Asahan, 01 Juni Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Drh. Indra Dewa NIP

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah di bidang akuntabilitas

kinerja.

Renstra

ini

diharapkan

berperan

dalam

membangun

komunikasi antara Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan pemberi kewenangannya, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan instansi terkait, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya, serta antara tim manajemen Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dengan unit kerja pelaksananya pada tingkatan yang lebih rendah. Sesuai

dengan

arahan

teknis

dibidang

reformasi

perencanaan

dan

penganggaran, Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 disusun mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan tersebut, sehingga memiliki keterkaitan yang lebih memadai dalam hubungannya dengan Strategi Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM II 2015-2019). Melalui Renstra ini kami ingin publik pada umumnya dapat memahami apa tugas dan tanggungjawab kami dibidang Penyelenggaraan Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, bagaimana kami melakukannya dan bagaimana dapa dipahami bahwa kami telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Kami telah berupaya mengidentifikasi aspek-aspek strategis internal maupun eksternal serta menyesuaikannya dengan arah kebijakan pembangunan pertanian dalam menyusun Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 agar pelaksanaan tugas selama kurun waktu perencanaan nasional 5 (lima) tahun ke depan dapat memberikan hasil sesuai harapan. Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 ini akan terus disempurnakan mengikuti perkembangan lingkungan strategis, kami berharap dapat menerima masukan penyempurnaan dari berbagai pihak.

Rencana Strategis Barantan Tahun 2015-2019

i

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Asahan, 01 Juni 2016 Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Drh. Indra Dewa NIP. 19750416 200212 1 001


ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................

1

A. Latar Belakang ................................................................... B. Kondisi Umum .................................................................... a. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................. b. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ............................................................................. 1. Dalam Sistem Perlindungan ....................................... 2. Dalam Perdagangan Internasional .............................. 3. Basis Perekonomian Nasional ..................................... C. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Saat Ini ............................................................................... 1. Kondisi Sumberdaya .................................................... 2. Sarana dan Prasarana .................................................. 3. Teknologi dan Sistem Informasi .................................... 4. Aspek Pelayanan dan Pengawasan ............................... 5. Aspek Regulasi/Kebijakan dan Prosedur ......................

1 2 2

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA .............................................. 1. Visi ....................................................................................... 2. Misi ...................................................................................... 3. Nilai-Nilai ............................................................................. 4. Tujuan ................................................................................. 5. Sasaran Strategis ................................................................. A. Sasaran Priotirtas Misi .................................................... B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya .............................

5 5 7 9 11 11 13 16 18 18 24 24 25 26 26 27 27 28

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ........................................... 1. Arah Kebijakan Nasional ...................................................... 2. Kebijakan Badan Karantina Pertanian dan Keterkaitan Strategi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan Sulawesi Barat .. 3. Strategi Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati .............................................

29 29

BAB IV PENUTUP .................................................................................

59

30 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang di susun sesuai sistematika paket pedoman reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan external yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ini di susun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif

jangka menengah sesuai

dengan amanah UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan merupakan salah satu wujud merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi, dan Strategi Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. Oleh karena itu Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan merupakan satu kesatuan dari Renstra Badan Karantina Pertanian Kementrian Pertanian Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

serta

penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 - 2019 ). Melalui UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Tumbuhan

Ikan dan

Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu

strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkaratinaan. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas

perkarantinaan

hewan

dan

tumbuhan

di

Propinsi

Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Propinsi Sumatera Utara

tercapai

masyarakat,

sesuai

dan

dengan

untuk

harapan

memenuhi

pemberi kewajiban

kewenangan,

kebutuhan

penyelenggaraan

tata

kepemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka


1

dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima Tahun) yaitu Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Dokumen Rencana strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam : 1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan); 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget); 3. Menyususn penetapan kinerja (Performance agreement); 4. Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan; dan 5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. B. Kondisi Umum a. Tugas Pokok, dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan presiden R.I Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I Nomor 15 Tahun

2005

serta

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

:

299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Perlengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian menyatakan

bahwa

tugas

pokok

Badan

Karantina

Pertanian

adalah

melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni : 1. Aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; 2. Aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa;


2

3. Aspek

kekinian,

yakni

kemampuan

Badan

Karantina

Pertanian

mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi kepemimpinan nasional 4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka ditingkat PUSAT organisasi Badan Karantina Pertanian terdiri dari : 1.

Sekretariat Stasiun Karantina Pertanian

2.

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Nabati

3.

Pusat Karantina tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

4.

Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan

Struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di

lingkungan

Badan

Karantina

Pertanian,

dimana

Kepala

UPT

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan

hewan

dan

tumbuhan,

serta

pengawasan

keamanan hayati hewani dan nabati. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian – Departemen

Pertanian

Republik

Indonesia

yang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/ OT.140/4/2008 tanggal 4 April 2008 yang berkedudukan di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara dengan eselonering IVa. Adapun struktur organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara yang terdiri dari Pejabat Struktural yaitu Kepala Stasiun dan Kepala Urusan Tatausaha, Kepala Sub Seksi Pelayanan

Operasional

serta

dibantu

oleh

Petugas

Pelayanan

Operasional/Administratif dan Kelompok Jabatan Fungsional, dapat dilihat sebagai berikut :


3

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 4 April 2008

KEPALA

KEPALA URUSAN TATA USAHA SUBSEKSI PELAYANAN OPERASIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kepala Urusan Tata Usaha rumah tangga mempunyai tugas sangat penting diantaranya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi

dan

pengelolaan

dokumentasi.

Kepala

Sub

Seksi

Pelayanan

Operasional dapat memberikan mempunyai tugas pelayanan teknis kegiatan operasional perkarantinaan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

kegiatan

fungsional/teknis

sesuai

dengan

jenjang

jabatan

fungsional yang dimiliki dan dikoordinir oleh seorang Koordinator Pejabat Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara mempunyai tugas pokok, yaitu : 1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia Rencana Strategis Barantan Tahun 2015-2019

4

Menyelenggarakan fungsi, yaitu : a) Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; b) Pelaksanaan

pemeriksaan,

pengasingan,

pengamatan,

perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); c) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; d) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; e) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; f)

Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

g) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; h) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan; i)

Pelaksanaan

pengawasan

dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

perundang undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; j)

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

b. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 1. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Dalam Sistem Perlindungan Sesuai Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina

Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan atau tindakan dalam rangka upaya pencegahan masuk dan

menyebarnya

hama

dan

penyakit

untuk

menjaga

kelestarian

sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai

dasar hukum penyelenggaraan

karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan organisme pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan


5

menimbulkan

dampak

yang

sangat

luas

pada

stabilitas

ekonomi,

keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa salah satu strategis didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui “Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan”. Tujuan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah : 1. Mencegah masuknya hama penyakit

hewan karantina (HPHK) dan

organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan 3. Mencegah keluarnya organisme penganggu tumbuhan tertentu dari wilayah

Negara

Republik

Indonesia

ke

luar

negeri

apabila

di

persyaratkan oleh Negara tujuan. Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi : 1. Persyaratan Karantina ; 2. Tindakan Karantina ; 3. Kawasan Karantina ; 4. Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarnya ; dan 5. Tempat-tempat pemasukan. Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa

hawa

dan

penyakit

hewan

serta

organisme

pengganggu

tumbuhan. Perkarantinaan

diselenggarakan

berdasarkan

atas

kelestarian

sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengadung


6

arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya

alam hayati

hewan, ikan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.” Pada

saat

ini

ancaman

yang

dapat

mengganggu

kelestarian

sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat,

kesehatan

pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/Perikanan dan Kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu dicegah masuk dan menyebar. Pada

saat

ini

ancaman

yang

dapat

mengganggu

kelestarian

sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) jenis asing invasif (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat termasuk Genetic Modified Organism (GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi karantina. 2. Peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Dalam Perdagangan Internasional Perdagangan international diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang


berkaitan

7

dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:  General Agreement on Tariffs and Trade  Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS);  Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS). SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta

lingkungan

hidupnya

dalam

hubungan

dengan

perdagangan

internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggotanya. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu, Negara Indonesia berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional. Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan international maka peran Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai

Asahan

adalah

:

1)

Mengoperasionalkan

persyaratan

teknis

(persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukan dalam upaya

tindakan

perlindungan

terhadap kesehatan

manusia,

hewan,

tumbuhan, dan lingkungan; 2) Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan Negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan sebagai “Notification Body’ dan ‘ National Enquiry point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.


8

3. Peran

Karantina

dalam

mewujudkan

pertanian

menjadi

basis

perekonomian nasional (sesuai amanat perioritas RPJM II 2016-2014) Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat baik domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan kontribusi pada perdagangan serta pasar international ditentukan oleh banyak factor, beberapa faktor antara lain: 1. Kualitas dan kontinyuitas komoditas pertanian itu sendiri, yang didukung

oleh

informasi

tatakelola

produksi

yang

baik

(GAP/GFP/SOPdll); 2. Kemampuan

promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip

saling menguntungkan; 3. Keberadaan dan status penyakit; Satu-satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah

keberadaan/status

penyakit,

yang

berdasarkan

ketentuan

internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme

pengganggu

tumbuhan

disuatu

area/kawasan,

system

surveylans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area, antara lain yaitu: a. globalisasi perdagangan; b. Keberadaan media pambawa hama dan penyakit; c. Industrialisasi/intensifikasi pertanian; d. Kelayakan system perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional; e. Daya tahan genetic dari hewan dan tumbuhan, dan f. Kemampuan dan kualifikasi SDM di bidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang. Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas Pertanian adalah;


9

1. Mempertahankan

dan

meningkatkan

status

bebas,

dan

mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana

diketahui

bahwa

status

penyakit

suatu

Negara

merupakan hal yang paling strategis dan menentukan dalam penentuan

posisi

perdagangan

internasional

produk-produk

Pertanian. 2. Menyampaikan laporan ‘pest list’ kejadian keberadaan serta status penyebaran hama dan penyakit tumbuhan kepada mitra dagang dan organisasi internasional di bidang perlindungan

tanaman (IPPC)

sebagai salah satu kewajiban international. 3. Menetapkan area/kawasan serta status area komoditas unggulan ekspor (pest free area, pest production area, pest production site, dan Area of Low Pest Prevalence –ALPP); 4. Berkontribusi pada negosiasi penetapan persyaratan teknis Negara persyaratan teknis Negara Pengimpor; 5. Melakukan audit, verifikasi , pemeriksaan dan sertifikasi karantina ekspor untuk menjamin kesesuaian persyaratan teknis Negara pengimpor yang telah disepakati, sehingga akses pasar ekspor tidak terganggu

karena

adanya

penolakan

kiriman

barang

ekspor

(Notification of non Compliance). Fungsi

utama Kementerian Pertanian

yang diperankan Badan

Karantina Pertanian adalah berhubungan dengan menjamin tersedianya sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dalam menjamin tersedianya suplai yang cukup, serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang sehat dan ketenteraman masyarakat dalam mengkomsumsi pangan halal, melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis. Penetapan

kawasan/area

dan

sertifikasi

karantina

antar

area

juga

diperankan Karantina Pertanian dalam rangka memenuhi daya saing pasar internasional. Ketiga

peran tersebut di atas pada prinsipnya merupakan satu

kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati sebagaimana tupoksi Stasiun Karantina Pertanian. Oleh


10

karena itu, dengan peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. C. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Saat Ini 1.

Sumberdaya Manusia (SDM) Kondisi Sumber daya Manusia Staiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara pada tahun 2016 berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dan komposisi pegawai menurut golongan, jenjang pendidikan, jabatan secara terperinci dapat dilihat di bawah ini : I. Berdasarkan Golongan PNS No

URAIAN

JUMLAH

1

Golongan IV

2 (dua) orang

2

Golongan III

16 (sebelas) orang

3

Golongan II

17 (lima) orang

II. Berdasarkan golongan CPNS No 1

URAIAN Golongan II

JUMLAH 2 (orang) orang

III. Berdasarkan Jenjang Pendidikan PNS No

URAIAN

JUMLAH

1

Strata 2

5 (enam) orang

2

Strata 1

11 (dua belas) orang

3

Diploma 3

5 (lima) orang

SLTA/SNAKMA

14 (enam) orang


11

IV. Berdasarkan Jenjang Pendidikan CPNS No

URAIAN

JUMLAH

1 SLTA/SNAKMA

2 (dua) orang

V. Berdasarkan Jabatan No

URAIAN

JUMLAH

1

Medik Veteriner Madya

1 (satu) orang

2

Paramedik Veteriner Penyelia

2

(dua) orang

3

Medik Veteriner Muda

3

(tiga) orang

4

Calon Medik Veteriner Pertama

2

(dua) orang

5

Calon Paramedik Veteriner

3

(tiga) orang

6

Paramedik Veteriner Pelaksana

2

(dua) orang

7

Calon Paramedik Pemula

2 (satu) orang

8

POPT Ahli Muda

2

(dua) orang

9

POPT Ahli Pertama

2

(tiga) orang

10

Calon POPT Ahli Pertama

1 (satu) orang

11

POPT Pelaksana

1 (satu) orang

12

Calon POPT Terampil

4(empat) orang

13

Adminitrasi

5 (lima) orang

VI. Berdasarkan Distribusi PNS No

URAIAN

JUMLAH

1

Stasiun Karantian Pertanian

21 (dua puluh

Kelas I Tanjung Balai Asahan

dua) orang

Wilker Pelabuhan Teluk Nibung

8 (delapan)

2

orang 3

Wilker Pelabuhan Kuala Tanjung


5 (lima) orang

12

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan yang memiliki 2 (dua) wilayah kerja telah menempetkan petugas, Pelabuhan Laut Teluk Nibung 8 (delapan) orang, pelabuhan Laut Kuala Tanjung 5 (lima) orang dan masih

banyak tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran,

pelabuhan rakyat yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja dan belum ditetapkan

petugas,

sehingga

masih

harus

dirangkap

dalam

hal

penmgawasan maupun tindakan karantina lainnnya. Di Provinsi Sumatera Utara memiliki

bayak pelabuhan rakyat yang berpotensi

berkembang

sebagai pelabuhan bongkar muat perdagangan antar pulau. Dari situasi geografis

wilayah,

pekerjaan,

keterbatasan

sehingga

selalu

tenaga

terjadi

berdampak

perangkapan

terhadap

beberapa

beban

pekerjaan

terhadap pegawai. Mutasi Pegawai Mutasi pegawai terjadi pada bulan Pebruari tahun 2016, PNS yang dimutasi adalah drh. Isrokal dimutasi dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ke Balai Karantina Pertanian Banjarmasin. 2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen 3 M (Man, Money and Material) sebagai pendukung/alat bantu dalam pelaksanaan tupoksi. Keberhasilan kinerja Stasiun Karantina Pertanian sangat dipengaruhi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. a. Aset Tanah Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan terdiri 3 wilayah yakni :  Tanah Bagan Asahan di Kabupaten Asahan  Tanah KM 9 Simpang Empat Kabupaten Asahan  Tanah Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Dari keseluruhan aset tanah yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan,

sebagian telah dipagari demi

keamanan dari pemakaian masyarakat sekitar. Untuk itu kedepan

perlu

dilakukan pemagaran atas aset tanah yang lain.


13

b. Bangunan Gedung  Gedung kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan  Gedung kantor wilker Teluk Nibung  Gedung Kantor Wilker Kuala Tanjung

Dari keseluruhan gedung bangunan yang dimiliki oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan, kondisi bangunan masih dalam keadaan baik. c. Peralatan Kantor dan Peralatan Laboratorium  Sumur dengan pompa  Handsprayer  Lemari besi  Lemari kayu  Rak kayu  Papan Informasi  Filling Kabinet Besi  Brangkas  Mesin Absensi  Lampu Sorot  LCD Proyektor  Meja Kerja Kayu  Kursi besi/metal  Sice  Meja Rapat  Meja Telepon  Kasur/springbed  Meja Makan Kayu  Meja Counter 1 set  Kursi fiber/plastic  Vacum Cleaner  Lemari es


14

 AC Split  Kipas Angin  Televisi  Sound System  Laser disc/DVD  Tangga Alminium  VPN Sisco  Handy Talky  Kamera Digital  Modem  Hardisk Eksternal  Printer  Audio Visual  Automatic Emergency Light  Faximile  Stetoskop  Glass metal  Mikroskop dengan kamera  Refrigerator  Sentrifuge  Glass ware  Generator  Stabilizer/UPS  Meja tv  Mesin Genset  PC Unit  Laptop  Alat rumah tangga lainnya (Home Use) d. Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor roda-4 dan roda-2 sampai dengan 2016 di lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, sebagai berikut :  Kendaraan operasional roda 4 = 2 (dua) unit  Kendaraan operasional roda 2 = 10 (sepuluh) unit


15

3. Teknologi dan Sistem Informasi 1. Pembangunan Jaringan VPN Data yang dikirim UPT ke Badan Karantina Pertanian sering terindikasi adanya virus sehingga mengalami reject diserver pusat. Oleh karena itu direkomendasikan pembangunan Virtual Private Network (VPN) untuk seluruh UPT dan peningkatan security networking diserver pusat dan UPT. Beberapa manfaat VPN diantaranya adalah :  Menjamin autentikasi, kontrol akses, kerahasiaan dan keutuhan data. Data dapat dengan cepat diperoleh karena seluruh UPT yang terhubung VPN dianggap berada pada satu jaringan yang sama (prinsip sama dengan LAN);  Pengurangan biaya operasional, internet dan faksilmili;  Semua data tersentralisasi di server Badan Karantina Pertanian sehingga memudahkan dalam pengorganisasian jaringan;  Pemanfaatannya dapat digunakan untuk segala jenis pelaporan, misalnya : SAK, SIMAK-BMN, SIMPEG ONLINE, SAPK, EPLAQ, EQVET termasuk segala aplikasi terapan lainnya akan dapat berjalan secara optimal. Pada tahun 2016, pemasangan jaringan VPN telah dilaksanakan di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. 2. Penyempurnaan Program Aplikasi Program

aplikasi

E-Qvet

dan

Eplaq

masih

masih

perlu

penyempurnaan berkelanjutan, mengingat pelaporan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan masih terkendala dan mempengaruhi akurasi data. Data operasional yang tersedia melalui program aplikasi tersebut belum dapat dijadikan alat kendali dalam rangka dukungan untuk pengambilan keputusan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UPT khususnya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk aplikasi E-Plaq adalah ketika update data dari pusat diterima dan di upload ke PC UPT, database yang ada dalam PC UPT tidak dapat dibuka kembali


16

sehingga operator E-Plaq harus menginput ulang data – data komoditi yang telah diinput sebelumnya. 3. Website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara di tahun 2016

mempunyai website sendiri. Arus perkembangan

teknologi informasi global adalah salah satu faktor yang mendorong Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk memiliki website sendiri, disamping itu memudahkan bagi stakeholder, pengguna jasa

karantina

dan

pelaku bisnis

apabila

membutuhkan

informasi. Untuk mengakses website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dapat mengunjungi di situs http://www.skp1tba.karantina.pertanian.go.id

dan

email

[email protected] 4. Pengadaan Software Windows dan Antivirus Original Tingginya frekuensi kerja pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara berdampak pada perangkat software PC/laptop yang ada pada kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Lalu lintas data dari UPT ke pusat dan

sebaliknya

yang

menggunakan

jaringan

internet

tidak

dapat

dihindarkan dari ancaman virus sehingga mengalami reject diserver pusat. Untuk mengantisipasi kerusakan data, pada DIPA TA. 2015 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara menganggarkan pengadaan software windows dan antivirus original yang berfungsi sebagai security networking dan recovery data apabila aplikasi windows bermasalah. 1. Touch Screen Memberikan pemahaman bagi pengguna jasa (stakholder) yang dapat teknologi informasi global interen, disediakan Touch adalah salah satu faktor yang mendorong Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara untuk memiliki media informasi Touch Screen


17

4. Aspek Pelayanan dan Pengawasan Aspek pelayan dan pengawasan karantina berkaitan erat dengan kepatuhan, peran,

tanggungjawab,

dan

kepuasan

pengguna

jasa

khususnya

dan

masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kualitas pelayanan dan pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan Stasiun Karantina pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan secara keseluruhan. 5. Aspek Regulasi/Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan perkarantiaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi standar

keamanan

pangan

nasional.

Akuntabilitas

penyelenggaraan

perkarantinaan sangat ditentukan oleh tersedia dengan lengkapnya kebijakan/ peraturan, sistem dan prosedur. Cukup

banyak

permasalahan

yang

berkaitan

dengan

proses

penyusunan kebijakan/peraturan di bidang perkarantinaan. Dalam kurun waktu 2015-2019 seharusnya seluruh peraturan perkarantinaan Peraturan Pemerintah (PP No.82 tahun 2000 tentang karantina Hewan, dan PP No. 14 Tahun 2002)

telah selesai diterbitkan sesuai dengan amanat-amanat yang

tertuang dalam pasal-pasalnya. I. Potensi dan Permasalahan a. Sumberdaya Manusia Terkait dengan penyediaan pegawai serta peningkatan kompetensi pegawai, maka beberapa permasalahan sekaligus solusinya sebagai berikut : 1. Keterbatasan kuantitas SDM hampir selalu dikeluhkan oleh setiap UPT lingkup Badan Karantina Pertanian, begitupula yang dialami Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. Jumlah SDM per Desember 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, masih sangat

kurang

apabila

dibandingkan

dengan

jumlah

pintu

pemasukan/pengeluaran. Untuk itu diperlukan penambahan pegawai untuk optimalisasi pelaksanaan tindakan karantina. 2. Keterbatasan kualitas dan masih minimnya pengetahuan bagi tenaga teknis dan tenaga administrasi akan penguasaan teknologi informasi (komputer dan internet), serta kurangnya pemahaman tugas – tugas


18

pejabat

fungsional

mengakibatkan

pelayanan

teknis

operasional

di

lapangan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan

lanjutan,

magang

serta

bimbingan

teknis

masih

sangat

dibutuhkan. 3. Petugas pengambil contoh/sampel (PPC) untuk yang kompeten belum ada, sehingga pengambilan sampel yang merupakan bagian media pembawa HPHK/OPTK sebagai objek pemeriksaan belum maksimal. Oleh karena itu sangat diharapkan pelatihan teknis tentang cara pengambilan sampel yang benar dan dapat mewakili keseluruhan media pembawa HPHK/OPTK sehingga hasil pemeriksaan sampel dapat lebih akurat. 4. Petugas

operator

aplikasi

E-QVET

dan

EPLAQ,

Sistem

Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) di UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara masih terbatas, akibatnya pada saat terjadi mutasi, UPT kesulitan mencari penggantinya. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya pelatihan, magang dan bimbingan mengenai program aplikasi untuk beberapa orang, sehingga tidak terjadi kekosongan apabila terjadi mutasi atau pengalih fungsian tugas di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. 5. Pengembangan Profesi sebagai salah satu unsur dalam butir-butir kegiatan fungsional

masih

belum banyak

diminati.

Pejabat

fungsional

pada

umumnya lebih banyak mengerjakan rutinitas tindakan 8 P dibanding pengembangan olah pikir. Badan Karantina Pertanian perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang dapat mengembangkan kreatifitas dalam hal penulisan Karya Tulis Ilmiah. Hasil Uji Coba untuk mendukung tindakan perlakuan karantina sebagai wujud perhatian dalam bentuk pemberian sertifikat dan mengikutsertakan dalam seminar/ workshop/ training didalam dan diluar negeri. b. Kelembagaan 1. Belum adanya realisasi tentang kajian peningkatan status kelembagaan, responsif

perkembangan

ketidaksepadanan

institusi

kelembagaan UPT dengan

di

daerah

instansi

otonom

terkait,

dan

khususnya

kesetaraan eseloning dengan instansi pemerintah daerah. Untuk itu perlu


19

dilakukan

penilaian

secara

cermat

tentang

peningkatan

status

kelembagaan guna optimalisasi konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga pemerintah di daerah. Perlu kiranya Badan Karantina Pertanian memperhatikan dan mengusulkan status kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Asahan, mengingat cakupan tugas dan sinergitas dengan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara yang terlihat nyata. 2. Fasilitas Sarana dan Prasarana Laboratorium yang masih terbatas karena di SKP Tanjung Balai berdasarkan akreditasi type laboratorium masih tingkat 1 (satu), sehingga hanya pemeriksaan terbatas yang dapat dilakukan. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa agar lebih optimal, maka perlu penambahan sarana dan prasarana laboratorium dan peningkatan status tingkat level laboratorium agar dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih bervariatif, sehingga dalam pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan sendiri secara cepat tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium rujukan lagi yang memerlukan waktu yang lebih lama. 3. Selain

itu,

untuk

menunjang

kegiatan

operasional

pemeriksaan

laboratorium diperlukan SDM petugas Laboratorium yang berkompeten, yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan laboratorium atau mengikuti magang pada laboratorium yang terakreditasi Standar Nasional Indonesia, hal ini perlu dilakukan untuk menjamin dan memastikan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. c. Penguatan Perundangan/Peraturan Sistem Perkarantinaan 1. Belum sepenuhnya masyarakat memahami payung hukum pelaksanaan perkarantinaan

dan

minimnya

kesadaran

masyarakat

tentang

hukum/peraturan perkarantinaan sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan. Solusi pemecahan yang diambil oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, pengguna jasa dan pelaku bisnis melalui Sosialisasi dan Public Awareness. 2. Masih adanya peraturan dan kebijakan daerah yang belum sinkron dengan peraturan

dan

sistem


perkarantinaan

yang

perlu

segera

dilakukan

20

penyempurnaan serta sebahagian instansi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya yang belum memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan karantina. Oleh karena itu, temu koordinasi peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih digalakkan lagi serta menghimpun, mengolah dan menyiapkan produk peraturan perundangan sebagai

landasan

hukum

pelaksanaan

kegiatan

perkarantinaan

di

lapangan. d. Kerjasama dan Humas Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara

tahun

2016

telah

melakukan

Kerjasama

dan

Koordinasi

Pengawasan/Penyidikan Karantina Pertanian bersama instansi terkait. Sebagai contoh telah dibentuk tim kerjasama dan koordinasi / penyidikan karantina pertanian. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah cukup optimal namun masih terkendala pada setiap pertemuan masih kesulitan untuk menghadirkan para tim penentu kebijakan. Hal ini dikarenakan anggota tim yang berasal dari instansi lain juga memiliki tugas pokok dan fungsi, sehingga mencari waktu untuk melakukan pertemuan koordinasi yang tepat dan dapat dihadiri seluruh anggota tim sangatlah sulit. Untuk

memudahkan

terlaksannya

kerjasama

dan

koordinasi

pengawasan/penyidikan Karantina Pertanian perlu dibuat perencanaan setiap bulannya sehingga dalam melaksanakan fungsi koordinasi dapat berjalan optimal guna untuk meningkatkan pengawasan dan menegakkan peraturan dan perundang-undangan perkarantinaan. e. Sistem Informasi Perkarantinaan Selama kurun waktu 5 tahun berjalan terkait pengembangan sistem informasi perkarantinaan,

beberapa

hal

yang

dapat

dicatat

sebagai

bahan

penyempurnaan kedepan sebagai berikut : 1. Sistem informasi perkarantinaan melalui pengembangan situs web Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara telah berjalan

baik

sebagai

sarana/media

komunikasi

dengan

masyarakat/pengguna jasa karantina. Optimalisasi terhadap konten web, perlu disempurnakan terkait dengan tupoksi Badan Karantina Pertanian, seperti penambahan peta penyebaran Hama dan Penyakit Hewan Karantina


21

(HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta kemudahan akses ke situs website Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara bagi pengguna login yang ingin meng-upload berita dan dokumentasi seputar perkarantinaan. 2. Belum tersedianya jaringan telepon di kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan beberapa wilayah kerja. Pada tahun 2016 kantor pusat Badan Karantina Pertanian menganggarkan pembangunan Virtual Private Network (VPN)

untuk seluruh UPT dan

peningkatan security networking diserver pusat. Salah satu manfaat VPN adalah menjamin autentikasi, kontrol akses, kerahasiaan dan keutuhan data. Salah satu yang harus dipenuhi dalam pembangunan jaringan VPN adalah mempunyai jaringan telepon dari PT. Telkom. Kondisi saat ini hanya memungkinkan jaringan nirkabel GSM/CDMA yang dapat digunakan sebagai fasilitas komunikasi

pada Kantor Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Tanjung Balai Asahan, mengingat PT.Telkom Cabang Tanjung Balai saat

ini

belum

dapat

menyiapkan

sarana

dan

prasarana

berupa

sambungan baru. Solusi pemecahan yang dilakukan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara terkait pembangunan jaringan VPN adalah aktivasi jaringan VPN dilakukan pada salah satu instalasi KH yang mempunyai jaringan telepon dan lokasinya berdekatan dengan kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara. f. Sarana dan Prasarana Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana merupakan bagian-bagian yang tak dapat terpisahkan dan sering dikenal dengan 3 M (Money, Man, Material). Setiap unit kerja mutlak mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja. Kendaraan dinas merupakan sarana untuk membantu kelancaran tugas kedinasan sehari – hari. Optimalisasi terhadap kendaraan (aspek kemanfaatan) sebagai konsekuensi maksud dan tujuan diadakannya kendaraan dinas tersebut. Dalam pelaksanaan tupoksi karantina pertanian, salah satunya adalah pemantauan daerah sebar OPTK/HPHK pada wilayah Sumatera Utara dengan jarak tempuh yang cukup jauh sangat diperlukan sarana transportasi


22

yang memadai berupa kendaraan operasional Roda-4 yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi tersebut g. Tantangan 1. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan 2. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap 3. Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Governence), terbitnya SPI, UU adminitrasi Negara, UU Pelayanan Publik. 4. Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 5. Pemberantasan korupsi 6. Fungsi otonomi daerah 7. Adanya Kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging); 8. Kebijakan glogal Climate Change. 9. Berlakunya

Kebijakan

Perjanjian

Perdagangan

Bebas

(Free

Trade

Agreement- FTA). Antara lain yaitu Indonesia- China; Indonesia- Korea ; Indonesia- Jepang . D. Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan Potensi dan Permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Stasiun Karantina Pertanian Stasiun Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun perencanaan strategis 2015—2019, antara lain sbb. 1. Memiliki kemampuan dalam deteksi masuknya resiko dengan cepat, tepat dan akurat sehinnga mampu dengan efektif mencegah masuk dan menyebarnya ancaman resiko kelestarian sumberdaya pertanian. 2. Memiliki kemampuan di dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi resiko, agar pengerahan sumberdaya dapat lebih fokus dan efisien. 3. Memiliki kebijakan operasional yang selaras dengan sistem perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan serta sistem keamanan pangan nasional, harmonis dengan ketentuan internasional, serta secara senergis mampu mendukung arah kebijakan perekonomian nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian domestk dan internasional.


23

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERKARANTINAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Visi Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistik yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, terjangkau, dipercaya, meyakinkan dan mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan inti serta kelihatan (fleksibilitas) suatu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan masa depan. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian sebagai institusi strategis dan pertahanan Negara dari ancaman hama dan penyakit hewwan serta organism penganggu tumbuhan , maka ditetapkan Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 Badan Karantina Pertanian adalah : “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan” Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut : Tangguh : Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan. Terpercaya : Keberhasilan

Badan

Karantina

Pertanian

berkaitan

dengan

peran

serta

masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintah

dibidang

perkarantinaan

dan

keamanan hayati. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian – Departemen Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan


24

Karantina Pertanian. Adapun visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu : “MENJADI FASILITATOR DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, TANGGUH DAN TERPERCAYA DALAM PENYELENGGARAAN KARANTINA DI PROVINSI SUMATERA UTARA”

2. Misi Dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka Misi BARANTAN, yaitu: 1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan 3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian 4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan 5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik . Adapun misi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :  Mendukung Pembangunan Pertanian di Provinsi Sumatera Utara;  Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Flora dan Fauna dari Ancaman Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK);  Mempertahankan Status Bebasnya Wilayah Sumatera Utara dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyakit Hewan Menular Utama dan Berbahaya Lainnya;  Mengoptimalkan Pengganggu

Pengawasan

Tumbuhan

Lalulintas

Karantina

(OPTK)

Media dan

Pembawa Hama

Organisme

Penyakit

Hewan

Karantina (HPHK) Antar Area/Domestik;  Memfasilitasi Lalulintas Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dalam Rangka Kelancaran Perdagangan Domestik dan Internasional;  Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Karantina;  Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina.


25

3. Nilai-Nilai Nilai – nilai yang ditanamkan dalam organisasi agar membudaya dalam keseharian organisasi. Falsafah tidaklah berdiri sendiri tetapi diturunkan dari visi dan misi, tujuannya agar nilai – nilai yang dibudayakan akan menjadi perlakuan setiap individu dalam organisasi agar tidak menyimpang dari visi dan misi. NILAI – NILAI YANG DIBUDAYAKAN DILINGKUNGAN ORGANISASI STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I TANJUNG BALAI ASAHAN YAITU: 

Berfikir Strategis untuk mencapai tujuan, artinya kami selalu berupaya melakukan pilihan terbaik dalam mencapai tujuan;



Berlaku ‘amanah’ dalam mengemban tugas, mengandung arti professional yaitu selalu mengembangkan kemampuan secara terus menerus dalam bidang tugasnya, dan bertanggung jawab yaitu menggunakan sumberdaya dengan efektif dan efisien.



Inovatif, terus kreatif mengembangkan cara – cara terbaik dalam mencapai tujuan;



Bekerjasama dan komunikatif, kami berkomunikasi untuk memahami kebutuhan stakeholder dan bekerjasama baik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan;



Science base, kami memahami bahwa karantina adalah pengelolaan resiko oleh karena itu selalu mempertimbangkan aspek teknologi dan ilmu pengetahuan dalam memutuskan kebijakan;



Berdedikasi dalam pelayanan, kami berusaha memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik mungkin.

4. Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relative sulit diukur. Oleh karena itu, perlu diturunkan/diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015 - 2019 adalah :

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK Rencana Strategis Barantan Tahun 2015-2019

26

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5. Mewujudkan pelayanan prima 5. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan Sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok Badan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan

dengan

dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut capacity building berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan

dan

peraturan

perundangan

yang

secara

prinsip

melandasi

operasional perkarantinaan. A. Sasaran Prioritas Misi Sasaran strategis Prioritas Misi berdasarakan tujuan melaksanakan dan

meningkatkan

efektifitas

pelayanan

karantina

dan

pengawasan

keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang sehat/aman adalah :  Menyusun kebijakan teknis operasional karantina pertanian berbasis kelestarian

sumberdaya

alam

hayati

dengan

mempertimbangkan

kepentingan perekonomian dan ketentuan internasional  Meningkatkan kemampuan deteksi masuknya ancaman resiko melalui teknik dan metoda yang berbasis ilmu pengetahuan dan harmonis dengan kebijakan perekonomian serta standar internasional  Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan dan pengawasan


27

 Meningkatkan sosialisasi, monitoring, dan penegakan hukum dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pengguna jasa karantina dan masyarakat pada umumnya  Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur B. Sasaran Pengembangan Sumberdaya Sasaran strategis Pengembangan Sumberdaya berdasarakan tujuan meningkatkan

kualitas

sumberdaya

dan

implementasi

prinsip

tata

pemerintahan yang baik adalah :  Penyediaan SDM yang berkualitas, kompeten dalam jumlah memadai  Menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang mendukung strategi  Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi  Meningkatkan daya guna teknologi dan informasi dalam manajemen administrasi dan operasional pelayanan  Meningkatkan efektifitas pengendalian internal


28

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Arah Kebijakan Nasional Sesuai dengan arah kebijakan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019).

Kementerian Pertanian berada pada bidang pembangunan

“Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup “ (SDA – LH).

Bidang

Pembangunan SDA – LH mendukung tujuan Nasional yaitu Peningkatan Kesejahteraan rakyat dan Peningkatan Kualitas Hidup. Sasaran (impact) bidang pembangunan SDA – LH adalah :  Pemanfaatan SDA untuk kepentingan perekonomian nasional  Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Sasaran pemanfaatan SDA untuk kepentingan ekonomi didukung oleh 3 (tiga) prioritas bidang pembangunan, yaitu :  Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian  Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi  Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Pertambangan. Kementerian Pertanian dalam posisi perencanaan nasional disepakati merupakan komponen utama dalam pencapaian Prioritas Bidang SDA - LH yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian.

Untuk

mencapai hasil prioritas bidang maka ditetapkan beberapa fokus prioritas yang capaian indikator kinerjanya merupakan capaian dari beberapa kementerian / lembaga. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi, yaitu : a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani. b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati. c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati Rencana Strategis Barantan Tahun 2015-2019

29

d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan. f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/prasarana).

Untuk merealisasikan capaian focus 4 RPJMN 2015 - 2019 menetapkam 6 (enam) kebijakan yang salah satunya berkaiatan dengan kebijakan Mentan termasuk juga (K/ L terkait) yang diperankan Barantan yaitu “meningkatkan pengendalian, pengawasan, dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, perikanan dan kehutanan”. 2. Kebijakan Badan Karantina Pertanian dan Keterkaitan Strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara Visi Badan Karantina Pertanian adalah : “ Menjadi Badan Karantina Pertanian Tangguh dan Terpercaya” Pengertian tangguh dan terpercaya digambarkan sebagai berikut : Tangguh : Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah perwujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan. Terpercaya : Keberhasilan

Badan

Karantina

Pertanian

berkaitan

dengan

peran

serta

masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan tindakan Badan Karantina Pertanian perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintah

dibidang

perkarantinaan

dan

keamanan hayati. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian – Rencana Strategis Barantan Tahun 2015-2019

30

Departemen Pertanian RI menetapkan visi yang selaras dengan visi Badan Karantina Pertanian. Adapun visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu : “MENJADI FASILITATOR DAN PELAYAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, TANGGUH DAN TERPERCAYA DALAM PENYELENGGARAAN KARANTINA DI PROVINSI SUMATERA UTARA”

Dengan

mempertimbangkan

tugas

pokok

dan

fungsi

dan

kebijakan

Kementrian Pertanian, maka misi Badan Karantina Pertanian adalah : a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK); b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan; c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian; d. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan public Adapun misi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan Provinsi Sumatera Utara, yaitu :  Mendukung Pembangunan Pertanian di Provinsi Sumatera Utara;  Melindungi Sumber Daya Alam Hayati Flora dan Fauna dari Ancaman Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK);  Mempertahankan Status Bebasnya Wilayah Sulawesi Tenggara dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Penyakit Hewan Menular Utama dan Berbahaya Lainnya;  Mengoptimalkan Pengganggu

Pengawasan

Tumbuhan

Lalulintas

Karantina

(OPTK)

Media dan

Pembawa Hama

Organisme

Penyakit

Hewan

Karantina (HPHK) Antar Area/Domestik;  Memfasilitasi Lalulintas Komoditi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dalam Rangka Kelancaran Perdagangan Domestik dan Internasional;  Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Pengguna Jasa Karantina;  Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Karantina.


31

3. Strategi Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang pada dasarnya berisikan seperangkat Kebijakan, Program dan Kegiatan. A. Sasaran Strategis, Pengukuran dan Target Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target sesuai dengan pendekatan BSC yang dibangun menjadi beberapa sudut pandang /Prespektif yaitu:  Prespektif Stakeholder (Pemangku Kepentingan)  Prespektif Cutomer (Pengguna Jasa/ Mastarakat)  Prespektif Internal Process(Proses Internal)  Prespektif Capacity Building (Pertumbyhan dan Pembelajaran)  Prespektif Financial (Keuangan) 1. Perspektif Pemangku Kepentingan Sasaran strategis akhir merupakan penjabaran tujuan yang hendak dicapai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Seluruh sasaran

strategis

akhir

berada

pada

prespektif

stakeholder.

Dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, dan arah kebijakan yang

tersedia

serta

makna

darimpelaksanaan

perkarantinaan

sesuai

ketentuan perundang-undangan dan norma internasional terkait. a. Sasaran Strategis (1) : Meningkatkan

nilai

tambah,

daya

saing,

dan

pemasaran/ekspor

komoditas pertanian. b. Sasaran Strategis (2) : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan aparatur Sasaran 1 dan 2 merupakan sasaran akhir dari Mentan (outcome/misi) yang capaiannya didukung oleh Barantan. a. Sasaran Strategis (3) Perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian b. Sasaran Strategis (4) : Mendukung terwujudnya keamanan pangan


32

c. Sasaran Strategis (5) : Fasilitas perdagangan dan ekspor produk pertanian Sedangkan sasaran 3,4 dan 5 merupakan dampak dari outcome program yang dihasilkan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan atau outcome antara untuk mencapai sasaran akhir. 2. Perspektif Pelanggan Sasaran Strategis (6) : Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina. Sasaran nomor 6 ini merupakan output SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan yang berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan yang telah disetujui dalam implementasi pilot project anggaran berbasis kinerja tahun 2008/2009, output organisasi tersebut merupakan hasil program SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan (Program Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati). Seluruh sasaran strategis pada prespektif stakeholder hanya

akan

tercapai

apabila

hasil

program

yang

berada

dibawah

kewenangan barantan tersebut tercapai. 3. Perspektif Proses Internal Berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat, sasaran strategis pada Prespectif Internal Process menjadi sebab dari pencapaian sasaran strategis pada prespektif diatasnya (Prespectife Stakeholder & Customer). Inti dari sasaran strategis dalam Prespektif Internal Process ini berlaku pada kegiatan utama/inti dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. a. Sasaran Strategis (7): Menyusun kebijakan teknis operasional berbasis system perlindungan dan kepentingan perekonomian nasional Penyelenggaraan karantina pertanian dimulai dari aspek perencanaan, dan aspek strategis ini menjadi tugas pokok dan fungsi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan. Kebijakan, standar, teknik dan metoda yang disusun dan dilaksanakan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan mencakup bidang-bidang strategik dalam penyelenggaraan karantina pertanian.


33

Kebijakan berbasis system perlindungan diperlukan untuk memelihara keharmonisan oprasional perkarantinaan terhadap system perlindungan kelestarian sumberdaya pertanian. Setiap kebijakan karantina yang berdampak pada kepentingan

public akan selalu dilakukan konsultasi

publik yang memadai sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan public dan tidak bertentangan dengan standard an ketentuna internasional. Perlindungan

kelestarian

sumber

daya

pertanian

pada

dasarnyamerupakan wujud dari kepentingan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 16 Tahun 1992. Indikator Kinerja Utama:  Tersedianya

kebijakan

teknis

operasional

yang

dapat

berimplementasi dalam pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan pangan yang tidak ASUH sesuai target rencana. Rencana Aksi:  Menyusun rencana strategi teknis dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan karantina  Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP No. 82 Th 2000, PP No. 14 Th.

2002,

serta

peraturan

keputusan/peraturan

mentri

pemerintah yang

terkait

lainnya

memerlukan

dan

pedoman

pelaksanaannya lebih lanjut.  Melakukan konsultasi publik yang memadai dalam penyusunan peraturan/kebijakan, serta mendapat dukungan instansi terkait.  Menyusun/menyempurnakan klasifikasi Media Pembawa HPHK dan OPTK, serta Media Pembawa objek pengawasan keamanan pangan berdasarkan tingkat resiko untuk mendukung efektifitas dan

efesiensi

pelayanan

dan

pengawasan

dengan

mempertimbangkan: 

Hasil analisis resiko yang komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Meningkatkan klasifikasi dengan area penyebaran hama dan penyakit serta prinsip karantina kepulauan (barrier alam).



Pemanfaatan system penjaluran/prioritas dalam perijinan dan tindakan karantina.


34

 Melakukan

monitoring,

implementasi

pengukuran,

kebijakan

teknis

dan

evaluasi

operasional

efektifitas

sesuai

bidang

operasional (KH/KT/Pengawasan Keamanan Hayati). b. Sasaran Strategis (8): Meningkatkan kemampuan deteksi resiko melalui pengembangan teknik dan metoda. Agar sistem perlindungan terhadap masuknya resiko dapat efektif maka diperlukan kemampuan dalam memperoleh informasi resiko, cara-cara mendeteksi yang efektif, cepat dan akurat, serta teknik dan metoda memperlakukan resiko agar dapat dikendalikan masuk dan menyebarnya. SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan akan melakukan kerjasama dengan pihak kompeten di bidang ilmu pengetahuan seperti perguruan tinggi, professional dan Negara mitra agar tingkat kepercayaan pengendalian resiko dapat diterima Indikator Kinerja Utama :  Tersusun Standar, teknik dan metoda (juklak/juknis/manual) pengawasan dan tindakan karantina yang dapat berimplementasi dalam operasional sesuai target rencana. Rencana Aksi:  Mengidentifikasi,

merumuskan,

mengujicobakan

dan

mengembangkan standar, teknik dan metoda.  Mengefektifkan

kerjasama

teknis

dengan

lembaga

penelitian,

Perguruan Tinggi dan instansi teknis terkait lainnya baik diluar maupun didalam negri untuk meningkatkan kualitas standar, teknik dan metode. c. Sasaran Strategis (9) Meningkatkan bimbingan teknis, sosialisasi dan pelayanan informasi setelah Badan Karantina Pertanian menyusun kebijakan dan program dalam

penyelenggaraan

karantina

pertanian

sesuai

bidang-bidang

strategis system perkarantinaan, sasaran strategis berikutnya adalah meningkatkan sosilisasi, pembimbingan teknis dan pelayanan informasi kepda customer/pengguna jasa/masyarakat. Target sasaran strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, membangujn


35

kesadaran dan komitmen, agar semua pihak berkepentingan mengetahui segala hal berkaitan dengan perkarantinaan sesuai yang dibutuhkan. Kemampuan

mengkomunikasikan

segala

hal

yang

berguna

untuk

deketahui public sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan Badan Karantina Pertanian didalam mewujudkan target kerja dan kinerjanya. Komunikasi yang tepat membuat citra Badan Karantina Pertanian menjadi lebih baik. Kesalahan persepsi antara publik dengan Badan Karantina Pertanian akan berhasil dihilangkan. Semua hal itu akan memudahkan Badan Karantina Pertanian mendapatkan dukungan kuat dari public dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam menjalankan strategi yang telah disusun. Indikator Kinerja Utama: 

Prosentase peningkatan pemahaman pengguna jasa karantina terhadap kebijakan dan prosedur karantina berdasarkan indeks survey



Prosentase peningkatan Indeks kepuasan layanan informasi perkarantinaan.



Peningkatan prosentase Indeks kepuasan media atas layanan kehumasan.

Kegiatan Utama: 

Melakukan sosialisasi kebijakan teknis perkarantinaan dan keamanan hayati berdasarkan strategi yang berdampak penting terhadap peningkatan kinerja pengawasan dan pelayanan sesuai ruang lingkup prespektif stakeholder.



Menyiapkan pelayanan informasi interaktif, kebijakan terkini dan melalui media yang efektif seperti pemanfaatan TI.



Bimbingan teknis pada pihak ketiga diarahkan untuk mendukung agar sebagian tanggung jawab yang melibatkan/dilimpahkan pada pihak ketiga dapat terlaksana sesuai standar yang telah ditentukan.

d. Sasaran Strategis (10) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan efektifitas operasional.


36

Target Sukses “Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor” yang akan diwujudkan

melalui

perlindungan

sumber

daya

alam

hayati,

fasilitasiperdagangan dan aspek keamanan pangan tidak hanya melalui tugas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sangat terbatas sesuai dengan tugas

pokok

Kenyataannya,

dan

fungsi

banyak

yang

faktor

ditetapkan

penentu

oleh

Undang-Undang.

keberhasilan

pembangunan

pertanian berada diluar kewenangan Kementrian Pertanian umumnya dan Badan Karantina Pertanian khususnya. Atas dasar itu, salah satu sasaran strategic yang harus dijalankan oleh SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan semua pihak terkait. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan ini perlu dijalankan oleh SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sebagai wahana komunikasi kebijakan untuk menjamin tersedianya dukungan yang selaras dari instansi pemerintah terkait lainnya sehingga kebijakan dan program pembangunan pertanian yang sebagiannya disusun SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan terlaksana secara efektif dan efesien. Seperti telah disampaikan bahwa dimuka keberhasilan SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sangat ditentukan oleh bagaimana membina hubungn dan melakukan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri

terlebih

pada

era

global

yang

berdampak

sifat

saling

ketergantungan. Oleh karenanya meningkatkan kerjasama nasional dan internasional sangat penting dilakukan karena sangat erat kaitannya dengan keberhasilanpencapaian misi dan visi harapan stakeholder dan customer. Indikator Kinerja Utama:  Jumlah MOU yang implementasi dan efektif mendukung kualitas perumusan dan pelaksanaan operasional perkarantinaan;  Jumlah rapat koordinasi lingkup CIQS;  Jumlah rapat koordinasi lingkup PEMDA;  Prosentase tingkat kehadiran pejabat kompeten dalam rapat koordinasi. Indikator ini diperlukan untuk mengukur seberapa jauh manfaat koordinasi yang telah dilakukan agar pihak terkait berkepentingan untuk hadir.


37

Kegiatan Utama:  Turut

serta

dalam

agenda

pertemuan

Internasional

dengan

prioritas untuk menungkatkan kualitas perumusan kebijakan dan operasoinal pengawasan dan pelayanan karantina.  Membangun kerjasama instansi melalui penetapan MOU. e. Sasaran Strategis (11) Melaksanakan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengawasan yang

konsisten

terhadap

kebijakan,

standar,

teknik

dan

metode

karantina. Aspek pelayanan dan pengawasan sesungguhnya merupakan cerminan nyata kinerja SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan yang dapat dilihat oleh pihak-pihak

berkepentingan,

dengan

kata

lain

merupakan

bentuk

operasional dari SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan. Oleh Karenna itu indikator utama yang berkaitan dengan sasaran strategis tersebut adalah kesesuaiannya terhadap kebijakan, standar, teknik dan metode yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 7 dan 8. Indikator Kinerja Utama:  Tingkat

kesesuaian

operasional

pengawasan

dan

tindakan

karantina terhadap kebijakan teknis, standar, teknik dan metoda.  Jumlah

pengujian

laboratorium

standar

dan

rujukan

yang

dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan dan pengawasan;  Volume

operasional

pengawasan

dan

tindakan/pelayanan

karantina  Indeks kualitas dan kepuasan pelayanan dan pengawasan. Kegiatan Utama:  Melanjutkan pelaksanaan operasional pengawasan dan pelayanan karantina dengan konsisten sesuai kebijakan, standar, tehnik dan metoda.  Melakukan analisis beban operasional yang konprehensif dan up date sesuai perkembangan lingkingan strategis.  Melakukan pemantauan penyebaran Media Pembawa HPHK dan OPTK untuk meningkatkan efektifitas pengawasan dan pelayanan serta antisipasi terhadap kemungkinan masuk dan menyebarnya


38

HPHK dan OPTK (dalam rangka ‘early warning system’ atau mencegah

penyebaran)sehingga

tidak

menimbulkan

dampak

lanjutan yang merugikan.  Meningkatkan kapasitas dukungan Laboratorium dalam rangka mengukuhkan

keputusan tindakan karantina dan dukungan

terhadap kualitas analisis resiko.  Membangun, menata dan merehabilitasi instalasi karantina di pelabuhan strategis/ pelabuhan utama dengan mempertimbangkan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif agar dapat terjamin pemenfaatannya. f. Sasaran Strategis (12) Meningkatkan monitoring dan penegakan hukum. Sasaran strategis ini diperlukan untuk menumbuhkan peran serta dan tanggung jawab pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Fungsi monitoring

juga

diharapkan

akan

member

umpan

balik

dalam

penyempurnaan kebijakan, standar, teknik dan metode yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama:  Peningkatan prosentase jumlah pelanggaran peraturan karantina yang ditindak lanjuti.  Prosentase laporan monitoring dan evaluasi operasional yang dimanfaatkan

dalam

pengukuran

efektifitas

operasonal

dan

penyempurnaan kebijakan. Kegiatan Utama:  Menyusun rencana strategis teknis pengawasan dan penindakan (WasDak)  Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pertukaran

data

elektronik

yang

akan

dipergunakan

dalam

monitoring operasional.  Membangun dan melanjutkan kerjasama dengan instansi dan aparat

penegak


hokum

dalam

rangka

menindak

lanjutu

39

pelanggaran

peraturan

karantina

dan

meningkatkan

fungsi

pengawasan. 4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran g. Sasaran Strategis (13) : Penyediaan

SDM

yang

berkualitas, kompeten dalam jumlah

yang

memadai SDM merupakan asset utama organisasi (human capital). Atas dasar itu, kompetensi dan kesejahteraan SDM harus menjadi perhatian utama supaya SDM tersebut memiliki kemampuan teknis dan motivasi tinggi di dalam menjalankan pekerjaan.

Badan Karantina Pertanian memiliki

cukup keleluasaan untuk mengembangkan kompetensi aparaturnya sesuai dengan kebutuhan strategi organisasi. Kendatipun Badan Karantina Pertanian memiliki keterbatasan di dalam memperbaiki

kesejahteraan

aparaturnya,

namun

meningkatkan

kesejahteraan aparatur dapat diyakini berkontribusi dalam peningkatan kinerja

melalui

berbagai

cara

yang

dimungkinkan,

perbaikan

kesejahteraan aparatur perlu mendapatkan perhatian serius. Bagaimanapun juga, kompetensi dan kesejahteraan yang tinggi akan meningkatkan kinerja aparatur Badan Karantina Pertanian. Indikator Kinerja Utama :  Tingkat kesesuaian dan ketersediaan SDM terhadap standar kompetensi dan  Standar

kehidupan sesuai beban kerja operasional.

 Peningkatan indeks kepuasan aparatur internal Barantan Kegiatan Utama :  Melakukan

analisis

mepertimbangkan

beban

ruang

kerja

lingkup

yang

komprehensif

pengendalian

dengan

resiko

yang

diidentifikasi;  Menyusun

proyeksi

kebutuhan

SDM

berdasarkan

standar

kebutuhan dan kompetensi;  Menyusun uraian jabatan dan tingkat jabatan (job grading ) berdasarkan analisis beban kerja.  Menyusun rencana strategis pengembangan SDM Karantina


40

h. Sasaran Strategis (14) : Menyiapkan kelembagaan dan perundang- undangan yang mendukung strategis Desain organisasi bisa menjadi aset penting bagi keberhasilan organisasi (organization capital). Dan desain organisasi terbaik seyogyanya di buat berdasarkankebutuhan strategi organisasi. Harus terdapat penyelarasan antara strategi organisasi dengan desain/struktur organisasi.

Jangan

sampai ada bagian yang hilang dalam struktur organisasi untuk menjamin terwujudnya strategi besar organisasi. Tetapi, jangan pula ada struktur organisasi yang berlebihan yang memunculkan masalah dalam organisasi. Indikator Kinerja Utama :  Jumlah uraian jabatan yang disusun sesuai ketentuan manajemen kinerja  terkini  Tersedianya rencana strategis yang selaras dengan arah kebijakan  Kementerian dan Nasional Kegiatan Utama :  Melakukan dengan

evaluasi dan menyempurnakan aspek kelembagaan

melibatkan

unit

profresional

dalam

menghasilkan

rekomendasi penyempurnaan  Menyusun uraian jabatan yang selaras dengan kebijakan nasional reformasi birokrasi.  Menyusun dan menyempurnakan rencana strategis. i.

Sasaran Strategis (15) : Penyediaan sarana operasional yang optimal serta teknologi dan system informasi yang handal dan terintegrasi. Teknologi informasi menjadi kebutuhan mutlak organisasi di dalam meningkatkan kinerjanya. Sistem teknologi informasi yang handal bisa menjadi salah satu aset

utama dari organisasi (information capital).

Sebagai organisasi modern, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan harus mengembangkan

system

teknologi

informasi

yang

handal

untuk

mendukung upaya perwujudan strategi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan.


41

Sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan karantina pada umumnya.

Kebutuhan sarana dan

prasarana berkaitan dengan implementasi standar pelayanan minimal, oleh karena itu diperlukan juga standar kebutuhan sarana untuk menjamin terpenuhinya standar pelayanan. Walaupun beberapa sarana operasional dapat dibebankan kepada pengguna jasa, namun perlu dikaji dan diidentifikasi lebih lanjut apa yang strategis perlu dimiliki

masuk

oleh

rangka

SKP

Kelas

I

Tanjung

Balai

Asahan

sendiri

dalam

meningkatkan kualitas pelayanan dan efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK, OPTK dan pangan yang tidak ASUH. Indikator Kinerja Utama :  Tingkat kesiapan infrastruktur TI terhadap kebutuhan pertukaran data dan informasi ;  Prosentase peningkatan indeks transaksi data dan informasi melalui jaringan  yang di bangun;  Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana terhadap standar sesuai rencana Kegiatan Utama :  Menyusun

standar

kualifikasi

dan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana operasional;  Membangun dan mengadakan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan standar kebutuhan yang di tetapkan;  Mengembangkan infrastrukutur Teknologi dan sistem Informasi. j.

Sasaran Strategis (16) : Meningkatkan efektifitas pengendalian intern Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa seluruh tugas pokok dilaksanakan dalam rangka mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran maka perlu diselenggarakan pengendalian yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama : Tingkat implementasi unsure-unsur pengendalian internal terhadap target rencana yang diukur dari :  Terciptanya transparansi dan integritas ;


42



Kualitas opini laporan keuangan



Kualifikasi laporan kinerja



Ketepatan penyampaian laporan keuangan dan kinerja

 Tingkat kecukupan sarana/fasilitas kerja; 

Indeks kepuasaan pelayanan internal



Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan terhadap standar kebutuhan.

 Prosentase peningkatan kualitas ketatalaksanaan. 

Jumlah prosedur operasional standar yang disusun dan implementasi sesuai rencana



Tingkat kepatuhan aparatur terhadap prosedur operasional standar.

Kegiatan Utama :  Melakukan penilaian awal terhadap implementasi unsur-unsur pengendalian internal;  Menyusun

dan

melengkapi

pedoman

umum

dan

teknis

pelaksanaan pengendalian internal.  Mengidentifikasi,

menganalisis,

menyusun

dan

melaksanakan

kegiatan pengendalian operasional dan pelaksanaan administrasi anggaran.  Menyusun, merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, dengan memanfaatkan system pelaporan yang ringkas dan “real time “ tanpa member beban berarti terhadap operasional yang telah berlangsung. 5. Perspektif Keuangan a. Sasaran Strategis (17) : Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan anggaran Perspektif capacity building dan financial merupakan pondasi dasar bagi SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan di dalam rantai penciptaan nilai. Walaupun bukan organisasi pencari laba, SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan tetap harus berjuang mendapatkan anggaran yang optimal sesuai kebutuhan organisasi. Perjuangan anggaran ini merupakan langkah strategik di dalam aspek keuangan.


Setelah anggaran diperoleh, maka

43

SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan juga harus berusaha memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal. Indikator Kinerja Utama :  Tingkat perolehan anggaran (DIPA) terhadap pagu indikatif. Kegiatan Utama :  Menyusun

kebutuhan

anggaran

dalam

rangka

kerangka

pengeluaran Jangka Menengah.  Menyusun satuan biaya kegiatan.  Melakukan koordinasi dengan otoritas penyedia anggaran dan kinerja B. Kebijakan Operasional 1. Kebijakan

Teknis

Operasional

Disusun

Dengan

Komprehensif

dan

Akuntabel Kebijakan

teknis

operasional

perkarantinaan

dan

pengawasan

kemanan hayati yang saelanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan

opersional

pengawasan

dalam

kemanan

melaksanakan

hayati,

kebijakan

pelayanan

karantina

karantina

dapat

dan

berupa

peraturan/keputusan Menteri atau keputusan kepala Badan Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang bertujuan mengektifkan pelaksanaan kegiatan opersional perkarantinaan dan pengawasan kemanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan opersional perkantinaan termasuk tindakan karantina. Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta kemanan pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari kesatuan system kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Sedangkan kebijakan karantina

tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional (National Plant Protection Organization – NPPO) dan Barantan ditetapkan sebagai “Focal Point” sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006.


44

Untuk berhasilnya fungsi pencegahan masuknya ancaman HPHK, OPTK dan Pangan yang tidak sehat dan aman ke dalam negeri, maka diperlukan adanya diskripsi resiko yang tepat dan dapat dipercaya (karena berhubungan dengan dunia internasional), kemudian resiko tersebut dikelola dengan cara/teknik dan metoda yang akurat, cepat dan efisien.

Akurat

artinya focus pada resiko yang akan dikendalikan serta menggunakan teknologi

terpilih

yang

diakui

sesuai

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan, cepat berarti tidak berdampak pada hamabatan lalulintas perdagangan komoditas dan arus barang dan manusia, efisiensi artinya telah melakukan pilihan terbaik didalam metoda implementasinya sehingga tidak berkesan berbelit-belit karena akan menurunkan tingkat akuntabilitas. Dalam proses penyusunan sebuah peraturan / kebijakan karantina maka kebijakan opersional diarahkan untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan

implementasinya

(Policy readiness).

Setiap

kebijakan

yang

diperlakukan harus telah siap dari seluruh aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan/operasionalnya ditingkat lapangan, baik berupa kesiapan dari aspek sumberdaya maupun dukungan dari pihak- pihak terkait. Oleh karena itu maka diperlukan penyusunan kebijakan karantina yang komprehensif dan akuntabel. 2. Cakupan Pengendalian Masuknya Resiko Dioptimalkan dan Diarahkan Pada Media Pembawa yang Berisiko Tinggi dan Berdampak Penting Bagi Perekonomian Nasional Sebagaimana telah diketahui bahwa kompeksnya media pembawa ancaman resiko yang ada pada saat ini karena dampak globalisasi dan perdagangan serta semakin terbatasnya ketersedian sumberdaya manusia dan kemampuan investasi selain tuntutan efisiensi maka diperlukan pilihan strategis di dalam mengelola ancaman resiko. Oleh sebab itu maka kebijakan teknis operasional karantina perlu diarahkan pada media pembawa yang secara signifikan beresiko tinggi dan bertampak penting pada perekonomian nasional dengan demikian maka diperlukan penggolongan media pembawa berdasarkan tingkat resiko yang telah diidentifikasi sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. pengendalian

resiko

Disamping itu untuk lebih meningkatkan efektivitas maka


Barantan

perlu

mempertimbangkan

untuk

45

menetapkan tempat tempat pemasukan dan pengeluaran bagi media pembawa yang beresiko tinggi. 3. Wawasan Karantina Kepulauan Sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam hayati Indonesia yang beragam dan tersebar dibeberapa kepulauan, maka hal ini memberi peluang bagi fungsi

perlindungan dari sisi aspek penyebaran hama dan penyakit

karena adanya barier alam. Oleh karena itu dalam kurun waktu lima tahun kedepan prinsip pencegahan penyebaran hama dan penyakit perlu diarahkan pada implementasi prinsip ‘karantina kepulauan’. Selain manfaat tersendiri didalam pencegahan hama dan penyakit, karantina kepulauan dapat juga digunakan dalam mendukung prinsip prinsip penetapan area atau ‘zona’ sesuai ketentuan international, dan adanya barier alam akan lebih memudahkan didalam pengembangan kawasan produksi pertanian. Kebijakan karantina kepulauan pada dasarnya merupakan cara pandang kedepan yang lebih baik bagi Karantina Pertanian di Indonesia karena telah selaras dengan arah kebijakan di bidang ‘Peternakan dan Kesehatan Hewan’ sesuai penjelasan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, dimana yang dimaksud dengan “zona dalam suatu negara” adalah bagian dari suatu Negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi hewan, status epidomologik penyakit hewan menular dan efektivitas daya kendali pelaksanaan otoritas veteriner yang jelas. 4. Mengikutsertakan

Masyarakat

dalam

Penyelenggaraan

Karantina

Pertanian Sebagaimana realisasi kinerja SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan dalam kurun waktu 2015 – 2019 dan yang sedang berjalan saat ini, SKP Kelas I Tanjung

Balai

Asahan

mengikutsertakan Pertanian.

masyarakat

Kegiatan

dikembangkan

telah

antara

yang lain

memulai didalam

telah

pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

Karantina

terlaksana

adalah

kegiatan

dengan

baik

sosialisasi

dan

dalam

terus rangka

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Karantina Pertanian, fungsi karantina berupa sebagian kegiatan tindakan karantina sudah mengikutsertakan

masyarakat


antara

lain

yaitu

perlakuan

fumigasi,

46

penetapan instalasi pihak ketiga dan kegiatan lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dimanfaatkan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina. Kebijakan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina

dalam

kurun

waktu

lima

tahun

ke

depan

akan

terus

dikembangkan baik dalam hal keikutsertaan penyediaan sarana maupun personal yang diakreditasi untuk dapat melaksanakan tindakan karantina hewan maupun tumbuhan.

Dengan demikian paket paket yang tertuang

dalam SKIM AUDIT Barantan yang telah aktif pada saat ini yaitu SKM audit Fumigasi dan instalasi akan terus diperluas pengembangannya. 5. Menerapkan Prinsip-Prinsip Reformasi Dibidang Birokrasi dalam rangka Meningkatkan Operasional Pengawasan dan Pelayanan Publik Dibidang Perkarantinaan Pertanian Bahwa wujud dari kinerja

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Tanjung Balai Asahan sesungguhnya dicerminkan dari seberapa baik pengawasan da pelayanan piblik di budang perkarantinaan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa didalam

Undang Undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

telah dinyatakan bahwa reformasi dibidang birokrasi merupakan flatform yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yang pada akhhirnya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara yangt efisien dan efektif. Didalam implementasinya reformasi dbidang birikrasi dapat terbagi didalam beberapa focus perioritas yang membidanginay. Salah satunya adalah format baru system perencanaan dan penganggaran yang sedang disusun pada saat ini, termasuk renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 ini tidak lain

merupakan wujud dari

reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran. Dalam kurun lima tahun kedepan Stasiun Karanti npertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan akan aktif turut serta dan berupaya semaksimal mungkin

mengimplementasikan

prinsip prinsip reformasi birokrasi di berbagai bidang ynag secara sistematis akan dituangkan didalam perencanaan kinerja tahunan. Manajemen operasional pengawasan dan pelayanan karantina akan terus dikembangkan menuju profesionalisme melalui peningkatan system


47

manajemen

mutu

pelayanan

sebagaimana

yang

telah

dan

sedang

dikembangkan pada saat ini. 6. Implementasi Sistem Pengendalian Intern yang Efektif Sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalama PP 60 Tahun 2008, maka system pengendalian intern di lingkungan unit organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan akan diarahkan menjadi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pengawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya Visi, Misi, Tujuan Organisasi melalui: a. Efektitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan

pemerintah

yang

dilaksanakan

oleh

Stasiun

Karantina

Pertanian Kelas II Tanjung Balai; b. Keandalan pelaporan keuangan dan kinerja yang disusun; c. Pengamanan asset Negara dikelola Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan; dan d. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Keenam arah kebijakan tersebut merupakan

arahan umum yang

bersifat strategis yang akan disepakati dalam penyenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati dalam kurun lima tahun kedepan . dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan pimpinan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan dapat memberikan arahan perioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sesuai hasil hasil evaluasi adan perkembangan kebijakan

Kementerian Pertanian

maupun Kebijakan Nasional dibidang Pangan dan Pertanian.

C. Program dan Kegiatan Strategi pada dasarnya merupakan langkah nyata SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan Nasional dibidang reformasi Perencanaan dan

Penganggaran sesuai dengan

SURAT dibidang reformasi Perencanaan dan Penganggaran sesuai dengan SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri


Kauangan Nomor : 0142/M.PPN/06

48

2009, dan Nomor SE 1848?MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 maka strategi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan berupa Program dan Kegiatan ditentukan

mengikuti kaidah kaidah penyusunan sesuai dengan

pedoman teknis restrukturisasi Program dan Kegiatan. Pada periode perencanaan 2016-2014 Stasiun Karantina pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ditetapkan memilki 1 (satu) program dalam rangka menghasilkan ‘outcome’ untuk mendukung tercapainya misi dan sasaran strategis Badan Karantina Pertanian, dan merencanakan tercapainya ‘outcome’ yang ditetapkan. Rincian program dan kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai 2016-2014 adalah sebagai berikut: PROGRAM: Peningkatan Kalitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan: 1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; 2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan hayati Nabati; 3. Peningkatan

Kepatuhan,

Kerjasama

dan

Pengembangan

Sistem

informasi Perkaraantiaan; 4. Peningkatan

Kualitas

manajemen

dan

dukungan

tugas

teknis

Karantina Pertanian; 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati;


49

BAB IV PENUTUP Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan 2015-2019 merupakan penjabarab lebih lanjut dari Rensra Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian 2015 - 2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Secara umum pentahapan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Beberapa tahapan yang akan menjadi perhatian untuk dipersiapkan antara lain yaitu : 1) Uji coba RKAKL format baru, 2) Evaluasi hasil restrukturasi program dan kegiatan, 3) Penyempurnaan system costing, 4) Penyusunan system pengukuran kinerja, 5) Penyempurnaan system monitoring dan evaluasi, dan 6) Pengembangan basis data perencanaan terintegrasi. Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.


50


51

[Type the document title]

KATA PENGANTAR Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal (RPJMN), Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) telah menetapkan Rencana Strategis SKP Kelas I Timika than 2015-201 9 pada Tahun 2015. Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 serta perkembangan Kabupaten Mimika dengan potensi pertambangan serta pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang semakin dinamis, maka diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan. SKP Kelas I Timika akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap keamanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan public. Sehubungan dengan hal tersebut, SKP Kelas I Timika telah melakukan review Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis operasional SKP Kelas I Timika dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Timika, Maret 2016 Kepala SKP Kelas I Timika

ASPAR, SP, MP

i


DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

Halaman 1

2. TUJUAN

3

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS 3.1. Karakteristik UPT 3.2. Geografis 3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas

4 4 10 11

4. PERMASALAHAN 4.1. Operasional 4.2. Non Operasional

12 12 14

5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT)

16

6. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN 6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI 6.2. Penguatan SDM (inhouse training) 6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

21 21 22 24

ii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Tahun 2014. Tabel 2. Lingkungan Internal Tabel 3. Lingkungan Eksternal Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019)

11 16 19 25

iii


DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)

2

Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008. Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat.

4 7 8

iv


v

Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019

1. PENDAHULUAN Kabupaten Mimika Provinsi Papua merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi pertambangan yang luar biasa, perkembangan sosial ekonomi pada wilayah ini terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk baik penduduk lokal maupun pendatang. Keberadaan PT. Freeport Indonesia menjadi daya tarik tersendiri yang menjadi pemicu pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial budaya. Lalu lintas perdagangan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan perusahaan juga terus mengalami peningkatan. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah instansi yang strategis, optimalisasi peran dan kerja instansi membutuhkan perencanaan yang secara internal dapat mengembangkan organisasi dan kemampuan serta kapasitas SDM dan secara eksternal mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perencanaan Strategis SKP Kelas I Timika disusun sejalan dengan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), dimana dalam perkembangan perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi BARANTAN. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni : Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran BARANTAN mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; Ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan BARANTAN mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi pembangunan nasional masa kini, disertai kepemimpinan gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir dan cara kerja seiring gerakan nasional/revolusi nasional.

1


•Kesesuaian dengan RPJMN 2015-2019; •Kesesuaian dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan; •UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Mendasar

Penting •Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional •Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

•Visi Misi Presiden •Dinamika Lingkungan Strategis Organisasi, baik eksternal maupun internal

Kekinian

Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) Gambar di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan visi dan misi BARANTAN memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJM 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran BARANTAN untuk berkontribusi guna mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan BARANTAN, yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi BARANTAN dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna mejaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestic maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

2


2. TUJUAN Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika disusun dengan tujuan : 1. Memberikan gambaran langkah kedepan sepanjangan Tahun 2015-2019 yang akan dilakukan oleh SKP kelas I Timika selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) dalam mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategi BARANTAN yang tangguh dan terpercaya; 2. Menyusun rencana kerja dan target secara lebih detail untuk setiap tahunnya, sehingga perencanaan kegiatan lebih terintegrasi dan tepat sasaran; 3. Dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian, penyusunan Rencana Strategis Operasional ini akan membantu Unit Pelaksana Teknis dalam mewujudkan : a) Terjaganya sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK, khususnya di wilayah kerja SKP Kelas I Timika; b) Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika; c) Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah kerja SKP Kelas I Timika; d) Memberdayakan masyarakat, instansi terkait dan stake holder dalam pelaksanaan perkarantinaan; e) Mewujudkan pelayanan prima.

3


3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS 3.1. Karakteristik UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian. UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika dan telah ada sejak tahun 2008 merupakan hasil integrasi dari sejarah perjalanan Stasiun Karantina Hewan Kelas I Timika dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.Kedua unit pelaksana teknis yang berbasis di kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut sebelumnya mengalami kemajuan yang cukup pesat, dari wilayah kerja non-struktural sebelum tahun 2002, kini menjelma menjadi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang mempunyai tugas dan fungsi sangat penting sebagai garda depan pertanian yang menangani tidak hanya kegiatan karantina hewan, tetapi juga karantina tumbuhan dan keamanan hayati. 3.1.1. Struktur Organisasi SKP Kelas I Timika Bagan Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008, Tanggal 3 April 2008.

4


Dari Struktur Organisasi tersebut menggambarkan bahwa dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Kepala UPT membagi tugas pelaksana (staf) dalam 3 komponen fungsi yaitu : a. Urusan Tata Usaha; b. Subseksi Pelayanan Operasional; c. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi karantina di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika secara singkat sebagai berikut : a. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. b. Subseksi Pelayanan Operasional

Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina tumbuhan, pengawasan keamana hayati hewani dan nabati, dan sarana teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati hewani dan nabati. c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Ahli, POPT Terampil), serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian masing- masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas :  Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);  Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;  Melakukan pembuatan koleksi HPHK;  Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;

5


 Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Ahli dan POPT Terampil) mempunyai tugas :  Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa organisme penggaunggu tumbuhan karantina (OPTK);  Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;  Melakukan pembuatan koleksi OPTK;  Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;  Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;  Melakukan pengadministrasian umum dan teknis. Wilayah kerja yang dibawahi oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri No.94/Permentan /OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK dan OPTK terdiri dari Bandara Mozes Kilangin, Pelabuhan Laut Poumako, Pelabuhan Laut Amamapare, Kantor Pos Timika dan Wilker Distrik Agats. Wilayah kerja tersebut merupakan pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan POPT Ahli/Terampil dibantu oleh tenaga teknis dan non teknis atau kelompok jabatan fungsional lain (umum).

6


Wilker Bandar Udara Mozes Kilangin Wilker Pelabuhan Laut Amamapare Wilker Pelabuhan Laut Paumako Wilker Kantor Pos Timika Gambar 3. PetaAgats Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang tersebar Wilker Distrik di 4 lokasi.

Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika

Wilker Distrik Agats meskipun menjadi bagian dari wilayah kerja SKP Kelas I Timika, namun belum terdapat kantor Wilker di Distrik Agats, disebabkan transportasi dan geografis tidak mendukung, ditambah dengan kondisi Sumberdaya Manusia yang terbatas. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan HPHK/OPTK di Wilayah Distrik Agats dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Dimana instansi terkait memberikan informasi lalu lintas komoditi media pembawa HPHK/OPTK.

7


Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantiaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati; 2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, seta pengawasan keamanan hayati; dan 4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. 3.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun

8


Karantina Pertanian Kelas I Timika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;  Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);  Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;  Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;  Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;  Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;  Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;  Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;  Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;  Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem Pertanianbioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Visi Badan Karantina Pertanian adalah “Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan”. Visi dan Renstra BARANTAN di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi SKP Kelas I Timika, yaitu “Menjadi UPT Badan Karantina Pertanian yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan” Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam kaitannya dengan tugas dna fungsi BARANTAN, maka SKP Kelas I Timika menetapkan misi sebagai berikut : a. Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK;

9


b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari HPHK dan OPTK; c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten Mimika; d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat, transparan dan profesional. e. Mewujudkan good governance and clean goverment. 3.2. Geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31’-138°31’ Bujur Timur dan 4°60’-5°18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 19.592 km2 atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik / Kecamatan. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita, Iwaka, Wania, Kwamki Narama, Hoya, Alama, Amar. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat memiliki wilayah terluas yaitu 14,87% dan Distrik Kuala Kencana sebagai distrik yang terkecil wilayahnya, yaitu hanya 2,61% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Jila dan Hoya. Distrik-distrik selain keempat distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Jila, Hoya dan Kwamki Narama adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga, Jita dan Amar sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik -distrik ini memiliki pantai. Wilayah kerja distrik Agats terletak di Kabupaten Asmat, dimana Kabupaten Asmat terletak antara 40 – 70 Lintang Selatan dan 1370 -1400 Bujur Timur. Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua yang terletak di bagian selatan Papua, Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km2 atau 7,44 persen dari luas Provinsi Papua. Pada bagian utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mappi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

10


Ditinjau dari topografinya, seluruh wilayah di Kabupaten Asmat merupakan suatu hamparan yang terletak pada ketinggian antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Pusat Pemerintahan terletak di Distrik Agats yang dapat dijangkau dengan pesawat udara dan transportasi laut yang berlabuh di Pelabuhan Agats. 3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas Berikut ditampilkan data frekuensi/volume realisasi pemberian sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Tahun 2014. Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Tahun 2014. Kegiatan

Frekuensi Realisasi Sertifikasi Karantina Hewan

Impor Ekspor Domestik Masuk Domestik Keluar PSAT TOTAL

51 0 1.326 179 1.556

Karantina Tumbuhan 181 6 3.149 279 3 3.618

TOTAL

232 6 4.475 458 3 5.174

11


4. PERMASALAHAN 4.1. Operasional A. Kelembagaan Disadari bersama bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan membutuhkan peran aktif dari instansi terkait lainnya baik TNI, POLRI, Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang timbul diantaranya sebagai berikut : 1.

2.

Badan Karantina Pertanian dan Kepolisian RI berkomitmen untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan perkarantinaan sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dan POLRI Nomor : 1848/HK.020/3/L/2012 dan No. B/12/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara Badan Karantina dengan POLRI adalah kegiatan pre-emptif, kegiatan preventif, kegiatan penegakan hukum, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan pertukaran data dan informasi serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian pada tataran teknis operasional koordinasi terkait kegiatan pengawasan bersama ini belum dapat optimal dilakukan. Rapat koordinasi dan optimalisasi fungsi PPNS belum dilaksanakan secara optimal; Koordinasi rutin dengan instansi terkait lainnya seperti Bea dan Cukai, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Mimika, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dll selama ini dilakukan secara rutin dan instensif dilakukan dalam membangun hubungan dan kejasama tukar informasi perkembangan HPH/HPHK maupun OPT/OPTK. Namun di tingkat pendekatan sosialisasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pembahasan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan untuk mendapatkan solusi yang lebih konkrit untuk optimalisasi kegiatan perkarantinaan. Keterbatasa anggaran yang ada menyebabkan belum dimungkinkannya kegiatan koordinasi dilaksanakan lebih rutin/berkala.

B. Sumberdaya Manusia Keterbatasan SDM masih menjadi permasalahan klasik yang muncul sehingga perlu melakukan optimalisasi terhadap SDM yang ada, beberapa permasalahan SDM yang muncul terkait dengan operasional kegiatan perkarantinaan dan operasional perkantoran adalah sebagai berikut :

12


1.

2.

3.

4.

SDM teknis seringkali melakukan tugas rangkap untuk melakukan kegiatan pengawasan, dampak yang seringkali terjadi adalah pengguna jasa tidak dapat segera mendapatkan pelayanan karena petugas melakukan kegiatan operasional lainnya; Belum tersedianya petugas karantina yang memiliki sertifikat fumigasi, sehingga pelaksanaan fumigasi dari karantina tumbuhan yang rutin dilaksanakan selama ini dilakukan oleh pihak ketiga; Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Laboratorium, yang salah satunya disebabkan karena keterbatasan kuantitas dan kapasitas SDM yang fokus dalam pengelolaan laboratorium; SDM administrasi belum dapat melingkupi keseluruhan tugas dan fungsi keadministrasian, sehingga beberapa tenaga teknis (fungsional) diberdayakan dalam kegiatan administrasi. Kendala yang dihadapi antara lain terkait dengan keterbatasan SDM dalam sisi kuantitas dan penguasan sistem informasi.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika termasuk sarana pelayanan dan perkantoran belum cukup optimal mendukung kegiatan operasional perkarantinaan yang dilaksanakan. Beberapa kendala/permasalahan terkait sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional antara lain sebagai berikut : 1.

2.

3.

Belum tersedianya kantor Wilayah Kerja (wilker) di wilker Pelabuhan Laut Amamapare yang merupakan pelabuhan khusus milik PT. Freeport Indonesia sehingga pengawasan terhadap pemasukan / pengeluaran media pembawa HPHK/OPTK berjalan kurang optimal. Kedepannya perlu terus berkoordinasi dengan pihak PT. Freeport Indonesia agar mendapatkan ruangan tempat berkantor petugas karantina pertanian. Hal serupa juga terjadi pada Pelabuhan Laut Poumako, dimana SKP Kelas I Timika belum memiliki kantor pada wilayah kerja dimaksud. Petugas karantina bertugas sesuai dengan jadwal kapal yang diperoleh dari pengelola pelabuhan; Belum efektifnya kantor pelayanan di wilayah kerja Bandara Mozes Kilangin. Hal ini disebabkan karena kantor pelayanan yang di fasilitasi oleh PT. Freeport Indonesia berada di dalam terminal kedatangan, hal ini berdampak pada sulitnya pengguna jasa untuk melakukan pelaporan karena keterbatasan akses keluar masuk Bandara, sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa tidak dapat berjalan efektif; Belum optimalnya pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK/HPHK di Pelabuhan Laut Agats yang baru ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK/HPHK;

13


4.

5.

Belum tersedianya instalasi karantina hewan (IKH) dan instalasi karantina tumbuhan (IKT). Pemeriksaan selama ini dilakukan pada fasilitas IKH dan IKT pengguna jasa; Ruang kerja pegawai yang ada saat ini belum dapat menampung keseluruhan pegawai SKP Kelas I Timika, dikarenakan ruangan kantor belum mengalamin perubahan yang memadai, sehingga terkadang melakukan tugas operasional kantor pada ruang rapat atau ruang pelayanan;

4.2. Non Operasional A. Kelembagaan 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 yang diterapkan sejak Tahun 2013 belum cukup optimal untuk dilaksanakan oleh seluruh SDM lingkup SKP Kelas I Timika. Meskipun sudah dilakukan pelatihan (in house training) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dan In house training internal auditor, dalam implementasinya sistem manajemen mutu belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah manajemen arsip yang belum terkelola dengan baik untuk masing-masing penanggung jawab kegiatan; 2. Penguatan kelembagaan belum terlaksana dengan baik. Sehingga efektivitas berjalannya organisasi dan kinerja SDM yang belum dapat dilakukan secara optimal; 3. Sosialisasi perkarantinaan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat dan pengguna jasa yang belum mengenal instansi Karantina temasuk tugas dan fungsinya. Upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilakukan, namun belum berjalan efektif. B. Sumberdaya Manusia 1. Keterbatasan SDM yang ada menuntut SKP Kelas I Timika untuk dapat mengoptimalkan peran seluruh SDM yang ada di lingkup wilayah kerjanya, baik untuk tenaga operasional maupun administrasi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah adanya kebutuhan organisasi yang seringkali berbeda dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Hal ini menuntut setiap pegawai untuk menjadi lebih aktif dan partisipatif serta bekerjasama dengan baik dengan pegawai lainnya untuk memenuhi tugas dan fungsi instansi yang ada agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional selama ini direkomendasikan melalui kegiatan magang, undangan pelatihan dari

14


2.

Badan Karantina Pertanian dan in house training, sedangkan untuk upaya pembangunan tim, kerja sama atau hal-hal lain yang bersifat soft skill belum dilaksanakan dengan baik. Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di SKP Kelas I Timika masih menjadi salah satu permasalahan yang diharapkan dapat menjadi perhatian lebih dari Badan Karantina Pertanian. Selama ini perbedaan yang diperoleh SKP Kelas I Timika dibandingkan dengan Unit Pelaksana Teknis lain hanya dengan adanya tunjangan Papua yang besarannya belum cukup memadai untuk memenuhi biaya hidup di wilayah timur khususnya di Papua. Hal serupa mungkin dialami oleh pegawai karantina pertanian pada Unit Pelaksana Teknis lain yang berada pada wilayah terpencil lainnya, sehingga diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan dapat di optimalisasi dan di fasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian, khususnya mess petugas Karantina Pertanian.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana 1. Belum tersedianya perpustakaan mini sebagai salah satu sarana peningkatan kapasitas dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan tugas perkarantinaan; 2. Belum tersedianya rumah dinas yang mamadai untuk seluruh pegawai SKP Kelas I Timika. Sebagian besar pegawai SKP Kelas I Timika merupakan pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga sebagian besar tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kabupaten Mimika. Saat ini beberapa pegawai menggunakan rumah sewa dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pegawai, mengingat keterbatasan tempat tinggal yang dapat difasilitasi oleh kantor UPT SKP Kelas I Timika; 3. Belum tersedianya instalasi karantina hewan dan tumbuhan. Saat ini kegiatan pemeriksaan dilakukan pada instalasi pihak kedua yang berada di bawah binaan SKP Kelas I Timika. 4. Beberapa sarana/prasarana yang saat ini dimiliki oleh SKP Kelas I Timika masih bersifat standar, sehingga kondisinya belum optimal untuk mendukung kegiatan teknis dan operasional, disebabkan terbatasnya pembiayaan dan anggaran setiap tahunnya.

15


5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT) Tabel 2. Lingkungan Internal No 1

Aspek Regulasi/Kebijakan

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

a. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta juklak/juknis dan manual. b. UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian yang memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Menteri Pertanian 22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. c. Adanya dukungan Pemerintah daerah dalam upaya pencegahan masuknya OPTK dan HPHK ke wilayah Kab. Mimika. Salah satunya dalam bentuk Instruksi Gubernur Irian Jaya No.02/INSR-GIJ/2000 tentang larangan peredaran benih tanaman jeruk dalam rangka pengendalian penyebaran penyakit Liberobacter asiaticum di irian Jaya; dan Instruksi Gubernur Irian Jaya No. 03/INSTRGIJ/2000 tentang larangan peredaran bibit tanaman pisang dalam rangka pengendalian penyebaran penyakit Ralstonia solanacearum di Irian Jaya. d. Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 130

a. Terdapat beberapa kebijakan teknis operasional (Peraturan Pemerintah) yang belum ditindaklanjuti dalam bentuk perubahan juklak/juknis; b. Proses revisi UU Nomor 16/1992 belum selesai; c. Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan; d. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antara Badan karantina Pertanian dengan Kepolisian RI pada tataran teknis operasional di UPT SKP Kelas I Timika. e. Belum dilakukannya evaluasi efektivitas penerapan Instruksi Gubernur terkait oleh Pemerintah Daerah.

16


e.

f.

g.

h.

i.

j.

Tahun 2003 tentang Larangan Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya ke Wilayah Provinsi Papua tanggal 12 Agustus 2003) Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pemasukan Unggas dan Produknya ke Provinsi Papua tanggal 24 Juni 2004; Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati Mimika Nomor 119 Tahun 2004 tentaang Penutupan Wilayah Penyebaran Penyakti Claical Swine Fever (CSF) pada Ternak Babi di Kabupaten Mimika; Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Surat Kepala Dinas Peternakan Propinsi Papua Nomor 524.3/294 perihal Kewaspadaan terhadap Penyakit Hog Cholera pada Ternak Babi tanggal 15 Juli 2004; Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Surat Kepada Dinas Peternakan kabupaten Mimika Nomor 524/181/PET/05 perihal Kewaspadaan terhadap Penyakit Avian Influenza/Flu Burung tanggal 15 Agustus 2005) Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2006 tentang larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Propinsi Papua (26 April 2006); Adanya Kesepakatan Kerjasama antara Badan Karantina Pertanian dengan Kepolisian Negera RI, sesuai dengan Nota Kesepahaman

17


2

Kelembagaan dan Manajemen Organisasi

3

Sumber daya manusia

Nomor : 1848/HK.020/3/L/2012 dan No. B/12/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati. k. Adanya kerjasama pakta integritas larangan masuknya penyakit anjing gila (Rabies) antara Pemerintah Provinsi Papua, Kadin Papua, Polda Papua dan instansi terkait lainnya dan pada Ka. UPT se Papua dan Papua Barat. a. SKP Kelas I Timika telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008 sejak tahun 2013; b. Sosialisasi dan Koordinasi eksternal sudah dilaksanakan secara rutin sebanyak 1 kali/tahun

a. SKP Timika telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (medik veteriner dan paramedic veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan intelijen karantina;

a. Dalam implementasinya sistem manajemen mutu belum dapat dilakukan secara optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah manajemen arsip yang belum terkelola dengan baik untuk masing-masing penanggung jawab kegiatan; b. Sosialisasi perkarantinaan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat dan pengguna jasa yang belum mengenal instansi Karantina temasuk tugas dan fungsinya. Upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilakukan, namun belum berjalan efektif. a. Distribusi SDM belum memperhitungkan analisis beban kerja; b. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;

18


4

Sarana prasarana/infrastruktur

5.

Pelayanan Publik

6

Pengelolaan Anggaran

b. Kompetensi SDM SKP Kelas I Timika semakin meningkat. a. Mempunyai sarana prasarana operasional pokok untuk mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina.

a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai SKP Kelas I Timika untuk meningkatkan kualitas pelayanan public semakin menguat; b. Semakin membaiknya mutu sarana/prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat; c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan public. Dari aspek pendanaan, selain APBN murni, SKP Kelas I Timika mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Sarana/prasarana operasional perlu penataan dan peningkatan kualitas sesuai peruntukannya dan standar; b. Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal; c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal; d. Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan. a. Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal penerapannya. Saat ini masih dalam tahap preventif dan pre-emptif

a. Alokasi anggaran operasional SKP Kelas I Timika masih terbatas.

Tabel 3. Lingkungan Eksternal No 1

Aspek Sistem ekonomi/ Perdagangan Internasional

Peluang (Opportunities) a. Peningkatan jumlah konsumen produk pertanian dunia

Tantangan (Threats) a. Semakin meningkatnya hambatan non tariff terhadap produk-produk pangan yang

19

Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019 b. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan b. c. d.

e.

f.

2

Perkembangan IPTEK

a. Kerjasama penerapan standarisasi mutu secara internasional berbasis ISO

3

Volume & kompleksitas Perdagangan

a. Pengembangan dan produksi berbagai produk untuk kesehatan hewan dan tanaman (pencegahan, diagnosis dan pengobatan); b. Jenis asing invasive (invasive Allien Species/IAS) telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati;

dikenakan oleh Negara tujuan ekspor terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS); Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan; Kebijakan proteksi dari Negara Mitra; Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian; Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati; Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging)

a. Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan, pariwisata mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas; b. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan; c. Banyaknya ancaman HPHK dan OPTK dari berbagai Negara; d. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK dan OPTK. a. Adanya bioterorisme; b. Semakin beragamnya bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk produk rekayasa genetic (Genetically Modified Organism/GMO); c. Sulitnya menelusuri tempat asal suatu produk

20


6. RENCANA KERJASAMPAI DENGAN 5 TAHUN Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sejalan dengan Visi dan Misi BARANTAN, SKP Kelas I Timika menetapkan misinya sebagai berikut : a.

Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK; b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari HPHK dan OPTK; c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten Mimika; d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat, transparan dan profesional. e. Mewujudkan good governance and clean goverment. Untuk mewujudkan misi tersebut dan disesuaikan dengan analisa Strength, Weaknesses, Opportunity and Threats (SWOT) yang dilakukan, ditetapkan rencana kerja SKP Kelas I Timika melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, yaitu sebagai berikut : 6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI Selama 5 (lima) tahun kedepan, SKP Kelas I Timika menetapkan tercapainya koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya dan peran suatu masyarakat, sehingga segala hal teknis operasional yang berhubungan dengan instansi terkait lainnya dapat berjalan lebih efektif dengan target dan capaian yang lebih terukur. Beberapa target koordinasi yang akan dicapai antara lain :  Optimalisasi Nota Kesepahaman Bersama Kepolisian Republik Indonesia dengan Badan Karantina Pertanian;  Optimalisasi Pengawasan bersama dengan instansi terkait lainnya;  Optimaliasi Kerjasama dengan Dinas Peternakan, sejalan dengan deklarasi bersama melindungi tanah papua dari ancaman penyakit anjing gila/rabies, termasuk kegiatan pengujian HPAI untuk deteksi dini masuknya virus avian influenza di Kabupaten Mimika yang sampai saat ini masih berstatus daerah yang bebas dari AI; termasuk daerah pemantauan HPHK.  Optimalisasi Kerjasama dengan Dinas Pertanian, tanaman Pangan dan Perkebunan serta fungsional pengawas Hama Penyakit Tanaman terkait optimalisasi tindak lanjut hasil pemantauan OPTK yang dilakukan pada tahuntahun sebelumnya dan rencana pemantauan kedepan. Sehingga kegiatan pemantauan dapat terintegrasi dengan baik;  Optimalisasi kegiatan sosialisasi Karantina Pertanian kepada masyarakat Kabupaten Mimika/pengguna jasa dan instansi lainnya. Kegiatan sosialisasi direncanakan dilaksanakan dengan focus taget tertentu pada setiap tahunnya,

21


dengan tidak menutup kemungkinan pemanfaatan event yang diselenggarakan oleh pihak lainnya;  Secara internal SKP Kelas I Timika akan melakukan evaluasi kegiatan teknis operasional dan administrasi lebih intensif, dengan mengadakan pertemuan/rapat internal yang lebih intensif sehingga segala permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi 5 tahun kedepan serta penyelesaian beberapa permasalahan yang disampaikan pada Renstra ini dapat diselesaikan dengan lebih terarah. Hal ini akan menjadi salah satu alat optimalisasi pengendalian internal lingkup SKP Kelas I Timika;  Memberdayakan SDM sesuai dengan ilmu dan potensi yang dimiliki setiap petugas SKP Kelas I Timika diantaranya keilmuan fungsional, teknis, laboratorium dan teknis administrasi untuk lainnya. 6.2. Penguatan SDM (inhouse training) Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan SDM terutama terkait dengan peningkatan kapasitas pegawai sebagai upaya optimalisasi SDM yang ada, maka selama 2015-2019 akan dilaksanakan beberapa in house training dan tetap mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian. Beberapa in house training yang direncanakan adalah sebagai berikut :  Pelatihan pengelolaan arsip. Hal ini menjadi penting mengingat belum tersedianya tenaga arsiparis di SKP Kelas I Timika, dan untuk mendukung implementasi peningkatan pelayanan perkarantinaan sehingga penerapan sistem manajemen mutu kedepannya akan dapat lebih efektif dengan tanggung jawab dari masing-masing pegawai terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Jika setiap pegawai dapat mengelola dokumen-dokumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, maka upaya pelayanan prima termasuk pemenuhan sistem manajemen mutu akan berjalan lebih efektif dan efisien;  Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi. Humas merupakan ujung tombak bagi sebuah instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Pembentukan kelembagaan Humas pada sebuah instansi atau organisasi idealnya berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan organisasi kepada internal (personil atau pegawainya) dan eksternal atau publik, serta untuk memonitor respon publik untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu bahan pengambil keputusan. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi atau organisasi

22


untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik untuk memperoleh informasi dan hal ini menjadikan fungsi humas menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan kelembagaan Humas pada setiap instansi atau organisasi. Makin luas aktifitas instansi tersebut makin luas pula aktivitas kehumasnya. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan setiap pegawai SKP Kelas I Timika sebagai Humas bagi SKP Kelas I Timika dengan tetap berpegang pada tata aturan organisasi/lembaga. Materi disajikan dengan kombinasi metode ceramah, diskusi dan presentasi atau simulasi praktek. Target pelatihan instansi dengan materi Kehumasan dan Media Informasi adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam kemampuan berbicara di muka umum, membawakan acara, negosiasi, menulis (artikel, press release), membawakan diri dengan baik dan benar pada forum, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pemembuatan media informasi dan dokumentasi. Alternatif Materi Pelatihan : Dasar-dasar Kehumasan; Pemahaman karakter diri; Membangun rasa percaya diri; Performance; Teknik Presentasi; Negosiasi & Lobbying; Manajemen Krisis; Teknik menulis berita dan press release serta penggunaan teknologi informasi untuk pembuatan media informasi dan dokumentasi berupa: Brosur, Buletin, Poster, Website atau berandawarta, serta foto dan video.  Pelatihan Pengelolaan Laboratorium. Kegiatan ini difokuskan pada tenaga fungsional baik Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan agar fungsi dan pemanfaatan laboratorium dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan Laboratorium penguji pada SKP Kelas I Timika untuk menuju Laboratorium terakreditasi. Ruang lingkup materi antara lain : 1). Aspek-aspek yang berhubungan dengan SNI/ISO 17025 baik mengenai pesyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar laboratorium penguji dapat diakreditasi sesuai dengan standar dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi mengenai pembuatan manual mutu, SOP dan Log Book penggunaan peralatan di laboratorium; 2) Pengelolaan laboratorium agar diperoleh hasil pengujian yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Materi yang disampaikan lebih bersifat teknis mengenai hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan pengujian baik dari segi tempat, sarana dan sumberdaya manusia. In House Training diharapkan akan membuka wawasan dan menambah pemahaman mengenai standar pengelolaan laboratorium yang baik secara manajemen dan teknis

23


yang dapat dijadikan laboratorium.

pedoman

dalam

rangka

persiapan

akreditasi

6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana Sebagaimana disampaikan sebelumnya terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia dan membutuhkan perawatan dan peningkatan agar dapat lebih optimal mendukung kegiatan operasional dan pelayanan karantina pada lingkup SKP Kelas I Timika. Selama 5 tahun kedepan beberapa sarana dan prasarana yang diharapkan dapat direalisasikan pengadaannya adalah sebagai berikut :  Pedekatan dan koordinasi dengan PT. Freeport Indonesia terkait ruang kerja petugas karantina pertanian pada pelabuhan khusus amamapare dan Bandar udara Mozes Kilangin;  Pengadaan rumah container/sewa untuk ruang kerja petugas karantina pada wilayah kerja Pelabuhan Poumako;  Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika yang lebih representative terutama untuk dapat menampung seluruh pegawai SKP Kelas I Timika;  Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) sehingga kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan pada instalasi dimaksud;  Pengadaan genset dan rumah genset pada kantor laboratorium KM.8 dikarenakan seringnya listrik PLN mati dengan tiba-tiba pada waktu-waktu jam kantor;  Perlunya renovasi rumah dinas yang memberikan kesan yang lebih layak dan nyaman;  Perlunya membuat mess SKP Kelas I Timika untuk penghematan staf dalam menunjang kesejahteraan dikarenakan biaya hidup di Papua, khususnya Kab. Mimika (Timika) ini sangat mahal, terutama biaya sewa/kontrak rumah;  Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan SKP Kelas I Timika;  Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;  Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi.  Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas I Timika

24


7. LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA 5 TAHUN (TAHUN 2015-2019) Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019) No 3 Pilar Karantina Pertanian I 1

2.

3.

Penguatan Kelembagaan Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait 2 Keg melalui rapat koordinasi (2x setahun). 1x Rapat Koordinasi dengan instansi tertentu, 1x Pertemuan Koordinasi melalui coffee morning atau kegiatan lain dengan seluruh instansi terkait lainnya Penguatan SDM (inhouse training) Pelatihan pengelolaan arsip Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi Pelatihan Pengelolaan Laboratorium Pembinaan mental dan capacity building Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana Pengadaan rumah sewa untuk ruang kerja petugas 1 Keg karantina pada wilayah kerja Pelabuhan Poumako Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika Rehab rumah dinas SKP Kelas I Timika

Tahun II

III

IV

V

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg 1 Keg 1 Keg

Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) 1 Keg

Pembangunan rumah genset Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan SKP Kelas I Timika Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas I Timika Pembangunan mess Pegawai SKP Kelas I Timika Pengadaan genset dan pembangunan rumah genset di Laboratorium

1 Keg 2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

2 Keg

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

12 Bln

1 Keg 2 Keg

25

Asahan, 01 Juni Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan. Drh. Indra Dewa NIP

Recommend Documents