RENSTRA OPERASIONA L BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA BADAN KARANTINA PERTANIAN

RENSTRA OPERASIONA L

2015 2019

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA BADAN KARANTINA PERTANIAN

Rencana Strategis Operasional BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA Tahun 2015-2019

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian 2016

Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

2

Kata Pengantar Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada tahun 2015. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan pola pergerakan ekonomi di perbatasan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya.Diperlukan langkah terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayaakan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayamelakukan review Rencana Strategis tahun 2010-2014 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian untuk Tahun 2015-2019 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta anggaran yang diperlukan dalam Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II PalangkarayaTahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah. Palangkaraya, Juni 2016 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya

Ir. Eka Darnida Yanto, M.Si


3

1. PENDAHULUAN RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. 2. TUJUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok yaitu :melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati. Dalam melaksanakan tugas pokok

tersebut

diatas,

Balai

Karantina

Pertanian

Kelas

II

Palangkaraya

menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan; 7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

1

8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan; 9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelangggaran peraturan perundangundangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewan dan nabati; 10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Untuk merumuskan kegiatan yang berkelanjutan pada 2015-2019 diperlukan perumusan visi misi unit kerja yang merangkum serta mengadaptasi dari visi dan misi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Visi dalam Renstra Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, yaitu “Mewujudkan Balai Karantina Pertanian sebagai UPT yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Untuk mewujudkan visi Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina

Pertanian,

maka

Balai

Karantina

Pertanian

Kelas

II

Palangkarayamenetapkan Misi, yaitu: 1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan 3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian 4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

2

5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik . Setelah perumusan misi unit kerja akhirnya Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya pada Tahun 2015-2019 menetapkan tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu : 1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK 2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan pelayanan prima 3. PROFIL BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA A. Karakteristik UPT Berdasarkan

Persetujuan

Kementerian

PAN

melalui

Surat

Nomor

:

B/682/M.PAN/3/2008 tentang penataan UPT lingkup Badan Karantina Pertanian

dan

Surat

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, maka UPT Badan Karantina Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Stasiun Karantina Hewan Kelas II Palangkaraya dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Palangkaraya digabung menjadi

Balai Karantina Pertanian Kelas II

Palangkaraya. Berdasarkan Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya meliputi : Bandara udara meliputi :  Tjilik Riwut Palangkaraya  Haji Hasan Sampit  Iskandar Pangkalan Bun a. Pelabuhan Sungai meliputi :  Sampit  Panglima Utar Kumai – Pangkalan Bun  Seruyan b. Kantor Pos Palangkaraya Jumlah pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya sebanyak 52orang, yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural yaitu Kepala Balai, Kasubag Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

3

Tata Usaha, Kasi Karantina Hewan dan Kasi Karantina Tumbuhan. Sedangkan fungsional terdiri dari Medik Veteriner 6 orang, Paramedik Veteriner Penyelia 1orang, Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan 1 Orang, Paramedik Veteriner Pelaksana

9orang, POPT Ahli Pertama 3orang, POPT Pelaksana Lanjutan 1

Orang, POPT Pelaksana 7 orang, tenaga teknis 12 orang dan staf administrasi 8 orang. Sedangkan matrik pegawai dari 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 23 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


4

Balai Karantina Kelas II Palangkaraya terdiri atas: (a) Sub Bagian Tata Usaha; (b) Seksi Karantina Hewan; (c) Seksi Karantina Tumbuhan. a. Sub Bagia Tata Usaha Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Balai Karantina Kelas II Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi: 1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; 3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian; 4) Penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-undangan,

pelaksanaan

hubungan masyarakat dan informasi publik; dan 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Karantina Kelas II Palangkaraya. b. Seksi Karantina Hewan Seksi Karantina hewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di seksi karantinan hewan unit organisasi di lingkungan Balai Karantina Kelas II Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Karantina Hewan menyelenggarakan fungsi: 1. Pengasingan dan Pengamatan dan tindakan karantina 8P 2. Layanan Pemeriksaan Media Pembawa HPHK 3. Penyelenggaraan laboratorium 4. Pelaksanaan perlakuan 5. Verifikasi dokumen pemeriksaan 6. Dokumen pendukung dan segel karantina hewan 7. Pemantauan Daerah Sebar HPHK 8. Pembuatan Koleksi HPHK c. Seksi Karantina Tumbuhan Seksi Karantina tumbuhanmempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di seksi karantina tumbuhan

unit organisasi di lingkungan Balai

Karantina Kelas II Palangkaraya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi karantina tumbuhan menyelenggarakan fungsi 1. Pengasingan dan Pengamatan dan tindakan karantina 8P Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

5

2. Layanan Pemeriksaan Media Pembaa OPTK 3. Penyelenggaraan laboratorium 4. Pelaksanaan perlakuan 8. Verifikasi dokumen pemeriksaan 9. Kesekretariatan SAB 10. Pemantauan Daerah Sebar OPTK 11. Pembuatan Koleksi OPTK

d. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Medik Veteriner , Paramedik Veteriner , POPT Ahli dan POPT Trampil yang dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas : 

Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan OPTK;



Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;



Melakukan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK ;



Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati ;



Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya saat ini mempunyai 4 (Empat) wilayah kerja meliputi : 1. Wilayah Kerja Bandara Tjilik Riwut 2. Wilayah Kerja Sampit 3. Wilayah Kerja Pangkalan Bun 4. Wilayah Kerja Pelabuhan Seruyan Kempat wilayah kerja tersebut berada di di empat Kabupaten di Kalimantan Tengah yaitu Wilker Bandara Tjilik Riwut di Kabupaten Palangkaraya, Wilker Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Wilker


6

Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Wilker Seruyan berada di Kabupaten Seruyan. Untuk petugas yang ditempatkan di Wilayah Kerja Bandara Tjilik Riwut sebanyak 12 (dua belas) orang petugas, Wilayah Kerja Sampit sebanyak 10 (Sepuluh) orang petugas, Wilayah Kerja Pangkalan Bun sebanyak 9 (Sembilan) orang petugas dan Wilayah Kerja Seruyan sebanyak 3 (Tiga) orang petugas. Sedangkan untuk Kantor Pos Palangkaraya merupakan bagian dari Wilker Bandara Tjilik Riwut yang hanya dilakukan tindakan pengawasan dan koordinasi dengan pihak kantor pos jika ada komoditas karantina pertanian yang masuk, B. Geografis Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara 0°45’ Lintang Utara, 3°30’ Lintang Selatan dan 111°-116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke DUA di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan

luas

wilayah

mencapai 153.564

Km².

Berdasarkan hasil penelitian terpadu yg telah melalui uji konsistensi Kementerian Kehutanan, Kalimantan Tengah terdiri dari: a. Kawasan Hutan : 12.675.364 Ha atau 82,16% b. Kawasan Non Kehutanan : 2.751.416 Ha atau 17,84%. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 km.

Batas Kalteng di utara sabuk pegunungan Muller Schwanner paling tidak 52 bukit dari ketinggian 343 meter Bukit Ancah sampai 2278 meter Bukit Raya. Bukit Batu Tatau 1652 meter paling ujung perbatasan Kalteng - Kaltim. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ratarata mendapat sinaran matahari sekitar 56,18% per tahun. Dimana kondisi udara relatif cukup panas yaitu pada siang hari hari mencapai 33°C dan malam hari 23°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 331,68 mm. Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

7

Berikut ini adalah peta wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya :

C. Data Frekuensi dan Volume Kegiatan Lalulintas Media Pembawa HPHK/OPTK Frekuensi Kegiatan Lalu Lintas Media Pembawa HPHK dan OPTK Tahun 2015

20,000

MP HPHK

MP OPTK

15,000 10,000 5,000 2015 MP HPHK

2015 15,424

MP OPTK

5,677


8

1. Lalu lintas Media Pembawa HPHK Data Frekuensi Kegiatan Ekspor Media Pembawa HPHK Tahun 2015adalah Nihil: Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Domestik Masuk Media Pembawa HPHK sebagai berikut : 4,000

HEWAN

3,000

BAH

2,000

HBAH

1,000

Benda Lain

2015

HEWAN

2015 3,172

BAH

1,138

HBAH

324

Benda Lain

815

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Domestik Keluar Media Pembawa HPHK sebagai berikut : 10,000

HEWAN

5,000

BAH HBAH

2015

HEWAN

2015 8,549

BAH

1,414

HBAH

8

Benda Lain

4


Benda Lain

9

2. Lalu lintas Media Pembawa OPTK Data Frekuensi Kegiatan Impor Media Pembawa OPTK sebagai berikut : 1

BIBIT TANAMAN

1

HASIL TANAMAN HIDUP HASIL TANAMAN MATI

2015

Data Frekuensi Kegiatan Ekspor 2015 Media Pembawa OPTK sebagai berikut : BIBIT TANAMAN

-

HASIL TANAMAN HIDUP 400 HASIL TANAMAN MATI

1

BIBIT TANAMAN HASIL TANAMAN HIDUP

200

HASIL TANAMAN MATI 2015 2015 117

BIBIT TANAMAN HASIL TANAMAN HIDUP

-

HASIL TANAMAN MATI

335

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area Masuk Media Pembawa OPTK sebagai berikut : 3,000

BIBIT TANAMAN

2,000

HASIL TANAMAN HIDUP

1,000

HASIL TANAMAN MATI

2015 BIBIT TANAMAN

2015 1,737

HASIL TANAMAN HIDUP

2,198

HASIL TANAMAN MATI

307


10

Data Frekuensi Kegiatan Antar Area KeluarMedia Pembawa OPTK sebagai berikut 300 :

BIBIT TANAMAN

200

HASIL TANAMAN HIDUP

100

HASIL TANAMAN MATI

2015 BIBIT TANAMAN

2015 165

HASIL TANAMAN HIDUP

140

HASIL TANAMAN MATI

225

3. Tindakan Karantina (Pengasingan dan Pengamatan, Perlakuan, Penolakan, Penahanan dan Pemusnahan) 1. Pengasingan dan Pengamatan Di wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya terdapat Kegiatan Pengasingan, Karena adanya Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK/OPTK yang diwajibkan untuk dilakukan tindak pengasingan dan Pengamatan yaitu hewan besar (sapi,kuda dan sejenisnya), hewan kesayangan, ungas, kelapa sawit dan ikutannya baik ekspor, impor dan domestik. 2. Perlakuan Kegiatanperlakuan pada Media Pembawa HPHK berupa desinfeksi untuk tindakan pengamatan dan pengasingan yang di lakukan pada alat angkut maupun sarana dan prasarana yang di gunakan dalam rangka tindakan karantina. Kegiatan Perlakuan pada Media Pembawa OPTK adalah perlakuan fumigasi metil bromida sesuai dengan di lakukan pada media pembawa OPT/ OPTK berupa Kelapa sawit dan ikutannya. Tindakan Perlakuan Fumigasi ini dilakukan karena merupakan persyaratan teknis dari negara tujuan Ekspor . 3. Penolakan Kegiatan penolakan dilakukan, karena semua jenis pelanggaran pemasukan Media Pembawa yang tidak di lengkapi dokumen dari daerah Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

11

asal yang merupakan kegiatan tangkapan yang dalam pemasukannya tidak dilaporkan ke petugas karantina dan Media Pembawa ditangkap setelah diturunkan dari alat angkut maka langsung dilakukan tindakan penahanan dan selanjutnya di lakukan penolakan apabila pemilik tidak bisa melengkapi dokumen yang di persyaratkan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tentukan dan pemilik bersedia men re eskpor. 4. Penahanan Tindakan Penahanan yang dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya di lakukan terhadap Media Pembawa HPHK/OPTK yang pemasukannya tidak di lengkapi dengan dokumen yangdi persyaraktan . apabila pemilik barang bisa melengkapi dukomen yang di persyatkan dalam jangka waktu yang telah di tetepkan maka barang tersebut akan di lepaskan. Pada tahun 2015 di di lakukan sebanyak 3 kali yaitu terhadap Bibit Nanas, Bibit Kelengkeng dan Bawang daun serta seledri. Tindakan penahanan ini dilakukan karena Media Pembawa tersebut pemasukannya tidak di laporkan kepada petugas Karantina dan tidak dilengkapi dengan Phytosanitary Certificate dari Negara asal, dan Media Pembawa tersebut sudah diturunkan dari alat angkut.  Pemusnahan Kegiatanpemusnahandi lakukan apabila selama penahanan pemilik tidak biasa melengkapi dokumen yang di persyaratkan dalam jangka waktu yang telah di tetapkan dan pemilik tidak mau men re ekspor. Selama tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 5 kali. Pemusnahan dilakukan terhadap komoditi yang tidak memenuhi persyaratan pemasukan.


12

Tabel Berikut menyajikan data komoditi pertanian yang dimusnahkan selama Tahun 2015 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tanggal

Komoditi

2

3

04/01/2015 07/01/2015 24/01/2015 05/01/2015 21/02/2015 21/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 27/02/2015 27/02/2015 27/02/2015 19/03/2015 24/03/2015 02/07/2015 08/07/2015 27/07/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 30 Nov 2015 30 Nov 2015 26/12/2015

MARMUT MARMUT AYAM JAGO BURUNG AYAM JAGO KELINCI BRG MERPATI MARMUT AYAM JAGO AYAM MARMUT MARMUT AYAM JAGO BURUNG BERKUTUT KUCING DAGING BABI MERPATI AYAM KAMPUNG AYAM KAMPUNG KELINCI MERPATI MERPATI AYAM JAGO BANGKOK MARMUT BURUNG

Tempat pemasukan

Pelabuhan Asal

Keterangan Penahanan (KH-8a) Penolakan (KH-8b) Pemusnahan (KH-8c)

5

Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Kumai, pangkalan Bun Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Kumai, pangkalan Bun Kumai, pangkalan Bun Kumai, pangkalan Bun Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Kumai, pangkalan Bun Kumai, pangkalan Bun Kumai, pangkalan Bun Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Sampit, Kotawaringin Timur Kumai, pangkalan Bun

Tjg Emas Tjg Emas Tjg Perak Tanjung Perak Tjg Emas Tjg Emas Tjg Emas Tjg Emas Tjg Perak Tanjung Emas Tanjung Emas Tanjung Emas Tjg Emas Tjg Emas Tanjung Emas Tanjung Emas Tanjung Emas TANJUNG EMAS TANJUNG PERAK TANJUNG PERAK TANJUNG EMAS TANJUNG EMAS Tjg. Emas Tjg. Emas Tanjung Emas

6

6 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 16 Ekor 2 Ekor 4 Ekor 2 Ekor 1 Ekor 3 Ekor 1 Ekor 10 Ekor 1 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 1500 Kilogram 4 Ekor 3 ekor 2 ekor 5 ekor 2 ekor 2 ekor 1 Ekor 4 Ekor 10 Ekor

7

8

6 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 16 Ekor 2 Ekor 4 Ekor 2 Ekor 1 Ekor 3 Ekor 1 Ekor 10 Ekor 1 Ekor 2 Ekor 2 Ekor 1500 Kilogram

1500 Kilogram 4 Ekor 3 ekor 2 ekor 5 ekor 2 ekor 2 ekor 1 Ekor 4 Ekor

10 Ekor

Tabel Berikut menyajikan data komoditi pertanian yang dimusnahkan selama Tahun 2015 No

Tanggal

Komoditi

Tempat Pemasukan

Pelabuhan Asal

Keterangan Penahanan

Penolakan

Pemusnahan

1

29/01/2015 Bibit Jeruk

Pelabuhan Laut Sampit Surabaya

1 batang

1 batang

2



1 batang

1 batang

3



2 batang

2 batang

4

04/04/2015 Bibit Jeruk Bali


3 batang

3 batang

5

27/04/2015 Benih Kelapa Sawit Bandara Tjilik Riwut

25.000 butir

25.000 butir

6



1 batang

1 batang

7



2 batang

2 batang

8



3 batang

3 batang

9


Pelabuhan Laut Sampit Semarang

50 batang

50 batang

Medan

4. Permasalahan A. Operasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Provinsiyang sebagian besar merupakan daratan yang luas, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari area lain di dalam wilayah RI. Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

13

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayamenjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuk atau keluarnyahama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area lain. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara. Pada saat ini ancaman bermula dari daerah pintu pemasukan yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan yang kemudian didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya.Daerah yangmerupakan pintu terdepan bagi masuknya ancaman gangguan terhadap produksi sektor pertanian di kantong-kantong produksi. Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas karantina pertanian mengalami kendala geografis yang begitu kompleks belum lagi menghadapi permainan pedagang yang memiliki backingan dari oknum aparat setempat dengan berbagai alasan kebijakan lokal. Selain kondisi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, salah satu faktor yang yang menjadi hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun yang antara lain : PERMASALAHAN KH Sesuai dengan Permentan no. 113/permentan/PD.410/10/2013, tentang Tindak karantina terhadap sapi indukan, sapi bakalan, dan sapi siap potong masuk kedalam Negara RI, dapat dilakukan dengan Preshipmen Inspektion (PSI) , tata cara PSI, halhal yang dilakukan selama PSI, Mekanisme pembiayaan belum diatur secara jelas. Perlu peningkatan kapasitas Laboratorium untuk pemeriksaan penyakit pada sapi import (BVD, IBR, Para Tbc dll).Perlu peningkatan kemampuan Analisa Resiko bagi medik paramedik dalam pelaksanaan Tindak Karantina Terhadap sapi import. Belum semua wilker dilengkapi Instalasi karantina Hewan untuk Ternak besar.SKKH belum bisa sebagai dasar pelaksanaan TKH (belum menggambarkan situasi asal (daerah) penyakit). Jangka waktu Pemeriksaan RBT belum sesuia (range waktu pemeriksaan 30s/d 60 hari belum terpenuhi, Banyak ternak bibit/potong tujuan kalimantan Tengah, berasal dari daerah endemis Antrax (sulbar) yang melalui pelabuhan pemasukan wilayah kalimantan selatan, pemeriksaan belum menggarah ke penyakit tersebut.


14

Belum Semua wilker dilengkapi fasilitas Instalasi Untuk Hewan Pemabawa rabies (wilker sampit dan Wilker P.bun), Perlu peningkatan laboratorium untuk pengujian ellisa ( kit pemeriksaan dan Petugas yang mumpuni) Perlu penambahan anak kandang yang terbiasa berhubungan dengan anjing. Masih banyak pemasukan HPR yang tidak sesuai dengan SK Kepala badan Karantina Pertanian no 87/Kpts/KR.120/L/1/2016, tentang petunjuk teknis tindakan karantina Hewan terhadap HPR . Perlu juklak dan juknis tindakan karantina terhadap Tindakan karantina Terhadap Sarang walet yang belum dilakukan pembersihan selain ekspor ke china. Perlu juknis yang komprehensif untuk evaluasi rumah walet yang sudah teregistrasi untuk ekspor ke china. Perlu bimbingan teknis jenis-jenis pemeriksaan laboratorium pada walet yang belum dilakukan pemrosesan Terbatasanya anggaran untuk melakukan evaluasi rumah walet, untukekspor ke china. Belum tersedianya IKH untuk Unggas (burung, ayam, dsb), THK di tempat pemilik Belum adanya juknis pemeriksaan untuk unggas liar (tehnik pengambilan sampel) (stress, Uji HA/HI ?) Perlu Peningkatan laboratorium untuk pengujian HA/HI PERMASALAHAN KT Tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap impor benih kelapa sawit mengalami kendala tentang penyediaan lahan yang terisolir sesuai persyaratan di Keputusan Kepala Barantan Nomor : 605/Kpts/HK.310/L/05/2012 tgl 1 Mei 2012. Apabila proses tindakan Pengasingan dan Pengamatan memerlukan waktu lebih dari enam bulan maka pemilik MP harus menyediakan lahan sekitar 30 Ha dengan kondisi yang terisolir jauh dari tanaman famili palmae, hal ini sulit untuk dipenuhi oleh pemilik MP. Kondisi ini disebabkan impor benih selama ini dalam jumlah yang banyak, sekitar 1.000.000 benih tiap Surat Ijin. Tindakan pengasingan dan pengamatan terhadap impor MP yang masuk melalui UPT "A" selanjutnya dilakukan pengasingan dan pengamatan di dua tempat yaitu di BKP Palangkaraya dan UPT "C". MP yang diserahterimakan dari UPT "A" ke BKP Palangkaraya telah difasilitasi di Aplikasi Eplaq tetapi serah terima sebagain MP yang dikirim ke UPT "C" untuk pengasingan dan pengamatan belum difalisiltasi di Aplikasi Eplaq. Pelepasan MP yang dilakukan Pengasingan dan Pengamatan di BKP Palangkaraya dan di UPT "C" saling terkait, dan kondisi ini belum diatur. BKP Palangkaraya belum memiliki Auditor Fumigasi PH3. BKP Palangkaraya belum memiliki Auditor IKT.


15

Wilker tertentu lokasi pelabuhan sangat jauh dari kantor wilker (Bagendang Sampit, Bumiharjo - Pangkalanbun, Tempenek - Pangkalanbun). Masih adanya perbedaan penentuan MP yang memerlukan dokumen SATSDN atau dokumen lain dari BKSDA dan yang tidak. Fumigator yang telah teregister ada yang tidak mendapat pekerjaan, sehingga terancam terkena suspend atau bahkan pencabutan sesuai peraturan SAB, sehingga tidak ada jaminan bahwa Perusahaan yang telah tergister oleh Barantan akan mendapatkan pekerjaan. Pelaksanaan audit surveilen terhadap pihak ketiga pelaksana tindakan karantina yaitu Perusahaan Kemasan Kayu dan Perusahaan Fumigasi tidak terlaksana sesuai jadwal yaitu tiap 6 (enam) bulan sekali, sesuai Keputusan Kepala Barantan Nomor : 699/Kpts/KT.240/L/9/10 dan 695/Kpts/KT.240/L/9/10, tgl 1 September 2010. Kondisi dilapangan pelaksanaan audit surveilen 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pihak ketiga pemilik IKT dan pemilik fasilitas ekspor PKE belum dilakukan sesuai jadwal, yaitu tiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan Menteri Pertanian nomor: 73/Permentan/OT.140/12/2012 tgl 14 Desember 2012. Kondisi dilapangan monitoring dan evaluasi ada yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran. B. Non Operasional Permasalahan dan kendala yang muncul selalu berawal dari kegiatan yang bersifat non operasional seperti ketersediaan sarana dan prasarana, sistem manajemen mutu pelayanan publik, ketersediaan sumber daya, kemampuan dan keahlian personil, dan karakteristik kewilayahan serta koordinasi dengan pihakpihak terkait. Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai keunikan karakteristik masyarakatnya sendiri. Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengahsejak dahulu sudah terbiasa berhubungan dan bepergian ke kota lain. Sehingga lalu lintas perdagangan manusia dan barang begitu luar biasa ramainya. Seakan tanpa memikirkan resiko terbawanya bibit penyakit dari tetangga sebelah. Potensi resiko rembesan media pembawa ke wilayah lain di luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sangat besar. Berbagai antisipasi telah dilakukan oleh para petugas karantina untuk menanggulangi hal tersebut. Berbagai kegiatan penahanan, penolakan, dan pemusnahan yang dilakukan selama ini rerata merupakan barang tentengan yang dibawa. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Personil di wilayah Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya harus terus ditingkatkan demi mengantisipasi Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya Tahun 2015-2019

16

perubahan dan perkembangan jaman, selain itu personil yang dimiliki saat ini masih dirasakan kurang dari sisi kuantitasnya. Masih ada Personil yang melaksanakan perangkapan pekerjaan antara pekerjaan teknis operasional dan administrasi perkantoran. Sedangkan tuntutan pekerjaan semakin hari semakin bertambahterutama administrasi perkantoran. Berbagai macam jenis dan bentuk laporan, sistem pekerjaan yang selalu berhubungan dengan teknologi terbaru saling terhubung dan terkoreksi. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional perkarantinaan pertanian. Beban yang dipikul tidaklah ringan selain melaksanakan kegiatan sehari-hari perkarantinaan pertanian dalam kerangka penanggulangan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya juga melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap media pembawa yang ditransitkan atau yang melintas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan penahanan dan pemusnahan yang dilakukan selama ini selalu ada dan sangat fluktuatif. Tidak pernah ditemukan dalam masa pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun yang tidak menemukan tindakan penahanan dan pemusnahan. Kondisi sarana untuk kegiatan penahanan dan pemusnahan yang dimiliki masih terbilang minim sehingga masih banyak yang harus ditingkatkan. 5. AnalisaResiko Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman),banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu areayang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayasebagai berikut : No 1

Aspek Penguatan Kelembagaan

Kekuatan (Strengths) a. Karantina Pertanian merupakan satusatunya organisasi perlindungan tanaman di Indonesia sehingga memiliki kewenangan penuh dalam melaksanakan fungsi perlindungan terhadap varietas dan keamanan produk.

Kelemahan (Weaknesses) a. Kemampuan analisa resiko dibidang karantina hewan & karantina tumbuhan masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan. b. Kelembagaan karantina khususnya Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya masih memerlukan penye-suaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya hayati & keamanan pangan serta koordinasi antar instansi. c. Sistempengendalian & Sistem Pengukuran Kinerjabelum dapat mengikuti perkembangan tuntutan situasi terkini.

Peluang (Opportunities) a. Dengan ditandatanginya berbagai MOU dengan berbagai pihak terma-suk aparat penegak hukum didarat & dilaut serta pihak yang terkait dengan lalu lintas perdagangan peningkatan pengawasan terhadap lalulintas media pembawa HPHK/OPTK akan semakin dapat dikondisikan dalam kerangka implementasi kerjasama tersebut.


Tantangan (Threats) a. Situasi dan kondisi yang berubah setiap saat serta berbagai macam modus &cara pemasukan media pembawa ilegal merupakan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas media pembawa.

17

No

Aspek

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

Peluang (Opportunities)

Tantangan (Threats)

2

Penguatan Sumber daya manusia

a. Distribusi SDM yang belum memperhitungkan analisis beban kerja sehingga terjadi ketimpangan antara tenaga administrasi dan fungsional. b. Kualitas, Kapasitas, Kapabilitas dan Kuantitas SDM yang belum sesuai dengan beban kerja operasional

a. Kondisi SDM yang dimiliki masih mempunyai rentang masa kerja yang panjang karena terdri dari tenaga-tenaga muda yang masih segar dan dapat dibina serta dibentuk sejak dini.

a. Bertugas didaerah perbatasan merupakan tantangan yang berat bagi petugas karantina pertanian saat ini. Walaupun telah didukung oleh fasilitas dan sistem penggajian yang lebih baik akan tetapi tuntutan gaya hidup yang berlebihan serta pengaruh lingkungan kerja di lapangan memerlukan antisipasi sejak dini dengan kegiatan pembinaan kerohanian & mental terhadap SDM yang dimiliki.

3

Sarana prasarana/inf rastruktur

a. Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya memiliki SDM yang dise-suaikan dengan kondisi perkembangan di lapangan dalam penyelenggaraan perkarantinaan &pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS dan Intelijen Karantina b. StandarKompe-tensi SDM yang semakin tinggi sehingga saat ini SDM yang dimiliki mempunyai ke-mampuan analisa yang baik. a. Mempunyai sarana & prasarana operasional pokok yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan & pelayanan karantina b. Komitmen dari pimpinan dan pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat c. Unit Kerja telah memiliki alat ukur sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik

a. Sarana/prasarana operasional perlu penataan &peningkatan kualitas sesuai peruntukkan & standar penggunaan. b. Saranapelayanan belum semuanya memenuhi standar minimal c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal d.Sarana & Prasarana Operasional masih memerlukan penataan & peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan e. Sistem pelayanan & pengawasan pelaksanaan perkarantinaan belum optimal penerapannya

a. Seluruh unit kerja karantina pertanian di Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan rencana pengembangan infrastruktur perkarantinaan pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan & kemampuan yang dimilki oleh Unit Kerja yang bersangkutan b. Masih terbukanya lahan pengembangan infrastruktur di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya sehingga ma-sih bisa lebih lanjut untuk merancang perbaikan infrastruktur perkarantinaan pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah

a. Sumber daya yang terbatas yang tersedia di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi infrastruktur bagi pelayanan publik.

6. Rencana Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya TA. 2015 – 2019


18

No

3 Pilar Karantina Pertanian Penguatan Kelembagaan

Tahun Anggaran 2015 a. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP b. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru c. Sosialisasi Karantina Pertanian Tentang SOP Pemeriksaan Karantina d. Penilaian Instalasi Karantina e. Persiapan ISO17025: 2005 f. Sirveillance I ISO 9001:2008 g. Penyusunan & Implementasi Standar Pelayanan Publik

Tahun Anggaran 2016 a. Koordinasi Antar Instansi b. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP c. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru d. Sosialisasi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Perkarantinaan e. Penilaian Instalasi Karantina f. Finalisasi Dokumen Mutu & Implementasi ISO-17025: 2005 g. Survelillance II ISO-9001: 2008 h. Penilaian Standar Pelayanan Publik

2

Penguatan Sumber daya manusia

a. Peningkatan Kemampuan SDM melalui keikutsertaan pelatihan & workshop b. Pembinaan mental pegawai c. In House Training hasil pelatihan &workshop d. Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium e. Penyuluhan bahaya narkoba

a. Peningkatan Kemampuan SDM melalui keikutsertaan pelatihan & workshop b. Pelatihan Public Speaking c. In House Training hasil pelatihan & workshop d. Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium e. Penyuluhan bahaya narkoba

3

Sarana prasarana/infrast ruktur

a. Pengadaan Peralatan Pengolah Data b. Pengadaan Meubelair c. Renovasi Gedung Pelayanan

1

Tahun Anggaran 2017 a. Koordinasi Antar Instansi b. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP c. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina e. Penilaian Instalasi Karantina f. Akreditasi Laboratorium ISO-17025: 2005 g. Resertifikasi ISO-9001: 2015 h. Implementasi & perbaikan berkelanjutan Standar Pelayanan Publik

a. Peningkatan Kemampuan SDM melalui keikutsertaan pelatihan & workshop b. Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pelayan Publik c. In House Training hasil pelatihan & workshop d. Peningkatan Kualitas SDM Laboratorium e. Penyuluhan bahaya narkoba a. Kendaraan a. Kendaraan Bermotor Bermotor Roda 4, Roda 2 Roda 4 & Roda 3 b. Pengadaan b. Pengadaan PeLahan Instalasi ralatan PengoPenahanan & lah Data Pemusnahan


Tahun Anggaran 2018 a. Koordinasi Antar Instansi b. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP c. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina Penilaian Instalasi Karantina e. Surveillance I ISO-17025: 2005 f. Surveillance I ISO-9001: 2015 g. Implementasi & perbaikan berkelanjutan Standar Pelayanan Publik

Tahun Anggaran 2019 a. Koordinasi Antar Instansi b. Patroli Bersama Instansi Terkait : Bea & Cukai, Kepolisian, KSOP c. Kerjasama Pemeriksaan Hasil Pemantauan dengan BVET Banjarbaru d. Sosialisasi Peraturan Perundangan Karantina Penilaian Instalasi Karantina e. Surveillance II ISO-17025: 2005 f. Surveillance I ISO-9001: 2015 Implementasi & perbaikan berkelanjutan Standar Pelayanan Publik

a. Peningkatan a. Peningkatan Kemampuan Kemampuan SDM melalui SDM melalui keikutsertaan keikutsertaan pelatihan & pelatihan & workshop workshop b. Pelatihan b. Pelatihan Pembinaan Pembinaan Mental Mental Pegawai Pegawai c. In House c. In House Training hasil Training hasil pelatihan & pelatihan & workshop workshop d. Peningkatan d. Peningkatan Kualitas SDM Kualitas SDM Laboratorium Laboratorium e. Penyuluhan Penyuluhan bahaya bahaya narkoba narkoba a. Kendaraan a. Kendaraan Bermotor Bermotor Roda 2 Roda 4, Roda b. Pembangunan 2 & Roda 3 Instalasi b. Pengadaan Penahanan & Peralatan Pemusnahan Laboratorium

19

No

3 Pilar Karantina Pertanian

Tahun Anggaran 2015

Tahun Anggaran 2016 c. Pembangunan IKH Sampit dan Pangkalan Bun d. Pegadaan Meubelair e. Pengadaan Peralatan & Fasilitas Gedung Kantor

Tahun Anggaran 2017 c. Renovasi IKH Tjilik Riwut

Tahun Anggaran 2018 c. Pengadaan Peralatan Laboratorium d. Pembangunan Pengamanan Lahan Instalasi & Pemusnahan e. Pengadaan Peralatan Alat Pengolah Data f. Pengadaan Peralatan Penahanan & Pemusnahan

Tahun Anggaran 2019 c. Pengadaan Meubelair d. Pengadaan Peralatan Alat Pengolah Data

7. PENUTUP Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayaini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan

Rencana

Kerja

(Renja)

Balai

Karantina

Pertanian

Kelas

II

Palangkarayadan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkarayatahun 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja karatina pertanian se Indonesia terkait, sertapartisipasi masyarakat.Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangkaraya, serta sinergitas dengan semua pihak


20

terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.


21

Lampiran. Matrik Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (TA. 2015-2019) MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 UPT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA KEMENTERIAN PERTANIAN

3 PILAR KARANTINA PERTANIAN 1

TARGET SASARAN

ALOKASI (Rp Miliar)

INDIKATOR KINERJA

2

3

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL ALOKASI 20152019 (Rp Miliar) 14

LOKA SI

15

PENGUATAN KELEMBAGAAN Meningkatnya Kualitas tindakan karantina IKK. 025

Jumlah sertifikasi karantina Impor, ekspor dan antar area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)

IKK. 037

Dukungan Internal Administrasi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian (BULAN) Dukungan aparatur pegawai &layanan perkantoran (BULAN LAYANAN)

3.000

3.400

3.800

4.200

4.600

1,480

2,302

2,532

2,785

3,064

12,163

12

12

12

12

12

1,617

1,003

1,201

1,211

1,333

6,356

12

12

12

12

12

3,387

4,020

4,400

4,700

5,300

21,807

PENGUATAN SDM Terwujudnya good governance & clean government

IKK. 038


22

3 PILAR KARANTINA PERTANIAN 1

TARGET SASARAN

ALOKASI (Rp Miliar)

INDIKATOR KINERJA

2

3

TOTAL ALOKASI 20152019 (Rp Miliar) 14

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

100

130

145

160

0,268

1,924

2,231

3,002

3,100

10,525

6,752

9,249

10,364

11,698

12,797

32,332

LOKA SI

15

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/ SARANA/PRASARANA Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai IKK. 039

Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)


58

23

RENSTRA OPERASIONA L BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALANGKARAYA BADAN KARANTINA PERTANIAN

Recommend Documents