang

berlandaskan

partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

mewujudkan

tujuan

penyelenggaraan

Desa

sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

RKP Desa Pegiringan Tahun 2016

Hal : 1

yakni ”Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.” Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014

tentang

Desa,

Pemerintah

Desa

wajib

menyusun

perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan,

pemberdayaan

masyarakat

pembinaan Desa,

hasil

kemasyarakatan, evaluasi

dan

pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati

oleh

Pemerintah

Desa,

BPD

dan

masyarakat

dalam

Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.


Hal : 2

1.2. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


Hal : 3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan daerah kabupaten pemalang nomor 24 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten pemalang tahun 2005-2025 (lembaran daerah kabupaten pemalang tahun 2009 nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan

Peraturan

di

Desa

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6); 15. Peraturan Desa Pegiringan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Pegiringan Tahun 2016-2021. 1.3. TUJUAN & MANFAAT 1.3.1. TUJUAN Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut : a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun; b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas; c) Menetapkan kerangka pendanaan. d) Agar

Desa

memiliki

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

tahunan yang berkekuatan hukum tetap. e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa. f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).


Hal : 4

1.3.2. MANFAAT a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa. c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa; d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa. e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa. f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. 1.4. VISI DAN MISI DESA Berdasarkan Peraturan Desa Pegiringan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, maka seluruh

rencana

program

dan

kegiatan

pembangunan

yang

akan

dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang disamping merupakan Visi-Misi

Calon

Kepala

Desa

terpilih,

juga

diintegrasikan

dengan

kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Pegiringan adalah sebagai berikut : “ MENJADIKAN DESA PEGIRINGAN YANG CERDAS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA “ 1.4.1.Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pegiringan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pegiringan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Pegiringan adalah : “ MENJADIKAN DESA PEGIRINGAN YANG CERDAS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA “


Hal : 5

1.4.2.Misi Misi

adalah

langkah-langkah

yang

akan

dilakukan

guna

mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Pegiringan, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun partisipatif

dalam dan

penyusunannya pertimbangan

menggunakan

potensi

dan

pendekatan

kebutuhan

Desa

Pegiringan, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Pegiringan adalah: a. Mengamalkan

dan

melaksanakan

ajaran

agama

dalam

kehidupan sehari-hari; b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan berjiwa pelayanan prima; c.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat;

d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat; e.

Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi berbasis pada potensi desa;

f.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif;

g.

Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi hukum;

h. Meningkatkan

kerja

sama

dan

gotong

royong

dalam

bermasyarakat yang berazazkan kekeluargaan. 1.5. PROSES PENYUSUNAN Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan Tahun 2016, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor (ekonomi/

pertanian/

kesehatan/

pendidikan/

lingkungan/

dsb.),

Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan


Hal : 6

kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa. Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan, meliputi : a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas: 1) evaluasi terhadap RKP-Desa tahun 2015; 2) evaluasi RPJM Desa; 3) analisa kebijakan daerah; 4) analisa keadaan darurat/kerawanan; 5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016; 2. Musyawarah Desa, meliputi: a. Pencermatan

ulang

dokumen

RPJM

Desa,

membahas

&

menyepakati hasil pencermatan. b. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten. c. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa termasuk prioritas

kebijakan

pembangunan

daerah

(rencana

kerja

pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR). d. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi RKP-Desa Tahun 2015. e. Pemaparan

hasil

identifikasi

Berdasarkan

Analisa

Keadaan

Darurat f. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD). 3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi: a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016; b. Pemaparan

oleh

tim

kecamatan

atas

prioritas

kegiatan

pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2016 serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2015.


Hal : 7

c. Pemaparan

oleh

Tim

Penyusun

atas

hasil

kesepakatan

pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan Penyelasaran rencana program/kegiatan masuk ke desa. d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKPDesa tahun 2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017. e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun 2016 dan rancangan awal RKP Desa 2017. f. Tanggapan

pihak

kecamatan

terhadap

paparan

desa

yang

dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan. g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa. 4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi: a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan

Peraturan Desa

tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan Tahun 2016; b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan Tahun 2016 dalam Lembaran Desa; c. Penyebarluasan

Peraturan

Desa

tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah Desa Pegiringan Tahun 2016. 1.6. SISTEMATIKA Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan Tahun 2016 adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Tujuan dan Manfaat 1.4. Visi Misi Desa 1.5. Proses Penyusunan 1.6. Sistematika

BAB II

: GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2015


Hal : 8

3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa. 3.3. Identifikasi

Masalah

berdasarkan

Prioritas

Kebijakan

Pembangunan Daerah 3.4. Identifikasi

Masalah

Berdasarkan

Analisa

Keadaan

Darurat BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 4.1.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2016

4.2.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Supra Desa)

4.3. BAB V

Kebijakan Keuangan Desa

: PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016. 2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa. 3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des) 4. Pagu Indikatif Desa (PID) 5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir) 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 7. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir) 8. Rancangan RKP Desa (Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB) 9. Berita Acara Musdes RKP Desa. (Dilampiri Daftar hadir) 10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan (disertai legenda ) 11. Foto Kegiatan Musyawarah (minimal : Foto Musdes RKPDesa, Musrenbangdes RKPDesa)


Hal : 9

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2016 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya

pemerintah

desa

bersama

Badan

Permusyawaratan

Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya. Pada tahun 2016 arah kebijakan Keuangan Desa Pegiringan adalah sebagai berikut: 2.1. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desa yaitu:


Hal : 10

Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil aset desa hasil

-

swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian

-

dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah. Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga

-

yang tidak mengikat serta lainnya. Adapun asumsi pendapatan Desa Pegiringan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.710.500.000,00 ( Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) yang berasal dari :

Kode Rekening 1

Uraian Perkiraan Pendapatan

Jumlah (Rp)

PENDAPATAN DESA

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 3 4

1 1

2 2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

3

1

3

1

1

3

2

1,710,500,000

PENDAPATAN ASLI DESA Hasil Usaha Desa Hasil Aset Desa Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

87,600,000 63,600,000 24,000,000

DANA TRANSFER Dana Transfer dari APBN/Pemerintah 1. Dana Desa 2. Dana Pembangunan Lainnya Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) 1. Alokasi Dana Desa (ADD) 2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan Bantuan Keuangan 1. Bantuan Provinsi 2. Bantuan Kabupaten Dana Desa Lainnya yang Sah

1,622,900,000 777,600,000 632,400,000 22,700,000 5,000,000 185,000,000 -

PENDAPATAN LAIN-LAIN Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak Mengikat Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat

-

2.2. BELANJA DESA Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari RKP Desa Pegiringan Tahun 2016

Hal : 11

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan

Pembangunan

Desa,

Belanja

Bidang

Pembinaan

Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk tahun Anggaran 2016 asumsi Belanja Desa Pegiringan direncanakan sebesar Rp.1.710.500.000,00 ( Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rekening

Uraian Perkiraan Belanja

1

2

2

3 1.710.500.000

BELANJA

2

1

2

1

1

2

1

3

2 2

1 1

6 12

2

1

14

2

1

16

2

1

17

2

1

18

Jumlah (Rp)

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN INFORMASI DESA PENETAPAN POTENSI DESA PENETAPAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PENYELENGGARAAN PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PENETAPAN PERANGKAT DESA Pelantikan Perangkat Desa PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA (RPJM DESA DAN RKP DESA) RPJMDesa RKPDesa

505.300.000 483.190.000 775000 2.450.000 10.000.000 2.000.000 900.000 1.500.000 1.000.000

2

1

19

PENETAPAN RAPERDES TENTANG APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN APB DESA

2

1

20

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERUBAHAN APB DESA DAN RAPERKADES TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APB DESA

1.500.000

2

1

21

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN AKHIR TAHUN

1.000.000

2

1

22

PENETAPAN RAPERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB DESA

1.500.000

2

1

23

2

1

25

PENETAPAN PERATURAN DESA LAINNYA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA & BUM DESA BERSAMA


1.500.000

2.500.000 11.200.000

Hal : 12

2

Kode Rekening


Jumlah (Rp)

1

2

3

2

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1.164.200.000

KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR 2 2

2 2

1 2

PENGEMBANGAN POS KESEHATAN DESA DAN POLINDES Pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Operasional

600.000

Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Operasional

1.500.000 6.300.000

2

2

6

PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN POSYANDU MELALUI PEMBINAAN MAKANAN TAMBAHAN

2

2

21

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

-

Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Operasional 2

2

2

2

2

2

43

44

50

2.000.000

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA

-

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Kantor BPD

40.000.000

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Kantor LPMD

40.000.000

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Kantor PKK

40.000.000

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DESA

-

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Al Falah – Jati Growong

200.000.000

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Sipedang

207.400.000

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Al Mutaqin

68.000.000

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Gang Kemuning

62.400.000

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Gang RW 2,3,4 dan 5

138.300.000

Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Baru RT 01 RW 04

43.800.000

Pavingisasi,Perkerasan, Peningkatan dan Pemeliharaan Gang RT 01 RW 02

78.000.000

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TURAP/BRONJONG/ TALUD DESA Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Talud,Bronjong

110.000.000

Pemeliharaan Talud,Bronjong

10.000.000


Hal : 13

Kode Rekening 1


Jumlah (Rp)

2 Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Talud Jalan Menuju Makam

3 20.000.000

Pemeliharaan Talud Jalan Menuju Makam 2

2 2

2

2

2 2

2

52

54 76

77

16.000.000

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG/PLAT DEKER

-

Peningkatan, Rehab / Pemeliharaan Drainase Jalan Sipedang

99.400.000

Pemeliharaan Drainase Jalan Sipedang

15.000.000

PEMBERSIHAN/NORMALISASI DAN PENGERUKAN SUNGAI,KALI SAWAH

185.000.000

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN GERBANG / GAPURA DESA DAN GAPURA JALAN LINGKUNGAN Pembangunan Gapura Masuk Desa dan Gapura Jalan,Gang Lingkungan PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN DESA Pengadaan Lampu Jalan

2

2

108

80.000.000 12.500.000

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pembangunan Jaringan Internet PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TAMBAK/KOLAM IKAN

15.000.000

2

2

2

3

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

3

MEMBINA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN WILAYAH DAN MASYARAKAT DESA (SERAGAM, OP LINMAS , BABINSA, BABINKAMTIBMAS, BELA NEGARA)

-

Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Operasional Linmas

3.500.000

2

2

3

117

-

2

5

MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT DESA (BBGRM) Kegiatan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat Desa

2

3

8

PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR DAERAH, NASIONAL DAN KEAGAMAAN HUT RI HUT Provinsi, Kabupaten, Desa Upacara Keagamaan & pesta budaya

2

3

9

PENYELENGGARAAN KEGIATAN ADAT BUDAYA DESA (SEDEKAH BUMI, LAUT DLL)


-

21.332.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -

Hal : 14

Kode Rekening 1

2

3


Jumlah (Rp)

2 Penyelenggaraan Sedekah Bumi Penyelenggaraan Selapanan / Tahlil Bersama / Rembug Desa Penyelenggaraan Saparan Penyelenggaraan Marhabanan ( Muludan ) Penyelenggaraan Suranan 10

3 30.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000

PEMBINAAN DAN FASILITASI KEGIATAN LEMBAGA KEAGAMAAN (OPERASIONAL TPQ /MADRASAH/MASJID/LANGGAR/PENGAJIAN DI DESA DLL)

-

Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Operasional 2

3

14

FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

-

Pengadaan, Peningkatan, Pemberian Bantuan Biaya Operasional FASILITASI DAN PEMBINAAN PKK DESA Fasilitasi dan Pembinaan

1.200.000

2

3

2

4

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4

PENGORGANISASIAN MELALUI PEMBENTUKAN DAN FASILITASI KADER PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

2

2

16

3.700.000

14

4

22

15.000.000 19.650.000 -

Bantuan Operasional Bantuan Fasilitasi PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA

5.000.000 5.000.000 -

Pelatihan Kelembagaan, tupoksi, ketrampilan, dll

5.000.000

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2016 di titik beratkan pada hal – hal berikut ini : a.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik,

b.

Peningkatatan

Kesejahteraan

dan

Pemenuhan

dasar

penunjang

Hak

Dasar

Masyarakat c.

Pembangunan

Infrastruktur

perekonomian

masyarakat yang berkelanjutan . d.

Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.

e.

Peningkatan

Sumber

Daya

Masyarakat,

Lembaga

Aparatur


Hal : 15

Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran

berikutnya.

Pembiayaan

Desa

terdiri

dari

Penerimaan

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKPDesa Pegiringan tahun 2016, Pemerintah desa

baru

dapat menyajikan kebijakan

pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun

2015

dikarenakan

belum

tersusunnya

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Pegiringan tahun 2015 Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar Rp.930.094,- yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkirakan sebesar Rp.3.930.094,- yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SiLPA)

tahun

anggaran

sebelumnya

dan

Pengeluaran

Pembiayaan guna Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp. 3.000.000,-.

Kode Rekening 3

Uraian Perkiraan Pembiayaan

Jumlah (Rp)

PEMBIAYAAN

3

1

3

1

3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3,930,094

1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

3,930,094

2 3 4 5 6 7

Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Desa Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Desa Penerimaan Kembali Pokok Penyertaan Modal

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1 2 3 4

3,000,000

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Desa

3,000,000

PEMBIAYAAN NETTO 3

3

930,094

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)


-

Hal : 16

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2016 prioritas permasalahan desa dihasilkan dengan melakukan kajian yang dilakukan pada musyawarah desa. Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan

semata-mata

disebabkan

oleh

internal

desa,

melainkan

juga

disebabkan permasalahan makro, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin

besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta potensi untuk mengatasi permasalahan tersebut secara partisipatif. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan secara garis besar prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 3.1. EVALUASI

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

PADA

RKP

DESA

pada

RKP

Desa

TAHUN 2015 Evaluasi

pelaksanaan

pembangunan

merupakan proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Program

pembangunan

desa

yang

direncanakan

dalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pegiringan tahun 2016 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pegiringan tahun 2016 – 2021. Berdasarkan

evaluasi

hasil

implementasi

pelaksanaan

pembangunan tahun 2015 perencanaan tahunan (RKP-Desa), masih terdapat

beberapa

permasalahan

yang

menjadi

catatan

dalam

perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2016, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat

dalam

RKP-Desa

dan

APBDesa

tahun

2015

dengan

implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :


Hal : 17

3.1.1.Kegiatan dalam RKPDesa 2015 Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Pegiringan Tahun Anggaran 2016 mengacu pada RPJM Desa Pegiringan Tahun 2016 – 2021. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya. Kegiatan yang direncanakan dalam RKP-Desa Pegiringan tahun 2015 masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah : 1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik Untuk pembangunan yang direncanalan tahun 2015 tapi tidak terlaksana maupun belum terlaksana secara tuntas adalah : a. Pengaspalan Jalan Al-Falah – Jati Growong RW.01-02 - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 b. Pengaspalan Jalan Desa RW 04-05 - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 c. Pengaspalan Jalan Sipedang RW 02 - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 d. Pengaspalan Jalan Desa RW 03 - Permasalahan

: Tidak ada alokasi dana dari APBD

- Rekomendasi

: direncanakan tahun 2016

e. Bronjong Kali Siraja - Permasalahan

: Alokasi dana tidak mencukupi

- Rekomendasi


f. Pembangunan Senderan Sawah Jalan Raya Pegiringan RW.03 - Permasalahan


- Rekomendasi


g. Saluran Drainase Depan SDN 04 RW.02 - Permasalahan


- Rekomendasi


h. Pembangunan,Rehab Pasar Desa


Hal : 18

- Permasalahan


- Rekomendasi


i. Senderan LARENZO RW.04 - Permasalahan


- Rekomendasi


2. Bidang ekonomi Untuk Tahun 2015 pembangunan di dibidang ekonomi yang belum terlaksana : a. Pelatihan Menjahit - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 b. Pelatihan Perbengkelan - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 c. Pendirian BUMDes - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 d. Pemberdayaan Karang Taruna - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 e. Peningkatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan - Permasalahan : Alokasi dana tidak mencukupi - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 f. Pelatihan Tata Boga bagi Kelompok Perempuan - Permasalahan : Alokasi untuk 5 Kelompok - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 3. Bidang Sosial & Budaya Untuk pembangunan di bidang sosial budaya yang belum dilaksanakan antara lain : a. Belum terlaksananya pemugaran rumah tidak layak huni untuk 126 Rumah Sasaran. - Permasalahan : Belum tercapai, alokasi dana terbatas - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 b. Belum teranggarkannya kegiatan Sedekah Bumi - Permasalahan : alokasi dana tidak mencukupi


Hal : 19

- Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 c. Belum terlaksananya pembinaan Kelompok Rebana/Hadroh dan terbang Jawa - Permasalahan : Belum tercapai, alokasi dana terbatas - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2015 Kegiatan yang direncanakan dalam APBDesa Pegiringan tahun 2015 beserta perubahannya masih ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, diantaranya adalah : 1. Bidang Pengembangan Wilayah/Fisik a. Kegiatan

: Pembangunan Talud desa

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 b. Kegiatan

: Rehab Kantor Balai Desa

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 c. Kegiatan

: Peningkatan Jalan Desa

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 d. Kegiatan

: Betonisasi Gang RW.01,02,03,04 dan 05

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 e. Kegiatan

: Pembangunan Talud desa

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 2. Bidang Pengembangan Ekonomi a. Kegiatan

: Pendirian BUMDes


: Pelatihan Kelompok UP2K

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016


Hal : 20

3. Bidang Pengembangan Sosial dan Budaya a. Kegiatan

: Peningkatan Seni Budaya Lokal


: Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

- Permasalahan : Tidak ada alokasi dana - Rekomendasi : direncanakan tahun 2016 3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA Berdasarkan Peraturan Desa Pegiringan Nomor 5 tahun 2015 tentang RPJM Desa Pegiringan Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021, pada Tahun 2016 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

MASALAH

PENYEBAB

Belum 1 tersedianya penghasilan tetap bagi Kades dan Prades Belum 2 tersedianya tunjangan bagi Kades dan Prades Tidak 3 adanya Jaminan Kesehatan bagi kades dan Prades Belum 4 adanya Jaminan Kematian, Kecelakaan, Hari Tua dan Pensiun bagi kades dan Prades Pengadaan 5 Tunjangan dan Operasional bagi BPD Kurang 6 maksimalnya kinerja RT / RW

ekonomi masih rendah

Ada Program, Lembaga di desa

ekonomi masih rendah

Ada Program, Lembaga di desa Ada Program, Lembaga di desa

- Disediakan dana dari pemerintah

Belum memiliki BPJS Ketenagakerjaa n dan Pensiun



Belum ada tunjangan Operasional bagi BPD Belum maksimalnya Tunjangan dan Operasional bagi RT / RW


Pengadaan tunjangan dan Operasional bagi BPD - Disediakan dana dari pemerintah

Belum memiliki BPJS Kesehatan

POTENSI

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH - Disediakan dana dari pemerintah



TINDAKAN YANG LAYAK Pengadaan Siltap bagi kades dan Prades Pengadaan Tunjangan bagi kades dan Prades Pengadaan Jaminan Kesehatan bagi kades dan Prades Pengadaan Jaminan Kematian, Kecelakaan, Hari Tua dan Pensiun bagi kades dan Prades Pengadaan tunjangan dan Operasional bagi BPD Pengadaan Tunjangan dan Operasional bagi RT / RW


Hal : 21

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Pengadaan operasional pemdes dari ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung/balai desa, pemeliharaan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas / mobil siaga, musyawarah desa, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas kepdes/aparatur desa, bayar listrik, bayar telpon, bayar internet, langganan koran, cetak adm. Kantor, jasa pengantar surat, perawatan kendaraan dinas, pembelian alat kebersihan, dll.

TINDAKAN YANG LAYAK

7.

Biaya 7 operasional Pemerintah Desa masih rendah

Ekonomi rendah

Ada Program, Lembaga di desa, Pengurus Lengkap

8.

Pengelolaan 9 dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Ada Program, Lembaga di desa, Pengurus Lengkap

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa

9.

Tata 1 Ruang dan Peta 0 Sosial Desa

Belum adanya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa Belum adanya Penataan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa Belum adanya Penataan Tata Ruang Kawasan Perdesaan


Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Belum adanya Pendataan Potensi Desa Belum adanya Pendataan Tenaga Kerja Desa

Ada Program, Lembaga di desa Ada Program, Lembaga di desa

Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa Penyusunan dan Pengembangan Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pendataan Potensi Desa Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa

Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa

10.

Tata 1 Ruang Kawasan 1 Perdesaan

11.

Data 1 Potensi Desa Kurang 2 Lengkap

12.

Data 1 Tenaga Kerja Desa 3 Kurang Lengkap


Pengadaan operasional pemdes dari ATK, Perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung/balai desa, pemeliharaan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas / mobil siaga, musyawarah desa, rapat rutin, perjalanan dinas, monev, pakaian dinas kepdes/aparatur desa, bayar listrik, bayar telpon, bayar internet, langganan koran, cetak adm. Kantor, jasa pengantar surat, perawatan kendaraan dinas, pembelian alat kebersihan, dll.

Pendataan Potensi Desa


Hal : 22

NO

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Pendataan Penduduk yang Bekerja pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian

Pendataan Penduduk yang Bekerja pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian


Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja


Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, dan Status Pekerjaan

Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, Jenis Pekerjaan, dan Status Pekerjaan

PENYEBAB

13.

Data 1 Penduduk yang 4 Bekerja pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian Belum ada


14.

Data 1 Jumlah Penduduk 5 Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja belum tersedia

15.

Kurang 1 maksimalnya 6 data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan

16.

Perdes 1 tentang Penetapan 8 Organisasi Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan Kekosongan 2 Jabatan 0 Perangkat Desa

Belum adanya Pendataan Penduduk yang Bekerja pada Sektor Pertanian dan Non Pertanian Belum adanya Pendataan Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Minimnya Anggaran mengenai pendataan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan Adanya Perbup Baru yang mengatur tentang SOTK Desa


Penetapan Organisasi Pemerintah Desa

Penetapan Organisasi Pemerintah Desa

Berakhirnya masa jabatan perangkat desa


Adanya Pengangkatan Perangkat Desa, Penempatan Jabatan Baru Perangkat Desa Kurang Kesadaran akan pentingnya musyawarah desa Belum dianggarkannya Penyusunan Perdes RPJMDes dan


Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penetapan Perangkat Desa

Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Penetapan Perangkat Desa


Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Penyelenggaraan Musyawarah Desa


Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa)

Penyelenggaraan Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa)

17.

18.

Penetapan 2 Perangkat 2 Desa

19.

Belum 2 Maksimalnya 3 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

20.

Perdes 2 tentang RPJMDes 4 dan RKPDes belum tersusun

POTENSI

TINDAKAN YANG LAYAK

MASALAH


Hal : 23

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

TINDAKAN YANG LAYAK

RKPDes

21.

22.

23.

Keterlambatan 2 Penetapan 5 Raperdes Tentang APB Desa Dan Raperkades Tentang Penjabaran APB Desa Keterlambatan 2 Penetapan 6 Raperdes Tentang Perubahan Apb Desa Dan Raperkades Tentang Penjabaran Perubahan Apb Desa Belum 2 Adanya Penyusunan 7 Laporan Keuangan Semesteran Dan Akhir Tahun

24.

Keterlambatan 2 Penetapan 8 Raperdes Tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan Apb Desa

25.

Belum 2 Adanya Peraturan 9 Desa Lainnya

26.

Belum 3 Adanya Bum Desa 1

27.

Perkembangan 3 Pemerintah 2 Desa

28.

Pengelolaan 3 Aset/Barang 3 Milik Desa Masih Belum Teratur

Belum dianggarkannya penyusunan Pe rdes tentang APBDES DAN Perkades Panjabaran APBDES Belum dianggarkannya penyusunan Pe rdes tentang Perubahan APBDES DAN Perkades Perubahan Panjabaran APBDES Belum dianggarkannya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun Belum dianggarkannya penetapan raperdes tentang pertanggungjaw aban pelaksanaan APB DESA Tidak adanya anggaran dan program Penetapan Peraturan Desa Lainnya Kurangnya kesadaran akan penting dan manfaatnya BUMDESA Tidak adanya anggaran dan program Evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa Tidak adanya anggaran dan program Pengelolaan


Penetapan Raperdes tentang APBDes dan Rapekades tentang Penjabaran APBDes

Penetapan Raperdes tentang APBDes dan Rapekades tentang Penjabaran APBDes


Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDes dan Raperkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes

Penetapan Raperdes tentang Perubahan APBDes dan Raperkades tentang Penjabaran Perubahan APBDes


Penyusunan Laporan Keuangan Semester an dan Semester Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Keuangan Semester an dan Semester Akhir Tahun


Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBDes

Penetapan Raperdes tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBDes


Penetapan Peraturan Desa Lainnya

Penetapan Peraturan Desa Lainnya


Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama

Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama


Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Desa


Pengelolaan Aset/Barang Milik Desa

Pengelolaan Aset/Barang Milik Desa


Hal : 24

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI


TINDAKAN YANG LAYAK

aset/barang milik desa 29.

Pengelolaan 3 Gedung 4 Pertemuan / Balai Desa dan Fasilitas Umum lainnya Belum Maksimal

30.

Tanah 3 kas Desa belum 5 dibuat sertifikat

31.

Penanganan 3 pada saat 6 kejadian yang tidak terduga

32.

33.

34.

35.

Tidak adanya Anggaran dan Program Pengelolaan Gedung Pertemuan / Balai Desa dan Fasilitas Umum lainnya Mahal dan berbelitnya pembuatan sertifikat tanah kas desa Kejadian yang tidak terduga suatu saat dapat muncul


Pengelolaan Gedung Pertemuan/Balai Desa dan Fasilitas Umum Lainnya

Pengelolaan Gedung Pertemuan/Balai Desa dan Fasilitas Umum Lainnya


Penanganan 3 pada saat 7 kejadian yang tidak terduga

Kejadian yang tidak terduga suatu saat dapat muncul


Masih 3 banyaknya tanah 8 milik warga yang belum dibuat sertifikat Belum 3 adanya harga 9 indeks desa

Mahalnya biaya membuat sertifikat tanah


Penataan, penggunaan dan Pemanfaatan/Peng elolaan Tanah Kas Desa Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, Konflik, Rawan Pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa Fasilitas Pertanahan

Penataan, penggunaan dan Pemanfaatan/Peng elolaan Tanah Kas Desa Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, Konflik, Rawan Pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa Fasilitas Pertanahan

Belum adanya anggaran dan program penyusunan dan penetapan Harga Indeks Desa Belum adanya anggaran dan program Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum


Penyusunan dan Penetapan Harga Indeks Desa

Penyusunan dan Penetapan Harga Indeks Desa


Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum

Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum

Fasilitas 4 pertanahan 0 yang ada kurang maksimal



Hal : 25

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

TINDAKAN YANG LAYAK

NO

MASALAH

PENYEBAB

1.

Pos 1 Kesehatan Desa dan polindes kondisinya Kurang Memadai

Bangunan sudah tua dan tidak ada perbaikan, alokasi dana belum tersedia, masyarakat kurang peduli


Pengembangan Pos Kesehatan Desa

2.

Kekurangan 2 Tenaga Kesehatan

Kurangnya kesejahteraan tenaga kesehatan desa

Ada Program, SKD, Bidan Desa, Kader Posyandu

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

3.

Belum 3 Maksimalnya kinerja Tenaga Kesehatan Desa Pengelolaan 5 Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemeriksaan Ibu Hamil

Kurangnya pengetahuan Tenaga Kesehatan Desa

Ada Program, SKD, Bidan Desa, Kader Posyandu

Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa

Pengembangan Pos Kesehatan Desa melalui Pembangunan Pos kesehatan Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan melalui Bantuan operasional SKD, Kader Posyandu, Penyuluhan Kesehatan anak Balita, Imunisasi Bagi anak Balita Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa

Kesadaran Bumil Kurang, Alokasi dana belum tersedia

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemeriksaan Ibu Hamil

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemeriksaan Ibu Hamil

Belum 6 Adanya Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemberian Makanan Tambahan Belum 8 Maksimalnya Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat

Alokasi dana belum tersedia, masyarakat kurang peduli

Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemberian Makanan Tambahan

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Pemberian Makanan Tambahan

Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat antara lain : Pengadaan Kegiatan Kebersihan Lingkungan, Kegiatan Kebugaran

4.

5.

6.


POTENSI



Hal : 26

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI


TINDAKAN YANG LAYAK jasmani

7.

Kurang 9 Maksimalnya Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Penimbangan Bayi Belum 1 Adanya Fasilitasi 3 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular


Belum 1 Adanya Fasilitasi 4 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Endemik Belum 1 adanya Apotek 5 Desa


11.

Belum 1 adanya Tanaman 6 Obat Keluarga


12.

Belum 1 Adanya Fasilitasi 7 Pelayanan Operasi/Penanga nan Khusus Bagi Masyarakat Miskin 1 Belum adanya 8 Fasilitasi


8.

9.

10.

13.

Pelayanan Sunatan massal




Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Penimbangan Bayi

Pengelolaan Dan Pembinaan Posyandu Melalui Penimbangan Bayi

Fasilitasi Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD Ada porgram, kader posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, SKD Ada Program, Kesadaran Masyarakat, Lembaga di Desa

Fasilitasi Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Endemik

Fasilitasi Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular antara lain : Penyemprotan Fogging sarang nyamuk, Vaksinasi Fasilitasi Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Endemik

Ada Program, Kesadaran Masyarakat, Lembaga di Desa

Pembangunan Pembangunan dan Pengelolaan dan Pengelolaan Apotek Desa Apotek Desa

Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga

Pengelolaan Tanaman Obat Keluarga

Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penanga nan Khusus Bagi Masyarakat Miskin

Fasilitasi Pelayanan Operasi/Penanga nan Khusus Bagi Masyarakat Miskin

Fasilitasi Pelayanan Sunatan massal

Fasilitasi Pelayanan Sunatan massal


Hal : 27

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

TINDAKAN YANG LAYAK

14.

Belum 2 Maksimalnya 0 Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Alokasi dana belum tersedia, SDM Guru PAUD masih kurang

Ada Program, Guru PAUD, Siswa PAUD, Lembaga di desa

15.

Belum 2 Maksimalnya 5 Pengadaan Dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Dan Perpustakaan Desa


Ada program, Buku-Buku Perpus, Kader PKK, Karang Taruna

Pengadaan Dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Dan Perpustakaan Desa

16.

2 Belum adanya 7 Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Lainnya 3 Belum 0 maksimalnya Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa


Ada program, Guru, PKK, Lembaga di desa

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Lainnya

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Lainnya

Bangunan sudah tua, Pemeliharaan kurang maksimal, alokasi dana belum tersedia, masyarakat kurang peduli

Ada Program, Lembaga di desa, Swadaya masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa

Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa antara lain : Pembangunan, Peningkatan/Pe ngembangan, Pemeliharaan Gedung BPD/PKK/LPMD /Sekretariat Desa/Balai Desa/Pagar Keliling Balai Desa

17.


Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini antara lain : Pengadaan operasional PAUD, sarana dan prasarana, pengadaan pakaian seragam siswa. Pengadaan Dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Dan Perpustakaan Desa antara lain : Pembangunan, Pemeliharaan/Pe ngembangan Gedung, Pengadaan operasional, Pegadaan sarana dan prasarana penunjang

Hal : 28

NO

MASALAH

PENYEBAB

POTENSI


TINDAKAN YANG LAYAK

18.

3 Belum 1 maksimalnya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa


Ada Program, LPMD, Lembaga di desa,Dukunga n Swadaya masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa

19.

3 Belum 5 Makismalnya Pembangunan dan pemeliharaan Turap/Bronjong/ Talud Desa



Pembangunan dan pemeliharaan Turap/Bronjong /Talud Desa

20.

3 Belum 6 Maksimalnya Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase/Goron g-gorong/Plat Deker



Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase/Goron g-gorong/Plat Deker

21.

Lapangan 4 yang ada 0 Kurang terurus

Alokasi dana belum ada, kesadaran masyarakat kurang

Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa

22.

4 Pengelolaan 9 Pemakaman Desa dan Petilasan

Kesadaran masyarakat kurang, alokasi dana belum tersedia

Ada program, karang Taruna, LPMD, Dukungan swadaya masyarakat Ada Program, LPMD, BPD, Lembaga di desa,Juru Kunci Makam, Dukungan Swadaya masyarakat

Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase/Goron g-gorong/Plat Deker Jalan Lingkar Desa, jalan gang Desa, Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa

Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan

Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan


Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antara lain : Pembangunan/P eningkatan/Pen gembangan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan Desa, Jalan Pertanian, , Jalan Gang Desa. Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Bronjong /Talud Desa,sungai Kali Siraja

Hal : 29

NO

MASALAH

23.

5 Keamanan Pos 3 Lingkungan (POSKAMLING) Rusak dan belum terpenuhi



24.

5 Gerbang/Gapura 4 Desa dan Gapura Jalan lingkungan Belum ada



25.

5 Belum 5 maksimalnya Penerangan Jalan Desa


26.

Terdapat 5 daerah yang 6 rawan longsor


Ada Program, LPMD, Lembaga di desa,Dukunga n Swadaya masyarakat Ada Program, LPMD, Lembaga di desa,Dukunga n Swadaya masyarakat

27.

6 Belum adanya 6 Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal 6 Belum adanya 8 Pembangunan dan pengembangan sarana prasrana komunikasi dan informatika


Ada Program, LPMD, Kelompok Tani, Lembaga di desa, Dukungan masyarakat


Ada Program, Lembaga di desa, Dukungan masyarakat

Belum 7 ada Kolam Ikan 6 Milik Desa


Ada Program, LPMD, Lembaga di desa, Dukungan swadaya masyarakat

28.

29.

PENYEBAB

POTENSI


TINDAKAN YANG LAYAK

Pembangunan dan pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Pembangunan dan Pemeliharaan Gerbang/Gapur a Desa dan Gapura Jalan lingkungan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Desa

Pembangunan dan pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan (POSKAMLING) Pembangunan dan Pemeliharaan Gerbang/Gapur a Desa dan Gapura Jalan lingkungan Pembangunan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Desa

Pembangunan sarana prasarana Pengendalian dan penanggulangan Pasca bencana alam / sosial Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal Pembangunan dan pengembangan sarana prasrana komunikasi dan informatika

Pembangunan sarana prasarana Pengendalian dan penanggulangan Pasca bencana alam / sosial Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal Pembangunan dan pengembangan sarana prasrana komunikasi dan informatika

Pembangunan dan Pengelolaan Tambak/kolam Ikan

Pembangunan dan Pengelolaan Tambak/kolam Ikan


Hal : 30

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

MASALAH

1.

1 Keamanan, ketertiban dan kententraman masyarakat desa belum berjalan maksimal

Kesadaran masyarakat kurang, alokasi dana belum trsedia


Sosialisasi Keamanan, ketertiban dan kententraman masyarakat desa

Sosialisasi Keamanan, ketertiban dan kententraman masyarakat desa

2.

Kurang 2 terbinanya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman wilayah dan masyarakat desa (seragam, OP Linmas, Babinsa, Babinkamtibma s, Bela Negara) Belum 5 maksimalnya pengembangan gotong-royong di desa


Ada Program, Lembaga di desa, Linmas

Membina Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman wilayah dan masyarakat desa (seragam, OP Linmas, Babinsa, Babinkamtibma s, Bela Negara)

Membina Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman wilayah dan masyarakat desa (seragam, OP Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Bela Negara)


Ada Program, PKK, kader Posyandu, Lembaga di desa

Melestarikan dan mengembangka n gotong-royong masyarakat desa (BBGRM)

8 Kurang maksimalnya Penyelenggara an Peringatan Hari Besar Daerah, Nasional dan Keagamaan 9 Belum maksimalnya Penyelenggara an Kegiatan Adat Budaya Desa (Sedekah Bumi, laut, dll)


Ada Program, LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, Lembaga di desa, Dukungan Masyarakat

Melestarikan dan mengembangk an gotongroyong masyarakat desa (BBGRM) Penyelenggara an Peringatan Hari Besar Daerah, Nasional dan Keagamaan


Ada Program, LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, Lembaga di desa, Dukungan Masyarakat

Penyelenggara an Kegiatan Adat Budaya Desa (Sedekah Bumi, laut, dll)

Penyelenggaraa n Kegiatan Adat Budaya Desa (Sedekah Bumi, laut, dll)

4.

5.

POTENSI

TINDAKAN YANG LAYAK

NO

3.

PENYEBAB


Penyelenggaraa n Peringatan Hari Besar Daerah, Nasional dan Keagamaan


Hal : 31

POTENSI

TINDAKAN YANG LAYAK

NO

MASALAH

6.

1 Belum 0 Maksimalnya Pembinaan dan Fasilitasi lembaga keagamaan (Operasional TPQ/Madrasah /Masjid/Langg ar/Pengajian di desa, dll) 1 Belum 2 Maksimalnya Fasilitasi dan Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) 1 Fasilitasi dan 4 Pembinaan PKK Desa Belum maksimal


Ada Program, TPQ, MDA, Masjid, Musholla, Pengajian, Lembaga di desa, Dukungan swadaya Masyarakat

Pembinaan dan Fasilitasi lembaga keagamaan (operasional TPQ/Madrasah /Masjid/Langg ar/Pengajian di desa, dll)

Pembinaan dan Fasilitasi lembaga keagamaan (operasional TPQ/Madrasah/ Masjid/Langgar/ Pengajian di desa, dll)


Ada Program, LPMD, Lembaga di desa

Fasilitasi dan Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)

Fasilitasi dan Pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)


Ada Program, PKK, Lembaga di desa

Fasilitasi dan Pembinaan PKK Desa

Fasilitasi dan Pembinaan PKK Desa

9.

Banyak 1 Rumah Penduduk 9 yang Kondisinya tidak layak huni

Ada Program, LPMD, Lembaga di desa, Dukungan Swadaya Masyarakat

Fasilitasi dan stimulasi Pemugaran Rumah Tidak layak huni

Fasilitasi dan stimulasi Pemugaran Rumah Tidak layak huni

10.

2 Belum adanya 0 Fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin 2 Tidak Adanya 2 Fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan KB

Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin tidak mampu memperbaiki, alokasi dana belum trsedia Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin, alokasi dana belum tersedia


Fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

Fasilitasi dan stimulasi Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin, alokasi dana belum tersedia

Ada Program, PKK, Kader Posyandu, SKD, Bidan Desa, PLKB, Lembaga di desa

Fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan KB

Fasilitasi dan pembinaan penyediaan pelayanan KB

7.

8.

11.

PENYEBAB



Hal : 32

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO

MASALAH

1.

Usaha ekonomi desa belum berjalan maksimal

2.

Lembaga masyarakat dan lembaga adat belum terbentuk/berakhir masa jabatannya

3.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berakihir masa jabatannya dan belum ada fasilitas

4.

Pengetahuan / SDM Aparatur Pemerintah Desa masih rendah

PENYEBAB

POTENSI

Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin, alokasi dana belum tersedia Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin, alokasi dana belum tersedia Kesadaran masyarakat kurang,, alokasi dana belum tersedia

Ada Program, PKK, Karang Taruna, kelompok Usaha, Lembaga di desa Ada Program, LPMD, Lembaga di desa

Tidak ada Program, Alokasi dana belum tersedia

Ada Program, Perangkat Desa

Ada Program, KPMD, Lembaga di desa

ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH Pelatihan Usaha Ekonomi

Pelatihan Usaha Ekonomi

Pengorganisasian melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintah Desa

Pengorganisasian melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Pemerintah Desa


TINDAKAN YANG LAYAK

Hal : 33

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA. RKP-Desa perencanaan

sebagai

pemerintah

penyusunannya

tetap

salah

dan

harus

satu

pemerintah

kesatuan daerah

memperhatikan

mekanisme

dalam

prioritas

proses

kebijakan

pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Pegiringan tahun 2016 benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh. Berdasarkan

analisis

kebijakan

supra

desa,

maka

pembangunan tahun 2016 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan antara lain :

No 1.

2.

3.

Masalah Pos kesehatan Desa Kondisinya Kurang memadai.

Penyebab

Bangunan sudah tua dan tidak ada perbaikan, alokasi dana belum tersedia, masyarakat kurang peduli Usaha Kesadaran Ekonomi masyarakat Desa belum kurang, berjalan masyarakat maksimal miskin, alokasi dana belum tersedia Pengetahuan Tidak ada Aparatur Prgram, Pemerintahan alokasi Desa masih dana rendah belum tersedia

Potensi Ada Program, Lembaga di desa

Ada Program, PKK, Karang Taruna, Kelompok Usaha, Lembaga Di Desa Ada Program, Aparatur Pemerintah Desa

Alternatif Tindakan Tindakan yang Layak Pengembangan Pembangunan Pos Kesehatan Pos Desa Kesehatan Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana.



Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa


Hal : 34

No

Masalah

4.

Banyak Rumah Penduduk yang kondisinya tidak layak huni

5.

Belum maksimalnya Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keagamaan

6.

Belum Maksimalnya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kurang maksimalnya pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui Penimbangan Bayi

7.

Penyebab

Potensi

Kesadaran masyarakat kurang, masyarakat miskin, alokasi dana belum tersedia Kesadaran masyarakat kurang, alokasi dana belum tersedia

Ada Program, LPMD, Lembaga di desa, Dukungan swadaya masyarakat

Ada Program, TPQ, MDA, Masjid, Musholla, Pengajian, Lembaga di desa, Dukungan swadaya masyarakat Alokasi dan Ada belum Program, tersedia, Guru SDM Guru PAUD, PAUD Siswa masih PAUD, kurang Lembaga di desa Alokasi dan Ada belum Program tersedia, Kader masyarakat Posyandu, kurang Kader PKK, peduli Bidan Desa, SKD

3.4. IDENTIFIKASI

MASALAH

Alternatif Tindakan Fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak huni

Tindakan yang Layak Fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak huni

Pembinaan dan fasilitasi lembaga keagamaan

Pembinaan dan fasilitasi lembaga keagamaan

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui Penimbangan Bayi

Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui Penimbangan Bayi

BERDASARKAN

ANALISA

KEADAAN

DARURAT Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan

yang

mengakibatkan

kematian,

kerusakan

fisik

dan

lingkungan, Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya tidak ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani. Adapun


Hal : 35

kemungkinan

keadaan

yang

memungkinkan

dapat

menimbulkan

masalah bagi masyarakat Desa Pegiringan pada tahun 2016 adalah terkikisnya dinding Kali Siraja sehingga perlu dibangun dinding penahan atau Bronjong dan Longsornya tebing Larenzo maka perlu dibangun Senderan. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa

Pegiringan

sepenuhnya

yang

didasarkan

tersusun pada

dalam

potensi

RKP-Desa desa

dan

tahun

2016

permasalahan

sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APBDes diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak–hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa. Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Pegiringan, secara rinci dikelompokan sebagai berikut : 4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi : (Isi kegiatan Prioritas Skala Desa yang direncanakan tahun 2016, untuk yang rutin ndak usah dicantumkan, biarkan di matrik saja)

No 1

Kegiatan

Lokasi

Volume

Bidang Pemerintahan a. Penyusunan SOTK , Penataan dan

Desa

1 Paket


Hal : 36

No

Kegiatan

Lokasi

Volume

Penjaringan Perangkat Pemerintah Desa b. Pengadaan Perangkat/Sekretaris Desa

Desa

1 Paket

c. Pelatihan Web Desa,System Administrasi

Desa

1 Paket

d. Pembentukan BUMDes

Desa

1 Paket

e. Peningkatan SDM Perangkat Desa

Desa

1 Paket

f. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa

Desa

1 Paket 1.551 m³

b. Pembangunan Drainase

RW.01. RW.02 RW.02

c. Pavingisasi Gang Sipedang

RW. 02

1,5 x 356 m³

d. Rabat Beton

RW.05

1,5 x 650 m³

e. Bronjong Kali Siraja

RW. 02

2 x 12 m³

f. Peningkatan,Betonisasi Gang

RW.1,2

1,5 x 1230 m³

Keuangan Desa, dan Aplikasi Lainnya

2

Bidang Pembangunan Desa a. Peningkatan ,Pengaspalan Jalan Desa

1,5 x 300 m³

,3,4,5

3

g. Pembangun Senderan Larenzo

RW.04

1 Paket

h. Normalisasi Kali Sawah

Desa

2 x 1200 m³

Desa

1 Paket

b. Penyelenggaraan Kegiatan Selapanan

Desa

1 Paket

c. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

RW.1,2

30 Unit

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa

,3,4,5 d. Pembuatan Pos Kamling 4

RW.1,4

2 Unit

a. Pelatihan Aparatur Desa

Desa

7 orang

b. Pengorganisasian KPMD

Desa

5 orang

c. Pembentukan Karang Taruna

Desa

5 orang

d. Pelatihan Kelompok Perempuan

Desa

5 orang

e. Pembentukan BUMDes

Desa

1 Paket

Bidang Pemberdayaan Masyarakat


Hal : 37

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2016 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pegiringan tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainya. Adapun

prioritas

program dan kegiatan

pembangunan

tersebut adalah : (Masukkan kegiatan yang akan terdanai baik dari hasil Musrenbangkab maupun program-program bukan skala desa yang masuk ke desa, Kegiatan yang ada desa yang tidak masuk dalam APBDes baik dari APBD maupun APBN)

No Kegiatan 1 Bidang Pemerintahan a. Sertifikasi Tanah Masyarakat b. Desa Lengkap Data Tanah (IP4T) c. Pengadaan Perangkat/Sekretaris Desa d. Pelatihan Web Desa,Syistem Administrasi Keuangan Desa,dan Aplikasi Lainnya 2 Bidang Pembangunan Desa a. Pavingisasi Gang Sipedang b. Peningkatan,Pengaspalan Jalan Desa

Desa Desa Desa Desa

Volume 150 bidang 2000 bidang 1 Paket 1 Paket

c. Pembangunan Drainase

RW. 02 1,5 x 356 m³ RW.1,2, 2,5 x 2551 m³ 4 dan 5 RW. 02 1,5 x 300 m³

d. Pembangunan Senderan Larenzo e. Rabat Beton

RW. 04 RW. 05

1 Paket 1,5 x 650 m³

f. Pembangunan Bronjong Kali Siraja

RW. 02

2 x 12 m³

g. Betonisasi Gang

RW.1,2, 1,5 x 1230 m³ 3,4, 5 Desa 2 x 1200 m³

h. Normalisasi Kali Sawah

3

Lokasi

i. Senderan Jalan Raya Pegiringan j. Drainase Jalan Raya Pegiringan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Fasilitasi Dan Stimulasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin b. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

RW. 03 Desa

400 m³ 1.500 m³

RW.1,2, 916 RTM 3,4, 5 RW.1,2, 30 Unit


Hal : 38

No 4

Kegiatan

Lokasi 3,4, 5

Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Pelatihan Perbengkelan b. Pelatihan Las c. Peningkatan Kelembagaan KPMD d. Desa Siaga , ODF e. Pelatihan Kelompok Perempuan f. Pembentukan BUMDes

Volume

Desa Desa Desa Desa Desa Desa

1 Paket 1 Paket 5 Orang 1 Paket 20 Orang 1 Paket

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA. Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar

desa

atau

desa

dengan

pihak

ketiga

dalam

bidang

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa. Kerjasama kewenangannya

desa

dengan

yang

desa

meliputi

lain

dilakukan

bidang

sesuai

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Adapun

Rencana

prioritas

program

dan

kegiatan

pembangunan desa tahun 2016 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah : 1. Pengelolaan Dana Bergulir BKAD Kecamatan Bantarbolang. 2. Pembangunan/Peningkatan Jalan Antar Desa Pegiringan, Mangli dan Sambeng. 3. Pemeliharaan

dan

Normalisasi

Kali

Sawah

dengan

Desa

Sumurkidang dan Banjarsari. 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 5. Pengendalian

ketertiban

dan

keamanan

dengan

Desa

Sumurkidang, Banjarsari, Wanarata dan Semaya.


Hal : 39

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah : 1. Pengolahan Sistem Informasi Desa dengan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. 2. Perencanaan dan Tata Ruang Desa dengan Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. 3. Pengelolaan Limbah Industri dengan PT. Sandy Najwatex Pegiringan. 4. Pengolahan

Pakan

Ternak

dengan

Universutas

Jendral

Sudirman Purwokerto. 4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan

kegiatan

pembangunan

skala

desa

adalah

perkiraan

pendapatan Desa Pegiringan yang diuraikan komposisinya sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Desa

Rp.

87.600.000,- ( 0,6%)

b. Dana Transfer

Rp. 1.662.913.000,-

(94,8%)

c. Pendapatan Lain-lain

Rp.

(.......%)

0,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2016

ini

dilakukan

melalui

kesepakatan

pada

pelaksanaan

Musrenbangdes RKP-Desa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP-Desa Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan a. Swakelola

Rp.1.169.400.000,- (90,6 %)

b. Kerjasama Desa

Rp.

(0 %)

c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Rp.

(0 %)

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang a. Penyelenggaraan Pemerintah

: Rp. 509.000.000,-

(21,5%)

b. Pembangunan Desa

: Rp. 1.169.400.000,- (67,4%)

c. Pembinaan Kemasyarakatan

: Rp.

24.000.000,- (11,0%)


Hal : 40

d. Pemberdayaan Masyarakat

: Rp.

13.000.000,- (1,1%)

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP-Desa tahun 2016 tercantum pada Matrik RKP-Desa Pegiringan Tahun 2016 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya

serta

mengacu

pada

prioritas

tahunan

yang

diamanatkan dalam RPJMDesa Pegiringan Tahun 2016 – 2021 (matrik terlampir)


Hal : 41

BAB V PENUTUP Rencana Bantarbolang penjabaran Menengah

Kerja

Pemerintah

Kabupaten

tahun Desa

pertama Pegiringan

Desa

Pemalang dari

Pegiringan

Tahun

Rencana

Kecamatan

2016

Kecamatan merupakan

Pembangunan

Bantarbolang

Jangka

Kabupaten

Pemalang Tahun 2016 -2021 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKP-Desa Pegiringan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pegiringan tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan

pembangunan

tersebut

hendaknya

menerapkan

prinsip

prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional. Kepala Desa Pegiringan ,

DUHARI DAYA


Hal : 42

Lampiran : PERATURAN DESA PEGIRINGAN Nomor : 6 Tahun 2015 Tanggal : 24 Desember 2015 NASKAH R K P

Recommend Documents