PERATURAN KEPALA DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN BEA PELAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SINDANGLAYA
Menimbang :
a. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupatan Cianjur Nomor 14 tahun 2000, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan Desa; b. Bahwa salah satu unsur pendapatan adalah Pendapatan Asli Desa yang salah satunya adalah sumbangan masyarakat dalam rangka mendukung operasional kesekretariatan yang memberikan layanan umum dibidang registrasi kependudukan, perbankan dan pertanahan; c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penetapan Bea Pelayanan umum yang besaran nilai dan target pendapatannya ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 1999 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. PERMENDAGRI Nomor 114 tahun 1999 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 6. INMENDAGRI Nomor 28 tahun 1989 tentang Penyusunan Program Kerja Tahunan Desa/Kelurahan; 7. PERDA Kabupaten CIANJUR Nomor 12 tahun 2000 tentang Peraturan Desa ; 8. PERDA Kabupaten CIANJUR Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;
9. PERDA Kabupaten CIANJUR Nomor 14 tahun 2000 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 10. Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN KEPALA DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN BEA PELAYANAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Bantuan Swadaya adalah bentuk bantuan dan dukungan masyarakat yang diberikan berupa uang dalam rangka mendukung pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dimana besarnya nilai bantuan disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelayanan yang diberikan. 9. Pelayanan Umum adalah salah satu jenis kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat melalui penerbitan dan pencetakan dokumen yang dibutuhkan oleh masayarakat secara khusus dan ditandatangani oleh Kepala Desa atau yang ditunjuk mewakili Kepala Desa.
10..
10. Bea Pelayanan Umum adalah penetapan pungutan atas pelayanan umum kepada masyarakat terkait dengan pelayanan dan registrasi pada dokumen kependudukan,pertanahan, pendaftaran dan keamanan ketertiban. 11. Petugas/operator pelayanan adalah Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang memberikan layanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan/bidang.
BAB II JENIS PELAYANAN UMUM Pasal 2 Jenis Pelayanan Umum yang dilakukan oleh pemerintah desa melingkupi Urusan dan Bidang sebagai berikut : a. Urusan/Bidang Pemerintahan b. Urusan/Bidang Kesejahteraan Rakyat c. Urusan/Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pasal 3 (1) Urusan/Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a melingkupi layanan informasi kependudukan, perpajakan, pertanahan dan keamanan ketertiban. (2) Urusan/Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b melingkupi layanan Pendaftaran Haji, Pendaftaran Pernikahan dan pengurusan wakaf. (3) Urusan/Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c melingkupi layanan Pendaftaran perusahaan dan jenis Usaha, Izin Bangunan, Perbankan dan koperasi. BAB III PETUGAS/OPERATOR PELAYANAN UMUM Pasal 4 Petugas/operator pelayanan adalah Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang bertanggung jawab terhadap bidang dan tugas pokok masingmasing atau atas dasar perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Desa. BAB IV PENETAPAN BANTUAN BEA PELAYANAN UMUM Pasal 5 Besarnya penetapan Bantuan swadaya peningkatan pelayanan masyarakat adalah sebagaimana tersebut pada lampiran berikut ini yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa. Pasal 7..
Pasal 7 Bantuan swadaya peningkatan operasional layanan umum tidak ditetapkan pada layanan kepada masyarakat tidak mampu dan jompo. Pasal 8 Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
DITETAPKAN DI PADA TANGGAL
: SINDANGLAYA : 7 Januari 2015
KEPALA DESA SINDANGLAYA
YUSUF SAEPUDIN
Lampiran : PERATURAN DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG : PENETAPAN BEA PELAYANAN UMUM No
JENIS LAYANAN
1
Kependudukan Pendaftaran Pertanahan (Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Perjanjian Sewa Garap TMD) Pengurusan Sertipikat Pendaftaran/Mutasi ObjekPajak (SPOP) Pendaftaran Data Baru SPPT Izin Keramaian Legalisir Dokumen Pendaftaran Pernikahan Pendaftaran Haji Pendaftaran TKI/Imigrasi dan Transmigrasi Status Perkawinan Jompo Tidak Mampu Biaya Pendidikan dan Kesehatan Pengajuan Kredit Perbankan dan Koperasi Pendaftaran IMB Pendaftaran Usaha
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BIDANG/URUSAN
BANTUAN SWADAYA (Rp) 10.000 ,50.000 ,-
Pemerintahan
Kesejahteraan Rakyat
Ekonomi dan Pembangunan
100.000 ,10.000 ,25.000 ,50.000 ,10.000 ,25.000 ,50.000 ,20.000 ,25.000 ,0 ,0 ,25.000 ,100.000 ,25.000 ,-
DITETAPKAN DI : SINDANGLAYA PADA TANGGAL : 7 Januari 2014 KEPALA DESA SINDANGLAYA YUSUF SAEPUDIN
Keterangan
