KKI WARSI KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI

Rencana Strategis

WARSI

©HERIYADI ASYARI/KKI WARSI

2010-2020 KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI

2010-2020

©LANDER RANA JAYA/KKI WARSI

Rencana Strategis

daftar isi Bagian A B

C D

Latar belakang: Keadaan dan faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun rencana strategis WARSI

10 14

B1: Keadaan luar dan perkiraan kecenderungan/perkembangan ke depan

14

B2: Tinjauan terhadap WARSI selama 5 tahun terakhir

16

B3. Kompetensi Inti WARSI

18 20 24 24

Visi, Nilai-nilai dan misi lembaga Strategi Program WARSI, 2010 – 2020 D1: Tujuan Utama dan Tujuan Strategis Program


Halaman

D2: Tujuan dan kegiatan WARSI, 20102015

40

D3: Wilayah kerja dan ekosistem fokus WARSI, 2010-2015

46

E

Strategi Pengembangan Keanggotaan WARSI, 2010-2020

48

F

Strategi pengembangan Kemandirian finansial WARSI, 2010-2020

54

G

Strategi Komunikasi dan Kemandirian Politik WARSI, 2010-2020

58

6 Rencana Strategis WARSI 2010-2020

kata pengantar “Ado rimba ado bunga, ado bunga ado dewo. Hopi ado rimba hopi ado bunga, hopi ado bunga hopi ado dewo,”

Temenggung Tarib

S

angat tegas tergambar dari petikan ucapan Temenggung Tarib, salah seorang tetua orang rimba di Taman Nasional Bukit 12, bagaimana kedekatan hubungan antara hutan dan Orang Rimba. Mereka memaknai hutan bukan hanya semata tegakan kayu dan nilai ekonomis belaka, namun lebih dari itu. Bagi Orang Rimba, hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan berpenghidupan mereka, bagikan ikan dan air, bagaikan lebah dengan pohon sialang atau bagaikan ari-ari mereka dengan pohon Senggiris dan Sentubung. Hutan sangat berkaitan dengan aspek-aspek kosmologi, budaya, ritual dan pengobatan tradisional. Misalnya pohon-pohon tertentu telah ditandai sebagai perlambang kehidupan setiap individu Orang Rimba. Sedangkan persembahan terhadap Bahelo (Tuhan Maha Kuasa) dilakukan dengan mempersembahkan ratusan jenis bunga-bungaan. Bukan hanya Orang Rimba yang butuh hutan sebagai bagian dari sistem hidup mereka, namun hampir semua suku-suku asli memerlukan juga seperti masyarakat Talang Mamak, Bathin IX, Melayu Tua, Sakai, Akit, Dayak, Badui, Katu, Papua dan lainnya diseluruh sudut Indonesia. Tapi persoalan hari ini justru sebaliknya, sumber daya hutan makin lama makin hilang, dikonversi menjadi perkebunan sawit, HTI, kawasan transmigrasi, pertambangan dan lainnya. Cukup panjang daftar yang akan muncul jika kita berbicara persoalanpersoalan pengelolaan sumber daya hutan beserta dampaknya yang selama ini telah dan masih terjadi di negeri ini. Di antara deretan persoalan itu mulai dari pengelolaan yang sangat eksploitatif dan parsial tanpa memahami ekosistem sebagai sesuatu yang holistik. Pengelolaan yang parsial dan terkotak-kotak dalam berbagai sektor makin menguat sejak era otonomi daerah dan diperburuk dengan munculnya pengelolaan yang terkotak-kotak berdasarkan wilayah administrasi. Tumpang tindih kebijakan antar sektor yang telah muncul sebelumnya diperparah dengan bermunculannya konflik antar daerah untuk berebut ‘kue’ yang tersisa,

Rencana Strategis WARSI 2010-2020

juga konflik antara masyarakat-Pemerintah-kalangan sektor swasta. Beranjak dari hal tersebut dan diprakarsai oleh 12 Organisasi Non Pemerintah, dideklarasikanlah Warung Informasi Konservasi (WARSI) sebagai suatu lembaga jaringan yang didirikan pada bulan Januari 1992. Pada masa itu WARSI merupakan forum aliansi dari 12 Ornop di 4 Provinsi yakni Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Bengkulu, yang peduli pada masalah konservasi sumber daya alam dan pengembangan masyarakat. Lembaga tersebut adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu). Sedangkan lainnya seperti LBH Palembang, Yayasan Dharma dan Yayasan Karya Desa (Sumsel), Yayasan Gita Buana, Yayasan Bhakti Masyarakat (Jambi), Yayasan Bina Kelola, Taratak dan KOMMA Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Sumatera Barat) serta Lembaga Pengkajian Wilayah Pedesaan dan Yayasan Gemini (Bengkulu). Sebagai lembaga yang terus dituntut untuk belajar, menerapkan refleksi-aksi di dalam menemukenali pendekatan dan implementasi bentukbentuk pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat. Juga untuk memperbaiki layanan terhadap masyarakat dampingan serta respon atas pentingnya kelembagaan yang lebih terbuka, responsip terhadap perubahan serta penerapan good NGO governance. Belajar dari proses refleksi dan aksi di dalam melakukan kerja-kerja konservasi bersama masyarakat, WARSI dihadapkan pada berbagai dinamika perubahan baik internal maupun eksternal. Dinamika internal yang selalu muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan kritis antara “masih relevankah konservasi bersama masyarakat” ?. Apakah kita akan tetap memilih konservasi bersama masyarakat, atau konservasi berbasis masyarakat dan sejumlah pertanyaan kritis lainnya untuk meneguhkan eksistensi WARSI di masa depan. Sedangkan dinamika eksternal yang menuntut WARSI untuk melakukan analisis kritis terhadap peran yang dijalankannya adalah tekanan terhadap sumber daya hutan dari berbagai kepentingan yang lebih terbuka sebagai dampak dari reformasi, desentralisasi dan tuntutan masyarakat Internasional terhadap kerusakan hutan di Indonesia yang berdampak pada pemanasan global. Dalam situasi yang semakin kritis dan dinamis, WARSI tidak mungkin lagi menjalankan peran-peran strategis seperti di awal-awal berdirinya. Tantangan mendasar lainnya adalah tumbuhnya semangat kemandirian KKI WARSI untuk semakin independent dalam mengahadapi perubahan-perubahan eksternal dalam mewujudkan visi dan misinya di masyarakat. Karenanya, untuk dapat merespon dinamika internal dan eksternal, KKI WARSI harus melakukan berbagai perubahan mendasar, baik dari sesi

7

8 Rencana Strategis WARSI 2010-2020 kelembagaan maupun dalam mendesain program-programnya. Tuntutan untuk merespon perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal mulai dilakukan dengan berbagai diskusi kritis yang melibatkan berbagai unsur Badan Pendiri, Pengurus, Staf dan konstituen WARSI baik yang berasal dari Masyarakat, NGO, Pemerintah, Media Massa, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Setelah melalui diskusi yang panjang bersama konstituen yang dilakukan sejak akhir tahun 2001 untuk menggagas dan mencari format baru menuju citra baru WARSI ke depan sampai akhirnya tanggal 29-31 Juli 2002 dalam Musyawarah Besar Pertamanya bertempat di Hotel Permata Bangko Merangin, kelembagaan WARSI yang sebelumnya berbentuk Yayasan berubah menjadi Perkumpulan “Komunitas Konservasi Indonesia” WARSI atau KKI WARSI. Perubahan kelembagaan ini merupakan tonggak sejarah menjadikan KKI WARSI sebagai organisasi pelopor konservasi berbasis masyarakat khususnya di Sumatera dan bersama pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Sejalan dengan perubahan kelembagaan, konsekuensinya adalah tuntuntan terkait dengan komitmen dan konsistensi lembaga di dalam mengusung garis perjuangan yang diyakininya, bukan hanya terbatas pada proyek. Sehingga di dalam mendesain aktivitas, harus sudah dipikirkan ke depan, bagaimana proses pergantian estafet keberlanjutan program, dan pembagian peran para pihak. Kerja kolaboratif yang melibatkan para pihak khususnya masyarakat dampingan, lembaga-lembaga internasional maupun nasional (baik dengan kalangan sesama Ornop, Pemerintah, Lembaga Bantuan Teknis Internasional maupun Perguruan Tinggi) akan menjadi sia-sia ketika program selesai, infrastruktur sosial yang telah susah payah dibangun dan kuatkan akan kembali hancur. Sebagai lembaga yang peduli terhadap hal tersebut, dibutuhkan kontinuitas untuk terus melanjutkan inisiasi yang telah digulirkan kendati lembaga-lembaga kolaborator habis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis/ Renstra. Renstra merupakan arahan strategis bagi lembaga ini didalam menjalankan mandat-mandatnya, media bagi proses monitoring dan evaluasi serta untuk melihat sejauh mana perubahan yang diharapkan telah didorong oleh WARSI. Sehingga apa yang dilakukan dilapangan akan berkorelasi dengan perubahan yang terjadi, khususnya didalam menyelamatkan sumber daya hutan yang tersisa bagi habitat hidup dan penghidupan masyarakat adat/lokal, terjaganya fungsi ekosistem dan keanekeragaman hayati penting dari kepunahan, kuatnya kelembagaan masyarakat adat/lokal didalam mengelola sumber daya alam lokalnya secara otonom, berkelanjutan dan berkeadilan, pengurangan tensi konflik sumber daya alam serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Rencana Strategis WARSI 2010-2020 KKI WARSI telah menyusun dan menjalankan Renstra sejak tahun 2005 sampai hari ini, dan Restra saat ini merupakan arahan tahap kedua yang akan berlaku untuk periode waktu satu dasawarsa yaitu dari 2010 sampai 2020. Resntra ini merupakan mandat Musyawarah besar tahun 2010, yang disusun dengan sangat partisipatif melibatkan berbagai unsur kelembagaan KKI WARSI, pihak-pihak di luar WARSI yang mempunyai hubungan dengan lembaga ini juga beberapa ahli yang memberikan input terhadap Restra ini. Setelah melalui berbagai konsultasi, baik dengan komunitas yang ada di Jambi, di Sumatera serta diwilayah Jakarta dan sekitarnya. Akhirnya pada awal tahun 2012 Dewan Anggota KKI WARSI telah menetapkan dokumen Renstra ini sebagai dukumen yang akan menjadi garis-garis besar organisasi didalam beraktivitas, tanpa dibatasi oleh periode kepemimpinan Dewan Anggota ataupun Eksekutif. Renstra merupakan arahan bagi anggota perkumpulan yang diberikan mandat oleh seluruh anggota untuk menjalankan fungsi keorganisasian, baik sebagai DA maupun Eksekutif. Sehingga siapapun yang terpilih akan menjalankan mandatmandat anggota yang termanifestasian di dalam Renstra. Pada akhirnya sebagai Ketua Dewan Anggota untuk periode 2010 sampai dengan 2013, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya terhadap partisipasi semua anggota KKI WARSI, rekan-rekan Ornop serta Perguruan Tinggi yang membantu memberikan input atas draft Restra, Rekan Pete Wood dan tim yang memfasilitasi proses penyusunan Renstra, juga rekanrekan di DA dan Eskutif KKI WARSI yang bekerja tanpa kenal lelah dan waktu untuk menyelesaikan dkumen ini. Saya yakin, tiada gading yang tak retak, sehingga input terhadap Renstra (khususnya implementasinya) sangat terus diharapkan. Sekali lagi, Renstra ini bukanlah kitab suci yang tidak bisa diperbaiki, namun sesuatu yang hidup dan dinamis yang tetap perlu diperbaharui. Musyawarah besar merupakan ajang yang paling tepat untuk kita bersama melihat apakah Renstra ini tetap relevan, kurang relevan atau bahkan mungkin tidak relevan sama sekali. Sehingga perlu kita bersama-sama memperbaikinya.

Jakarta, 7 Januari 2013

NUR KHOLIS, SH, MA Ketua Dewan Anggota KKI WARSI 2010-2013

9


Latar Belakang

KKI-WARSI Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI-WARSI) adalah sebuah perkumpulan yang berkedudukan di Jambi, dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. WARSI didirikan pada tanggal 22 September tahun 1992 di Desa Pelompek, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi berbentuk yayasan yang selanjutnya berubah bentuk menjadi perkumpulan KKI-WARSI pada tanggal 29 Juli 2002. KKI WARSI berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk menggalang kesetiakawanan antar anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Selama lima tahun terakhir, WARSI telah mengerjakan berbagai proyek dan program, diantaranya adalah sebagai berikut:

• •

• • • • •

• • •

•

Community Based Forest Management (Mei 2000 – Agustus 2006) Mendorong Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Pendekatan Bioregion Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. (September 2002 - Desember 2006) Indonesia Biodiversity Strategy And Action Plan (April – September 2002) Potret Hutan Jambi (February 2004 - Desember 2004) Rasionalisasi Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Rewarding Upland Poor Environmental Services (RUPES) (2005 s/d 2006) Membangun Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi. (2007 2/d 2009) Habitat and Resources Management for the Orang Rimba (1997-2011) REDD (2009 s/d sekarang) Mendorong Tata Kelola Pengelolaan Sumber daya Alam yang berkelanjutan di Kabupaten Bungo melalui upaya Penguatan dan Pengembangan Inisiatif CBFM dengan skema Hutan Desa (Landscape Mosaic Project and the Eco-Certification Project) (2009 – 2010) Restorasi Ekosistem (1997 s/d 2010)


A

Rencana Strategis WARSI 2010-2020 11




Dokumen rencana strategis WARSI Musyawarah Besar (Mubes) anggota WARSI yang dilakukan pada tanggal 8-10 April 2010 merupakan Mubes ketiga WARSI sebagai sebuah perkumpulan. Salah satu pembahasan dalam Mubes tersebut adalah mengenai Rencana Strategis WARSI, mengingat Rencana Strategis WARSI yang pertama untuk jangka waktu 2007-2010 akan berakhir pada akhir tahun 2010. Dari pembahasan tersebut diputuskan oleh peserta Mubes agar WARSI segera menyusun renstra baru. Para peserta Mubes juga menyepakati jangka waktu rencana strategis yang baru tidak dibatasi oleh periode Mubes, tetapi mencakup arahan strategis WARSI selama 10 tahun yang akan datang. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, Dewan Anggota sebagai pelaksana mandat Mubes menginisiasi prosesproses yang diperlukan bersama dengan Badan Pelaksana. Setelah berbagai proses konsultasi dan analisis (lihat Buku I: Bahan Renstra), lokakarya renstra WARSI dilakukan pada tanggal 26-28 Maret 2011.

Dokumen rencana strategis WARSI ini ditetapkan oleh Dewan Anggota WARSI pada rapat dewan di Jambi, tanggal 19 November 2011. Dokumen berlaku selama sepuluh tahun sejak Mubes WARSI 2010, namun tujuan dan kegiatan baru dikembangkan untuk periode 2010-2015. Renstra ini akan menjadi dasar laporan badan pelaksana WARSI kepada musyawarah besar anggota 2013, dan pada Mubes tersebut Dewan Anggota akan meminta mandat untuk melakukan tinjauan strategi dan mengembangkan renstra 2016 – 2020. Selain dokumen rencana strategis ini, ada dua dokumen pendukung: 1. Buku I: Bahan rencana strategis, berisi seluruh hasil konsultasi dan analisis yang dilakukan dalam rangka penyusunan renstra selama 2011 2. Buku III: Ringkasan rencana strategis, yang menyajikan isi Buku 2 secara ringkas dalam tiga halaman Rencana strategis ini dan ringkasan rencana strategis (buku III) tersedia dalam bahasa Inggris. Masukkan dan komentar mengenai rencana strategis ini dapat disampaikan kepada sekretariat WARSI atau kepada sekretaris Dewan Anggota.


Rencana Strategis WARSI 2010-2020 15 1. Kebijakan pemerintah, pada satu sisi semakin memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan semakin mendukung peran masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan isu lingkungan. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan investasi untuk industri skala besar masih jauh lebih cepat daripada penguasaan lahan oleh kelompok masyarakat. Implikasi untuk Renstra WARSI: Mendorong pengelolaan SDA berbasis masyarakat perlu digencarkan, peluang pelayanan WARSI akan semakin diminati kelompok masyarakat dan yang mendukung (mis. Pemda, perusahaan). Advokasi kebijakan dibutuhkan untuk melindungi peluang masyarakat untuk memanfaatkan lahan. 2. Tekanan terhadap sumber daya alam dari perkembangan industri berbasis lahan akan semakin tinggi, khususnya di Sumatera yang mengalami deforestasi terparah selama 20 tahun terakhir. Saat ini, semua hutan yang dapat dikonversi sudah dialokasikan, sehingga perluasan perkebunan sawit tidak lagi langsung mengancam tutupan hutan, tetapi bersaing dengan masyarakat untuk memperoleh lahan di luar kawasan. Ancaman terhadap tutupan hutan dan kehidupan masyarakat yang tergantung padanya adalah pengembangan hutan tanaman industri (HTI), tambang dalam hutan, serta okupasi lahan oleh petani kecil dengan modal dan pelindungan orang kaya di kota. Implikasi untuk Renstra WARSI: Persaingan atas lahan akan semakin ketat, sehingga kebutuhan untuk menjamin dan menjaga hak masyarakat atas hutan akan semakin penting baik dalam bentuk pengakuan hak maupun perolehan ijin pengelolaan atau penggunaan lahan. Selain itu, godaan bagi masyarakat untuk melepaskan lahannya untuk industri akan semakin tinggi. WARSI dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan menemukan cara terbaik agar masyarakat tidak tertarik untuk memindahtanggankan lahannya (peningkatan ekonomi masyarakat, intervensi tata ruang, advokasi dengan tokoh politik) dan lebih memilih untuk mengoptimalkan pengunaan lahannya (advokasi lahan terlantar, advokasi kesetaraan alokasi lahan)

B Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penyusunan Rencana Strategis WARSI 2010 - 2020 Keadaan luar dan perkiraan kecenderungan/ perkembangan ke depan Dari diskusi dan konsultasi yang dilakukan selama penyusunan Renstra, ada beberapa faktor atau keadaan luar yang diidentifikasi oleh para narasumber. Hasil diskusi dan konsultasi kemudian dibahas dalam lokakarya renstra. Dari seluruh proses tersebut diperoleh kesimpulan mengenai faktor-faktor luar yang secara dominan mempengaruhi arah program WARSI, yaitu sebagai berikut: ©HERIYADI ASYARI/KKI WARSI

B1

3. Pertumbuhan penduduk: Pulau Sumatera telah menjadi tempat tinggal bagi lebih dari seperlima penduduk Indonesia. Ekspansi wilayah urban sejalan dengan perubahan nilai/budaya masyarakat yang semakin konsumtif telah meningkatkan tekanan terhadap lahan dan sumber daya alam, khususnya kawasan konservasi, dan menantang pedekatan WARSI yang berbasis masyarakat. Implikasi bagi WARSI: meningkatkan advokasi kesetaraan alokasi dan pengunaan lahan-tata ruang dan peraturan pertanahan, pendampingan untuk meningkatkan efisiensi pengunaan lahan dan usaha masyarakat, kampanye untuk mendukung perubahan dan mempromosikan pelindungan kawasan konservasi.


B2

Tinjauan terhadap WARSI selama 5 tahun terakhir

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT/Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dilakukan terhadap program WARSI selama lima tahun terakhir. Hasil analisis secara lengkap disajikan dalam Buku 1. Sementara kesimpulan poin-poin kunci yang muncul dari diskusi dan analisis adalah sebagai berikut:

Kekuatan WARSI: •

•

• •

•

•

Memiliki program yang sesuai visi-misi lembaga, pelaksanaan yang profesional dengan SDM yang memadai, dukungan pendanaan yang cukup dan keberhasilan yang nyata di lapangan. Mempunyai jaringan yang luas, dihargai oleh banyak pihak, didengar dari tingkat nasional sampai ke tingkat lokal. Memiliki hubungan yang baik dengan berbagai stakeholder kunci (Pemerintah Pusat, Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan masyarakat adat/lokal). Memiliki berbagai aset dan pengalaman pengelolaan usaha yang potensial mendukung kemandirian lembaga. Diakui sebagai lembaga yang bertindak dan bersikap berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan valid, sehingga dipercaya dan diterima banyak pihak dari kalangan LSM sampai pemerintah. Satu-satunya lembaga yang mengkhususkan fasilitasi kelompok marginal seperti suku anak dalam (Orang Rimba), Talang Mamak, Bathin IX dan suku Melayu Tua. Terlibat di dalam jaringan terkait dengan CBFM di tingkat nasional dan internasional.


Kelemahan WARSI: • • • • • •

Kesulitan untuk mewujudkan cita-cita ‘konservasi bersama masyarakat’ menghadapi gelombang investasi dan saingan lahan yang sedang terjadi. Konservasi masih dianggap berlawanan dengan pembangunan oleh banyak pihak. Masih ragu-ragu menentukan sikap dalam berhubungan dengan kalangan swasta. Sistem keanggotaan yang belum berjalan optimal dan belum dimanfaatkan sebagai kekuatan WARSI. Sulit mencari titik tengah antara kemandirian secara politik dan kebutuhan untuk melayani agenda pemerintah dan lembaga dana. Pengelolaan potensi staf dan data yang dimiliki WARSI belum optimal.

Peluang WARSI: • • • •

Pengelolaan berbasis masyarakat semakin diakui dan memungkinkan Berkembangnya isu perubahan iklim yang mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan. Jaringan dan kredibilitas WARSI membuka peluang berbisnis bersama mitra dari masyarakat. Daerah dampingan yang sangat beragam secara budaya, landscape, isu, dan pendekatan.

Ancaman WARSI: • • • •

•

Konservasi kalah bersaing dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek di mata masyarakat. Rentan terhadap persaingan dan agenda politik dari LSM, pemerintah, dan swasta, Ketergantungan terhadap lembaga dana membuat WARSI rentan karena sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan ekonomi dunia. Konservasi dan pembangunan dipertentangkan oleh pihak yang berkepentingan sehingga ‘ruang tengah’ yang menjadi ruang gerak WARSI menjadi semakin sempit. Kebijakan yang sentralistik, tertutup dan tidak berpihak pada konservasi dan hak-hak masyarakat.


B3


Kompetensi Inti WARSI

Core competency atau kompetensi inti WARSI akan menjadi landasan dalam mengembangkan rencana strategisnya. Kompetensi inti tersebut perlu dimanfaatkan, dan selalu diperbarui supaya terus menjadi andalan WARSI. Kompetensi inti WARSI adalah:

• • •

•

• •

Memiliki landasan visi dan misi yang kuat sebagai rujukan pengembangan program Model-model pengembangan konservasi bersama masyarakat di berbagai tipe ekosistem, sosial, dan budaya yang diakui secara formal Satu-satunya organisasi non-pemerintah yang membawa issue Sumatera ke level nasional dan internasional (kredibilitas data Sumatera) Mempunyai jaringan yang luas dan kuat (kekuatan lobi dan posisi tawar) di level masyarakat, pemerintah, sesama ornop, lembaga donor, jurnalis, disertai kemampuan memelihara kredibilitas dan kepercayaan. Ikut jaringan terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat sampai tingkat nasional dan internasional Staf yang kompeten dengan berbagai latar belakang keilmuan dan memiliki kemampuan melakukan pendampingan dan ketahanan tinggal dalam yang waktu yang lama di lapangan Data, dokumentasi, catatan proses, manual fasilitasi, dan basis pengetahuan lapangan yang kuat Kemampuan dalam pengelolaan proyek, baik jangka pendek maupun panjang dan hibah kecil maupun besar, termasuk menjaga akuntabilitas keluaran proyek maupun keuangan.


•


C


Visi, Misi dan Nilai-nilai Lembaga

Mimpi besar WARSI adalah

terwujudnya rakyat Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Menurut WARSI, salah satu prasyarat kedaulatan dan kemandirian tersebut adalah pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh atau untuk kepentingan rakyat. Mimpi besar tersebut tercermin dalam pernyataan visi WARSI yang telah tertuang dalam anggaran dasar dan telah disetujui dalam Mubes 2010, yaitu sebagai berikut:

Pernyataan visi ini dijelaskan secara lebih operasional dalam anggaran rumah tangga: “Konservasi sumberdaya alam bersama masyarakat secara mandiri adalah kegiatan konservasi bersama masyarakat yang sumber pendanaannya berasal dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat untuk menuju sumber pembiayaan yang berasal dari hasil keuntungan unit-unit usaha yang dikembangkan WARSI dan mendorong keswadayaan masyarakat” (Anggaran rumah tangga pasal 3).


“Konservasi Sumber daya Alam Bersama Masyarakat Secara Mandiri” (Anggaran dasar pasal 8)

22 Rencana Strategis WARSI 2010-2020 Pencapaian mimpi besar tersebut membutuhkan sebuah gerakan konservasi yang mandiri dan bertanggung-gugat – sesuatu yang lebih besar daripada WARSI sendiri, tetapi bisa dipicu oleh WARSI beserta mitranya melalui akumulasi keberhasilan-keberhasilan skala mikro di lapangan. Keberhasilan gerakan besar tersebut menuntut berbagai kondisi pemungkin, dan misi WARSI, pada dasarnya, adalah untuk mendukung terciptanya kondisi tersebut, termasuk: • Pengakuan dari negara terhadap pengelolaan sumber daya alam komunitas adat dan komunitas lokal • Perlindungan kawasan hutan alam tersisa yang masih dalam kondisi baik untuk fungsi ekosistem • Peningkatan nilai-nilai ekonomi hutan, baik komoditas yang dikelola masyarakat langsung maupun penilaian jasa ekosistemnya • Adanya model-model pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat • Kebijakan pemerintah di semua tingkat yang mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis konsep ekosistem/DAS/landeskap serta nilainilai budaya komunitas adat dan komunitas lokal (disaring dari anggaran rumah tangga pasal 4) Dalam rangka memunculkan kondisi pemungkin tersebut, WARSI bekerjasama dengan kelompok masyarakat, pemerintah, dan melalui jaringan anggota dan mitra mendorong dua strategi pokok: (1) pengembangan contoh nyata ‘konservasi bersama masyarakat’ yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang adil, setara, partisipatif, terbuka, dan berkelanjutan berbasis kearifan dan kebutuhan masyarakat; dan (2) melakukan advokasi sumber daya alam untuk mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam oleh pihak lainnya. Strategi ini ditetapkan dalam misi WARSI, yaitu sebagai berikut: • Membangun dan mengembangkan azas-azas konservasi masyarakat lokal • Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, setara, partisipatif, terbuka, dan berkelanjutan • Mendorong anggota dan/atau masyarakat untuk berperan aktif dalam advokasi kebijakan di tingkat lokal, nasional, atau global • Memberi ruang kepada anggotanya untuk berpatisipasi dalam ranah politik yang sejalan dengan visi misi organisasi (anggaran dasar pasal 9)

Rencana Strategis WARSI 2010-2020 23 WARSI menetapkan berbagai nilai yang bisa dijadikan patokan untuk mengukur kinerja lembaga dalam menjalankan semua aktivitasnya dalam rangka pencapaian tujuan, misi dan visinya. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Non partisan; 2. Kemandirian; 3. Independen; 4. Kerelawanan; 5. Transparansi; 6. Akuntabilitas; 7. Bertanggung-gugat; 8. Kesetaraan; 9. Non-diskriminatif; 10. Berkelanjutan; 11. Keadilan; (Anggaran dasar pasal 10) Untuk mencapai visi tersebut, dalam anggaran dasar telah ditetapkan tujuan operasional WARSI, yaitu: mengupayakan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia masa kini tanpa mengancam pemenuhan kebutuhan hidup generasi berikutnya melalui langkah-langkah strategis sebagi berikut: • Mendorong, mengembangkan dan menguatkan konservasi sumber daya alam berbasis masyarakat menuju cita-cita berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. • Menguatkan kelompok-kelompok basis agar mampu melakukan gerakan konservasi secara mandiri dan bertanggung-gugat. • Memfasilitasi berbagai aktifitas dan kegiatan pengembangan konservasi bersama masyarakat • Meningkatkan fungsi lembaga sebagai pusat informasi dan komunikasi serta advokasi konservasi sumber daya alam. • Mengembangkan dan menguatkan sumber daya organisasi menuju kemandirian dan profesionalisme (Anggaran dasar pasal 6) Untuk memaksimalkan peran WARSI dalam menjalankan dan mencapai tujuan, misi dan visinya tersebut, SDM yang terlibat (baik staf, anggota, mitra dan masyarakat) perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, sumber finansial yang berkelanjutan dan tidak mengikat terus dikembangkan serta fungsi lembaga sebagai pusat infomasi dan komunikasi diperkuat.


D

Strategi Program WARSI, 2010 - 2020

D1

Tujuan Utama dan Tujuan Strategis Program


Tujuan utama mengambarkan hubungan antara program WARSI dan visi lembaga, dan bersifat menyeluruh serta jangka panjang. Tujuan utama akan tercapai sebagai akibat dari kerjasama dengan banyak pihak, WARSI tidak bisa bekerja sendiri. Untuk periode 2010-2020, tujuan utama WARSI adalah:

Tujuan utama WARSI diturunkan menjadi beberapa tujuan strategis yang berlaku untuk lima tahun pertama (2010-2015). Tujuan strategis menguraikan sebuah perubahan yang harus terjadi untuk mewujudkan tujuan utama, dan akan diupayakan oleh WARSI karena terkait dengan misi lembaga. Perubahan tidak bisa langsung diciptakan oleh WARSI sendiri, maka WARSI akan berupaya untuk mempengaruhi pihak yang memiliki peluang, kewenangan atau kompetensi untuk menciptakan perubahan yang diinginkan.


“Hutan alam tersisa di Indonesia terselamatkan dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sejahtera”




Tujuan strategis program WARSI 2010-2015 adalah: 1

Hutan dikelola secara terbatas/lestari oleh masyarakat

WARSI akan mendukung perluasan wilayah hutan yang dikelola di bawah ijin formal dari MenHut (Hutan Desa, HKM, HTR dll), serta mendorong pengakuan dan pelindungan terhadap pola-pola pengelolaan hutan tradisional yang sudah berjalan (contoh: Hutan Adat, Hutan Nagari, Kawasan Lindung desa, Hutan Rakyat, Agroforest Lokal seperti Parak, Damar). Kelompok penerima manfaat: kelompok masyarakat desa yang ingin mengelola hutan secara berkelanjutan dan tinggal di dalam/disekitar kawasan hutan produksi dan lindung yang belum dibebani ijin; kelompok masyarakat yang sudah mengelola hutan sesuai pola-pola tradisional. Pendekatan: Tujuan ini akan dicapai melalui tiga pola pendekatan di lapangan yaitu, (1) WARSI memfasilitasi langsung mengunakan sumber daya sendiri; (2) WARSI bermitra dengan LSM setempat dan membagi peran; (3) WARSI memberikan bantuan teknis kepada LSM lain yang melakukan fasilitasi. Selain di lapangan, WARSI akan melakukan advokasi kebijakan bersama-sama lembaga lain yang berkepentingan.

Wilayah kerja: WARSI akan mengupayakan pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di seluruh Indonesia, namun pendekatan yang digunakan akan disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan WARSI serta keadaan setempat. Mengacu ke pola pendekatan tersebut di atas, bantuan teknis bisa di lakukan di dalam maupun di luar pulau Sumatera, dimana ada lembaga yang memiliki kapasitas dan program yang relevan dan ingin dibantu. Sama halnya, Bermitra bisa di dalam maupun di luar pulau Sumatera, di lokasi di mana kapasitas lembaga belum cukup kalau hanya diberikan bantuan teknis saja. Fasilitasi langsung akan dilakukan di Pulau Sumatera saja, di lokasi di mana belum ada kapasitas setempat. Kegiatan advokasi akan dilakukan langsung (terkait lokasi yang difasilitasi WARSI) atau melalui kemitraan (untuk lokasi lain dan/atau di luar Sumatera) di tingkat Sumatera dan nasional. Arah perkembangan strategi: WARSI akan mendorong perkembangan kapasitas setempat untuk fasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, supaya lokasi yang difasilitasi langsung di awal bisa dialihkan ke pola bermitra, lalu ke pola bantuan teknis bila lembaga setempat sudah cukup mandiri. Ketika satu lokasi fasilitasi berhasil dialihkan ke pola kemitraan dan bantuan teknis, WARSI akan mencari lokasi baru supaya WARSI sendiri selalu punya beberapa lokasi pendampingan langsung. Lokasi dampingan langsung penting agar WARSI memilik tempat belajar dan memiliki kredibilitas sebagai pihak yang berkepentingan dengan PHBM. Akibat dari pergeseran pola pendekatan, proporsi investasi sumber daya untuk fasilitasi langsung aka berkurang seiring dengan waktu, sementara investasi untuk kemitraan dan bantuan teknis akan bertambah.



Target/indikator: Kondisi Agustus 2011

Kondisi yang diharapkan tahun 2015

Luas hutan di Sumatera yang sudah dijinkan untuk dikelola sebagai hutan desa oleh masyarakat, sebagai hasil dari fasilitasi WARSI (termasuk kerjasama dengan lembaga lain)

25 ijin hutan desa mencakup 83,000 Ha sudah dikeluarkan MenHut

Jumlah 40 ijin hutan desa sudah dikeluarkan MenHut

Jumlah/luas wilayah kelola masyarakat yang diberi pengakuan melalui ijin HkM atau bentuk pengakuan lainnya

13 ijin HkM sedang proses awal (konsultasi dengan masyarakat)

Ijin HkM (dan/ atau Hutan adat bila ada) sudah keluar di 40 lokasi

Jumlah kerjasama/kemitraan dengan LSM di luar Sumatera untuk sama-sama memfasilitasi perijinan/pengakuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

Kerjasama dengan 4 lembaga

Kerjasama dengan 10 lembaga

Jumlah program pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dibantu dengan pelatihan/ penasehat teknis dari WARSI

2 program

10 program

Pelayanan ijin PHBM disederhanakan: Jumlah tahapan/meja yang harus dilalui untuk memperoleh ijin hutan desa berkurang

29 meja yang harus dilalui

12 meja, sebagian besar di provinsi

Peningkatan kapasitas LSM lain untuk memfasilitasi PHBM: proporsi sumber daya WARSI yang diinvestasi untuk fasilitasi langsung berkurang, yang digunakan untuk kemitraan dan bantuan teknis bertambah

Investasi untuk: fasilitasi langsung: 60% kemitraan: 30% bantuan teknis: 10%

Investasi untuk:fasilitasi langsung: 30% kemitraan: 40% bantuan teknis: 30%


Target


2


Kawasan yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat

Di kawasan hutan yang telah dibebani ijin yang bukan PHBM, dan di kawsan hutan yang tidak bisa dibebani ijin (seperti kawasan konservasi, KSA-KPA), WARSI akan mengupayakan agar hak, kebutuhan dan keinginan masyarakat diakomodir dalam pengelolaan kawasan tersebut oleh pihak yang berhak. Kelompok penerima manfaat: kelompok masyarakat desa yang ingin mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang sudah dibebani ijin (IUPHHKHA/RE/JL), atau kawasan konservasi Pendekatan: WARSI akan mencapai tujuan ini melalui dua pendekatan, yaitu: (1) kerjasama dan advokasi langsung dengan masyarakat terkait dan pengelolaan kawasan, (2) advokasi kebijakan. Wilayah Kerja: dalam mengerjakan pendekatan kerjasama dan advokasi langsung, WARSI akan bekerja di Sumatera bagian tengah. Untuk advokasi kebijakan WARSI akan berjaring dengan lembaga lain yang berkepentingan dari seluruh Indonesia.


Arah Perkembangan Strategi: Kegiatan untuk mencapai tujuan ini dibagi antara tiga sasaran yaitu: pemegang ijin IUPHHK-Restorasi ekosistem; pemegang ijin IUPHHK-Hutan alam, dan pengelola kawasan konservasi. Ketiganya akan merupakan sasaran, namun mengingat ijin restorasi belum banyak, kawasan konservasi dan IUPHHK-HA yang akan menjadi fokus utama selama tahun-tahun awal pelaksanaan strategi ini.



Target/indikator: Kondisi yang diharapkan tahun 2015

Kebijakan pemerintah memberi kewenangan kepada pengelola kawasan restorasi untuk membuat kesepakatan dengan masyarakat

Tidak ada kewenangan

Ada kebijakan yang membolehkan

Jumlah kawasan restorasi yang melaksanakan kerjasama dengan masyarakat akibat advokasi WARSI

1 kawasan (harapan) dipengaruhi oleh WARSI

1 lagi kawasan restorasi dipengaruhi WARSI

Kebijakan kemitraan belum mewajibkan pengelola untuk melakukan bentuk kemitraan yang memberdayakan

Permenhut tentang kemitraan baru draft, dan draft tidak cukup baik

Permenhut tentang kemitraan disahkan dan mengharuskan kemitraan yang baik

Kerjasama masyarakat setempat dengan pengelola kawasan IUPHHK-HA memberdayakan

Kemitraan bersifat memanfaatkan (tidak memberdayakan masyarakat)

Setidaknya 1 konsesi IUPHHKHA menerapkan pola kemitraan yang baik

Kesepakatan/bentuk kerjasama yang ditandatangani pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat memiliki kekuatan hukum (tidak bisa dibatalkan sepihak)

Pengelola kawasan belum berbagi kekuasaan dalam kesepakatan dengan masyarakat

Setidaknya 1 kawasan di Sumbagteng melaksanakan kerjasama dengan masyarakat yang mengikat hak dan kewajiban ke2 pihak

©HERIYADIASYARI/KKI ASYARI/KKIWARSI WARSI ©HERIYADI

Target

Kondisi Agustus 2011


3


Tutupan hutan alam dipertahankan

WARSI akan melakukan advokasi untuk mencegah perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan negara. Upaya ini akan menunjang pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (tujuan 1) dan pengembangan kerjasama antara pengelola kawasan hutan dengan masyarakat (tujuan 2) serta upaya menjamin peluang kehidupan bagi suku asli marjinal (tujuan 5). Kelompok penerima manfaat: masyarakat secara umum yang menerima manfaat dari lahan berhutan, masyarakat disekitar kawasan restorasi yang dikerjasamakan. Pendekatan: ada dua pendekatan yang akan dilaksanakan sampai 2015, yaitu advokasi tata ruang dan kebijakan terkait, dan pengembangan kawasan restorasi. Wilayah Kerja: Advokasi tata ruang dilakukan terutama di kabupaten terpilih di Sumatera bagian tengah. Pengembangan kawasan restorasi dilakukan di Sumatera bagian tengah. Tata ruang Pulau Sumatera akan diadvokasikan sesuai analisis pentingnya tata ruang tersebut.



Adanya contoh keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan restorasi yang menghargai hak dan mensejahterakan

Belum ada model, WARSI belum ikut mengelola kawasan restorasi

WARSI ikut konsorsium yang memperoleh konsesi, konsesi memiliki rencana keterlibatan masyarakat

Tata ruang kabupaten dan provinsi sasaran digunakan oleh pemda bersangkutan sebagai acuan dalam melindungi tutupan hutan di wilayahnya

Proses kerjasama dengan pemda terkait RT-RW terbangun di 9 Kabupaten dan 1 Provinsi

Tidak ada persetujuan ijin tambang atau HTI yang dikeluarkan pemda untuk lahan yang diperuntukan sebagai hutan/ agroforest dalam RTRW

Target


Arah Perkembangan Strategi: Awal periode strategi ini akan fokus ke mempengaruhi pembuatan tata ruang, karena kabupaten akan menyusun tata ruang setelah tata ruang provinsi Jambi disahkan. Setelah tata ruang kabupaten dibuat, kegiatan akan lebih fokus ke pengawalan penegakan dan revisi tata ruang. Pengembangan kawasan restorasi akan tergantung proses kesepakatan dengan mitra dalam upaya tersebut, serta perkembangan proses perijinan.




4

Tutupan dan kekayaan ekosistem agroforestry dipertahankan

Agroforestry berbasis masyarakat (seperti damar, parah dll) memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan dan potensi ekonomi yang tinggi, padahal tidak digolongkan sebagai hutan. Kekayaan ini seringkali tidak diakui, sehingga wilayah tersebut muda diganti tutupan lahan yang lebih intensif seperti perkebunan. WARSI akan melakukan advokasi agar ekosistem ini lebih dihargai, termasuk oleh pemiliknya, dan dilindungi. Kelompok penerima manfaat: masyarakat pemilik kebun agroforest, serta penguna jasa lingkungan. Pendekatan: sampai tahun 2015, WARSI akan memfasilitasi modelmodel pengelolaan kebun agroforest untuk mencontohkan bagaimana nilai ekonomi dan lingkungan bisa dioptimalkan, sekalian melakukan advokasi kebijakan agar kebun agroforest dilindungi. Salah satu cantelan untuk pertahankan wilayah kebun agroforest sebagai koridor satwa liar dan penghubung kawasan hutan yang terpecahkan. Wilayah Kerja: Proyek pilot difasilitasi di lokasi terpilih di Sumatera bagian tengah. Advokasi kebijakan terutama dilakukan di kabupatenkabupaten terpilih.

Arah Perkembangan Strategi: di awal pelaksanaan, akan fokus kepada mengembangkan/melanjutkan proyek percontohan serta dokumentasi. Kalau proyek sudah berjalan, advokasi kebijakan akan dikembangkan.



Keberadaan dan pentingnya ekosistem kebun agroforest diidentifikasi dan diakui pemerintah dan pemilik kebun

Kebun agroforest belum dipetakan dan belum diakui

Adanya peta kondisi dan kepemilikan agroforest, adanya perangkat hukum yang mengakui kebun agroforest di 1 wilayah

Keragaman dan fungsi ekologis serta ekonomi kebun agroforest dilindungi oleh pemerintah maupun pengelolaan pemilik kebun sebagai koridor satwa langka

Koridor satwa teridentifikasi tapi blm dilindungi, peran kebun agroforest dalam koridor tersebut blm

Pemerintah (mis. menhut, pemda melalui PP28/2011) menetapkan kebun agroforest sebagai koridor satwa di 1 lokasi

Target


©DIKI KURNIAWAN/KKI WARSI


5

Orang suku asli memiliki peluang untuk melakukan aktiVitas sosio-ekonomi yang sesuai budayanya

WARSI akan terus memfasilitasi kelompok suku asli marjinal, berupa sukusuku asli yang terpinggirkan dan secara budaya tergantung pada sumber daya hutan. Kelompok penerima manfaat: masyarakat anggota kelompok suku asli marjinal yang masih tergantung hutan, atau tergantung sumber daya alam lainnya (misalnya, berladang) karena kesempatan untuk mengelola hasil hutan telah hilang. Pendekatan: sampai tahun 2015, WARSI akan melanjutkan fasilitasi langsung di lapangan dengan orang rimba (sekitar Bukit Duabelas serta di lokasi lainnya) dan menjajaki kelompok lain yang butuh bantuan. Ketika ada LSM dengan kapasitas dan program untuk mendukung suku-suku tersebut, WARSI akan bekerja melalui kemitraan atau bantuan teknis. Sekalian, pendekatan advokasi akan dilakukan untuk memperkuat pelindungan dan bantuan kepada kelompok tersebut dari pemerintah dan penguasa lahan. Wilayah Kerja: WARSI akan melakukan fasilitasi langsung, bermitra, akan memberi bantuan teknis, sesuai kebutuhan, di seluruh wilayah Sumatera (wilayah tergantung identifikasi suku-suku yang akan difasilitasi). Advokasi akan dikembangkan bersama LSM dan kelompok di luar Sumatera yang memiliki kepentingan yang sama.

Arah Perkembangan Strategi: Diawal pelaksanaan strategi ini, kegiatan akan fokus ke fasilitasi program orang rimba. Fasilitasi suku-suku lainnya akan mulai dilakukan setelah hasil identifikasi diketahui, sampai WARSI mempunyai kegiatan (baik bantuan teknis, bermitra mapun fasilitasi langsung) diseluruh pulau Sumatera pada 2020.

Target



Jumlah suku asli marjinal yang difasilitasi WARSI

Orang rimba yang difasilitasi langsung

Orang rimba, talang mamat, bathin sembilan, duano difasilitasi

Penguatan hak dan peluang hidup kelompok orang rimba yang tinggal di luar kawasan hutan

Orang rimba sepanjang Jalan lintas Sumatera sudah diidentifikasi (8 lokasi) dan fasilitasi SKT dimulai utk sebagian

Orang rimba di 8 lokasi (+- 1400 jiwa/500 KK) mendapat kepastian hak atas tanah (sertifikat)

Adanya jaringen LSM dan komunitas yang mengadvokasikan isu-isu SAM di tingkat nasional (WARSI sebagai pelopor)

Belum ada jaringen, kerjasama bersifat terbatas dan berbasis kasus-kasus

Kegiatan advokasi isu SAM dilakukan secara bersama oleh jaringen kelompok/LSM yang mewakili SAM di pulaupulau utama


D2


Tujuan dan kegiatan WARSI, 2010-2015

Tujuan strategis yang telah teridentifikasi dalam bagian D. menguraikan perubahan besar yang diinginkan oleh WARSI selama periode 2010-2015. Pada bagian ini, masingmasing dijabarkan menjadi tujuan, dan berdasarkan penjabaran tersebut ditetapkan sub-tujuan dan kegiatan pokok yang akan dilakukan WARSI untuk mencapai tujuan tersebut.

Target Tujuan 1.2 Masyarakat mampu mengajukan ijin dan mengelola hutan

Tujuan Strategis 1: hutan dikelola secara terbatas/lestari oleh masyarakat Target

Sub-tujuan

Kegiatan Pokok WARSI

Tujuan 1.1 Kawasan hutan yang potensial untuk dikelola masyarakat diperuntukkan dan dijinkan untuk PHBM

Kawasan hutan dinyatakan 'clear and clean' dan diperuntukkan untuk PHBM sesuai kearifan/ kebutuhan lokal.

Identifikasi dan advokasi pencadangan/ pengalokasian kawasan hutan untuk implementasi skema PHBM

Pelayanan Kemenhut terhadap pemohonan ijin PHBM (HkM, HD, HTR) disederhanakan dan dipercepat

Fasilitasi masyarakat pengusul PHBM (langsung atau lewat kemitraan/bantuan teknis pada lembaga lain) Lobi dan advokasi kepada pemerintah (berjejaring dengan lembaga lain)

Pengelolaan hutan secara adat yang belum diakomodir dalam PP6 dan turunannya diakui dan hak pengelolaannya dilindungi

Lobi dan advokasi kepada pemerintah (berjaring dengan lembaga lain)

Pemda mengakui hutan Lobi dan advokasi kepada adat dalam tata ruang dan pemerintah (berjaring mendukung pengajuan ijin PHBM dengan lembaga lain) Pemda mempertahankan kawasan yang potensial untuk PHBM sebagai kawasan hutan (tidak dialihfungsikan menjadi APL)

Lobi dan advokasi kepada pemerintah (berjaring dengan lembaga lain)

Tujuan 1.3 Manfaat yang diterima masyarakat dari hutan cukup tinggi agar pelaksanaan PHBM dianggap layak dan didukung

Sub-tujuan Masyarakat mampu secara mandiri menyusun usulan PHBM Pemda mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan PHBM

Kegiatan Pokok WARSI Lobi kepada Pemda (berjaring dengan lembaga lain)

Pemda membentuk pokja PHBM dengan instansi terkait Lembaga masyarakat memiliki kapasitas dalam pengelolaan kawasan, usaha, kelembagaan secara swadaya

Melakukan pendampingan langsung atau bantuan teknis atau bermitra dengan LSM lainnya

Lobi kepada Pemda (berjaring dengan lembaga lain)

Memperluas peluang ekonomi dari PHBM (pemasaran produk, REDD+ dan jasa lingkungan lainnya dll)

Meningkatkan potensi ekonomi PHBM yang lebih menjanjikan

Pendidikan lingkungan berbasis pengertian dan kearifan lokal

Masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk mempertahankan hutan

Fasilitasi komunikasi antar desa mengenai pengalaman PHBM

Pengalaman dan keahlian WARSI Tujuan 1.4: tersedia pada lembaga lain yang kapasitas LSM (kader lokal) untuk akan memfasilitasi PHBM memfasilitasi dan mendukung PHBM mampu melayani pemintaan dari masyarakat dan mempengaruhi pengambil kebijakan

Memberi bantuan teknis dan membangun kemitraan dengan lembaga lain yang membutuhkan bantuan untuk memfasilitasi PHBM Membangun pusat belajar dan pelatihan PHBM (Sebapo) Mendokumentasikan dan diseminasi pembelajaran Membentuk jaringan LSM yang mendorong PHBM



Tujuan Strategis 2: Kawasan yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dikelola dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat Target

Sub-tujuan

2.1 Ada model restorasi yang dikelola bersama/ mengakomodir kepentingan masyarakat dan biodiversity

Penglola kawasan restorasi (UM IUPHHK-RE) memberikan hak atas ruang kepada masyarakat dalam kawasan

•

Mendorong pengelola konsesi restorasi (IUPHHK-RE) untuk menerapkan mekanisme


Kemenhut membuat aturan agar pengelola kawasan melibatkan masyarakat

•

Menyiapkan bahan terkait kepentingan masyarakat dalam hutan Kajian legal, fasilitasi dan asesmen, penguatan kelembagaan, tata ruang mikro Lobi dan advokasi ke Kemenhut untuk membuat aturan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan IUPHHK-HA/HT/RE (bersama mitra)

• •

2.2 Kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalam/ memanfaatkan kawasan konservasi diakomodir

2.3 Kawasan yang dikelola sebagai IUPHHK-HA dikelola untuk mengakomodir kepentingan masyarakat

Pengelola kawasan konservasi menerapkan aturan-aturan berkaitan dengan pemanfaatan oleh masyarakat

•

Batas dan sistem zonasi mengakomodir kepentingan masyarakat

•

Mendorong tim tata batas dan/ atau tim penyusunan rencana pengelolaan untuk melakukan penataan bata dan zonasi secara partisipatif

Perubahan peraturan pemeritah dan turunannya (PP, Permenhut, Perdirjen) tentang KSA/KPA memberi peluang bagi masyarakat (mis. Permenhut tentang Pemberdayaan Masyarakat sekitar KSA-KPA) atau dilaksanakan (mis. PP28/2011)

•

Mendorong pelaksanaan/revisi terkait pengelolaan KSA-KPA

Pemegang ijin memberikan ruang kepada masyarakat sesuai haknya

•

Mendorong pengelola untuk memprioritaskan CSR bagi masyarakat di dalam/sekitar kawasan Peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan

•

• Kebijakan kemitraan pemegang ijin – masyarakat dikeluarkan dan mendukung konsep kemitraan yang memberdayakan masyarakat

•

Penguatan pemahaman masyarakat sekitar kawasan terhadap peraturan dan fungsi kawasan konservasi Fasilitasi dan penguatan kelembagaan masyarakat untuk berinteraksi dengan pengelola kawasan konservasi

Lobi dan advokasi ke Kemenhut dan sektor swasta yang berkepentingan

Tujuan Strategis 3. Tutupan hutan alam dipertahankan Target

Sub-tujuan

3.1 Pemda kabupaten terpilih tidak mengusulkan perubahan fungsi hutan dalam revisi RT-RW

•

3.2 Ada pembatasan penguasaan hutan

•

•

3.3 Ada contoh kawasan restorasi yang dikelola bersama/untuk kepentingan masyarakat

•


Nilai hutan secara ekologi, sosial serta ekonomi diakui sebagai dasar untuk melindunginya

•

Hubungan perusahaan besar dan anak perusahaan diselidiki untuk membuktikan penguasaan lahan lebih dari yang diperbolehkan oleh pemilik perusahaan yang sebenarnya Strategi proses hukum yang layak ditempuh terkait penguasaan lahan banyak telah disetujui

•

WARSI ikut konsorsium yang memperoleh ijin konsesi restorasi

•

•

• •

Mendokumentasikan data pemanfaatan hutan yang menunjukkan pentingnya bagi masyarakat tertentu Menganalisis/ mendokumentasikan potensi nilai jasa lingkungan dan kerugian dari kerusakan hutan Pengumpulan data dan bukti konsesi, ijin, dan kepermilikan saham/ posisi penting dalam target perusahaan Pemetaan penguasaan lahan oleh perusahaan sasaran Kajian hukum untuk meninjau opsi/kemungkinan data tersebut dapat digunakan dalam proses hukum Belum dikembangkan



Tujuan Strategis 4. Tutupan dan kekayaan ekosistem agroforestry dipertahankan Target 4.1 Kebijakan pemerintah melindungi ekosistem agroforest

4.2 Pemilik kebun agroforest lebih memilih untuk mempertahankan kebunnya

Sub-tujuan •

Ekosistem agroforest dicantumkan sebagai kawasan yang dilindungi dalam RT-RW

Kegiatan Pokok WARSI • • •

Mendokumentasikan wilayah ekosistem agroforest Advokasi pentingnya pelindungan agroforest Mengidentifikasi peran agroforest sebagai koridor (kerjasama LSM biodiversity) Mengusulkan koridor-koridor prioritas

•

Ekosistem agroforest ditetapkan sebagai koridor satwa

•

Hasil dari kebun agroforest meningkat

•

Memperkenalkan model pengelolaan/produksi/ pemasaran yang lebih menguntungkan

•

Potensi dari jasa lingkungan (air, REDD, pelindungan lereng dll) dihargai

•

Melakukan assessmen dan mendorong pengembangan skema PES (pembayaran atas jasa lingkungan) di tempat yang layak

Tujuan Strategis 5. orang suku asli memiliki peluang untuk melakukan aktifitas sosioekonomi yang sesuai budayanya Target 5.1 Terlindunginya hak suku asli marjinal yang berintegrasi/ menyatu dengan hutan terhadap sumber daya, kehidupan sos-ek

5.2 Pemilik kebun agroforest lebih memilih untuk mempertahankan kebunnya

Sub-tujuan •


Pengakuan kawasan hutan sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan Adanya zona pemanfaatan bagi SAM di kawasan konservasi dan kawasan kelola hutan produksi Kemenhut mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang melindungi dan mengatur kawasan kelola SAM

•

•

Media meliput isu-isu pemanfaatan SDA di kawasan konservasi dan HP oleh suku asli marjinal

•

Kampanye multi-media (cetak, elektronik, lokal dan nasional)

•

Adanya sumber daya lahan yang menjamin kehidupan SAM dalam jangka panjang dari pemerintah Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang melindungi dan mengakui pengelolaan SDA oleh SAM ‘kebijakan lokal’ dalam kearifan SAM diperkuat dan diakui melalui perda

•

Melakukan action research dan pemetaan partisipatif mengembangkan database SAM dan menetapkan prioritas intervensi WARSI untuk SAM Lobi ke pemerintah di berbagai level (dialog dan mediasi) Membangun jaringan dengan LSM yang relevan, akademisi, media masa, SAM Fasilitasi dan pendampingan mendokumentasikan kearifan lokal SAM dan mendorong pengakuannya melalui hukum formal

•

•

•

•

• • •

•

• • • •

Melakukan action research dan pemetaan partisipatif Lobi ke pemerintah di berbagai level (dialog dan mediasi) Membangun jaringan dengan LSM yang relevan, akademisi, media masa, SAM Fasilitasi dan pendampingan

•

Media meliput isu-isu pemanfaatan lahan oleh SAM untuk mempengaruhi konteks pengambilan kebijakan

•

Kampanye multi-media (cetak, elektronik, lokal dan nasional)

•

Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan-pemanfaatan lahan dan kelembagaan (teknologi yang adaptif dan tepat guna)

• •

Fasilitasi dan pendampingan Fasilitasi jaringan pengembangan produk dan pemasaran


D3


Wilayah kerja dan ekosistem yang menjadi fokus program WARSI 2010-2015

Seperti diuraikan di bawah tiap tujuan strategis tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan menuju pencapaian tujuan strategis akan dilaksanakan di wilayah kerja tertentu dengan cara tertentu. Tabel di bawah meringkaskan hubungan antara kegiatan dan wilayah kerja. Selama periode 2010 – 2015: WIlayah

Sumatera Bagian Tengah

Pulau Sumatera

1. Hutan dikelola secara terbatas/ lestari oleh masyarakat

2. Kawasan yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dikelola dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat

3. Tutupan hutan alam dipertahankan

•

•

•

• •

• • • •

•

•

Fasilitasi langsung Bermitra Bantuan teknis

Fasilitasi langsung Bermitra Bantuan teknis Langsung advokasi kebijakan Bermitra untuk advokasi kebijakan pusat belajar

Intervensi langsung di 1 kawasan restorasi, 1 kawasan konservasi, 1 kawasan IUPHHK-HA

•

•

Advokasi kebijakan, tata ruang, dan swasta Mengembangkan konsesi restorasi

Advokasi kebijakan tata ruang pulau Sumatera (bila relevan)

4. Tutupan dan kekayaan ekosistem agroforestry dipertahankan

5. Orang suku asli memiliki peluang untuk melakukan aktifitas sosioekonomi yang sesuai budayanya

•

•

•

Advokasi kebijakan di Kabupaten terpilih Proyek contoh koridor satwa

Intervensi langsung untuk mendukung orang rimba (DAS Batanghari/ Bukit 12)

WIlayah

1. Hutan dikelola secara terbatas/ lestari oleh masyarakat

Kalimantan Sulawesi Papua

•

Nasional

•

•

•

2. Kawasan yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat dikelola dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat

3. Tutupan hutan alam dipertahankan

Bantuan teknis Bermitra

Langsung advokasi kebijakan Bermitra untuk advokasi kebijakan

Berjaring untuk advokasi kebijakan kemitraan di HPH, pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan restorasi

Bermitra/ berjaring untuk advokasi kebijakan

4. Tutupan dan kekayaan ekosistem agroforestry dipertahankan

5. Orang suku asli memiliki peluang untuk melakukan aktifitas sosioekonomi yang sesuai budayanya

•

Intervensi langsung untuk mendukung orang rimba (DAS Batanghari/ Bukit 12)

•

Kajian hukum dan advokasi kebijakan Fasilitasi forum suku asli marjinal nasional Membangun WARSI sebagai pusat belajar isu SAM nasional

•

•

Ekosistem yang menjadi Fokus WARSI: •

•

Action research untuk menentukan kebutuhan Bantuan teknis/ bermitra/ intervensi langsung berdasarkan kebutuhan/ peluang

Selama periode 2010-2015, ekosistem yang menjadi fokus kegiatan WARSI adalah hutan, baik hutan dataran tinggi maupun rendah, termasuk hutan gambut dan ekosistem hutan pantai. WARSI tidak bekerja di ekosistem lainnya (misalnya, lahan basah, ekosistem marine dan bahari, ekosistem urban dan pertanian, kecuali dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan konservasi hutan).


Strategi Pengembangan Keanggotaan WARSI 2010-2020

Keanggotaan WARSI adalah landasan untuk pengembangan lembaga dan pencapaian tujuannya. Anggota WARSI berperan sebagai badan tertinggi dalam kepengurusan lembaga, serta sumber legitimasi, pengaruh dan dukungan politik bagi program WARSI. Analisis kuisioner keanggotaan (detail disajikan dalam buku 1) menunjukkan bahwa anggota mendukung arah dari pekerjaan WARSI saat ini, dan ingin terlibat secara lebih aktif dalam kegiatan lembaga. Menurut analisis yang dilakukan saat lokakarya renstra, sesuai peran yang diharapkan dari anggota (lihat Buku 1), WARSI membutuhkan anggota dengan kualifikasi umum sebagai berikut: • Memiliki komitmen terhadap visi-misi WARSI • Bersedia berpartisipasi dalam mubes/kepengurusan lembaga • Bersedia mendukung WARSI sesuai kemampuan dan kesempatan yang ada • Mampu membayar iuran keanggotaan Sementara untuk peran tertentu, kualifikasi khusus anggota yang diinginkan WARSI adalah sebagai berikut: • Memiliki jabatan strategis, jaringen luas, dan/atau dikenal/dipercaya oleh masyarakat luas (untuk penyampaian citra dan pesan lembaga kepada pihak luar) • Memiliki jaringan dengan orang yang bisa menjadi simpatisan WARSI (untuk pencarian dana) • Memiliki pengetahuan, jaringan dan kredibilitas di masyarakat lokal (pendukung program lapangan) Tujuan strategi keanggotaan WARSI adalah:

“Semua anggota WARSI berpartisipasi secara optimal dalam mewujudkan misi-visi lembaga”


E




Tujuan keanggotaan selama 2010-2015 adalah: 1. Peran anggota dalam WARSI diperjelas dan dioptimalkan

2. Anggota WARSI menerima pelayanan yang tepat

Wujud dukungan anggota WARSI terhadap lembaga bisa dibagi empat kategori: berpartisipasi dalam kepengurusan lembaga; memberikan kontribusi wajib; memberikan kontribusi sukarela berupa dana, waktu dan lain; menyampaikan informasi mengenai WARSI kepada pihak lain sehingga meningkatkan pencitraan lembaga dan membuka peluang kerjasama. Masing-masing peran tersebut akan dioptimalkan sebagai berikut:

Pelayanan anggota oleh pelaksana dimaksud untuk mendapatkan anggota baru, mempertahankan anggota lama, serta mengoptimalkan peran anggota sesuai tujuan 1 di atas. Pelayanan berupa penyusunan dan pemeliharaan data anggota, administrasi keanggotaan, dan komunikasi dengan anggota. Anggota diterima karena mendukung visi-misi lembaga, bukan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan sendiri. Maka pelayanan anggota akan lebih mengutamakan membangun komitmen, rasa kepemilikan, dan kebanggaan terhadap WARSI, daripada memberikan pelayan berupa jasa atau barang.

1.1 Berpartisipasi dalam kepengurusan lembaga dapat dioptimalkan bila: • Anggota menerima informasi mengenai hak dan kewajiban anggota WARSI • Anggota difasilitasi menghadiri mubes • Anggota diberi peluang untuk bertanya mengenai kepengurusan WARSI 1.2 Kontribusi wajib dari anggota dapat dioptimalkan bila: • Ketentuan pembayaran iuran jelas dan penagihan dilakukan tepat waktu • Pelayanan terhadap anggota selalu memenuhi standar yang dijanjikan pada saat menjadi anggota • Mekanisme peringatan dan tindakan bila terjadi keterlambatan dalam membayar iuran diterapkan secara tegas 1.3 Kontribusi sukarela dari anggota dapat dioptimalkan bila: • Peluang berkontribusi dalam pelaksanaan proyek dan cara-cara mendukung WARSI dipromosikan • Adanya umpan balik mengenai kegiatan WARSI kepada anggota • Kontribusi dicatat dan dihargai (misalnya) pada Mubes berikut 1.4 Penyampaian Informasi mengenai WARSI kepada pihak lain dapat dioptimalkan bila: • Informasi mengenai WARSI tersedia • Ada pelayanan untuk menjawab pertanyaan • Kapasitas anggota untuk mengkomunikasikan WARSI ditingkatkan

2.1 Penyusunan dan pemeliharaan database anggota • Database anggota WARSI akan dikembangkan dan diverifikasi setahun sekali 2.2 Administrasi keanggotaan dengan standar yang tepat • Mekanisme administrasi keanggotaan dimantapkan agar peringatan pembayaran iuran, kehadiran pada pertemuan dan Mubes, dst, dikirim tepat waktu • Standar pelayanan anggota akan ditetapkan yang menjadi bagian dari janji WARSI kepada anggota dan dasar untuk menagih iuran dan minta partisipasi anggota dalam kepengurusan lembaga • Mekanisme teguran dan sanksi terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajibannya disepakati, termasuk (misalnya) perhentian pelayanan sementara, perhentian hak suara sementara, dan perhentian sebagai anggota 2.3 Komunikasi dengan anggota • Media komunikasi bertujuan untuk membangun rasa kepermilikan dan partisipasi dalam kegiatan WARSI oleh anggota • Isi dan cara komunikasi akan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anggota • Media komunikasi keanggotaan WARSI berupa wadah yang akan fasilitasi komunikasi dua arah antara badan pelaksana dengan anggota, serta antara anggota sendiri



3. Peraturan lembaga dan keanggotaan dirancang untuk menghindari konflik kepentingan

Arah dan target perkembangan strategi keanggotaan, 2010-2015:

Anggota memainkan peran kunci sebagai badan tertinggi dalam kepengurusan perkumpulan, dan sekalian menjadi salah satu kekuatan WARSI dalam memperjuangkan visi-misinya. Peran ganda tersebut menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan lembaga dan/atau anggota yang bersangkutan. Tujuan tersebut akan memastikan bahwa peran dan kewenangan anggota tidak tercampur.

Prioritas pertama dalam pengembangan keanggotaan adalah untuk menyelesaikan isu yang masih mengantung (iuran yang belum dibayar dan registrasi ulang anggota) serta memantapkan mekanisme dan sistem pelayanan anggota sehingga permasalahan tersebut tidak akan terulang. Penerimaan anggota baru akan terus dilakukan, tetapi upaya untuk mencari anggota baru akan dilakukan setelah sistem dan mekanisme sudah berjalan baik. Kualitas partisipasi anggota, difasilitasi oleh kualitas pelayanan yang optimal, adalah tujuan WARSI sehingga tidak mematok jumlah anggota tertentu sebagai target pencapaian selama 2010-2015. Diharapkan selama 2010-2015 keanggotaan WARSI akan bertambah, tetapi WARSI akan mengupayakan agar jumlah anggota tidak melebihi jumlah yang bisa diterima dan dilayani tanpa mengorbankan kualitas. Peran yang diharapkan dari anggota berarti ada peluang bagi anggota di mana pun, di lapangan maupun kota, di dalam atau di luar Sumatera, untuk memberikan kontribusi terhadap visi-misi WARSI. Maka WARSI tidak membatasi penerimaan anggota berdasarkan wilayah, dan tidak mematok keberadaan anggota di wilayah tertentu sebagai indikator capaian pengembangan keanggotaan. Penetapan kategori-kategori anggota, misalnya berupa sahabat WARSI, anggota penuh, dan seterusnya, dapat digunakan untuk menyiasati keinginan untuk menambah anggota dengan keperluan praktis untuk maksimalkan pelayanan. Partisipasi kelompok layanan WARSI seperti orang rimba dan masyarakat pemilik hutan bisa disiasati melalui mekanisme seperti ini.

3.1 Memisahkan antara pengelolaan sumber finansial lembaga dan kewenangan atas kepengurusan perkumpulan • Peraturan menegaskan bahwa pihak yang berhak mencari dukungan dan membuat perjanjian dengan pihak luar atas nama WARSI adalah staf yang ditugaskan oleh direktur. Bila ada anggota WARSI lain yang mengetahui tentang sebuah peluang bagi WARSI, harus dikomunikasikan kepada staf tersebut • Peraturan menegaskan bahwa pihak yang punya hak suara sebagai anggota tidak bisa sekalian diikat kontrak dengan lembaga, menerima atau mengelola dana atau harta lembaga. Akibatnya, staf yang terikat kontrak harus lepas hak suaranya selama menjadi staf, dan anggota lain yang terikat kontrak atau perjanjian (misalnya, sebagai penyedia jasa, konsultan dst) harus lepas hak suaranya selama terikat kontrak. • Untuk menghindari keraguan dan potensi konflik kepentingan, akan dibuat pedoman bagi anggota dan staf mengenai kapan konflik kepentingan bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan • Jaringan anggota yang dibangun bisa menciptakan peluang berbisnis. WARSI akan mendorong anggota untuk mengembangkan bisnis untuk kepentingan bersama anggota (misalnya dalam bentuk koperasi), sepanjang pengelolaan koperasi anggota terpisah dari kepengurusan WARSI, tidak menggunakan modal lembaga dan tidak mengandung resiko baik legal, finansial atau pencitraan bagi WARSI. 3.2 Memisahkan antara hak untuk mewakili dan bertindak atas nama WARSI dan kewenangan atas kepengurusan perkumpulan • Peraturan menegaskan bahwa pihak yang berhak bicara atau ambil keputusan atas nama WARSI dalam interaksi dengan pihak luar adalah (1) dewan, dan (2) staf, sesuai peringat kewenangan yang dimiliki. Anggota atau pihak lain dapat diminta mewakili WARSI untuk hal-hal tertentu dengan kewenangan sementara yang diberikan oleh direktur atau anggota dewan.


F


Strategi pengembangan kemandirian finansial WARSI, 2010-2020

Selain strategi program, yang menguraikan perubahanperubahan yang ingin diciptakan WARSI pada kondisi masyarakat dan hutan, pilar kedua yang mendukung kegiatan WARSI adalah usaha bisnis yang menghasilkan sumber finansial yang menunjang kemandirian lembaga karena mengurangi ketergantungan WARSI terhadap sumber dana proyek dan sumber lain yang mengikat. Dalam mengembangkan usaha, WARSI akan memanfaatkan peluang dan kekuatan lembaga, terutama jaringan dengan masyarakat kampung, aset berupa tanah dan gedung, serta staf dan jaringan anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman. Wadah untuk mengembangkan kegiatan bisnis WARSI adalah Persero Terbatas (PT) yang dimilkikinya, PT Rimba Bungaron.


WARSI akan mengembangkan rencana bisnis lima tahunan yang akan disimpulkan dalam renstra bagian ini, dan akan dilampirkan sebagai bagian dari renstra.




Strategi Usaha

Kegiatan pokok yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tersebut sebagai berikut:

Tujuan strategis kemandirian WARSI Tujuan yang diusulkan sebagai berikut: “Pada tahun 2015 WARSI bisa membiayai seluruh biaya kepengurusan perkumpulan (misalnya Mubes, staf dan komunikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan anggota, dana cadangan untuk uang pesangon, pemeliharaan kantor dan aset) dari hasil usaha dan sumber lain yang bukan dana program. Pada tahun 2020 WARSI memiliki tabungan dana yang bisa membiayai kepengurusan perkumpulan selama dua tahun ke depan” Target kemandirian Target kemandirian finansial WARSI ditetapkan sebagai berikut:

Indikator

Indikator Keadaan yang diharapkan 2015

Indikator Keadaan yang diharapkan 2020

85% 10% 5%

67.5% 20% 12.5%

% maksimal yang diterima dari pemberi dana terbesar

20%

20%

% biaya kepengurusan lembaga (mubes, pelayanan anggota) yang ditutup dari sumber di luar dana terikat

100%

100%

% program WARSI yang dibiaya dari sumber tertentu: • pemberi dana terikat • dana tidak terikat dari sumbangan • hasil usaha WARSI

Dalam periode 2010-2015, WARSI akan mengembangkan lima jenis usaha berikut: • Jasa konsultasi dan pelatihan • Pembibitan tanaman kehutanan • Wisata Alam, Petualangan dan Ekowisata • Produk Agroforest dan Pertanian Ramah Lingkungan • Merchandise dan publikasi (Batang Hari Hijau atau Alam Sumatera dan Portal Lingkungan) • Pengembangan bisnis pembangkit energi baru terbarukan dan konversi energi (PLTMH, Surya, Biogas) dengan menyediakan jasa konsultasi, konstruksi, pelatihan, kredit.

1. Pengembangan jasa konsultasi dan pelatihan 1.1 Pengembangan paket-paket pelatihan • Dokumentasi keahlian dan pengalaman yang dapat ditawarkan oleh WARSI • Assesmen kesiapan materi/kemampuan untuk mengajar • Survei pasar-wawancara dengan perwakilan pemda, institusi lainnya untuk mengetahui kebutuhan • Mengidentifikasi paket-paket yang paling potensial, kebutuhan investasi dan harga penawaran • Menyiapkan dan distribusi bahan promosi • Menjalankan acara pelatihan, evaluasi • Menyiapkan rencana pengembangan bisnis jangka menengah Target: satu acara pelatihan diselenggarakan tahun 2011, lalu rencana usaha 20122015 dirancang dan dilaksanakan 1.2 Pengembangan pusat pelatihan • Rencana pengembangan kegiatan di Sebapo Institute akan dibuat sebagai dokumen terpisah 1.3 Mengembangkan jasa konsultasi • Identifikasi peluang konsultasi yang sesuai keahlian WARSI • Memantau pengumuman peluang konsultansi • Menyusun dokumentasi bidding dan mengikuti proses • Melaksanakan konsultansi • Evaluasi hasil dari segi pendapatan, pencitraan dan aspek lainnya Target: 2011 – ikut bidding tiga kali dengan asumsi jasa konsultansi digunakan satu kali. Membuat rencana usaha konsultasi 2012-2015 pada akhir 2011.


Strategi Komunikasi dan Kemandirian Politik WARSI, 2010-2015 G1

Posisi dan prinsip WARSI

Prinsip atau nilai WARSI* Non partisan

Implikasi strategis WARSI tidak berafiliasi dengan kelompok atau institusi yang hanya mewakili/mementingkan kelompok tertentu berdasarkan (misalnya) partai politik, etnisitas, jenis kelamin, agama dll. WARSI dapat bekerjasama dengan pihak tersebut bila (a) mendukung pencapaian misi-visi WARSI, (b) tidak mengancaman pencitraan dan posisi WARSI, (c) batas waktu dan hal yang akan dikerjasamakan ditetapkan.

Mandiri, independen WARSI hanya menerima dukungan dan sumbangan yang tidak mengikat, atau kalau mengikat bersumber dari lembaga yang menyetujui visi-misi WARSI dan dana tidak berasal dari sumber yang berlawanan dengan visi-misi WARSI. WARSI tidak menerima dukungan atau sumbangan bila pemberi dukungan akan memanfaatkan kesempatan untuk promosi atau kampanye yang tidak sesuai dengan visi-misi dan pencitraan WARSI.

Kerelawanan

WARSI akan menciptakan peluang bagi anggota dan pihak lain untuk ikut serta dalam kegiatan konservasi bersama masyarakat WARSI akan menghargai sumbangan berupa waktu/tenaga setara dengan sumbangan finansial.


G




G2 Prinsip atau nilai WARSI* Transparansi, akuntabilitas

Implikasi strategis Sebagai perkumpulan maupun sebagai lembaga pelaksana program, WARSI akan menjalankan sistem perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi yang terbuka bagi semua pihak dan akan mendorong keikutsertaan pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut. WARSI akan mendorong agar mitra lainnya mengikuti prinsip yang sama. WARSI akan mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan meminimalkan resiko penyalahgunaan sumber finansial.

Bertanggung-gugat

WARSI akan memastikan bahwa, sebisa mungkin, pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh WARSI atau mitranya adalah berdasarkan data dan analisis yang lengkap, dan proses penilaian yang transparan dan berimbang, sehingga dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh lembaga

Kesetaraan, non-diskriminatif, keadilan;

Dalam kebijakan internal lembaga maupun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, WARSI akan memastikan bahwa tidak terjadi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnisistas, agama dll. WARSI akan membela hak staf, anggota dan pihak lain yang terlibat dalam program WARSI untuk diperlakukan tanpa diskriminasi oleh pihak lain, dan akan berusaha agar semua mitra kerja mengikuti prinsip yang sama.

Berkelanjutan

WARSI akan memaksimalkan efisiensi, adaptabilitas, kemandirian dan daya tahan lembaga agar bisa tetap memenuhi komitmen terhadap kelompok sasaran, mitra dan staf WARSI akan menjalankan kegiatannya dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat

Strategi Komunikasi WARSI

Kelompok sasaran: Kelompok sasaran utama untuk WARSI sebagai lembaga, serta perubahan sikap/pengetahuan/perilaku yang diinginkan, dan pesan utama yang dapat disampaikan, diringkaskan berikut:

Kelompok sasaran*

Perubahan yang diinginkan

Informasi yang disampaikan**

Masyarakat tinggal di sekitar hutan

Lebih menghargai hutan, lebih terbuka untuk mencoba pengelolaan hutan, sadar akan peluang dan pelayanan yang bisa diperoleh dari WARSI

Cerita sukses PHBM, peraturan dan proses yang harus dilalui, nilai finansial dan nilai-nilai lain dari pengelolaan hutan.

Pengelola Kawasan Konservasi

Lebih terbuka akan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat untuk selesaikan konflik dan rehabilitasi lahan

Cerita sukses dari lokasi lain, pedoman pelaksanaan manajamen kolaboratif, analisis peluang kebijakan, informasi ketersediaan dana untuk upaya kolaborasi,

Manajer Konsesi

Lebih terbuka akan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat untuk selesaikan konflik dan rehabilitasi lahan

Hak dan kewajiban pemegang ijin menurut kebijakan, isu-isu lokal di kawasannya, pedoman membangun kerjasama,

Pengambilan keputusan mengenai ijin pengelolaan hutan

Merekomendasikan dan mendorong perubahan (penyederhanaan) kebijakan dan proses perijinan hutan desa/HKM)

Cerita sukses HD, indikasi minat untuk HD yang potensial, analisis hambatan dari kebijakan dan proses perijinan, usulan perbaikan

Bappeda kabupaten (bagian tata ruang)

Terbuka terhadap ide bahwa hutan dipertahankan dalam tata ruang supaya tetap memungkinkan pengakuan wilayah adat/hutan adat/pencanangan wilayah kelola masyarakat

Peluang dan kewajiban, potensi jasa lingkungan dan REDD, potensi pengelolaan berbasis masyarakat

*daftar dan analisis ini belum lengkap, tetapi dapat dilengkapi dengan mengacu kepada tujuan strategis dan identifikasi siapa pihak kunci untuk setiap tujuan **Untuk melanjutkan analisis ini menjadi rencana komunikasi yang dapat diterapkan, perlu analisis tentang (a) pesan, (b) media yang paling tepat, (c) waktu dan cara penyampaian yang paling tepat. Kemudian komunikasi prioritas bisa dikemas dalam sebuah rancangan strategi komunikasi

©LANDER RANA JAYA/KKI WARSI

KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI Jl. Inu Kertapati No. 12 Kel. Pematang Sulur Kec. Telanaipura Kota Jambi 36124 Po Box 117 Jbi Telp: 0741-66695, 66678 Fax: 0741-670509 www.warsi.or.id

KKI WARSI KOMUNITAS KONSERVASI INDONESIA WARSI

Recommend Documents