DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ i DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................................................... ii RINGKASAN .............................................................................................................................................................. 1 BAB I.
PENDAHULUAN ................................................................................................................................... 7 A. LATAR BELAKANG ...................................................................................................................... 7 B. DASAR HUKUM ............................................................................................................................ 9 C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI, DAN SEKRETARIAT KKI ................................. 10 D. ANALISIS SITUASI ....................................................................................................................... 12
BAB II. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN .................................................................................................. 16
A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI
RENSTRA KKI 2011-2015 ....................................................................................................... 16
B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2015 ................................................................................. 17 C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2015 ......................................................................... 21 D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 .......................................................................... 41 E. TANTANGAN / KENDALA ........................................................................................................ 42 F. HARAPAN ....................................................................................................................................... 45
BAB III. PENUTUP ............................................................................................................................................... 48
i
DAFTAR LAMPIRAN
1. Rekapitulasi
Dokter/Dokter
Gigi/Dokter
Gigi
Spesialis/Dokter …………………
49
Spesialis yang teregistrasi di KKI Tahun 2005 s/d 31 Desember 2015 2. Grafik Dokter Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan ............................
50
Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015 3. Grafik Dokter Gigi Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan
…………………
50
…………………
51
…………………
51
…………………
52
…...……………..
53
…………………
54
…………………
57
10. Susunan Organisasi KKI periode masa tugas tahun 2014 -2019
…………………
58
11. Susunan Organisasi MKDKI periode masa tugas tahun 2011 -2016
…………………
59
12. Foto-foto Kegiatan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2015
…………………
60
Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015 4. Grafik Dokter Gigi Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015 5. Grafik Dokter Spesialis Yang Terregistrasi di KKI Per Provinsi Berdasarkan Alamat Korespondensi Data Per 31 Desember 2015 6. Data Sebaran Dokter, Dokter Gigi , Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Spesialis yang Terregistrasi di KKI Berdasarkan Alamat Korespondensi Per 31 Desember 2015 7. Daftar Fakultas Kedokteran Gigi dan Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) per 31 Desember 2015 8. Daftar Fakultas Kedokteran dan Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) per 31 Desember 2015 9. Peta Sebaran Dokter/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis/Dokter Spesialis Yang Teregistrasi di KKI Sampai Dengan 31 Desember 2015
ii
Ringkasan onsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan Lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, mengemban tugas dan amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), yaitu: (1) mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, (2) melakukan registrasi dokter dan dokter gigi WNI dan WNA, (3) melakukan
pembinaan bersama
organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan dok ter gigi. KKI memiliki fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Adapun tujuan dari pengaturan praktik kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, peningkatan mutu praktik kedokteran serta memberikan kepastian hukum
bagi dokter, dokter gigi dan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan amanah tersebut, KKI telah melaksanakan berbagai program kerja sesuai kewenangan KKI yang meliputi 3 (tiga) ranah, yaitu di ranah pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, pada ranah registrasi dokter dan dokter gigi sebagai pemberian legalitas praktik kedokteran sesuai kompetensi, serta pada ranah pembinaan serta penegakan sangsi disiplin praktik kedokteran sesuai kebutuhan dan perkembangan global. Profesi Dokter dan Dokter gigi merupakan bagian dari 8 (delapan jenis) tenaga ahli yang menjadi prioritas liberalisasi di bidang jasa kesehatan dalam era global dan saat diberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015. Sesuai isi ASEAN Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia berperan dalam memberikan rekognisi kualifikasi serta kompetensi dokter dan dokter gigi yang melakukan kegiatan praktik kedokteran antar Negara. Selama tahun 2015 KKI bersama Tim Kementerian Kesehatan RI dan lintas kementerian ikut berperan aktif dalam 3 (tiga) kali pertemuan perundingan jasa ASEAN Cordinating Committee on 1
Services (CCS) yang diselenggarakan di berbagai Negara ASEAN secara periodik setiap tahun, guna memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015 dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional. Di tingkat international, KKI sebagai anggota IAMRA (International Association for Medical Regulatory Auhtorities) sejak tahun 2011, aktif mengikuti pertemuan dan perkembangan Konsil Kedokteran dan Kedokteran Gigi di 40 Negara anggota IAMRA. Selain itu, KKI sebagai anggota Negara WHO-SEARO yang dipercaya untuk menjadi koordinator dalam penyusunan Acuan tentang Medical Core Competency. Selama tahun 2015 KKI telah melakukan teleconference dengan beberapa negara anggota, serta menyampaikan hasilnya dalam pertemuan Medical Council para anggota WHO SEAR (South East Asia Region) di Bhutan-Nepal. Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, para anggota komisioner KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal
26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai
kelanjutan da-ri program kerja yang telah dilakukan KKI periode tugas tahun 20092014. RenstraKKI tahun 2011-2015 juga dijadikan dasar pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yaitu badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk melakukan penegakkan disiplin bagi dokter dan dokter gigi saat melakukan praktik kedokteran, beserta Sekretariat KKI yang memiliki tugas dan fungsi membantu memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Hasil program kerja dan capaian kinerja KKI tahun 2015, pada ranah pendidikan profesi dokter dan dokter gigi antara lain yaitu : telah dilakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program adaptasi dokter dan dokter gigi WNIlulusan Luar Negeri dengan pengandil, dalam bentuk kesepakatan untuk merevisi Perkonsil Nomor 7 tahun 2012, melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan standar pendidikan profesi kedokteran / kedokteran gigi di 8 Institusi pendidikan; penyiapan awal (rapat-rapat internal) revisi Peraturan KKI Nomor 22 tahun 2014 tentang Persetujuan KKI bagi dokter dan dokter gigi 2
WNA yang
akan melakukan kegiatan Alih ilmu pengetahuan dan teknologi
kedokteran/kedokteran gigi, menjadi Persetujuan Alih ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kedokteran gigi berbasis Elektronik; Rancangan Peraturan KKI tentang Kompetensi Klinispada pelayanan kedokteran yang dilakukan oleh dokter spesialis,
subspesialis dari Jenis spesialisasi yang berbeda, Rancangan
Pedoman penyelesaian Tumpang TindihKompetensi dokter spesialis dalam bidang Kemoterapi
dalam
bentuk White PaperRancangan Pedoman penyelesaian
tumpang tindih kompetensi dokter gigi Spesialis Borang Monitoring evaluasi penerapan standar pendidikan profesi dokter dan dokter Spesialis, melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi dokter spesialis, berkoordinasi dengan
pengandil
dalam penyusunan standar
kompetensi dan standar pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, menerbitkan spesialis/dokter gigi spesialis WNA
surat persetujuan KKI bagi dokter yang
melakukan kegiatan alih ilmu
pengetahuan dan teknologi; memproses usulan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI Lulusan Luar Negeri; serta rapat-rapat koordinasi dengan para pengandil terkait pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Pada ranah registrasi dokter dan dokter gigi, capaian yang diperoleh pada tahun 2015 adalah tersusunnya pedoman buku petunjuk registrasi secara on mensahkan
revisi
Perkonsil Registrasi Dokter Peserta
line;
Program Internsip;
mensahkan Perkonsil Registrasi bagi dokter peserta PPDS /dokter gigi peserta PPDGS; mensahkan Perkonsil Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi. Dalam rangka memberikan legalitas praktik kedokteran sesuai kompetensi,
sampai
dengan 31 Desember 2015, KKI telah meregistrasi 168.823 dokter dan dokter gigi, telah menerbitkan 25.981 Surat Tanda Registrasi (STR) dokter kewenangan internsip, menerbitkan 1.179 STR dokter peserta PPDS dan STR dokter gigi peserta PPDGS, telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peraturan registrasi di beberapa Provinsi sekaligus melakukan ujicoba registrasi secara online. Pencapaian penting lainnya terkait registrasi adalah telah dilakukannya 3
sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 layanan registrasi dokter dan dokter gigi. Pada ranah pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, hasil yang telah dicapai pada tahun 2015 adalah diterbitkannya beberapa peraturan KKI yaitu : Perkonsil tentang Penerbitan Surat Kelaikan Praktik Kedokteran (Certificate/letterof Good Standing) dan Perkonsil tentang Registrasi ulang dokter dan dokter gigi; melaksanakan pertemuan koordinasi secara rutin dengan para pengandil; melaksanakan bimbingan teknis tentang praktik kedokteran yang baik terhadap dokter dan
dokter gigi; sosialisasi penegakkan disiplin kedokteran bagi para
komite medis rumah sakit. Dalam rangka pembinaan disiplin praktik kedokteran bagi dokter dan dokter gigi, selama tahun 2015 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 (empat) orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin, memberikan peringatan tertulis kepada 1 (satu) orang dokter dan pencabutan STR kepada 1 (satu) orang dokter gigi. KKI juga telah melakukan penerbitan Certificate of Good Standing (COG) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) di tahun 2015. Dalam hal penegakkan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sampai dengan tahun 2015 terdapat sejumlah 342 kasus diadukan, dan sudah 271 kasus yang tertangani. Dari yang telah tertangani tersebut, 71 kasus masih dalam proses (belum dilakukan putusan). MKDKI juga telah mengembangkan sistem manajemen data dan informasi dokter dan dokter gigi yang melanggar norma disiplin praktik kedokteran. Untuk mewujudkan pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI,
pada tahun 2015
telah dilakukan
pengembangan aplikasi registrasi online, aplikasi pelayanan SMS registrasi, resertifikasi ISO 9001:2008 untuk registrasi dan resertifikasi ISO 9001:2008 untuk pengelolaan keuangan PNBP, penetapan standar kinerja pegawai, pelaksanaan pameran dan talkshow sosialisasi penerapan praktik kedokteran yang baik. Dalam pelayanan tata pemerintahan yang baik serta mendukung program pemerintah sesuai dengan Ipres Nomor 5
tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan 4
Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Sekretariat KKI telah dilakukan pembimbingan, reviewdan penilaian Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dengan Inspektorat Jenderal dan telah diterimanya sertifikat Satuan Kerja dengan status WBK. Selama Tahun 2015, KKI selaku Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA-PDRA) di Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan para pengandil di tingkat Nasional, Regional ASEAN dan Negara WHO-SEAR, serta di tingkat Globaldan Internasional. Penguatan kerjasama KKI di tingkat Nasional antara lain melakukan kerjasama dengan Consorcium Health Specialised (CHS), PERSI, Media dan lintasKementerian/Lembaga. Kerjasama KKI dengan Lemhannas RI untuk meningkatkan nilai-nilai kebangsaan bagi dokter dan dokter gigi sebagai “tenaga strategis bangsa” dilaksanakan terhadap para pengandil praktik kedokteran (Dekan, Direktur RS, Ke-tua Organisasi Profesi dokter/dokter gigi, dan para direksi BPJS) dalam bentuk kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (TAPLAI) dan penugasan komisioner KKI untuk mengikuti Program PPSA Lemhannas
RI
guna
memperluas
jejaring
dan
kerjasama
lintas
Kementerian/Lembaga. Dalam rangka harmonisasi regulasi, KKI berperan aktif menjadi anggota dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Ristek Pendi-dikan Tinggi RI. KKI juga aktif sebagai anggota Tim Kordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK), anggota Tim koordinasi perijinan TK-WNA dan anggota tim pengawasan orang asing (TIMPORA) di Kementerian Kesehatan RI. Untuk
penguatan peran
dan Networking KKI di tingkat Regional, KKI berperan aktif dalam pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for Medical and Dental practitioners dimana
masing-masing
negara
harus
mempersiapkan
roadmap
country
implementation plan untuk implementasi Asean MRA pada AEC 2015 serta rencana capaian AEC di tahun 2015; menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) melalui video conference, dan menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Auhtorities (IAMRA) di London. 5
Selain berbagai capaian KKI tersebut diatas, masih ada kendala/tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan, antara lain harmonisasi berbagai peraturan KKI dengan Kementerian RisetPendidikan Tinggi terkait diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik, masih banyaknya para pengandil serta dokter dan dokter gigi yang kurang paham aturan penerbitan STR Dokter dengan kewenangan internsip, aturantentang Registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan bakti sosial, aturan tentang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dokter dan dokter gigi warga negara asing. Juga belum ter-padunya informasi data SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil, kurangnya pemahaman pemerintah daerah dan penegak hukum tentang kedudukan MKDKI, dan penegakan putusan disiplin praktik kedokteran yang masih menjadi kendala dan harus diselesaikan di tahun mendatang.
6
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG sas praktik kedokteran adalah Pancasila yang didasarkan pada nilai ilmiah,
manfaat,
keadilan,
kemanusiaan,
keseimbangan
serta
perlindungan dan keselamatan pasien. Nilai ilmiah yang dimaksud bahwa praktik kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi yang diperoleh baik pendidikan formal maupun non formal secara berkeseimbangan serta pengalaman praktik di lapangan. Penyelenggaraan Praktik Kedokteran harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dalam rangka mempertahankan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Praktik kedokteran harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau dan pelayanan yang bermutu. Salah satu unsur utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang prima adalah tersedianya pelayanan profesional oleh dokter dan dokter gigi yang kompeten yang bekerja untuk melindungi masyarakat dengan memberikan pelayanan medik yang aman. Atas dasar hal tersebut maka diterbitkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur praktik dokter dan dokter gigi agar berkualitas baik dan terpelihara mulai dari pendidikan, registrasi dan pembinaannya. Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedoktaren, mengamanahkan membentuk sebuah lembaga negara yaitu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). KKI merupakan suatu badan otonom dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia yang mempunyai fungsi inti menjaga dan menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi
7
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, registrasi, serta pembinaan, dan penegakan disiplin. Kewenangan KKI dalam peningkatan mutu pelayanan medis antara lain dengan menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Dalam menjalankan seluruh kewenangannya tersebut dijabarkan dalam peran KKI sebagai regulator, asesor, dan inisiator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai Undang Undang Nomor 29 tahun 2004, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang betugas : (a) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; (b) dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi dibidang jasa kesehatan sesuai Asean Charter yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, KKI bersama-sama Kementerian Kesehatan RI diakui sebagai Professional Medical and Dental Regulatory Authority (PMRA dan PDRA) di Indonesia yang berperan dalam merekognisi kualifikasi dan kompetensi dokter dan dokter gigi Asean. Selaku PMRA dan PDRA, KKI bersama Kementerian kesehatan RI dituntut berperan aktif dalam pertemuan perundingan jasa yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun, untuk memfasilitasi tercapainya 4 (empat) tujuan MRA (Mutual Recognition Arangement) sesuai agenda Blueprint AEC (Asean Economy Community) 2015, yaitu: 8
facility mobility (sebagai ultimate goals) of skill labours yang didukung oleh 3 tujuan lainnya yaitu; (i) exchange information and enhance cooperation, (ii) promote adoption of best practices on standards and qualifications, (iii) provide opportunities for capacity building and training. Di tingkat International, KKI sejak tahun 2011 telah menjadi anggota
IAMRA
(International Association for Medical Regulatory Authorities), serta mendapat kepercayaan untuk menyusun acuan tentang Medical Core Competency dalam pertemuan Medical Council Negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region). Dengan mengacu pada Rencana Strategis KKI Tahun 2011-2015, anggota KKI periode masa tugas tahun 2014-2019 yang diangkat oleh Presiden pada tanggal 26 Mei 2014, telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai kelanjutan dari program kerja yang telah dilakukan oleh KKI periode tugas tahun 2009-2014. Renstra KKI tahun 2011-2015 tersebut juga dijadikan dasar untuk pelaksanaan program kerja MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), sebagai badan independen di dalam KKI yang dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi agar sesuai kompetensi saat penyelenggaraan praktik kedokteran, serta sekretariat KKI yang berfungsi membantu dan memfasilitasi teknis administrasi pelaksanaan tugas KKI dan MKDKI. Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI selama tahun 2015, perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai Lembaga Negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2015. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.
9
3. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
721/MENKES/SK/IV/2011 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti Tahun 2011 – 2016. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia. 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 49/KKI/PER/XII/2010 tentang Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2011-2015. 6. Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia. 7. Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi. C. FUNGSI DAN TUGAS KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI Dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), disebutkan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan regulator profesi dokter dan dokter gigi, mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Sesuai pasal 8 UUPK, dalam menjalankan tugasnya KKI memiliki wewenang: a) menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; 10
b) menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi; c) mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi; d) melakukan pengujian persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; e) mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; f) melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan g) melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Konsil Kedokteran Indonesia terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota) dan bertugas secara kolegial serta bersifat independen. Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, 7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat. Para anggota tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Kolegium, Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan,
Kementerian
Kesehatan,
Kementerian
Pendidikan
dan
Wakil
Masyarakat. Para anggota KKI tersebut dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi, yang terdiri dari 3 divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan Profesi dan Divisi Pembinaan. Adapun Struktur organisasi dan susunan keanggotaan KKI periode tugas tahun 2014 -2019 dapat dilihat dalam lampiran. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, berdasarkan pasal 55 ayat (1) UUPK, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan Badan otonom didalam KKI. Tugas MKDKI adalah: (1) menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan (2) menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Anggota MKDKI berjumlah 11 orang yang berasal dari Organisasi Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Asosiasi Rumah Sakit, dan Sarjana Hukum.
11
Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) UUPK disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya KKI didukung oleh Sekretariat KKI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Sekretariat KKI terdiri atas pegawai KKI yang secara struktur organisasi berada di bawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Sesuai Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1442/MENKES/PER/X/2005
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI, tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI. Menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan profesi; (2) pelaksanaan fasilitasi registrasi; (3) pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan (4) pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas
dan fungsi KKI sejak tahun 2006
sampai dengan saat ini didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Registrasi dokter dan dokter gigi. D. ANALISIS SITUASI Sejak KKI berdiri tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, telah banyak capaian dan tugas yang dilakukan oleh KKI, baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan para pengandil terkait. 1. Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi KKI bersama pengandil di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi (AIPKI, AFDOKGI, ARSPI, ARSGMP, dan Kolegium) telah mengesahkan standar pendidikan profesi dokter gigi dan standar kompetensi dokter gigi. Standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran
gigi di
Indonesia serta dalam melakukan bimbingan teknis
penerapan standar pendidikan profesi di Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi.
12
KKI telah membuat rancangan pedoman Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kompetensi Klinis Pada Pelayanan kedokteran yang Dilakukan oleh Dokter spesialis, Sub spesialis dari Jenis Spesialisasi Yang Berbeda, dan modulmodul kompetensi dokter gigi spesialis, yang kemudian akan diikuti dengan penyelesaian masalah tumpang tindih kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Berdasarkan
permintaan
dari
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Tinggi
Kemenristekdikti RI, KKI juga telah menerbitkan rekomendasi pembukaan program studi (prodi) dokter spesialis sebanyak 20 (dua puluh). Khusus untuk penjaminan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di tahun 2009 sampai saat ini, KKI memberlakukan moratorium pembukaan prodi kedokteran dan kedokteran gigi. Adanya dinamisasi kebijakan pemerintah RI dan perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, antara lain adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, maka diperlukan sinkronisasi regulasi KKI dengan Kementerian Pendidikan Kolegium dan Kementerian Kesehatan, dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, penjaminan mutu serta sistem akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Koordinasi yang lebih intens dengan pengandil di bidang pendidikan kedokteran juga diperlukan untuk proses pengakuan kualifikasi dokter/dokter gigi lulusan Luar Negeri, proses adaptasi serta proses persetujuan KKI untuk dokter/dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan alih iptekdok di Indonesia. 2. Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki STR yang diterbitkan oleh KKI. STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilakukan registrasi ulang setiap 5 tahun dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan data KKI, 13
terdapat 16.436 dokter dan dokter gigi di 34 provinsi yang harus melakukan registrasi ulang, karena Surat Tanda Registrasi (STR) nya telah habis masa berlaku pada tahun 2015. Registrasi ulang tersebut wajib dilakukan 6 bulan sebelum habis masa berlaku STR, agar penyelesaian STR ulang tepat pada waktunya dan tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran. Sampai dengan 31 Desember 2015, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR dari KKI berjumlah 168.823 orang, terdiri dari : dokter
: 109.597
dokter spesialis
: 29.561
dokter gigi
: 26.910
dokter gigi spesialis : 2.755 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang Registrasi dokter dan dokter gigi,
KKI perlu terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan
harmonisasi peraturan registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA dengan para pengandil terkait di Pusat dan Daerah, terlaksananya proses registrasi baru dan registrasi ulang secara online melalui website KKI agar dapat mempermudah dan mempercepat proses penerbitan STR, terlaksananya koordinasi penyiapan interoperabilitas system registrasi online KKI dengan Organisasi Profesi (PB IDI dan PB PDGI), terlaksananya proses registrasi secara efisien dan tepat waktu bagi dokter peserta internship, registrasi dokter PPDS dan dokter gigi PPDGS, penyempurnaan proses registrasi bersyarat dan registrasi sementara bagi dokter dan dokter gigi WNA, serta penyempurnaan peraturan tata cara registrasi bersama pengandil untuk dapat menjamin keabsahan dan legalitas kompetensi dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran. Dengan akan diberlakukannya AEC pada akhir tahun 2015, KKI bersama Kementerian Kesehatan RI berperan aktif sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Kementerian kesehatan dan sebagai Delegasi Indonesia dalam pertemuan perundingan Asean MRA untuk jasa dokter dan dokter gigi (AJCCM dan AJCCD) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, melakukan verifikasi permohonan ijin pendayagunaan TK-WNA sebagai anggota 14
Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA di Pusrengun Kemenkes RI, dan ikutserta sebagai bagian dari Tim Kemenkes dalam kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). 3. Bidang Pembinaan dan Penegakkan Disiplin Praktik Kedokteran. Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas KKI di bidang pembinaan praktik dokter dan dokter gigi, KKI telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk pedoman terkait penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait belum terkoordinasi dengan baik, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Hal-hal lain yang masih perlu mendapatkan perhatian adalah belum tersosialisasi secara luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pengawasan pelaksanaan Keputusan KKI terkait Pengaduan Pelanggaran Disiplin Kedokteran oleh pengandil. 4. Bidang Kesekretariatan KKI (Administrasi Umum dan Kehumasan) Dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Sekretariat KKI sejak tahun 2005-2015 selain memfasilitasi teknis administrasi program KKI, secara bertahap
juga
telah
melakukan
pembenahan
dengan
menyusun
dan
menyempurnakan SPO (Standar Prosedur Operasional) administratif, peta jabatan, peta SDM, analisis beban kerja, serta pembuatan laporan kinerja yang akuntabel. Walaupun demikian, penyempurnaan masih harus terus diupayakan, mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan good governance semakin dikedepankan guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan pengguna KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.
15
BAB II CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI RENSTRA KKI 2011 -2015 ada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran secara efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011–2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, yaitu : 1. Terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan
dokter/dokter
gigi
serta
penilaian
prodi
pendidikan
kedokteran/kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang; 2. Seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 3. Terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan; 4. Tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain; 5. Tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration); 6. Tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya
penanganan
pengaduan
dugaan
pelanggaran
disiplin
kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat; 7. Terselenggaranya praktik kedokteran yang baik; 16
8. Meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diagram Balenced Scorecard Konsil Kedokteran Indonesia 2009-2014
B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2015 Berdasarkan ke-8 (delapan) butir sasaran dalam Renstra KKI tersebut di atas, pada tahun 2015 KKI merencanakan program kerja/kegiatan sebagai berikut : 1. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi : a. Penyelesaian tumpang tindih kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. b. Lokakarya pemantapan penerapan standar pendidikan profesi dokter, dan dokter gigi. 17
c. Lokakarya pemantapan penerapan standar pendidikan profesi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. d. Monitoring dan Evaluasi penerapan standar pendidikan dan standard kompetensi dokter dan dokter gigi. e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri dengan pengandil. f. Melakukan penilaian kelayakan dan memberikan rekomendasi pembukaan program studi dokter spesialis; g. Berkoordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan standar kompetensi dan standar Pendidikan dokter spesialis h. Menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi i.
Melakukan proses usulan adaptasi dokter/dokter gigi, drSp/drgSp
j.
Merancang proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi secara online.
2. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi : a. Revisi Perkonsil Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi b. Draft Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS. c. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi. d. Penyusunan Informasi tentang pemberitahuan berkas STR melalui SMS. e. Revisi Penyusunan SOP Regitrasi. f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internship, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS. g. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS. h. Resertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2015 18
3. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia : a. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI. b. Bimbingan Teknis Pemantapan Profesionalisme Praktik Kedokteran. c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan MKDKI. d. Sosialisasi Tentang Penegakan Disiplin untuk Komite Medis RS 4. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi : a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P 1) Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi. 2) Persidangan. b. Perbaikan Tata Cara penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 5. Program Kerja/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI : a. Penyempurnaan pembangunan sistem Teknologi Informasi (TI) KKI, termasuk sistem registrasi online. b. Layanan Perkantoran. c. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pembinaan Program dan Evaluasi Kinerja. d. Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Pengelolaan Keuangan PNBP e. Penetapan Standar Kinerja Pegawai Sekretariat KKI f. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. g. Pengadaan Fasilitas Perkantoran.
19
6. Lain-lain : Program lain yang direncanakan di tahun 2015, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat Regional, Global dan Nasional, antara lain : a. Mengikuti pertemuan ASEAN Coordinating Committee Services (CCS) for MRA Medical dan Dental Practitioners sebagai tim DELRI. b. Mengadakan pertemuan ASEAN Medical Disciplinary Board sebagai upaya untuk berbagi informasi dan pengalaman tentang penegakkan disiplin dan langkah awal harmonisasi sistem praktik kedokteran dan penegakkan disiplinnya di negara-negara ASEAN. c. Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR
melalui Video
Conference dan menyempurnakan Core Competences for Medical Graduates in South East Asia Region yang menjadi tugas Indonesia. d. Mengikuti Biannual Meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London e. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Koordinasi Bidang Jasa Kesehatan (TKBJK) Setjen Kemenkes RI, serta anggota Tim Koordinasi Perijinan TK-WNA dan TIMPORA di BPPSDM Kemenkes RI. f. Penugasan utusan KKI sebagai anggota Tim Pokja Ditjen Dikti Kemendikti RI. g. KKI bekerjasama dengan Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Dokter dan dokter Gigi pengandil Praktik Kedokteran se Indonesia (Dekan, Direktur Rumah Sakit, Ketua Organisasi Profesi IDi dan PDGI ) serta penugasan Komisioner KKI mengikuti PPSA Lemhannas RI guna memperluas jejaring dan kerjasama lintas K/L. h. KKI bekerjasama dengan Media massa dan media elektronik untuk meningkatkan akses informasi tentang regulasi praktik kedokteran kepada masyarakat.
20
C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2015 Berdasarkan program kerja tahun 2014 yang direncanakan, telah dilakukan kegiatan-kegiatan oleh Divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut : 1. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi Capaian yang dihasilkan di program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain telah disahkan dan disusun berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu : a. Rancangan White Paper Kemoterapi b. Rancangan Tumpang Tindih Kompetensi Antar Dokter Gigi Spesialis c. Rancangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kompetensi Klinis Pada Pelayanan kedokteran yang Dilakukan oleh Dokter spesialis, Sub spesialis dari Jenis Spesialisasi Yang Berbeda Tumpang Tindih Kompetensi Dokter spesialis d. Rancangan Standar Komptensi Dokter Gigi e. Borang Monitoring dan Evaluasi Dokter dan Dokter Spesialis f. Melakukan penilaian kelayakan dan rekomendasi permohonan pembukaan program studi kedokteran dan kedokteran gigi; g. Berkoordinasi dengan pengandil dalam penyusunan standar kompetensi dan standar Pendidikan dokter spesialis h. Menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi i.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program adaptasi dokter dan dokter gigi WNI dengan pengandil (kesepakatan merevisi Perkonsil No 7 Tahun 2012)
21
j.
Melakukan proses usulan adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri.
k. Membuat rancangan proses alih ilmu pengetahuan dan teknologi secara online. Untuk rekomendasi Pembukaan Program Studi Dokter Spesialis di tahun 2015 dari 22 pengusul, yang direkomendasi oleh KKI ada 20 prodi. Satu prodi tidak direkomendasi dan satu prodi masih dalam tahap perbaikan proposal setelah dilakukan desk evaluation. Sesuai Pasal 30 ayat (1) UUPK tentang kewajiban dilakukan evaluasi bagi Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri melalui proses adaptasi untuk memenuhi persyaratan registrasi, pelaksanaan proses adaptasi
diatur lebih
lanjut dalam Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012. KKI telah melakukan evaluasi dalam implementasi Perkonsil tersebut dan telah dihasilkan kesepakatan untuk merevisi Perkonsil Nomor 7 Tahun 2012. Selama tahun 2015, terdapat 110 permohonan baru adaptasi dokter dan dokter gigi, dan dari permohonan tersebut kemudian dilakukan penilaian persyaratan untuk placement test, untuk selanjutnya dilakukan adaptasi. Rincian tentang permohonan adaptasi dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, placement test dan pelaksanaan adaptasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :
22
REKAPITULASI PERMOHONAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2015
NO 1
KELULUSAN Dr WNI LLN Dr WNI LDN, Dr Sp
2
LLN Dr WNI LLN, Dr Sp
3
LLN
4
Drg WNI LLN Drg WNI LDN, Drg Sp
5
LLN
ADAPTASI
ADAPTASI
DOKTER
DOKTER
UMUM
SPESIALIS
52
37
0
47
49
22
47
2
2
9
2
4
4
2
0
1
0
0
1
110
108
70
50
PERMOHONAN
PLACEMENT
BARU
TEST
55
40 30 20
Dr WNI LLN
10
Dr WNI LDN, Dr Sp LLN
0
Dr WNI LLN, Dr Sp LLN Drg WNI LLN
Drg WNI LDN, Drg Sp LLN
. Grafik Rekapitulasi Permohonan Adaptasi Dokter, Dokter Spesialis Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2015
23
REKAPITULASI TEMPAT PROGRAM ADAPTASI TAHUN 2015 FAKULTAS NO
ADAPTASI
KEDOKTERAN/KEDOKTERAN
DOKTER
GIGI
UMUM
ADAPTASI DOKTER GIGI UMUM
ADAPTASI DOKTER
JUMLAH
SPESIALIS
1
FK UI
9
16
25
2
FK UNPAD
4
1
5
3
FK UDAYANA
17
4
FK UNAIR
1
1
2
5
FK USU
1
1
2
6
FK UNSRAT
5
5
7
FK UNHAS
13
13
8
FKG UNPAD
2
2
9
FKG UI
2
2
10
FK UNSRI JUMLAH
17
50
4
3
3
22
76
Berdasarkan hasil evaluasi dan uji penempatan dari kolegium untuk tempat adaptasi dokter umum yang paling banyak di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sedangkan untuk adaptasi dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
NO
KOMPETENSI
PHILIPINA
CINA
JERMAN
TAIWAN
RUSIA
PAKISTAN
Dokter Umum
9
39
1
1
3
1
Dokter Gigi
5
MALAYSIA
USA
JUMLAH
A 54 5
B Ilmu Kesehatan An ak Ilmu Kulit dan Kela min Obstetri dan Gyne okologi Anestesi
15
1
16
3
1
4
10
1
1
12
4
4
Orthopedi Penyakit Dalam
10
2
12
Jantung dan Kardi ologi Bedah Plastik
24
NO
KOMPETENSI
PHILIPINA
CINA
JERMAN
TAIWAN
RUSIA
PAKISTAN
MALAYSIA
USA
JUMLAH
Opthalmologi Radiologi
1
1
Bedah
1
1
Bedah Toraks
1
1
1
1
Periodontologi C ORTODONTI
1
ORAL MEDICINE 56
42
4
1
3
1 2
108
Berdasarkan jenis lulusan terbanyak yang melakukan permohonan adaptasi selain dokter umum adalah Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. Hal lain yang menjadi tugas KKI dalam bidang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah menerbitkan surat persetujuan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan kegiatan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptek) di bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Selama tahun 2015, telah masuk berkas permohonan untuk surat persetujuan Alih Iptekdok sebanyak 68 (enam puluh delapan) berkas, baik dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis. Berkas permohonan untuk dokter spesialis sebanyak 64 (enam puluh empat) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 4 (empat) berkas. Dari berkas yang dikirimkan tidak semuanya memenuhi persyaratan. Ada beberapa permohonan yang waktu penyelenggaraannya sudah mendesak atau kurang dari 1 (satu) bulan, sehingga berkas permohonan tersebut tidak dapat diproses. Jumlah berkas dokter spesialis yang diproses sebanyak 40 (empat puluh) berkas dan dokter gigi spesialis sebanyak 1 (satu) berkas. Berkas yang diproses telah mendapatkan surat rekomendasi dan persetujuan Alih Iptek dari Konsil Kedokteran Indonesia, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik di bawah ini:
25
REKAPITULASI SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK TAHUN 2015 Jumlah yang
Jumlah Berkas
Jumlah Surat
Jumlah Surat Yang Tidak
Permohonan
Persetujuan
Disetujui
Dr. Sp
64
40
28
40
Drg. Sp
4
1
3
1
Kompetensi
memberikan Laporan
Grafik Rekapitulasi Surat Persetujuan Alih Iptek Tahun 2015
Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis Warga Negara Asing (WNA) yang mengajukan permohonan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Alih Iptekdok) berjumlah 68 orang, yang terdiri dari 64 orang dokter spesialis dan 4 orang dokter gigi spesialis. Pada tahun 2015 dari jumlah keseluruhan negara-negara yang pernah diajukan dokter spesialis maupun dokter gigi spesialisnya untuk memberikan alih iptekdok di Negara Indonesia sejak tahun 2011.
40 20
ITALIA
SWISS
MYANMAR
JEPANG
TAIWAN
KOREA
THAILAND
CINA
NEPAL
BELGIA
INGGRIS
SWEDIA
Spesialis
COLUMBIA
KANADA
0
ARGENTI…
KOMPETENSI Dokter Gigi KOMPETENSI Dokter Spesialis
Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang Mengajukan Persetujuan Alih Iptek Tahun 2015
26
REKAPITULASI DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MENGAJUKAN PERSETUJUAN ALIH IPTEK DI INDONESIA TAHUN 2015
NO.
WARGANEGARA
KOMPETENSI Dokter Gigi Spesialis
Dokter Spesialis
JUMLAH
1
KANADA
0
2
2
2
AMERIKA
0
4
4
3
BANGLADESH
0
1
1
4
BRAZIL
0
1
1
5
SPANYOL
0
2
2
6
MOSKOW
0
1
1
7
SWEDIA
0
1
1
8
SWIS
0
1
1
9
JERMAN
0
3
3
10
INGGRIS
2
3
5
11
BELANDA
2
6
8
12
ITALIA
0
2
2
13
NEPAL
0
2
2
14
INDIA
0
10
10
15
CINA
0
4
4
16
VIETNAM
0
4
4
17
THAILAND
0
5
5
18
MALAYSIA
0
3
3
19
KOREA SELATAN
0
4
4
20
FILIPINA
5
1
6
21
TAIWAN
0
2
2
22
SINGAPURA
0
8
8
23
JEPANG
6
44
50
24
AUSTRALIA
0
3
3
25
SLOVENIA
0
2
2
26
HONGKONG
1
1
2
27
MYANMAR
1
0
1
28
FINLANDIA
0
1
1
17
121
138
TOTAL
27
Berdasarkan pemohon, untuk jumlah surat persetujuan alih iptekdok yang sudah dikeluarkan dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini: REKAPITULASI SURAT PERSETUJUAN ALIH IPTEK PER PEMOHON TAHUN 2015 Rumah Sakit Organisasi Profesi
Institusi Pendidikan
Rumah Sakit Swasta
Jumlah
Pendidikan
Kompetensi Disetuju
Disetuju
Pemohon
Pemohon
Dr.Sp
6
1
7
4
41
32
10
3
64
40
Drg. Sp
0
0
3
0
1
1
0
0
4
1
TOTAL
6
1
10
4
42
33
10
3
68
41
i
30 25 20 15 10 5 0
i
Pemohon
Disetuju
Disetujui
i
Pemohon
Disetuju
Pemohon
i
Disetujui
Pemohon
Disetujui
Pemohon
Disetujui
Pemohon
Disetujui
Pemohon
Dr.Sp
Organisasi
Institusi
Rumah
Rumah
Profesi
Pendidikan
Sakit
Sakit
Pendidikan
Swasta
Drg. Sp
Tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa Pemohon terdiri dari Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan, dan Rumah Sakit Swasta yang telah bekerjasama dengan penyelenggara sesuai dengan Perkonsil No. 22 Tahun 2014 2. Capaian Program /Kegiatan di Bidang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Hasil capaian di bidang registrasi pada tahun 2015 mencakup diterbitkannya beberapa peraturan, revisi peraturan dan rancangan peraturan, serta buku petunjuk terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara 28
rinci dijelaskan di bawah ini : a. Revisi Perkonsil Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi b. Draft Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS. c. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Peraturan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi di 6 (enam) Provinsi. d. Penyusunan Informasi tentang pemberitahuan berkas STR melalui SMS. e. Revisi Penyusunan SOP Regitrasi. f. Layanan Registrasi : penerbitan STR dokter dan dokter gigi (lulusan baru, registrasi ulang, peningkatan kompetensi), STR Dokter Peserta Internship, STR Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi peserta PPDGS. g. Revisi Perkonsil Registrasi Dokter Peserta Program Internsip, serta Penyusunan Perkonsil Registrasi Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS. h. Resertifikasi ISO 9001:2008 Tahun 2015 Selain Capaian produk Regulasi dan pelaksanaan kegiatan di atas, sampai dengan akhir tahun 2015, dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi dan memiliki STR sejumlah 168.823 orang, terdiri dari : dokter
: 109.597
dokter spesialis
: 29.561
dokter gigi
: 26.910
dokter gigi spesialis : 2.755
29
Hasil Rekapitulasi Data Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang terregistrasi s/d 31 Desember 2015, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. B
Berikut adalah grafik kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 s/d Desember 2015 : 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
30
Dalam Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkonsil Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) Nomor : 299/MENKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Primer Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, total STR Dokter Peserta Internsip yang telah diterbitkan KKI ada sejumlah 25.981 STR, dan untuk selama tahun 2015 telah diterbitkan 9.215 STR dokter peserta Internsip. Sesuai Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, disebutkan bahwa perlu dibuatkan Penyusunan Pedoman Tata Cara Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.. STR PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah STR Dokter peserta PPDS/Dokter Gigi peserta PPDGS yang telah diterbitkan sebanyak 1.179. Selanjutnya, Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi, telah memenuhi persyaratan yang berlaku maka dilakukan revisi Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi, untuk memperoleh dan memenuhi persyaratan serta melampirkan dokumen-dokumen yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut, guna untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap dr/drg yang melakukan praktik kedokteran mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan melaksanakan Registrasi Ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. 31
Capaian tahun 2015 lainnya adalah Draft Pedoman Penyusunan Tata Cara Dokter peserta PPDS dan Dokter Gigi PPDGS, melakukan monitoring dan Evaluasi implementasi dokter dan dokter gigi 6 (enam) provinsi guna untuk mengetahui permasalahan dokter dan dokter gigi, adanya layanan informasi berkas dan pengiriman Surat Tanda Registrasi (STR) melalui SMS, resertifikasi ISO 9001:2008 tahun 2015 untuk layanan registrasi dokter dan dokter gigi.
3. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Pembinaan Praktik Kedokteran/ Kedokteran Gigi Sesuai tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi, di tahun 2015 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi lulusan baru, serta mensosialisasikan buku Praktik Kedokteran yang Baik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Divisi Pembinaan juga telah melaksanakan pertemuan dengan para pengandil tentang pembinaan praktik kedokteran yang baik. Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan adalah melaksanakan sanksi disiplin keputusan MKDKI dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2015 telah dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 4 orang dokter serta memberikan peringatan tertulis kepada 1 orang dokter. Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2015 telah menyelesaikan 9 (sembilan) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) antara lain: a. Perkonsil Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter. b. Perkonsil Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Sertifikat Kelaikan Praktik Kedokteran (Certificate of Good Standing) 32
c. Perkonsil Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. d. Perkonsil Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Neurologi Indonesia. e. Perkonsil Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja KKI. f. Perkonsil Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. g. Perkonsil Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif h. Perkonsil Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Registrasi Ulang Dokter dan Dokter Gigi; i.
Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
Di tahun 2015 ini Perkonsil telah terselesaikan melebihi target.
Selain
kesembilan Perkonsil sebagaimana dituliskan di atas, terdapat 2 (dua) Rancangan Perkonsil dalam ruang lingkup Divisi Standarisasi Pendidikan. Kedua rancangan tersebut adalah sebagai berikut: a. Rancangan Perkonsil Tentang Kompetensi Klinis Pada Layanan Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang dilakukan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Sub Spesialis dari Jenis Spesialis yang berbeda. b. Rancangan Perkonsil Tentang Perubahan Atas Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi. Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Certificate of Good Standing (COG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. COG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin 33
dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2015, jumlah COG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 550, terdiri dari 72 COG di tahun 2015. Negara tujuan terbanyak dari pemohon COG untuk bekerja adalah Malaysia.
GRAFIK CERTIFICATE OF GOODSTANDING BERDASARKAN NEGARA TUJUAN TH.2007 s.d TH.2015
231
250
Jumlah
200 150
126 77
100 52 50
14
25
5
3
2
4
1
2
1
1
1
1
0 SIN
UK
AFR BRU USA AUS MAS QTR NZE
FIL
GER DEN NOR SWISS CAN NED
Negara
Grafik Rekapitulasi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang mengajukan Certificate of G ood Standing (COG) tujuan Negara s/d Tahun 2015
4. Program Kerja/Kegiatan Penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak tahun 2006 sampai
dengan
tahun
2015,
jumlah
pengaduan
kedokteran/kedokteran gigi yang diterima MKDKI
pelanggaran
disiplin
setiap tahunnya dapat
terlihat dari gambar grafik berikut :
34
Selain penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, pada tahun 2015 MKDKI juga telah mengembangkan Sistem Manajemen Data dan Informasi Dokter dan Dokter Gigi yang Melanggar Norma, sistem ini nantinya akan online dengan sistem IT KKI. Pada tahun 2015 Perbaikan Tata Cara Penegakkan Disiplin Kedokteran dan Kedokteran Gigi telah ditetapkan dengan Perkonsil 32 tahun 2015. Namun demikian
dikarenakan
belum
adanya
persepsi
yang
sama
dalam
mengimplementasikan Perkonsil tersebut, maka penyelesaian penanganan pengaduan berjalan kurang optimal. Pada tahun 2015, kasus pelanggaran disiplin dokter/ dokter gigi indonesia telah selesai ditangani oleh MKDKI sebanyak 31 pengaduan.
35
No
No. REGISTER PENGADUAN
TGL SELESAI
KONDISI
1
53/P/MKDKI/X/2013
12-Feb-15
Pembacaan Keputusan
2
01/P/MKDKI/I/2015
25-Mar-15
Dicabut oleh Pengadu
3
42/P/MKDKI/IX/2013
11-Mar-15
Pembacaan Keputusan
4
08/P/MKDKI/III/2015
15-Apr-15
Tolak Kasus
5
10/P/MKDKI/IV/2015
15-Apr-15
Tolak Kasus
6
47/P/MKDKI/X/2014
14-Apr-15
Tolak Kasus
7
22/P/MKDKI/V/2013
19-Mei-15
Pembacaan Keputusan
8
35/P/MKDKI/VII/2013
22-Mei-15
Diberhentikan
9
16/P/MKDKI/IV/2013
26-Mei-15
Pembacaan Keputusan
10
45/P/MKDKI/IX/2013
27-Mei-15
Pembacaan Keputusan
11
46/P/MKDKI/IX/2013
09-Jun-15
Pembacaan Keputusan
12
58/P/MKDKI/XII/2013
11-Jun-15
Pembacaan Keputusan
13
35/P/MKDKI/VII/2014
25-Jun-15
Tolak Kasus
14
26/P/MKDKI/V/2013
18-Jul-15
Pembacaan Keputusan
15
14/P/MKDKI/III/2013
30-Jul-15
Pembacaan Keputusan
16
23/P/MKDKI/V/2013
26-Agust-14
Pembacaan Keputusan
17
27/P/MKDKI/V/2013
24-Agust-15
Pembacaan Keputusan
18
15/P/MKDKI/V/2015
04-Agust-15
Diberhentikan
19
12/P/MKDKI/III/2013
05-Agust-15
Pembacaan Keputusan
20
13/P/MKDKI/III/2013
15-Mei-15
Pembacaan Keputusan
21
21/P/MKDKI/V/2013
14-Agust-15
Pembacaan Keputusan
22
06/P/MKDKI/II/2014
21-Agust-15
Pembacaan Keputusan
23
05/P/MKDKI/III/2015
10-Nov-15
Tolak Kasus
24
36/P/MKDKI/VII/2013
29-Apr-14
Pembacaan Keputusan
25
57/P/MKDKI/XI/2013
22-Sep-15
Pembacaan Keputusan
26
32/P/MKDKI/VI/2013
27-Okt-15
Pembacaan Keputusan
27
17/P/MKDKI/IV/2013
29-Okt-15
Diberhentikan
28
23/P/MKDKI/VII/2014
24-Nov-15
Dicabut
29
54/P/MKDKI/XII/2014
29-Okt-15
Ditutup teradu meninggal
30
37/P/MKDKI/VIII/2013
21-Des-15
Pembacaan Keputusan
31
59/P/MKDKI/XI/2013
02-Des-15
Tidak diterima
36
5. Capaian Program/Kegiatan di Bidang Kesekretariatan KKI Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen Kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan tata pemerintahan yang baik terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini antara lain adalah telah diperkuatnya aplikasi registrasi online dimana 80% dokter dan dokter gigi lulusan baru telah menggunakan aplikasi registrasi online di tahun 2015. Sekretariat KKI juga sedang menyiapkan sistem interoperabilitas registrasi online untuk proses registrasi ulang dokter dan dokter gigi bekerjasama dengan PB IDI dan PB PDGI. Sertifikasi ulang (resertifikasi) ISO 9001:2008 untuk layanan Registrasi juga telah dilaksanakan. Di bidang kepegawaian sebagaimana acuan dari Kementerian Aparatur Negara, Sekretariat KKI telah meyusun kontrak kinerja pegawai setiap tahunnya (SKP). Dengan kontrak kinerja ini nantinya diharapkan para pegawai di lingkungan KKI akan bekerja lebih maksimal. Dalam rangka memperbaiki pola pelayanan dan kerja pada Sekretariat KKI sehingga lebih terukur, maka di tahun 2015 telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional (SPO), antara lain SPO pengelolaan dan pencatatan PNBP, Registrasi, SPO Pengumpulan Data Evaluasi Kinerja, dan SPO Penerimaan Pengaduan dan Penanganan Kasus Pengegakkan Disiplin. Agar proses pengelolaan kuangan berjalan lancar dan dapat dipertang jawabkan, Sekretariat KKI telah mengembangkan sistem pengelolaan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk proses pembayaran registrasi telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008 dan pada tahun 2015 mendapat resertifikasi ISO 9001:2008. Disamping hal-hal di atas dalam hal publikasi program-program KKI, Sekretariat 37
KKI pada tahun 2015 telah membuat Profil KKI secara elektronik, menyelenggarakan talk show di televisi, penerbitan Newsletter KKI setiap 2 bulan, dan mengikuti pameran-pameran tingkat nasional. Dalam rangka peningkatan dan menunjang program pemerintah sesuai dengan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tetang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia,
maka dipertengahan tahun 2015 Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia telah dilakukan pembimbingan, reviu
dan penilaian dengan
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk dijadikan Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi sejak pertengahan tahun 2015 dan telah mendapat predikat Satuan Kerja dalam Wilayah Bebas Korupsi dengan didapatnya piagam penghargaan dari Menteri Kesehatan. 6. Capaian KKI lainnya Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, untuk memperkuat kebijakankebijakan yang dihasilkan oleh KKI dan dalam rangka terus memperkuat penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik (adoption best practise), di tahun 2015 KKI telah melakukan upaya penguatan kerjasama dan mengikuti perundingan jasa dokter dan dokter gigi baik di tingkat Nasional, Regional maupun International. Capaian KKI tentang hal ini, antara lain : a. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Nasional Selain penguatan kerjasama di tingkat regional dan global/internasional, KKI juga memperkuat kerjasama di Nasional dengan berbagai institusi terkait fungsi dan tugas KKI sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 29 Tahun 2004. Adapun capaian KKI pada tahun 2014 terkait penguatan kerjasama antar Institusi dan Lembaga yaitu : 1) KKI telah menandatangi Nota Kesepahaman dengan Pengurus Besar 38
Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDGI) tentang Integritas Sistem Data Dokter dan Dokter Gigi Indonesia menuju Implementasi E-Registrasi dalam rangka mewujudkan integrasi sistem informasi yang dimiliki oleh para pihak menjadi satu jaringan sistem informasi e-registrasi dokter/dokter gigi Indonesia. 2) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan dan pembinaan profesi kedokteran, KKI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran. 3) Dalam
rangka
memperkenalkan
KKI
terkait
kebijakan
dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran melalui saluran (channel) Forum Dokter Indonesia maupun media lain yang merupakan afiliasi dari pihak PT Gramedia Media Nusantara, KKI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Gramedia Media Nusantara. 4) KKI juga berperan aktif sebagai anggota yang ditugaskan mewakili KKI dalam tim Pokja Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, maupun mewakili KKI sebagai anggota Tim TKBJK, Tim koordinasi perijinan TKWNA dan TIMPORA di Kementerian Kesehatan RI. b. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat regional ASEAN Dalam
rangka
menghadapi
implementasi
AEC
2015,
KKI
selaku
Professional Regulatory Authority (PRA) di Indonesia bersama Kementerian Kesehatan berperan aktif menghadiri pertemuan perundingan jasa dokter dan dokter gigi di tingkat Asean, yaitu ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners pada bulan Januari dan Agustus 2015 sebagai bagian dari Pertemuan ASEAN CCS (Coordinating Committee Services). Hasil dari pertemuan negosiasi tersebut disepakati adanya pertukaran informasi terkait Domestic Regulations antara lain regulasi tentang Estetic Medicine dan 39
Stemcell
Therapy,
menyepakati
mekanisme
dan
persyaratan
untuk
perpindahan jasa dokter dan dokter gigi di Asean serta peluang capacity building bagi dokter dan dokter gigi antar Negara sesuai salah satu tujuan ASEAN,
menyepakati
roadmap
country
implementation
plan
untuk
pelaksanaan Asean MRA pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut KKI telah melakukan koordinasi untuk penguatan regulasi domestik bersama para pengandil, serta penyiapan pengaturan pertukaran data dan informasi terkait regulasi dan kondisi praktik kedokteran di Indonesia yang dapat diunduh melalui website KKI. c. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Regional SEAR Pada bulan Februari dan Agustus tahun 2015??, KKI mengikuti Video Conference untuk Medical Council anggota Negara South East Asia Region (SEAR), yang didukung oleh WHO SEARO. pertemuan tersebut merupakan kelanjutan penugasan KKI sebagai koordinator kelompok kerja penyusunan core competencies for medical graduates Pembahasan lebih lanjut diadakan pada technical meeting MCN SEAR bulan Agustus 2015 di Bhutan. d. Penguatan kerjasama KKI pada tingkat Global/Internasional Pada bulan September 2014, KKI selaku anggota telah menghadiri Biannual meeting International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) di London, sekaligus kunjungan kerja ke General Medical Council. Pada pertemuan ini diperoleh informasi tentang kepemimpinan IAMRA yang baru, penetapan agenda kerja IAMRA periode selanjutnya, penguatan networking antar anggota IAMRA, serta berbagai referensi untuk meningkatan kapasitas KKI
40
e. Penghargaan Konsil Kedokteran Indonesia meraih predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014 dari Ombudsman RI. Konsil Kedokteran Indonesia berhasil mendapatkan skor 945 yang menunjukkan level kepatuhan tinggi. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto kepada masing-masing perwakilan dari
Kementerian,
Lembaga,
Pemerintah
Provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota. Piagam penghargaan untuk Konsil Kedokteran Indonesia diterima langsung oleh Ketua Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K). Pemberian penghargaan ini sekaligus memperingati 5 tahun disahkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2015, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP tahun 2014. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2015.
NO 1 2
Anggaran 2015
KEGIATAN Penanganan
Kasus
Pagu Pelanggaran
Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Laporan
Layanan
Surat
Tanda
Registrasi Dokter dan Dokter gigi
3
Pengembangan Media Informasi
4
Kebijakan dan Ketentuan KKI Dokumen
5
Realisasi
%
1,250,000,000
1,037,621,498
83.01%
4,941,300,000
4,094,234,044
82.86%
1,020,420,000
904,766,670
88.67%
5,470,117,000
3,662,760,738
66.96%
Perencanaan
Penganggaran,
Program
4,229,863,000
3,144,028,271
74.33%
Pembinaan dan Evaluasi
41
NO 6 7
Anggaran 2015
KEGIATAN
Pagu
Layanan Perkantoran Perangkat
Pengolah
Data
dan
Komunikasi
Realisasi
%
14,149,182,000
8,417,178,834
59.49%
710,000,000
695,046,000
97.89%
8
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
92,000,000
89,809,000
97.62%
9
Perbaikan Sarana Fasilitas Gedung
1,136,000,000
950,739,500
83.69%
TOTAL
32,998,882,000
22,996,184,555
69.69%
E. TANTANGAN/KENDALA Meskipun banyak kegiatan yang dilakukan KKI pada tahun 2015 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain : 1. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Implementasi standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter oleh institusi pendidikan kedokteran masih mengalami banyak kendala di antaranya yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan utama, kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman dan dukungan pimpinan Universitas sebagai pihak pengambil kebijakan tentang penerapan standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter. Kendala-kendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi pendidikan kedokteran. b. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik. c. Permasalahan tumpang tindih kompetensi dokter spesialis dan dokter gigi 42
spesialis masih dalam proses. d. Masih
kurangnya
pemahaman
para
pengandil
tentang
aturan
penyelenggaraan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA. e. Kurangnya pemahaman para pengandil tentang aturan penyelenggaraan Adaptasi dokter dan dokter gigi WNI lulusan luar negeri. f. Untuk penempatan peserta adaptasi disesuaikan dengan jadwal dan kuota penerimaan di institusi pendidikan dokter dan dokter gigi. g. Dari segi anggaran untuk penyerapan, kendala berasal dari peserta daerah yang tidak menginap dan pulang tidak sesuai jadwal acara sehingga penyerapan
untuk
penginapan
dan
akomodasi
tidak
sesuai
yang
direncanakan
2. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan di bidang registrasi a. Masih terdapat ketidaksamaan persepsi tentang pemberlakuan STR dokter/dokter gigi Peserta PPDS/PPDGS di Institusi Pendidikan. b. Masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang, dikarenakan kurang pahamnya dokter dan dokter gigi tentang tatacara registrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di kolegium maupun di organisasi profesi. Selain itu banyak dokter dan dokter gigi yang tidak lagi melakukan praktik kedokteran (dokter di birokrasi dan manajemen) juga menjadikan sebab banyaknya dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi ulang. c. Perlunya pembinaan/pengawasan dari pihak Organisasi Profesi, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan mengenai kebijakan/peraturan di daerah tentang perizinan praktik kedokteran WNA dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal penjagaan dan sanksi yang diberikan terhadap dr/drg WNA. d. Kurang terpadunya Surat Tanda Registrasi (STR) dengan informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan 43
kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI. e. Kurang memahami tentang UU PK, serta Surat Tanda Registrasi (STR) bahwa dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR, karena STR adalah pengakuan Negara terhadap kewenangan dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik. a.
Kebijakan tentang AFTA akan memberi peluang dokter dan dokter gigi WN ASEAN dapat melakukan praktik kedokteran di Indonesia dan sebaliknya. KKI telah menyelesaikan regulasi yang menjamin kompetensi dokter dan dokter gigi WNA yang akan berpraktik di Indonesia, namun demikian perlu aturan tentang penyelenggaraan bakti sosial oleh dokter dan dokter gigi WNA secara tersendiri, disamping aturan tentang penyelenggaraan alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi oleh dokter dan dokter gigi WNA yang sudah terlebih dahulu diatur oleh KKI.
3. Tantangan
pelaksanaan
program/kegiatan
di
bidang
pembinaan
penyelenggaraan praktik kedokteran a. Perlu penjelasan lebih rinci dari kata “Fasilitasi” pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. b. Belum terciptanya koordinasi sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil. c. Perlu penetapan perjanjian kinerja dalam melaksanakan tugas khususnya terkait dengan program pembinaan. 4. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan penegakkan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Adanya revisi Perkonsil 20 Tahun 2014 menjadi Perkonsil 32 Tahun 2015 sehingga membutuhkan sinkronisasi tata cara di antara majelis. b. Kurangnya melibatkan unsur Pemda dalam sistem penegak hukum lain 44
tentang proses penyelesaian pengaduan di MKDKI. c. Komplesitas suatu pengaduan mempengaruhi proses penyelesaian suatu pengaduan yang masuk ke MKDKI. d. Persepsi mengenai “confidential” dari MKDKI. e. Perlu penetapan perjanjian kerja terkait laporan akuntabilitas kinerja MKDKI. f. Perlu komitmen dari Anggota MKDKI dalam melaksanakan tugasnya. 5. Tantangan pelaksanaan program/kegiatan kesekretariatan KKI a. Sistem Akuntabilitas KKI (SAKIP) yang belum berjalan, saat ini yang ada SAKIP Sekretariat KKI yang setiap tahun direview. KKI belum mempunyai penetapan kinerja tahunan. b. Struktur organisasi Sekretariat KKI yang belum sesuai dengan beban pekerjaan, dan juga masih ada benturan dengan ranah kewenangan KKI dan MKDKI. c. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. d. Sistem Informasi dan Teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI yang masih perlu penyempurnaan. F. HARAPAN. Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2015, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, harapan KKI ke depan dan yang menjadi target program KKI di 2016 adalah : 1. Dengan Lahirnya Undang-Undang Tenaga Kesehatan, perlu diatur lebih lanjut Peran, Tugas dan Fungsi KKI sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga institusiinstitusi terkait perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan dari kedua Undang-undang tersebut. 2. Praktik kedokteran dapat dipahami oleh para pengandil dan seluruh masyarakat sebagai bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat dan bangsa. Ketahanan 45
kesehatan masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran yang dapat diregulasikan secara harmonis oleh KKI bersama Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain terkait hal-hal sebagai berikut: a. Strategi kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal. b. Strategi dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, standar kompetensi, penjaminan mutu dan akreditasi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. c. Strategi distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi di daerah. d. Strategi peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir dokter dan dokter gigi, termasuk untuk dokter dan dokter gigi yang melaksanakan pelayanan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). 3. Mengingat banyaknya pengandil lintas kementerian yang juga berwenang mengatur perijinan dan melakukan pembinaan/pengawasan bagi dokter dan dokter gigi WNA di Indonesia, KKI perlu melakukan sosialisasi dan harmonisasi peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih iptek kedokteran bagi dokter dan dokter gigi WNA, beserta mekanisme pembinaan dan pengawasannya bersama kemenkes RI dan para pengandil di Pusat dan Daerah. 4. Tercapainya kesepakatan dari para kolegium dalam hal standarisasi kompetensi dokter dan dokter gigi tingkat ASEN sehingga masyarakat/konsumen mendapatkan kepastian atas standar layanan. 5. Permohonan adaptasi dokter/dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter spesialis WNI Lulusan Luar Negeri melalui sistem online. 6. Permohonan alih ilmu pengetahuan kedokteran/kedokteran gigi melalui sistem online. 7. Semua kolegium dokter spesialis dan dokter gigi spesialis mengajukan revisi standar pendidikan dan standar kompetensi ke KKI untuk dapat disahkan 8. Dukungan berbagai pihak bagi penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan internasional. 46
9. Mempunyai wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi pendidikan, registrasi, pembinaan, dan MKDKI. 10. Konsistensi penyampaian informasi baik kepada para pengandil maupun dokter dan dokter gigi dalam perpanjangan STR secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum/legalitas praktik kedokteran yang berpotensi mendapatkan gugatan dari konsumen/masyarakat. 11. Koordinasi pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pengandil terkait, terutama pembinaan bagi dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. 12. Sosialisasi secara masif dan luas terhadap fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi dan pelaksanaan keputusan di tingkat daerah. 13. Terwujudnya reorganisasi Sekretariat KKI yang mempunyai beban kerja dan ranah kewenangan yang sesuai dalam rangka memfasilitas kinerja KKI dan MKDKI. 14. Terimplementasikannya sistem akuntabilitas kinerja bagi KKI dan MKDKI sebagai Lembaga Negara yang independen dalam menjalankan tugasnya.
47
BAB III PENUTUP
isi KKI di tahun 2015 sesuai Renstra adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat. Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011. Laporan Tahunan KKI tahun 2015 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Laporan ini juga merupakan alat ukur pencapaian Visi Misi KKI tahun 2011-2015, sebagai media informasi dan komunikasi antara KKI dengan para pengandil serta masyarakat kedokteran dan kedokteran gigi. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI bersama para pengandil dalam membuat kebijakan dan regulasi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsurunsur yang ada di dalam KKI. Jakarta,
Januari 2015
Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua
Prof.dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K)
48
LAMPIRAN : REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/DOKTER SPESIALIS YANG TERREGISTRASI DI KKI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 NO
PROVINSI
DU
DRG
DRGS
DSP
TOTAL
1
ACEH
2.860
329
18
470
3.677
2
SUMATERA UTARA
8.410
1.744
79
1.828
12.061
3
SUMATERA BARAT
2.763
707
18
673
4.161
4
RIAU
2.881
671
22
523
4.097
5
JAMBI
1.179
203
4
198
1.584
6
SUMATERA SELATAN
2.681
398
15
769
3.863
7
BENGKULU
595
115
3
94
807
8
LAMPUNG
2.010
263
11
318
2.602
9
KEP. BANGKA BELITUNG
386
83
5
86
560
10
KEPULAUAN RIAU
788
213
9
204
1.214
11
DKI JAKARTA
16.747
5.311
809
5.990
28.857
12
JAWA BARAT
17.002
4.099
471
4.142
25.714
13
JAWA TENGAH
10.481
1.719
137
2.935
15.272
14
DI YOGYAKARTA
3.394
1.003
214
1.135
5.746
15
JAWA TIMUR
13.431
4.024
611
4.217
22.283
16
BANTEN
5.294
1.619
124
1.125
8.162
17
BALI
3.364
968
37
1.061
5.430
18
NUSA TENGGARA BARAT
962
184
9
171
1.326
19
NUSA TENGGARA TIMUR
699
175
2
115
991
20
KALIMANTAN BARAT
948
181
9
220
1.358
21
KALIMANTAN TENGAH
603
104
6
128
841
22
KALIMANTAN SELATAN
1.185
231
16
291
1.723
23
KALIMANTAN TIMUR
1.652
406
32
419
2.509
24
KALIMANTAN UTARA
205
57
4
47
313
25
SULAWESI UTARA
2.363
155
8
443
2.969
26
SULAWESI TENGAH
525
105
2
151
783
27
SULAWESI SELATAN
3.874
1.340
61
1.308
6.583
28
SULAWESI TENGGARA
449
165
1
112
727
29
GORONTALO
282
42
3
83
410
30
SULAWESI BARAT
123
66
3
34
226
31
MALUKU
296
59
3
61
419
32
MALUKU UTARA
193
40
6
34
273
33
PAPUA BARAT
227
35
44
306
34
PAPUA
745
96
3
132
976
109.597
26.910
2.755
29.561
168.823
Grand Total
49
50
51
52
Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan)
DAFTAR PENYELENGGARA PPDGS 2014 2015 NO.
PROGRAM STUDI
UI
USU
UNHAS
UGM
UNAIR
1
PROSTHODONSIA
X
X
X
X
X
X
2
KONSERVASI GIGI
X
X
X
X
X
X
3
KEDOKTERAN GIGI ANAK
X
X
X
X
4
4
PENYAKIT MULUT
X
X
X
X
4
5
ORTHODONSIA
X
X
X
X
X
5
6
PERIODONSIA
X
X
X
X
X
6
7
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
X
1
8
BEDAH MULUT
X
4
JUMLAH
7
4
X
3
UNPAD TRISAKTI JUMLAH
X
X
X
7
7
8
6 X
1
7
37
53
Tabel Jumlah Prodi Spesialis (Pendidikan)
Daftar Fakultas Kedokteran Penyelengara PPDS Tahun 2015 FAKULTAS KEDOKTERAN NO
PROGRAM STUDI
JUMLAH
UNLAM
UI
USU
UNAND
UNSRI
UNHAS
UNSRAT
UDAYANA
UNS
UNBRAW
UGM
UNAIR
UNDIP
UNPAD
UNSYIAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Ilmu Bedah
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
14
2
Obstetri dan Ginekologi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
3
Ilmu Penyakit Dalam
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
13
4
Ilmu Kesehatan Anak
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
14
-
-
12
5
Oftalmologi
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
6
Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
-
7
Dermatovenereologi/Kulit Kelamin
X
-
X
X
X
X
X
-
X
X
X
-
X
-
-
10
-
-
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
8
Neurologi
9
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
10
Pulmonologi & Ilmu Kedokteran Respi rasi
X
X
X
-
-
-
-
X
X
-
X
-
-
-
11
Ilmu Bedah Anak
-
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
2
12
Bedah Orthopedi
X
X
-
-
X
-
X
X
X
-
X
-
X
-
-
8
13
Urologi
X
-
-
-
-
-
-
-
X
-
X
-
X
-
-
4
-
12
-
6
54
FAKULTAS KEDOKTERAN NO
PROGRAM STUDI UI
USU
UNAND
UNSRI
UNHAS
UNSRAT
UDAYANA
UNS
UNBRAW
UGM
UNAIR
UNDIP
UNPAD
UNSYIAH
14
Bedah Plastik Rekonstruksi dan Esteti k-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
-
-
-
15
Bedah S-yaraf
X
X
-
-
-
X
-
-
X
-
X
-
X
-
JUMLAH
UNLAM -
2
-
6
-PROGRAM STUDI UI USU UNAND UNSRI UNHAS UNSRAT UDAYANA UNS UNBRAW UGM UNAIR UNDIP UNPAD UNSYIAH UNLAM
NO
FAKULTAS KEDOKTERAN
JUMLAH
16
Bedah Thorak dan Kardiovaskuler
X
X
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
-
-
-
4
17
Patologi Klinik
X
X
X
-
X
-
-
X
X
X
X
X
X
-
-
10
-
-
11
-
-
8
-
-
12
-
-
7
-
-
2
-
-
8
-
-
5
-
-
4
18 19 20 21 22 23 24 25
Patologi Anatomi Radiologi Anasthesi Forensik Gizi Klinik Kesehatan Jiwa Fisik dan Rehabilitasi Medik Mikrobiologi Klinik
X X X X X X X
X X X X X -
X -
X X -
X X X X X X -
X X -
X X -
X X -
X X X -
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X -
55
FAKULTAS KEDOKTERAN NO
26 27 28 29 30 31 32
PROGRAM STUDI
Kedokteran Penerbangan Nuklir
USU
UNAND
UNSRI
UNHAS
UNSRAT
UDAYANA
UNS
UNBRAW
UGM
UNAIR
UNDIP
UNPAD
UNSYIAH
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1 1
-
Kedokteran Olah Raga Okupasi
X X
Andrologi
-
Parasitologi Klinik Farmakologi Klinik
JUMLAH
UNLAM
UI
X X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X -
-
X -
33
Onkologi Radiasi
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34
Akupunktur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
Kelautan Indonesia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
18
12
10
18
11
12
12
16
16
24
18
21
3
JUMLAH
2
222
56
57
Wakil Ketua II Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro
58
59
Kunjungan Delegasi Laos – JIKA ke KKI (Januari 2015)
Kunjungan Kerja KKI ke Lemhannas RI (Februari 2015)
60
Pelantikan Anggota KKI “Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro” di Istana Negara (Maret 2015)
61
Kunjungan KKI ke LPP RRI (April 2015)
Kunjungan KKI Ke Berita Satu (April 2015)
62
63
Ulang Tahun KKI (April 2015)
Sarasehan Dasawarsa KKI (Mei 2015)
Video Conference KKI di WHO (Juni 2015)
64
Kunjungan Kerja KKI ke Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Juli 2015)
Kunjungan Kerja KKI ke Menteri Keuangan RI (Juli 2015)
65
Kunjungan KKI ke Harian Jawa Pos (Juli 2015)
Rapat Koordinasi Nasional dengan Pemangku Kepentingan (Bandung, Agustus 2015)
Kunjungan Kerja Ke Wakil Presiden RI (September 2015) 66
Harmonisasi dan Sinergitas Unsur-Unsur KKI (OKtober 2015)
Kunjungan Kerja Ke Komisi Penyiaran Indonesia (Oktober 2015)
67
68
Talkshow KKI di acara Coffe break TV One (September 2015)
Focus Group Discussion (FGD) Komisi Penyiaran Indonesia “Pengaturan Iklan Pengobatan Alternatif di Lembaga Penyiaran” (Oktober, 2015)
Kunjungan Kerja KKI Ke Menteri Komunikasi dan Informatika RI (November 2015)
69
Pemberian Piagam Wilayah Bebas Korupsi kepada Sekretariat KKI (November 2015)
70
Talkshow KKI di Radio Elshinta (November 2015)
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan KKI dan BPJS di Lemhannas RI (Desember 2015)
Kunjungan Kerja KKI Ke Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI (Desember 2015) 71
Sidang Pembacaan Keputusan MKDKI (2015)
72
