Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun 2015-2019

Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 2015

Kata Pengantar Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019 pada tahun 2015. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang telah melakukan review Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 2015–2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis BARANTAN Tahun 2015-2019. Rencana Strategis BKP Kelas I Palembang Tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan BKP Kelas I Palembang tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Palembang, Agustus 2015 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

Drh. Arinaung, M.Si

PENDAHULUAN 1.1

Kondisi Umum

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyuluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan.

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatanketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan subtitusi impor ; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas Palembang 2015 -2019

1

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing. Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni: Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasionaldan daya saing bangsa; serta Ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional.

•Kesesuaian dengan RPJMN 2015-2019 •Kesesuaian dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan •UU Karantina Hewan, Ikan, & Tumbuhan

Mendasar

Penting •Peningkatan ketahanan pangan nasional •Peningkatan daya saing produk pertanian

•Visi Misi Presiden •Dinamika lingkungan strategis organisasi, baik eksternal maupun internal

Kekinian

Gambar 1. Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)


2

Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakniketerkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang

memiliki

relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan


3

sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan daya saing pasar internasional.

1.2 Kondisi Geografis dan Demografi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki wilayah kerja Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau, Pelabuhan sungai yang terdiri dari Pelabuhan Sungai Boom Baru, Pelabuhan Sungai Tanjung Api-api dan Kantor Pos Besar Palembang. Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mempunyai wilayah kerja sebagai berikut : 1.

Wilayah Kerja Boom Baru. Wilayah Kerja Karantina Pertanian Boom Baru mempunyai sarana gedung kantor sebanyak 1 (satu) unit dan gedung laboratorium 1 (satu) unit. Di samping sarana gedung tersebut, wilker Boom Baru juga didukung 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua (sepeda motor). Dalam melaksanakan kegiatannya, wilker Boom Baru dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab wilker dan dibantu oleh 3 (tiga) orang petugas teknis operasional, yang terdiri dari 2 (dua) orang petugas teknis operasional Karantina Hewan dan 1 (satu) orang petugas teknis operasional Karantina Tumbuhan.

2.

Wilayah Kerja Bandar Udara Internasional SMB II Palembang Wilayah Kerja Karantina Pertanian Bandara Internasional SMB II Palembang didukung 1 (satu) unit gedung kantor pelayanan operasional dan laboratorium, 1 (satu) unit gedung mess pegawai dan 4 (empat) unit sarana transportasi yang terdiri dari 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua. Wilayah kerja Bandara Internasional SMB II Palembang dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Wilker dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang petugas teknis dan administrasi, yang terdiri dari 5 (enam) orang petugas teknis Karantina Hewan, 2 (dua) orang petugas teknis Karantina Tumbuhan dan 1 (satu) orang tenaga administrasi.

3.

Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Api-api Wilayah Kerja Karantina Pertanian Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api mulai beraktifitas sejak 10 Desember 2013. Wilayah kerja ini didukung oleh 1 (satu) unit gedung kantor, namun petugas wilker Pelabuhan Tanjung Api-api masih menempati ruangan yang disediakan oleh pihak pelabuhan. Sarana transportasi wilker Pelabuhan Tanjung Api-api


4

mempunyai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda dua. Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Wilker dibantu 9 (sembilan) orang tenaga yang terdiri dari 5 (lima) orang tenaga teknis operasional Karantina Hewan, 3 (tiga) orang tenaga teknis operasional Karantina Tumbuhan, 1 (satu) orang tenaga administrasi dan 2 (dua) orang tenaga honor. 4.

Wilayah Kerja Kantor Pos Palembang Wilayah Kerja Kantor Pos Palembang belum dilengkapi dengan sarana gedung kantor yang permanen. Pada saat ini wilker Kantor Pos telah difasilitasi oleh pihak PT. Pos Indonesia berupa tempat pelayanan bagi pihak karantina pertanian. Kantor Pos adalah merupakan tempat/pintu masuk dan keluarnya barang, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang masih tetap menempatkan petugas untuk mengawasi keluar masuknya media pembawa HPHK/OPTK pada Kantor Pos Palembang.

5.

Wilayah Kerja Bandar Udara Silampari Lubuk Linggau Bandara Silampari adalah bandara baru yang terdapat di Lubuk Linggau, dan merupakan salah satu wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 94/Permentan/OT.140/12/2011, tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Sebagai bandara yang baru dibuka, kegiatan operasional karantina masih relatif sangat sedikit. Dalam melaksanakan kegiatan operasional pada bandara Silampari, Kepala Balai menugaskan petugas fungsional dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang secara bergantian.

Dari kelima wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang tersebut di atas, frekuensi yang paling banyak melalulintaskan media pembawa masing-masing adalah: Wilker Bandara Internasional SMB II Palembang, Wilker Pelabuhan Tanjung Api-api dan Wilker Boom Baru; sedangkan Wilker Kantor Pos Palembang dan wilker Silampari Lubuk Linggau relatif tidak memiliki kegiatan (nihil). Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 84 orang pegawai yang terdiri dari 5 orang Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional POPT 36 orang, Medik Veteriner 7 orang, Paramedik Veteriner 9 orang, Analis Kepegawaian 1 orang, Tenaga Teknis 10 orang, Fungsional Umum 18 orang, Calon POPT 5 orang, Calon Medik Veteriner 1 orang dan Calon Paramedik Veteriner 4 orang. Selain pegawai tetap, Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang juga dibantu oleh 17 orang pegawai honor yang melaksanakan tugas Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas Palembang 2015 -2019

5

keamanan/satpam (6 0rang), kebersihan/cleaning service (9 orang) dan sopir (2 orang). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 2. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan 4. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. Visi Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Visi Renstra BARANTAN tersebut kemudian menjadi visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang , yaitu :” Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewani dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Provinsi Sumatera Selatan”.


6

Misi Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 4 misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, yaitu: 1.

Melindungi kelestarian sumberdaya alam h hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di Propinsi Sumatera Selatan

2.

Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Sumatera Selatan

3.

Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan Akses pasar komoditas pertanian di wilayah Sumatera Selatan

4.

Meningkatkan Citra dan Kualitas layanan publik dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.3 Tujuan 1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK 2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan pelayanan prima Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian. Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah: a) Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan c) Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan


7

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka Kepala BKP Kelas I Palembang didukung oleh : a. Sub bagian Tata Usaha ; b. Kasie Karantina Hewan; c. Kasie Karantina Tumbuhan; d. Kasie Pengawasan dan Penindakan. STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PALEMBANG Kepala Balai drh. ARINAUNG, M.Si Kepala Sub Bagian Tata Usaha RAHMAWATI, SH

Kepala Seksi Karantina Tumbuhan

Kepala Seksi Karantina Hewan

ZULFANANI, SP

drh. ERWIN RINALDI

Koordinator Jabatan Fungsional KT

Koordinator Jabatan Fungsional KH

Ir. NELLY HARYANI

drh. FITRIA MARIA ULFAH

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Ir. LAILA KARTINI, M.Si

Adapun data Frekuensi dan volume Tindakan Pemeriksaan dan Pembebasan Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dapat dilihat di Tabel 1 dan 2.


8

Tabel 1. Perkembangan Hasil Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan dan Pembebasan Karantina Hewan Di UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Selama 5 Tahun Terakhir No 1

Kegiatan Impor

Tindakan Karantina Hewan Pemeriksaan

Pembebasan

2

Ekspor

Pemeriksaan

Pembebasan

3

Domestik Masuk

Pemeriksaan

Pembebasan

4

Domestik Keluar

Pemeriksaan

Pembebasan

Satuan Ekor Kg Kg Colli Ekor Kg Kg Colli Ekor Koloni Kg Colli Ekor Koloni Kg Colli Ekor Kg Kg Colli Kg Ekor Kg Lembar Colli Kg Ekor Kg Butir Kg Lembar Colli Kg Bag Ekor Kg Butir Kg Lembar Colli Kg

2012 Volume 2 219 2 4 542 4 542 364.755 1.946 2.198 364.755 1.946 2.198 7.778.847 5.459.972 -

Tahun 2013 Volume 22 49 1.560 1.600 1.560 1.600 454.939 505 642 1.886 454.939 505 642 1.886 5.823.631 5.338.920 39.950

2011 Volume 230,45 211,8 211,8 289.044 2.216,0 1.902 289.044 2.182,0 1.902 6.722.376 5.254.649 -

Frek 66 36 36 784 34 315 784 32 315 2.599 2.516 -

25.652 1.102

126 11

31.377 1.624

129 192

1.355

176

6.722.376 5.254.649

2.599 2.516

7.778.847 5.459.972

2.856 2.635

5.823.631 5.338.920

2.920 3.075

25.652 258

126 36

31.377 1.624

129 192

39.950 1.355

17 176

Frek 2 38 2 4 75 4 75 781 35 280 781 35 280 2.856 2.635 -

Frek 9 29 106 2 106 2 619 8 5 168 619 8 5 168 2.920 3.075 17

2014 Volume 24 29 5 8881 5 8881 559186 568 983 1212 559186 568 983 1212 2770362 10267628 7299872 194598 647 736301 2770362 10267628 7299872 194598 647 736301


Frek 12 12 1 99 1 99 363 7 12 142 363 7 12 142 2985 2934 160 44 13 233 2985 2934 160 44 13 233

2015 Volume 4 405 39 360 2999 2999 204816 154245 7880 1723 12 559186 568 983 1212 12 1981646 10090703 8095312 204377 20 2692978 6210 1981646 10090703 8095312 204377 20 2692978

9

Frek 1 13 13 4 63 63 365 37 69 207 363 7 12 142 2500 3330 145 982 2500 3330 145 982 -

Tabel 2. Perkembangan Hasil Pelaksanaan Tindakan Pemeriksaan dan Pembebasan Karantina Tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang selama 5 tahun terakhir No 1

Kegiatan Impor

Tindakan Karantina Tumbuhan Pemeriksaan

Pembebasan

2

Ekspor

Pemeriksaan

Pembebasan

3

Domestik Masuk

Pemeriksaan

Pembebasan

Satuan Kg Batang M3 Butir Dll Kg Batang M3 Butir Dll Kg Batang M3 Dll Kg Batang M3 Dll Kg Batang M3 Dll Kg Batang M3 Dll

2011

Tahun 2013

2012

2014

2015

Volume

Frek

Volume

Frek

Volume

Frek

Volume

Frek

Volume

Frek

33.438.159 1.036 100,834,2879 1.285 33.438.159 1.036 100,834,2879 1.285 668.002.998 1 2.934,224 668.002.998 1 2.934,224 15.509.009 88.926 15.509.009 88.926 -

291 -

87.650.228 68.230 305.271 87.650.228 68.230 305.270,680 596.357.783 10.388,660

321 -

163.249.107,00 67.101,39 22.996,00 163.249.107,00 67.101,39 22.996,00 540.591.443,67 33.751,29 540.591.443,67 33.751,29 615.668,00 121.051,00 615.668,00 121.051,00 -

335 -

293.724.682,65 227.657,00 10.367,84 197,00 293.724.682,65 227.657,00 10.367,84 197,00 613.344.421,30 65.535,78 613.344.421,30 65.535,78 28.529,26 432.437,00 28.529,26 432.437,00 -

243

467.258.290,20 4.483,34 1.626,00 467.258.290,20 4.483,34 1.626,00 599.574.259,54 76.800,40 7.142.570,00 599.574.259,54 76.800,40 7.142.570,00 112.590,95 431.999,58 6 112.590,95 431.999,58 6

227

291 2.045 2.045 934 934 -

596.357.783 10.388,660 328.677.915 175.228 328.677.915 175.228 -

321 2.190 2.190 1.584 1.584 -

335 2.936 2.936 624 624 -


243

2.964

2.964

315

315

10

227

2.847

2.847

539

539

1.2

Permasalahan a. Operasional a. Masih kurangnya jumlah tenaga teknis POPT terampil dan Paramedik Veteriner di Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mengakibatkan pengawasan tindakan karantina menjadi kurang maksimal. b. Karakteristik Sumatera Selatan yang dilalui oleh sungai musi yang sangat besar dan panjang merupakan entry/exit point yang tidak sesuai, akibatnya mempersulit tindak karantina khususnya komoditi yang keluar masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang sungai musi yang belum ditetapkan secara resmi. c. Belum adanya depo untuk tempat perlakuan tindakan karantina di pelabuhan Boom Baru sehingga tindakan perlakuan oleh pihak ketiga banyak yang dilaksanakan di gudanggudang pemilik akibatnya pengawasan yang dilakukan petugas karantina terhadap tindakan perlakuan pihak ketiga kurang maksimal. d. Banyaknya lokasi pemeriksaan karantina di luar pelabuhan yang jauh diluar kota akibatnya menghambat pelayanan pada pengguna jasa dan pelayanan tindakan karantina, karena tidak didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana operasional yang memadai. e. Jumlah penumpang pesawat dari luar negeri yang membawa barang tentengan produk pertanian tanpa dilengkapi dokumen wajib karantina jumlahnya sudah semakin menurun, sebagai hasil sosialisasi yang terus dilakukan baik melalui temu koordinasi maupun dengan penyebaran informasi melalui stiker dan leaflet sehingga jumlah komoditi yang dimusnahkan semakin berkurang. f. Alat pendeteksi (X-Ray) produk pertanian di Bandara Internasional SMB II Palembang hanya dimiliki oleh Bea dan Cukai akibatnya seleksi produk pertanian dari X-Ray masih sangat tergantung dari pelaporan petugas Bea dan Cukai. g. Tindakan karantina sulit diterapkan pada kloter jemaah haji, dikarenakan pemulangan jemaah haji tanpa melalui pemeriksaan yang ketat, tetapi langsung dapat pulang setelah turun dari pesawat, naik bis dan pemeriksaan paspor dilakukan di luar gedung terminal Bandara, akibatnya memungkinkan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku yang berasal dari negara Saudi Arabia. b. Non Operasional Banyaknya pintu pemasukan pengeluaran yang ada disepanjang sungai Musi yang tidak dapat diawasi oleh petugas karantina BKP Kelas I Palembang


11

Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi Balai Karantna Pertanian Kelas I Palembang sebagai berikut: Tabel 1.Faktor Internal No 1

Aspek Regulasi/Kebijakan

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

a. Karantina merupakan salah satu

a. Kebijakan teknis operasional,

dari 4 (empat) unsur teknis (Cutoms, Imigration, Quarantine and Security – CIQS) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu negara

standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan, pengawasan dan pelayanan

b. Berdasarkan

peraturan perundangan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional Perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;

c. Peraturan

Nomor 49/Permentan/OT.140/8/20 12 tentang tempattempat pemasukan / pengeluaran yang merupakan tanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang

b. Protokol

karantina antar negara pengimpor/pengekspor (MOU) masih perlu ditingkatkan terkait dalam pelaksanaan sistem perkarantinaan

c. Kebijakan teknis operasional,

standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan

d. Karantina

memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual


12

No 2

Aspek Kelembagaan dan manajemen organisasi



a. Keanggotaan Indonesia dalam

a. Sistem data dan pelaporan

organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan & Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi International Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX)

karantina belum terintegrasi dalam sistem monitoring dan proses pengambilan keputusan b. Teknologi

dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja interna

c. Kemampuan analisa resiko

masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan d. Kelembagaan karantina masih memerlukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya keamanan pangan e. Perlu penyempurnaan dalam

sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi hayati dan hewani f. Belum tersedianya analisis

lingkungan organisasi yang memungkinkan akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan dalam kurun lima tahunan


13

No 3


Aspek Sumber daya manusia


a. Balai Karantina Pertanian Kelasa. Kualitas,

I Palembang telah memiliki SDM yang berkompeten dalam menyelenggarakan Perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina

kuantitas dan kompetensi SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional

b. Kompetensi

SDM Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang semakin meningkat

4

Sarana prasarana/infrastruktur

a.

Mempunyai sarana dan prasarana operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina

a. Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukkannya dan standar b. Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal d. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan


14

No 5

Aspek Pelayanan Publik

Kekuatan Kelemahan (Strengths) (Weaknesses) a. Komitmen dari pimpinan dan a. Sistem pelayanan dan pegawai Balai Karantina pengawasan pelaksanaan Pertanian Kelas I Palembang perkarantinaan yang telah untuk meningkatkan kualitas dituangkan dalam suatu pelayanan publik semakin

Tabel 2.Faktor Eksternal No 1

Aspek Sistem Ekonomi/Perdagangan Internasional

Peluang (Opportunities)

Tantangan (Threats)

a. Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instument teknis perdagangan dunia;

a. Meningkatkan volume dan

b. Adanya fokus Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2010-2014) untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan strategis; c. Sistim pengawasan pangan yang ada tidak mampu mencegah masuknya pangan yang tidak sehat (Melamin, dan cemaran pangan lainya); d. Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama Hortikultura); e. Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewengan pemerintah pusat.

kompleksitas perdagangan; b. Meningkatnya

ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancamanterhadap keanekaragaman hayati;

c. Target

Implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govermance), terbitnya SPI, UU administrasi Negara, UU PelayananPublik;

d. Tuntutan kualitas pelayanan

(transparansi dan efisiensi); e. Pemberantasan korupsi; f. Fungsi otonomi daerah; g. Adanya kebijakan zonning

dalam importasi hewan (daging);

produk

h. Kebijakan global ‘Climate

Change’; i. Berlakunya

Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement – FTA) antara lain Indonesia – China; Indonesia – Korea; Indonesia – Jepang yang telah dan segera berlangsung.


18

PENUTUP

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2015- 2019. Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja , arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra BARANTAN 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang tahun 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja eselon I terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing

dan

berkelanjutan

untuk

kesejahteraan


masyarakat.

18

Lampiran-Lampiran

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang Tahun

Recommend Documents