LAKIP Sekretariat Badan Karantina Pertanian TA 2011

LAKIP Sekretariat Badan Karantina Pertanian TA 2011

Badan Karantina Pertanian

2012

KATA PENGANTAR Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2011 telah diselesaikan dengan baik. Laporan akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian tahun 2011. Dalam rangka mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian, Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah melakukan kinerjanya dari aspek keuangan, sumber daya, perencanaan, evaluasi/pelaporan serta penyelesaian peraturan perundangan perkarantinaan dan keamanan hayati, kehumasan serta dukungan teknis lainnya Pada tahun 2011 Sekretaris Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu LAKIP Sekretariat Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Sekretariat Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan dan fasilitasi ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2011 berarti Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun kedua dari Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantian Pertanian tahun 2010 -2014 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi. Kami menyadari bahwa laporan ini masih ada beberapa hal untuk disempurnakan, sehingga saran dan masukan demi perbaikan laporan sangat diperlukan. Saran dan masukan diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran yang dapat lebih akuntabel dimasa mendatang. Jakarta, Januari 2012 Sekretaris Badan Karantina Pertanian

drh. Mulyanto, MM. NIP 19580212 198303 1 002

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2011

i

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................

1

I

PENDAHULUAN ..........................................................................

4

1.1.

Latar Belakang...................................................................

4

1.2.

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan ...................

5

1.3.

Organisasi dan Tata Kerja .................................................

5

1.4.

Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas..............................

6

II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA...........................

7

III

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................

14

3.1.

Pengukuran Kinerja............................................................

14

3.2

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................

15

PENUTUP ....................................................................................

25

IV

LAMPIRAN . 1. 2.

PENETAPAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantina Pertanian, bahwa tujuan Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah : 1) Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel 3) Meningkatkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian 4) Mewujudkan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik yang transparan dan akuntabel 5) Mewujudkan pengelolaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian yang efektif Terkait dengan tujuan tersebut di atas, maka pada tahun 2011 telah dilakukan Penetapan Kinerja antara Sekretaris Badan Karantina Pertanian dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dengan sasaran ”Meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati” yang menyangkut aspek laporan keuangan, kualifikasi SAKIP, kompetensi pegawai, budaya kerja, kinerja penyelesaian peraturan perundangan perkarantinaan dan keamanan hayati serta kehumasan sebagai indikator kinerja. Hasil capaian kinerja tahun 2011 menunjukkan bahwa Sekretariat Badan Karantina Pertanian umumnya telah memenuhi sasaran strategisnya yang ditargetkan. Realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut : No. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Capaian Opini laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan Indeks Budaya Kerja

Target 100 %

Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis

Realisasi % 90,31 % 90,31

100 % (65) *)

53,98

25 %

8,44 %

33,76

(≥70)

70

100

100 %

100 %

100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2011

83.04

1

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan Catatan : *) Nilai minimal Baik

5%

25,45 %

509

Adapun bila dilihat dari kualifikasi capaian sasaran yang mendasarkan pada rata-rata capaian indikator kinerja dengan skor 152,68 %. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala/hambatan/masalah yang perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut : 1) Dalam rangka mendukung laporan keuangan Kementerian Pertanian WTP adalah pengelolaan aset Badan Karantina Pertanian. Sehingga perlu segera mendorong Satuan Kerja (Satker) untuk mempercepat inventarisasi dan penilaian ulang terhadap barang yang dinilai BPK tidak wajar, melakukan sertifikasi tanah (terhadap tanah yang belum bersertifikat), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah 2) Pengetahuan SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih kurang, sehingga masih menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Akibatnya skor SAKIP Badan Karantina Pertanian Tahun 2010 turun dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu Sekretariat Badan Karantina Pertanian telah melakukan Workshop SAKIP pada bulan November 2011 dengan mengundang narsumber dari Kemenpan dan RB serta Inspektorat Jenderal Kementan. Dan acara serupa juga akan dilaksanakan pada tahun 2012. 3) Kondisi SDM masih menjadi alasan klasik dalam mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian. Jumlah SDM khususnya pejabat fungsional karantina masih terbatas bila dibandingkan pintu-pintu masuk/keluar media pembawa HPHK/OPTK serta distribusi pejabat fungsional yang belum optimal. Sehingga perlu mengoptimalkan SDM yang ada dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan lalu-lintas media pembawa HPHK/OPTK. Selain itu perlu melakukan regrouping kembali terhadap pejabat fungsional dengan pertimbangan beban kerja, kebijakan operasional berdasarkan isu terkini, bidang keahlian/background pendidikan 4) Untuk mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian tidak terlepas dari adanya SDM yang dapat melaksanakan budaya kerja yang diharapkan dari tahun mengalami peningkatan, sehingga diperlukan upaya-upaya : a) Peningkatan disiplin pegawai terutama terhadap ketepatan jam kerja b) Mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana 5) Lebih dari 100 tahun Karantina Pertanian telah lahir namun sampai sekarang kondisi pengetahuan masyakat terhadap eksistensi karantina pertanian masih cukup rendah (masih fase kenal) sehingga diperlukan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian 2011

2

Pemikiran metode sosialiasi penyebarluasan efektif/efisien dan sesuai dengan anggran yang ada


informasi

yang

3

BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPTK, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Sekretariat Badan Karantina Pertanian merupakan unit kerja yang menjadi fasilitator terhadap kinerja Badan Karantina Pertanian terutama tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Dalam upaya mendukung program Badan Karantina Pertanian di Indonesia, Sekretariat Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Sekretariat Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam kegiatan tahun 2011 Kinerja yang optimal dari Unit Kerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian dapat diukur beberapa indikator kinerja, yaitu : 1. Capaian Opini Laporan Keuangan Badan Karantina Pertanian dengan kualifikasi WTP 2. Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Karantina Pertanian minimal baik 3. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan 4. Indeks Budaya Kerja 5. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis 6. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Sekretariat Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja lain dilingkup


4

internal Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian, institusiinstitusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina. 1.2.

Kedudukan tugas dan fungsi Tugas Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Karantina Pertanian. Kedudukan Sekretariat Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian bahwa Sekretariat Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut : Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati b. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; c. evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian

1.3.

Organisasi dan Tata Kerja Untuk membatu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Karantina terdiri dari 4 Bagian : 1) Bagian Perencanaan, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan b) Sub Bagian Anggaran c) Sub Bagian Program 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Perbendaharaan b) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan


5

3) Bagian Umum, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Kepegawaian b) Sub Bagian TU dan Rumah Tangga c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana 4) Bagian Hukum dan Humas, yang terdiri dari : a) Sub Bagian Peraturan Perkarantinaan Hewam b) Sub Bagian Peraturan Perkarantinaan Tumbuhan c) Sub Bagian Hubungan Masyarakat Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Badan Karantina Pertanian terdapat pada Lampiran 2. 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas  UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)  UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan  PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan  PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan


6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Badan Karantina Pertanian pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Sekretaris Badan Karantina Pertanian menetapkan RENSTRA Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan dukungan manajemen dan teknis kinerja Badan Karantina Pertanian serta sebagai pedoman pengendalian kinerja pada tahun 2010 – 2014. 2.1. Visi dan Misi Visi ”Visi dari Sekretriat Badan Karantina Pertanian adalah : “Kesekretariatan Badan Karantina Pertanian Yang Profesional dan Amanah Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan Misi Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:  Mewujudkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sangat baik  Mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi opini WTP  Melaksanakan tertib administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, serta meningkatkan SDM yang kompeten dan profesional dalam mendukung kepemerintahan yang baik  Mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati, terbentuknya sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta informasi publik yang cepat, tepat,lengkap dan akurat.  Mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati


7

2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat yaitu memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya seluruh unit organisasi di lingkup Badan Karantina Pertanian, maka tujuan Sekretariat Badan Karantina Pertanian sebagai berikut : 1) Mewujudkan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel 3) Meningkatkan evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian 4) Mewujudkan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik yang transparan dan akuntabel 5) Mewujudkan pengelolaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian yang efektif Sasaran Sasaran strategis Sekretariat Badan Karantina Pertanian adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dengan rincian sebagai berikut : 1) Tersusunnya konsep kebijakan administratif Badan Karantina Pertanian 2) Terwujudnya peningkatan kualitas,kompetensi dan distribusi SDM serta pengelolaan kepegawaian secara proporsional 3) Terfasilitasinya penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati 4) Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan dan akuntabel 5) Terwujudnya rancangan peraturan perundangan-undangan, pelaksnaan hubungan masyarakat dan informasi publik yang transparan dan akuntabel 6) Terwujudnya pengelolaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian yang efektif 7) Terwujudnya pengelolaan urusan tata usaha Badan Karantina Pertanian yang efektif 8) Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern yang efektif Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


8

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka MenengahSekretariat Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014 No. 1 12

12.6

PROGRAM/KEGIATAN 2 Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati


INDIKATOR 4

Capaian Opini Laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan Indeks Budaya Kerja Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan

2010 5

2011 6

TARGET 2012 7

2013 8

2014 9

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

5%

25 %

5%

5%

5%

≥ 70 100 %

≥ 70 100 %

≥ 70 100 %

≥ 70 100 %

≥ 70 100 %

-

5%

7.5 %

10 %

12,5 %

9

2.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang secara organisasi terdiri dari 4 (empat) unit Eselon III di kantor pusat yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Bagian Hukum dan Humas serta Bagian Umum. Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Badan Karantina Pertanian, dalam Kegiatan Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian maka beberapa indikator di atas akan didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja : “Opini laporan keuangan WTP”, dengan rencana kegiatan penting adalah penyusunan Laporan Keuangan dimana terdapat kegiatan : a. Pengelolaan penerimaan negara b. Pengelolaan barang milik negara c. Penyusunan laporan SAI 2. Indikator Kinerja “Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik”, beberapa rencana kegiatan penting yang mendukung yaitu : a. Penyusunan dokumen rencana kerja Barantan (update Renstra Barantan 2010 – 2014, RKT, PK) b. Penyusunan dokumen rencana kerja Anggaran c. Penyusunan dokumen DIPA Barantan d. Penyusunan Laporan Kinerja Barantan 3. Indikator Kinerja “Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan” dengan rencana kegiatan penting yang mendukungnya adalah : a. Pelatihan Dasar Calon POPT b. Pelatihan Dasar Calon MV/PMV 4. indikator Kinerja “Indeks Budaya Kerja”, beberapa kegiatan yang mendukung yaitu: a. Pembinaan pegawai b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM c. Apresiasi kepegawaian Badan Karantina Pertanian d. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Arsip ketatausahaan 5. Indikator Kinerja “tingkat penyempurnaan/penyelesaian rancangan peraturan berdasarkan rumusan kebijakan teknis” dengan beberapa rencana kegiatan yang mendukung yaitu : a. Tinjauan peraturan perundang-undangan b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan karantina pertanian c. Pertimbangan dan bantuan hukum d. Publikasi peraturan-peraturan


10

6. Indikator Kinerja “peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan” dengan beberapa rencana kegiatan penting yang mendukung, yaitu : a. Penyebaran Informasi b. Pengembangan Sistem Public Awareness

Pada tahun 2011 telah ditandatangani Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian oleh Sekretaris Badan Karantina Pertanian dengan Kepala Badan Karantina Pertanian, dengan sasaran meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan 6 indikator sebagai berikut : 1) Capaian Opini Laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP 2) Kualifikasi Laporan Kinerja minimal baik 3) Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan 4) Indeks Budaya Kerja 5) Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis 6) Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan

2.4. Analisis Lingkungan Strategik Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian a). Faktor Internal Kekuatan : Beberapa kekuatan yang dimiliki Barantan untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1) Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Customs, Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara. 2) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX). 3) Berdasarkan peraturan perundangan Barantan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. 4) Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan


11

Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual; 5) Barantan telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), tenaga fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS dan Intelijen Karantina; 6) Mempunyai Sarana dan Prasarana Operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina. 7) Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai saat ini merupakan PNBP terbesar dilingkungan Kementerian Pertanian Kelemahan : Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi Barantan saat ini terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan Barantan yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan. 2) Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional. 3) Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik. 4) Belum semua UPT Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan dan wilayah kerjanya didukung dengan petugas, sarana dan prasarana yang memadai; 5) Sistem operasional Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan di lapangan dengan instansi terkait belum optimal; 6) Belum optimalnya sistem akses data dan informasi tentang arus barang komoditas wajib periksa karantina, di pintu keluar dan masuk pelabuhan/bandara yang mengakibatkan tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh petugas karantina, sehingga menyebabkan lolosnya media pembawa HPHK/OPTK tanpa melalui tindakan pemeriksaan 7) Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkarantinaan hewan.


12

b) Faktor Eksternal Peluang : 1) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrumen teknis perdagangan dunia. 2) Adanya fokus pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 2010 – 2014) untuk mengatasi krisis pangan dan target swasembada pangan strategis. 3) Sistem pengawasan pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran kimia, cemaran fisik dan cemaran biologi). 4) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama hasil tanaman hortikultura) 5) Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat Tantangan : 1) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan. 2) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti Invasif Aliens Spesies (IAS) dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati 3) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govrenance), terbinya SPI, Undang-Undang administrasi Negara, UU pelayanan publik 4) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 5) Pemberantasan korupsi. 6) Fungsi otonomi daerah. 7) Adanya kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging) 8) Kebijakan global “Climate Change” 9) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement-FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia Korea; Indonesia – Jepang yang telah dan akan diberlakukan.


13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan dilingkup Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut : A. Sangat Berhasil B. Berhasil C. Cukup Berhasil D. Belum Berhasil

: ≥ 100 % : 80 – 100 % : 60 – 80 ≤ % : ≤ 60 %

Sasaran Sasaran dari kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan adalah ”Meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati” Indikator Kinerja A. Capaian Opini Laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP B. Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik C. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan (25 %) D. Indeks Budaya Kerja (≥70) E. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis (100 %) F. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan (5 %) Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Sekretariat Badan Karantina Pertanian Tahun 2011, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :


14

Hasil Pengukuran Kinerja No. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Indikator Target Capaian Opini 100 % laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP Tingkat capaian hasil 100 % penilaian SAKIP de- (65) *) ngan kualifikasi baik

Realisasi % 90,31 % 90,31

83.04 53,98

Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan

25 %

8,44 %

33,76

Indeks Budaya Kerja

(≥70)

70

100

Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan Catatan : *) Nilai minimal Baik

100 %

100 %

100

5%

25,45 %

509

Adapun rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari 6 (enam) indikator kinerja adalah 152,68 % atau kualifikasinya sangat berhasil 3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Opini Laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP Pengukuran dengan menggunakan indikator ini dengan cara melakukan pemenuhan laporan keuangan secara output dan outcome dengan menggunakan opini BPK sebagai berikut : No . 1

Indikator Kinerja Output Uraian Target Realisasi Tersedianya 2 Lap 2 Lap Laporan Keuangan


Keterangan % 100

Laporan Keuangan : 1) Semester 2) Tahunan

15

No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi 100 % 90,31 % Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Barantan Tahun 2011 memenuhi standar WTP

Keterangan % 90,31

Pemenuhan indikator output telah tercapai dengan output 2 (dua) Laporan Keuangan (Laporan Semester dan Laporan Tahunan). Sedangkan capaian opini laporan keuangan menuju WTP dari BPK dengan realisasi baru 98,31 % dari 100 % yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan sebagai berikut : Beberapa kriteria menuju WTP yang telah terpenuhi adalah : a) Seluruh anggaran dan realisasinya terlaporkan b) Jumlah anggaran dan realisasinya per program, per kegiatan, per lokasi, per sumber dana, per jenis satker, per jumlah satker sama nilai jumlahnya dan sesuai dengan dokumen sumber c) Seluruh akun telah didukung dengan dokumen sumber yang akuntabel d) Seluruh transaksi telah dikelompokkan sesuai dengan Bagan Akuntansi Standar (BAS) yang telah ditetapkan e) Seluruh asset telah dilakukan inventarisasi ulang dan telah dinilai dengan nilai yang wajar. f) Seluruh transaksi telah dibukukan/dicatat dengan menggunakan aplikasi SAK dan SIMAK g) Seluruh transaksi keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku h) Pencatatan transaksi keuangan konsisten dengan tahun tahun sebelumnya i) Arsip dokumen sumber tertata dengan baik j) Semua satker membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Sedangkan beberapa kriteria menuju WTP yang belum terpenuhi adalah : a) Semua aset tetap dalam pengamanan pimpinan organisasi b) Semua informasi keuangan telah dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan yang memadai Capaian laporan keuangan ini tentunya akan terus diperbaiki sampai tahun 2014 dengan target yang lebih baik. Capaian tersebut di atas tidak terlepas dari beberapa permasalahan terkait laporan keuangan ini, yaitu :


16

No. Permasalahan Adanya 1.

2.

Solusi Rekonsiliasi data antara Bendahara Penerima dengan Petugas EPLAQ dan SIKAWAN setiap Bulan di 53 Satker lingkup BARANTAN

Perbedaan data PNBP antara Laporan Keuangan dengan Data PNBP yang dihasilkan dari EPLAQ dan SIKAWAN 22 persil tanah di  Melakukan 14 Satker belum sertifikasi tanah bersertifikat  Berkoordinasi dengan Setjen dalam (pembiayaan) sertifikasi Tanah

Tindak lanjut Verifikasi data seluruh Satker akan dilakukan pada Workshop Penyusunan Lap. Keuangan

 3 persil di 3 Satker dalam proses setifikasi  7 persil di 5 Satker dalam proses setifikasi dengan biaya dari Setjen  10 persil di 9 Satker direncanakan T.A 2012

B. Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik Pengukuran dengan menggunakan indikator ini secara output dengan cara melakukan pemenuhan dokumen-dokumen dalam Sistem AKIP (Renstra, RKT, PK dan LAKIP) dan outcome dengan menggunakan hasil penilaian Tim Inspektorat Jenderal sebagai berikut : No. 1 2. 3. 4. 5. 6.

No. 1

Indikator Kinerja Ouput Uraian Target Realisasi Tersedianya LAKIP Barantan 1 Lap 1 Lap Tersedianya LAKIP Eselon II 4 Lap 4 Lap Tersedianya Renstra Barantan 5 Dok 3 Dok Tersedianya Renstra Es II 4 Dok 2 Dok Tersedianya RKT 5 Dok 1 Dok Tersedianya PK 5 PK 1 PK

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi Hasil Penilaian Sistem Baik Cukup Baik AKIP oleh Tim Itjen (65) (53,98) Kemnetan dengan skor

Ket % 100 100 60 50 20 20

Ket % 83,04

Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Karantina Pertanian TA 2010 yang telah dinilai oleh Tim Inspektorat Jenderal pada tahun 2011 dengan hasil CC (Cukup Baik) yang berarti tidak memenuhi target. Hal ini berarti mengalami penurunan dibandingkan dengan LAKIP Barantan TA 2009 dengan nilai Baik. Apabila dihitung prosentase skor yang ada adalah : skor SAKIP tahun 2010 : skor miniman Baik x 100 % (53,98 : 65) x 100 % = 83,05 % Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2011

17

Kualifikasi Laporan Kinerja diketahui dengan melihat Skor SAKIP TA 2010 yang diterbitkan oleh Tim Itjen tahun 2011. Hasil evaluasi Tim Itjen Kementerian Pertanian bahwa skor SAKIP Badan Karantina Pertanian adalah 53,98 dengan kriteria cukup baik (CC). Hal ini menurun apabila dibanding dengan skor SAKIP tahun 2009 yaitu sebesar 70,09. Capaian ini akan diperbaiki pada tahun-tahun mendatang dengan target minimal baik. Beberapa hal yang menyebabkan kualifikasi SAKIP minimal baik tidak tercapai pada tahun 2010 disebabkan beberapa hal kekurangan mendasar antara lain sebagai berikut : a) LAKIP belum dilengkapi dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) b) Penetapan Kinerja TA 2010 lingkup Eselon II belum dilakukan c) Renstra Eselon II belum disiapkan C. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan (25 %) Pengukuran dengan menggunakan indikator ini secara output dengan cara mengetahui hasil kelulusan calon pejabat fungsional karantina dan outcome dengan mengetahui prosentase peningkatan jumlah pejabat fungsional karantina sebagai berikut :

No. 1

2

3

4

Indikator Kinerja Output Uraian Target Realisasi Terselenggaranya 80 orang 78 orang pelatihan dasar Lulus Lulus karantina Calon POPT Ahli Terselenggaranya 80 orang 80 orang pelatihan dasar Lulus Lulus karantina Calon POPT Terampil Terselenggaranya 80 orang 80 orang pelatihan dasar Lulus Lulus karantina Calon Medik Veteriner Terselenggaranya 80 orang 79 orang pelatihan dasar Lulus Lulus karantina Calon Paramedik Veteriner

Ket % 97,5

100

100

98,75

Sakit

Sedangkan untuk mengetahui peningkatan SDM yang sesuai standar kompetensi Badan Karantina Pertanian dengan membandingkan


18

jumlah pejabat fungsional karantina tahun 2010 dan tahun 2011 sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi Peningkatan SDM 25 % 8,44 % yang sesuai standar kompetensi Barantan (Jumlah pejabat Fungsional Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan TA 2010 dan TA 2011)

Ket % 33,76

Jumlah Pejabat Fungsional : Tahun 2010 1019 orang Tahun 2011 1113 orang

Jumlah pejabat fungsional karantina pada tahun 2010 sebesar : 1.019 orang (Medik Veteriner : 122 orang, Paramedik Veteriner : 373 orang, POPT Ahli : 265 orang dan POPT Terampil : 259 orang) dan pada tahun 2011 sebesar : 1.113 orang. Bertambahnya pejabat fungsional tersebut berdasarkan calon-calon pejabat fungsional yang menjadi pejabat fungsional dari hasil mengikuti pelatihan dasar karantina. Apabila kita ukur peningkatannya sebesar 8,44 % Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Karantina Tahun 2008 – sebagai berikut : No. Jenis Calon Pejabat Fungsional 2008 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 30 3. POPT Ahli 30 4. POPT Terampil 30 TOTAL 90 Sumber : data kepegawaian, Setban

Jumlah (Orang) 2009 2010 30 30 30 30 30 30 30 30 120 120

2011

2011 80 80 80 80 320

Sedangkan data jumlah pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai berikut : No. Jenis Pejabat Fungsional 1. Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. POPT Ahli 4. POPT Terampil TOTAL Sumber : Data SIMPEG

2008 81 317 193 194 785

Jumlah (Orang) 2009 2010 90 122 328 373 233 265 225 259 876 1.019

2011 140 391 295 287 1.113

Apabila dilihat dari Tabel di atas maka kecenderungan pertambahnya pejabat fungsional secara drastis akan terjadi pada tahun 2012 dengan melihat calon pejabat fungsional yang telah terdidik ditahun 2011. Prosentase peningkatan jumlah fungsional dari tahun 2010 ke Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2011

19

tahun 2011 adalah 8,44 % atau tidak memenuhi target yang ditetapkan sebesar 25 %. Salah satu sebab ketidak tercapaian target ini karena keterbatasan anggaran pada tahun 2010 untuk melakukan pelatihan dasar karantina pertanian yang hanya cukup untuk 120 orang peserta dan tahun 2011 baru dapat melaksanakan dengan peserta 320 orang sehingga target ini diprediksi dapat dicapai ditahun 2012 yang seharusnya dapat dicapai tahun 2011. D. Indeks Budaya Kerja (≥70) Pengukuran dengan menggunakan indikator ini secara outcome dengan mengetahui hasil olahan kuesioner pegawai Badan Karantina Pertanian, sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi 70 Hasil perhitungan ≥70 Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK)

Ket % 100

Berdasarkan pada tabel di atas telah tercapai target yang diharapkan yaitu ≥70. Capaian ini minimal terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang Namun capaian ini merupakan nilai minimal dari yang ditargetkan yaitu ≥ 70. Apabila dibandingkan dengan tahun 2010 sedikit penurunan nilai tetapi tetap sama kualifikasinya Baik dengan nilai 70,09. Walaupun demikian beberapa hal perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah : a) Perlu peningkatan disiplin pegawai terutama terhadap ketepatan jam kerja b) Perlu mengoptimalkan implementasi terhadap uraian tugas pegawai c) Perlu mengoptimalkan implementasi terhadap SOP yang telah ada d) Perlu peningkatan penanaman loyalitas pegawai terhadap pimpinan e) Perlu peningkatan kedisiplinan terhadap waktu/jadual palang kegiatan sehingga selesai sesuai rencana E. Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis (100 %) Pengukuran dengan menggunakan indikator ini secara output dengan mengetahui hasil rumusan kebijakan karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang ditindak lanjuti sampai ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementan, sebagai berikut :


20

No.

Indikator Kinerja Output Uraian Target Realisasi 3 Jumlah rancangan 3 Pkt peraturan yang Pkt diselesikan/disem purnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis 1 1) Karantina 1 Pkt Hewan Pkt

Keterangan % 100

100

2) Karantina Tumbuhan

1 Pkt

1 Pkt

100

3) Keamanan Hayati

1 Pkt

1 Pkt

100

terdapat 1 (satu) Rancangan Permentan telah dikirim ke Biro Hukum terdapat 3 (tiga) Permentan, 1 (satu) Rancangan Permentan terdapat 2 (dua) Permentan

Jumlah rancangan peraturan yang diselesaikan/disempurnakan berdasarkan rumusan kebijakan teknis pada tahun 2011 telah memenuhi 3 target (peraturan karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang telah diselesaikan dan disampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu : 1. Karantina Hewan Rancangan Permentan tentang Tindakan Karantina Terhadap Karkas, Daging dan atau Jeroan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (masih di Biro Hukum, Setjen) 2. Karantina Tumbuhan a. Peraturan Menteri Pertanian No. 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan Segar dan/atau sayuran segar ke dalam wilayah RI (telah ditandatangani Menteri Pertanian) b. Peraturan Menteri Pertanian No. 90/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan /OT.140.2/2008 tentang Persyaratan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup berupa Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam wilayah Negara RI (telah ditandatangani Menteri Pertanian) c. Peraturan Menteri Pertanian No. 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina


21

d. Rancangan Permentan tentang Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) (masih di Biro Hukum, Setjen) 3. Keamanan Hayati a. Peraturan Menteri Pertanian No. 88/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran PSAT merupakan pengganti Permentan No. 27 jo. 38 tahun 2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran PSAT(telah ditandatangani Menteri Pertanian) b. Permentan No20/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang Terhadap Cemaran Radiasi Nuklir (sudah ditetapkan menjadi Permentan) Sehinngga sehingga 3 (tiga) target paket peraturan-peraturan karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati dapat terpenuhi 100 %. Pemenuhan 3 paket peraturan tersebut terus ditargetkan 100 % setiap tahunnya pada tahun-tahun mendatang. F. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan (5 %) Pengukuran dengan menggunakan indikator ini dengan cara melakukan pengolahan data hasil dari kuesioner tingkat awareness yang didapat dari hasil survey terhadap beberapa kelompok masyarakat sebagai berikut : No. 1

Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Realisasi 5% 25,45 % Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan

Ket % 509

Indikator ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kepedulian masyarakat pada fase kenal untuk tahun 2011 ditargetkan meningkat 5 %. Hasil dari pengolahan kuesioner terhadap beberapa kelompok masyarakat di Indonesia Wilayah Barat, Indonesia Wilayah Timur dan Wilayah Perbatasan pada tahun 2010 menghasilkan skor 55 %, sedangkan hasil pengolahan kuesioner pada tahun 2011 menghasilkan skor 69 % sehingga menghasilkan peningkatan : (69 – 55) x 100 % = 25,45 %. Hasil ini telah jauh melampaui dari 55 persentase yang ditargetkan tahun 2011.


22

Apabila dilihat dari sisi capaian target telah tercapai karena telah ≥ 5 %. Tercapainya target tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : a) Agenda rutin tahunan kehumasan Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara intensif seperti Bulan Bakti Karantina Pertanian yang dilakukan secara nasional b) Beberapa metode penyebarluasan informasi tentang karantina pertanian telah dilakukan melalui media cetak (leaflet, brosur, poster, baliho, majalah) dan media elektronik (radio, televisi). Sedangkan forum-forum kegiatannya juga telah berbagai macam dilakukan, seperti : pameran, lomba-lomba, donor darah, pertandingan persahabatan, olah raga, jumpa pers, dan forumforum kehumasan lainnya. Akuntabilitas Keuangan Anggaran Tahun 2011 yang ada di Sekretariat Badan Karantina Pertanian beserta realisasinya sebagai berikut : Kegiatan Utama Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

Pagu (Rp) 83.527.636.000

Realisasi (Rp) 62.409.342.469

% 74.72

Berdasarkan tabel di atas bahwa kegiatan ”Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya” melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian. Dari pagu sebesar Rp. 83.527.636.000,digunakan untuk : No. Kegiatan 1. Layanan Perkantoran

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

18.202.139.000

16.960.638.003

93,20

10.293.450.000

9.054.617.520

88,00

8.341.665.000

7.358.459.710

88,20

14.161.002.000

13.158.113.500

92,90

4.

Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Dokumen pengembangan kepegawaian Layanan Diklat

5.

Layanan Kehumasan

4.870.935.000

4.222.316.705

86,70

6.

Dokumen Rancangan Peraturan Sarana prasarana (bangunan, alat pengolah data, peratan teknis)

1.586.650.000

1.431.129.050

90,20

26.071.795.000

9.581.022.000

36.74

83,527,636,000

62,409,342,469

74,72

2. 3.

7.

TOTAL

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana hanya terealisasi 36,74 %. Hal ini dikarenakan DIPA APBN-P tahun 2011 baru terbit di akhir tahun 2011 sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan. Apabila dilihat dari kecukupan anggaran untuk pemenuhan Realiasi Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2011

23

Sekretariat Badan Karanatina Pertanian Tahun 2011 berupa kontrak kinerja Sekretaris Badan dengan Kepala Badan Karantina Pertanian telah cukup.


24

BAB IV

PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian 2011 ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja terkait dengan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Sekretariat Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka dukungan kinerja Badan Karantina Pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka pencapaiannya dalam kualifikasi berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Sekretariat Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Dalam rangka peningkatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang masih menjadi kendala untuk mendukung laporan keuangan Kementerian Pertanian WTP adalah pengelolaan aset Badan Karantina Pertanian. Sehingga perlu segera mendorong Satuan Kerja (Satker) untuk melakukan sertifikasi tanah (terhadap tanah yang belum bersertifikat), serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian sengketa tanah 2) Kondisi SDM masih menjadi alasan klasik dalam mendukung kinerja Badan Karantina Pertanian. Jumlah SDM khususnya pejabat fungsional karantina masih terbatas bila dibandingkan pintu-pintu masuk/keluar media pembawa HPHK/OPTK serta distribusi pejabat fungsional yang belum optimal. Sehingga perlu mengoptimalkan SDM yang ada dan senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan lalu-lintas media pembawa HPHK/OPTK serta melakukan regrouping kembai terhadap pejabat fungsional dengan pertimbangan beban kerja, kebijakan operasional berdasarkan isu terkini, bidang keahlian/background pendidikan


25

Unit Eselon II K/L Tahun

PENGUKURAN KINERJA : Sekretariat Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian : 2011

No.

Sasaran

1.

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Indikator

Target

Realisasi

%

Capaian Opini laporan Keuangan dengan kualifikasi WTP

100 %

90,31 %

90,31

Tingkat capaian hasil penilaian SAKIP dengan kualifikasi baik

100 % (65) *)

53,98

Meningkatnya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan

25 %

8,44 %

33,76

Indeks Budaya Kerja

(≥70)

70

100

Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis

100 %

100 %

100

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan

5%

25,45 %

509

83.04

Catatan : *) Nilai minimal Baik Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2011

: Rp 83,527,636,000,: Rp 62,409,342,469,-

LAKIP Sekretariat Badan Karantina Pertanian TA 2011

Recommend Documents