Lampiran : Peraturan Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Nomor 6 Tahun 2014 Tentang RKP Desa Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berkenaan dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang wajib dilakukan karena perencanakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek kebutuhan, kemendesakkan dan kemampuan yang berbasis potensi dan keahlilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
desa,
serta
sebagai
landasan
kebijakan
pembangunan desa selama 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas 1
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu) tahun, sehingga dapat digunakan
sebagai
landasan
operasional
dalam
penyusunan
RAPBDesa
Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015. Disamping itu RKP Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2013-2019 dalam suatu
rencana
kerja
tahunan,
sehingga
pencapaian
pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi. 1.3. Landasan Hukum Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada : a.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
e.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 – 2016.
f.
Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013 – 2019.
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
2.1.
Pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2014 Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Sindanglaya Tahun Anggaran 2014 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013–2019. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c.
Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f.
Luas cakupan kegiatan.
2.1.1. Bidang Infrastruktur Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang infrastruktur ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Besaran No.
Jenis Kegiatan
Anggaran
Sumber Dana
Rp. 1.
Rehabilitasi Kantor Kepala Desa
63.830.000
ADD
2.
Pemasangan Saluran Air (Pipanisasi)
100.000.000
Banprov
3.
Pemasangan papingblock di Jl. Desa
25.000.000
Swadaya
4.
Rehabilitasi Gang Kacapiring
56.000.000
Swadaya
5.
Pembuatan Kubah Mesjid Al Itiqomah
15.000.000
Swadaya
6.
Pembangunan Posyandu Bina Sejahtera
25.000.000
Swadaya
3
2.1.2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Besaran No.
Jenis Kegiatan
Anggaran
Sumber Dana
Rp. 1.
Penunjang Kegiatan Opersional LPM
2.
Penunjang Kegiatan Opersional Karang Taruna
3.
Kegiatan Pembinaan Berakhlakul Karimah (MUI)
4.740.000,00
ADD
4.020.000,00
ADD
2.628.000,00
ADD
4.
Penunjang Operasional Sekretariat PKK
9.192.000,00
ADD
5.
Kegiatan Pembinaan Wilayah Tahun 2014
3.891.000,00
ADD
2.1.3. Bidang Pemerintahan Untuk tahun anggaran 2014 untuk bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu: Besaran No.
Jenis Kegiatan
Anggaran
Sumber Dana
Rp. 1.
Penyediaan Kebutuhan Administrasi dan Operasional Kantor Desa
2.
Penyediaan Kebutuhan Administrasi dan Operasional Kantor Desa
3.
Operasional Sekretariat BPD
4.
Bantuan Operasional Pemerintah Desa
8.435.500,00
11.879.500,00
ADD
PADesa
3.212.900,00
ADD
15.000.000,00
Banprov
4
Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial, yaitu : 1. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam pembenahan BUMDesa Tahun 2015. 2. Penyusunan LPP, LKPJ dan ILPP Desa 3. Penyusunan Data Profil Desa 4. Penyusunan RKA dan DPA ADD 5. Pendataan Potensi Wilayah 6. Pendataan R1 KS 7. Penyelanggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis Operator Komputer 8. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2013-2018. 9. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013. 10. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014. 11. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lelang Sawah Banda Desa Tahun Anggaran 2014. 12. Review dan Penetapan Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2013-2019. 13. Meningkatkan
tertib
administrasi
Pemerintah
Desa
serta
mendorong
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan kepada masyarakat. 14. Melaksanakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 15. Melakukan pendistribusian Raskin.
2.2.
Prioritas RKP-Desa Tahun 2015 Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Tahun Anggaran 2015 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013-2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya),
5
APBDesa (ADD), serta swadaya mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu: a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes; b. Tingkat kemendesakan; c.
Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; e. Kebutuhan biaya; f.
Luas cakupan kegiatan.
Pada tahun anggaran 2015 program dan kegiatan pembangunan diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun program prioritas tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut. 2.2.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan 2.2.1.1. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pelaksanaan Pembangunan untuk tahun anggaran 2015, yaitu: Uraian Kegiatan
Rehabilitasi Kantor Desa Belanja Barang dan jasa
Lokasi
Rencana Anggaran (Rp.)
Sumber Dana
107.760.000 107.760.000
DD/PAD
Rehabilitasi Jembatan Dusun III Bengkok Belanja Barang dan Jasa :
15.390.000 15.390.000
DD/PAD
Rehabilitasi Mushola dan MCK Kantor Belanja Barang dan Jasa :
85.400.000 85.400.000
DD/PAD
Pembangunan Posyandu Kuntum Mekar 1 Belanja Barang dan Jasa :
26.299.000 26.299.000
DD/PAD
Rehabilitasi Pos Ronda RW. 10 Belanja Barang dan Jasa :
13.145.000 13.145.000
DD/PAD
Pembangunan Sekretariat RW. 06 Belanja Barang dan Jasa :
15.195.000 15.195.000
DD/PAD
Rehabilitashabilitasi Drainase dan Tanggul Selokan
28.595.000
DD/PAD
Rehabilitasi Tanggul Selokan TPU Sukasari Belanja Barang dan Jasa :
24.485.000 24.485.000
Rehabilitasi Drainase Kp. Belakang Rt. 03/01 Belanja Barang dan Jasa :
4.110.000 4.110.000
6
Uraian Kegiatan
Lokasi
Penembokan Gang dan Jln. Desa Penembokan Gang RW. 08 Belanja Barang dan Jasa :
Rencana Anggaran (Rp.) 28.554.000 5.750.000 5.750.000
Penembokan Gang Kp. Tugaran RW. 03/12 Belanja Barang dan Jasa :
Sumber Dana DD/PAD
6.344.000 6.344.000
Penembokan Jl/Gang SDN Mitra Bhakti Bengkok Belanja Barang dan Jasa :
11.410.000 11.410.000
Penembokan Jl/Gang Kp. Belakang Rt. 03/01 Belanja Barang dan Jasa :
5.050.000 5.050.000
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT
BKKPD Kab.
Rehabilitasi Infrasutruktur Sosial, Umum dan Keagamaan Tingkat RT Belanja Barang dan Jasa:
140.315.500 140.315.500
2.2.2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembinaan kemasyarakatan untuk tahun anggaran 2015, yaitu: Uraian Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Siskamling Dan Kebersihan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring Pelaksanaan 10 Program PKK Belanja Barang dan Jasa Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Swadaya oleh LPM Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Karang Taruna RW Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Masyarakat Menuju Gerbang Marhamah oleh MUI Belanja Barang dan Jasa Bimbingan Teknis Trantib dan Linmas Belanja Barang dan Jasa: Kegiatan PKK Dalam Pembinaan Balita pada Lomba Balita Belanja Barang dan Jasa Penyuluhan PKDRT dan Traficking Oleh Pokja I Belanja Barang dan Jasa
Lokasi
Rencana Anggaran (Rp.)
13.300.000 1.800.000 11.500.000
Sumber Dana
DD
4.200.000 4.200.000
DD
2.520.000
DD
2.520.000 2.520.000 2.520.000
DD
2.280.000
DD
2.280.000 6.490.000
DD/PAD
6.490.000 4.190.000
DD/PAD
4.190.000 2.365.000 2.365.000
DD
7
Uraian Kegiatan
Lokasi
Pelatihan Membuat Hantaran Pengantin oleh Pokja II Belanja Barang dan Jasa
Rencana Anggaran (Rp.)
Sumber Dana
2.365.000
DD
2.365.000
Penyuluhan TOGA dan HATINYA PKK Belanja Barang dan Jasa
1.815.000 1.815.000
DD
Lomba Rumah Sehat oleh Pokja IV Belanja Barang dan Jasa:
5.665.000 5.665.000
DD/PAD
2.365.000
DD
Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Karang Taruna RW Belanja Barang dan Jasa:
2.365.000
Kunjungan Kerja Dan Rapat Dinas BPD ke Wilayah Dusun dan RW Belanja Barang dan Jasa
12.600.000
PAD
12.600.000
Penyuluhan Program Pemerintah pada Kegiatan Pengajian dan Hari Besar Islam di Masjid Jami Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
PAD
7.500.000
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong TA. 2015 Belanja Barang dan Jasa
3.460.000
ADD/PAD
3.460.000
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT
329.684.500
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelaporan dan Minat baca Belanja Barang dan Jasa:
BKKPD Kab
117.500.000 117.500.000
Pembedayaan masyarakat melalui penyuluhan mengenai Sosial, Budaya dan Agama Belanja Barang dan Jasa:
185.580.000 182.558.000
Pemberdayaan masyarakat Bidang Pendidikan Dasar dan Kegiatan Kepemudaan Belanja Barang dan Jasa:
29.626.500 29.626.500
2.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk tahun anggaran 2015, yaitu:
Uraian Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melalui Pelatihan dan Bimtek TK. Kecamatan Belanja Barang dan Jasa:
Lokasi
Rencana Anggaran (Rp.)
Sumber Dana
DD 5.250.000 5.250.000
8
2.2.4. Bidang Tak Terduga Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang penanggulangan kebencanaan untuk tahun anggaran 2015, yaitu: Bidang Tak Terduga Penanggulangan Kebencanaan
5.000.000 5.000.000
DD/ADD/PAD
2.2.5. Bidang Ekonomi Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk tahun anggaran 2015, yaitu: Uraian Kegiatan
Penambahan Modal BUMDesa Belanja Barang dan jasa
Lokasi Desa
Rencana Anggaran (Rp.)
Sumber Dana
170.266.200
DD/ADD/PAD
2.2.6. Bidang Pemerintahan Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan untuk tahun anggaran 2015, yaitu: Uraian Kegiatan
Lokasi
Rencana Anggaran (Rp.)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Sumber Dana
144.000.000
ADD
Tunjangan-tunjangan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Penghasilan Unsur Staf
89.400.000 40.200.000 31.200.000
ADD
Tunjangan BPD
18.000.000
Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKKPD Prov. Jabar
15.000.000
BKKPD Prov
Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa
25.596.300 25.596.300
ADD
Belanja Modal
3.900.000
ADD
Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa
3.554.500 3.554.500
ADD
Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa
-
9
Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPP TA 2015 Belanja Barang dan Jasa Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa TA. 2016 Belanja Barang dan Jasa Rapat Penyusunan RKP TA 2016 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan APBDEsa oleh Tim PTPKD TA 2015 Belanja Barang dan Jasa Rapat Koordinasi Bulanan Kelembagaan Desa TA 2015 Belanja Barang dan Jasa Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengolahan Data Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.280.000 1.280.000
DD
9.260.000
DD
9.260.000 6.500.000 6.500.000
11.550.000 11.550.000 6.000.000
DD
ADD
DD
6.000.000 117.085.000
ADD/PAD
825.000 116.260.000
10
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
1.1. Pendapatan Desa Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota; d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan 11
desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2014 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.488.200.000,00 (Satu Milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Desa
Rp. 248.780.000,00
-
Pendapatan Transfer Dana Desa
Rp. 312.996.000,00
-
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Rp. 16.500.000,00
-
Alokasi Dana Desa
Rp. 315.457.000,00
-
Bantuan Keuangan
-
Bantuan Provinsi
Rp. 115.000.000,00
-
Bantuan Kabupaten
Rp. 470.000.000,00
2. Pendapatan lain-lain
Rp.
3.882.000,00
1.2. Belanja Desa Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 100 terdiri dari : a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang meliputi: -
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
-
Operasional Pemerintah Desa;
-
Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa;
-
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi: -
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
-
Pelaksanaan Pembangunan Desa;
-
Pembinaan Kemasyarakan Desa;
-
Pemberdayaan masyarakat desa.
12
Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun asumsi Belanja dan Pembiayaan Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : a. Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintahan b. Desa
Rp. 433.128.800,00
c. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 460.653.500,00
d. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp. 403.319.500,00
e. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 10.250.000,00
f. Bidang Tidak Terduga
Rp.
g. Pembiayaan
Rp. 170.266.200,00
5.000.000,00
13
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
1.1. Rumusan Prioritas Masalah Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sindanglaya, yaitu : a.
Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi.
b.
Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
c.
Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.
d.
Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit.
e.
Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan.
f.
Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan.
g.
Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
h.
Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum.
i.
Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
j.
Semakin
berkurangnya
sumber-sumber mata
air
untuk
memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat. k.
Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
l.
Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor.
m.
Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.
n.
Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. 14
o.
Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
1.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Program dan kegiatan pembangunan Desa Sindanglaya pada prinsipnya terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang adalah kegiatan prioritas yang
mengacu
pada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Desa
Sindanglaya (RPJMDes Sindanglaya) Tahun 2013–2019. Adapun Program Pembangunan Desa Sindanglaya Tahun 2015 sebagai penjabaran visi dan misi, yaitu: 1. Menciptakan pemeritahan yang profesional untuk mencapai pelayanan yang prima.
Program Perencanaan Pembangunan Desa;
Program Pengembagan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;
Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;
Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.
2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;
Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
Program Perbaikan gizi;
Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;
Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
Program peningkatan Ketahanan pangan;
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;
Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
15
Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang berbasis pertanian;
Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan
berbasis
teknologi tepat guna. 4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
Program Pembangunan Talud/Bronjong;
Program Penyediaan Sarana Air Bersih;
Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
Program Infrastruktur Perdesaan;
5. Menjaga
kelestarian
keseimbangan
adat
istiadat
pembangunan
dan
budaya
menumbuh
pedesaan
yang
kembangkan berlandaskan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.;
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
Program
Penataan,
Penguasaan,Kepemilikan,
Penggunaan
dan
pemanfaatan Tanah Desa;
Program Keluarga Berencana;
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
Program Pengelolaan Keragaman budaya;
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban;
Rencana Kegiatan Prioritas Tahun 2015 : 1.2.1. Bidang Infrastruktur 1. Peningkatan Jalan Desa 2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat Miskin 3. Sarana Prasarana Keagamaan 4. Sarana Prasarana Pendidikan 5. Peningkatan Kualitas Layanan Posyandu 1.2.2. Bidang Ekonomi 1.
Penguatan Modal bagi BUMDes
16
2.
Peningkatan Layanan UPK PNPM untuk Modal Usaha
1.2.3. Bidang Pemerintahan 1. Rehabilitasi Kantor Desa 2. Peningkatan Sarana Prasarana Mushola dan MCK Kantor 3. Peninngkatan Layanan masyarakat berbasis Komputer/database 4. Pengelolaan sampah oleh warga
17
BAB VII PENUTUP Dewasa ini pemerintah desa didorong untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional dengan dukungan dana dari pemerintah yang tidak kecil, sehingga dengan kondisi tersebut kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan sekaligus menciptakan kesejahteraan bagi perangkatnya menjadi lebih terbuka. Tinggal apakah pemerintah desa mampu mengelola dengan baik kemampuan keuangan tersebut untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera seseuai fisi dan misi.
Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) Tahun Anggaran 2015 ini dapat diwujudkan sekaligus memiliki manfaat bagi masyarakat Desa Sindanglaya.
Ditetapkan di Sindanglaya Pada tanggal September 2014 Kepala Desa Sindanglaya
YUSUF SAEPUDIN,S.Sos
18
