RANCANGAN
PERATURAN DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SINDANGLAYA , Menimbang
Mengingat
:
a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sindanglaya telah diatur berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2007; b. Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa, susunan organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menyempurnakan kembali susunan organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2000 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Memperhatikan
:
Hasil Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang di selenggarakan pada tanggal 01 Pebruari 2015. Dengan persetujuan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA SINDANGLAYA Memutuskan..…
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DESA SINDANGLAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : a. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa ; d. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis e. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat . BAB II Bagian Kesatu SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. (3) Perangkat Desa terdiri dari : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis. (4) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa (5) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sindanglaya sebagaimana lampiran Peraturan Desa ini. Pasal 3 (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi. (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu : a. Bidang Urusan Keuangan; b. Bidang Urusan Umum dan Kepegawaian; c. Bidang Urusan Perencanaan; (3) Bidang-bidang urusan pada Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun. (5) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu : a. Seksi Pemerintahan dan Trantib b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan c. Seksi Kesejahteraan Rakyat (6) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Bagian kedua PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 4 (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. (2) Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.
Pasal 5 Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Pasal 6 (1) Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagian Ketiga PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 7 (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa
Pasal 8 Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camar dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. BAB III TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA Pasal 9 (1) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa ; b. Memimpin, mengkoordinasikan dan megendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretariat Desa; c. Memberikan Informasi mengenai keadaan sekretariat Desa dan keadaan umum Desa; d. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa; e. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan; f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat; g. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; h. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; i. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; j. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan k. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; l. Menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (2) Uraian tugas Kepala Urusan dalam membantu Sekretaris Desa adalah: a. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas : 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk dikembangkan; 3) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa; 4) Merencanakan penyusunan anggaran belanja desa untuk di konsultasikan dengan BPD; 5) Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh sekretaris Desa. b. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas : 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat- surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan; 2) Melaksanakan pengetikan surat – surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah lainnya; 3) Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; 4) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket dan Daftar Hadir Kerja; 5) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa; 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian
aparat desa; Melaksanakan pengelolaan buku admninistrasi umum; Mencatat inventarisasi kekayaan desa; Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya; 10) Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh sekretaris Desa. 7) 8) 9)
c. Kepala Urusan Perencanaan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas: 1) Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dalam rangka membantu Kepala Desa menyiapkan Dokumen Rencana Jangka menengah Desa (RPJMDesa); 2) Bersama-sama dengan Sekretaris Desa melaksanakan kegiatan Verifikasi pada penyusunan Rencana KegiatanPembangunan (RKP) tahunan; 3) Mengkoordinasikan kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Kader Pembangunan Desa (KPD) dalam penyusunan laporan pembangunan swadaya dan partisipatif masyarakat; 4) Merencanakan dan mengembangkan potensi Sumber Daya alam dan manusia untuk diberdayakan ke arah kemandirian Desa dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan pelatihan; 5) Melaksanakan kegiatan pemetaan potensi dan Tata Ruang Desa; 6) Menyusun Perencanaan skala prioritas pembangunan dalam penanganan kebencanaan; 7) Melaksanakan kegiatan kehumasan; 8) Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh sekreraris Desa. (3) Uraian Tugas Pelaksana Teknis dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas : a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas : 1) Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di Desa; 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluara (KK); 3) Melaksakana Kegiatan administrasi pertanahan; 4) Melaksanakan pencatatan kegiatan Monografi Desa; 5) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada RW, RT, dan Kegiatan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (LINMAS); 6) Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi kejadian tindakan kriminal dan potensi masalah; 7) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 8) Melaporkan kejadian kebencanaan dan penanganan kebencanaan dengan melibatkan unsur Linmas; 9) Melaksanakan kegiatan administrasi PEMILU berdasarkan ketentuan yang berlaku; 10) Mencatat dan menginventarisir keberadaan Sekretariat Partai dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Desa; 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. f.
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam Membantu Kepala Desa mempunyai tugas : 1) Mencatat dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian perindustrian maupun permbanguan lainnya; 2) Mencatat dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (Koperasi Unit Desa, Perkoperasian, Perkreditan dan Lembaga Perekonomian lainnya); 3) Melaksanakan pencatatan mengenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lain-lain;
4) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa; 5) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; 6) Menghimpun dana potensi Desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan; 7) Melaksanakan pengawasan terhadap Izin Mendirikan Bangunan di masyarakat; 8) Melaporkan kondisi ketahanan pangan dan sembilan bahan pokok secara rutin; 9) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan rencana proyek / daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek / daftar isian kegiatan; 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dalam Membantu KepalaDesa mempunyai tugas : 1) Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejateraan rakyat/ masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebuadayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka dan PMI di Desa; 2) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para nara pidana; 3) Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya di Desa; 4) Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Lingkungan hidup); 5) Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji di Desa; 6) Melaksanakan Kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan kematian; 7) Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada DKM, Lumbung bahagia/Beras Perelek; 8) Melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan Data masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan pemerintah; 9) Melaksanakan kegiatan pendistribusian Beras Raskin; 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. (4) Uraian tugas Pelaksana Kewilayahan yang disebut Kepala Dusun dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas : 1) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah; 2) Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah; 3) Pelaksana peraturan desa diwilayah kerjanya; 4) Pelaksana kebijakan Kepala Desa; 5) Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembinaan kerukunan warga dan Rukun Tetangga; 6) Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong; 7) Pelaksana penyuluhan program pemerintah; 8) Membantu Kepala Desa dalam mensukseskan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN Pasal 10 Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
Pasal 11 (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan jabatan. c. Bantuan dari Pemerintah atasan d. Tunjangan kesehatan e. Honor Kegiatan (2) Besarnya penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 12 (1) Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinatif, integrasitif dan Sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa. (2) Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur mitra penyelenggara Pemerintahan Desa menjalin kerjasama dan koordinasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2007, tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa ini . BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini , maka Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sindanglaya, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal 16 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak Januari 2015, dan agar setiap anggota masyarakat Desa Sindanglaya mengetahuinya.
Ditetapkan di : Sindanglaya Pada Tanggal : 20 April 2015 KEPALA DESA SINDANGLAYA CAP/TT CAP/TTD
YUSUF SAEPUDIN
Lampiran : Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sindanglaya
STRUKTUR ORGANISASI DESA SINDANGLAYA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
Kepala Desa
BPD
Sekdes
Kasi Pem dan Trantib
Kadus I
Kasi Kesra
Kadus II
Kadus III
Kaur Keuangan
Kasi Ekbang
Kaur Perencana an
Kadus IV Uinsur Staf Pelaksana
Kaur Adm dan Barang
