LAKIP
Sekretariat KKI
2013
i
LAKIP
2013
Kata Pengantar
P
uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (Sekretariat KKI) Tahun 2013. LAKIP ini berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan
kegiatan
penyelenggaraan tugas dan
Sekretariat
fungsi, serta
KKI
dalam
memfasilitasi
wewenang Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) termasuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) selama tahun 2013 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) mempunyai tugas melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan, dan melakukan pembinaan dalam rangka penjaminan mutu dan perlindungan pada masyarakat sebagai penerima pelayanan kedokteran/kedokteran gigi.
Amanah undang-undang tersebut di atas diterjemahkan ke dalam RENSTRA KKI 2011 - 2015, yang dijabarkan dalam program jangka pendek, jangka panjang dalam bidang pendidikan, registrasi, pembinaan dan kesekretariatan.
Strategi Utama KKI adalah menerapkan sistem registrasi dan monitoring dokter dan dokter gigi secara online di seluruh Indonesia, menegakkan profesionalisme Sekretariat KKI
i
LAKIP
2013
dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran, dan memastikan penerapan standar nasional pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, serta meningkatkan kemitraan dengan orgasnisasi profesi, instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menerapkan praktik kedokteran yang melindungi masyarakat.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2011 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2416/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KKI yang diuraikan dalam LAKIP Sekretariat KKI ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI),
Majelis Kehormatan Displin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, serta kontribusi seluruh stakeholders yang telah bersama-sama berupaya meningkatakan kualitas mutu pelayanan kesehatan.
Akhir kata, dalam kesempatan ini kami patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak. Semoga LAKIP Sekretariat KKI ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.
Jakarta, Januari 2014 Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
drg. ASTRID, MH.Kes NIP. 195701301985032001
Sekretariat KKI
ii
LAKIP
2013
DAFTAR ISI Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ..........................................................................
v
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................
1
A. Latar Belakang .................................................................................
1
B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................
2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................
3
D. Sistematika .......................................................................................
4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..............................
5
A. Perencanaan Kinerja ........................................................................
5
1. Visi dan Misi .................................................................................
5
2. Tujuan dan Sasaran .....................................................................
6
3. Rencana Strategi 2011 – 2015 .....................................................
7
4. Indikator Kegiatan Peningkatan Manajemen KKI……………………
18
5. Program tahun 2013 …………………………………………………..
19
B. Perjanjian Kinerja ..............................................................................
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013 ......................................
22
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja .....................
22
1.Pengukuran Kinerja …………………………………………………….
22
2. Analisis Pencapaian Kinerja ………………………………………….
23
B. Kegiatan lain dan hasil pencapaiannya ………………………………. .. 31 1. Kegiatan …………………………………………………………………
31
2. Hasil dan analisis capaian kegiatan ………………………………….
31
Sekretariat KKI
iii
LAKIP
2013
C. Sumber Daya ................................................................................... .. 38 1. Sumber Daya Manusia .................................................................
37
2. Sumber Daya Anggaran ...............................................................
41
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ..........................................
42
BAB IV KESIMPULAN ................................................................................
43
LAMPIRAN
Sekretariat KKI
iv
LAKIP
2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akutabilitas Sekretariat KKI tahun 2013 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama satu tahun. Rencana Kinerja (Perfomance Plan) 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan program kerja yang ingin dicapai selama
tahun
2013
yang
sepenuhnya
mengacu pada Rencana Strategis 2011-2015 Konsil Kedokteran Indonesia. Sementara itu, capaian
hasil realisasi seluruh
Secara keseluruhan hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan
kegiatan
selama tahun 2013 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013.
Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia memenuhi Sasaran Strategis yang ditargetkan.
Pengukuran
keberhasilan
kinerja
dilakukan
dengan
membandingkan target yang ingin capai dengan target tahun lalu. Adapun target pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia yang dituangkan dalam RKP Sekretariat KKI tahun 2013 sebagai berikut :
No 1
Kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia
Sekretariat KKI
Sasaran Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi
Indikator 1. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi 2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg
Target 2013 138.000
127
v
LAKIP
2013
Di dalam mencapai sasaran Renstra KKI dan juga indikator kinerja Sekretraiat KKI dalam Renstra Kementerian kesehatan maka program utama Sekretariat KKI adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dituangkan dalam Kegiatan Dukungan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2013 yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) output kegiatan sebagai berikut : No
Output Kegiatan
1 2
Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi Laporan layanan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi Pengembangan media informasi KKI / Penyelenggaraan humas dan protokol Kebijakan dan ketentuan KKI Dokumen perencanaan, penganggaran, program pembinaan dan evaluasi Layanan perkantoran Kendaraan bermotor roda 2 Perangkat pengolah data dan komunikasi Peralatan fasilitas perkantoran
3 4 5 6 7 8 9
Hasil pencapaian kinerja KKI terhadap dua indikator utama KKI yaitu jumlah STR serta jumlah penanganan kasus telah melampaui target yang ditetapkan di tahun 2013 . Sedangkan untuk output lainnya, hasilnya mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk output kebijakan dan ketentuan KKI, dimana terjadi sedikit hambatan. Tabel pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut : Tabel Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 Tahun 2013 Sasaran
Terselenggara nya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter Sekretariat KKI
Indikator
1. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi 2. Jumlah produk/kebijakan KKI 3. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg 4. Dukungan Administrasi KKI
Target
Capaian
Prosentase
138.000
146.048
105,83%
18
11
61%
127
183
144%
100
100
100%
vi
LAKIP
2013
Tahun 2013 Sasaran
Indikator Target
Capaian
Prosentase
& dokter gigi
Walaupun hasil pencapaian kinerja pada tahun 2013 sudah cukup baik, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang harus dilakukan antisipasi penyelesaian, yaitu antara lain : masih adanya perbedaan persepsi di Institusi Pendidikan tentang STR dengan kewenangan internship dan pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar dari mereka tidak melakukan registrasi uang, kurangnya antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya pengaduan dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin oleh instansi daerah. Usulan pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan Institusi Pendidikan tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter, Penyusunan Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik, koordinasi dan advokasi dengan Organisasi
Profesi,
Dinas
Kesehatan
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di daerah, dan akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi yang pada tahun ini direncanakan pembentukannya di 2 (dua) propinsi yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Dari sisi anggaran, pada tahun 2013 untuk Sekretariat KKI dialokasikan sebesar Rp.38.757.041.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh tujuh empat puluh satu ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatankegiatan diatas pada tahun 2013 sejumlah Rp.30.571.598.452,- (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu
Sekretariat KKI
vii
LAKIP
2013
empat ratus lima puluh dua rupiah), prosentase penyerapan anggaran KKI sejumlah 78,88%.
Sekretariat KKI
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
S
alah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk
melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka UU No. 29/2004 mengamanahkan membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi inti menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin.
Asas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang Sekretariat KKI
sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu.
Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI dan MKDKI.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode Januari sampai dengan 31 Desember 2013, sebagaimana tersebut Sekretariat KKI
dalam Kepmenkes No.1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2013 ini disampaikan kepada Ketua KKI untuk laporan pelaksanaan program KKI secara menyeluruh, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KKI dan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan Tahun 2013.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KKI. Sebagaimana pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI, termasuk MKDKI.
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat KKI menyelenggaraan fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan fasilitas standarisasi pendidikan profesi; b. Pelaksanaan fasilitasi registrasi; c. Pelaksanaan fasilitas pembinaan dan pelayanan hukum; d. Pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat;
Sekretariat KKI sebagai unsur pembantu pelaksana tugas KKI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KKI, dan sebagai penangggung jawab serta pelaksana administrasi dan manajemen KKI Sekretariat KKI juga bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Maka dalam melaksanakan tugas memberikan Sekretariat KKI
dukungan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan KKI mengacu kepada sasaran dan strategi RENSTRA KKI dan RENSTRA Kemenkes RI.
D. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2013 sebagai berikut : Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat KKI serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis (RENSTRA) dimana akan diuraikan Renstra KKI dan Kementerian Kesehatan yang terkait dengan KKI, menjelaskan visi dan misi, tujuan, stratejik, sasaran tahun 2010-2015, kebijakan dan program kerja Tahun 2013 serta penetapan kinerja tahun 2013. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 Menjelaskan mengenai pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran tahun 2013, evaluasi dan analisis kinerja 2013 serta realisasi akuntabilitas keuangan. BAB IV SIMPULAN LAMPIRAN
Sekretariat KKI
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja 1. VISI dan MISI
V
isi dan misi, nilai dan tujuan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan landasan ideal KKI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Adapun sasaran dan
strategi yang tertuang dalam RENSTRA KKI adalah merupakan acuan bagi Sekretariat KKI dalam melaksanakan tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI dalam rangka terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai organisasi mandiri mempunyai Visi ”MENJADI REGULATOR PRAKTIK KEDOKTERAN UNTUK TERWUJUDNYA PROFESIONALISME DOKTER DAN DOKKTER GIGI YANG MELINDUNGI MASYARAKAT”.
Misi Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai Misi : 1. Menjamin penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi; 2. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi
dalam
melaksanakan
praktik
kedokteran
melalui
upaya
pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat; Sekretariat KKI
3. Meningkatkan
kapasitas
dan
kapabilitas
manajemen
dalam
mendukung penyelenggaraan program KKI.
2. Tujuan dan Sasaran Harapan lima tahun kedepan dalam Rencana Strategi KKI 2011 - 2015 akan terjadi perubahan yang berarti baik dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran, maupun sistem administrasi dan keuangan Sekretariat KKI sebagai faktor pendukung. Sasaran yang ingin dicapai lima tahun kedepan adalah: 1. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya asesmen kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang; 2. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 3. terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran
dan
kedokteran
gigi
secara
berkala
dan
berkesinambungan; 4. tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain; 5. tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration);
Sekretariat KKI
6. tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat; 7. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik; 8. meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rencana Strategi 2011 – 2015. Untuk mencapai 8 (delapan) sasaran tersebut, KKI menetapkan strategi bagi masing-masing sasaran, yaitu sebagai berikut SASARAN 1 Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya asesmen kebutuhan dokter / dokter gigi serta asesmen prodi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang. STRATEGI 1 1.1. Mengembangkan sistem analisis pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis berdasarkan kebutuhan nasional. Program: 1.1.a. Pengkajian tentang pendidikan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter
gigi
spesialis
berdasarkan
kebutuhan
nasional. 1.1.b. Pengembangan regulasi tentang kebutuhan dan kelayakan prodi serta regulasi tentang pendidikan dokter/dokter gigi, Sekretariat KKI
dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan nasional.
1.2. Mengembangkan kebijakan pemberian rekomendasi pembukaan, pembinaan, dan penutupan prodi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Program: 1.2.a Pengembangan regulasi pemberian rekomendasi pembukaan pembinaan, dan penutupan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. 1.2.b. Penyusunan pedoman-pedoman pemberian rekomendasi pembukaan
prodi
baru
pendidikan
kedokteran
dan
kedokteran gigi. 1.2.c. Pengembangan sistem penilaian kelayakan prodi baru pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. 1.2.d. Peningkatan
sosialisasi
pedoman-pedoman
dan
pembukaan
diseminasi prodi
regulasi
baru
dan
pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi.
SASARAN 2 Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia
menerapkan
standar
pendidikan
profesi
dan
standar
kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
STRATEGI 2 2.1. Menyempurnakan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Program:
Sekretariat KKI
2.1.a. Penyempurnaan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis. 2.1.b. Pengembangan
sistem
e-learning
dalam
pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi. 2.1.c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dan pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. 2.1.d. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi standar pendidikan dan standar kompetensi.
2.2. Memastikan kompetensi
penerapan oleh
standar
seluruh
pendidikan
institusi
dan
pendidikan
standar
kedokteran
/kedokteran gigi. Program: 2.2.a. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka memastikan penerapan standar pendidikan dan standar kompetensi. 2.2.b. Penyelenggaraan
bimbingan
teknis
penerapan
standar
pendidikan dan standar kompetensi.
SASARAN 3 Terselenggaranya
penjaminan
mutu
pendidikan
kedokteran
dan
kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan.
STRATEGI 3 3.1. Mengembangkan rumusan jenjang pendidikan profesi kedokteran. Program: 3.1.a. Pengkajian sistem (termasuk jenjang) pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi.
Sekretariat KKI
3.1.b. Pengembangan
rumusan
jenjang
pendidikan
profesi
kedokteran berikut gelarnya.
3.2. Merumuskan pengembangan sistem akreditasi pendidikan dokter dan dokter gigi termasuk didalamnya rumah sakit pendidikan bersama pemangku kepentingan. Program: 3.2.a. Pembentukan komite akreditasi mandiri bersama BAN PT. 3.2.b. Penyelenggaraan
akreditasi
program
studi
pendidikan
kedokteran dan kedokteran gigi.
3.3. Melakukan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri. Program: 3.3.a Penyempurnaan sistem evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri termasuk di dalamnya program adaptasi di institusi pendidikan. 3.3.b. Penyelenggaraan evaluasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri bersama pemangku kepentingan.
3.4. Merumuskan kebijakan reschooling dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran disiplin. Program: 3.4.a Pengembangan sistem reschooling untuk dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang terkena sanksi pelanggaran disiplin. 3.4.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi sistem reschooling.
Sekretariat KKI
3.5. Mengembangkan sistem penapisan teknologi kedokteran untuk melindungi keselamatan pasien. Program: 3.5.a. Pengkajian technology assessment di bidang kedokteran dan kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait. 3.5.b. Pengembangan sistem penapisan teknologi kedokteran dan kedokteran gigi bersama pemangku kepentingan terkait.
3.6. Mengembangkan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Program: 3.6.a. Pengembangan sistem penjaminan mutu lulusan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.
3.7. Mengembangkan koordinasi sistem penjaminan mutu pelaksanaan CPD. Program: 3.7.a. Pengembangan
koordinasi
sistem
penjaminan
mutu
pelaksanaan CPD.
3.8. Meningkatkan kemampuan leadership & manajemen untuk institusi pendidikan kedokteran (IPK) & institusi pendidikan kedokteran gigi (IPKG). Program: 3.8.a. Pengembangan
pedoman
kemampuan
leadership
dan
manajemen untuk IPK & IPKG. 3.8.b. Penyelenggaraan pelatihan kemampuan leadership dan manajemen untuk IPK & IPKG.
Sekretariat KKI
SASARAN 4 Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain. STRATEGI 4 a.
Mengembangkan
sistem
analisis
kebutuhan
kewenangan
tambahan atau kewenangan lain bagi dokter dan dokter gigi. Program: 4.1.a. Pengkajian tentang kebutuhan kewenangan tambahan atau kewenangan lain di daerah-daerah. 4.1.b. Pengembangan regulasi tentang pemberian kewenangan tambahan atau kewenangan lain.
4.2. Mengembangkan
sistem
monitoring
dan
evaluasi
(monev)
pelaksanaan kewenangan tambahan. Program: 4.2.a. Penyelenggaraan monev pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kewenangan tambahan. 4.2.b. Penyelenggaraan
monev
pemberian
dan
penerapan
kewenangan tambahan. 4.2.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi kewenangan tambahan.
SASARAN 5 Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu baik secara manual maupun online (E-Registration).
STRATEGI 5 5.1. Menyempurnakan regulasi registrasi WNI dan WNA. Sekretariat KKI
Program: 5.1.a. Penyempurnaan regulasi registrasi WNI dan WNA serta penyusunan instrumen dan penyusunan key performance indicator (KPI). 5.1.b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi registrasi.
5.2. Meningkatan kualitas pelayanan registrasi secara manual, offline, dan online. Program: 5.2.a Peningkatan kualitas pelayanan registrasi WNI dan WNA 5.2.b. Peningkatan koordinasi implementasi sistem registrasi WNI dan WNA secara manual, offline, dan online dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) 5.2.c. Peningkatan manajemen keadministrasian registrasi dan kualitas SDM
5.3. Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi registrasi. Program: 5.3.a. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi registrasi SASARAN 6 Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat.
Sekretariat KKI
STRATEGI 6 6.1. Mengembangkan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi. Program: 6.1.a. Pengembangan sistem pembinaan dokter/dokter gigi, dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi. 6.1.b. Penyusunan
dan
penetapan
pedoman
komunikasi,
informasi, dan edukasi (KIE) bagi masyarakat.
6.2. Mengembangkan sistem kerja sama lintas sektor. Program: 6.2.a Pengembangan kerja sama lintas sektor. 6.2.b. Pengembangan kerja sama dengan lembaga mediasi sengketa medik. 6.2.c. Peningkatan
sosialisasi
dan
diseminasi
penyelesaian
sengketa medik melalui mediasi.
6.3. Mengembangkan sistem penegakan disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Program: 6.3.a. Pengembangan regulasi tentang disiplin dokter/dokter gigi dan
dokter
spesialis/dokter
gigi
spesialis
serta
penegakannya. 6.3.b. Penyempurnaan tata cara penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. 6.3.c. Pengembangan sistem manajemen data dan informasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis Sekretariat KKI
yang melakukan pelanggaran norma etik, disiplin, dan hukum. 6.3.d. Penyelenggaraan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. 6.3.e. Pengembangan pengawasan
sistem/mekanisme
terhadap
dokter/dokter
pembinaan gigi
dan
dan dokter
spesialis/dokter gigi spesialis yang dikenakan sanksi disiplin. 6.3.f. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi regulasi tentang disiplin dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta penegakannya.
6.4. Meningkatkan pemahaman tentang profesionalisme dokter dan dokter gigi. Program: 6.4.a. Pengembangan berbagai standar dan pedoman praktik kedokteran yang terkait profesionalisme dokter dan dokter gigi. 6.4.b. Peningkatan pemahaman profesionalisme dokter dan dokter gigi.
6.5. Mengembangkan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional. Program: 6.5.a. Pengembangan regulasi pembentukan MKDKP. 6.5.b. Pembentukan MKDKP.
6.6. Meningkatkan efektivitas penegakan disiplin kedokteran. Program: 6.6.a. Penatalaksanaan
penanganan
pengaduan
pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Sekretariat KKI
dugaan
6.6.b. Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas MKDKI dan MKDKP.
SASARAN 7 Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik.
STRATEGI 7 7.1. Mengembangkan
sistem
monev
penyelenggaraan
praktik
kedokteran yang baik di Indonesia. Program: 7.1.a. Pengembangan sistem monev penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik. 7.1.b. Pengembangan konsep publikasi tentang praktik kedokteran yang baik. 7.1.c. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik. 7.1.d. Penyelenggaraan
advokasi
penyelenggaraan
praktik
–
praktik
kedokteran yang baik. 7.2. Mengembangkan
sistem
analisis
(kajian
kajian)
kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. Program: 7.2.a. Penelitian penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik. 7.2.b. Pengembangan sistem analisis (kajian – kajian) praktik kedokteran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. 7.2.c. Pengembangan kerja sama internasional.
Sekretariat KKI
7.3. Meningkatkan pembentukan dan reviu peraturan perundangundangan. Program: 7.3.a Peningkatan pembentukan dan reviu peraturan perundangundangan.
SASARAN 8 Meningkatkan penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
STRATEGI 8 8.1. Meningkatkan kualitas SDM. Program: 8.1.a. Peningkatan dan pengembangan SDM. 8.2. Mengembangkan konsep tupoksi Sekretariat KKI. Program: 8.2.a Pengembangan konsep tupoksi Sekretariat KKI. 8.2.b. Perencanaan program dan anggaran tupoksi KKI.
8.3. Meningkatkan pelayanan administrasi dan perkantoran. Program: 8.3.a. Peningkatan pelayanan administrasi dan perkantoran. 8.3.b. Pembangunan gedung kantor. 8.3.c. Pengembangan infrastruktur informasi dan teknologi (IT) KKI.
Sekretariat KKI
4. Indikator
Kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran
Indonesia.
Keberadaan KKI walaupun merupakan lembaga independen secara administrasi dan substansi tidak terlepas dari peran Kementerian Kesehatan. Strategi dalam renstra KKI mendorong program kerja dari rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dalam renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 kegiatan peningkatan manajemen Konsil Kedokteran Indonesia merupakan bagian dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Indikator yang ditetapkan dalam renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut: a. Jumlah surat tanda registrasi (STR) baru dokter dan
dokter gigi yang teregistrasi sebanyak 149.000 STR. b. Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi sebanyak 157 kasus
Berikut adalah indikator luaran dari Program Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia, target per tahun dan serta definisi operasionalnya
Sekretariat KKI
MATRIK KINERJA SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Kegiatan
: Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia
Sasaran
: Terselenggaranya registrasi, pendidikan, profesi, pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi
No
Indikator
1
Jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi
2
Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi
Definisi Operasional STR adalah bukti tertulis dari pencataan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya Penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi adalah pengaduan dari masyarakat, tenaga kesehatan dan institusi kesehatan lain tentang adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi
2010
2011
Target 2012
2013
2014
108.000
118.000
128.000
138.000
149.000
57
77
97
127
157
5. Program dan Kegiatan Tahun 2013 Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan KKI, maka secara bertahap ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Sekretariat KKI
program utama Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang diimplemtasikan dalam output kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran. Untuk tahun 2013 Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia merupakan kegiatan yang secara spesifik diadakan untuk mencapai target dan disertai dengan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target. Kegiatan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2013 yaitu sebagai berikut : Kegiatan Dukungan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia
Sasaran
Output Kegiatan
1. Penanganan Kasus Pengaduan Terselenggaranya Pelanggaran Disiplin Dokter dan registrasi, Dokter Gigi pendidikan profesi, 2. Laporan Layanan Surat Tanda pembinaan serta Registrasi (STR) Dokter dan penanganan kasus Dokter Gigi (PNBP) pelanggaraan 3. Pengembangan Media Informasi displin dokter & KKI dokter gigi 4. Kebijakan dan Ketentuan KKI 5. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi 6. Layanan Perkantoran 7. Kendaraan Bermotor 8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
B. Perjanjian Kinerja Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi dilaksanakan oleh Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia termasuk ke dalam kegiatan secara tahunan. Perencanaan Sekretariat KKI
kinerja tahun 2013 didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Konsil Kedokteran Indonesia untuk dicapai dalam tahun 2013.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan alokasi anggaran Sekretariat KKI tahun 2013, sebagai berikut : Kegiatan Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia
Sekretariat KKI
Sasaran
Indikator
Terselenggaranya 3. Jumlah Surat Tanda registrasi, Registrasi (STR) pendidikan dokter dan dokter gigi profesi, pembinaan serta 4. Jumlah penanganan penanganan kasus pelanggaran kasus disiplin dr & drg pelanggaraan displin dokter & dokter gigi
Target 2013 138.000
127
BAB III AKUNTABILIAS KINERJA TAHUN 2013
A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja 1. Pengukuran Kinerja
P
engukuran keberhasilan kinerja Sekretariat KKI didasarkan dengan membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan target serta dengan pencapaian tahun lalu melalui
pembandingan jumlah Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang diterbitkan dan jumlah penanganan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Pencapaian kinerja dari dua indikator tersebut pada tahun 2013, digambarkan dengan tabel di bawah ini. Tahun 2013 Sasaran
Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi
Indikator Target
Capaian
1. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang terregistrasi
138.000
146.048
2. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg
127
183
Terlihat dalam tabel bahwa pada tahun 2013, pencapaian indikator untuk jumlah STR dan Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin keduanya melebihi target yang diharapkan, yaitu untuk STR tercapai 146.048 dari target 138.000 dan penanganan kasus mencapai 183 dari
Sekretariat KKI
target 127, bahkan untuk penanganan kasus pencapaian telah melampaui target akhir Renstra Kemkes yaitu 157 .
2. Analisis Pencapaian Kinerja
a. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi Target indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi” merupakan target kumulatif. Sampai dengan tahun 2013, target yang ditetapkan adalah sebanyak 138.000 STR dan telah terealisasi sebanyak 146.048 STR atau sebesar 105,83 %.
Penambahan jumlah STR pertahun diterbitkan untuk dokter/dokter gigi lulusan baru, atau untuk dokter/dokter gigi asing yang mendapat STR Sementara (untuk praktik kedokteran dan fellowship) dan STR Bersyarat (untuk dokter yang sedang pendidikan spesialis).
Selain itu, pencapaian kinerja indikator juga didukung dengan semakin banyaknya jumlah lulusan baru per tahun dan memang diketahui bahwa jumlah FK dan FKG yang meluluskan dokter dan dokter gigi meningkat pada 3 tahun belakangan. Disamping itu kesadaran penegakkan aturan dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi dokter dan dokter gigi dalam praktik kedokteran sudah cukup baik, sehingga pengabaian STR sangat kecil.
Sekretariat KKI
Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun – tahun sebelumnya maka target selalu terlampaui, seperti target tahun 2010 yaitu 108.000 dapat terealisasi sebanyak 115.155 dokter dan dokter gigi, sementara pada tahun 2011 dari target sebanyak 118.000 dapat direalisasikan sebanyak 125.465 dokter dan dokter gigi yang teregistrasi, dan di tahun 2012 dari target 128.000 terealisasi sebanyak 135.739 Hal lain yang mendukung keberhasilan pencapaian target yaitu kecepatan penyelesaian penerbitan STR untuk dokter dan dokter gigi lulusan baru mulai dari FK dan FKG, Kolegium, Organisasi Profesi sampai dengan KKI semakin meningkat. Hal ini tidak terlepas dari penyempurnaan sistem, penyiapan regulasi, dan koordinasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk KKI. KKI di tahun 2013 telah mendapatkan ISO 9001:2008 untuk pelayanan registrasi dan juga telah meluncurkan web KKI yang didalamnya terdapat situs/pelayanan registrasi online.
Sekretariat KKI
Grafik 1 Capaian indikator “Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi yang teregistrasi “ Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan Target Renstra”
Permasalahan : Penerbitan STR di tahun 2013 tidak ada masalah yang berarti, dilihat dari capaian realisasi registrasi dokter dan dokter gigi sudah melampaui target. Dari tahun 2010 sebetulnya capaian penerbitan STR selalu melampaui target, sebagaimana terlihat pada grafik di atas. Hal yang perlu dicatat bahwa angka realisasi merupakan tersebut adalah angka kumulatif. Dimana penambahan jumlah / angka dokter /dokter gigi teregistrasi berdasarkan oleh pendaftaran baru. Untuk dokter dan dokter gigi yang melakukan registrasi ulang tidak kembali terakumulasi di jumlah tersebut, namun dicatat Sekretariat KKI
tersendiri. Dari data yang seharusnya melakukan registrasi ulang di tahun 2011 dan 2012, masih ada yang tersisa ditahun 2013. Namun demikian hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa ada penurunan capaian. Banyak dokter / dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang disebabkan karena peningkatan kompetensi ke spesialis (akan diregistrasi sebagai spesialis dengan nomor registrasi yang sama), dokter dan dokter gigi yang bekerja di Birokrasi sehingga tidak lagi memerlukan STR, dan dokter dokter gigi yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi melakukan praktik kedokteran karena usia atau sebab lain.
Masalah yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya perbedaan persepsi tentang penerbitan STR kewenangan internship bagi dokter terkait dengan pelaksanaan internship. Selain itu masalah perlindungan hukum Peserta Didik Dokter Spesialis (PPDS) dan Peserta Didik Dokter Gigi Spesialis (PPDGS). Hampir semua dari mereka tidak melakukan registrasi ulang sebagai dokter / dokter gigi umum karena menunggu lulus dari pendidikannya (spesialis), namun demikian masa berlaku STR dokter / dokter gigi umum telah habis pada saat mereka pendidikan, sehingga pada saat masa itu mereka tidak terlindung secara hukum.
Hal lain yang masih belum optimal dari proses registrasi dokter dan dokter gigi adalah, penggunaan registrasi online masih sedikit. Masih banyak dokter/dokter gigi yang belum tahu pendaftaran registrasi secara online.
Upaya pemecahan masalah :
Sekretariat KKI
Dari data realisasi sebagaimana disampaikan di atas bahwa diperkirakan data capaian STR akan melampaui target akhir renstra. Untuk itu Set. KKI telah mengusulkan perubahan untuk kenaikan capaian target kepada Biro Perencanaan dengan Nomor Surat RC.01.02/4/KKI/X/2246/2012 sebagai berikut : No 1
Indikator Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi
Target Target Semula Usul Perubahan Target
2012
2013
2014
128.000
138.000
149.000
132.000
142.000
152.000
Namun demikian, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari surat tersebut.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Konsil kedokteran Indonesia untuk mengatasi beberapa permasalahan / kendala dalam bidang regitrasi dokter / dokter gigi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah: 1. Sosialisasi penggunaan registrasi online dalam berbagai rapat dengan stakeholders, melalui web KKI, melalui Buletin KKI, dan lainnya. 2. Melakukan koordinasi dan pertemuan lintas sektor dengan stakeholders khususnya Institusi Pendidikan untuk penyamaan persepsi tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter 3. Penyusunan Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik. Pada tahun 2014 direncanakan Perkonsil tersbut akan selesai. b. Penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter gigi Sekretariat KKI
Target indikator “Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi” merupakan target kumulatif. Sampai dengan tahun 2013, target yang ditetapkan adalah sebanyak 127 kasus dan telah terealisasi sebanyak 183 kasus atau sebesar 144%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir tahun renstra, realisasi indikator “penanganan kasus pelanggaran dokter dan dokter gigi” selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian mencerminkan capaian kinerja indikator yang meningkat dari tahun ke tahun terlebih di tahun 2013, terlihat lampauan target yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2 Capaian indikator “Penanganan kasus pelanggaran dokter dan dokter gigi” tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan target Renstra 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
target Realisasi
2010
2011
2012
213
2014
Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pencapaian kinerja indikator di tahun 2013, adalah sebagai berikut :
Sekretariat KKI
1. Perbaikan
regulasi
penanganan
kasus
termasuk
regulasi
Kehormatan
Disiplin
pelaksanaan keputusan 2. Pembagian
kinerja
MKDKI
(Majelis
Kedokteran Indonesia) yang efektif. 3. Sosialisasi fungsi dan peran MKDKI, sehingga berdampak pada peningkatan pengaduan
Permasalahan : Walaupun upaya penanganan kasus sudah melampaui target yang ditetapkan, namun demikian masih ada beberapa permasalahan yang terlihat yaitu: 1. Belum optimalnya
penanganan
kasus di
daerah,
dimana
kurangnya dukungan dari aparat kesehatan di daerah (Dinkes Prop/Kab/Kota, Rumah Sakit, serta Organisasi Profesi tingkat wilayah/cabang) dalam hal pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin. 2. Pengaduan jumlah dugaan kasus dari daerah yang semakin meningkat
belum
diantisipasi
dengan
kecukupan
alokasi
anggaran yang memadai dan sistem penanganan kasus daerah yang belum terbentuk. Upaya pemecahan masalah: 1. Upaya pertama yang dilakukan adalah terus menerus melakukan koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
pelaksanaan
penegakkan disiplin, melalui rapat koordinasi wilayah, bimbingan teknis, rapat kerja, dll. Sehingga aparat kesehatan terkait dapat Sekretariat KKI
melaksanakan hasil keputusan penegakkan disiplin sesuai dengan tugas dan perannya sebagaimana tercantum dalam UU nomor 29/2004 2. Untuk antisipasi pendanaan penanganan kasus di daerah, diusulakan pada anggaran 2014 dilakukan penambahan anggaran penanganan kasus di daerah. 3. Untuk penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi di daerah selanjutnya. KKI dan MKDKI akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi, yang pada tahun ini diusulkan pembentukannya di 2 (dua) propinsi yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Masalah lain sebagaimana pencapaian STR, dalam hal penanganan kasus jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2014 yaitu sejumlah 157, maka pencapaian tahun 2013 sudah melampaui target akhir renstra yaitu 183 kasus. Sebetulnya dalam hal ini Sekretariat KKI sudah mengusulkan perubahan target indicator pada tahun 2012, sebagaimana berikut :
No 1
Indikator Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg
Target Target Semula Usul Perubahan Target
2012 97
2013 127
2014 157
100
130
160
Namun demikian sampai saat ini belum ditetapkan usulan perubahan target tersebut, dan ternyata bahkan pencapaian penanganan kasus juga melampaui usulan perubahan target akhir renstra (160 kasus), yaitu 183 kasus.
Sekretariat KKI
B. Kegiatan Lain dan Hasil Pencapaiannya 1. Kegiatan Pada Sekretariat KKI yang memfasilitasi tupoksi KKI, maka selain 2 indikator di atas, dilaksanakan pula program atau kegiatan lain sesuai dengan tupoksi KKI sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 2009 tahun 2004. Kegiatan lain yang dilakukan di tahun 2012 pada Sekretariat KKI adalah sebagai berikut: a. Pengembangan Media Informasi KKI /Penyelenggaraan Humas dan Protokol : 1)
Talk Show dan Seminar
2)
Penyelenggaraan Penerbitan Majalah, Leaflet, Banner, Poster
3)
Pencetakan dan Pengadaan Buku-Buku
b. Kebijakan dan Ketentuan KKI : 1)
Pedoman dan Ketentuan KKI tentang Pendidikan Profesi i.
Penyusunan
Panduan
Penjaminan
Mutu
CPD
dalam
Penjaminan
Mutu
Penerbitan STR Dokter dan Dokter Gigi ii.
Penyusunan
Naskah
Akademik
Pendidikan Kedokteran dan Kedotkeran Gigi iii.
Pemantapan Penerapan Standar Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi
2) Pedoman dan Ketentuan KKI Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi i.
Penyempurnaan Regulasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi WNI/WNA
ii.
Penyempurnaan Dokter/Dokter Gigi
Sekretariat KKI
Pedoman
Informasi
Registrasi
iii.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
3)
Pedoman dan Ketentuan KKI tentang Pembinaan Pelaksanaan Praktik Kedokteran di Indonesia i.
Pemantapan
Pembinaan
Profesionalisme
Praktik
Kedokteran ii.
Penyusunan Peraturan / Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI
iii.
Pengembangan Sistem Manajemen Data dan Informasi dokter/dokter gigi yang melakukan pelanggaran norma
iv.
Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi
c. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi : 1)
Penyusunan Program dan Anggaran
2)
Pembinaan dan Evaluasi i.
Pembinaan Program KKI dan Sekretariat KKI
ii.
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
iii.
Pendidikan, Pelatihan Pegawai dan Mind Setting Anggota KKI
iv.
Perjalanan Menghadiri Kongres Luar Negeri
v.
Pengelolaan Administrasi Perlengkapan dan Inventaris
vi.
Penyusunan Laporan Keuangan
vii.
Laporan Program KKI
d. Layanan Perkantoran. 1)
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
e. Kendaraan Bermotor 1)
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
f. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KKI
g. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
2. Hasil dan analisis capaian kegiatan
Tabel Capaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 Tahun 2013 Sasaran
Terselenggara nya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus pelanggaraan displin dokter & dokter gigi
Indikator
5. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi 6. Jumlah produk/kebijakan KKI 7. Jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin dr & drg 8. Dukungan Administrasi KKI
Target
Capaian
Prosentase
138.000
146.048
105,83%
18
11
61%
127
183
144%
100
100
100%
a. Pengembangan Media Informasi KKI / Penyelenggaraan Humas dan Protokol Dari target 3 (tiga) laporan/output, dihasilkan pula 3 (tiga) laporan/output meliputi : 1) Terselenggaranya talkshow di media TV dan Radio yang bersifat nasional. 2) Terbitnya buletin KKI (empat edisi) di tahun 2013 dan juga terbitnya leaflet, banner, dan poster tentang regulasi/kebijakan KKI 3) Terbitnya buku-buku pedoman dan laporan KKI di tahun 2013
b. Kebijakan dan Ketentuan KKI Dalam kegiatan Kebijakan dan Ketentuan KKI hasil yang dicapai adalah telah diundangkannya dan disahkannya 11 Perkonsil yaitu : Sekretariat KKI
1) Perkonsil Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental (SKS FM) telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI; 2) Perkonsil Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPDI) telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI; 3) Perkonsil Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI; 4) Perkonsil Nomor 12 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 5) Perkonsil Nomor 13 tahun 2013 tentang Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Etika Profesi (SPAMMEP); 6) Perkonsil Nomor 14 Tahun 2013 tentang Adaptasi WNA 7) Perkonsil Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter; 8) Perkonsil Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Spesialis; 9) Perkonsil Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi; 10) Perkonsil Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi Spesialis; 11) Perkonsil Nomor 19 Tahun 2013 tentang Registrasi WNA. Selain Perkonsil, KKI pada tahun 2013 juga menerbitkan atau mengeluarkan 50 Kepkonsil yaitu sebagai berikut : 1) Kepkonsil Nomor 8a/KKI/KEP/III/2013 tentang Kemitraan; 2) Kepkonsil tentang Tim Pelaksana Pergantian Anggota KKI dari Unsur Tokoh Masyarakat; 3) Kepkonsil tentang Tim Penilai Independen Calon Anggota KKI dari Unsur Tokoh Masyarakat; 4) Kepkonsil tentang Nama Domain/ Website KKI; 5) Kepkonsil tentang SOP Registrasi; 6) Kepkonsil tentang Pencabutan STR Dokter Gigi (16 KEP KKG); 7) Kepkonsil tentang Pencabutan STR Dokter (29 KEP KK). Sekretariat KKI
Dari target yang ditetapkan sebanyak 18 regulasi yang dihasilkan adalah 11 regulasi, hal ini disebabkan oleh : 1. banyak persoalan teknis yang sangat krusial dan harus dibahas lebih detil bersama pengandil terkait; 2. waktu pembahasan perkonsil yang dirasakan kurang, dikarenakan memang target yang tinggi dan masalah – masalah yang belum dapat disepakati oleh para pengandil dalam jangka waktu satu tahun. 3. beberapa perkonsil yang telah dilakukan pembahasan ternyata dirasakan lebih efektif untuk disatukan dikarenakan saling berhubungan. 7 (tujuh) regulasi lain yang belum dapat diselesaikan di tahun 2013, pada saat ini masih dalam bentuk draft, dan direncanakan untuk diselesaikan pada kuartal pertama tahun 2014. c. Dokumen
Perencanaan
Program,
Penganggaran,
Program
Pembinaan dan Evaluasi Dalam kegiatan ini output yang ditargetkan tahun 2013 adalah 10 dokumen, dan hasil yang dicapai adalah juga 10 dokumen meliputi : 1) Dokumen RKAKL 2) Dokumen RKP 3) Dokumen Laporan SIMAK BMN 4) Dokumen Laporan Keuangan (2) 5) Dokumen e-monev (triwulan) 6) Dokumen Laporan Tahunan 2012 7) Dokumen Laporan Laporan Akuntabilitas 2012 8) Juknis Pengelolaan Keuangan Sekretariat KKI 2013 9) Dokumen
Standar
Operasional
Prosedur
Pencatatan
dan
Pelaporan Penerimaan PNBP, Bendahara Pengeluaran, Barang Persediaan, dan Evaluasi Kinerja.
Sekretariat KKI
Dalam kegiatan perencanaan program, penganggaran, pembinaan dan evaluasi jumlah dokumen yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 10 dokumen, namun realisasi anggaran hanya mencapai 58,96%. Hal tersebut disebabkan antara lain disebabkan penggunaan dana efisiensi yang tidak maksimal dikarenakan keterbatasan waktu.
d. Layanan Perkantoran Hasil yang dicapai dalam layanan perkantoran adalah terlaksananya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran selama 12 bulan layanan.
e. Kendaraan Bermotor Roda 2 Hasil yang dicapai untuk pengadaan ini adalah tersedianya 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 2
f. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pada tahun 2013 Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mengadakan sejumlah perangkat pengolah data dan komunikasi dengan realisasi pengadaan sebanyak 100 unit.
g. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Hasil yang dicapai dalam hal pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran adalah terlaksananya penyediaan fasilitas perkantoran sebanyak 778 unit.
Sekretariat KKI
C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia Pelaksanaan kegiatan dan program KKI 2013 tidak terlepas dari upaya – upaya seluruh personel di KKI. Berikut sumber daya manusia yang ada di KKI tahun 2013:
a. Sumber Daya Manusia Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Susunan Anggota KKI Periode Tahun 2009 - 2014 NO
NAMA
JABATAN
1
Prof. MENALDI RASMIN, dr. SpP
Ketua
2
I PUTU SUPRAPTA, drg, M.Sc
Wakil Ketua I
3
ADRIATI RAFLY, Dra
Wakil Ketua II
4
Prof. Dr. HARDYANTO SOEBONO, dr, SpKK
Ketua Konsil Kedokteran
5
AFI SAFITRI SARSITO, drg, SpPM
Ketua Konsil Kedokteran Gigi
6
MUHAMMAD TOYIBI, dr, SpJP
Ketua Divisi Pembinaan KK
7
AZRIAL AZWAR, drg, SpBM
Ketua Divisi Pembinaan KKG
8
Ketua Divisi Pendidikan KK
9
WAWANG SETIAWAN, dr, SpOG, MARS, M.H.Kes Dr. BAMBANG TRENGGONO, drg, MS
10
DARYO SOEMITRO, dr, SpBS
Ketua Divisi Registrasi KK
11
Dr. LAKSMI DWIATI, drg, MM, MHA
Ketua Divisi Registrasi KKG
12
SUMARYONO RAHARDJO, SE, MBA
Anggota Divisi Pembinaan KK
13
Ir. ATIKA WALUJANI MOEDJIONO, MPH
14
Dr. YOGA YUNIADI, dr, Sp.JP
Anggota Divisi Pembinaan KKG Anggota Divisi Pendidikan KK
15
SRI ANGKY SOEKANTO, drg, PHD
16
Dr. FAHMI IDRIS, dr, M.Kes
Sekretariat KKI
Ketua Divisi Pendidikan KKG
Anggota Divisi Pendidikan KKG Anggota Divisi Registrasi KK
NO 17
NAMA Dr. TRI ERRI ASTOETI, drg, M.Kes
JABATAN Anggota Divisi Registrasi KKG
b. Sumber Daya Manusia Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MDKI)
Susunan Anggota MKDKI Periode Tahun 2009 - 2014 NO
NAMA
JABATAN
1
Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG
Ketua
2
Dr. Sabir Alwy, SH, MH
Wakil Ketua
3
Bambang Kusnandir, drg, Sp.Pros
Sekretaris
4
Rullyanto Wihardja, dr, MPH, DFM, SH.MH.Kes
Anggota
5
Dyah Silviaty, dr, Sp.A, MH.Kes
Anggota
6
Dr. Grita Sudjana, drg, M.H.A
Anggota
7
Edi Sumarwanto, drg, MM
Anggota
8
Prof. DR. Umar Fahmi Achmadi, dr, MPH, Ph.D
Anggota
9
Prof. DR. Herkutanto, dr, Sp.F, SH, LL.M
Anggota
10
Akhiar Salmi, SH, MH
Anggota
11
Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM
Anggota
Sekretariat KKI
c. Sumber Daya Manusia Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1442/Menkes/ Per/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI setingkat Eselon II dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Sekretariat KKI
Sumber daya manusia Sekretariat KKI selama tahun 2013 sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang seperti tabel berikut : NO I
TENAGA Menurut Jabatan A. Struktural Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV B. Fungsional C. Staf D. Tenaga Kontrak
JUMLAH
1 4 12
Jumlah II
III
Sekretariat KKI
Menurut Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Menurut Pendidikan S3 S2 S1 Sarjana Muda/D3 SLTA
48 45 110 7 48 10 1 15 20 9 19
1. Sumber Daya Anggaran a. Alokasi dana Untuk mencapai sasaran dan target indikator tersebut didukung oleh anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2013 yang telah direvisi. Ada dua sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat KKI Tahun 2013, yaitu sebagai berikut :
NO
SUMBER DANA
1
Rupiah Murni
2
PNBP
JUMLAH PAGU 35.047.641.000 3.709.400.000
TOTAL
38.757.041.000
Dari total dana di atas, kemudian dialokasikan ke dalam program dan kegiatan yang ditetapkan di 2013. Ada 9 (Sembilan) pokok kegiatan yang ditetapkan di 2013. Berikut alokasi pagu kegiatan di tahun 2013 beserta serapannya : NO
OUTPUT KEGIATAN
1
Penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi Laporan Layanan Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Pengembangan Media Informasi KKI / Penyelenggaraan Humas dan Protokol
2 3
2013 PAGU 3.169.200.000
REALISASI
%
2.575.783.100
81.28
3.709.400.000
3.623.344.611
97.68
2.228.082.000
1.650.799.280
79.29
4
Kebijakan dan Ketentuan KKI
8.801.890.000
6.322.528.635
71.83
5
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Program Pembinaan dan Evaluasi
9.076.501.000
5.351.155.349
58.96
Sekretariat KKI
NO
2013
OUTPUT KEGIATAN
6
Layanan Perkantoran
7
Kendaraan Bermotor Roda 2
8
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
9
Total Pagu Sekretariat KKI
PAGU
REALISASI
%
8.107.214.000
7.309.555.351
90.16
35.000.000
30.811.000
88.03
1.952.790.000
1.938.613.600
99.27
1.823.044.000
1.769.007.526
97.04
30.571.598.452
78.88
38.757.041.000
3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Mulai 1 Januari 2013 Konsil Kedokteran Indonesia telah menempati gedung baru di. Jln. Teuku Cik Di Tiro No. 6, Menteng. Adapun aset Barang Milik Negara yang menjadi Aset Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan Neraca per 31 Desember 2013 sebagai berikut : AKUN NERACA KODE
URAIAN
115111 115113 131111 131311 131511 131713 131921 132111
Barang Konsumsi Bahan untuk Pemeliharaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jaringan dan Jalan Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Aset tak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya JUMLAH
153191 154112
Sekretariat KKI
JUMLAH 0 0 25.747.940.000 11.573.599.115 35.193.907.400 101.090.000 69.761.780 0 (8.197.656.908) 2.430.470.020 255.850.000 (247.967.500) 67.537.419.957
BAB IV SIMPULAN
L
aporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI Tahun 2013 disusun sesuai perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan KKI selama tahun 2013, untuk disampaikan kepada
Ketua KKI dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan untuk menjadi informasi dan mendapatkan tanggapan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KKI tahun 2013 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas realisasi pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Sekretariat KKI dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang KKI.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Sekretariat KKI di tahun 2013 dapat mencapai bahkan melebihi target dari dua indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu jumlah STR dokter dan dokter gigi serta jumlah penanganan kasus pelanggaran disiplin. Khusus untuk penanganan kasus capaian tahun 2013 telah melampaui target akhir Renstra tahun 2014. Sedangkan untuk pedoman dan regulasi KKI belum sepenuhnya memenuhi target. Dari 18 regulasi yang ditarget selesai pada tahun ini, baru 11 regulasi yang diselesaikan. Regulasi lainnya sudah dalam bentuk draft, masih perlu dilakukan penyempurnaan dan juga perlu kesepakatan dari stakeholders terkait untuk masalah-masalah yang krusial.
Dalam hal pengembangan media dan informasi, pelayanan perkantoran, perencanaan anggaran, pembinaan dan evaluasi, pengadaan perangkat komunikasi, pengadaan kendaraan bermotor, serta pengadaan peralatan dan Sekretariat KKI
fasilitas perkantoran semuanya memenuhi target yang ditetapkan semula. Di samping itu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Sekretariat KKI dalam hal layanan STR pada Tahun 2013 telah disertifikasi ISO 9001:2008 dan juga dalam hal pengembangan IT, telah diluncurkan website KKI yang baru yang didalamnya terdapat fasilitas registrasi online.
Namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang harus dilakukan antisipasi penyelesaian, yaitu antara lain : masih adanya perbedaan persepsi di Institusi Pendidikan tentang STR dengan kewenangan internship dan pelaksanaan internship itu sendiri, belum adanya perlindungan hukum bagi peserta PPDS dan PPDGS dimana juga diketahui sebagian besar dari mereka tidak melakukan registrasi uang, kurangnya antisipasi dukungan dana dan sistem terkait dengan meningkatnya pengaduan dari daerah, dan belum optimalnya pelaksanaan keputusan penegakkan disiplin oleh instansi daerah. Usulan pemecahan masalah yang akan dilakukan adalah koordinasi dengan Institusi Pendidikan tentang pemberlakuan internship bagi lulusan dokter, Penyusunan Perkonsil tentang Penerbitan STR untuk PPDS dan PPDGS untuk melindungi legalitas para peserta didik, koordinasi dan advokasi dengan Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penegakkan disiplin, penambahan anggaran penanganan kasus di daerah, dan akan mengusulkan pembentukan MKDKI Propinsi yang pada tahun ini direncanakan pembentukannya di 2 (dua) propinsi yaitu Sumatera Utara dan Jawa Timur.
Sekretariat KKI
LAMPIRAN a. Pernyataan Penetapan Kinerja b. Form Penetapan Kinerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 c. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) d. Form Pengukuran Kinerja
Sekretariat KKI
LAKIP
Sekretariat KKI
2013
