Tujuan & Tugas KKI Tujuan:
1. 2. 3.
Memberikan perlindungan kepada pasien Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter/dokte gigi
Tugas : Melakukan registrasi dokter / dokter gigi Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter / dokter gigi Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing2
Dasar Filosofi
= MARTABAT = PROFESI YG MULIA
BENAR
Sesuai Kemajuan IPTEK Best Clinical Judgement
BAIK
Etis Manusiawi Adil
Kebenaran Keilmuan
Yang terbaik bagi pasien
Bebas dari tekanan / kepentingan tertentu
NORMA KEPROFESIAN DOKTER / DOKTER GIGI
Aturan penerapan keilmuan
ETIKA Aturan penerapan etika/ perilaku profesi
DISIPLIN
HUKUM Aturan Hukum Kedokteran
Disiplin Profesi (Perkonsil Nomor 4 Tahun 2011) tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Disiplin Kedokteran / Kedokteran Gigi
Hakekat
: upaya melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh dokter / dokter gigi
Aturan / Ketentuan tata laksana penerapan keilmuan Aturan/ Ketentuan tata laksana pelaksanaan pelayanan
Yang harus di ikuti oleh dokter & dokter gigi
3 Bentuk Pelanggaran : Kegagalan penatalaksanaan pasien karena : - ketidakcakapan (incompetence) - kelalaian (gross neglicence)
Bertindak tercela terhadap wibawa profesi Ketidak layakan fisik & mental untuk berpraktik (unfit to practice)
Kewajiban Dokter & Dokter Gigi (UUPK 2004)
PASIEN ( UUPK 2004)
• Sesuai standar pelayanan • Persetujuan tindakan medis dental • Rekam Medis • Menjaga kerahasiaan • Kendali mutu, kendali biaya • Merujuk • Menambah IPTEK
• Memberi info lengkap, jujur • Patuh nasihat / petunjuk dr / drg • Patuh ketentuan sarana Yankes • Memberi imbalan jasa
HAK Dokter & Dokter Gigi • Mendapat perlindungan hukum bila sesuai standar profesi & SOP • Memberi pelayanan sesuai standar profesi & SOP • Mendapat info lengkap dan jujur dari pasien / keluarga • Menerima imbalan jasa
Pasien • Mendapat penjelasan lengkap tindakan medis • Mendapat Yankes sesuai kebutuhan, Std. Pelayanan, Std. Profesi • Menolak tindakan medis • • • • • •
Mendapat isi rekam medis Hak second opinion, menolak Hak didengar pendapat & keluhan Hak privacy & Rahasia Kedokteran Hak mendapat ganti rugi Hak untuk mengadu
ETIK, DISIPLIN dan HUKUM ETIK
DISIPLIN
1. Dibuat dan disepakati
1. Organisasi Profesi.
oleh organisasi profesi 2. Kode Etik 3. Diatur, norma prilaku pelaksanaan profesi 4. Sanksi : moral psikologis 5. Yang mengadili : * Ikatan / o p terkait; * Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), * Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedok / Kedokt Gigi
2. Standar Profesi
HUKUM 1. Dibuat oleh Pemerintah
3. Diatur, Norma
Prilaku pelaksana profesi 4. Sanksi moral psikologis & teguran / pencabutan 5. Yang mengadili : MKDKI
2. 3. 4.
5.
dan Dewan Perwakilan Rakyat UU, PP, Keppres, dsb Diatur, norma prilaku manusia pada umumnya Untuk pidana: penjara, denda Untuk Perdata: ganti rugi Adm, teguran/pencabutan Pengadilan : Perdata : gugatan ke pengadilan Pidana : laporan/ tuntutan Adm : gugatan ke
1.
Tidak KOMPETEN / CAKAP
2.
Tidak MERUJUK bila dibutuhkan
3.
Pendelegasian kepada tenaga medis/ tenaga kesehatan
yang TIDAK KOMPETEN 4.
DR/ DRG PENGGANTI tidak memberitahu PASIEN & TDK
PUNYA SIP 5.
Tidak LAIK PRAKTIK (KESEHATAN FISIK & MENTAL)
6.
KELALAIAN dalam PENATALAKSANAAN PASIEN
7.
PEMERIKSAAN dan PENGOBATAN BERLEBIHAN
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Tidak memberikan INFORMASI yang JUJUR Tidak ada INFORMED CONSENT Tidak membuat / menyimpan REKAM MEDIK Penghentian KEHAMILAN tanpa INDIKASI MEDIS EUTHANASIA Penerapan PELAYANAN yang BELUM DITERIMA KEDOKTERAN Penelitian Klinis TANPA PERSETUJUAN ETIS TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT MENOLAK/ MENGHENTIKAN Pengobatan TANPA ALASAN YG SAH Membuka RAHASIA MEDIS TANPA IZIN Membuat Keterangan MEDIS yang Tidak BENAR IKUT SERTA pada TINDAKAN PENYIKSAAN
20. Meresepkan OBAT PSIKOTROPIKA/NARKOTIKA tanpa INDIKASI
21. Pelecehan SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN 22. Penggunaan GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI PALSU
23. Menerima KOMISI terhadap RUJUKAN/ PERESEPAN 24. PENGIKLANAN DIRI yang MENYESATKAN 25. KETERGANTUNGAN NAPZA 26. STR, SIP, SERTIFIKAT KOMPETENSI TIDAK SAH 27. IMBAL JASA TIDAK SESUAI TINDAKAN 28. Tidak memberikan DATA/ INFORMASI atas PERMINTAAN MKDKI
JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 317 April 2015
by MKDKI
PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
SUMBER PENGADUAN MASYARAKAT = 233 INSTITUSI = 9 Dinkes RS Depkes Asuransi TEN-KES = 6 Dr/Drg
15
Tahun 2006 Jakarta : Lampung : Surabaya : Banjarmasin : Solo :
Tahun 2009 Jakarta Jatim Kepri Sumut Sulsel Sulteng Kalbar Jabar Banten DIY
5 1 1 1 1
:15 :4 :2 :3 :1 :1 :2 :3 :4 :1
Tahun 2007 Jakarta Tangerang Cirebon Semarang Yogyakarta Riau Sorong
Tahun 2010 Tangerang Sumut Kepri Jakarta Jabar Jatim NTB Kaltim Sulsel
:5 :1 :1 :1 :1 :1 :1
Tahun 2008 Jakarta : 10 Tangerang : 2 Medan :1 Bandung : 1 Batam :1 Bengkulu : 1 Kalbar :1 Bogor :1 Depok :1
:4 :1 :1 : 33 :3 :4 :1 :1 :1
Tahun 2011 Jakarta Jatim Jateng Jabar DIY Lampung Sulteng Sumut Sumsel Tangerang Bali Kepri
: : : : : : : : : : : :
15 4 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1
•
Tahun 2012 Jakarta :6 Bandung :4 Kupang :1 Madiun :2 Surabaya :1 Tangerang : 4 Palembang : 1 Bogor :1 Kepri :1 Depok :1 Medan :1
Tahun 2013 • Jakarta : 23 • Riau • Tangerang • Palembang • Jateng • Jabar • Jatim • Sumut • NAD • Kalsel • Bengkulu • Lampung • DIY • Sulsel • Bali • Jambi
:3 :2 :1 :2 : 10 :4 :9 :1 :2 :1 :1 :1 :1 :1 :1
• • • • • • • • • • • • •
Tahun 2014 Jakarta Banten Sumut Bali DIY Jabar Riau Jambi Sulteng Sumbar Lampung Aceh Jatim
: 24 :3 :7 :3 :1 :8 :1 :1 :4 :1 :1 :1 :2
by MKDKI
TAHUN 2015 Jakarta: 4 Jabar : 5 NTT : 1 Banten : 1 Jatim : 1 Sumut : 1
by MKDKI
PERMASALAHAN YG DIADUKAN • • • • • • • •
KOMUNIKASI INGKAR JANJI (DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSI IKLAN