Laporan Tahunan 2012
Daftar Isi Halaman
RINGKASAN UTAMA BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. DASAR HUKUM
C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI D. ANALISIS SITUASI BAB II. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN
A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA KKI 2011-2015 B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2012 C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2012 D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 E. KENDALA / MASALAH F. TANTANGAN DAN HARAPAN BAB III. PENUTUP LAMPIRAN Rekapitulasi Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yangTeregistrasi tahun 201 Tabel Jumlah Program Studi Spesialis tahun 2012 Profil FK di Indonesia
2
Konsil Kedokteran Indonesia
Ringkasan Utama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai salah satu lembaga negara men-gemban tugas dan amanah dari Undang-undang nomor 29 tahun 2004 untuk mensahkan standar pendidikan kedokteran, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi. Dalam melaksanakan amanah tersebut, KKI di tahun 2012 telah menetapkan dan melaksanakan berbagai program kerja dengan mengacu pada renstra KKI 2011-2015. Hasil dari program kerja KKI dan juga capaian KKI di tahun 2012 dalam bidang pendidikan antara lain telah mensahkan revisi standar pendidikan dan standar kompetensi dokter Indonesia; mensahkan perkonsil program adaptasi dokter/dokter gigi WNI lulusan luar negeri; mensahkan perkonsil tentang program pendidikan dokter sub spesialis; menyusun pedoman pembukaan dan penutupan program studi dokter, dokter gigi dan dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis; memproses pengesahan standar pendidikan dan standar kompetensi beberapa spesialis; melakukan penilaian terhadap permohonan prodi baru; menerbitkan surat persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan proses usulan adaptasi. Dalam bidang registrasi, pada tahun 2012 capaian KKI adalah menyusun pe-doman verifikasi surat keterangan fisik dan mental bagi dokter dan dokter gigi; menyusun pedoman verifikasi surat pernyataan tidak melanggar etika profesi; menyusun sistem informasi terpadu registrasi dokter dan dokter gigi; sosialisasi regulasi registrasi dokter/dokter gigi WNI/WNA; dan inventarisasi masalah legalitas data/onformasi registrasi dokter dan dokter gigi WNI/WNA yang dapat diakses publik. Selain hal tersebut sampai dengan tahun 2012 KKI telah meregistrasi 135.739 dokter dan dokter gigi, dan juga menerbitkan 5175 STR dengan kewenangan internsip. Di bidang pembinaan pada tahun 2012, hal-hal yang dicapai adalah diterbitkannya Keputusan KKI No. 4/KKI/KEP/IV/2012 tentang pelimpahan kewenangan salinan keputusan MKDKI; menyusun rancangan peraturan pelaksanaan keputusan MKDKI; menyusun rancangan peraturan tentang reedukasi; dan sosialisasi buku praktik kedokteran yang baik kepada dokter dan dokter gigi melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Selain itu KKI di tahun 2012 juga telah membangun forum komunikasi KKI dengan Rumah Sakit, untuk bekerjasama dalam melakukan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi. Hal lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan dokter dan dokter gigi di tahun 2012 adalah melakukan eksekusi dan pembinaan 40 orang dokter dan dokter gigi yang terkena sanksi disiplin. Melalui divisi pembinaan KKI juga melakukan proses penerbitan Letter of Good Standing (LOG), sampai dengan 2012 telah diterbitkan 204 LOG, 73 LOG diantaranya diterbitkan pada tahun di 2012. Laporan Tahunan 2012
3
Dalam hal penegakkan disiplin praktik kedokteran dan kedokteran gigi melalui MKDKI sampai dengan tahun 2012 sejumlah 121 kasus telah tertangani dari 186 pengaduan.
Tahun 2012 Sekretariat KKI menuju pelayanan prima dan tata pamong yang baik (good governance)
Untuk menuju pelayanan prima dan tata pamong yang baik (good governance), melalui Sekretariat KKI, di tahun 2012, telah selesai Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan KKI; terselesaikannya uraian tugas pegawai di lingkungan Sekretariat KKI; dan telah terbangunnya Gedung Layanan KKI. Di tahun 2011 KKI juga terus memperkuat kerjasama di tingkat regional dan In-ternasional. Dalam hal ini yang dilakukan KKI di tahun 2012 antara lain terlibat aktif dalam pertemuan Coordinating Committee Services tingkat ASEAN dimana masing-masing Negara perlu mempersiapkan roadmap country implementation plan; menghadiri pertemuan Medical Council Negara-negara anggota WHO SEAR (South East Asia Region) di Myanmar, dalam kesempatan ini KKI mendapat tugas untuk menyusun rancangan kompetensi untuk dokter di Negara-negara anggota WHO SEAR; menghadiri pertemuan internasional 2 tahunan IAMRA di Canada, pada kesempatan ini KKI menghadiri siding organisasi IAMRA dan mengikuti diskusi penting bagi pemngembangan tugas KKI. Selain capaian-capaian tersebut, masih ada kendala tantangan yang perlu menjadi target penyelesaian di masa depan antara lain masih belum adanya pelimpahan kewenangan dari Pendidikan Dikti (Dikti) dalam hal penilaian program studi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baru, belum adanya persamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik, masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum melakukan registrasi ulang, belum sinkronnya informasi data SIP (Surat Ijin Praktik) dari Dinas Kesehatan Propinsi dan Kab/Kota, belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dengan pengandil, dan kurangnya pemahaman pemerintah daerah, serta penegak hukum lain tentang kedudukan MKDKI, MKDKI-P dan putusan hukumnya.
4
Konsil Kedokteran Indonesia
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai salah satu Lembaga Negara men-gemban tugas dan amanah dari Undang-undang nomor 29 tahun 2004 untuk mensahkan standar pendidikan kedokteran, melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, serta melakukan pembinaan dokter dan dokter gigi. Berdasarkan amanah tersebut, kemudian KKI melakukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan mulai dari menyusun kebijakan perencanaan program setiap 5 tahun, melaksanakan program, sampai dengan kegiatan per tahun. Tahun 2010, KKI telah menyusun Renstra ke-2 yang ditetapkan untuk tahun 2011-2015. Mengawali pelaksanaan Renstra ke-2 pada tahun 2011, KKI melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang telah digariskan dan ditetapkan. Untuk melihat dan mengukur hasil kinerja KKI di Tahun 2012 berdasarkan program yang direncanakan, maka perlu dibuat laporan kinerja KKI. Selain itu laporan diperlukan untuk pertanggungjawaban KKI sebagai Lembaga negara dan untuk evaluasi diri pencapaian kinerja KKI, khususnya di tahun 2012.
KKI melakukan pelaksanaan tugas mulai dari menyusun kebijakan perencanaan program setiap 5 tahun, melaksanakan program, sampai dengan kegiatan per tahun.
B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. SK Presiden Nomor 45/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anggota KKI tahun 2009-2014 3. RENSTRA KKI 2011-2015 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal, 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia. 5. RENSTRA Kementerian Kesehatan 2009-20014 C. TUGAS DAN FUNGSI KKI, MKDKI DAN SEKRETARIAT KKI Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dibentuk untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kedokteran dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terdiri dari unsur pimpinan (merangkap anggota). Anggota KKI berjumlah 17 orang terdiri dari 7 orang dokter, 7 orang dokter gigi serta 3 orang wakil masyarakat yang bernaung masing-masing dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Ketujuhbelas anggota KKI tersebut merupakan utusan dari unsur-unsur yang mendapat amanah sesuai ketentuan dalam UUPK yaitu organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi, kolegium, institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan wakil masyarakat. Para anggota KKI tersebut Laporan Tahunan 2012
5
dikelompokkan dalam Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. Anggota Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi dikelompokkan lagi dalam divisi-divisi yaitu Divisi Registrasi, Divisi Standar Pendidikan dan Divisi Pembinaan. Sebagai badan regulator profesi, KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesa-han, penetapan, serta pembinaaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Seba-gaimana tersebut dalam Pasal 7 UndangUndang Nomor 29/2004 Tugas KKI adalah melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pen-didikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap pe-nyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, KKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 mempunyai wewenang menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi, menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi. Di dalam KKI terdapat badan independen yaitu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang melakukan tugas dalam hal penegakkan disiplin kedokteran. Anggota MKDKI berjumlah 11 orang yang berasal dari organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit, dan sarjana hukum. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dibentuk untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam pe-nyelenggaraan praktik kedokteran. Tugas MKDKI adalah menerima pen-gaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diadukan; dan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
6
Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1), (2), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, disebutkan, dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya KKI didukung oleh Sekretariat KKI, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Konsil Kedokteran Indonesia
Struktur Sekretariat KKI sendiri berada di bawah Sekretarariat Jenderal Kemen-terian Kesehatan. Struktur dan Tugas Sekretariat KKI tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indone-sia. Dalam Permenkes tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di KKI termasuk MKDKI. Sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi pelaksanaan fasilitasi standardisasi pendidikan; pelaksanaan fasilitasi registrasi; pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pelayanan hukum; dan pelaksanaan administrasi umum dan hubungan masyarakat. Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas KKI sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 didukung dari Kementerian Kesehatan melalui DIPA Sekretariat KKI. D.
ANALISIS SITUASI
Sejak berdirinya KKI tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 telah banyak capaian dan tugas yang dijalankan oleh KKI, baik sendiri maupun bekerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait. Dalam bidang pendidikan kedokteran KKI telah mensahkan standar pendidikan dan standar kompetensi profesi dokter,dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Standar-standar tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. KKI juga telah mensahkan pedoman pencabangan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. Berdasarkan permintaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud RI, KKI juga telah merekomendasi pembukaan beberapa program studi (prodi) pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baru. Namun demikian terkait dengan telah disahkannya standar–standar dan pedoman-pedoman pendidikan, penerapan standar-standar tersebut oleh institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi masih belum sempurna. Beberapa perubahan kebijakan pemerintah serta perubahan kondisi dalam bidang pendidikan kedokteran, memerlukan penyempurnaan regulasi KKI meliputi revisi standar pendidikan dan kompetensi, pembukaan dan penutupan program studi baru, jenjang pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, pedoman adaptasi dokter/dokter gigi lulusan luar negeri, dan lain-lain. Khusus untuk menjamin mutu pendidikan kedokteran di tahun 2009, KKI telah melakukan moratorium untuk pembukaan prodi kedokteran, sebelum nantinya KKI perlu merumuskan cetak biru produksi dokter/ dokter gigi dan prodi yang layak. Dalam bidang registrasi, KKI telah memberlakukan sistem registrasi dokter dan dokter gigi. Sampai dengan akhir tahun 2011, data statistik dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi dan memiliki STR sejumlah 125.252 orang, yang terdiri dari : a. dokter : 80.591 b. dokter spesialis : 20.770 Laporan Tahunan 2012
7
c. dokter gigi d. dokter gigi spesialis
: 22.095 : 1.796
Sesuai dengan pasal 29 ayat 4 UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Ke-dokteran, STR dokter dan dokter gigi berlaku selama 5 tahun dan harus dilaku-kan registrasi ulang setiap 5 tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan. Pada tahun 2012 ini KKI harus melakukan registrasi ulang untuk sekitar 20.000 dokter dan dokter gigi di 33 provinsi yang telah habis masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR)nya secara tepat waktu agar tidak terjadi kekosongan hukum / legalitas praktik kedokteran. Pencapaian yang baik dalam bidang registrasi tersebut masih terus disempur-nakan dengan menyempurnakan aturan tentang tata cara registrasi bersama pengandil terkait untuk benar-benar menjamin kompetensi seorang dokter dan dokter gigi. Belum adanya aturan yang rinci untuk dokter/dokter gigi warga Negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia, membuat KKI khususnya dalam bi-dang registrasi harus segera melakukan harmonisasi dan penyempurnaan peraturan registrasi sementara, registrasi bersyarat dan alih ilmu pengatahuan kedokteran beserta mekanisme pemantauan dan evaluasi, mengingat tahun 2010 telah diberlakukan Asean Free Trade Area (AFTA) bagi ASEAN. Dalam bidang pembinaan dan penegakkan hukum, sejak berdirinya sampai dengan tahun 2012, KKI telah menerbitkan beberapa pedoman dan manual terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik, dan juga telah mempunyai sistem penegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. Namun demikian sistem pembinaan dokter dan dokter gigi antara KKI dan pemangku kepentingan terkait belum terkoordinasi dengan baik, belum adanya kendali mutu dan kendali biaya, serta masih belum tersosialisasi dengan luas fungsi MKDKI sebagai penegak disiplin kedokteran/kedokteran gigi adalah hal yang pada tahun 2012 ini dirasakan perlu dibenahi.
8
Untuk mempererat keberadaan profesi kedokteran di tingkat dunia, KKI telah aktif membangun kerjasama internasional bahkan menjadi penggagas beberapa kegiatan. Pada tahun 2007, KKI telah bergabung bersama 11 negara lain dalam Medical Council Network of WHO South East Asia Region. Pada tahun 2010, KKI bahkan telah menjadi tuan rumah ke-4 dari WHO SEARO Network meeting yang berlansung di Bandung. Pada tahun 2007 juga KKI telah menjadi tuan rumah pada pertemuan pertama Medical Council di lingkungan ASEAN. Pertemuan kedua dilaksanakan di Bali pada Bulan Desember 2011 dimana KKI selain menjadi tuan rumah, sekaligus menjadi penggagas berdirinya AAMRA (ASEAN Association of Medical Reguatory Authorities). Hal ini semua menunjukkan bahwa KKI memiliki posisi yang baik dan dihormati di lingkup kawasan. Dalam tatanan global, KKI sejak September 2011 telah bergabung ke dalam IAMRA (International Association of Medical Regulatory Authories). Konsil Kedokteran Indonesia
Dalam hal tata pamong yang baik, sekretariat KKI sejak tahun 20052011 selain memfasilitasi seluruh program KKI, secara bertahap telah melakukan pembenahan-pembenahan dengan menyusun beberapa SOP (standar operasional prosedur) administratif, peta jabatan, serta analisa beban kerja. Walau demikian penyempurnaan-penyempurnaan masih terus harus diupayakan mengingat sebagai Lembaga Negara tuntutan good governance semakin dikedepankan. Selain itu sebelum adanya gedung KKI yang memadai juga menjadi hal yang prioritas bagi sekretariat KKI guna memberikan fasilitasi kerja kepada KKI dan customer KKI (dokter, dokter gigi, pengandil) yang lebih optimal.
Laporan Tahunan 2012
9
BAB II CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN A. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA KKI 2011 -2015 Pada tahun 2015 diharapkan terjadi perubahan yang berarti di dalam sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, sistem registrasi dokter dan dokter gigi, sistem pembinaan praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia serta sistem penanganan kasus pelanggaran disiplin praktik kedokteran yang efektif dan efisien. Dengan demikian untuk tahun 2011 – 2015 ditentukan 8 (delapan) sasaran KKI dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang yaitu : 1. terciptanya kepastian hukum tentang pembukaan program studi (prodi) pendidikan kedokteran / kedokteran gigi dan terselenggaranya penilaian kebutuhan dokter / dokter gigi serta penilaian prodi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi yang mengacu pada pedoman yang rinci dan berjenjang; 2. seluruh program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia menerapkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi pada setiap disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; 3. terselenggaranya peningkatan dan penjagaan mutu pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi secara berkala dan berkesinambungan; 4. tersedianya regulasi bagi dokter dan dokter gigi dalam memperoleh kewenangan tambahan atau kewenangan lain; 5. tersedianya sistem registrasi dokter dan dokter gigi yang terpadu dan sinkron baik secara manual maupun online (E-Registration); 6. tersedianya sistem pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan terselenggaranya penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dan kedokteran gigi yang efisien dan efektif oleh MKDKI dan MKDKP dengan kualitas keputusan yang tepat; 7. terselenggaranya praktik kedokteran yang baik;
10
8. meningkatnya penerapan good governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. TARGET DAN RENCANA KERJA 2012 Berdasarkan ke-8 butir sasaran tersebut di atas, pada tahun 2012 KKI Konsil Kedokteran Indonesia
merencanakan program kerja / kegiatan sebagai berikut : 1. Terkait dengan Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi : a. Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Kompetensi Kedokteran dan Kedokteran Gigi b. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Pendidikan Dokter. c. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Pendidikan Dokter Spesialis. d. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Pendidikan Dokter Gigi e. Bimbingan Teknis Implementasi Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. f. Lokakarya Pemantapan Penerapan Standar Pendidikan Dokter g. Lokakarya Pemantapan Penerapan Standar Pendidikan Dokter Spesialis h. Lokakarya Pemantapan Penerapan Standar Pendidikan Dokter Gigi i. Lokakarya Pemantapan Penerapan Standar Pendidikan Dokter Gigi Spesialis. j. Lokakarya Koordinasi Tata Laksana CPD Kedokteran Dalam Rangka Resertifikasi Kompetensi k. Lokakarya Koordinasi Tata Laksana CPD Kedokteran Gigi Dalam Rangka Resertifikasi Kompetensi. l. Penilaian dan Rekomendasi Prodi Baru m. Pengusulan adaptasi lulusan luar negeri n. Pengkajian dan Pemberian Persetujuan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terkait dengan Program Registrasi Dokter dan Dokter Gigi : a. Lokakarya Penyusunan Pedoman Informasi Terpadu b. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Terpadu Registrasi Dokter/ Dokter Gigi c. Lokakarya Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Terpadu Registrasi Dokter/Dokter Gigi WNI/WNA d. Uji Coba Sistem Informasi Terpadu Registrasi Dokter/Dokter Gigi e. Sosialisasi Regulasi Registrasi Dokter/Dokter Gigi WNI/WNA Dan Kesepakatan Kerjasama dengan pengandil. f. Monitoring Evaluasi Registrasi Bersyarat, Registrasi Sementara, dan Bakti Sosial g. Penyusunan Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Dokter/Dokter Gigi h. Penyusunan Pedoman Pernyataan Etika i. Validasi dan Penerbitan STR, STR Sementara, STR Bersyarat, dan STR dengan kewenangan internsip.
Laporan Tahunan 2012
11
3. Terkait dengan Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran a. Lokakarya Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Praktik Kedokterran Yang Baik b. Bimbingan Teknis Praktik Kedokteran Yang Baik c. Lokakarya Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sanksi Disiplin MKDKI d. Diseminasi Buku Pedoman Pasien e. Forum Komunikasi f. Perbaikan Ketentuan MKDKI g. Sosialisai Ketentuan MKDKI / Aturan Penegakkan Disiplin h. Pelaksanaan Keputusan MKDKI i. Penyusunan Peraturan/Keputusan KKI, KK, KKG j. Persetujuan dan Penerbitan Letter of Good Standing 4. Terkait dengan Penanganan Kasus Pengaduan Pelanggaran DisiplinDokter dan Dokter Gigi : a. Penanganan Kasus/Pengaduan oleh MKDKI/MKDKI-P 1). Layanan Penerimaan Pengaduan dan Investigasi 2). Persidangan b. Peningkatan Kompetensi SDM (Pelatihan Penanganan Kasus). c. Pengembangan/Penguatan Kapasitas Kelembagaan 5. Terkait dengan program dan kegiatan Sekretariat KKI : a. Pelayanan Registrasi b. Layanan Perkantoran c. Perencanaan Program dan Penganggaran d. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi e. Pengadaan Fasilitas Perkantoran f. Penyusunan Laporan Kinerja i. Penyusunan Laporan Keuangan ii. Laporan Program KKI g. Pembinaan program KKI dan Sekretariat KKI h. Pengembangan Media Informasi KKI i. Pembangunan Gedung Kantor Layanan KKI 6. Lain-lain Program lain yang direncanakan di tahun 2012, khususnya dalam hal meningkatkan kerjasama di tingkat regional dan global, antara lain : a. Mengikuti pertemuan-pertemuan Coordinating Committee Services (CCS) tingkat ASEAN for Medical dan Dental Practitioners Services. b. Mengikuti pertemuan 2 tahunan International Association for Medical Regulatory Authorities (IAMRA) c. Mengikuti pertemuan Medical Council Network WHO SEAR di Myanmar
12
C. HASIL CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2012 Berdasarkan program kerja tahun 2012 yang direncanakan, telah dilakukan ke-giatan-kegiatan oleh divisi dan bagian terkait, dengan hasil sebagai berikut : Konsil Kedokteran Indonesia
1. Program Profesi Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Capaian yang dihasilkan terkait program pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, dimana KKI diamanahkan untuk melakukan pengesahan standar dan juga memastikan penerapan standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, yaitu antara lain disahkannya dan tersusunnya berbagai standar dan pedoman yang terkait yaitu : a. Tersusunnya Revisi Standar Pendidikan Dokter Indonesia b. Tersusunnya Revisi Standar Kompetensi Dokter Indonesia c. Tersusunnya Perkonsil Program Adaptasi Dokter/Dokter Gigi WNI Lulusan Luar Negeri d. Tersusunnya Perkonsil tentang Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis e. Tersusunnya Pedoman Pembukaan dan Penutupan Prodi Dokter f. Tersusunnya Pedoman Pembukaan dan Penutupan Prodi Dokter Gigi g. Tersusunnya Pedoman Pembukaan dan Penutupan Prodi Dokter Spesialis h. Tersusunnya Pedoman Pembukaan dan Penutupan Prodi Dokter Gigi Spesialis i. Memproses pengesahan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis untuk : i. Spesialis Saraf ii. Spesialis Patologi Klinik iii. Spesialis Bedah Plastik j. Tersusunnya Peraturan tentang Jenjang Pendidikan Berkelanjutan Kedokteran sesuai KKNI k. Tersusunnya cetak biru perencanaan produksi dokter dan spesialis serta jumlah program studi yang layak. Selain melakukan penyusunan pedoman dan pengesahan standar pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, KKI melalui Divisi Pendidikan KK dan KKG di tahun 2012 juga melakukan penilaian pengusulan program studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Untuk menjaga mutu FK di Indonesia, mengingat sudah cukup banyak FK di Indonesia, maka KKI menghentikan pemberian rekomendasi usulan pembukaan program studi Kedokteran terhitung mulai Januari 2010 sampai dengan tercapainya pemenuhan standar pendidikan dokter Indonesia oleh 72 Fakutas Kedokteran di Indonesia. Dirjen Dikti kemudian mengeluarkan SE Dirjen Dikti nomor 1639/E/T/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Moratorium tidak berlaku bagi prodi kedokteran spesialis, program studi kedokteran gigi. Berdasarkan hal di atas KKI pada tahun 2012, melakukan penilaian dan pemberian rekomendasi pada: Laporan Tahunan 2012
13
a. Pemberian rekomendasi :1 prodi Kedokteran (Univ. Muh. Purwokerto), 2 prodi dokter spesialis (Prodi Sp Kesehatan Kulit dan Kelamin UNS dan Prodi Sp Urologi UB), 3 prodi Kedokteran Gigi (Univ. Yarsi, Univ. Udayana, dan Undip). b. Dalam proses Visitasi dan Evaluasi berkas pengajuan: 7 Prodi Dokter Spesialis. Dengan adanya pemberian rekomendasi bagi beberapa prodi kedokteran di tahun 2012, maka dapat dilihat sebaran FK dan FKG di Indonesia sebagai berikut :
Sumatra
Jawa
Kalimantan Sulawesi
Bali
NTB & NTT Maluku Papua
Total FK
Hasil lain pada tahun 2012, KKI memroses adaptasi kepada 30 dokter dan 43 dokter spesialis sebagaimana diatur dalam Perkonsil Program Adaptasi Dokter Dokter Gigi Lulusan Luar Negeri untuk menjamin mutu lulusan dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. Sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 29/2004, KKI memberikan persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan Kedokteran / Kedokteran Gigi, sejumlah 22 kegiatan di tahun 2012. 2. Program Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Hasil capaian bidang registrasi di tahun 2012 mencakup diterbitkannya beberapa rancangan aturan, registrasi dokter/dokter gigi WNI dan WNA, serta pedoman-pedoman terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Secara rinci dijelaskan di bawah ini. Terkait dengan aturan dan pedoman capaian di bidang registrasi adalah sebagai berikut :
14
a. Tersusunnya Pedoman Verifikasi Surat Keterangan Fisik dan Mental bagi Dr/Drg. b. Tersusunnya Pedoman Verifikasi Surat Pernyataan Tidak Melanggar Etika Profesi. c. Tersusunnya Sistem Informasi Terpadu Registrasi Dr/Drg Konsil Kedokteran Indonesia
d. Tersusunnya Peraturan KKI tentang Evaluasi Dr/Drg WNA e. Sosialisasi Regulasi Registrasi Dr/Drg WNI dan WNA f. Inventarisasi masalah legalitas data/informasi Registrasi dr/drg WNI/WNA yang dapat diakses publik sbg bahan penyusunan SOP Monitoring Evaluasi Sistem Informasi terpadu Selain hasil di atas sampai dengan akhir tahun 2012, data statistik dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi dan memiliki STR sejumlah 135.739 orang, yang terdiri dari: a. dokter : 88.309 b. dokter spesialis : 22.212 c. dokter gigi : 23.262 d. dokter gigi spesialis : 1.956 Berikut adalah tabel kumulatif penerbitan STR per tahun sejak tahun 2005 : NO.
TAHUN
1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2 3 4 5 6 7 8
Jumlah STR dr/drg (kumulatif ) 80 61,764 83,728 92,199 101,539 115,155 125,264 135,739
Di tahun 2012 dimana masih terjadi siklus 5 tahunan untuk registrasi, KKI melakukan registrasi ulang terhadap 10.414 dokter dan dokter gigi. Berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 299/MENKES/PER/ II/2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internsip, disebutkan bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran dan/atau untuk memantapkan mutu profesi dokter yang baru lulus program studi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi diselenggarakan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah STR internsip yang telah diterbitkan sejumlah 5175, dan untuk tahun 2012 saja diterbitkan 3637. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), Laporan Tahunan 2012
15
dan ayat (4) UUPK, dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki STR Sementara atau STR Bersyarat. STR sementara diberikan kepada dokter dan dokter gigi WNA yang akan melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia. STR bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis WNA yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Selama tahun 2012, data statistik STR dokter dan dokter gigi WNA adalah sebagai berikut: a. STR Sementara : 1 (Total 4 sejak 2010) b. STR Bersyarat : 1 (Total 12 sejak 2010) 3. Program Pembinaan Penyelenggaraan Praktik Kedokteran
16
Sebagai fasilitator penyusunan peraturan di KKI, Divisi Pembinaan KKI dan Bagian Pelayanan Hukum di tahun 2012 telah menyelesaikan 7 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia/Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia dan 16 Rancangan Peraturan Konsil antara lain : a. Peraturan KKI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Program adaptasi dokter/dokter gigi WNI Lulusan Luar Negeri; b. Peraturan KKI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis; c. Peraturan KKI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental terkait persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi serta penanganan laporan/pengaduan terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistradi yang diduga memiliki gangguan kesehatan yang serius dan dapat membahayakan keselamatan pasien; d. Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Dokter Indonesia; e. Peraturan KKI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter; f. Keputusan KKI No. 4/KKI/KEP/IV/2012 tentang pelimpahan kewenangan salinan keputusan MKDKI; g. Keputusan KKI tentang surat tanda registrasi dan registrasi ulang dokter spesialis akupuntur medik. h. Rancangan peraturan KKI tentang pelaksanaan keputusan MKDKI. i. Rancangan peraturan KKI tentang registrasi WNA. j. Rancangan peraturan KKI tentang pembukaan dan penutupan prodi dokter spesialis k. Rancangan peraturan KKI tentang pembukaan dan penutupan prodi dokter gigi spesialis l. Rancangan peraturan KKI tentang pembukaan dan penutupan prodi dokter m. Rancangan peraturan KKI tentang pemusnahan arsip STR Konsil Kedokteran Indonesia
n. Rancangan peraturan KKI tentang surat pernyataan melaksanakan dan mematuhi etika profesi o. Rancangan peraturan KKI tentang reedukasi p. Rancangan peraturan KKI tentang standar pendidikan dokter spesialis saraf q. Rancangan peraturan KKI tentang standar kompetensi dokter spesialis saraf r. Rancangan peraturan KKI tentang standar pendidikan dokter spesialis patologi klinik s. Rancangan peraturan KKI tentang standar kompetensi dokter spesialis patologi klinik t. Rancangan peraturan KKI tentang standar pendidikan dokter spesialis bedah plastik u. Rancangan peraturan KKI tentang standar kompetensi bedah plastik. v. Rancangan peraturan KKI tentang Evaluasi Dokter Warga Negara Asing w. Peraturan KKI tentang Jenjang Pendidikan Berkelanjutan Kedokteran sesuai dengan KKNI Salah satu tugas Divisi Pembinaan yaitu melakukan pembinaan profesi dokter dan dokter gigi. Di tahun 2012 telah dilakukan bimbingan teknis di berbagai provinsi kepada dokter dan dokter gigi lulusan baru, juga mensosialisasikan buku praktik kedokteran yang baik ke Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu KKI melalui Divisi Pembinaan telah membentuk forum komunikasi Rumah Sakit yang pada tahun 2012 telah melaksanakan pertemuan rutin. Tugas lain yang dilakukan Divisi Pembinaan, adalah melakukan eksekusi dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Di tahun 2012 dilakukan eksekusi dan pembinaan terhadap 40 orang dokter dan dokter gigi. KKI melalui Divisi Pembinaan dan Bagian Pelayanan Hukum juga menerbitkan Letter of Good Standing (LOG) bagi dokter dan dokter gigi yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan bekerja di luar negeri. LOG menerangkan bahwa dokter dan dokter gigi tersebut telah teregistrasi, tidak sedang melaksanakan hukuman atau pemeriksaan karena pelanggaran kode etik kedokteran, disiplin dan hukum oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Sampai dengan akhir 2012, jumlah LOG yang telah diterbitkan oleh KKI sejumlah 204, dengan 73 di tahun 2012 saja. 4. Program Penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUPK bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan Laporan Tahunan 2012
17
secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Sejak bulan Maret 2006 sampai dengan akhir tahun 2012 data jumlah pengaduan pelanggaran disiplin kedokteran/ kedokteran gigi yang diterima MKDKI sebanyak 183 pengaduan, dengan rincian : a. 31 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu, 1 (satu) teradu meninggal dunia, 1 (satu) tidak kooperatif b. 29 pengaduan ditolak/dilimpahkan ke organisasi profesi setelah tahap pemeriksaan awal dengan alasan antara lain: 1) pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui keberadaannya. 2) keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap. 3) tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004. 4) tidak terdapat dugaan pelanggaran disiplin profesi 5) terkait pelanggaran etika profesi kedokteran. 6) dokter/dokter gigi yang diadukan tidak teregistrasi di KKI. 7) Masalah ganti rugi c. Sampai dengan tahun 2012, 88 pengaduan yang melibatkan 121 dokter/dokter gigi tlh mendapatkan Keputusan MKDKI : 1) Pada 64 teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran 2) pada 57 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran dengan jenis sanksi disiplin yang diberikan: 3) 31 teradu diberi peringatan tertulis; 4) 26 teradu direkomendasikan untuk pembekuan sementara STR/SIP; 5) 6 di antara teradu wajib mengikuti program reedukasi. d. 35 pengaduan masih dlm penanganan . e. 2 orang teradu (1 dokter dan 1 dokter gigi) mengajukan gugatan Ke PTUN
18
Dalam hal ini pengaduan yang terbanyak berasal dari masyarakat umum (172), namun ada pula beberapa pengaduan dari instansi pemerintah (7), tenaga kesehatan (4), fasilitas pelayanan kesehatan, dan bahkan pihak asuransi. Konsil Kedokteran Indonesia
Jangka waktu penyelesaian penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran/kedokteran gigi membutuhkan waktu antara 6 – 24 bulan. Sedangkan jenis permasalahan yang diadukan dapat digambarkan sebagai berikut :
5. Program Sekretariat KKI Dalam bidang pengembangan organisasi manajemen kesekretariatan KKI, upaya menuju pelayanan prima dan good governance terus dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2012 capaian yang diperoleh KKI dalam bidang ini adalah sebagai berikut : a. b. c. d.
Analisis jabatan pegawai di lingkungan Sekretariat KKI; Uraian tugas pegawai di lingkungan Sekretariat KKI; SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan KKI; Penilaian kinerja pegawai sebagai dokumen pendukung Reformasi Birokrasi; e. Laporan akuntabilitas KKI; f. Peta kebutuhan SDM Sekretariat KKI sampai dengan tahun 2015; g. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme Staf KKI; h. Terbitnya Buletin KKI i. Terbangunnya Gedung Layanan KKI j. Layanan informasi registrasi melalui web KKI k. Layanan penerbitan STR secara cepat dan akurat 6. Hal-hal lain Pada tahun 2012, telah KKI memperkuat kerjasama di tingkat regional dan global. Capaian KKI tentang hal ini ditandai dengan : a.
Pada bulan Maret 2012, KKI menghadiri pertemuan Medical Council negara-negara SEAR di Myanmar, yang didukung oleh WHO SEARO. Hasil dari pertemuan ini, antara lain menyamakan persepsi tentang regulasi masing-masing negara terkait Laporan Tahunan 2012
19
pendidikan kedokteran, registrasi, dan pembinaan. Indonesia yang diwakili KKI juga mendapat tugas menyusun rancangan standar kompetensi bagi dokter untuk kawasan SEAR. b.
Pada bulan Mei dan September 2012 terkait dengan forum CCS (Coordinating Committee Services) KKI menghadiri pertemuan ASEAN Joint Coordinating Committee for Medical Practitioners dan ASEAN Joint Coordinating Committee for Dental Practitioners. Forum ini dibentuk oleh seluruh pemerintah di negara-negara ASEAN dalam rangka mempersiapkan masing-masing sektor dalam rangka AFTA ASEAN. Hasil dari pertemuan tersebut, adalah masing-masing negara / Permanent Medical Regulatory Authority (PMRA) harus mengisi roadmap country implementation plan menuju 2015. Hal ini berarti penyiapan-penyiapan regulasi dan data-data terkait harus segera dilakukan.
c.
Pada bulan Oktober 2012, KKI menghadiri pertemuan internasional 2 tahunan IAMRA (International Association for Medical Regulatory Authorities) di Canada. Selain menghadiri sidang organisasi sebagai wakil dari Pemerintah RI, KKI juga melakukan pertemuan dan diskusi-diskusi penting untuk pengembangan pendidikan dokter dan dokter gigi, registrasi, dan penegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dengan para utusan Medical Councils negara-negara lain.
D. PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan KKI di tahun 2012, didukung dengan ketersediaan dana APBN dan PNBP 2012. Berikut data penyerapan anggaran KKI tahun 2012. NO
20
OUTPUT KEGIATAN
PAGU
REALISASI
%
1
Pedoman dan 1.509.827.000 Ketentuan KKI tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi
1.105.413.850
73,21
2
Pedoman dan 1.821.319.000 Ketentuan KKI tentang Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi
1.436.413.250
78,87
3
Pedoman dan Ketentuan KKI tentang Pembinaan Pelaksanaan Praktik Kedokteran di Indonesia
1.808.390.000
1.211.705.950
67,00
4
Penanganan 2.454.325.000 Kasus Pengaduan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
2.240.408.800
91,28
Konsil Kedokteran Indonesia
5
Laporan Layanan Surat 8.140.000.000 Tanda Regstrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi (PNBP)
4.840.724.280
59,47
6
Layanan Perkantoran
7.051.414.000
6.235.721.765
88,43
7
Perencanaan Program dan Penganggaran
1.386.051.000
1.174.423.525
84,73
8
Alat Pengolah Data
507.640.000
475.200.000
94,61
9
Peralatan Fasilitas Perkantoran
174.500.000
144.100.000
82,58
10
Laporan Kinerja
646.975.000
630.974.000
97,53
11
Laporan Kegiatan dan Pembinaan
1.433.387.000
1.415.083.958
98,72
12
Pengembangan Media 1.472.400.000 Informasi KKI
1.223.923.760
83,12
13
Pembangunan Gedung Layanan KKI
34.800.000.000
31.030.126.025
89,17
Total Pagu Sekreatariat KKI
63.206.228.000
53.164.219.163
84,11
E. KENDALA / TANTANGAN Meskipun dari banyak kegiatan yang telah dilakukan KKI pada tahun 2012 telah memperoleh hasil, namun ada beberapa hal yang mengandung potensi dan tantangan, antara lain : 1. Terkait program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi a. Implementasi standar pendidikan profesi oleh institusi pendidikan masih mengalami banyak kendala di antaranya yaitu belum siapnya rumah sakit pendidikan, kurangnya Sumber Daya Manusia (dosen/staf pengajar), kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya dukungan pemerintah dan swasta (yayasan) tentang penerapan standar pendidikan. Kendalakendala tersebut sangat bervariasi di masing-masing institusi. b. Rekomendasi dan penilaian permohonan pembukaan program studi baru, kewenangannya secara hukum belum dilimpahkan ke KKI dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). c. Masih banyaknya tumpang tindih kompetensi antar cabang ilmu spesialisasi, sehingga banyak permasalahan dan benturan antar cabang ilmu baik di pendidikan dan pelayanan. d. Masih adanya ketidaksamaan persepsi pengandil KKI terkait dengan pengembangan sistem pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi yang lebih baik 2. Terkait program registrasi a. Belum tersedianya peraturan tentang keseragaman kodefikasi registrasi dokter dan dokter gigi Laporan Tahunan 2012
21
b. Belum tersedianya peraturan registrasi bagi dokter dan dokter gigi warga negara asing secara lengkap c. Masih banyaknya dokter dan dokter gigi yang belum registrasi ulang, di-karenakan kurang pahamnya dokter dan dokter gigi tentang tatacara re-gistrasi ulang, sehingga banyak terjadi keterlambatan baik di Kolegium maupun di organisasi profesi. Selain itu banyak dokter dan dokter gigi yang tidak lagi melakukan praktik kedokteran (dokter di birokrasi dan ma-najemen) juga menjadikan sebab banyaknya dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan registrasi ulang. d. Kurang sinkronnya informasi data SIP dari Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan KKI, sehingga data SIP tidak dikirimkan secara rutin kepada KKI. 3. Terkait program pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran a. Belum terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi antara KKI dengan pengandil lain. b. Belum tersusunnya pedoman sistem kendali mutu yang terkait dengan kendali biaya. 4. Terkait program penegakkan disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi a. Belum terpahaminya oleh pihak-pihak yang berwenang untuk merealisasikan pembentukan MKDKI-P b. Belum terpahaminya oleh pihak-pihak penegak hukum tentang penega-kan disiplin oleh MKDKI dan MKDKI-P dan Kedudukan Hukum Keputu-san MKDKI dan MKDKI-P 5.
Terkait program pengembangan Sekretariat KKI a. Penempatan SDM belum sesuai dengan kompetensinya. b. Prasarana perkantoran yang perlu terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas. c. Sistem informasi dan teknologi (IT) yang mendukung semua program KKI belum optimal.
F. HARAPAN Berdasarkan hasil capaian KKI di tahun 2012, dan proses pelaksanaan program dan kegiatan, maka tantangan dan harapan KKI adalah :
22
1. Praktik kedokteran merupakan bagian dari ketahanan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional, oleh karena itu praktik kedokteran merupakan salah satu isu strategis. Untuk itu perlu dikembangan beberapa pemikiran untuk dapat diregulasikan oleh KKI dan juga Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Nasiona dan Kebudayaan, dll yaitu : Konsil Kedokteran Indonesia
a. Kebutuhan produksi dokter dan dokter gigi sesuai dengan jumlah penduduk, wilayah, jenis pelayanan yang ideal. b. Distribusi dan retensi dokter dan dokter gigi. c. Kesejahteraan dan jenjang karir dokter dan dokter gigi 2. Dukungan berbagai pihak bagi penguatan peran Konsil Kedokteran Indonesia secara nasional dan Internasional. 3. Tercukupinya dukungan dana untuk pelaksanaan tugas KKI, MKDKI dan Sekretariat KKI dari Kementerian Kesehatan di waktu mendatang, guna memenuhi keinginan dan harapan pengandil, yaitu : a. Terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai standar; b. Terselenggaranya proses registrasi secara cepat, sahih dan akurat; c. Terselenggaranya proses (sistem) pembinaan secara komprehensif; d. Tegaknya perlindungan hukum bagi dokter atau dokter gigi dan masyarakat; e. Tersedianya sistem informasi pendidikan, direktori registrasi dokter/dokter gigi, serta informasi lain terkait hak dan kewajiban dokter/dokter gigi maupun masyarakat; f. Peningkatan kualitas kemitraan; g. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk regulasi; h. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergisme operasional dengan pengandil terkait; i. Peningkatan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya; j. Tersosialisasikannya berbagai regulasi KKI secara luas melalui multi media dan media massa. 4. Mempunyai wadah secara terstruktur untuk pengelolaan sistem informasi KKI yang meliputi pendidikan, registrasi, pembinaan, dan MKDKI;
Laporan Tahunan 2012
23
BAB III PENUTUP Visi KKI di tahun 2015 adalah menjadi regulator praktik kedokteran untuk mewujudkan profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang melindungi masyarakat, dan Misi KKI adalah meningkatkan mutu, mempertahankan, dan memastikan penerapan standar tertinggi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, memelihara dan meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran melalui upaya pemeliharaan registrasi, pembinaan, dan penegakkan disiplin profesi dalam rangka melindungi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen dalam mendukung penyelenggaraan program KKI yang harus dibuktikan dengan tepatnya pelaksanaan program KKI per tahun yang dimulai di tahun 2011. Laporan kinerja KKI tahun 2012 merupakan bagian dari pertanggunggjawaban KKI sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan juga merupakan alat ukur pencapaian visi misi KKI tahun 2011-2015. Laporan ini kiranya dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan program berikutnya, dan menjadi salah satu referensi KKI untuk membuat kebijakan-kebijakan dan regulasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi. Semoga laporan ini bermanfaat bagi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam KKI. Jakarta, Januari 2012 Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua, Prof. Menaldi Rasmin, dr, Sp.P
24
Konsil Kedokteran Indonesia
LAMPIRAN REKAPITULASI DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS/ DOKTER SPESIALIS TEREGISTRASI DI KKI TAHUN 2012
NO 1
PROVINSI ACEH
DU
DRG
2,017
186
DRGS
DSP
12
292
TTL 2,507
2
SUMATERA UTARA
6,374
1,538
52
1,271
9,235
3
SUMATERA BARAT
2,266
552
10
460
3,288
4
RIAU
2,012
517
10
326
2,865
5
JAMBI
6
SUMATERA SELATAN
7
BENGKULU
8
LAMPUNG
9
KEP. BANGKA BELITUNG
758
173
2
135
1,068
1,975
293
9
518
2,795
465
79
1
48
593
1,361
229
6
211
1,807
285
60
3
48
396
10
KEPULAUAN RIAU
591
161
5
142
899
11
DKI JAKARTA
14,760
4,980
629
4,926
25,295
12
JAWA BARAT
13,885
3,579
351
3,249
21,064
13
JAWA TENGAH
8,610
1,552
93
2,269
12,524
14
DI YOGYAKARTA
2,673
897
141
877
4,588
15
JAWA TIMUR
11,439
3,561
443
3,275
18,718
16
BANTEN
4,136
1,323
84
825
6,368
17
BALI
2,732
735
24
814
4,305
18
NUSA TENGGARA BARAT
627
150
4
107
888
69
680
4
151
996
19
NUSA TENGGARA TIMUR
486
125
20
KALIMANTAN BARAT
681
160
21
KALIMANTAN TENGAH
465
86
2
71
624
22
KALIMANTAN SELATAN
940
183
4
187
1,314
23
KALIMANTAN TIMUR
1,340
364
18
332
2,054
24
SULAWESI UTARA
1,855
73
8
307
2,243
25
SULAWESI TENGAH
410
68
1
88
567
26
SULAWESI SELATAN
3,386
1,239
33
912
5,570
27
SULAWESI TENGGARA
338
121
1
66
526
28
GORONTALO
250
35
2
43
330
29
SULAWESI BARAT
108
42
21
171
30
MALUKU
203
53
2
34
292
31
MALUKU UTARA
137
128
1
26
192
32
PAPUA BARAT
178
33
31
242
33
PAPUA
566
87
1
81
735
88,309
23,262
1,956
22,212
135,739
Grand Total
Laporan Tahunan 2012
25
Tabel Jumlah Prodi Kedokteran / Kedokteran Gigi (Pendidikan) DAFTAR PENYELENGGARA PPDGS 2012 N PROGRAM STUDI O.
UI
USU
UNHAS
UGM UNAIR
UNPAD
1
PROSTHODONSIA
x
x
x
x
x
x
2
KONSERVASI GIGI
x
x
x
x
x
x
3
KEDOKTERAN GIGI ANAK
x
x
x
x
4
4
PENYAKIT MULUT
x
x
x
x
4
5
ORTHODONSIA
x
x
x
x
x
5
6
PERIODONSIA
x
x
x
x
x
6
7
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI
x
1
8
BEDAH MULUT JUMLAH
26
x
x 7
4
Konsil Kedokteran Indonesia
3
TRI SAKTI
Jumlah 6
x
7
x
x
x
4
7
7
8
37
Laporan Tahunan 2012
PROGRAM STUDI
BEDAH
OBGYN
PENYAKIT DALAM
ANAK
MATA
THT DAN KL
KULIT – KELAMIN
NEUROLOGI
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
PULMONOLOGI (PARU)
BEDAH ANAK
BEDAH ORTHOPEDI
UROLOGI
BEDAH PLASTIK
BEDAH SYARAF
BEDAH THORAK DAN KARDIOVASKULER
PATALOGI KLINIK
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
27
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNAIR
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UGM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNBRAW
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UDAYANA
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNSRAT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNHAS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNSRI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNAND
x
USU
UI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNDIP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
UNPAD
x
x
UNSYIAH
10
4
7
2
3
8
2
6
13
13
12
12
12
13
13
13
14
Jml
Konsil Kedokteran Indonesia
GIZI KLINIK
KESEHATAN JIWA (PSIKIATRI)
FISIK & REHABILITASI MEDIK
MIKROBIOLOGI KLINIK
KEDOKTERAN PENERBANGAN
NUKLIR
OLAHRAGA
OKUPASI
KELAUTAN INDONESIA
ANDROLOGI
PARASITOLOGI KLINIK
FARMAKOLOGI KLINIK
AKUPUNGKTUR
GERIATRI
EMERGENCY
ONKOLOGI RADIASI
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 35
JUMLAH
FORENSIK
20
28
x
x
x
x
x
x
x
x
18
x
x
x
x
ANASTHESI
x
x
x
RADIOLOGI
x
19
x
PATALOGI ANATOMI
18
28 12
x
10
x
x
18
x
x
x
x
x
x
12
x
x
13
1
x
x
13
x
x
14
x
x
16
x
x
x
x
x
x
24
x
x
x
x
x
x
x
x
18
x
x
x
x
x
x
x
21
x
x
x
x
x
x
x
x
2
219
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
8
2
7
12
8
10
Laporan Tahunan 2012
29
30
Konsil Kedokteran Indonesia
Laporan Tahunan 2012
31
32
Konsil Kedokteran Indonesia
