I. PENDAHULUAN 01 A. LATAR BELAKANG 02 B. TUGAS DAN FUNGSI 03

Daftar Isi RINGKASAN EKSEKUTIF I. PENDAHULUAN

01

A.

LATAR BELAKANG

02

B.

TUGAS DAN FUNGSI

03

II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A.

05

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

TAHUN 2010-2014

06

B.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENKO KESRA, TAHUN 2010-2014

09

C.

PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

12

D.

TUGAS SESUAI ARAHAN PRESIDEN DAN TUGAS STRATEGIS LAINNYA TAHUN 2012

14

III.

AKUNTABILITAS KINERJA

17

A.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2012

18

1.

19

Sasaran Strategis 1 :

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran;

SasaranStrategis 2 :

2.

3.

44

Pengembangan Investasi Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Sasaran Strategis 3 :

83

Penanggulangan, Antisipasi dan Tanggap Cepat Gangguan

Kesejahteraan Rakyat

4.

Sasaran Startegis 4 :

98

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

pada Kemenko Kesra

B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

101

IV.

PENUTUP

107

Lampiran

109

LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

iii

(good governance) pada Kemenko Kesra diukur dengan indikator kinerja (outcome) Mempertahankan status opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Kesra dan Meningkatnya Nilai SAKIP, minimal 65. Dengan realisasi 100% untuk Mempertahankan status opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Kesradan nilai 60,92 untuk nilai SAKIP tahun 2011. Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2012 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah ke-2 tahun 2010 – 2014. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun ketiga Renstra tahun 2010 – 2014 ini merupakan dasar berpijak yang lebih kuat bagi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa dua tahun mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, sedang merumuskan kembali Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dan indikator-indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat beserta seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penentuan indikator kinerja tersebut mempertimbangkan kewenangan, tugas dan fungsi dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

vi


A.

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN adalah melalui terselenggaranya good governance yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Agar tujuan dan cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud diperlukan pengembangan dan pemnerapan sistem pertanggungjawaban institusi pemerintah yang tepat, jelas dan nyata, walaupun sama-sama diketahui dan dirasakan bersama baik secara internal maupun eksternal, jajaran pemerintah atau birokrasi masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, transparan, profesional dana kuntabel.

Secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, berdasarkan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tersebut disusunlah setiap tahunnya Penetapan Kinerja yang dibuat oleh masingmasing unit kerja sampai dengan eselon II.

Pada Tahun 2012 masing-masing unit kerja telah menyusun Penetapan Kinerja sebagai lanjutan dari hasil evaluasi kegiatan tahun 2011 yang masih harus dilanjutkan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan menganalisis pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi yang dilaksanakan masing-masing unit pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2

Penetapan Kinerja 2012 yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang ketiga yaitu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam upaya pencapaian agenda nasional tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikategorikan dalam 4 (empat) sasaran strategis dalam 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) yaitu: Prosentase penurunan penduduk miskin dengan target 1 (satu) persen pada tahun 1. 2012; Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dengan target 2. nilai IPM=73,1 pada tahun 2012; 3. Terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional dengan sasaran 100% pada tahun 2012; 4. Mempertahankan opini laporan keuangan dengan target WTP pada tahun 2012; 5. Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target nilai B pada tahun 2012. LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

Kesejahteraan rakyat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan manusia indonesia. Kualitas manusia sangat ditentukan antara lain terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lingkungan.

Demikian pentingnya peran kesejahteraan dalam pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pembangunan, makain dikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah sejahtera atau tidaknya masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya.

Dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyusunan Laporan Kinerja. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Kemenko Kesra sebagai salah satu lembaga publik, walaupun tidak secara langsung bersentuhan dengan publik mengingat fungsinya sebagai lembaga koordinasi memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian kinerja dalam tahun 2012 yang dikaitkan dengan proses pencapaian dan tujuan sasaran Kemenko Kesra. Capaian kinerja tersebut merupakan tolak ukur pada Rencana Kinerja tahun 2012 yang merupakan bentuk komitmen Kemenko Kesra dalam mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari usaha memenuhi misi organisasi sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

B.

TUGAS dan FUNGSI

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (sebagaimana dimaksud Perpres 24/2010), maka struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat disesuaikan sehingga terbit-


3

lah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/ KESRA/VII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat.

4

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kese1. jahteraan rakyat. Koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kese2. jahteraan Rakyat. 3. Pengendalian penyelenggaraan urusan Kementerian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 6. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Secara rinci struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat pada Lampiran 2.


A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) TAHUN 2010-2014

Secara bertahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dibagidalam RPJMN ke 1 (2005-2009), RPJMN ke 2 (2010-2014), RPJMN ke 3 (2015-2019) dan RPJMN ke 4 ( 2020-2024) dengan tujuan pembangunan nasional setiap tahapannya sebagaimana terlihat pada gambar berikut : Gambar 2.1 RPJMN ke 2, tahun 2010-2014

Sumber: Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80.

6

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-1, 2005-2009, RPJMN ke-2, 2010-2014 ditujukan untuklebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Buku 1 RPJMN 2010-2014 (Bappenas 2010) mengamanatkan Arah Pembangunan Jangka Menengah ke-2 melalui peningkatan berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia yang berkaitan dengan Kemenko Kesra diantaranya: Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. 1. Berkembangnya lembaga jaminan sosial. 2. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan 3. sistem pendidikan nasional yang mantap. Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. 4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak. 6. Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. 7.


8. 9. 10. 11.

Menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan Meningkatnya kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan.

Visi indonesia 2014 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Kesejahteraan Rakyat: Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Demokrasi: Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbu2. daya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia; Keadilan: Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh 3. seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi Indonesia 2010-2014 terdiri dari 3 (tiga) misi yaitu : Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secara berkelanjutan; kebijakan adaptasi dan mitigasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam; azas tata kelola yang baik dan bersih (good governance and clean government) Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Sasaran Nasional Pembangunan Kesejahteraan Rakyatyang berkaitan dengan Kemenko Kesra adalah (a) tingkat kemiskinan 8 - 10 persen pada akhir tahun 2014; (b) Meningkatnya rata-rata lamasekolah penduduk berusia 15 tahunke atas dari 7,50 tahun pada tahun 2008 menjadi 8,25 tahun di tahun 2014; (c) Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 5,97 persen pada tahun 2008 menjadi 4,18 persen di tahun 2014; (d) Meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A dari 95,14 persen pada tahun 2008 menjadi 96,0 persen di tahun 2014; (e) Meningkatnya APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B dari 72,28 persen pada tahun 2008 menjadi 76,0 persen di tahun 2014; (f) Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,28 persen pada tahun 2008 menjadi 85,0 persen di tahun 2014; (g) Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun dari 21,26 persen pada tahun 2008 menjadi 30,0 persen di tahun 2014; (h) Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2008 menjadi 72,0 di tahun 2014; (i) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 118 per 100.000 kela-


7

dan organisasi untuk menuju ke arah yang lebih berhasil guna, berdaya guna, transparan, dan akuntabel. Revisi renstra Kemenko Kesra 2010-2014 sedang dilaksanakan namun belum dapat dipaparkan pada LAKIP 2012 ini dan direncanakan pada LAKIP tahun mendatang. 1. Visi Dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025: “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”, serta visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN”, maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat menetapkan Visi sebagai berikut “Terwujudnya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Untuk Mencapai Pembangunan Indonesia Sejahtera, Maju, Mandiri dan Bermartabat”. Makna dari Visi Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri dan bermartabat tersebut selaras dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Misi Guna mewujudkan Visi tersebut diatas, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menetapkan Misi tahun 2010-2014. Adapun Misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yaitu : a. Meningkatkan mekanisme koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. b. Meningkatkan koodinasi pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat. Meningkatkan koordinasi dalam pemantauan, analisis, dan evaluasi kebijakan c. bidang kesejahteraan rakyat. d. Meningkatkan kualitas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dalam menjalankan misi tersebut, nilai-nilai berikut menjadi pedoman dan acuan dalam bertindak dan berperilaku bagi setiap SDM Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat :

• Jujur, bersih dari KKN • Inovasi • Kebersamaan (teamwork) • Pelayanan Prima • Saling mempercayai • Longlife education • Saling menghargai • Kreatifitas 3. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi pembangunan kesejahteraan rakyat adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui Koordinasi Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, serta Pengendalian dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien”. 10


Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-1, 2005-2009, RPJMN ke-2, 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

4.

Sasaran Strategis Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah: “Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kementerian/Lembaga”, untuk mewujudkan : a. Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dengan sasaran 8-10 persen pada tahun 2014. b. Terwujudnya peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dengan sasaran nilai IPM=74,0 pada tahun 2014. c. Terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional dengan sasaran 100%. d. Mempertahankan opini laporan keuangan dengan sasaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). e. Terwujudnya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sasaran nilai B pada tahun 2014.

Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat memfokuskan pada upaya perbaikan mekanisme koordinasi dalam rangka mensinergikan, melaksanakan serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Dengan demikian, tujuan nasional bidang kesejahteraan rakyat untuk masa lima tahun ke depan difokuskan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional sebagai berikut : a. Menurunkan angka kemiskinan nasional absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. b. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) nasional yang merupakan indeks komposit dari 3 (tiga) komponen yaitu (i) indeks harapan hidup pada saat lahir dengan target dari 70,7 tahun pada tahun 2008 menjadi 72,0 tahun di tahun 2014, (ii) indeks pendidikan yang merupakan kombinasi dari indeks rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan target dari 7,50 tahunpada tahun 2008 menjadi 8,25 tahun di tahun 2014 dan indeks angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas dengan target dari 5,97 persen pada


11

tahun 2008 menjadi 4,18 persen di tahun di tahun 2014, dan (iii) indeks standar hidup yang diukur pada pengeluaran penduduk per kapita. Dengan demikian, sasaran nilai IPM nasional adalah sebesar 74,0 pada tahun 2014. c. Terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional dengan sasaran 100 persen melalui tindakan preventif seperti konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhanekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan. Lebih lanjut, penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim terus dilakukan disertai dengan tindakan tanggap cepat darurat apabila terjadi bencana nasional. d.

Mempertahankan opini laporan keuangan oleh BPK dengan sasaran WTP merupakan salah satu cara dalam mendukung good governance terutama dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko Kesra.

e.

Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan sasaran nilai B pada tahun 2014 sebagai dorongan kepada Kemenko Kesra untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan tata kelola dan tata laksana pemerintahan yang baik.

5. Program Sebagai upaya mendukung visi-misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka ditetapkan dua program, yaitu : a. Program Teknis : Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. 1) Program ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung upaya pencapaian quick wins yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun quick wins yang telah disepakati adalah: Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Beras Subsidi/Raskin, Koordinasi Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah, dan Koordinasi Penanggulangan Penyakit Menular Berpotensi Pandemi (Emerging Infectious Deseases).

b.

Program Generik : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Koordinator Bidang 2) Kesejahteraan Rakyat.

C.

PENETAPAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan do-

12


kumen berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Target dari indikator kinerja kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbedabeda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan dokumen RKT Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012, telah ditetapkan 2 program yang mencakup 38 kegiatan. Rincian sasaran, program dan kegiatan berikut indikator kinerja, satuan dan targetnya dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Kinerja utama pada dasarnya adalah hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan area berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2014.

Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target dan program serta anggaran untuk tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3. Berdasarkan masukan Kemenpan dan RB, indikator kierja utama (IKU) Kemenko Kesra ini akan terus dievaluasi agar selaras dengan RPJMN, Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja.

Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah menetapkan Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan dokumen berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), target dan program serta anggaran untuk tahun 2012 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3. Berdasarkan masukan Kemenpan dan RB, indikator kierja utama (IKU) Kemenko Kesra ini akan terus dievaluasi agar selaras dengan RPJMN, Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja.


13

f. g. h.

Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS; Mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS; Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS.

2.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merupakan amanat UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan fungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional. DJSN bertugas: a. Melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial; Mengusulkan kebijakan investasi Dana Jaminan Sosial; dan b. Mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan terc. sedianya anggaran operasional kepada pemerintah

3.

Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis Perpres No. 30/2011 mengatur pembentukan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis yang bertindak sebagai Pusat Pengendalian Zoonosis saat terjadi kejadian luar biasa/ wabah dan pandemi akibat zoonosis.Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis mempunyai tugas : a. mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan dan program nasional pengendalian zoonosis; b. mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zooc. nosis kepada Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan Komisi Kabupaten/ Kota Pengendalian Zoonosis; evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis secara nasional. d.

4.

Ekspedisi/Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (EKN) Ekspedisi/Bhakti Kesra Nusantara didasarkan pada Keputusan Presiden No. 4 tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Sail Morotai Tahun 2012 Pasal 2 ayat 2 (c). Program ini dibentuk untuk menjamin penyebaran kesejahteraan bagi penduduk di pulau-pulau/daerah-daerah terpencil. Lebih lanjut,program ini mencakup pemberian berbagai macam barang bantuan sosial dan sembako, pasar murah, penukaran uang, pemeriksaan kesehatan masyarakat dan hiburan rakyat.


15

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota dan Desa (juta jiwa), Tahun 2005-2012

Sumber: Badan Pusat Statistik (2012.a)

20

Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa penduduk miskin lebih banyak ditemui di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan. Akan tetapi, gap/kesenjangan jumlah penduduk miskin perdesaan dan perkotaan semakin menyempit. Hal ini dapat dilihat gap sebesar 10,32 juta jiwa antara penduduk miskin perdesaan dan perkotaan pada tahun 2006 cenderung menurun kesenjangannya menjadi 7,58 juta jiwa pada tahun 2012.

Sementara itu, Gambar 3.3 menunjukkan bahwa kemiskinan masih paling banyak ada di Jawa dan Bali yang merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam menurunkan angka kemiskinan. Hambatan yang lain adalah: 1. Kendala geografis karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak kantong-kantong kemiskinan yang sulit dijangkau dan transportasi mahal menuju ke lokasi kantong kemiskinan; 2. Pendidikan penduduk miskin cukup rendah sehingga upah yang diterima rumah tangga miskin juga cenderung rendah; 3. Jumlah anggota rumahtangga di rumahtangga miskin cenderung besar.

Implikasi kebijakan kesra yang perlu diambil adalah meningkatkan lapangan kerja di perdesaan, mempromosikan lebih gencar tentang program transmigrasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk melakukan keluarga berencana, memperluas program wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan lain-lain.


Untuk menanggulangi kemiskinan, pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui peningkatan koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengurangan kemiskinan nasional dan provinsi dilakukan Kemenko Kesra dengan melibatkan semua stake holder seperti kementerian/lembaga (K/L), satuan kerja perangkat daerah (SKPD), swasta dan masyarakat. Lebih jauh, penajaman program intervensi melalui pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dengan memperhitungkan faktor kawasan karena banyaknya daerah di Indonesia yang masih tertinggal, terpencil, terisolir, serta perbatasan dan kepulauan. Langkah-langkah kebijakan yang diambil Kemenko Kesra dalam pengurangan kemiskinan provinsi dapat dilihat pada penjelasan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Program dan kebijakan yang telah dilakukan Kemenko Kesra dalam upaya mengejar capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 1% pada tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Salah satu implementasi prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target-target MDGs adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri. Program PNPM Mandiri telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 April 2007, di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama lima tahun terakhir pelaksanaan PNPM Mandiri di Indonesia, hasil-hasil yang dicapai di daerah yang pelaksanaan PNPM dilaporkan oleh beberapa pihak, seperti berikut : a. Tingkat konsumsi masyarakat naik 9,5%. b. Konsumsi per kapita naik 5%. 2-3% lebih tinggi lewati batas kemiskinan nasional. c. Mengurangi kasus gizi buruk Balita hingga 2,2%. d. e. Angka partisipasi sekolah SD naik 0,8% dan SMP naik 3,8%. f. Biaya pembangunan lebih murah 56% dibanding kerja kontraktor. g. 85% infrastruktur dinilai bagus/sangat bagus dalam audit kualitas. h. 1-2% penerima manfaat PNPM keluar dari jerat pengangguran. i. Pada 20% rumah tangga miskin, konsumsi naik 11,8%. Di kelompok 205 kecamatan termiskin, konsumsi naik 20%. j. k. Tingkat partisipasi masyarakat tinggi, mencapai 39% mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. l. Konstribusi swadaya masyarakat mencapai 49%, terutama dalam pembangunan infrastrutur permukiman. m. Partisipasi masyarakat berhasil menurunkan biaya 21%, untuk pemasangan paving block bisa lebih murah 40%. Partisipasi penduduk miskin 45%, dan 50% perempuan terlibat. n. o. Telah 90% kabupaten/kota menyediakan Bantuan Langsung Masyarakat.

(sumber : Kajian Bank Dunia; Laporan Bappenas, Monev Kemenko Kesra)

22

Adapun pembiayaan untuk PNPM Mandiri pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 9,374 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 8,529 trilyun atau mencapai 91% (lihat Tabel 3.3). Target jumlah kecamatan yang disasar program (6.622 kecamatan) 100% tercapai,


d.

2.

ha mikro yang telah dibina dapat semakin mengembangkan usaha dan menjadi pelaku usaha mikro yang tangguh. Bagaimana kelembagaan keuangan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana pemerintah dan masyarakat daerah siap mengelola PNPM secara berkelanjutan sekiranya program ini akan dinyatakan tutup pada akhir tahun 2014?

Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terintegrasi (Strategic Alliance for Poverty Alleviation/SAPA) Kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan telah dikembangkan pada tahun 2004 dengan menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dan kelembagaannya dibentuk dengannama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang kemudian dirubah dalam Perpres 15 tahun 2010 menjadi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk daerah, pemerintah daerah diminta menyusun Strategi Penanggulangan Kemisknan Daerah dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Prov/Kab/Kota).

Kajian menunjukkan, meskipun TKPK daerah telah terbentuk hampir di seluruh kab/ kota, namun kapasitas dan aktivitas TKPKD belum seperti harapan, khususnya dalam mengkoordinasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kehadiran PNPM Mandiri yang diwajibkan untuk memperkuat integrasi di tingkat desa hingga kabupaten, kemudian telah mendorong peningkatkan aktivitas TKPKD, khususnya koordinasi dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Didorong oleh terbitnya Inpres 1 Tahun 2010, maka integrasi program pemberdayaan masyarakat telah semakin ditingkatkan. Pada saat ini tercatat sekitar 148 kota/kabupaten telah melaksanakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Khususnya di dalam perencanaan pembangunan di daerah (Musrenbang) telah dilakukan sinergi kegiatan SKPD yang perencanaan kegiatannya selama ini hanya sampai di tingkat kecamatan (top down) dengan kegiatan PNPM yang dilaksanakan secara partisipatif dari tingkat kelurahan (bottom up).

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakansebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan dana stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kementerian/lembaga yang mengelola program-program pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk menyesuaikan programnya dengan kebijakan-kebijakan PNPM Mandiri.


27

28

Sejak PNPM Mandiri diluncurkan tahun 2007, program-program pemberdayaan masyarakat yang bergabung dalam PNPM Mandiri setiap tahunnya semakin bertambah. Jika pada awal peluncuran PNPM Mandiri masih sebatas 2 program, yaitu: Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang selanjutnya bernama PNPM Mandiri Perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau PNPM Mandiri Perkotaan, maka sejak tahun 2010 PNPM Mandiri telah mencakup 9 (sembilan) program sebagai berikut: (1) PNPM Mandiri Perdesaan (dikelola Kementerian Dalam Negeri); (2) PNPM Mandiri Perkotaan (dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum); (3) PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (dikelola oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal); (4) PNPM Infrastruktur Perdesaan (dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum); (5.) PNPM Pengembangan Sosial dan Ekonomi Wilayah/PISEW (dikelola oleh Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri); (6). PNPM Pariwisata (dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata); (7). PNPM Kelautan dan Perikanan (dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan); (8). PNPM Perumahan dan Permukiman (dikelola Kementerian Perumahan Rakyat); dan (9). PNPM Pertanian atau Pengembangan Usaha Agrobisnis Perdesaan/ PUAP (dikelola oleh Kementerian Pertanian).

PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Daerah Tertinggal, Wilayah dan Khusus, PNPM Infrastruktur Perdesaan, PNPM Pengembangan Sosial dan Ekonomi merupakan program inti/utama yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat bagi seluruh wilayah di Indonesia sehingga pada saatnya akan siap menerima bantuan stimulan atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari kementerian/lembaga dan SKPD.

Pelaksanaan integrasi dengan berbagai pihak, khususnya untuk penguatan pemerintah daerah dalam koordinasi dan kendali TKPKD atau Ketua Bappeda telah menjadi muatan dari Petunjuk Teknis dari program PNPM Perkotaan yang dikembangkan dengan program penguatan dengan nama PLP-BK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas), dengan kegiatan yang menjangkau tingkat kelurahan. Setiap kelurahan mendapatkan bantuan BLM sebesar Rp. 1 milyar sebagai insentif atas pelaksanaan PNPM Perkotaan yang berhasil dengan baik dan dapat dipergunakan untuk apa saja, khususnya penataan sosial ekonomi di kawasan permukiman. Sampai pada tahun 2012, PLP-BK ini telah dilaksanakan di 148 kabupaten/kota.

Kemenko Kesra telah membentuk suatu program kerjasama untuk penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dengan nama Strategic Alliance for Poverty Alleviation atau SAPA, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga donor dan melibatkan sekitar 32 lembaga swadaya masyarakat. Kegiatan dalam program SAPA adalah membangun model penguatan kapasitas daerah dalam pelembagaan penanggulangan kemiskinan atau dengan kata lain untuk memperkuat desentralisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Modelingini tengah dilaksanakan di 32 kab/kota dari 9 provinsi dengan penguatan kapasitas berbagai hal, diantaranya


program pemberdayaan masyarakat di wilayahnya agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di wilayahnya, yang dalam hal ini akan dapat didaratkan dengan per hitungan IkraR. Dalam kaitan itu perlu dikembangkan kebijakan tentang: a. Skema alokasi pembiayaan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan penetapan pagu indikatif kecamatan, b. Pedoman umum yang menegaskan peran dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Penetapan sistem dan mekanisme pro-poor budgeting, dan c. Penetapan mekanisme tanggungjawab pemeliharaan aset hasil pemberdayaan d. masyarakat oleh pemeritah daerah dan swakelola. Pemeliharaan oleh masyarakat. e. Kelima hal ini menjadi catatan permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti sampai akhir tahun 2014.

Gambar 3. 9 Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) oleh Menko Kesra, Maret 2012

32


Koordinasi pemberdayaan masyarakat untuk penguatan masyarakat di kawasan perkotaan maupun perdesaan secara lebih mendalam akan mencakup implementasi pengelolaan komponen-komponen program pemberdayaan masyarakat yang dapat dirinci sebagai berikut: a. Alokasi dan Penyaluran BLM ke seluruh kecamatan b. Pengaturan DDUB sesuai kondisi daerah berdasarkan IFKD Pengaturan DDUB sesuai kondisi daerah berdasarkan IFKD Alokasi BLM untuk berbagai jenis PNPM (PNPM Perdesaan, Perkotaan, RIS, c. P2DTK, PISEW) Alokasi dan Pemanfaatan BLM untuk setiap sektor d. e. Alokasi dana APBD yang dikelola SKPD terintegrasi dalam Perencanaan Partisipatif. f. Pengembangan Pendampingan dan Fasilitasi g. Penguatan Kelembagaan Masyarakat h. Pengembangan Peran dan Kelembagaan Pemerintah Daerah i. Perwujudan Tata Kelola yang baik Peningkatan Akuntabilitas Sosial j. Penyusunan Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat k.

Dari komponen-komponen tersebut dilakukan koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan lokasi untuk masyarakat perkotaan atau perdesaan mengingat keduanya mempunyai ciri atau sifat dan administrasi yang berbeda sehingga harus diperhatikan agar perlakukan yang diberikan dapat tepat sasaran.

3.

Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan Program Kompensasi Sosial (Raskin) Program kompensasi sosial adalah suatu program bantuan yang diberikan Pemerintah dalam bentuk uang tunai atau natura untuk membantu mencukupi kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah (miskin). Rumah tangga miskin yang menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan ditentukan berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Program Penanggulangan Kemiskinan terkait bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga antara lain Program Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Siswa Miskin dan Jamkesmas. Program ini tidak berperan secara langsung dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi hanya memberikan bantuan kebutuhan dasar hidup kepada masyarakat yang masih tergolong miskin tersebut. Dan selebihnya hanya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, dalam mengakses kebutuhan dasar dimaksud.

Program Raskin 2012 sudah berjalan, serentak di seluruh Indonesia semenjak bulan Januari 2012. Sasaran Program Raskin Tahun 2012 adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS-08) dan PPLS11 Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN


33

Program Raskin setidaknya memiliki dua sisi manfaat, yakni: disamping membantu mengurangi sebagian beban pengeluaran RTM, juga telah mampu menyerap outlet beras petani, sehingga secara tidak langsung mendorong penurunan kemiskinan pada tingkat produsen. Di samping itu, Raskin juga merupakan bagian yang terintegrasi secara utuh dalam Sistem Ketahanan Pangan Nasional, serta bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat telah berperan aktif dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi serta pengendalian Program Kompensasi Sosial. Beberapa kebijakan dan program kompensasi sosial telah diimplementasikan dalam bentuk Program Raskin, Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Program Keluarga Harapan dan kerjasama dengan WFP.

Gambar 3.11 Penyelenggaraan rakor Pelaksanaan Penyaluran Raskin oleh Kemenko kesra, Juli 2012

Pada tahun 2012, beberapa kebijakan Kompensasi Sosial yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, serta memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, adalah: a. Penetapan Pagu Raskin Provinsi. b. Kebijakan Percepatan Penyaluran Raskin 2 (dua) bulan sekaligus padaTriwulan I. Penambahan Alokasi Raskin ke-13 pada bulan Ramadhan atau menjelang Idul c. Fitri tahun 2012.

4.

Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan jaminan Sosial (BPJS) Perjalanan reformasi program jaminan sosial di Indonesia telah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), kemudian disusul dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 24 Tahun LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

35

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Kedua UU tersebut adalah langkah penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan.

UU BPJS menetapkan pembentukan 2 (dua) BPJS sebagai badan hukum publik yang diamanatkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, yaitu: BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT. Askes (Persero) yang akan a. menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan akan ditetapkan dan langsung beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. b. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) yang akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. BPJS Ketenagakerjaan akan ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015.

Sejumlah peraturan perundang-undangan harus disiapkan agar kedua BPJS tersebut dapat beroperasi dengan kaidah-kaidah dan pengaturan yang sudah digariskan sebelumnya. Selain aspek legal, juga perlu disiapkan pra kondisi penyelenggaraan SJSN tersebut seperti sistim informasi, fasilitas pelayanan, sumber daya manusia, sistem akutansi, dan sebagainya.

Khususnya BPJS Kesehatan yang akan beroperasi lebih awal, merupakan badan penyelenggara untuk program jaminan kesehatan dengan akumulasi kepesertaan dari (i) program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kementerian Kesehatan, (ii) program asuransi sosial PT. Askes (Persero), (iii) program Jaminan Pemelihataan Kesehatan (JPK) PT. Jamsostek (Persero), (iv) program pelayanan kesehatan TNIPOLRI, dan secara bertahap mengcover kepesertaan baru.

36

Dari aspek penyiapan regulasi untuk penyelenggaraan program jaminan kesehatan, relatif sudah siap khususnya Peraturan Presiden tentang Program Jaminan Kesehatan (Perpres JK) dan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBI JK). Kedua peraturan perundang-undangan tersebut sudah memasuki tahap final. Rancangan Perpres JK di luar ketentuan besaran iuran sudah selesai dirumuskan, sedangan Rancangan PP PBI JK telah mendapat persetujuan para Menteri terkait. Diharapkan kedua peraturan ini selesai sesuai target.

Pemerintah cq. Kemenko Kesra mengawal proses implementasi BPJS dengan membentuk Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS. Tim ini bertugas untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan penyiapan proses transformasi program dan kelembagaan SJSN, dengan progres sebagai berikut: a. Menyusun draft peraturan perundang-undangan SJSN yaitu RPP PBI JK, RPer-


pres JK, RPP JP, RPP JKm, RPP JHT, RPP JKK, RPerpres Manfaat JP, dan RPerpres Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial. b. Menyusun dan peraturan pelaksana UU BPJS yaitu RPP tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jamsos; RPerPres tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS; dan RPerpres tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS. Menyusun dokumen Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 yang c. memuat siapa berbuat apa untuk mencapai universal health coverage. d. Merumuskan policy paper terkait isu-isu SJSN dan BPJS yang meliputi aset dan dana BPJS, pelaporan BPJS, Hubungan antar lembaga, Pengalihan program, Dewan Pengawas dan Direksi BPJS, Reward dan sanksi. e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terpadu tentang UU SJSN dan UU BPJS di 33 provinsi, bekerjasama dengan Kementerian, PT Askes, dan PT Jamsostek. f. Merumuskan penyiapan konsep pengawasan DJSN. Menyiapkan penyusunan Peta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. g.

Kemenko Kesra tetap mengawal proses transformasi BPJS, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang diberi mandat oleh UU SJSN untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, bersama-sama pemangku kepentingan lainnya akan tetap menjalankan tugas-tugasnya.

Gambar 3.12 Kegiatan workshop koordinasi pengembangan program dan kelembagaan DJSN


37

5.

38

PelaksanaanKoordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Koordinasi Program Pembangunan perumahan dan Permukiman menyangkut pelaksanaan koordinasi Peningkatan Kualitas Kampung (PKK), PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman, Percepatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Direktif Presiden/Klaster IV dan Focus Group Discussion (FGD).

Secara keseluruhan tugas-tugas koordinasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman sepanjang tahun 2012 khususnya menyangkut pelaksanaan koordinasi Pembahasan Rancangan Keppres tentang Tim Koordinasi Pembangunan Rusunawa untuk Permukiman Kumuh pada Daerah Aliran Sungai/DAS Ciliwung, Penataan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Ciliwung, Diskusi Kajian Analisis Kebijakan Pembangunan Perumahan dengan Universitas Gadjah Mada, Diskusi tentang Paradigma dan Sistem Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR dengan UGM Yogyakarta, Rapat koordinasi dalam rangka bantuan CSR PT. Garuda Indonesia (Persero), Penyusunan draft Kepmenko Tentang Tim Koordinasi Pembangunan Rumah Susun Sewa umum untuk Permukiman Kumuh di DAS Ciliwung. Direktif Presiden/Klaster IV dan Focus Group Discussion (FGD) telah dapat dilaksanakan dengan baik.

Capaian pelaksanaan koordinasi dalam koordinasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman selama tahun 2012 adalah: a. Koordinasi Pelaksanaan Hasil-hasil Workshop APMCHUD 4 di Amman, Yordania Tema APMCHUD 4 adalah: “Youth, IT and Urban Development”. Tema ini diambil dengan latar belakang pemikiran bahwa lebih dari separuh penduduk di wilayah Asia Pasifik masih berusia muda (kurang dari 25 tahun) dengan pertumbuhan yang masih akan terus meningkat. Hal ini merupakan perkembangan positif yang cukup besar, namun di sisi lain telah datang dengan beberapa masalah antara lain: pengangguran, kemiskinan, dan tingginya penduduk di daerah kumuh. Keberadaah pemuda dengan dibekali ketrampilan yang tepat dan pengetahuan IT yang memadai, merupakan aset yang baik bagi keberadaan masyarakat di kota-kota maupun negara-negara. Hasil penting yang dicapai dalam rangka persiapan APMCHUD 4, antara lain: 1). Penetapan APMCHUD 4 di Amman, Yordania, 10-12 Desember 2012 dengan tema “Youth, IT and Urban Development”; 2). Proposal tentang Pembiayaan Sekretariat APMCHUD pada Rapat 2 Biro telah dikonsepkan oleh Sekretariat APMCHUD di India yang akan dibahas pada Konferensi APMCHUD 4; 3). MoU yang harus dipersiapkan untuk ditandatangani di APMCHUD 4, antara lain tentang RC-CEHUD.Dari pelaksanaan Konferensi APMCHUD 4 di Amman-Yordania, tanggal 10 s/d 12 Desember 2012 telah dihasilkan kesepakatan terhadap berbagai isu bersama dan rencana tindak selanjutnya yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen Deklarasi Amman dan Rencana Aksi Amman.


4)

5)

Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi wilayah hunian, potensi SDM yg dimiliki oleh penerima manfaat (baik pada program pembangunan rumah khusus pada kawasan maupun program pembangunan rumah swadaya pola sisipan dengan indikator utama pemenerima manfaat MBR). Penguatan kelembagaan pendamping Usaha (KUBE) dan proses pembauran (asimilasi).

Gambar 3. 14 Kegiatan Rakor Percepatan pembangunan Provinsi NTT, Februari 2013

Gambar 3.15 Penyebaran Perumahan Swadaya bagi MBR di NTT

Realisasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah Swadaya TA 2012 Realisasi fisik pelaksanaan program sampai dengan 31 Desember 2012 untuk pembangunan rumah khusus mencapai 30.07% (2.334 unit rumah) dan realisasi pembangunan rumah swadaya sudah mencapai 80.71 %. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

d

R

hS

d

T h

A

r

41

nya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005. BOS tersebut secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Semenjak itu, tak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya program BOS di SD/MI dan SMP/MTs terlihat bahwa grafik perkembangan APM SD/MI dan APK SMP/MTs meningkat dari tahun ke tahun, searah dengan meningkatnya dana BOS itu sendiri. Sementara itu, dengan adanya BOS maka disparitas APK siswa SD/MI dan SMP/MTs antar kelompok ekonomi semakin mengecil, khususnya setelah krisis ekonomi yang terjadi di negara kita. Gambar 3.21 Tren Disparitas APK SD/MI dan SMP/MT santar Kelompok Ekonomi 2004-2010

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)

46

Pada gambar 3.21 tampak bahwa Tren APK SD/MI antar kelompok ekonomi pada tahun 2009 terlihat secara signifikan meningkat dan disparitasnya semakin mengecil. Sementara itu, tampak bahwa pada APK SMP/MTs pada saat krisis ekonomi, tampak bahwa pada kelompok ekonomi K5, dan K4 grafiknya menurun drastis sampai dengan tahun 2009. Pada kelompok K3, terlihat penurunan APK SMP/MTs namun meningkat kembali pada tahun 2008. Sementara itu, pada kelompok K1 (termiskin) setelah krisis ekonomi justru APK SMP/MTs nya meningkat dan pada tahun berikutnya kurva APK SMP/MTs pada kelompok K1 melandai.

Walaupun disparitas APK SMP/MTs semakin mengecil, namun masih tampak ada disparitas yang cukup lebar antara kelompok K1 (termiskin) dengan kelompok K2, seperti dapat dicermati pada gambar 3.21

Salah satu upaya untuk memperkecil disparitas APK SD/MI dan SMP/MTs antara kelompok ekonomi antara lain adalah dengan adanya Bantuan Operasi-


onal Sekolah. Pada tahun 2012, BOS mengalami peningkatan sebesar 40% yang tercermin dari besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:1). SD/ MI/SDLB/salafiyah: Rp 580.000,- /siswa/tahun, 2). SMP/MTS/SMPLB/SMP Terbuka/salafiyah: Rp 710.000,- /siswa/ tahun. BOS harus disalurkan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat penggunaan agar orangtua benar-benar merasakan manfaat dana BOS tersebut karena beban orangtua berkurang dengan adanya peningkatan dana BOS tersebut. Sementara itu, dengan menggunakan mekanisme penyaluran dana melalui propinsi langsung ke sekolah, pencairan dana BOS tersebut lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme penyaluran pada tahun 2011. Gambar 3.22 Penuntasan Akses Pendidikan Dasar 9 Tahun (Khusus bagi daerah yang < 95 %)


Walaupun telah ada program BOS, namun masih ada beberapa kabupaten yang masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintan, karena masih di bawah 95 %. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai kebijakan terobosan untuk mendorong penuntasan akses pendidikan dasar 9 tahun, seperti yang tampak pada gambar di 3.22.


47

Gambar 3.24 SKEMA Program PMU

RLS : Rata-rata Lama Sekolah (Mean years school) HLS : Harapan Lama Sekolah (School life expectation) Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013)

Telah kita ketahui bersama bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada indikator pendidikan, khususnya Rata-rata Lama Sekolah (usia 15 tahun ke atas pada pendidikan formal yang dijalani), berada pada 5,8 tahun. Oleh karena itu, terobosan pemerintah berkenaan dengan kebijakan Pendidikan Menengah Universal selain untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah tersebut, juga sekaligus untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, seperti pada gambar 3.24. Skema tersebut telah jelas menunjukkan tujuan, sasaran, dan sekaligus program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pendidikan Menengah Universal tersebut. Gambar 3.25 Kesinambungan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun 2010



49

Untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah maupun Harapan Lama Sekolah telah ditetapkan sasaran-sasarannya, serta berbagai program yang harus dipersiapkan untuk menyambut dan mensukseskan Pendidikan Menengah Universal tersebut. Tugas pemangku kebijakan bidang pendidikan cukup berat mengingat masih terdapat selisih APK antara SMP/Sederajat dengan SMA/ Sederajat, dengan jumlah siswa yang besar, yaitu 3,5 juta siswa, yang tampak pada gambar 3.25

Sementara itu, tujuan yang lebih penting dari diluncurkannya kebijakan Pendidikan Menengah Universal adalah dikarenakan Indonesia harus mempersiapkan generasi yang bermutu, dengan memanfaatkan periode bonus demografi yang terjadi pada tahun 2010 – 2035, agar pada 100 tahun Indonesia merdeka, mereka akan menjadi generasi emas, yaitu generasi yang sanggup menempatkan posisi Indonesia di kelompok 8 teratas negara-negara terbaik ekonominya di dunia. Peningkatan APK Dikmen akan terlihat meningkat tajam apabila kebijakan PMU dilaksanakan, yaitu sebesar 97 % pada tahun 2020, dengan demikian disparitas antar daerah semakin mengecil. Ketika APK Dikmen pada tahun 2020 sudah dapat mencapai 97 %, maka untuk mempertahankan APK Dikmen tersebut menjelang 100 tahun Indonesia merdeka tidaklah sulit. Gambar 3.26 Pengembangan Pendidikan Menengah Universal (PMU)


50

Gambar 3.26 sekaligus menunjukkan sasaran pemenuhan kebutuhan untuk mencapai APK Dikmen sebesar 97 % pada tahun 2020, berdasarkan data-data pendukungnya. Sementara itu, untuk memperluas akses PMU dan mempertahankan APK Dikmen pada tahun 2012, pemerintah juga menyediakan ang-


c) d)

e) f) g)

dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dan tindak lanjut dini masyarakat terhadap faktor risiko penyakit tidak menular dan penuaan; Memperkuat peran Asisten Daerah Bidang Kesra sebagai koordinator dalam melakukan koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; Meninjau dan melihat kembali regulasi-regulasi yang dapat menunjang percepatan pencapaian upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular; Perlunya peningkatan komitmen Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam penanggulangan penyakit tidak menular; Perlu disiapkan infrastruktur dan sumber daya terutama pada bidang kesehatan dan sosial; Diharapkan Pusat Promkes lebih meningkatkan upaya Komunikasi Risiko pada masyarakat sebagai salah satu langkah promotif dan preventif perilaku penundaan penuaan.

Gambar 3.32 Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenko Kesra menyampaikan paparannya dalam pertemuan koordinasi nasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, September 2012.

3.

Koordinasi Penanggulangan Dampak Napza Koordinasi difokuskan kepada penanggulangan dampak produk tembakau di bidang kesehatan. Tujuan koordinasi mensinkronkan roadmap pengendalian masalah rokok dalam rangkamenurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penggunaan produk tembakau. Pertemuan dilaksanakan di Solo dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat (PP Muhammadiyah, Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia, Asosiasi Pabrik Rokok Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dan organisasi masyarakat terkait lainnya).

Kesimpulan koordinasi penanggulangan dampak produk tembakau di bidang kesehatan adalah : Roadmap yang sedang disusun saat ini merupakan upaya menyelamatkan a) LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

55

b)

c)

d) e)

Generasi Muda Indonesia dari dampak rokok termasuk maraknya rokok asing di Indonesia; Saat ini, merupakan salah satu dari 13 negara yang belum menandatangani FCTC, sebab itu diharapkan dengan adanya Roadmap Pengendalian Masalah Merokok menjadi bahan acuan pemerintah Indonesia; Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang akan ditetapkan tidak akan mematikan usaha para petani tembakau/pabrik rokok di Indonesia, karena data menunjukkan bahwa saat ini banyak sekali rokok yang beredar di pasaran merupakan bukan produksi Indonesia; Upaya yang dianggap mudah dalam upaya penanggulangan masalah Rokok adalah dengan menetapkan “Kawasan Tanpa Rokok”/KTR; Pada kenyataannya rokok merupakan faktor risiko pencetus terjadinya Penyakit Tidak Menular, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah, serta kanker paru.

4. Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dimulai dengan membuat kelompok kerja sesuai dengan pilar-pilar pembangunan kependudukan di Indonesia, melalui penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 27 tahun 2011 tentang Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011-2035 yaitu: a) Kelompok Kerja 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk b) Kelompok Kerja 2: Peningkatan Kualitas Penduduk c) Kelompok Kerja 3: Pembangunan Keluarga d) Kelompok Kerja 4: Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Kelompok Kerja 5: Pembangunan Database Kependudukan e)

56

Kondisi kependudukan Indonesia yang diinginkan sebagai outcome dari penyusuan GDPK secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: a). Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2015. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,88 per perempuan dan NRR menjadi 0,89 tahun 2020. Kondisi ini akan dipertahankan terus sampai dengan tahun 2035., b). Angka kematian di Indonesia diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2015 diharapkan akan menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup


juga meningkat menjadi 71,1 – 80 tahun tahun 2030-2035, c). Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal, d). Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang memang sangat padat penduduk. Prinsip persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas harus sesuai dengan potensi daerahnya dan yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan, e). Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan adalah: (1). Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan, (2). Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat. a)

Strategi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Sesuai dengan Kondisi yang diinginkan tersebut diatas, maka GDPK dilakukan dengan strategi antara lain : 1). Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk,2). Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang sosial budaya, 3). Strategi Pembangunan Keluarga, 4). Strategi Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas dan 5). Strategi Pembangunan Database Kependudukan

b)

Revitalisasi Keluarga Berencana (KB) Program KB di tanah air sedang mengalami kemunduran dan jauh berbeda dengan kelancaran Program KB di masa lalu. Ada banyak faktor yang dapat menjelaskan kinerja program KB tersebut. Disamping kurangnya dana, penyebab penting lainnya adalah berkurangnya komitmen politik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengimplementasikan program KB, dan kebijakan yang tidak sinkron. Kemunduran Program KB diperparah dengan makin menyusutnya jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB).

Salah satu isu pokok dalam kesehatan reproduksi adalah digunakannya pendekatan hak asasi (right based approach). Dengan pendekatan ini, penanganan masalah kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya adalah KB, harus dilandasi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap pasangan atau individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran anak mereka, dan sebagainya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah (kembali) melibatkan tokoh dan pemimpin agama.

Revitalisasi program KB akan ditekankan pada penurunan unmet need melalui percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB baik jalur pemerintah, swasta melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan termasuk penanggulangan masalah-masalah kesehatan reproduksi, yaitu dalam rangka


57

pembinaan dan peningkatan peserta/akseptor dan kemandirian keluarga berencana; peningkatan layanan keluarga sejahtera; promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB; dan peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi. 5.

58

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak a. Kemajuan yang dicapai dalam hal kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang hukum dan peraturan perundang undangan antara lain, adalah ditetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 yang menugaskan Menko Kesra untuk mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. PUG mandat dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 & 12 Tahun 2005; RPJMN 2010-2014, Inpres No. 1 Tahun 2010 dan No. 3 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ditetapkannya undang-undang tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. PP Pendampingan Anak Korban Pornografi yang saat ini telah ditandatangani oleh Presiden dan disahkan menjadi PP Nomor 40 Tahun 2011.

Berbagai koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan telah dilaksanakan, dan telah diterapkan berbagai instansi terkait dengan penerbitan berbagai kebijakan, pengembangan dan pembentukan kelembagaan Komite Indonesia Penanganan dan Penanggulangan Pornografi , antara lain : Berdirinya Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan a) Pornoaksi (KIP3) Daerah di 9 provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Batam). Sosialisasi pencegahan dan penanganan Pornografi serta pembentukan b)


j)

k)

l)

m)

peserta rakor untuk dikonsultasikan dan diusulkan menjadi kebijakan daerah. Penguatan koordinasi dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga diperuntukkan bagi kelompok perempuan, yakni di Jawa Timur, kepulauan riau dan Kalimantan Selatan dan Jakarta. Usulan rekomendasi kebijakan penetapan lokasi penguatan koordinasi pengembangan anak usia dini holistik integratif, yakni di Kota Kupang – Prov Nusa Tenggara Timur. Penetapan petunjuk Teknis Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam bentuk Buku Saku dan telah tersusun draft Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Pertemuan di New York merupakan pertemuan sesi ke-56 Commission on the status of women (CSW). Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan anggota CSW guna membahas perkembangan kemajuan dan tantangan dibidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Pertemuan tahun ini dengan tema utama “The empowerment of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development, and current challenges”.

Dalam hal Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga diperkirakan sepanjang tahun 2010 terdapat kurang lebih 77% Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari 900.129 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berhasil ditempatkan di luar negeri secara resmi. Mayoritas TKW tersebut bekerja di sektor informal sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Walaupun demikian, menurut BNP2TKI (2010) mereka telah memberikan sumbangan devisa yang signifikan kepada negara melalui remitansi yang dikirim ke tanah air yang secara keseluruhan pada tahun 2010 mencapai US$8,24 milyar.

Gambar 3.35 Menkokesra memberikan Sambutan pada Konferensi Internasional Tingkat Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan 6 Desember 2012 di Jakarta.

62


Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan telah dilaksanakan, dan telah diterapkan berbagai instansi terkait dengan penerbitan berbagai kebijakan, pengembangan dan pembentukan kelembagaan dalam penanganan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang.

b.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang 1) Jumlah kasus perdagangan orang yang diproses pihak Kepolisian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, ada 142 kasus yang melibatkan 163 orang pelaku dan 208 orang korban dewasa dan 67 anak, sementara pada tahun 2012 terdapat 116 kasus yang melibatGambar 3.36 Data Penanganan Kasus TPPO Tahun 2009-2012

Sumber data : Badan Reserse dan Kriminal/Bareskrim-Polri (2012)

2)

kan 156 orang pelaku dan dengan jumlah korban sebanyak 204 korban dewasa dan 72 orang korban anak-anak. Sejumlah 36 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan ( gambar 3.36). Peringkat Indonesia berdasarkan standar penanganan korban TPPO menduduki posisi “Tier 2” pada tahun 2007-2011, dan pada tahun 2012 juga masih pada posisi Tier 2, sama dengan Hongkong, Singapura dan Filipina (Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat) yang berarti pemerintah Indonesia telah memenuhi standar minimum pencegahan dan penanganan TPPO seperti yang ditetapkan oleh ketentuan Internasional. Laporan tersebut menunjukkan besarnya masalah PO di Indonesia. Untuk meningkatkan posisi Indonesia ke Tier yang lebih tinggi maka perlu ditingkatkan komitmen instansi terkait dalam wadah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perlu dilakukan upaya yang lebih optimal sehingga dapat dicapai LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

63

•

•

•

c.

6.

tingkat Provinsi dan 78 Gugus Tugas di tingkat Kabupaten/Kota. Sosialisasi dan advokasi serta mengembangkan dan menyebarluaskan informasi bahaya dan dampak perdagangan orang melalui kampanye, media cetak (modul-modul pendidikan, brosur, leaflet, poster, banner) dan elektronik, (TV. radio komunitas). Mengembangkan model pencegahan TPPO dan ESA, melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan, pendidikan keluarga berwawasan gender; dann peningkatan kualitas calon TKI melalui pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat, pembek alan akhir pemberangkatan (BNP2TKI). Dikembangkan System pengumpulan data berbasis situs web beralamat di www.gugustugastrafficking.org

Pemulangan tenaga kerja indonesia bermasalah 1) Pada tahun 2012 telah disusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri dan sudah di proses Sekretariat Kabinet. Sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan paraf persetujuan dari menteri terkait sebelum diajukan ke Presiden. Rancangan Peraturan Presiden tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia dari Luar Negeri sebagai pengganti Keppres no.106 tahun 2004 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. 2) Melalui koordinasi Kemenkokesra, telah dipulangkan 6.004 orang TKIB/ WNIO dari Jeddah, yang pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kemenko Kesra, termasuk pemulangan WNIO tahun 2012. 3) Pada tanggal 7 – 13 Oktober 2012, setelah mendapatkan ijin prinsip penggunaan haji empty flights dari Menteri Agama RI, maka KJRI Jeddah melakukan pendataan dan telah terdaftar 2.505 orang. Namun WNIO yang dibawa ke Tarhil sebanyak 2.458 orang, sisanya sebanyak 47 orang tidak masuk Tarhil karena berbagai alasan. Telah dipulangkan 2.230 orang TKIB/WNIO dengan menggunakan haji empty flights, sebanyak 6 penerbangan. Dari 2.230 orang, dewasa 1.902 orang (perempuan 1.522 orang, laki-laki 380 orang); anak-anak 186 orang; bayi dan anak kurang dari 2 tahun 142 orang. Sisanya sebanyak 228 orang masih tertahan di Tarhil karena berbagai hal: bermasalah dengan majikan (kafil), sakit, dan menjalani proses pemulihan pasca melahirkan.

Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga a. Budaya Indonesia sebagai warisan dunia 1) Pengusulan Tenun sebagai Warisan Budaya Dunia Takbenda UNESCO Setelah Wayang (2003), Keris (2005), Batik (2009), The Best Practice Batik (2009), Angklung (2010), Saman (2011), dan pada tahun 2012


65

Noken (Papua) ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia, kini Pemerintah Indonesia mengusulkan produk budayanya kain ikat (tenun) Sumba untuk menjadi salah satu warisan budaya takbenda dunia (intangible heritage) ke UNESCO. Pengusulan budaya takbenda tenun sumba ke UNESCO sebagai warisan budaya takbenda melalui surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B. 61/KMK/MENKO/ III/2012 tanggal 26 Maret 2012. Pemerintah Indonesia berharap pada Sidang UNESCO tahun 2013, kain ikat (tenun) Sumba dapat ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya takbenda dunia.

66

Tenun diusulkan dalam kategori The List of Intangible Cultural Heritage In Need of Urgent Safeguarding. Proses pengusulan diawali dengan melakukan kajian lapangan di berbagai kota, yakni Kabupaten Sambas, Palembang, Sumba NTT. Pengkajian/penelitian lapangan dilakukan oleh Tim profesional dari UGM, pakar kebudayaan, pakar Tenun, dan unsur masyarakat. Atas pertimbangan teknis dan geografis, serta eksistensi dari Tenun Sumba yang dianggap sudah mewakili dari motif, gaya, tipe dan corak tenun seluruh daerah di Indonesia, maka yang dipilih sebagai lokus dan fokusnya adalah Tenun Sumba.

Pada bulan April – Agustus 2012, Tim UNESCO dan The Consultative Bodies sudah memeriksa berkas nominasi Tenun Sumba dari Indonesia, dan pada bulan September tahun 2012 berkas nominasi Tenun Sumba dikembalikan ke Pemerintah Indonesia untuk diperbaiki. Pada awal Januari 2013, berkas nominasi Tenun Sumba telah diperbaiki dan dikirim kembali ke UNESCO sebelum 1 Feb-ruari 2013.

2)

Penetapan Subak Bali sebagai Warisan Dunia Setelah melalui proses yang panjang selama kurang lebih 12 tahun, Subak Bali ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia. Penetapan tersebut disampaikan dalam sidang ke-36 UNESCO World Heritage Committee yang berlangsung di Saint Petersburg, Russia dari tanggal 24 Juni sampai 6 Juli 2012.

Sidang yang dihadiri kurang lebih 700 peserta dari 137 negara pihak (state parties) tersebut berlangsung sangat menarik dan cukup alot terutama ketika memasuki pembahasan nominasi terhadap situs-situs atau kawasan untuk dapat ditetapkan sebagai Warisan Dunia. Situs/kawasan yang dibahas untuk diinskripsi sebagai Warisan Dunia berjumlah 38 situs, terdiri dari 5 situs alam, 29 situs budaya, dan 4 situs gabungan alam dan budaya. Subak Bali yang diusulkan pihak Indonesia tercatat dalam dokumen/draft Decision UNESCO: WHC12/36.COM/8B.26 dengan judul Cultural Landscape of Bali Province : the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy.


tepat dan strategis karena 50% penduduk Indonesia berumur dibawah 35 tahun suatu potensi dahsyat bagi kekuatan kreativitas bangsa.

PPKI 2012 difokuskan pada kaum muda, dikemas dengan konsep baru dimana setiap mata acara dikemas dan dihidupkan ditengah suasana rileks, amannyaman, positif dan stimulatif. Terdapat 133 mata acara dengan kemasan 43 temu muka, 62 pertunjukan, 10 demo kuliner, dan 18 atraksi permainan dan panggung. Namun waktu penyelenggaraan bulan November dirasa kurang tepat karena sangat sempit dengan waktu pertanggungjawaban keuangan dan musim hujan.

Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2012 merupakan penyelenggaraan yang ke-6. Sejak tahun 2007 hingga 2011 PPKI dilaksanakan pada bulan Juni/ Juli dan bertempat di Jakarta Hall Convention Center (JHCC). Namun untuk Tahun 2012, penyelenggaraan PPKI dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 25 November 2012, di Epiwalk, Epicentrum, Kunin-

Gambar 3.40 Pembukaan Kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Tahun 2012 oleh Wakil Presiden RI, November 2012

68


gan, Jakarta Selatan. Pembiayaan PPKI sejak 2007 hingga 2012 ini ditanggung oleh 14 Kementerian/Lembaga, sedang pelaksanaannya selain 14 K/L juga didukung oleh Kadin, Dekranas, dan Pemprov DKI Jakarta.

PPKI Tahun 2012 mengusung tema: “Yang Muda Yang Berkreasi”. Sasaran PPKI 2012 ditujukan pada anak-anak muda. Hal ini dilatarbelakangi oleh persepsi, bahwa pemuda adalah tulang punggung bangsa; pemuda sebagai agen perubahan, pemuda sebagai penggerak utama industri kreatif; pemuda memiliki gairah dan kreatifitas; dan sekaligus pemuda sebagai penjaga tradisi bangsa.

Selain itu pemuda dianggap sangat bergairah dan livestyle-driven; pionir/pemberi pengaruh terhadap tren; terbuka menerima dan mencoba hal-hal baru; mahir menggunakan teknologi; masih dalam taraf/massa membentuk identitas, kesadaran dan kecerdasan diri; punya motivasi tinggi untuk sukses; mudah dipengaruhi oleh brand dan citra secara kuat; dan sangat dipengaruhi/ mempengaruhi oleh teman dan lingkungan sekitar. Hasrat terdalam pemuda adalah ingin menemukan hal-hal baru mengenai pribadi dan dunia di sekitarnya.

PPKI 2012 diharapkan dapat menjadi daya tarik talenta pemuda dan memicu lahirnya creative minds, menjadi jembatan/penghubung pemuda dengan dunia, melalui ekspresi dan aktualisasi diri; selalu update dengan yang baru dan ngetren; akses informasi dan teknologi terbaru secara digital; eksplorasi nilai dan kearifan lokal disekitarnya; serta kolaborasi dengan hal-hal baru dan unik. Wajah baru PPKI 2012: 1) “Showcase” talenta dan produk lokal yang berhasil, dengan cara yang menyenangkan (fun) dan menarik (appealing); Mengedukasi dan mendorong unjuk kreatif, dengan pendekatan yang 2) lebih menghibur (entertaining approach); 3) Masyarakat dapat: belajar sambil bermain, menikmati kuliner Indonesia, menikmati produk dan karya kreatif lokal, menikmati seni budaya nusantara.

Untuk penyelenggaraan di tingkat daerah (provinsi/kebupaten/kota) disebut dengan istilah Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD). Pada pelaksanaannya sering digabung/dinamakan Pameran Pembangunan, Expo Industri Kreatif dan atau lainnya.

Pemerintah daerah yang secara spesifik telah menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alokasi anggaran paket evaluasi penyelenggaraan PPKI, Stimulus dan pemantauan penyelenggaraan PPKD tahun anggaran 2012 tidak dapat dilaksanakan karena kena kebijakan pemotongan/penghematan anggaran oleh pemerintah.


69

Gambar 3.41 Menko Kesra Meninjau Persiapan PON XVIII Riau Tahun 2012

70

c.

Penyelenggaraan PON XVIII Riau Tahun 2012 Keputusan Kemenko Kesra Nomor 40 Tahun 2012, tentang Tim Asistensi Percepatan Persiapan Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012, dan Surat Tugas Sesmenko Kesra Nomor 542/SPT/KMK/DEP.V/VIII/2012 yang menugaskan Tim untuk secara intensif dan langsung mendampingi Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.

Slogan PON XVIII Riau 2012 adalah Selamat Datang Sang Juara. PON XVIII Riau 2012 diselenggarakan dengan motto modern PON dan green PON. Modern PON meliputi: profesional dalam pengelolaan, mutakhir dalam peralatan, transparan dalam pembiayaan, dan berbasis IT dalam penyelenggaraan. Green PON menuju Green Heart Movement (Gerakan menghijaukan Hati Masyakarat) yang meliputi: cinta suasana hijau, cinta kebersihan, saling menghormati, sportif, ramah, dan saling menghargai.

Catur sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi rakyat dan sukses promosi daerah sebagaimana sejak awal diusung Riau sebagai penyelenggara PON XVIII tahun 2012.

Sukses Penyelenggaraan mencakup Sukses pada: Pembukaan dan penutupan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau, Pertandingan cabang olahraga, Penerimaan kontingen dan tamu dengan berbagai kesiapan akomodasi, transportasi dan konsumsi, Keamanan dan kenyamanan peserta/tamu.

Sukses Pemberdayaan Ekonomi Rakyat mencakup Sukses pada: Aksesibilitas bagi UMKM untuk memanfaatkan peluang usaha baik pada tahap persiapan penyelenggaraan maupun pasca PON.


2)

c)

Operasi Bhakti “Kartika Jaya” Kegiatan Operasi Bhakti Kartika Jaya Sail Morotai 2012 dilaksanakan dengan sasaran kegiatan fisik berupa pembangunan sarana pendidikan dan sarana ibadah serta kegiatan non fisik berupa ceramah, penyuluhan dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek Ketahanan Nasional, guna memotivasi, menumbuhkan dan memantapkan kesadaran masyarakat sesuai dengan kewajibannya dibidang pertahanan dalam rangka memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat secara optimal.

Sasaran fisik yang dihasilkan berupa sarana pendidikan & ibadah sedangkan sasaran non fisik berupa pembekalan/pencerahan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, kebersihan lingkungan dan kesejahteraan rakyat di Ds. Muhajirin dan Ds. Darame kecamatan Morotai Selatan Kab. Morotai serta desa sekitarnya.

Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (Bhakesra) Ekspedisi Bhakesra 2012, yang merupakan rangkaian kegiatan Sail Morotai 2012, berlangsung dari tanggal 28 Agustus-30 September 2012 menggunakan KRI Banda Aceh; mengunjungi lokasi Maumere (NTT), P. Lembata (NTT), P. Buru (Maluku), P. Morotai (Maluku Utara), P. Marampit (Maluku Utara), P. Marore (Maluku Utara), dan P. Balakang (Kalimantan Timur). Terdapat 4 (empat) jenis kegiatan yang dilaksanakan pada Ekspedisi Bhakesra, yaitu : 1) pemberian bantuan berbagai keperluan masyarakat secara gratis, 2) pasar murah, 3) penyuluhan dan hiburan, serta 4) penu-

Gambar 3.47 Kegiatan Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara (Bhakesra) tahun 2012 LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

75

5)

Bidang Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar Ekspedisi Riset ini dilaksanakan oleh peneliti dan teknisi dari Balai Teknologi Survei Kelautan – BPPT dan melibatkan 5 Mahasiswa Kelautan serta 2 Kadet yang merupakan siswa magang dari Akademi pelayaran, dengan menggunakan Kapal Riset Baruna Jaya III (BBPT) dan Baruna Jaya VIII (LIPI). Misinya, melakukan penelitian sumber daya alam, yang hasilnya berupa potensi kelautan dan akan diberikan kepada pemerintah daerah setempat, khususnya untuk upaya pengembangan perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan ini di mulai tanggal 30 Agustus 2012 selama 24 hari; diawali dari Pelabuhan BJP Banten, Laut Jawa, Selat Makasar, Selat Selayar, Laut Buru, Laut Maluku, Pelabuhan Bitung, Pulau Morotai, Laut Halmahera lalu merapat di Pelabuhan Sorong. Kegiatan Joy Cruise dan Kegiatan Passing Sail dilakukan di perairan Pulau Morotai. Dalam kegiatan Rancangan Riset Ilmiah kelautan ekspedisi ini, dilakukan pengamatan tiga parameter oseanografi yang penting untuk menggambarkan kondisi suatu perairan, yaitu temperatur, salinitas dan pH. Pengukuran ketiga parameter tersebut dilakukan sekaligus dengan menggunakan suatu alat, yaitu CTD (Conductivity, Temperature, Depth). Selain data CTD, probe CTD juga dilengkapi botol air sampel yang dapat digunakan untuk mengambil sampel air pada kedalaman yang diinginkan.

Gambar 3.50 Kegiatan Ekspedisi Kapal Riset dalam rangka Sail Morotai 2012

6)

Bidang Seminar Nasional dan Internasional Seminar internasional dalam rangka Sail Morotai 2012 dilaksanakan tanggal 12-13 September 2012 bertempat di Bela International Hotel, Ternate. Dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Gellwynn Jusuf. Seminar ini mengambil tema “Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia menuju Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”.


77

Gambar 3.51 Seminar internasional Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia menuju Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan”

78

7)

Bidang Atraksi Budaya dan Pariwisata Atraksi budaya dilaksanakan di Ternate (alun-alun di depan Istana Sultan Ternate) dan di Morotai (lapangan depan gedung MTQ Morotai). Kegiatan pariwisata antara lain kunjungan ke monumen sejarah Mc.Arthur & Nakamura, pameran potensi pariwisata, pertunjukan kolosal seni budaya Maluku Utara, festival Kora-Kora, Festival Olahraga Tradisonal, Maluku Kiehara Festival, dll.

8)

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Pembekalan wawasan kebangsaan dan bela Negara diperuntukan bagi peserta Lintas Nusantara Pemuda dan Remaja Bahari (LRNPB)/Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan masyarakat umum, dimana Satgas Bhakti Sosial berkunjung ke lokasi bhakti sosial. Nara sumber dari berbagai Kementerian/ Lembaga, Organisasi/Asosiasi dan bahkan para Menteri.

9)

Bidang Olahraga Bahari Lomba renang massal dilaksanakan tanggal 14 September 2012 (sore), tempat di bibir pantai Pasific, pelabuhan Terminal Penumpang Daruba Morotai. Lomba yang diselenggarakan oleh Kemenpora ini diikuti perenang putra 826 orang dan putri 278 orang dari berbagai provinsi di Indonesia (Jawa Barat, Bali, Jatim, Manado, dan Maluku Utara). Kegiatan ini dinyatakan memecahkan rekor nasional dan berhak mendapat sertifikat dari MURI.

Lomba dayung perahu kora-kora, diikuti 320 peserta dengan jumlah masing-masing Tim Dayung sebanyak 16 orang, dilaksanakan pada tanggal 13-14 September 2012 di Pelabuhan Iman Lastori Daruba dengan garis finis di pantai Army Doc, salah satu pantai bersejarah dalam PD II di Desa Pandanga. Lomba Foto Bawah Laut diikuti oleh peserta sebanyak 16 (enam belas) orang yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Maluku Utara


Gambar 3.53 Museum Perang Dunia II Morotai, 2012

pangan depan gedung MTQ Morotai). Kegiatan pariwisata antara lain dilakukan kunjungan ke monumen sejarah Mc. Arthur & Nakamura, pameran potensi pariwisata, pertunjukan kolosal seni budaya Maluku Utara, festival Kora-Kora, Festival Olahraga Tradisonal, Maluku Kiehara Festival, dan lain-lain.

80

12)

Bidang Fasilitas Sarana dan Prasarana Kabupaten Pulau Morotai yang sebelumnya hanya sebuah kecamatan dengan kondisi infrastruktur yang terbatas, setelah Sail Morotai 2012 banyak mengalami perubahan.

Event Sail Morotai 2012 memberikan pengaruh yang sangat besar pada pembangunan Kabupaten Pulau Morotai, khususnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah melalui program yang ada di berbagai kementerian/lembaga melalui koordinasi sinergis Kemenko Kesra membangun berbagai fasilitas yang diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan roda perkonomian masyarakat di wilayah tersebut sehingga secara bertahap tingkat kesejahteraannya terus meningkat.

13)

Bidang Perlengkapan, Akomodasi dan Fasilitas Umum Sebagai wilayah yang berada di paling ujung utara Indonesia, jaringan telekomunikasi di Morotai sebelum event Sail Morotai 2012 sangat terbatas. Akses telepon selular, apalagi internet sangat sulit dilakukan karena sinyal yang sangat lemah. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat banyak media yang akan meliput event yang bertaraf internasional ini dan akan mengalami kesulitan melakukan komuniasi maupun transfer data maupun audio video.


14)

15)

Bidang Keamanan Sebanyak 3.270 personil TNI/Polri diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan Sail Morotai. Jumlah ini termasuk anggota Paspampres yang mengawal Presiden saat menghadiri acara puncak yang digelar pada 15 September 2012. Dari jumlah personil tersebut, ada puluhan tentara yang dipersenjatai lengkap dengan amunisinya untuk menjaga titik-titik yang dilalui Presiden saat berada di Morotai.

16)

Bidang Kepelabuhan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi Mendukung dan memfasilitasi kemudahan bagi kapal yang terlibat serta orang asing yang hadir dalam rangka penyelenggaraan Sail Morotai 2012. Kapal yang terlibat, antara lain kapal layar peserta yacht rally, kapal perang asing USA, kapal perang asing Singapura, dan kapal perang asing Australia. Lomba perahu layar (yacht rally dalam rangka Sail Morotai 2012 secara resmi dimulai pada Sabtu 28 Juli 2012 dari Dermaga Cullen Bay, Darwin - Australia. Sebagai tanda dimulainya lomba (flag off) dilaksanakan dengan penembakan salvo ke udara dari atas geladak kapal “Spiritof Darwin” oleh Ketua Panitia Penyelenggara Sail Morotai 2012Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurrahman.

17)

Bidang Media, Humas dan Dokumentasi Sosialisasi, melalui Liputan media dimulai sejak rakor persiapan Sail Morotai dan secara resmi dilakukan pada Launching SAIL MOROTAI 2012, oleh Menko Kesra, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Gubernur Maluku Utara secara bersama sama pada tanggal 14 Maret 2012, di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Selanjutnya, liputan berbagai rakor, kunjungan kerja ke Morotai, peluncurannya Empat Satuan Tugas Sail Morotai 2012 dilakukan di Tanjung Priok dan Pelepasan Operasi Bhakti Pelangi Nusantara di Halim Perdanakusuma oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan pejabat terkait lainnya pada 28 Agustus 2012 dan 3 September 2012.

Kegiatan Pendukung Sail Morotai, terdiri dari: Maluku Expo, Perkemahan Pramuka, Peluncuran Roket, dan Deklarasi Generasi Muda Insan Bahari Indonesia, Peringatan HUT Kemerdekaan RI Di Pulau Terluar dan Puncak Acara Sail Morotai 2012

Setelah selesainya kegiatan Sail Morotai 2012 ini dapat diperoleh hasil dan dampak langsung dari kegiatan tersebut antara lain: Pembangunan dan perbaikan infrastruktur senilai Rp. 193 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum, Rp. 90,9 miliar dari Kementerian Perhubungan, Rp. 82,3 miliar dari TNI AU untuk pem-


81

bangunan Bandara Leo Wattimena, renovasi sekolah dasar di Pulau Morotai oleh TNI AD, peningkatan hunian hotel baik di Ternate dan Morotai mencapai lebih dari 100%, pelaksanaan Yacht Rally yang telah berlangsung selama 6 bulan yang diprediksi menghasilkan Rp 8,5 M (US$ 100 x 6 bulan x 136 kapal), serta investasi PT Jababeka di bidang industri perikanan dan pariwisata.

82

Melalui kegiatan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Menggalang keterpaduan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Moro2) tai dan Provinsi Maluku Utara sebagai sumber penghidupan rakyat dan sumber pembangunan daerah yang berkelanjutan. 3) Kedepan, diharapkan tumbuh industri kelautan dan perikanan mengingat potensinya sangat mendukung. 4) Seluruh kegiatan Sail Morotai 2012 ini paling berhasil dari event Sail sebelumnya, hal ini tercermin dari hadirnya Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara serta seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan sukses tanpa hambatan yang berarti. 5) Kegiatan Sail Morotai 2012 secara nyata melibatkan masyarakat, baik dalam kegiatan secara langsung maupun dan tidak langsung, dan ini terlihat dari bergairahnya perekonomian masyarakat.


84

Kemenko Kesra telah secara aktif melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pemadaman kebakaran dan penipisan kabut asap. Pada tanggal 6 Agustus 2012, Menko Kesra mengirimkan surat Nomor: B-160/ MENKO/KESRA/VIII/2012 kepada BNPB dengan Perihalnya: Pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran Asap/Hotspot akibat kebakaran lahan dan hutan 2012. Sebagai tindaklanjut dari koordinasi tersebut maka dilakukan upaya pemadaman dan penipisan asap oleh BNPB yang bekerjasama dengan BPPT untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC). TMC dilaksanakan di sejumlah wilayah dengan pusat kendali operasi (POSKO) berlokasi di Palangkaraya, Pekanbaru, Jambi dan Palembang.

Program dan kebijakan yang telah dilakukan Kemenko Kesra dalam upaya pencapaian terkelolanya tindakan tanggap cepat pada setiap kejadian bencana nasional sebesar 100% pada tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut : 1.

Koordinasi dalam Penanganan Perubahan Iklim Penanganan perubahan iklim mencakup dua bidang, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menghambat laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi GRK sebagai pemicu dan unsur utama dalam terjadinya perubahan iklim. Saat ini konsentrasi GRK (khusunya karbondioksida, CO2) di atmosfer cukup tinggi dan hampir mendekati 400 ppm. Semakin tinggi konsentrasi GRK di atmosfer, maka laju pemanasan global juga akan meningkat. Konsentrasi GRK di atmosfer sebelum terjadinya revolusi industri masih dibawah 300 ppm (sekitar 280 ppm). Kebangkitan industri dan moderninasi di negara-negara yang sekarang menjadi negara maju dan kaya, telah mengemisikan GRK ke atmosfer dalam jumlah yang sangat besar. Kini, negara-negara maju dan kaya tersebut yang diaktegorikan sebagai negara-negara Annex dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC), mengajak seluruh negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengurangi emisi GRK secara global.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat identik dengan peningkatan emisi GRK, sehingga negara-negara miskin dan negara berkembang yang dalam UNFCCC diketegorikan sebagai Non-Annex mempunyai tantangan dan hambatan yang cukup berat. Berbagai perundingan agar untuk mewujudkan prinsip berkeadilan dalam penanganan perubahan iklim yang difasilitasi UNFCCC, disebut dengan prinsip “common but differentiated responsibilities”, terus dilakukan sejak 20 tahun yang lampau.

Sampai saat ini, perundingan-perundingan tersebut hanya begerak dari satu perundingan ke perundingan yang lain tanpa menghasilkan sesuatu yang nyata bagi pengurangan konsentrasi CO2 di atmosfer maupun peningkatan kesejahteraan rakyat di negara-negara berkembang. Indonesia terikat dengan komitmennya untuk melakukan pengurangan emisi GRK sebesar 26% dari tingkat emisi BAU (business as usual) sampai dengan tahun 2020.


Adaptasi perubahan iklim dimaksudkan untuk meminimalisir dampak dan resiko terjadinya perubahan iklim. Dampak perubahan iklim mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Dalam adaptasi terdapat dua arah pendekatan, yaitu mengikuti arah dampak perubahan iklim dan menyesuaikan diri, dan pendekatan lain adalah melakukan langkah-langkah antisipasi yang bersifat meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadinya kenaikan permukaan air laut yang akan merendam daerah rendah di kawasan pesisir. Hal ini mengancam kehidupan warga pesisir seperti nelayan. Langkah adaptasi diantaranya dengan merelokasi pemukiman nelayan ke lokasi yang lebih tinggi dan meninggikan bangunan rumah. Salah satu dampak perubahan iklim lainnya adalah iklim yang menjadi lebih kering dan berkurangnya suplai air bagi pertanian. Langkah adaptasi terhadap dampai ini diantaranya dengan menciptakan varitas-varitas pangan baru yang tahan terhadap kekurangan air. a.

Koordinasi Bidang Mitigasi Perubahan Iklim Pada tahun 2011 telah diterbitkan dua Peraturan Presiden yang berkaitan dengan upaya-upaya mitigasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Perpres RAN GRK) dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Sebagai tindak lanjut dengan terbitnya dua Perpres tersebut, maka telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Provinsi.

Selain itu telah dilakukan pembimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di Pusat maupun di Pemerintah Provinsi terkait dengan penyusunan kebijakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang dimanatkan oleh Perpres 61/2011. Amanat Perpres 61/2011, penyusunan RAD selambat-lambatnya satu tahun. Berdasarkan laporan Pemda ke Sekretariat RAN GRK yang dikelola Bappenas, jumlah Provinsi yang telah menyusun RAD GRK pada tahun 2012 ada sebanyak 31 Provinsi, 1 Provinsi pengesahan RAD GRKnya terkendala karena berlangsungnya PilGub, dan satu Provinsi lainnya baru akan menyusun RAD GRK pada tahun anggaran berikutnya.

Sebagai instrumen dari Perpres 71/2011 untuk menuju pelaksanaan inventarisasi GRK, telah diterbitkan pula Pedoman Pedoman Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Buku I (Umum) dan Buku II (Metodologi Perhitungan) yang merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan inventarisasi GRK; Manual Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca yang berisikan langkah-langkah dalam pengisian Lembar Kerja (Worksheet) Perhitungan Emisi dan Serapan GRK sesuai format dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); dan Manual Inventarisasi GRK di Sektor Limbah berupa Manual


85

Perbaikan Tingkat Ketelitian Data Berat Sampah di TPA dan Manual Survey Komposisi dan Kandungan Bahan Kering Sampah.

86

b.

Koordinasi Bidang Adaptasi Perubahan Iklim Kebijakan penanganan bidang adaptasi perubahan iklim disusun pada tahun 2012. Untuk mendukung koordinasi pelaksanaan penyusunan kebijakan bidang adaptasi perubahan iklim maka dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim melalui Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 27 tahun 2012. Kebijakan adaptasi perubahan iklim disusun untuk melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim termasuk antisipasi sistem ketahanan pangan terhadap perubahan iklim.

Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi antara lain: Mengkoordinasikan penyusunan strategi, kebijakan adaptasi perubahan iklim dan langkah-langkah kongkrit dalam rangka penguatan masyarakat; Mengkompilasikan atas bahan dan masukan penyusunan Kebijakan dan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim; dan Memberikan masukan substansi untuk penyusunan strategi, kebijakan adaptasi perubahan iklim dan langkah-langkah kongkrit dalam rangka penguatan masyarakat.

Selama tahun 2012 telah berhasil disusun Draft Kebijakan Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim. Rencananya, Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim tidak dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden akan tetapi akan menjadi bagian terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2014-2019. Selain itu, juga dibentuk Satuan Tugas Nasional Pengurangan Resiko Perubahan Iklim melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 44 tahun 2012. Tugas Satgasnas tersebut antara lain adalah: (1) mengidentifikasi dampak-dampak perubahan iklim yang sudah terjadi; (2) mensinkronkan program-program pengurangan resiko perubahan iklim di Kementerian dan Lembaga; (3) menyusun kebijakan pengurangan resiko perubahan iklim dengan melibatkan pokja-pokja terkait yang telah ada.

Rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim disusun melalui keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dari berbagai sektor. Adanya definisi terhadap berbagai terminologi perubahan iklim yang disepakati secara nasional akan memudahkan dialog antar disiplin ilmu dan antar sektor. Rencana aksi nasional perubahan iklim merupakan hal yang dinamis, yang akan terus diperbarui dengan adanya perkembangan data, informasi dan metodologi. Adanya mekanisme monitoring data yang sudah sistematis akan menjamin perbaruan data secara berkala. Rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di prioritaskan pada lima (5) sektor utama, yaitu: Sektor Pertanian; Sektor Pesisir, Kelautan, Perikanan dan Pulau Pulau Kecil; Sektor Kesehatan; dan Sektor Pekerjaan Umum.


Gambar 3.55 Kegiatan dalam rangka koordinasi bidang adaptasi perubahan iklim tahun 2012

2.

Koordinasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengelolaan lingkungan hidup mencakup pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup dimaksudkan utamanya untuk mempertahankan kawasan-kawasan lindung dan taman-taman nasional agar terhindar dari tekanan dan akitifitas manusia. Pemulihan lingkungan dimaksudkan untuk memperbaiki lingkungan yang telah rusak atau terganggu oleh aktifitas manusia, baik pada kawasan lindung dan taman nasional maupun untuk memperluas kawasan lingkungan yang berkondisi baik.

Kinerja utama bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2012 adalah dalam penanganan masalah kebakaran lahan dan hutan yang merupakan sumber kabut asap. Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan masalah tahunan dan penanganannya memerlukan keterlibatan serta kerjasama berbagai pihak yang terkait baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta serta masyarakat lokal untuk menanganinya. Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan, Deteksi Dini, Penanggulangan dan Pemadaman serta Penanganan pasca kebakaran.

Dalam rangka antisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, maka telah dilakukan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, untuk upaya pemadaman maka telah dilakukan pula Rapat-Rapat Koordinasi penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau. Mengingat eskalasi kebakaran lahan dan hutan yang meningkat serta untuk mengamankan pelaksanaan PON, maka dilaksanakan kegiatan TMC (hujan buatan) di wilayah Riau. Pada saat yang sama dilakukan juga TMC di Jambi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kegiatan TMC dilaksanakan oleh BNPB dan BPPT berdasarkan surat Menko Kesra Nomor : B-160/MENKO/KESRA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 Perihal : Pelaksanaan op-


87

erasi pemadaman kebakaran Asap/Hotspot akibat kebakaran lahan dan hutan 2012. Selain itu BNPB juga melakukan pemboman air dari udara dengan mengoperasikan dua helikopter untuk mendukung pelaksanaan PON di Riau.

Berdasarkan data dari satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), hotspot terdeteksi di beberapa tempat seperti Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan dan sebagainya. Sejak 1 Januari hingga Agustus 2012 titik api di Indonesia berjumlah 22.730 titik. Kementerian Kehutanan memperkirakan jumlah titik api pada tahun 2012 sebanyak 30.150 titik, dan puncaknya terjadi selama bulan Agustus dan September.

Selain ekosistem di darat, koordinasi urusan lingkungan hidup juga menangani permasalahan ekosistem perairan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan panjang garis pantai 95.181 km. Indonesia memiliki sumber daya pesisir dan laut yang sangat melimpah. Ekosistem utama di daerah pesisir adalah ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Terumbu tarang Indonesia memiliki potensi yang besar dan termasuk dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) yang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. Total luas terumbu karang di kawasan ini adalah sekitar 75.000 km2 dan merupakan sumber utama suplai ikan tuna dunia. Pada September 2012, Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, atas nama bangsa Indonesia telah menerima penghargaan atas jasa dan perannya dalam Coral Triangle Initiative.

Indonesia memiliki luas terumbu karang sekitar 51.000 km2 atau setara dengan 18 persen dari total luas terumbu karang dunia (75.000 km2), sehingga merupakan terumbu karang terluas kedua di dunia setelah Australia. Terumbu karang Indonesia dikenal sebagai center of marine biodiversity dan the heart of coral triangle.

Berbagai permasalahan dapat menyebabkan kehancuran ekosistem terumbu karang Indonesia. Berbagai hal dapat menganggu atau merusak ekosistem terumbu karang seperti pertanian, industri, pengerukan pantai, penangkapan ikan dengan racun serta bom ikan, reklamasi/penimbunan pantai, serta peristiwa alami seperti perubahan iklim, gempa bumi, sedimentasi, El Nino dan tsunami.

Berdasarkan data dari LIPI, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009, kerusakan terumbu karang Indonesia telah mencapai 30% dan itu sangat memprihatinkan. Sehingga perlu adanya upaya nyata penyelamatan terumbu karang sesegera mungkin. Untuk itu, Kemenko Kesra telah menginisiasi sebuah Gerakan Nasional Merehabilitasi Semilyar Karang (GMSK). GMSK akan diluncurkan secara Nasional pada tahun 2014, bersamaan dengan diselenggarakannya World Coral Reef Conference 2014.

88

GMSK dimaksudkan untuk mendorong seluruh komponen masyarakat secara nasional melakukan penanaman karang. Dengan terpulihkannya terumbu karang yang


rusak dan bertambahnya luas terumbu karang, maka hal itu akan mendukung dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam bidang lingkungan hidup adalah mengkoordinasikan 14th Meeting of the Technical Working Group (TWG) on Transboundary Haze PZollution, yang membahas permasalahan kebakaran hutan dan lahan regional. Pertemuan ini merupakan pertemuan 5 negara tetangga, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Indonesia. Para peserta sepakat perlunya kebersamaan dalam penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan di regional dengan wujud kerjasama teknis baik teknologi, strategi, informasi serta Sumber Daya Manusia. Masih berkaitan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan, Kemenko Kesra juga mengkoordinasikan pembahasan mengenai ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Sejak 2002, beberapa negara ASEAN sepakat membuat perjanjian untuk mengatasi kebakaran dan dampak asapnya. Indonesia belum meratifikasi AATHP tersebut karena terhambat oleh faktor politik. Parlemen Indonesia minta soal perjanjian kabut asap ini dikaitkan dengan masalah lingkungan yang lain, yaitu agar dikaitkan dengan ilegal logging dan pengiriman limbah beracun yang sangat merugikan Indonesia. Penolakan ratifikasi ini dipandang sebagai adu strategi politik regional. Bila sudah ikut meratifikasi, Indonesia akan didesak secara perlahan untuk bersikap lebih tegas dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Indonesia juga bakal mendapatkan tekanan politis dari negara negara tetangga untuk lebih serius terhadap masalah kebakaran hutan tersebut. Kemenko Kesra mendapat arahan (Direktif) Presiden untuk mengkoordinasikan persiapan Indonesia menuju Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil. Menko Kesra kemudian membentuk

Gambar 3.56 Partisipasi Indonesia di KTT Rio+20Rio de Janeiro, Brasil 2012


89

Tim Koordinasi Persiapan dan Partisipasi Indonesia dalam United Nations Conference On Sustainable Development 2012 melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 07 Tahun 2012. Indonesia mengirimkan Delegasi RI untuk hadir dalam KTT Rio+20 yang dihadiri oleh perwakilan dari 191 negara, terdiri dari 56 Kepala Negara, 31 negara pada tingkat Pemerintahan, dan 104 negara pada tingkat Wakil Presiden/Wakil PM/Menteri.

90

Delri dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden RI menyampaikan keynote remarks, pada beberapa side event. Selama pelaksanaan KTT Rio+20, Indonesia menggelar Paviliun Indonesia di Athlete Park, Rio Centro, Rio de Janiero, Brasil. Paviliun Indonesia merupakan miniatur dari harapan sekaligus wujud dan kehendak menuju pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dan dunia. Paviliun Indonesia yang bertemakan Together We Create for The Future We Want ini, berupaya membangun semangat untuk mendorong keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

3.

Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Koordinasi dalam bidang Bencana mencakup koordinasi Kebijakan Bidang Pengurangan Resiko dan Pemulihan pasca Bencana. Tujuannya untuk mendapatkan bahan masukan dan terjalinnya koordinasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan kebijakan umum penanggulangan bencana melalui pembangunan kesejahteraan rakyat dan serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada. Dari kegiatan ini diperoleh Rekomendasi-rekomendasi terkait kebijakan urusan Penanggulangan Bencana, seperti Inpres dan Keppres Penanggulangan Bencana, pembentukan AHA Centre, kebijakan pengurangan resiko bencana, kebijakan penguatan kelembagaan BPBD dan kebijakan-kebijakan tentang pananganan daerah rawan dan pasca bencana. Masih diperlukan kebijakan terintegrasi dalam penanggulangan bencana sehingga sinergisitas masing-masing K/L dapat terbangun.

Kemenko Kesra mengkoordinir pelaksanaan Asian Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction (AMCDRR) yang merupakan forum pertemuan 2 tahunan para Menteri se Asia Pasifik yang membidangi Penanggulangan Bencana. AMCDRR dihadiri oleh 64 negara, bertujuan untuk mendorong komitmen politis dan investasi untuk pengurangan risiko bencana di tingkat lokal; menindaklanjuti hasil Global Platform ke III, “Increase Investment in Local Action”; membangun kerjasama dalam rangka meningkatkan ketangguhan lokal di Asia Pasifik; dan menggali pengetahuan dan kearifan lokal dalam menguatkan kemampuan pengurangan risiko. AMCDRR ke-5 di Yogyakarta menghasilkan Deklarasi Yogyakarta tentang Pengurangan Risiko Bencana di Asia Pasifik 2012.

Kemenko Kesra telah menyelenggarakan Pertemuan First Meeting of the Conference of the Parties (COP) to the AADMER (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response). Sebelumnya telah pula dibentuk AHA Centre (ASEAN Coordi-


nating Centre for Humanitarian Asistance on Disaster Management), yang merupakan pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan bagi penanganan bencana. AHA Centre didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi diantara negara-negara anggota ASEAN dengan perserikatan bangsa-bangsa dan dengan berbagai organisasi internasional, dalam mempromosikan kolaborasi regional dalam penanganan bencana. COP-1 AADMER menjadi pertemuan yang krusial, terutama dalam menentukan arah kebijakan kerjasama penanggulangan bencana di kawasan mengingat pertemuan ini merupakan pertemuan pertama setelah AADMER diberlakukan Hasil-hasil pertemuan COP-1 to the AADMER di antaranya: a. Pengesahan Financial Rules for the ASEAN Disaster Management and Emergency Relief (ADMER) Fund. b. Pengesahan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) sebagai sebuah subsidiary body di bawah COP dan juga menjadi Governing Board bagi AHA Centre. c. AADMER harus menjadi backbone dan kebijakan regional dan coordinating platform bagi kerjasama penanganan bencana di ASEAN, serta untuk menjamin prinsip sentralitas ASEAN. d. Pembentukan working group untuk mengkaji lebih lanjut linkage antara AADMER Work Programme dan EAS Work Plan on Disaster.

Sebagai tindaklanjut hasil pelaksanaan COP-1 to the AADMER, Kemenko Kesra menjadi pemrakarsa dalam penyusunan Perpres Ratifikasi Agreement on the Establishment of AHA Centre yang telah ditandatangani Presiden pada November 2012.

Untuk menghadapi musim hujan dan tanah longsor pada akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, Kemenko Kesra mengkordinir K/L dalam penyusunan kebijakan penanganannya. Hasilnya, telah diterbitkan Instruksi Presden No. 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Dalam rangka Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana, koordinasinya mencakup Penanganan bencana letusan Gunung Merapi yang telah menimbulkan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 3,557 triliun, banjir Wasior, dan tsunami Mentawai.

4.

Koordinasi lain yang dilakukan berkaitan dengan kebencanaan adalah Koordinasi Pemberian bantuan ke Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea sebesar US$2 juta. Bantuan diberikan dalam bentuk minyak goreng, biskuit, dan lain-lain. Koordinasi Penyerahan santunan korban kecelakaan Sukhoi Superjet 100, yang diberikan oleh Menteri Perhubungan didampingi oleh Sesmenko Kesra, Ka Basarnas dan Dirut PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 50 Juta per orang kepada kepada 35 orang ahli waris korban. Koordinasi dalam Penanganan Konflik Sosial Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini, konflik so-


91

sial dan kekerasan telah mewarnai perjalanan sejarah bangsa seperti konflik vertikal berupa upaya pemisahan dari NKRI dan konflik horizontal bernuansa SARA. Pergolakan politik dan konflik/kerusuhan yang bernuansa SARA maupun upaya pemisahan dari NKRI telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial berupa jatuhnya korban jiwa, hilangnya harta benda, hancur/rusaknya infrastruktur dan terhentinya layanan publik, dll.

Konflik horizontal maupun vertikal yang disertai dengan kekerasan telah menimbulkan berbagai penderitaan dan kesulitan serta kemunduran dalam kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kekerasan yang terjadi pada konflik / kerusuhan sosial maka akan semakin besar korban bencana sosial (tragedi kemanusian). Ekses dari konflik horizontal (komunal) sebenarnya dapat dicegah dan diminimalisasir melalui kebijakan/program Deteksi dini dan respon dini konflik, terutama di wilayah rawan konflik yang dapat diaplikasikan untuk mencegah potensi konflik maupun pemulihan kehidupan masyarakat pasca konflik.

Namun disisi lain, upaya pencegahan terjadinya konflik kekerasan maupun pemulihan kehidupan masyarakat pada pasca konflik di akar rumput tidak begitu jelas aktifitasnya. Hal ini dikarenakan masih lemahnya koordinasi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan (program/kegiatan) penanggulangan konflik sehingga terkesan berjalan sesuai dengan domain masing – masing K/L.

92

Dalam rangka melakukan penanganan konflik sosial dan pembangunan perdamaian, maka telah dilakukan koordinasi dan Sosialisasi kebijakan Pemerintah di daerah rawan konflik maupun pasca konflik yang melibatkan K/L terkait, dan LSM; serta inventarisasi Potensi Konflik Dan Pembangunan Perdamaian. Tujuannya untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan/program dalam kegiatan penanggunglangan konflik sosial yang ada di masing-masing K/L, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan rumusan kebijakan yang tepat dalam rangka untuk mengurangi tingkat kerawanan sosial dikarenakan adanya konflik kekerasan/kerusuhan sosial.

Dari koordinasi tersebut akan dibentuk dan dioptimalkan forum-forum pertemuan didalam masyarakat untuk memulihkan kerukunan hidup bermasyarakat, mengurangi perbedaan dan ketegangan serta menata kehidupan yang lebih baik kedepan dalam membangun perdamaian berkelanjutan. Melalui forum-forum pertemuan tersebut proses rekonsiliasi berkelanjutan dilaksanakan melalui berbagai tindakan aksi untuk memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Koordinasi lain yang dilakukan adalah peningkatan integrasi sosial masyarakat dalam rangka pencegahan konflik dan pemulihan paska konflik. Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi antara pengelola program, pemangku kepentingan dan anggota


masyarakat dalam rangka konsolidasi konsensus untuk pemulihan kerukunan masyarakat dan mengembangkan budaya damai antara kedua kelompok yang bertikai. 5.

Koordinasi Penyakit Degeneratif dan Kardiovaskular Koordinasi Penyakit Zoonosis a. Zoonosis diprediksi akan mendominasi perkembangan penyakit menular baik secara nasional maupun global, para ahli mengidentifikasi 868 patogen yang bersifat zoonosis. Secara nasional terdapat 6 zoonosis yang bernilai strategis yaitu: rabies, flu burung, anthraks, leptospirosis, pes dan brusellosis. Berdasarkan analisis epidemiologi maupun mikrobiologi terhadap zoonosis maka pengendaliannya harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan sistim yang terintegrasi atau dikenal dengan istilah “one heath”.

One health merupakan interkoneksi antar sistem kesehatan manusia, hewan dan lingkungan yang sangat dekat hubungannya dengan ketahanan dan keamanan pangan sehingga akan lebih menjamin keberlangsungan manajemen risiko kesehatan dalam era perubahan iklim, keterbatasan sumberdaya, degradasi lingkungan, kerawanan pangan dan tantangan pembangunan lainnya. Untuk itu presiden menerbitkan Perpres 30 tahun 2011 tentang pengendalian zoonosis, serta memperkuat fungsi koordinasi Kemenko Kesra melalui Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (KNPZ). Sampai dengan akhir 2012 17 provinsi telah menindaklanjuti perpres 30 tahun 2011 dengan membentuk komisi pengendalian zoonosis.

Percepatan pengendalian zoonosis dan antisipasi serta penanggulangan wabah zoonosis yang melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Pada tahun 2012 Menko Kesra selaku Ketua KNPZ telah menetapkan Kepmenko nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Strategis Nasional Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017. Koordinasi zoonosis melalui KNPZ telah menghasilkan 3 dokumen rencana kesiap siagaan pandemi sektor transportasi udara, energi dan komunikasi serta 11 rekomendasi rapat koordinasi sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan lintas sektor.

b.

Secara nasional perkembangan zoonosis relatif menurun. Namun terjadi secara lokal kejadian luar biasa zoonosis di beberapa wilayah. Pada tahun 2012 juga teridentifikasi virus Highly Patogenic Avian Inflenza H5N1 clade 2.3 yang mematikan pada itik yang sebelumnya di ketahui kebal penularan. Perkembangan H5N1 clade 2.3 per 21 januari telah menyebar di 82 kabupaten dan kota di 13 provinsi yang menyebabkan kematian sebanyak 269.621 ekor peternak.

Perkembangan zoonosis Flu Burung, Rabies Antraks, Leptospirosis dan Pes sebagai berikut:


93

Gambar 3.57 Perkembangan Flu Burung pada Manusia

Sumber : Kementerian Kesehatan

Gambar 3.58 Perkembangan Flu Burung pada Unggas

Sumber : Kementerian Pertanian

Gambar 3.59 Perkembangan Rabies pada Manusia


94


Gambar 3.60 Perkembangan Anthraks pada Manusia


Gambar 3.61 Perkembangan Leptospirosis pada Manusia


Kesimpulan, rekomendasi dan tindak lanjut Koordinasi Nasional Pengendalian Zoonosis adalah : 1) Menko Kesra selaku ketua Komnas perlu menerbitkan Permenko tentang tata dan hubungan kerja, pedoman koordinasi dan bentuk laporan pengendalian zoonosis terpadu; Sosialisasi Rencana Strategis Pengendalian Zoonosis Terpadu 2012-2017; 2) Penguatan pengendalian zoonosis di semua sektor di Pusat dan Daerah 3) melalui: (a) komunikasi risiko untuk peningkatan pemahaman masyarakat untuk pencegahan penularan dan mengurangi dampak sosial yang terjadi. (b) penyusunan kriteria tingkat urgensi; (c) peningkatan kapasitas kepemimpinan tentang zoonosis; (d) pembentukan tim asistensi bagi daerah dan ; (e) pemetaan risiko penularan zoonosis; 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan hewan di daerah endemis khususnya Indonesia Timur; Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di Pusat dan Daerah dalam 5) LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2012

95

6)

pengendalian zoonosis melalui pelatihan kemampuan diagnostik, surveilans, pelaporan, tatalaksana kasus dan kemampuan manajerial program pengendalian zoonosis; Penguatan Litbang berbasis wilayah regional guna penyusunan kajian secara komprehensif tentang pengendalian zoonosis.

Dalam hal pengendalian H5N1 clade baru clade 2.3 telah dilaksanakan sidang komisi nasional yang dihadiri 5 menteri anggota KNPZ yaitu: Menko Kesra, Menkes, Mentan, Menhub dan Menkominfo. Tantangan pengendalian flu burung saat ini : 1) Dana kompensasi untuk depopulasi unggas masih belum tersedia; Vaksin H5N1 pada unggas dan manusia harus diproduksi segera; 2) 3) Kesiapan menghadapi pandemi secara nasional harus dioptimalkan; 4) Peran legislatif masih perlu disinkronkan dengan eksekutif dalam hal fungsi penganggaran pengendalian FB dan zoonosis lainnya ; 5) Pengawasan lalu lintas perdagangan unggas secara illegal masih kurang; 6) Kapasitas kelembagaan Pemda untuk mencegah zoonosis belum optimal;

Kesimpulan sidang komisi nasional pengendalian zoonosis tentang flu burung clade baru 2.3 adalah : 1) Belum ada laporan penularan FB clade baru (2.3.2) pada manusia; 2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berhasil mengendalikan FB dengan penurunan kasus FB pada unggas dan manusia; 3) Kesiapan pemerintah untuk mengendalikan FB di daerah dan lintas negara masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi pandemi; Tindak lanjut yang harus dilakukan secara lintas sektor : 1) Kemkominfo agar terus memperkuat sosialisasi ancaman dan pencegahan FB dan zoonosis lainnya melalui berbagai media termasuk media selular; 2) Pemda sebagai garda terdepan pengendalian FB dan zoonosis lainnya perlu diperkuat kapasitasnya; 3) Kementerian perhubungan dan Pemda (Dinas Perhubungan) agar memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan unggas bersama balai karantina hewan / Polri /TNI; 4) Kementerian BUMN, kementerian kesehatan, kementerian pertanian, dan kementerian keuangan agar membahas produksi vaksin; 5) Bappenas dan Kementerian keuangan agar berupaya menambah anggaran kesiapsiagaan menghadapi pandemi termasuk dana kompensasi dan operasional pencegahan dan penanggulangan FB dan zoonosis lainnya; 6) Disarankan perlu posko pada setiap Kementerian terkait pengendalian FB sampai keadaan aman.

b. 96

Koordinasi Penyakit Menular Lainnya Tuberkulosis (TB) masih merupakan masalah kesehatan penting di dunia dan


Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) diberikan terhadap LKKL yang dalam penyajiannya masih terdapat kekeliruan, namun kesalahan atau kekeliruan tersebut secara keseluruhan tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) diberikan BPK terhadap Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi ketiga kriteria utama sebagaimana dimaksud di atas. LKKL yang disajikan mengandung banyak sekali kesalahan atau kekeliruan yang material. Artinya, laporan keuangan tersebut tidak menggambarkan kondisi keuangan secara benar.

Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) diberikan karena dalam penyajian laporan keuangan tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan tersebut benar atau salah. Ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah.

Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tiga tahun terakhir yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011 telah mendapatkan opini Laporan Keuangan standar tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menargetkan dapat mempertahankan predikat WTP pada tahun 2012.

Pencapaian opini WTP didukung oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) komitmen dari pimpinan untuk memperbaiki sistem administrasi dan laporan ke-

Gambar 3.63 Menko Kesra menerima laporan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) tahun 2011 Kemenko Kesra, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Juni 2012


99

uangan; (2) kualitas sumber daya manusia yang mumpuni; dan (3)meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung (komputer, jaringan dan internet). Selain mengejar opini WTP, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan juga harus ditingkatkan kualitasnya selain itu pengelolaan anggaran negara harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran dengan cara efektif, akuntabel, dan efisien dari sisi biaya. Apabila mengacu pada kondisi yang ada pada Kementerian Koordinator Bidang Kesra dan berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran maka Tahun 2012 Kementerian Koordinator Bidang Kesra optimis dapat mempertahankan opini WTP. 2.

Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Kesra Sistem AKIP diimplementasikan secara ‘self assesment’ oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian perlu adanya evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan pemenuhan atas beberapa komponen manajemen kinerja yang meliputi pemenuhan terhadap: a. Perencanaan kinerjayang terdiri pemenuhan komponen rencana strategis (renstra), komponen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan komponen Penetapan Kinerja (PK) dengan bobot 35. Gambar 3.64 Hasil Penilaian Kemenpan dan RB terhadap SAKIP Kemenko Kesra

100


b. c. d. e.

B.

Pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran hingga implementasi pengukuran dengan bobot 20. Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome). Komponen penilaian yang lain, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja dan diberi bobot 15.

Nilai tertinggi evaluasi adalah AA dengan skor 85–100 (memuaskan), A skor 7585 (sangat baik), B skor 65-75, CC skor 50-65 (cukup baik), C (agak kurang) dengan skor 30-50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0-30.

Nilai Hasil Evaluasi Sistem AKIP Kementerian Koordinator Bidang Kesra Tahun 2011 sebesar 50.89 dengan predikat penilaian CC dan Tahun 2012 naik menjadi sebesar 60.92 dengan predikat penilaian CC sehingga target Kementerian Koordinator Bidang Kesra memperoleh nilai LAKIP B belum tercapai.

Apabila Kementerian Koordinator Bidang Kesra menargetkan nilai SAKIP B maka harus diupayakan peningkatan nilai minimal menjadi 65. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah : a. Mendisiplinkan setiap unit kerja untuk membuat SAKIP secara tepat waktu dengan menetapkan dan menyusun suatu system pengumpulan data kinerja pada unit kerja serta menetapkan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan hal tersebut; b. Mengingatkan kembali kepada unit kerja untuk membuat, memperbaiki dan menyelaraskan dokumen pendukung LAKIP unit kerja dengan LAKIP Kemenko Kesra; c. Penetapan Kinerja yang sudah dibuat agar digunakan dalam rapat evaluasi kegiatan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN 1.

Anggaran 36 (Sektor) Pada tahun 2012, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 244.226.193.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk pelaksanaan 2 (dua) program, yaitu : a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra 1) Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Urusan Informasi dan Persi-


101

2)

dangan, sebesar Rp.5.774.048.000,Kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan Program dan Anggaran, Penyusunan Data Pelaporan dan Administrasi KLN, sebesar Rp. 5.202.324.000,-

3)

Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum, sebesar Rp.58.312.429.000,-

4)

Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kemenko Kesra, sebesar Rp.1.099.701.000,-

5)

Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan KORPRI Kemenko Kesra, sebesar Rp.416.250.000,-

6) b.

Kegiatan Koordinasi Kajian Bidang Kesra, sebesar Rp.2.537.326.000,-

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Urusan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim, sebesar Rp.963.288.000,-

2) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Urusan Lingkungan, sebesar Rp.1.261.531.000,3)

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, sebesar Rp.1.004.237.000,-

4)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bimbingan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, sebesar Rp.1.081.724.000,-

5) Kegiatan

Koordinasi

Kebijakan

Urusan

Bencana,

sebesar

Rp.1.727.880.000,6)

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Regulasi Sistem Jaminan Sosial, sebesar Rp.936.385.000,-

7) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan, sebesar Rp.3.755.481.000,8)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kelembagaan dan Kemitraan, sebesar Rp.1.526.944.000,-

9)

Kegiatan Sekretariat Koordinasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan, sebesar Rp.1.136.024.000,-

10) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, sebesar Rp.935.941.000,11) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Kependudukan dan Kb, sebesar Rp.1.610.107.000,12) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga, sebesar Rp.1.251.491.000,13)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Keuangan Mikro dan Penguatan Ttg, sebesar Rp.1.217.805.000,-

14) Kegiatan

Koordinasi

Rp.4.977.468.000,102


Urusan

Kompensasi

Sosial,

sebesar

15)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Urusan Konflik Sosial, sebesar Rp.924.077.000,-

16)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, sebesar Rp.946.150.000,-

17)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penguatan Ketahanan Gizi dan Kesehatan, sebesar Rp.946.767.000,-

18) Kegiatan

Koordinasi

Kebijakan

Bidang

Olahraga,

sebesar

Rp.1.246.446.000,19)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Dampak Pariwisata, sebesar Rp.18.238.981.000,-

20) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penguatan Pelayanan Kesehatan, sebesar Rp.1.286.626.000,21)

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Penyandang Cacat dan Lansia, sebesar Rp.943.249.000,-

22)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Generasi Muda, sebesar Rp.907.515.000,-

23)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan Dasar Paud dan Pendidikan Masyarakat, sebesar Rp.2.269.996.000,-

24) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan Menengah dan Tinggi, sebesar Rp.990.026.000,25) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, sebesar Rp.1.238.467.000,26)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penguatan Masyarakat dan Kawasan, sebesar Rp.1.126.230.000,-

27)

Kegiatan Koordinasi Kebijakan Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebesar Rp.5.739.011.000,-

28) Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/Aids, sebesar Rp.16.875.000.000,29) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, sebesar Rp.1.128.026.000,30) Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman, sebesar Rp.1.123.318.000,31) Kegiatan Koordinasi Penanganan Masalah-Masalah Strategis Bidang Kesra, sebesar Rp.19.220.949.000,32) Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana, sebesar Rp.58.659.338.000,33) Kegiatan Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (Sjsn), sebesar Rp.13.687.637.000,

Dari berbagai program dan kegiatan dalam anggaran tahun 2012 tersebut, sampai dengan bulan Desember 2012 realisasinya adalah sebagai berikut :


103

Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik. 2013. “ Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), danIndeksKeparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2012 [URL: http:// www.bps.go. id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1], diakses online pada tanggal 9 Februrari 2013. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011a. “Modul: Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan PERMENPANRB nomor 29/2010”. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011b. “Modul: Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Berdasarkan PERMENPANRB nomor 29/2010”. Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011c. “The Review Report: Laporan Hasil Review Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga 2011”. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2009. “Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: 2010-2014”. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2011. “Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: 2012”. Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2010. “Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku 1: Prioritas Nasional”.

110


I. PENDAHULUAN 01 A. LATAR BELAKANG 02 B. TUGAS DAN FUNGSI 03

Recommend Documents