LAPORAN KINERJA. Badan Karantina Pertanian BADAN KARANTINA PERTANIAN

LAPORAN KINERJA Badan Karantina Pertanian

2 15

BADAN KARANTINA PERTANIAN

2016

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 telah dapat diselesaikan dengan baik Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2015. Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non-teknis. Pada tahun 2015 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Perjanjian Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya. Upaya peningkatan kinerja Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. Sesuai dengan Rencana Startegis Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun pertamanya. . Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja BARANTAN ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan program dan anggaran ke depan sangat diperlukan.

Jakarta,

Januari 2016

Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2015 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2015 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total 575.830 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 599.700 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi sebanyak 1.175.530 kali. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai adalah : Anaplasmosis, Theileriosis, Babesiosis, Paratuberculosis, Infectious Bovine, Rinotrakheitis, Enzootic Bovine Leukosis yang terinfestasi pada sapi perah asal Australia melalui BBKP Soekarno Hatta, Bovine Viral Diarhea yang terinfestasi pada sapi perah asal Australia melalui BBKP Soekarno-Hatta, BKP Kelas I Bandar Lampung, SKP Kelas I Cilacap, Brucellosis yang terinfestasi pada sapi/sapi perah asal Australia melalui BBKP Tanjung Priok dan BKP Kelas I Bandar Lampung. Sedangkan OPTK yang terdeteksi posistif dan tertangkal adalah : Peronospora manshurica yang terinfestasi pada kedele asal Malaysia dan Amerika Serikat; Pseudomonas syringae pv. syringae yang terinfestasi pada Buah Raspberry (asal Belanda), Tepung Kanola (asal Australia), Benih Tomat, Benih Semangka (asal India), Benih Tembakau (asal Amerika Serikat) melalui BBKP SoekarnoHatta, Chaism (asal Denmark), Baby Pak Choy (asal Jepang) melalui BBKP Tanjung Priok; Clavibacter michiganensis pv michiganensis yang terinfestasi pada Benih Semangka, Benih Tomat asal India melalui BBKP Soekarno-Hatta; Strawbery latent ring spot nepvirus (SLRSV) yang terinfestasi pada bibit lilium asal Belanda melalui BBKP Tanjung Priok; Bulkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Phillipine, China melalui BBKP SoekarnoHatta; Tilletia tritici dan T. laevis yang terinfestasi pada biji gandum asal Moldova, Ukraina melalui BBKP Surabaya dan BKP Kelas II Cilegon; Aphelenchoides berseyi yang terinfestasi pada benih padi asal China melalui BBKP Surabaya dan BBKP Soekarno-Hatta; Aphelenchoides fragraria yang terinfestasi pada Bibit Strawberry, Lilium asal Belanda melalui BBKP SoekarnoHatta; Prostephanus truncates yang terinfestasi pada Tepung Pati Jagung melalui BBKP Surabaya; Botrytis cinerea (anamorph Botryotinia fuckeliana), Pratylenchus vulnus yang terinfestasi pada lilium asal Belanda melalui BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas viridiflava yang terinfestasi pada Chinese cabbage melalui BBKP Soekarno-Hatta; Erwinia carotovora pv. atroseptica

Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2015

1

yang terinfestasi pada lilium asal Kanada melalui BBKP Soekarno-Hatta; Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) yang terinfestasi pada mawar asal Amerika Serikat melalui BBKP Soekarno-Hatta. Sesuai dengan rencana strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015-2019 bahwa sasaran program Badan Karantina Pertanian, indikator-indikator serta targetnya yaitu : 1) Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, dengan indikator : 1. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (94 %) 2. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (86 %) 3. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (86 %) 2) Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, dengan indikator : Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan ( ≤ 0,1 %) 3) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 1. Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya (5 %) 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (77) Berdasarkan hasil pengukuran dengan indikator kinerja utama di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Badan Karantina Pertanan pada tahun 2015 dengan hasil sebagai berikut : Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (Indikator ke-1) Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (Indikator ke-2)

94%

98,775%

105,08

86%

92,167%

107,17


2

Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (indikator ke-3) Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (indikator ke-4)

Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya (indikator ke-5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indikator ke-6)

86%

90,003%

104,65

≤ 0,1 %

0,0207%

100

5%

43,903%

878,06

77

83,30

108,18

Apabila dilihat dari capaian target yang ada dan diukur menggunakan 6 indikator kinerja, maka keseluruhan target yang ada telah tercapai. Secara ideal bahwa seharusnya target indikator ke-1 adalah 100 %. Hal ini berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan, pedoman, juklak, juknis terkait impor media pembawa HPHK dan OPTK yang belum lengkap dan yang sudah terbit perlu penyempurnaan. Selain itu yang menjadi titik lemah adalah sumber daya Badan Karantina Pertanian yang ada pada saat ini, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan karantina. Sehingga indikator ke-1 pada tahun 2015 hanya ditargetkan sebesar 94 %, namun target tersebut akan terus ditingkatkan secara periodik sampai dengan tahun 2019 Untuk target indikator ke-2 dan ke-3 idealnya juga 100 %, tetapi untuk tahun 2015 hanya ditargetkan sebesar 86 %. Hal ini karena selain lebih besarnya frekuensi lalu lintas antar area, juga masih belum lengkapnya aturan-aturan antar area baik dari Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan terbukti masih adanya permasalahan antar area.. Selain itu seperti untuk tindakan karantina impor, juga tindakan karantina antar area yang menjadi titik lemah adalah sumber daya Badan Karantina Pertanian yang ada pada saat ini, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan karantina. Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor yang efektif Badan Karantina Pertanian sesuai dengan inidkator ke-4, mengukur dengan persentase jumlah kiriman produk pertanian ke luar negeri yang telah disertifikasi kesehatannya dan mendapatkan komplain ketidaksesuaian dari Negara tujuan. Hasil ini masih 3 Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2015

memenuhi target. Hal ini karena antara lain disebabkan adanya pemantauan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan fumigasi dan kemasan kayu yang telah teregistrasi melalui sistem audit, dilaksanakan review dokumen sistem mutu skim audit barantan secara periodik, meningkatnya kompetensi petugas karantina karena adanya desiminasi terkait perlakuan untuk keperluan ekspor Terkait dengan capaian indikator ke-5 dimana penurunan kasus pelanggarana tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 turun secara drastis sebesar 43,903 % dari yang ditargetkan hanya 5 %. Ini sebagai salah satu indikasi peningkatan kepatuhan pengguna jasa karantina. Hal ini karena dimungkinkan kasus-kasus pelanggaran UU No 16 Tahun 1992 yang ada senantiasa ditindak lanjuti oleh PPNS Badan Karantina Pertanian yang berkoordinasi dengan instansi terkait sampai menghasilkan putusan pengadilan sehingga dapat menimbulkan efek jera. Pada tahun 2015 Nilai IKM lingkup Badan Karantina Pertanian ditargetkan 77. Berdasarkan perhitungan IKM tahun 2015 didapatkan nilai 83,30 sehingga memenuhi target. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada di UPT dari tahun ke tahun meningkat mulai dari kompetensi SDM, layanan sertifikasi yang didukung dengan semakin baiknya instalasi karantina, fasilitas laboratorium, bahkan pada tahun 2015 Badan Karantina Pertanian menerima penghargaan dari Ombudman Republik Indonesia di 19 UPT (UPT Badan Karantina Pertanian Yang Mendapatkan Memiliki Tingkat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau )) Namun demikian beberapa hambatan-hambatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan yang muncul sebagai berikut : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga proses revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan telah dilakukan sejak tahun 2015 dan diharapkan selesai tahun 2016. 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina terus dan telah dilakukan harmonisasi. 3) Belum optimalnya pengawasan karantina terhadap kegiatan impor, ekspor dan antar area mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Badan Karantina Pertanian terutama kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana tindakan karantina, sehingga peningkatan dan pengembangan


4

SDM senantiasa terus dilakukan setiap tahunnya, melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi petugas karantina. Selain itu modernisasi sarana dan prasarana tindakan karantina juga terus dilakukan, seperi perbaikan infrastruktur laboratorium, instalasi karantina, serta pengembangan metode pemeriksaan maupun perlakukan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 4) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 5) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 6) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka 2. Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


5

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea masuk maka instrument non tariff dan SPS-WTO merupakan persyaratan sebagai instrumen perdagangan. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di Indonesia, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam program dan kegiatan tahun 2015 Kinerja yang optimal dari seluruh Organisasi Badan Karantina Pertanian dapat diukur beberapa indikator kinerja, yaitu : 1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar negeri 2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam wilayah RI 3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi 4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang semula terkena hambatan teknis/SPS 5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan akuntanel) 6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian di tingkat internasional 7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina


6

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Barantan dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina. 1.2. Kedudukan, tugas dan fungsi Berdasarkan Permentan No. 43/Permentan OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pada Bab XIII Bagian Kesatu menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan Fungsi Badan Karantina Pertanian adalah sbb: Kedudukan Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian RI. Tugas Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi : 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 2) pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 3) peningkatan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhanh serta pengawasan keamanan hayati 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 5) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian; dan 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 1.3. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Karantina Pertanian selama tahun 2015 dibantu oleh unsur-unsur:  Sekretariat Badan Karantina Pertanian;  Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani  Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati  Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan


7



52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian

Secara rinci struktur organisasi Badan Karantina Pertanian terdapat pada Lampiran 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas  UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)  UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan  PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan  PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

FOTO : BBKP TANJUNG PRIOK /HUMAS BARANTAN

Gambar 1. Tindakan Pemeriksaan Terhadap Media Pembawa OPTK


8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Badan Karantina pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2015 – 2019 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015 – 2019. 2.1. Visi dan Misi Visi “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundangundangan karantina secara tegas dan konsisten) Terpercaya (setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati). Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan misi Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 2) Mendukung terwujudnya keamanan pangan 3) Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian 4) Memperkuat kemitraan perkarantinaan 5) Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik .


9

2.2. Tujuan dan Sasaran Visi dan Misi emiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Barantan dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai sifat tugas dan fungsi Barantan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Barantan 2015-2019 adalah : 1) Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK 2) Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 3) Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 4) Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 5) Mewujudkan pelayanan prima 2.3. Sasaran Program Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Program (SP), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar2. Kerangka Logis Penyusunan Renstra K/L (Sumber: Peraturan Menteri PPN/Ka Bappenas No 5 Tahun 2014)


10

Sasaran Program BARANTAN adalah : 1) Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK. 2) Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati. 3) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian. Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BARANTAN, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga. Besarnya risiko dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BARANTAN dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkat pre border, at border dan post border. Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. Pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secara In-line Inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatan sehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra sesuai tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini BARANTAN sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk yang akan diekspor sesuai persyaratan negara mitra. Oleh karena itu memberikan kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya dengan konsisten dan konsekuan serta perbaikan sistem pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian dalam kegiatan ekspor dan impor produk pertanian. Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


11

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian 2015 - 2019 No. 1 12

PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

SASARAN 3 Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK


12.1

Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan

Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional


INDIKATOR 4 Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaan pertanian (DOKUMEN) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (LAPORAN) Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan (LAPORAN)

2015 5 94%

2016 6 95%

86%

87%

86%

TARGET 2017 7 96%

2018 8 97%

2019 9 98%

88%

89%

90%

87%

88%

89%

90%

≤0,1%

≤0,1%

≤0,1%

≤0,1%

≤0,1%

5%

5%

5%

5%

5%

77 2

78 2

79 2

80 2

81 2

4

4

4

4

4

1

2

2

2

1

12

12.2

Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan

Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian

12.3

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Meningkatnya kemampuan deteksi risiko Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan


Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (DOKUMEN) Jumlah desiminasi SPS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian (APLIKASI) peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK dan keamanan hayati hewani (LAPORAN) Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

8

8

8

18

18

18

18

18

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

18

18

18

18

18

Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN) peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN) Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, dan keamanan hayati nabati(DOKUMEN) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK dan keamanan hayati nabati (LAPORAN)

13

12.4

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

Meningkatnya kualitas laboratorium UPT karantina pertanian Meningkatnya kemampuan deteksi risiko Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional Terkelolanya anggaran secara optimal Terwujudnya good governance & clean government

12.5

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai Pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium


Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya

3

3

3

3

3

Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (DOKUMEN) Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG) Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG) Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen) Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawaian (Dokumen) Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen) Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan (Dokumen) Jumlah laporan indeks kepuasan informasi layanan perkarantinaan (Bulan Layanan) Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan) Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) Jumlah teknik dan metoda pengujian laboratorium yang dikembangkan (DOKUMEN) Jumlah validasi metode pengujian (LAPORAN)

10

10

10

10

10

6

13

13

13

13

500

500

500

500

500

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

17

17

17

17

17

65

65

65

65

65

5

5

5

5

5

1

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

88

100

100

100

100

1

8

8

8

8

1

8

8

8

8

14

Pertanian

pengembangan teknik dan metoda uji terap

12.6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Terwujudnya good governance & clean government Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai Meningkatnya tindakan karantina

Terwujudnya good governance & clean government Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai


Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (DOKUMEN) Jumlah akreditasi ruang lingkup pengujian HPHK dan OPTK (LAPORAN) Jumlah Sampel Uji Rujukan (LAPORAN) Jumlah ruang lingkup yang tersertifikasi (LAPORAN) Dukungan Internal Administrasi (BULAN) Jumlah teknik dan metode uji terap yang dikembangkan (DOKUMEN) Jumlah uji terap yang dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional / internasional (DOKUMEN) Jumlah juklak/juknis yang di desiminasi Dukungan Internal Administrasi (BULAN) Dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran (BULAN LAYANAN) Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN) Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN) Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN) Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) : Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar

10 6

10 6

10 6

10 6

10 6

1600 1

1440 1

1296 1

1166 1

1050 1

12 3

12 3

12 3

12 3

12 3

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

79

100

100

100

100

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1982

2000

2000

2000

2000

20%

20%

20%

20%

20%

15

2.3. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian serta Badan Karantina Pertanian, dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka kegiatan Badan Karantina Pertanian yang menunjang hal tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan sasaran “Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan” .Indikator kinerja ke-1 dari kegiatan ini adalah Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN). Indikator kinerja ke-2 Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN). Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2015 telah direncanakan menyusun beberapa kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani, yaitu : 1) Perumusan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Antar AreaPerumusan 2) Penilaian Tingkat Resiko HPHK 3) Penyusunan Revisi Pedoman Tindakan Karantina Hewan Ruminansia Besar 4) Penyusunan Revisi Pedoman Tindakan Karantina Hewan Unggas 5) Perumusan Pedoman TKH thd Barang Bawaan & MP yang Dilalulintaskan Melalui Pos dan Jasa Titipan 6) Perumusan Pedoman Tindakan KH Terhadap Karkas, Daging dan Jeroan 7) Perumusan Pedoman Persyaratan Teknis IKPH Untuk Bahan Pakan Asal Hewan 8) Perumusan Persyaratan Teknis dan Perlakuan Terhadap Alat Angkut 9) Perumusan Pedoman TKH Terhadap Pakan Hewan 10) Perumusan Persyaratan Teknis TKH Pemusnahan MP HPHK 11) Perumusan Pedoman TKH Perlakuan Terhadap Media Pembawa Lain Hewani 2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan sasaran “Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan” Indikator kinerja ke-1 dari kegiatan ini adalah Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN). Indikator kinerja ke-2 Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina 16


Pertanian tentang pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK, dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN). Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2015 telah direncanakan menyusun beberapa kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati, yaitu : 1) Perumusan Prosedur Pemasukan & Pengeluaran Benih di Dalam Wilayah RI 2) Perumusan Prosedur Ekspor Benih Per Komoditas 3) Perumusan Pedoman Koleksi OPT/OPTK Kelompok Serangga & Arthropoda 4) Perumusan Pedoman Pemantauan Dini/Monitoring Hama Lalat Buah OPTK-A1 5) Perumusan AROPT 6) Perumusan Naskah Kajian Standar Teknis Perlakuan Fumigasi SF 7) Perumusan Standar Teknis Fumigasi Kapal 8) Perumusan Pedoman Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Jagung & Kedelai dari Negara Endemis SALB 9) Perumusan Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor Komoditas Alpukat & Duku Tujuan Cina 10) Perumusan Naskah Akademik AROPT Non Benih 11) Penyusunan Deskripsi/Visualisasi IAS Kelompok Tumbuhan 12) Perumusan Kajian Rekomendasi Permohonan Pemasukan Agens Hayati 13) Perumusan Pedoman Juklak Pengawasan Keamanan Pangan 14) Up-dating Pedoman Deskripsi PSAT 3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan 3 sasaran. Sasaran pertama yaitu “Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Yang Dapat Mendukung Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Jasa Karantina dan Integritas Petugas Karantina. Indikator kinerja yang pertama yaitu kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan Untuk mendukung kinerja tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan penting sebagai berikut : 1) Perumusan Pedoman Pengawasan Media Pembawa di Wilayah Perbatasan Laut antar 2) Perumusan Pedoman Pengawasan Media Pembawa di Wilayah Perbatasan Darat antar Negara Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional, dengan indikator kinerja yaitu Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan (LAPORAN) dan Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (DOKUMEN). 17


Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah : 1) Koordinasi Kerjasama Internasional, antara lain : a) Kerjasama Multilateral b) Kerjasama Bilateral c) Koordinasi Tindak lanjut Hasil Pertemuan Internasional d) Seminar Hasil Pertemuan Internasional e) 29th Session of Asia & Pacific Plant Protection Commission (APPPC) 2) Koordinasi Kerjasama Perkarantinaan, antara lain : a) Pertemuan Kerjasama Perkarantinaan Sub Regional-Penguatan Koordinasi CIQS, BIMP-EAGA b) Koordinasi Dengan Instansi Terkait 3) Koordinasi dan Kerjasama SPS, antara lain : a) Penyusunan Notifikasi b) Pembahasan Tanggapan Notifikasi c) Penyusunan SPS News Letter d) ASEAN Caucus RCEP - SPS Meeting e) Pertemuan Kelompok Kerja Ahli Harmonisasi Phytosanitary di ASEAN yang ke 17 Sasaran terkait informasi perkarantinaan dari Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses dengan indikator kinerja yaitu Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian (APLIKASI). Dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1) Sistem dan Prosedur Informasi Perkarantinaan Pertanian a) Masterplan TI Tahun 2015 - 2019 b) Pedoman Prosedur Tatakelola Sistem Informasi 2) Sistem Aplikasi a) Aplikasi TPK (APBN-P) b) Pembuatan Aplikasi SIMPONI BARANTAN c) Update Aplikasi Inhouse System Karantina Pertanian d) Update Aplikasi Fungsional Karantina Pertanian e) Update Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Pertanian f) Update Aplikasi Berbasis Android g) Update Aplikasi Integrasi Data INSW h) Pembuatan Aplikasi E-Cert i) Update Aplikasi Registrasi IKH dan SAB j) Update Aplikasi WEB - Monitoring KH k) Update Aplikasi PPK Online BARANTAN l) Update Aplikasi web monitoring KT


Karantina

18

4. Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dengan sasaran (1) tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan professional, (2) terkelolanya anggaran secara optimal, (3) terwujudnya good governance & clean government dan (4) tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung antara lain : 1) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner 2) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Teknis Paramedik Veteriner 3) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Teknis POPT Ahli 4) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Teknis POPT Terampil 5) Pendidikan dan Pelatihan Lan’Gaskara 6) Pendidikan dan Pelatihan PPNS 7) Pendidikan Formal S-3 dan S-2 8) Diklat Pengembangan Karakter (John Robert Powel) 9) Penyusunan Rencana Jangka Menengah 10) Penyusunan Rencana Kerja & Kinerja TA 2016 11) Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Kinerja Barantan TA 2016 12) Penyusunan RKA-KL Sesuai Pagu Indikatif TA 2016 13) Penyusunan RKA-KL Sesuai Pagu Anggaran TA 2016 14) Penyusunan Final RKA-KL Barantan TA 2016 15) Koordinasi Perencanaan & Penyusunan Anggaran 16) Penyusunan DIPA Revisi TA 2015 17) Laporan Evaluasi Barantan 18) LAKIP Barantan 19) Laporan Tahunan Barantan 20) Penyelenggaraan SPI Barantan 21) Penyusunan Pedoman Evaluasi Barantan 22) Pengelolaan Keuangan Kantor Pusat TA 2015 23) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran TA 2015 24) Apresiasi Implementasi Integrasi Simphoni, E-Plaq dan E-QVet 25) Pengelolaan PNBP 26) Penyusunan Laporan Mutasi dan Penghapusan BMN Barantan 27) Penyusunan Catatan Laporan - BMN 28) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Sekretariat Badan & Es 1 TA 2015 29) 30) 31) 32)

Internalisasi Penyusunan Anjab dan Analisa Budaya Kerja (ABK) Pembinaan Motivasi Budaya Kerja Penyusunan IKM Barantan 2014 Pengolahan Data PMPRB

33) Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Perkarantinaan Hewan 34) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perkarantinaan Hewan


19

35) Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Perkarantinaan Tumbuhan 36) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Perkarantinaan Tumbuhan\ 37) Revisi UU N0mor 16 Tahun 1992 38) Internalisasi Peraturan Karantina Pertanian 39) Layanan Kehumasan dan Penyebaran Informasi

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada tupoksi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP). Sasaran kegiatan ini (1) meningkatnya pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium, (2) meningkatnya pengembangan teknik dan metoda uji terap Dalam mendukung sasaran tersebut kegiatan penting di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah : 1) Rekomendasi teknik dan metode pemeriksaan laboratorium 2) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Hewan 3) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Tumbuhan 4) Layanan pemeriksaan sampel uji laboratorium standar a. Uji rujukan dan konfirmasi b. Uji profisiensi c. Uji banding d. Koleksi standar Sedangkan kegiatan penting di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, sebagai berikut : 1. Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati a. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina hewan sesuai OIE. b. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan sesuai IPPC. c. Pengujian standar teknik dan metode pengawasan keamanan hayati hewani suai standar CAC & SNI. 2. Desiminasi teknik dan metode karantina dan pengawasan keamanan hayati a. Desiminasi teknik dan metode pengawasan keamanan hayati b. Desiminasi teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan c. Desimenasi teknik dan metode tindakan karantina hewan 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan prioritas ini melekat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di daerah berjumlah 50 UPT yaitu terdiri


20

dari 5 Balai Besar, 27 Balai Kelas I/II dan 18 Stasiun kelasI/II. Sasaran kegiatan ini meningkatnya tindakan karantina. Untuk mencapai sasaran dari UPT maka dilakukan kegiatan penting sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan Media Pembawa hama penyekit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) 2) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK 3) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK 4) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan; 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati 7) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan; 8) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati Pada tahun 2015 telah ditandatangani Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Menteri Pertanian, sebagai berikut : Sasaran Program

Indikator Kinerja

Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa

Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan


Target 94%

86%

86%

≤ 0,1 %

5% 21

karantina pertanian

dibanding tahun sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

77

2.3. Analisis Lingkungan Strategik Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi BARANTAN sebagai berikut : Tabel 2. Faktor Internal No 1

Aspek Regulasi/ Kebijakan

Kekuatan Kelemahan (Strengths) (Weaknesses) a. Karantina merupakan a. Kebijakan teknis salah satu dari 3 unsur operasional yang teknis (CIQ) berdasarkan merupakan tindak ketentuan international lanjut amanah PP (Annex IX) bertanggung Nomor 82/2000 yang jawab dan mempunyai belum ditindaklanjuti kewenangan di tempat dalam bentuk pemasukan dan Permentan ada 10 pengeluaran suatu negara Pasal sedangkan PP b. Berdasarkan peraturan Nomor 14/2002 ada perundang-undangan dan yang belum SK Mentan Badan ditindaklanjuti dalam Karantina Pertanian bentuk Permentan mempunyai tugas dan ada 4 Pasal fungsi melaksanakan b. Proses revisi UU perkarantinaan hewan Nomor 16/1992, dan tumbuhan serta pengamatan fungsi pengawasan keamanan terkait keamanan hayati hayati, tentang c. Peraturan Nomor pengawasan dan 49/Permentan/OT.140/8/2 penindakan, 012 menetapkan tempatpenambahan sanksi tempat pemasukan / masih belum selesai. pengeluaran yang c. Protokol karantina merupakan tanggung antar negara jawab Badan Karantina pengimpor/pengeksp Pertanian or (MOU) masih perlu ditingkatkan terkait d. Karantina memiliki dalam pelaksanaan landasan hukum yang sistem


22

No

2

Aspek

Kelembagaan dan manajemen organisasi

Kekuatan (Strengths) kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undangundang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual

d.

Keanggotaan Indonesia a. dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan & Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan b. Hewan Sedunia (OIE), Konvensi International Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX) c.

d.

e.


Kelemahan (Weaknesses) perkarantinaan Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metoda masih perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan Sistem informasi tingkat Pusat dan UPT perlu peningkatan pelaporan dan manajemen internal Data dan pelaporan tingkat UPT - Pusat UPT untuk proses pengambilan sistem keputusan belum terintegrasi Kemampuan analisa resiko dibidang karantina hewan masih lemah dan belum didokumentasikan sebagai salah satu dasar pelaksanaan sistem perkarantinaan Kelembagaan karantina masih memerlukan penyesuaian terhadap strategi perlindungan sumberdaya hayati dan keamanan pangan Perlu penyempurnaan dalam sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi birokrasi

23

No

3

4

Aspek

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

Sumber daya manusia

a. BARANTAN telah a. Distribusi SDM belum memiliki SDM yang memperhitungkan berkompeten dalam analisis beban kerja penyelenggaraan baik tingkat Pusat perkarantinaan dan dan UPT pengawasan keamanan b. Kualitas, kompetensi hayati, yang terdiri dari dan jumlah SDM tenaga fungsional masih memerlukan karantina hewan (Medik peningkatan Veteriner dan Paramedik mengikuti Veteriner), fungsional meningkatnya beban karantina tumbuhan kerja operasional (Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina b. Kompetensi SDM BARANTAN semakin meningkat c. Kemampuan BARANTAN dalam penyediaan diklat teknis meningkat Sarana Mempunyai sarana dan a. Sarana/prasarana prasarana/infras prasarana operasional operasional perlu truktur pokok diseluruh provinsi di penataan dan Indonesia yang mampu peningkatan kualitas mendukung terlaksananya sesuai operasional pengawasan peruntukkannya dan dan pelayanan karantina standar b. Belum semua sarana pelayanan memenuhi standar minimal c. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal d. Sarana dan Prasarana Operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan


24

No

Aspek

5

Pelayanan Publik

6

Pengelolaan Anggaran

Kekuatan (Strengths)

a. Komitmen dari pimpinan dan pegawai BARANTAN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin menguat b. Semakin membaiknya mutu sarana prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; c. Telah adanya pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bagian dari sistem monev perbaikan pelayanan publik. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan saat ini merupakan PNBP terbesar di lingkungan Kementerian Pertanian


Kelemahan (Weaknesses) kepuasan masyarakat dalam pelayanan Sistem pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perkarantinaan yang telah dituangkan dalam suatu produk hukum belum optimal penerapannya

Alokasi anggaran operasional BARANTAN masih terbatas

25

Tabel 3. Faktor Eksternal No 1

Aspek Peluang (Opportunities) Sistem a. Peningkatan jumlah Ekonomi/Perdagan konsumen produk gan Internasional pertanian dunia b. Integrasi perdagangan dunia atau antar kawasan (WTO, MEA, APEC, EU, dsb) c. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan sejumlah perjanjian dan kesepakatan d. Adanya ketentuanketentuan antar Negara yang harus disepakati dan telah harmoni di dalam MoU e. Terdapat berbagai kesepakatan internasional terkait penjaminan akses pasar (OIE, Codex, dsb) f. Berlakunya Kebijakan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement - FTA). Antara lain yaitu Indonesia – China; Indonesia – Korea; Indonesia – Jepang


Tantangan (Threats) a. Semakin meningkatnya hambatan non tarif terhadap produkproduk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS). b. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan c. Kebijakan proteksi dari negara mitra d. Standarisasi produk pertanian dari negara pengimpor e. Tingginya frekuensi lalu lintas perdagangan internasional untuk produk pertanian f. Meningkatnya permintaan konsumen di negara tujuan ekspor terkait produksi pertanian yang sehat bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit g. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati h. Adanya kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging) i.

26

No 2

Aspek Perkembangan Iptek

3

Volume & kompleksitas perdagangan

Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) a. Kerjasama penerapan a. Data hasil riset yang standarisasi mutu dilakukan oleh pihak secara internasional Indonesia sangat berbasis ISO mudah diakses pihak b. Pembelajaran dari luar praktik Otoritas b. Data hasil riset yang Kompeten dari negaradilakukan pihak asing negara lain sangat sulit diakses c. Tawaran kerjasama oleh peneliti pengembangan jejaring Indonesia riset internasional c. Kemajuan teknologi d. Ketersediaan sumber transportasi, pendanaan internasional perdagangan dan e. Kesempatan mengikuti pariwisata pendidikan dan mengakibatkan pelatihan di luar negeri peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas d. Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan pangan e. Banyaknya HPHK dan OPTK dari berbagai negara f. Makin beragamnya jenis media pembawa HPHK & OPTK a. Pengembangan dan a. Adanya bioterorisme. produksi berbagai b. Semakin beragamnya produk untuk bentuk dan jenis kesehatan hewan dan komoditas berkaitan tanaman (pencegahan, dengan produk diagnosis dan produk rekayasa pengobatan) genetik (Genetically b. Jenis asing invasif Modified (Invassive Allien Organism/GMO) Species/IAS) telah c. Sulitnya menelusuri dapat diidentifikasi tempat asal suatu berdampak penting produk. terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati


27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja program dilingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sasaran dengan indikator kinerja. Matrik pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Lampiran. Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut : A. B. C. D.

Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

: ≥ 96 % : 76 – 95 % : 61 – 75 % : ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa tarfet masing-masing sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1) Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, dengan indikator : 1. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (94 %) 2. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (86 %) 3. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (86 %) 2) Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati, dengan indikator : Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan ( ≤ 0,1 %) 3) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 1. Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya (5 %) 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (77)


28

Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2015, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut : Sasaran Program Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan

94%

98,775%

105,08

86%

92,167%

107,17

86%

90,003%

104,65

≤ 0,1 %

0,0207%

100

5%

43,903%

878,06

77

83,30

108,18

Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan rata-rata Indikator Kinerja Badan Karantina Pertanian, maka didapatkan hasil 233,856 %. Apabila kita lihat dari capaian nilai presentase yang ada maka dapat dikaregorikan bahwa kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2015 sangat berhasil (≥ 96 %). Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena cara perhitungan dan sasaran-sasaean program yang berbeda. Sedangkan untuk target ditahun-tahun mendatang cenderung meningkat sehingga diperlukan juga peningkatan kinerja secara keseluruhan.


29

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran program ke-1 dari Badan Karantina Pertanian adalah meningkatnya efektitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : 1. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (94 %). Jaminan kesehatan ini diharapkan setelah dilakukan sertifikasi (tindakan pelepasan adalah bebas dari HPHK atau OPTK, target pada tahun 2015 sebesar 94 %. Adapun cara perhitungan untuk menghitung indikator ini adalah :

Indikator 1 = 100 % - (A + B)/2 A = persentase temuan HPHK golongan I (Eksotik) hasil pemantauan B = persentase temuan OPTK A1 hasil pematauan Selama tahun 2015 tidak ada temuan hasil pemantauan HPHK golongan I (eksotik), maka A = 0 / jumlah HPHK x 100 % = 0. Sedangkan untuk temuan OPTK A1 hasil pematauan sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kelompok OPTK Serangga Tungau Snail and Slug Nematoda Gulma Cendawan Bakteri Phytoplasna Virus TOTAL

Jumlah 235 23 30 62 39 120 55 11 117

Temuan 0 1 0 1 0 3 7 0 1

Persentase 0 4.35 0 1.61 0 2.50 12.73 0 0.85

692

13

22.04

Rata-rata persentase temuan OPTK, B = 22.04/9 = 2,45 % Sehingga hasil perhitungan indikator-1 = 100 % – ( 0 + 2,45)/2 % = 100 % – 1,225 % = 98,775 % Hasil realisasi angka ini apabila dibandingkan dengan targetnya masih melebihi (98,775 % dibandingkan 94 %) atau nilai persentasenya sebesar 105,08 % Secara ideal bahwa seharusnya target indikator ke-1 adalah 100 %. Hal ini berdasarkan pertimbangan peraturan perundangan, pedoman, juklak, juknis terkait impor media pembawa HPHK dan OPTK yang 30


belum lengkap dan yang sudah terbit perlu penyempurnaan. Selain itu yang menjadi titik lemah adalah sumber daya Badan Karantina Pertanian yang ada pada saat ini, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan karantina. Namun demikian pada tahun 2015 Badan Karantina Pertanian telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu melakukan sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan impor. Adapun trend sertifikasi impor tahun 2011 - 2015 sebagai berikut : Tabel 4. Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Impor Tahun 2011 – 2015 No

Golongan MP HPHK / OPTK

A 1 2 3 4

Karantina Hewan Hewan Hidup BAH HABAH MP Lain/Benda Lain Sub Total Karantina Tum buhan Benih HTH HTM Benda Lain Sub Total Total

B 1 2 3 4

2011

Sertifikasi KH Impor (Kali) 2012 2013 2014

2015

2404 19958 17171 6780 46.313

2789 14939 17259 7566 42.553

1886 14606 15266 4015 35.773

1859 11872 18800 3902 36.433

1750 8187 23122 4521 37.580

744 57490 28004 736 86.974 133.287

663 57069 50190 1267 109.189 151,742

579 40311 45842 5537 92.269 128,042

848 40558 46080 5363 92.849 129,282

667 33724 47371 7113 88.875 126,455

Berdasarkan tabel di atas diketahui frekuensi sertifikasi impor tahun 2015 dengan total 126.455 kali. Dalam rangka melakukan tindakan karantina telah dilakukan cegah tangkal HPHK dan OPTK asal luar negeri seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 5. Temuan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Hewan Yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2015 No

Temuan HPHK

1 2 3 4 5

Anaplasmosis Theileriosis Babesiosis Paratuberculosis Infectious Bovine Rinotrakheitis Bovine Viral Diarhea

6

Media Pembawa (Komoditi) Sapi perah Sapi perah Sapi perah Sapi perah Sapi perah

Negara Asal/ Antar Area Australia Australia Australia Australia Australia

Sapi perah

Australia


UPT Pemasukan BBKP Soetta BBKP Soetta BBKP Soetta BBKP Soetta BBKP Soetta BBKP Soetta, BKP Kls. I Bandar Lampung, SKP Cilacap

31

7

Brucellosis

Sapi

Australia

Sapi perah

8

BBKP Tj. Priok, BKP Kls. I Bandar Lampung BKP Kls. I Bandar Lampung (via BBKP Soeta) BBKP Soetta

Enzootic Bovine Sapi perah Australia Leukosis Sumber : Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Tabel 6. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan Yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2015 No

Temuan OPTK

1

Peronospora manshurica

2

Pseudomonas syringae pv. syringae

3

Media Pembawa (Komoditi) Kedele

Buah Raspberry Tepung Kanola Benih Tomat Benih Semangka Benih Tembakau Chaism Baby Pak Choy Benih Semangka, Benih Tomat

5

Clavibacter michiganensis pv michiganensis Strawbery latent ring spot nepvirus (SLRSV) Bulkholderia glumae

6

T. tritici

Gandum Biji

7

T. laevis

Gandum Biji

8

Aphelenchoides Benih Padi berseyi Aphelenchoides Bibit Strawberry, fragraria Lilium Prostephanus Tepung Pati truncatus Jagung Botrytis cinerea Lilium (anamorph Botryotinia fuckeliana) Pratylenchus vulnus Lilium Pseudomonas Chinese cabbage viridiflava Erwinia carotovora Kedelai pv. atroseptica

4

9 10 11

12 13 14

Negara Asal/ Antar Area Malaysia, Amerika Serikat Belanda Australia India India Amerika Denmark Jepang India

UPT Pemasukan BKP Batam

BBKP Soetta

BBKP Tanjung Priok BBKP Soetta

Bibit Lilium

Belanda

BBKP Tj Priok

Benih padi/

Filipina Cina Moldova, Ukraina Ukraina

BBKP Soekarno Hatta BBKP Surabaya, BKP Cilegon BBKP Surabaya, BKP Cilegon BBKP Soetta, BBKP Surabaya BBKP Soetta


China Belanda Amerika Serikat Belanda

BBKP Surabaya

Belanda Korea Selatan Canada via Japan

BBKP Soetta BBKP Soetta

BBKP Soetta

BBKP Soetta

32

(Pectobacterium atrosepticum) 15 Prunus necrotic Mawar USA BBKP Soetta ringspot ilarvirus (PNRSV) Sumber : Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Adapun capaian dari indikator ke-1 ini dapat melampaui target, karena jaminan kesehatan terhadap media pembawa HPHK/OPTK tersebut dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan oleh petugas-petugas karantina yang mempunyai kompetensi dibidangnya. Selain itu juga karena peraturan perkarantinaan dan keamanan hayati khususnya terkait dengan pengendalian impor, misalnya Permentan No. 42/2012 dan Permentan 43/2012 dapat terimplementasi dengan baik, dan bahkan Badan Karantina Pertanian sering melakukan penindakan yang nyata terhadap pelanggaran aturan tersebut. Hal lain yang mendukung terhadap tercapainya indikator ke-1 ini karena ada kegiatan análisis risiko di negara asal (negara mitra dagang yang melakukan ekspor komoditas pertanian ke Indonesia, misal : benih padi, produk-produk hortikultura) sehingga kegiatan ini secara langsung dapat mengurangi risiko terbawanya HPHK dan OPTK ke dalam Wilayah Republik Indonesia. 2. Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan (86 %) Jaminan kesehatan ini diharapkan setelah dilakukan sertifikasi karantina domestik masuk maupun domestik keluar (tindakan pelepasan adalah bebas dari HPHK atau OPTK, target pada tahun 2015 sebesar 86 %. Target ini lebih rendah dari pada impor karena frekuensi tindakan karantina hewan maupun karantina tumbuhan jauh lebih besar. Adapun cara perhitungan untuk menghitung indikator-2 ini adalah :

Indikator 2 = 100 % - (A + B)/2 A = persentase temuan HPHK berdasarkan ada tidaknya wabah B = persentase temuan OPTK A2 hasil pemantauan Persentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluaran yang telah ditetapkan (86 %) Adapun cara perhitungan untuk menghitung indikator-2 ini adalah :

Indikator 3 = 100 % - (A + B)/2 A = persentase temuan HPHK domestik B = persentase temuan OPTK A2 hasil pemantauan


33

Selama tahun 2015 tidak ada temuan kejadian wabah akibat HPHK, maka A = 0 / jumlah HPHK x 100 % = 0. Sedangkan untuk temuan OPTK A2 hasil pematauan sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kelompok OPTK A2

Jumlah

Temuan

Persentase

42 7 2 12 3 27 8 12

7 3 1 4 4 1

16.67 42.86 0 8.33 0 14.81 50 0 8.33

Serangga Tungau Snail and Slug Nematoda Gulma Cendawan Bakteri Phytoplasna Virus TOTAL Rata-rata

141 15,666

Rata-rata persentase temuan OPTK A2, B = 141/9 = 15,666 % Sehingga hasil perhitungan indikator ke-2 = 100 % – ( 0 + 15,666)/2 % = 100 % – 7,833 % = 92,167 % Sedangkan untuk perhitungan indikator ke-3 No.

UPT

1 2

BKP I Jayapura BKP I Balikpapan

3

SKP I Samarinda

Jenis Temuan HPHK Brucellosis Brucellosis

Brucellosis Jumlah Rata-rata

Positif

Jumlah

Persentase

1 1 4 1 1 1 1 2 1 1

157 90 18 262 93 150 138 16 158 30

0.636942675 1.111111111 22.22222222 0.381679389 1.075268817 0.666666667 0.724637681 12.5 0.632911392 3.333333333 43.28477329 4.328477329

Selama tahun 2015 terdapat temuan HPHK pada kegiatan antar area pengeluaran. Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil persentase temuan sebesat 4,329 %. Sedangkan rata-rata untuk persentase temuan OPTK sebesar 15,67 % Sehingga hasil perhitungan indikator ke-3 = 100 % – ( 4.329 + 15,666)/2 % = 100 % – 9,997 % = 90, 003 %


34

Untuk capaian indikator ke-2 dan ke-3 juga telah tercapai dan melampaui target. Untuk kegiatan karantina antara area (domestik masuk dan domestik keluar), pemeriksaan karantina hewan maupun karantina tumbuhan jauh lebih sering frekuensinya bila dibandingkan dengan kegiatan karantina impor ataupun ekspor. Secara ideal bahwa seharusnya target indikator ke-2 dan ke-3 adalah 100 %, tetapi untuk tahun 2015 hanya ditargetkan sebesar 86 %. Hal ini karena selain lebih besarnya frekuensi lalu lintas antar area, juga masih belum lengkapnya aturan-aturan antar area baik dari Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan terbukti masih adanya permasalahan antar area.. Selain itu seperti untuk tindakan karantina impor, juga tindakan karantina antar area yang menjadi titik lemah adalah sumber daya Badan Karantina Pertanian yang ada pada saat ini, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan karantina.

Foto : BKP Kelas I Banjarmasin / Humas Barantan

Gambar 3. Kegiatan Pemantauan Daerah Sebar OPTK


35

Foto : BKP Kelas I Pekanbaru/ Humas Barantan

Gambar 4. Tindakan Pemeriksaan Terhadap Media Pembawa HPHK

Sasaran program ke-2 dari Badan Karantina Pertanian adalah Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Indikator ke-4 adalah Persentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan. Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor yang efektif Badan Karantina Pertanian mengukur dengan jumlah kiriman produk pertanian ke luar negeri yang telah disertifikasi kesehatannya dan mendapatkan komplain ketidaksesuaian dari Negara tujuan dibandingkan dengan total ekspor komoditas pertanian. Target dari indikator ini sebesar ≤ 0,1 % artinya sebesar kurang dari 0,1 % dari produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi ekspor tidak mendapatkan complain dari Negara tujuan. Adapun realisasinya adalah sebesar 27 kali complain dari total ekspor sebanyak 130.362 kali sehingga (100 % – (27 : 130.362 x 100 %) = 0,0207 % (artinya masih memenuhi target karena ≤ 0,1 %). Apabila dibandingkan dengan tahun 2014 angka keefektifannya lebih baik karena jumlah complain dari Negara tujuan pada waktu itu sebanyak 20 kali dari total ekspor sebesar 118.763 kali sehingga nilai persentasenya sebesar 0,017 %. Secara umum efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan masih sangat baik karena sesuai dengan apa yang ditargetkan. Adapun


36

data bukti penerimaan Notification of Non Compliance (NNC) dari Negara Tujuan Ekspor sebagai berikut : Tabel 7. Rekapitulasi Notification of Non Compliance (NNC) Ekspor Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih Tahun 2015 No 1

2

3

4

Tgl / UPT/ Neg Komoditas Tujuan 5 Jan 2015 Kemasan kayu BBKP Surabaya Jerman 9 Jan 2015 Kemasan kayu BBKP Surabaya Jerman 2 Feb 2015 Peanut BKP Yogyakarta AS (USDA) 2 Feb 2015 - Stone product BBKP Tanjung Priok marble tile; AS (USDA) - Metal Product and Raw Metals

- Ditemukan OPTK pada kemasan kayu;

Dikembalikan (re-export)

- Kemasan kayu tidak ada marking ISPM 15


Ditemukan serangga hidup dan tidak ada marking (PT. Dachser Indonesia) Ditemukan serangga hidup (PT. KT Trading)

Dimusnahkan

Kayu okulasi (budwood)

Tidak disertai PC

Entry refusal

Kemasan kayu

Marking hanya 1 (satu) sisi (UD. Abimanyu Stone) Ditemukan serangga hidup: Hairy powderpost beetle, False powderpost beetle, Tobacco beetle, Cigarette beetle, Red flour beetle, Rust-red flour beetle (oleh PT. Waringin Internusa Jasa Pratama Surabaya) Ditemukan serangga hidup: Cockroaches (oleh PT. Waringin Internusa Jasa Pratama Denpasar) Tidak sesuai persyaratan khusus

Dimusnahkan

Ditemukan Heterobostrychus aequalis (Lesser auger

Fumigasi ulang

Kemasan kayu

6

12 Feb 2015 BBKP Surabaya Jerman 15 Feb 2015 SKP Bandung Hungaria 18 Mar 2015 BBKP Surabaya Belanda 25 Mar 2015 BBKP Surabaya Australia

Kemasan kayu

9

10

11

12

25 Mar 2015 BKP Kelas Denpasar Australia 1 April 2015 BBKP Surabaya Inggris 1 April 2015 Wilker Cirebon Australia

Dimusnahkan

Dimusnahkan

2 Feb 2015 BBKP Surabaya Jerman

8

Ditemukan serangga hidup (UD. Abimanyu Stone) Ditemukan serangga hidup (eksportir PT. Eka Manunggal Sejahtera)

Tindak Lanjut Dimusnahkan

Dilarang pemasukannya

5

7

Alasan NNC

Timber/woods articles

Stone product I

Pallet

Rottan furniture


Dimusnahkan



Dimusnahkan

37

13

14

1 April 2015 BKP Kelas Denpasar Jerman 10 April 2015

Kemasan kayu I

Jeruk

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Dimusnahkan

Additional declaration tidak sesuai (PT. Pershable Logistic Indonesia) Ditemukan serangga hidup (PT. Nagaart Collection) Ditemukan serangga berbahaya PT. Nagaart Collection Ditemukan serangga hidup (PT. Nagaart Collection) Ditemukan serangga hidup (PT. Koyo Jaya Indonesia) Tidak ada marking (PT. Sri Rejeki Isman)

Dimusnahkan

Kemasan kayu

Tidak ada marking (PT. Sri Rejeki Isman)

Dimusnahkan

Kemasan kayu

Ditemukan serangga hidup (PT. Koyo Jaya Indonesia) Tidak ada marking (CV. Putra Abadi)

Dimusnahkan

Tidak dilengkapi Additional declaration (UD. Sekar Wangi Farming) Terdeteksi mengandung residu pestisida (Chlorpyrifos) melebihi batas maksimum residu (PT. Indoagri Lestari Abadi) Ditemukan serangga hidup; tidak ada marking (PT. Daya Manunggal)

Entry refusal

Ditemukan serangga hidup (PT. Timur Megah Steel Ltd.) Tidak sesuai perpsyaratan (PT. Nusantara Segar Global)

Dimusnahkan

Perancis 15

beetle) CV. Jasprim Putra Tidak ada marking (Koperasi Produsen Bali Tiru Dewata)

14 April 2015 BBKP Surabaya Switzerland 15 April 2015 BBKP Surabaya Switzerland 17 April 2015 BBKP Surabaya Jerman 10 Mei 2015 BBKP Tanjung Priokj Jerman 2 Juni 2015 Wilker Solo Swedia 2 Juni 2015 Wilker Solo Swedia 24 Juni 2015 Jakarta Belanda 1 Juli 2015 BKP Kelas I Semarang Inggris 26 Agustus 2015 BKP Kelas I Semarang Inggris 18 Oktober 2015 SKP Kelas I Bandung Vietnam

Kemasan kayu

22 Oktober 2015 BKP Kelas Semarang Jerman 13 Nov 2015 BBKP Surabaya Jerman 14 Des 2015

Kemasan kayu

Pallet

Kemasan kayu

Pallet

Pallet

Kemasan kayu

Jeruk

Bawang merah

I

Kemasan kayu

Jeruk

Perancis


Dimusnahkan

Dimusnahkan

Diberi perlakuan Dimusnahkan

Dimusnahkan

Dimusnahkan

Dimusnahkan

Dimusnahkan

38

Beberapa hal yang mendukung terhadap keefektifan sertifikasi ekspor antara lain adalah : a) Pemantauan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan fumigasi dan kemasan kayu yang telah teregistrasi melalui sistem audit. Untuk memonitor kegiatan fumigasi yang dilakukan pihak ketiga Tim SAB dari Badan Karantina Pertanian baik secara periodik maupun eksidentil melakukan audit sekaligus pembinaan . Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas media pembawa OPT/OPTK yang akan dikirim keluar negeri agar tetap bebas dari OPT/OPTK. Berdasarkan hasil audit bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat perusahaanperusahaan fumigasi maupun kemasan kayu mendapatkan sangsi karena tidak sesuai dengan standar Barantan, yaitu : Uraian Aktif Pembekuan Pencabutan

Total

Registrasi/Penetapan (perusahaan) Fumigasi MB

Fumigasi PH3

Kemasan Kayu

97 5 45 147

36 -1 37

75 3 46 124

Sangsi yang keras dan tegas senantiasa diterapkan sebagai upaya kedisiplinan dalam melaksanakan tindakan perlakuan, sampai tahun 2014 terdapat 50 perusahaan fumigasi MB dan 1 perusahaan fumigasi PH3 yang terkena sangsi pembekuan/pencabutan dan terdapat 49 perusahaan kemasan kayu. Jadi untuk perusahaan fumigasi MB, PH3 dan Kemasan Kayu yang aktif sebanyak 208 perusahaan. Uraian

Registrasi/Penetapan (perusahaan) Fumigasi MB

91 3 60 Total 155 Sumber : Pusat KT dan KHN Aktif Pembekuan Pencabutan

Fumigasi PH3

Kemasan Kayu

45 -2 47

72 5 50 127

Sedangkan sampai dengan tahun 2015 jumlah perusahaan fumigasi MB, PH3 dan Kemasan Kayu yang aktif adalah 208 perusahaan. Hal ini karena bertambahnya sangsi untuk perusahaan fumigasi MB dan kemasan kayu, namun ada penambahan terhadap perusahaan fumigasi PH3 yang aktif. b) Melakukan review dokumen SAB secara periodik Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki dan menyusun ulang kembali dokumen sistem mutu skim audit barantan dan pedoman registrasi sesuai dengan standar kebijakan yang berlaku, Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi dan Pedoman Registrasi Perusahaan Kemasan Kayu serta Instalasi Karantina Tumbuhan. Dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan SAB dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna serta pelaksanaan SAB diberbagai


39

tempat di Indonesia dapat dilakukan dengan cara dan standar yang sama. Beberapa agenda yang dilakukan adalah review sistem manajemen mutu SAB dan prosedur-prosedurnya, Sistem Manajemen Mutu IKT, pedoman registrasi (perusahaan kemasan kayu dan fumigasi) parameter penilaian, persyaratan serta pallet epal (european palet), bagaimana menuangkan persyaratan epal ke pedoman registrasi Barantan, parameter penilaian. c) Meningkatnya Jumlah personal SDM Badan Karantina Pertanian yang kompeten dalam pengawasan perlakuan karantina tumbuhan ekspor. Dalam rangka melakukan pengawasan tindakan perlakuan karantina tumbuhan, pada tahun 2015 telah diselenggarakan pelatihan teknis karantina tumbuhan melalui Diseminasi Perlakuan Fumigasi Fosfin pada tanggal 18-23 Mei 2015 yang diikuti oleh pejabat fungsional lingkup Badan Karantina Pertanian sebanyak 15 orang.

Foto : BKP Kelas I Mataram/Humas Barantan Gambar 5. Dukungan Akselerasi Ekspor Melalui Kualitas Tindakan Perlakuan Karantina


40

Foto : BUT-TMKP/BKP Kelas II Tarakan/Humas Barantan

Gambar 6. Dukungan Uji Terap dan Pengembangtan Metode Tindakan Karantina

Sasaran

program

ke-3

dari

Badan

Karantina

Pertanian

adalah

Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian yang

diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : Indikator ke-5 : Penurunan persentase kasus pelanggaran perkarantinaan dibanding tahun sebelumnya (5 %) Perhitungan indikator ke-5 ini dengan menggunakan perbandingan jumlah kasus antara tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun jumlah kasus penegakan hukum pada tahun 2014 dan tahun 2015 seperti terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 8. Rekapitulasi Frekuensi Penegakan Hukum di Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2014 No Uraian Jumlah P-21 Proses Non Keterangan Kasus Yustisi Oleh : Karantina 1. 24 7 9 8 - PPNS Hewan - POLRI Karantina - BC 2. 17 13 4 Tumbuhan - BKSDA Total 41 20 13 8 Tabel 9. Rekapitulasi Frekuensi Penegakan Hukum di Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2015 No Uraian Jumlah P-21 Proses Non Keterangan Kasus Yustisi Oleh : Karantina 1. 18 11 7 - PPNS Hewan - POLRI Karantina - BC 2. 5 1 3 1 Tumbuhan - BKSDA Total 23 12 10 1


41

Berdasarkan 2 tabel di atas dapat diperoleh pengukuran indikator ke-5 sebagai berikut : Indikator ke-5 = jumlah kasus tahun 2014 / jumlah kasus 2015 x 100 % = 23/41 x 100 % = 56,097 % Berarti persentase penurunan jumlah kasus = 100 % - 56,097 % = 43,903 % Sehingga angka persentase penurunan jumlah kasus ini melebih dari target sebesar 5 % Tabel 10. Rekapitulasi Capaian P-21 Terhadap Pelanggaran di Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2012 - 2015 Uraian Penyelesaian kasus sampai P-21 Jumlah Kasus Persentase P-21 Sumber : PK2IP

2012 4

Frekuensi (Kali) 2013 2014 14 20

2015 12

11 36,36

47 28,79

23 52,17

41 48,78

Adapun kasus-kasus penegakan hukum dilingkup Badan Karantina Pertanian pada tahun 2015 secara terperinci sebagai berikut : NO

UPT

KH/ KT

1

BKP Kelas II Cilegon

KH

2

BBKP Soetta

KT

3

BKP Kelas I Palembang BKP Kelas I Banjarmasin BKP Kelas I Banjarmasin BKP Kelas II Cilegon BKP Kelas II Cilegon BBKP Surabaya BBKP Surabaya

KH

Pusat K2IP

KH

4 5 6 7 8 9

10

KH KH KH KH KH KT

Kasus Yang Ditangani Antar Area Daging celeng, minyak babi Impor Bibit Anggur Antar Area Benih Sawit Antar Area Burung Antar Area Burung Antar Area Burung Antar Area Burung Impor Burung Impor Bawang Merah dan Bawang Putih Antar Area


Jumlah

Status

5.974 kg dan 18 kaleng

P21

8 dus

P21

2 koli 533 ekor

Non Yustisi (8P) P21

533 ekor

P21

542 ekor

P21

580 ekor

P21

159 ekor

P21

2.830 kg bw merah, 7.250 bw putih

Proses

1.350 Kg

Proses

42

11

BKP Kelas I Balikpapan

KT

12

BKP Kelas I Banjarmasin

KH

13

BKP Kelas I Batam BKP Kelas I Batam BKP Kelas I Denpasar

KH

Daging Celeng Antar Area Bibit Kecambah Kelapa Sawit Antar Area Telur ayam dan telur itik Impor Burung

KH KH

KH

17

BKP Kelas I Semarang BBKP Soetta

18

BBKP Soetta

KH

19

BBKP Soetta

KH

20

BKP Kelas I B Lampung BKP Kelas I B Lampung BKP Kelas I TB Asahan BKP Kelas I TB Asahan

KH

14 15

16

21 22 23

KH

KH KH KT

1 koli (21 bag)

Proses

10.513 Kg dan 27.000 butir

Proses

153 ekor

Proses

Impor Burung

153 ekor

Proses

Antar Area Ayam, burung, kucing ras Antar Area Burung Ekspor Kadal Borneo Ekspor Owa Ekspor Taring macan Antar Area Daging Celeng Antar Area Daging Celeng Impor Daging

400 ekor, 3 box, 1 ekor

P21

119 ekor

P21

9 ekor

P21

2 ekr

Proses

0,2

Proses

3000 Kg

Proses

4000 Kg

Proses

4420 Kg

Proses

Impor Bawang Merah

23500 Kg

Proses

Sumber : PK2IP

Foto : BKP Kelas I Mataram / Humas Barantan Gambar 7. Tindakan Pemusnahan


43

Indikator ke-6 : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (77) Pada tahun 2015 Nilai IKM lingkup Badan Karantina Pertanian ditargetkan 77. Berdasarkan perhitungan IKM tahun 2015 didapatkan nilai 83,30 sehingga memenuhi target. Beberapa hal yang mendukung terhadap capaian ini antara lain sebagai berikut : a) Adanya Penghargaan Terhadap Pelayanan Karantina Oleh Ombudman RI (ORI) Pada Tahun 2015. Sebanyak 19 UPT lingkup Badan Karantina Pertanian mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2015, yaitu : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 17. 18. 19

Unit Pelaksanan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas Banjarmasin Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado Balai Karantina Pertanian Mataram Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkal Pinang Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Biak Balai Karantina Pertanian Kelas II Pontianak Balai Karantina Pertanian Kl I Padang Balai Karantina Pertanian Kls I Kupang Balai Karantina Pertanian Kelas II Cilegon Balai Karantina Pertanian Kelas II Tj. Pinang Balai Besar Karantina Pertanian Tj. Priok Balai Karantina Pertanian Kl II Palangkaraya Balai Karantina Pertanian Kl II Yogyakarta Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Balai Karantina Pertanian Kls I Jayapura Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Balai Karantina Pertanian Kls I B. Lampung

Nilai 110 108 108 108 108 107 106 103 102 102 102 101 100 100 100 99,50 97,50 94,50 94,00

Sebanyak 19 UPT Badan Karantina Pertanian tersebut mendapatkan Anugerah Memiliki Tingkat Kepatuhan Tinggi ( Zona Hijau ) b) Bertambahnya jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian Yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008. Sebagai instansi pelayanan , Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan mutu pelayanan Berdasarkan data jumlah UPT yang mendapatkan Setifikat ISO 9001-2008 (Mutu Pelayanan) dari tahun ke tahun selalu bertambah. Pada tahun 2014 terdapat tambahan 2 UPT yang mendapatkan sertifikat mutu pelayanan sehingga total keseluruhan UPT sejumlah 32 UPT yaitu :


44

1. BBKP Surabaya (28 Oktober 2011) 2. BBKP Tanjung Priok (25 Mei 2011) 3. BBKP Soekarno-Hatta 20 Mei 2011) 4. BBKP Belawan (29 Juni 2010) 5. BBUS-KP (14 Mei 2011) 6. BBKP Makasar (24 November 2011) 7. BKP Palembang (07 Juli 2010) 8. BKP Pekanbaru (02 Agustus 2010) 9. BKP Medan (11 Juni 2010) 10. BKP Gorontalo (06 Oktober 2011) 11. SKP Banda Aceh (22 Juli 2010) 12. SKP Mamuju (11 Oktober 2011) 13. SKP TB Karimun (12 September 2011) 14. SKP Pare-Pare (11 Oktober 2011) 15. SKP TB Asahan (22 Juli 2010) 16. BKP B. Lampung (13 Januari 2012) 17. BKP Manado (11 Juni 2012) 18. BKP Jayapura (29 Agustus 2012) 19. BKP Kendari (11 Juni 2012) 20. BKP Palu (30 Juli 2012) 21. BKP Cilegon (17 Juli 2012) 22. SKP Bengkulu (6 Januari 2012) 23. BKP Kelas I Semarang (5 Desember 2011) 24. BKP Kelas I Banjarmasin (17 Desember 2012) 25. BKP Kelas I Jambi (12 November 2012) 26. SKP Kelas I Bandung (19 Juli 2011) 27. SKP Kelas II Bangkalan (07 Desember 2011) 28. BKP Kelas II Ternate (09 Januari 2013) 29. BKP Kelas II Tarakan (09 Oktober 2013) 30. SKP Kelas I Ambon (14 Agustus 2012) 31. BKP Kelas II Yogyakarta (2014) 32. BKP Kelas I Denpasar (2014) Selain itu jumlah laboratorium yang mendapatkan sertifikat ISO-17025 : 2008 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 17 UPT. Adapun 17 laboratorium di UPT sebagai berikut : 1. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUS-KP) 2. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya 3. BBKP Makasar 4. BBKP Tanjung Priok 5. BBKP Soekarno-Hatta 6. BKP Kelas I Palembang 7. BKP Kelas I Balikpapan 8. BKP Kelas I Denpasar 9. BBKP Belawan 10. BKP Kelas I Medan 11. BKP Kelas I Banjarmasin 12. BKP Kelas I Mataram 13. BKP Kelas I Jambi 14. BKP Kelas II Cilegon 45


15. BKP Kelas I Bandar Lampung 16. BKP Kelas II Kendari 17. SKP Kelas I Banda Aceh 3.3. Realisasi Anggaran Serapan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2011 - 2015 berfluktuasi, seperti terlihat pada tabel berikut : Tabel 11. Serapan Anggaran Badan Karantina Pertanian TA 2011 – 2015

SERAPAN TA 2011 - 2015 URAIAN

2011 PAGU (Rp)

2012 *)

2014

2013

2015

542,866,622,000 734,303,739,000

807,354,242,000

604,699,761,000

749,498,063,000

REALISASI (Rp) 503,493,052,939 623,122,158,005

755,271,997,838

583,724,337,022

710,051,956,135

PERSENTASE

92.75

84.86

93.55

96,58

94,74

Adapun anggaran Badan Karantina Pertanian dan realisasinya berdasarkan jenis belanja TA 2015 dengan sebagai berikut : No

Satker/ Kode

1. 2. 3.

51 52 53

Jenis Belanja

Blj. Pegawai Blj. Barang Blj. Modal Total

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

241,528,633,000 399,041,804,000 108,927,626,000 749,498,063,000

225,077,256,385 378,494,755,674 106,477,266,476 710,051,956,135

93,19 94,85 97,78 94,74

Sedangkan anggaran dan realisasinya per kegiatan utama sebagai berikut : Kode

1818

1819

1820

Program/Kegiatan Utama Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

749,498,063,000 710,051,956,135 94.74

9,976,733,000

9,068,105,639 90.89

7,327,319,000

6,492,875,220 88.61

8,235,091,000

7,907,281,859 96.02


46

1821

1822

1823

Nabati Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

94,093,790,000

82,106,649,666 87.26

35,984,040,000

34,406,062,335 95.61

593,881,090,000 570,068,699,116 95.99

Apabila melihat capaian serapan anggaran tahun 2015 tentunya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini dikarenakan anggaran transito tahun 2015 yang sedianya sudah dipersiapkan untuk membayar kenaikan tunjangan kinerja oleh Badan Karantina Pertanian tidak dapat terealisasi karena telah diakomodir oleh Sekretariat Jenderal Kementan. Apabila melihat trend serapan anggaran tahun 2014 dan 2015 antara target dengan realisasi polanya sudah cukup baik mengingat telah mengikuti pola serapan target (tidak menumpuk dibelakang), seperti terlihat pada gambar berikut : Uraian

Serapan (%) JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUNI

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

Target

8.33

16.67

25

33.33

41.67

50

58.33

66.67

75

83.33

91.67

100

2014

2.7

8.1

16.2

22.97

29.88

36.39

46.06

57.47

66.71

74.55

83.21

96.58

2015

3.8

8.03

13.56

22.23

28.49

36.9

48.5

57.47

63.71

72.71

84.16

94.74


47

Gambar 3. Trend Serapan Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015 Hambatan /Kendala dan Solusinya Permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/ hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga proses revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan telah dilakukan sejak tahun 2015 dan diharapkan selesai tahun 2016 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina terus dan telah dilakukan harmonisasi 3) Belum optimalnya pengawasan karantina terhadap kegiatan impor, ekspor dan antar area mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Badan Karantina Pertanian terutama kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana tindakan karantina, sehingga peningkatan dan pengembangan SDM senantiasa terus dilakukan setiap tahunnya, melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi petugas karantina. Selain itu modernisasi sarana dan prasarana tindakan karantina juga terus dilakukan,


48

seperi perbaikan infrastruktur laboratorium, instalasi karantina, serta pengembangan metode pemeriksaan maupun perlakukan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 4) Belum optimalnya pengawasan karantina terhadap kegiatan impor, ekspor dan antar area mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Badan Karantina Pertanian terutama kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana tindakan karantina, sehingga peningkatan dan pengembangan SDM senantiasa terus dilakukan setiap tahunnya, melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi petugas karantina. Selain itu modernisasi sarana dan prasarana tindakan karantina juga terus dilakukan, seperi perbaikan infrastruktur laboratorium, instalasi karantina, serta pengembangan metode pemeriksaan maupun perlakukan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 5) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 6) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 7) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka 2. Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


49

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Badan Karantina Pertanian 2015 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Badan Karantina Pertanian berdasarkan targettarget yang tersurat dalam Indek Kinerja Utama (IKU) Badan Karantina Pertanian. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi sangat berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Pengembangan dan penguatan fungsi Badan Karantina Pertanian antara lain untuk melaksanakan pengawasan keamanan hayati maupun pengawasan dan penindakan serta penguatan kelembagaan ke depan belum terpayungi dengan UU No. 16 Tahun 1992, sehingga proses revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan telah dilakukan sejak tahun 2015 dan diharapkan selesai tahun 2016 2) Dalam rangka melaksanakan tindakan karantina hewan antar area, sampai dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan dibidang karantina hewan dengan peraturan daerah. Ketidaksesuaian terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak sesuai dengan kebijakan karantina hewan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi petugas karantina dalam penegakkan peraturan di lapangan, sehingga identifikasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina terus dan telah dilakukan harmonisasi 3) Belum optimalnya pengawasan karantina terhadap kegiatan impor, ekspor dan antar area mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Badan Karantina Pertanian terutama kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana tindakan karantina, sehingga peningkatan dan pengembangan SDM senantiasa terus dilakukan setiap tahunnya, melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi petugas karantina. Selain itu modernisasi sarana dan prasarana tindakan karantina juga terus dilakukan, seperi perbaikan infrastruktur laboratorium, instalasi karantina, serta pengembangan metode pemeriksaan maupun perlakukan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 4) Belum optimalnya pengawasan karantina terhadap kegiatan impor, ekspor dan antar area mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di Badan Karantina Pertanian terutama kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana tindakan karantina, sehingga peningkatan dan pengembangan SDM senantiasa terus dilakukan setiap tahunnya, melalui pendidikan formal, pengembangan kompetensi petugas karantina. Selain itu modernisasi sarana dan prasarana tindakan karantina juga terus dilakukan, 50


seperi perbaikan infrastruktur laboratorium, instalasi karantina, serta pengembangan metode pemeriksaan maupun perlakukan terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 5) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bahwa arus pemasukan dan pengeluaran barang akan semakin terbuka sehingga risiko masuknya HPHK/OPTK akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait Trade Facilitation semakin meningkat, sehingga perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pre-Clearance antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 6) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan salah satunya mungkin karena pelaksanaan tindakan karantina khususnya perlakuan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak standar sehingga dimungkinkan masih ada ditemukan serangga hidup di Negara tujuan. Sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina 3. Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain dengan metil bromide 7) Adapun hambatan dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa hal berikut : 1. Masih banyaknya pintu-pintu pemasukan illegal sehingga kemungkinan penyelundup memasukkan MP HPHK/OPTK tidak melalui pintu-pintu yang telah ditetapkan masih sangat terbuka 2. Kerbatasan jumlah PPNS, intelijen di lingkup Badan Karantina Pertanian Sehingga ke depan perlu dilakukan penguatan sumber daya secara bertahap baik dari aspek kebijakan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terutama di pintu-pintu yang rawan dengan pemasukan illegal. Selain itu dalam aspek kelembagaan diperlukan adanya struktur di bidang pengawasan dan penindakan maupun intelijen pada organisasi UPT Badan Karantina Pertanian


51

LAMPIRAN


52

LAPORAN KINERJA. Badan Karantina Pertanian BADAN KARANTINA PERTANIAN

Recommend Documents