RENSTRA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM

RENSTRA 2015-2019 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM

\

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Rencana Strategis 2015 – 2019

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam merupakan acuan dan arahan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sesuai tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan perkarantinaan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk dapat memberikan hasil sesuai harapan guna tercapainanya Visi ” Menjadi Unit Pelaksana Teknis yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan” di Propinsi Kepulauan Riau”. Dalam rangka pencapaian terget terssebut dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang

Rencana Strategis

Kementerian Pertanian dan arahan dari Kepala Badan Karantina Pertanian UPT Satker diharuskan untuk membuat Renstra sebagai penjabaran lebih lanjut Renstra Badan Karantina Pertanian. Dengan arahan teknis perencanaan dan penganggaran Badan Karantina Pertanian, Rentra BKP Batam 2015-2019 disusun mengikuti langkah-langkah yang teah ditetapkan, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya dengan strategi Badan Karantina Pertanian Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra BKP Batam

ini masih

terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi untuk perbaikan dalam penyusunan laporan yang akan datang dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Batam, Mei 2015 Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

Drh.Suryo Irianto Putro, MM, MH NIP. 19620607 198903 1 002 Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

i

Rencana Strategis 2015 – 2019

Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

i

Rencana Strategis Operasional 2015 – 2019

1) PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Rencana strategis (Renstra) Operasional Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyuluruh mencakup aspek demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatanketahanan atau kedaulatan pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan


1


subtitusi impor ; (3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan,

ikan

dan

tumbuhan

adalah

melalui

penyelenggaraan

perkarantinaan. BKP Kelas I Batam ditetapkan sebagai UPT Satker yang melaksanakan tugas perkarantinaan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan

pemberi

kewenangan,

kebutuhan

masyarakat,

dan

untuk

memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra BKP Keas I Batam Dokumen Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam: 1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan); 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); 3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement); 4. Pelaksanaan

tugas,

pelaporan,

dan

pengendalian

kegiatan

di

lingkungan BKP Kelas I Batam; dan 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BKP Kelas I Batam.

1.2

TUJUAN Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pertanian

No.

22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun 2005 serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

2


menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian. Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Tujuan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan adalah: 1. Terjaganya Sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. 2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi komoditas pertanian 4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan Pelayanan Prima

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS BKP BATAM Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, BKP Kelas I Batam menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan b. Pelaksanaan Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan

media

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme penggaganggu tumbuhan karantina (OPTK) c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

3


d. Pelaksanaan pembuatan Koleksi HPHK dan OPTK e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan i.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati

j.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka BKP Kelas I Batam dipimpin oleh Kepala Balai dengan struktur organisasi terdiri dari: 1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 3. Seksi Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 4. Seksi Pengawasan dan Penindakan 5. Koordinator Fungsional

Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional maka sesuai Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian ditetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian BKP Kelas I Batam dengan wiayah kerjanya sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Permentan/HK.340/8/2010 adalah sebagai berikut:


4



5


GAMBAR 1 : Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

KEPALA

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Karantina Hewan

Seksi Karantina Tumbuhan

Seksi Pengawasan Dan Penindakan

Kelompok Jabatan Fungsional


6


Keadaan SDM BKP Kelas I Batam Per Maret 2016 No 1.

Jabatan Struktural

Jumlah 5

2

Medik Veteriner Muda

2

3

Medik Veteriner Pertama

4

4

Paramedik Veteriner Penyelia

1

5

Paramedik Veteriner

5

6

POPT Muda

1

7

POPT Pertama

8

8

POPT Pelaksana

8

9

Fungsional Umum (Bend. Pengeluaran)

1

10

CPNS (Calon Medik,Paramedik, POPT Terampil)

6

11

Pegawai BP Kawasan (Otorita Batam)

8

JUMLAH


49

7




KARAKTERISTIK UPT BKP BATAM. Sesuai karateristik suberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan tersebar dibeberapa kepulauan, maka hal ini memberikan peluang bagi fungsi perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit karena adanya barierr alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu diarahkan pada implementasi prinsip ‘karantina kepulauan’. Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsipprinsip penetapan area atau ‘zona’ sesuai ketentuan internasional, dan adanya barierr alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi karantina pertanian di Indoesia karena telah selaras dengan kebijakan dibidang ‘Peternakan dan kesehatan Hewan’ sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dimana yang dimaksud dengan “zona dalam suatu negara” adalah bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam. Status kesehatan populasi hewan, status epidemiologik penyakit hewan menular dan efektifitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas.



GEOGRAFIS. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam terletak di Pulau Batam Propinsi Kepulauan Riau, Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1.350 pulau besar, dan kecil. Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut, dan udara yang strategis, dan terpadat pada tingkat internasional serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang pasar, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai hama dan penyakit


8


hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area didalam wilayah Republik Indonesia. menjadi

Maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

sangat

penting

sebagai

garda

terdepan

dalam

mencegah

masuknya/keluar Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).



DATA FREKUENSI / VOLUME LALULINTAS NO.

Jenis Komoditas

Frekuensi

Vol.

Satuan

A. KARANTINA HEWAN 1 Bahan Asal Hewan 2 Hasil Bahan Asal Hewan 3 Unggas, DOC 4 Hewan Besar

2.309 8.871 1.786 537

10.657.656 128.210 5.264.392 20.643

Kg Kg Ekor Ekor

B. KARANTINA TUMBUHAN 1 Komoditas Buah dan sayur 2 Kayu Lapis 3 Kayu Palet 4 Bibit Tanaman

4086 703 169 36

71,907,750 7,939,420 1.572 64.543

Kg M3 Kemasan Batang


9


4). PERMASALAHAN. a. Operasional Secara geografis Pulau Batam merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam, sehingga sangat besar kemungkinan menjadi pintu pemasukan berbagai Hama dan Penyakit Hewan dan Tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya produk pertanian baik dari luar negeri maupun antar area di wilayah Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam menjadi sangat penting dalam mencegah masuknya/keluar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dalam perdangangan hasil pertanian antar negara.

Keadaan ini mendorong

masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar area. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan

sumberdaya

alam

hayati

untuk

dijaga,

dilindungi

dan

dipelihara

kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salahsatu strategi didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan b. Non Operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

10


1.

Keterbatasan kemampuan dalam penyediaan pegawai baru;

2.

Sistem rekruitmen pegawai belum memperhatikan spesifikasi SDM karantina;

3.

Adanya perubahan kebijakan nasional maupun tingkat daerah (PEMDAOtonomi daerah) dibidang-bidang perdagangan dan lalu lintas komoditas Pertanian.

Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan pada beban

operasional Unit Pelaksana Teknis yang semula telah memiliki jumlah dan kompetensi SDM yang memadai; 4.

Kebijakan penetapan tempat-tempat pemasukan komoditas pertanian (media pembawa

HPHK

dan

kewenangan Barantan. merencanakan

OPTK)

tidak

sepenuhnya

berada

di

bawah

Hal ini merupakan salah satu kendala didalam

pengalokasikan

SDM

dalam

rangka

pelayanan

pemasukan/importasi komoditas pertanian, dilain pihak pelayanan karantina pertanian tetap harus dilaksanakan. 5.

Aspek kualitas dan kompetensi, telah dilakukan secara terus menerus peningkatannya melalui latihan-latihan teknis dan fungsional, namun masih memerlukan paket-paket latihan yang menunjukkan tingkat kompetensi tertentu dari petugas yang telah mengikutinya.

Dengan bertambahnya

komponen fungsi dari Barantan, yaitu pengawasan keamanan hayati, maka dengan sendirinya perlu dikembangkan paket paket latihan yang lebih luas sesuai

jenjang

kompetensi

petugas.

Perlu

dilakukan

standarisasi

penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan jaminan memadai akan kualitas hasil yang standar pula.

5). Analisa Resiko strengths, weaknesses, opportunities dan threats (SWOT)

6). Rencana Kerja sampai dengan 5 Tahun A. Penguatan Kelembagaan (koordinasi) inline inspection/PSI.


11


Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam rangka penguatan kelembagaan adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina impor ditempat pemasukan yang telah ditetapkan. 2. Terciptanya jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pemasukan yang telah ditetapkan. 3. Terciptanya jaminan kesehatan media pembawa melalui sertifikasi karantina antar area ditempat pengeluaran yang telah ditetapkan. 4. Menurunnya jumlah sertifikasi ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan. 5.

Menurunnya

kasus

pelanggaran

perkarantinaan

dibanding

tahun

sebelumnya. 6. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

B. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang dalam rangka Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas, kompetensi SDM melalui diklat/inhouse training.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana. Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam dalam rangka Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana adalah sebagai berikut : 1. Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi, dan peralatan laboratorium yang sesuai kebutuhan dan memadai. 2. Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar.


12


BAB III PENUTUP Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam 2015-2019 (RENSTRA – BKP Batam) merupakan turunan Renstra Badan Karantina Pertanian 2015-2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi


13


perencanaan

dan

penganggaran

yang

ditetapkan

oleh

Bappenas

dan

Kementerian Keuangan. Berdasarkan tahapan

implementasi reformasi dibidang perencanaan dan

penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra BKP Batam ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.


14

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan pendanaan PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TARGET 2015

2016

94

95

86

87

86

87

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI SASARAN PROGRAM 1. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN RESIKO MASUK,TERSEBAR DAN KELUARNYA HPHK DAN OPTK

IKU.1

IKU.2

IKU.3

PERSENTASE MEDIA PEMBAWA YANG MEMENUHI SISTEM JAMINAN KESEHATAN MELALUI SERTIFIKASI KARANTINA IMPOR DITEMPAT PEMASUKAN YANG TELAH DI TETAPKAN (%) PERSENTASE MEDIA PEMBAWA YANG MEMENUHI SISTEM JAMINAN KESEHATAN MELALUI SERTIFIKASI KARANTINA ANTAR AREA DITEMPAT PEMASUKAN YANG YANG TELAH DITETAPKAN (%) PERSENTASE MEDIA PEMBAWA YANG MEMENUHI SISTEM JAMINAN KESEHATAN MELALUI SERTIFIKASI KARANTINA ANTAR AREA DITEMPAT PENGELUARAN YANG TELAH DI TETAPKAN (%)

SASARAN PROGRAM 2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI TERHADAP EKSPOR MP HPHK DAN OPTK DAN KEAMANAN HAYATI.

IKU.4

PERSENTASE JUMLAH SERTIFIKASI EKSPOR YANG DITOLAK OLEH NEGARA TUJUAN MELALUI TEMPAT PENGELUARAN YANG DI TETAPKAN (%)

< 0,1

< 0,1

IKU.5

PENURUNAN PERSENTASE KASUS PELANGGARAN PERKARANTINAAN DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA (%)

5

5

IKU.6

NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )

84

84

SASARAN PROGRAM 3. MENINGKATNYA KEPATUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA JASA KARANTINA PERTANIAN.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI SASARAN KEGIATAN 1 MENINGKATNYA TINDAKAN KARANTINA

IKK.01 JUMLAH SERTIFIKASI KARANTINA IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA TERHADAP MEDIA PEMBAWA OPTK DAN HPHK MELALUI PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA (LAPORAN )

8,800

8,800

IKK.02 DUKUNGAN INTERNAL ADMINISTRASI PENGELOAAN SERTIFIKASI KARANTINA PERTANIAN DAN LABORATORIUM (BULAN).

12

12

12

12

SASARAN KEGIATAN 2 TERWUJUDNYA GOOD IKK.03 DUKUNGAN APARATUR PEGAWAI GOVERNANCE DAN CLEAN & LAYANAN PERKANTORAN GOVERNMENT (BULAN LAYANAN ) SASARAN KEGIATAN 3 SASARAN KEGIATAN TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA PERKARANTINAAN YANG MEMADAI

IKK.04 JUMLAH DAN JENIS SARANA, INSFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERALATAN LABORATORIUM YANG SESUAI KEBUTUHAN DAN MEMADAI (UNIT) IKK.05 PENAMBAHAN JUMLAH INSTALASI KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN YANG SESUAI STANDAR (INSTALASI)

250

0

327

0

TARGET 2017

2018

2019

96

97

98

88

89

90

88

89

90

< 0,1

< 0,1

< 0,1

5

5

5

85

85

85

2015

ALOKASI (Rp. JUTA) 2016 2017 2018

2019

7,774

8,846

9,700

11,065

12,109

2,192

2,630

3,156

527

580

638

6,417

6,737

7,074

515

618

741

8,800

8,800

8,800

1,635

1,827

12

12

12

344

479

12

12

12

5,584

6,111

350

1

360

1

365

1

211

0

429

0

50

500

500

RENSTRA BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BATAM

Recommend Documents