B A B I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab VIII pasal 141 menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, peningkatan mutu gizi yang dimaksud dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan gizi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan pentahapan dan prioritas pembangunan nasional. Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 adalah perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran jangka menengah perbaikan gizi yang telah ditetapkan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 15.0 % dan prevalensi pendek (stunting) menjadi setinggi-tingginya 32 % pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran tersebut di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja

kegiatan yaitu balita ditimbang berat badannya (D/S) dan balita gizi buruk mendapat perawatan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut telah disusun Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 yang berisikan tujuan, sasaran operasional, kebijakan teknis dan strategi operasional serta kegiatan pokok,

dan pentahapan indikator setiap tahun,

sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014. Kegiatan pembinaan gizi

pada tahun 2012 dilaksanakan melalui beberapa

kegiatan pokok dan pendukung yang terdiri dari: (1) Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat untuk berperilaku sadar gizi serta untuk memotivasi, menggerakkan dan melibatkan masyarakat dalam rangka upaya pembinaan gizi melalui posyandu. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai sumber dana baik dari pemerintah maupun masyarakat; (2) Suplementasi dan Fortifikasi Gizi Mikro bertujuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya masalah gizi, baik masalah gizi makro maupun gizi mikro; (3) Penanganan Kasus Gizi Buruk ditujukan untuk menanggulangi masalah gizi buruk pada balita; (4) Dukungan Manajemen diperlukan untuk memfasilitasi dan memperlancar proses, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 1

monitoring dan evaluasi program pembinaan gizi. Kegiatan dukungan manajemen yang diperlukan antara lain: Perencanaan gizi, Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), Jaringan info Pangan dan Gizi (JIPG), rapat kerjasama lintas sektor dan lintas program serta monitoring evaluasi. Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi dilihat dari pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan. Proses evaluasi merupakan penilaian terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) . Penyusunan LAK ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan

pelayanan

prima

serta

menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja

kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. LAK

2012 memasuki tahun ke tiga dari periode lima tahunan Rencana Aksi

Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014. Penyusunan LAK ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Direktorat Bina Gizi untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. LAK ini juga dapat dijadikan sebagai feedback yang berharga dalam memperbaiki kinerja Direktorat Bina Gizi di masa mendatang. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi memiliki maksud dan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugastugas yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2012 oleh Direktorat Bina Gizi sehingga: 1.

Dapat diketahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan;

2.

Dapat diketahui kegiatan yang telah dilaksanakan;

3.

Dapat diketahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pencapaian dan evaluasi;

4.

Sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan tahun berikutnya;

5.

Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

(Permenkes)

nomor:

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, bahwa Direktorat Bina Gizi bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina gizi, sedangkan fungsinya adalah : 1.

Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;

2.

Pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

3.

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

4.

Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

5.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

6.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Susunan organisasi Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor:1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Struktur Organisasi Direktorat Bina Gizi adalah sebagai berikut: a.

Direktur Bina Gizi

b.

Sub Bagian Tata Usaha

c.

Sub Direktorat Bina Gizi Makro

d.

e.

f.

1)

Seksi Standarisasi Gizi Makro

2)

Seksi Bimbingan dan Evaluasi Gizi Makro

Sub Direktorat Bina Gizi Mikro 1)

Seksi Standarisasi Gizi Mikro

2)

Seksi Bimbingan dan Evaluasi Gizi Mikro

Sub Direktorat Bina Gizi Klinik 1)

Seksi Standarisasi Bina Gizi Klinik

2)

Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Klinik

Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan 1)

Seksi Standarisasi Konsumsi Makanan


2) g.

Seksi Bimbingan dan Evaluasi Konsumsi Makanan

Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi 1)

Seksi Standarisasi Kewaspadaan Gizi

2)

Seksi Bimbingan dan Evaluasi Kewaspadaan Gizi


Gambar 1.1

LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012

5

D. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat ini adalah sebagai berikut : 1.

Kata Pengantar

2.

Ringkasan Eksekutif

3.

Daftar Isi, yang meliputi : Bab I Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Gizi serta sistematika penulisan laporan Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dijelaskan mengenai perencanaan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin dicapai Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Bina Gizi pada tahun 2012 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kementerian Kesehatan. Bab III Akuntabilitas Kinerja Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

serta

langkah-langkah

antisipatif yang akan diambil. Bab IV Penutup Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Direktorat Bina Gizi Masyarakat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran-Lampiran : -

Pernyataan penetapan kinerja

-

Form RKT

: Form Rencana Kinerja Tahunan

-

Form PK

: Form Pengukuran Kinerja


B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA 1.

Visi Visi Direktorat Bina Gizi mengacu kepada visi Kementerian Kesehatan yaitu Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

2.

Misi Misi Direktorat Bina Gizi mengacu kepada misi Kementerian Kesehatan yaitu: a.

Meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat,

melalui

pemberdayaan

masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. b.

Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan

3.

c.

Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan

d.

Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Tujuan Tujuan dari pembinaan gizi masyarakat adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi keluarga untuk meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita

4.

5.

Nilai-nilai a.

Pro Rakyat

b.

Inklusif

c.

Responsif

d.

Efektif

e.

Bersih

Strategi Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 terdapat 8 (delapan) sasaran keluaran Pembinaan Gizi Masyarakat sebagai berikut: a.

85%

balita yang ditimbang berat badannya (D/S)

b.

100%

balita gizi buruk yang mendapat perawatan

c.

80%

bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif


6.

d.

90%

rumah tangga mengonsumsi garam beriodium

e.

85%

balita usia 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A

f.

95%

ibu hamil yang mendapat Fe 90 tablet

g.

100%

kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi

h.

100%

penyediaan buffer stock MP-ASI untuk daerah bencana

Strategi Operasional Direktorat Bina Gizi Strategi operasional Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi KIE dan kampanye.

b.

Memenuhi kebutuhan obat program gizi terutama kapsul vitamin A, tablet Fe, mineral mix melalui optimalisasi sumber daya Pusat dan daerah.

c.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui dan MP-ASI, tatalaksana gizi buruk, surveilans dan program gizi lainnya.

d.

Memenuhi kebutuhan PMT Pemulihan bagi balita menderita gizi kurang (kurus) dan ibu hamil keluarga miskin KEK.

e.

Mengintegrasikan pelayanan gizi

ibu hamil berupa pemberian tablet Fe dan

skrining ibu hamil KEK diintegrasikan dengan pelayanan antenatal (ANC). f.

Melaksanakan surveilans gizi di seluruh kabupaten/kota, surveilans khusus, dan surveilans gizi darurat

g.

Menguatkan kerja sama dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

h. 7.

Menyusun NSPK gizi

Kebijakan Teknis Kebijakan teknis Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 adalah sebagai berikut: a.

Memperkuat peran masyarakat dalam pembinaan gizi masyarakat melalui posyandu

b.

Memberlakukan standar pertumbuhan anak Indonesia

c.

Perawatan

gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di

Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan TFC (Therapeutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan CFC (Community Feeding Centre) atau Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM) LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 8

d.

Menerapkan standar pemberian makanan bagi bayi dan anak

e.

Meneruskan suplementasi gizi pada balita, remaja, ibu hamil, dan ibu nifas serta fortifikasi makanan

f.

PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK

g.

Memperkuat surveilans gizi nasional

h.

Menyediakan buffer stock MP-ASI

B. PERJANJIAN KINERJA Dalam rencana aksi pembinaan gizi masyarakat tahun 2010 -2014 terdapat 8 (delapan) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Direktorat Bina Gizi. Namun hanya 2 (dua) indikator kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam penetapan kinerja, seperti tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2012 No

Target

Indikator

2012 1

Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)

75%

2

Persentase Balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

1. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh Posyandu yang melapor di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini dapat menunjukkan

tingkat kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Kunjungan balita ke posyandu juga merupakan realisasi dari upaya kesehatan dalam bentuk promotif sekaligus preventif guna meningkatkan status gizi dan kesehatan balita. 2. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui prosedur rawat inap dan rawat jalan. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi penyakit dapat dirawat di Puskesmas, Rumah Sakit, dan TFC,


sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Perawatan anak di rumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Data dan informasi untuk penyusunan laporan bersumber dari dokumen Rencana Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012, dan laporan tahunan yang dituangkan datanya ke dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK), serta didasarkan pada analisis diskripsi yang telah disusun oleh setiap Subdit di lingkungan Direktorat Bina Gizi. Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi dalam rangka mencapai sasaran indikator yaitu “meningkatnya status gizi masyarakat dengan menurunnya prevalensi balita anak gizi kurang dari 17,9% menjadi 15% dan menurunnya prevalensi balita anak pendek (stunted) dari 35,6% menjadi 32%”, berikut diuraikan kinerja Direktorat Bina Gizi tahun 2012 dilihat dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 3. 1 Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2012 Uraian Balita ditimbang berat badannya (D/S) Balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Target

Realisasi

Pencapaian

(%)

(%)

(%)

75

75,1

100

Tercapai

100

100

100

Tercapai

Ket

B. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Keadaan Pegawai Direktorat Bina Gizi sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut: LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 10

Tabel 3.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, dan Jabatan JABATAN Eselon II Eselon III* Eselon IV Staf Jumlah

GOLONGAN III L P 0 0 0 0 3 1 19 30 22 31

II L 0 0 0 2 2

P 0 0 0 5 5

JUMLAH

IV L 1 3 4 2 10

P 0 1 3 2 6

1 4 11 60 76

*Keterangan: 1 orang Kasubdit pensiun dan belum ada pengganti

Tabel 3.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin dan Jabatan JABATAN Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jumlah

2.

SMA L P 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1

D3 L 0 0 0 3 3

P 0 0 0 6 6

PENDIDIKAN S1 S2 L P L P 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 7 3 14 18 2 13 14 19 12 16

S3 L 1 0 0 0 1

Jumlah P 0 0 1 0 1

1 4 11 60 76

Sumber Daya Anggaran Tabel 3.4 Realisasi Anggaran dari Berbagai Sumber Dana TA 2012

% No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real.

Rp

102.297.713.000 Rp 88.707.498.121

Angg. 86,72%

- Belanja Rupiah Murni

Rp

71.648.474.000 Rp 66.593.007.453

92,94%

- Belanja Rupiah Pinjaman

Rp

11.628.597.000 Rp

6.412.041.854

55,14%

- Belanja Hibah

Rp

1.683.539.000 Rp

1.395.825.633

82,91%

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

17.337.103.000 Rp 14.306.623.181

82,52%

1 Realisasi Belanja Negara Transaksi Kas


3.

Analisa Sumber Daya

a. Analisa Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Direktorat Bina Gizi kondisi Desember 2012 adalah 76 pegawai, Pegawai yang berlatar belakang pendidikan S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 28 orang, S1 sebanyak 33 orang, D3 sebanyak 9 orang, SMA sebanyak 5 orang. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 34 orang pegawai laki-laki dan 42 orang pegawai perempuan. Sedangkan dari jenis pendidikan, pegawai dengan pendidikan di bidang kesehatan sebanyak

62 orang dan pegawai dengan

pendidikan bidang non kesehatan dengan fungsi administratif sebanyak 15 orang. Direktorat Bina Gizi memiliki 2 pemangku jabatan fungsional yaitu 2 orang nutrisionis.

Selama tahun 2012 pegawai yang memasuki masa purna bakti

sebanyak 6 orang dan tidak ada CPNS baru. b. Analisa Sumber Daya Anggaran Pada tahun 2012, di Direktorat Bina Gizi telah merealisasikan 86,72% dari total pagu yang ada (102.297.713.000). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.5 Realisasi Fisik dan Anggaran Menurut Output Kegiatan TA 2012 OUTPUT KEGIATAN KODE 003

004

005

006

REALISASI FISIK

OUTPUT SDM yang ditingkatkan kapasitas teknis atau manajemen Dokumen NSPK Pembinaan Gizi Masyarakat Laporan Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye/Gerakan Masyarakat Dalam Rangka Pembinaan Gizi PMT, Taburia untuk Ibu Hamil KEK, Bayi dan Balita Gizi Kurang dan Buruk

007

Buku/Modul

008

Media Promosi

REALISASI KEUANGAN

TARGET

REALISASI

555 orang

500

90.00

15 dokumen

14

92.00

79 laporan

71

90.50

1081950

100.00

170300

100.00

764150

100.00

1.081.950 kg 170.300 buku 764.150 lembar

%

PAGU

REALISASI

3.680.069.000

2.616.388.660

2.878.373.000

2.512.859.200

18.453.596.000

17.490.176.860

45.628.183.000

41.753.224.400

2.069.695.000

2.019.108.660

2.205.300.000

1.972.507.500


%

71,10

87,30

94,78

91,51

97,56 89,44

010

016

017

Posyandu Kit/Antropometri Kit Laporan Pembinaan Teknis, supervisi, monitoring dan pendampingan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

3.844 set

3844

100.00

547

98.00

9 dokumen

8

93.89

558 laporan

1.488.397.000

1.315.295.000

8.475.630.000

7.681.106.021

1.243.740.000

1.088.194.809

7.239.199.000

2.977.566.754

7.994.617.000

6.380.575.204

69.144.000

60.028.000

88,37

90,63

87,49

018

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

21 dokumen

21

51.32

020

Layanan Perkantoran

12 bulan layanan

12

100.00

022

Dokumen Pengelolaan Keuangan

1 dokumen

1

100.00

023

Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara

33 dokumen

33

100.00

305.320.000

292.327.550

95,74

996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

243 unit

238

98.00

566.450.000

548.139.100

96,77

94,01

102.297.713.000

88.707.497.718

86,72

TOTAL

Pada Tahun Anggaran 2012, Direktorat Bina Gizi merealisasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 350.906.802,-. Direktorat Bina Gizi pada tahun 2012 juga telah merealisasikan belanja negara secara bruto adalah sebagai berikut: 1) Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 66.593.007.453,- atau 92,94% dari jumlah anggaran Rupiah Murni sebesar Rp. 71.648.474.000,2) Belanja Pinjaman Luar Negeri Rp 6.412.041.854,- atau 55,14% dari jumlah anggaran Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp. 11.628.597.000,3) Belanja Hibah Rp. 1.395.825.633,- atau 82,91% dari jumlah anggaran hibah sebesar Rp. 1.683.539.000,4) Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp. 14.306.623.181- atau 82,52% dari jumlah anggaran Rupiah Pendamping sebesar Rp. 17.337.103.000,Pada

awal

tahun

anggaran

2012

melalui

DIPA

No.

0698/024-

03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 103.979.921.000,-. Selama periode 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember tahun 2012, Direktorat Bina Gizi 5 (lima) kali melakukan revisi terhadap DIPA yaitu : 1)

DIPA Revisi ke-1 tanggal 4 April 2012 berupa pencairan blokir/tanda bintang sebesar Rp 700.000.000,-


41,13 79,81 86,82

2)

DIPA Revisi ke-2 tanggal 13 Juli 2012 berupa luncuran dana proyek NICE sebesar Rp 1.621.597.000,- sehingga alokasi anggaran Direktorat Bina Gizi menjadi Rp 105.601.518.000,-

3)

DIPA Revisi ke-3 tanggal 31 Oktober 2012 berupa efisiensi anggaran sebesar Rp 21.487.344.000,- dan penambahan anggaran APBN-P untuk PMT-AS di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 16.500.000.000,-sehingga anggaran Drektorat Bina Gizi menjadi Rp 100.614.174.000,-

4)

DIPA Revisi ke-4 tanggal 28 Desember 2012 berupa pergeseran pagu dana belanja barang (52) sebesar Rp 500.000.000,- dari semula KPPN Jakarta V (139) dengan cara penarikan RK menjadi KPPN khusus Jakarta VI (140) dengan cara penarikan PL

5)

DIPA Revisi ke-5 tanggal 28 Desember 2012 berupa penambahan alokasi anggaran Hibah Luar Negeri (WHO dan UNICEF) sebesar Rp 1.683.539.000,sehingga anggaran Direktorat Bina Gizi Rp 102.297.713.000,-

Sementara itu, bila dilihat dari realisasi anggaran lima tahun terakhir, kecenderungannya terlihat tetap. Capaian realisasi anggaran belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI yaitu 90%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini (2.1 ) Gambar 3.1 Trend Realisasi Anggaran Dit Bina Gizi

Sumber: Data laporan Keuangan Dit Bina Gizi 2008-2012

Sampai

dengan

31

Desember

2012,

Direktorat

Bina

Gizi

telah

merealisasikan belanja secara bruto sebesar Rp. 88.662.133.320,- atau 86,72% dari total anggaran sebesar Rp. 102.297.713.000,-. Rendahnya persentase LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 14

realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2012 antara lain disebabkan karena : 1) Beberapa kegiatan pengadaan Direktorat Bina Gizi Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dilaksanakan, di antaranya adalah : a) Final Evaluation dan Final Workshop Proyek NICE Rp. 3.527.500.000,-, bersumber dari RK ADB dengan alasan perubahan endline survey menjadi final evaluation terjadi pada saat menjelang closing date proyek, sehingga ketika Executing Agency (EA) mengajukan TOR ke ADB, tidak mendapat persetujuan NOL dengan alasan waktu pelaksanaan tidak cukup. b) Fellowship (Short Course) Luar Negeri sebesar Rp. 800.000.000,bersumber dari RMP.

Tidak terserap dikarenakan pada saat dilakukan

proses lelang, semula firm yang mendaftar lebih dari 7 perusahaan, namun dari 7 perusahaan yang mendaftar hanya 2 perusahaan yang mengajukan proposal, maka sesuai peraturan tidak dapat diteruskan.

Mengingat

keterbatasan waktu, maka tidak mungkin lagi diadakan pelelangan ulang. c) Manajemen Distribusi PMT AS untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 725.303.000,- bersumber dari RM dengan alasan pengadaan PMT AS baru dapat diselesaikan dan dikirim ke kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat. Dengan demikian, kegiatan manajemen dan distribusi PMT AS di masing-masing kabupaten/kota belum dapat dilaksanakan pada Tahun 2012 dan akan ditindaklanjuti dengan penganggarannya pada Tahun 2013. d) Dana pengadaan barang yang tersisa yaitu Rp 2.858.996.340,- (bersumber dana RM);

Rp 2.248.905.500,- (bersumber

dana RMP)

dan Rp

5.045.924.027,- (bersumber dana RK). e) Sisa kegiatan operasional (pertemuan, bimtek, dll) C. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan adanya dukungan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang tersedia, pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini dapat dipenuhi dengan tingkat capaian indikator berbeda-beda: 1.

Indikator Kinerja Kegiatan a. Persentase Balita ditimbang Berat Badannya (D/S) Pemantauan Pertumbuhan anak yang dilakukan melalui penimbangan berat badan secara teratur dan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS),


berfungsi sebagai instrumen penilaian pertumbuhan anak merupakan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan sejak awal 1980an. Pemantauan pertumbuhan mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yang pertama adalah sebagai strategi dasar pendidikan gizi dan kesehatan masyarakat, dan yang kedua adalah sebagai sarana deteksi dini dan intervensi gangguan pertumbuhan serta entry point berbagai pelayanan kesehatan anak (misalnya imunisasi,

pemberian

kapsul

vitamin

A,

pencegahan

diare,

dll)

untuk

meningkatkan kesehatan anak. Peran serta masyarakat dalam penimbangan balita (D/S) menjadi sangat penting dalam deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Sehingga, bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, maka penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tatalaksana kasus anak gizi buruk akan mengurangi resiko kematian. Sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan. Gambar 3.2 Aktifitas Penimbangan di Posyandu Kelurahan Cipedak, Jakarta Selatan Tahun 2012

Cakupan pemantauan pertumbuhan secara bertahap mengalami kenaikan, terutama setelah dilakukan revitalisasi posyandu sejak setelah terjadinya krisis beberapa tahun sebelumnya (gambar 3.2). Pada tahun 2012 secara rata-rata nasional cakupan D/S sebesar 75,1%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional tahun lalu yang sebesar 71,4% dan melebihi target tahun ini (75%).


Masalah lain, masih terdapat 23 propinsi yang cakupannya masih dibawah ratarata nasional seperti tergambarkan pada gambar 3.4 Gambar 3.3 Cakupan kunjungan balita ke posyandu (D/S) Tahun 2009 – 2012

Ket: Data diperoleh dari Laporan Dinkes Provinsi

1) Faktor pendukung keberhasilan: a) Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah setempat. b) Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan balita di lingkungannya. c) Tingginya motivasi dari tenaga kesehatan setempat dalam menjalankan program. d) Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama danorganisasi kemasyarakatan lainnya. e) Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu dengan dilandasi Permendagri nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu. f) Adanya Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor GK/Menkes/333/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal : Penyelenggaraan Bulan Penimbangan di seluruh Indonesia pada setiap Bulan November setiap tahun sebagai upaya

berdaya

ungkit

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penimbangan. g) Tersedianya dana BOK yang menjadi daya ungkit peningkatan kinerja puskesmas termasuk dalam pembinaan posyandu yang berdampak pada peningkatan D/S LAK Direktorat Bina Gizi TA 2012 17

Gambar 3.4 Cakupan D/S berdasarkan Provinsi Tahun 2012

Sumber: Laporan Dinkes Provinsi Tahun 2012

2) Permasalahan terkait pencapaian indikator Belum tercapainya target di beberapa provinsi dari target nasional dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : a) Permasalah geografis, contoh di Kabupaten Indramayu, terdapat jarak rumah penduduk ke Posyandu sekitar 2 km ditempuh dengan berjalan kaki. Untuk wilayah Papua di kabupaten Wamena penduduk harus berjalan kaki 2-3 jam mencapai Posyandu. b) Kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan, Posyandu hanya didukung oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat. c) Kualitas dan kuantitas dari kader masih kurang. d) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana di Posyandu e) Kurangnya kemampuan tenaga

dalam pemantauan pertumbuhan dan

konseling f) Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat Posyandu masih rendah. Dalam pertemuan seluruh Kepala Seksi/Pengelola Program gizi di Indonesia, teridentifikasi 17 alasan orang tua tidak mengajak anaknya ke posyandu sehingga mempengaruhi pencapaian D/S. Ke 17 alasan tersebut adalah : 1.

Orang tua balita sibuk

2.

Balita masih tidur

3.

Balita sudah mendapat imunisasi lengkap


4.

Fasilitas (sarana dan prasarana) tidak lengkap

5.

Tempat tidak memadai

6.

Balita merasa takut ditimbang

7.

Trauma karena mendengar ada anak jatuh dari timbangan

8.

Tidak ada PMT

9.

Orang tua merasa bosan membawa anak ke posyandu

10. Orang tua merasa posyandu tidak mendatangkan manfaat 11. Tenaga kesehatan puskesmas tidak datang ke posyandu 12. Kegiatan posyandu monoton 13. Ibu merasa malu ke posyandu karena anaknya kurus 14. Ibu lupa jadwal hari penimbangan posyandu 15. Jarak rumah ke posyandu terlalu jauh 16. Posyandu dianggap tempat pelayanan kesehatan kurang bergengsi 17. Terdapat mitos anak pantang untuk ditimbang

3) Alternatif pemecahan masalah a) Mensosialisasikan

dan memantau pelaksanaan

Surat Edaran Menteri

Kesehatan Nomor GK/Menkes/333/IX/2012 tanggal 21 September 2012 perihal : Penyelenggaraan Bulan Penimbangan di seluruh Indonesia pada setiap Bulan November setiap tahun sebagai upaya berdaya ungkit meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penimbangan. b) Advokasi dan readvokasi kepada pemangku kepentingan terkait c) Pelatihan fasilitator dan pemantauan pertumbuhan kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Hingga akhir Desember 2012 telah dilatih sebanyak 1.749 pengguna akhir (end user) dan 193 fasilitator. d) Melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di posyandu. e) Pelatihan ulang kader posyandu (Refreshing kader) f) Peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama di posyandu. g) Penyediaan

dana

melalui

Bantuan

Operasional

Kesehatan

dengan

perencanaan yang sesuai dengan besaran masalah di Puskesmas. h) Di samping upaya tersebut di atas, telah diinventarisasi berbagai upaya terobosan atau kegiatan dalam rangka peningkatan D/S antara lain : -

Arisan Posyandu yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada hari Posyandu dengan melibatkan keluarga yang memiliki balita sehingga


membuat para peserta arisan merasakan keterikatan untuk datang ke Posyandu. -

Demo memasak atau demo kecantikan yaitu kegiatan yang dilakukan pada hari buka Posyandu dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat atau dapat juga bekerjasama dengan pihak lain di wilayah Posyandu sehingga pada saat demo, ibu dan atau keluarga balita mau datang ke Posyandu.

-

Warung Posyandu yaitu kegiatan seperti “bazar” yang dilakukan pada hari buka Posyandu, dimana peserta bazar adalah ibu-ibu balita atau kader yang menjual aneka kebutuhan termasuk kerajinan tangan dan masakan bergizi yang diolah sendiri. Kegiatan “bazar” ini diharapkan menarik minat ibu-ibu balita membawa balitanya untuk ditimbang di Posyandu.

-

Odong-odong, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, ayunan yaitu bentuk permainan yang dimiliki dan dikelola oleh Posyandu atau jenis permainan lain yang biasa terdapat di daerah setempat. Permainan tersebut digunakan untuk menarik balita datang ke Posyandu, sambil menunggu giliran ditimbang. Permainan tersebut dioperasikan oleh ibu balita, kader, dan sukarelawan lainnya.

-

Pertunjukan boneka atau pertunjukan lain yang sudah dikenal di masyarakat

setempat.

Bentuk

boneka

merupakan

kreativitas

masyarakat setempat. Pesan-pesan yang disampaikan meliputi kesehatan balita, ibu hamil, ibu menyusui, dll. -

Membagikan cindera mata sesudah balita ditimbang seperti balon, mainan anak-anak, dan lain-lain yang aman. Dengan kegiatan ini diharapkan menarik minat balita untuk datang kembali ke Posyandu.

-

Memberikan penghargaan atau hadiah sederhana kepada ibu/keluarga balita yang rutin menimbang balitanya dibuktikan dengan buku KIA atau KMS. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan motivasi

ibu/keluarga agar membawa balitanya ditimbang secara rutin di Posyandu. -

Memberikan pelayanan lain di luar kegiatan Posyandu seperti pijat/urut bayi, dll.


b. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan Gizi buruk adalah gangguan kekurangan gizi tingkat berat yang ditandai dengan adanya tanda-tanda klinis gizi buruk dan atau berat badan sangat rendah tidak sesuai dengan tingginya. Kasus gizi buruk seringkali disertai dengan penyakit lain seperti hydrocephalus, cerebral palsy, kelainan jantung, TB dan HIV/AIDS sehingga bila tidak dirawat sesuai standar memiliki risiko kematian sangat tinggi. Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui prosedur rawat inap dan rawat jalan. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi penyakit dapat dirawat di Puskesmas, rumah Sakit, dan TFC, sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Perawatan anak dirumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader. 1) Hasil yang telah dicapai: Semua balita gizi buruk baik dengan indikasi medis maupun tanpa indikasi medis

yang terdeteksi telah dirawat baik itu rawat inap di TFC,

puskesmas perawatan dan di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan rumah sakit sesuai capaian target 100%. Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan pada tahun 2012 sebanyak 42.702 kasus, yang artinya melebihi 42.000 kasus yang ditargetkan untuk ditemukan dan ditangani. Gambar 3.5 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Indonesia yang ditemukan dan dirawat Tahun 2010 – 2012

Sumber: laporan Dinkes Provinsi Tahun 2012


Gambar 3.6 Contoh penanganan Kasus Gizi Buruk Kasus Gizi Buruk ( 4 TAHUN 9 BULAN )

Saat Datang BB = 11 kg ; TB = 98,3 cm TB PARU

Saat Akan Pulang BB = 12.7 kg ; TB = 98,3 cm Lama Perawatan Selama 16 hari

Gambar 3.7 Ruangan di dalam TFC (Terauphetic Feeding Centre)

Ruang Perawatan


2) Permasalahan terkait pencapaian indikator Pada implementasinya masih ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian indikator tersebut antara lain: a)

Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga

masih

kurang b)

Mobilisasi tenaga kesehatan yang sangat cepat

c)

Data yang ada baru sebatas jumlah balita yg ditangani namun belum dilakukan pasca pemantauan.

3) Alternatif pemecahan masalah: a) Melaksanakan Pelatihan Tatalaksana Anak Gizi Buruk bagi petugas kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit. Sejak tahun 2004 sampai dengan Desember Tahun 2012 telah dilatih 5.876 petugas kesehatan (dokter, perawat/ bidan, dan ahli gizi) dengan jumlah fasilitator sebanyak 98 orang. Sementara itu Puskesmas Perawatan yang sudah dilatih sebanyak 1.434 (47,8 %) dari total 3.000 puskesmas perawatan yang ada,

436

(7,34%) Puskesmas non perawatan dari total 5.937 Puskesmas, dan sebanyak 367 RSUD (69%) telah dilatih tatalaksana gizi buruk dari total 532 RSUD yang ada di Indonesia. b) Mendirikan Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan Community Feeding Centre (CFC) atau Pos Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM) dengan

dukungan

pemerintah

daerah

setempat.

Sampai

dengan

Desember 2012 telah didirikan 170 TFC di 28 provinsi dan 109 CFC di 10 kabupaten/kota di 4 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara. c) Telah ditetapkan spesifikasi teknis mineral mix untuk perawatan gizi buruk. d) Menyediakan materi-materi penunjang berupa buku-buku pedoman, brosur-brosur maupun leaflet-leaflet e) Melakukan pelacakan balita gizi buruk f)

Memperbaiki sistem rujukan dan pasca rujukan sehingga mengurangi risiko jatuh kembali balita ke dalam status gizi buruk

g) Bekerjasama dalam melakukan rujukan dan perawatan gizi buruk dengan lintas sektor h) Melaksanakan penanganan gizi buruk dimulai dari tingkat masyarakat (posyandu)


D. PRIORITAS MASALAH DAN RENCANA TINDAK LANJUT Dari gambaran hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan pembinaan gizi yang telah diuraikan di atas dan beberapa permasalahan yang muncul, maka dapat ditetapkan beberapa masalah yang menjadi prioritas, yaitu: 1. Pencapaian cakupan D/S sudah mencapai target, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala. Oleh karena itu diperlukan upaya terobosan untuk mempercepat pencapaian target tahun 2014 2. Perawatan kasus anak gizi buruk rawat inap dan rawat jalan telah 100%, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan kualitas sesuai standar. Demikian juga halnya penanganan balita gizi buruk pasca perawatan di sarana pelayanan kesehatan Untuk menindaklanjuti upaya peningkatan cakupan D/S dan peningkatan kualitas perawatan kasus gizi buruk, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ditahun 2013, yaitu: 1. Pendidikan Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat a. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Kegiatan ini adalah upaya meningkatkan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari menuju manusia Indonesia prima. Kegiatan pokoknya adala; 1) kampanye tingkat Nasional dan Daerah, 2) peningkatan kapasitas petugas di tingkat Nasional, Provinsi/Kota dalam rangka perencanaan, koordinasi dan evaluasi sehingga tercipta dialog untuk menggalang dukungan, 3) Peningkatan pengetahuan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, abak sekolah, remaja, lanjut usia dan masyarakat umum melalui media poster, leaflet, spanduk, flyer dan baliho. b. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan stunting c. Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting d. Sosialisasi dan advokasi penanggulangan masalah GAKI e. Advokasi pengembangan Taburia di 7 (Tujuh) provinsi terpilih f.

Sosialisasi surveilans gizi dan SMS Gateway


2. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Gizi a).

Pelatihan fasilitator dan petugas Kegiatan peningkatan kapasitas pada tahun 2013 yang diselenggarakan adalah:peningkatan kapasitas petugas kesehatan berupa ToT konseling menyusui, tata laksana gizi buruk, pemantauan pertumbuhan, konselor MP-ASI, Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang tatalaksana Kretin (GAKI)

b)

Pembinaan teknis Kegiatan monitoring-evaluasi terpadu akan dilakukan setiap bulan ditujukan untuk menggali permasalahan dan hambatan pelaksanaan program bidang pembinaan gizi yang ada di lapangan serta memberikan pembinaan teknis sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada.

3. Penyediaan Suplemen Gizi dan Alat Penunjang Dalam rangka pelaksanaan program gizi baik di pusat maupun daerah, Direktorat Bina Gizi menyediakan suplemen gizi dan alat penunjang sebagai berikut: 1)

Taburia dengan penambahan lokasi yang semula hanya di 24 kabupaten/kota di 6 (enam) propinsi NICE Project akan diperluas menjadi 40 kabupaten/kota di 13 Provinsi.

Selain daerah yang pernah menjadi binaan NICE, 7 (tujuh) propinsi

tambahan, yaitu : Lampung (4 kabupaten), Jawa Barat (4 kabupaten), Sulawesi Tenggara (1 kabupaten), Kalimantan Timur (1 kota), Jawa Tengah (4 kabupaten), Sulteng (2 kabupaten) dan Maluku Utara (1 kabupaten). 2)

MP-ASI buffer stock

3)

PMT Bumil KEK dan buffer stok (pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi untuk meningkatkan status gizi)

4)

Antropometri Kit untuk 60 kabupten/kota terpilih

5)

Pengadaan alat test cepat garam beriodium

6)

Kit Konseling Menyusui

7)

Pengadaan obat program gizi, seperti: Kapsul Vitamin A dosis tinggi (100.000 IU dan 200.000 IU), Tablet Tambah Darah (Besi-Folat), dan mineral mix pengadaannya dilakukan oleh Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan berdasarkan usulan daerah melalui verifikasi Direktorat Bina Gizi.

8)

Pengadaan PMT-AS

untuk siswa SD/MI

berupa “biskuit sekolah” yang

merupakan kelanjutan dari PMT-AS tahun sebelumnya. Lokasi distribusi di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, masing-masibng 3 Kabupaten/kota. 9)

Penyediaan CD Software NutriClin


10) Food Model. Didistribusikan ke seluruh Provinsi 11) Buku pedoman dan materi KIE gizi

4. Tatalaksana Gizi Buruk dan Penanganan Gizi Kurang 5. Surveilans Sosialisasi pemanfaatan SMS Gateway sudah dimulai Tahun 2012 dan akan ditingkatkan mulai Tahun 2013. 6. Penyusunan NSPK NSPK yang akan disusunpada tahun 2013 adalah: a. Petunjuk teknis Gerakan Nasional Perepatan Perbaikan Gizi b. Penyusunan model intervensi pencegahan stunting c. Pedoman gizi haji d. Penyusunan pedoman pelayanan gizi pada TBC e. Pedoman gizi olahraga f. Pedoman asuhan gizi terstandar g. Pengembangan manual monitoring dan evaluasi program gizi h. Modul pelatihan tatalaksana kretin i. Draft permenkes tentang spesifikasi kapsul vitamin A j. Buku saku deteksi dini maslah gizi mikro 7. Dukungan Manajemen Dukungan manajemen diperlukan untuk memfasilitasi dan memperlancar proses upaya kegiatan pembinaan gizi tahun 2013 yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Secara tidak langsung dukungan manajemen seperti pertemuan konsolidasi tim pembinaan gizi masyarakat, pertemuan kajian pencapaian kinerja pembinaan gizi, rapat koordinasi perencanaan pembinaan gizi dan pemantapan rencana aksi pembinaan gizi sudah dilakukan pada Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 dilakukan juga Penyusunan SOP Kegiatan, Analisa Beban Kerja dan Reformasi Birokrasi.


BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) pada Direktorat Bina Gizi, Direktorat Jenderal

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan ini disusun berdasarkan evaluasi dan penilaian seluruh keadaan dan potensi sumber daya kesehatan yang tercermin pada kegiatan pembinaan gizi masyarakat dan kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program selama tahun anggaran 2012. Pelaksanaan pengukuran kinerja telah dilakukan terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional menuju visi yang telah ditetapkan. Dalam hal pencapaian kedua Indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu partisipasi masyarakat dalam penimbangan balita (D/S) dan penanganan balita gizi buruk pada Tahun 2012 sudah mencapai target (100 persen). Berbagai upaya perbaikan NSPK dan kegiatan inovasi akan diupayakan, dimulai pada Tahun 2013. Disadari bahwa penentuan indikator

pada masing-masing kegiatan sangat

mempengaruhi nilai akhir pencapaian kinerja kegiatan, sasaran dan program. Upaya peningkatan pendidikan masyarakat, penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat serta penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita secara paripurna diharapkan dapat mengatasi masalah gizi yang ada. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentunya bermanfaat sebagai bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program pembinaan gizi masyarakat di lingkungan Direktorat Bina Gizi untuk perbaikannya di masa mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan Program Pembinaan Gizi di Direktorat Bina Gizi pada khususnya dan Kementerian Kesehatan pada umumnya, dalam rangka mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.


B. Saran

1. Berbagai upaya perbaikan NSPK dan kegiatan inovasi perlu segera diupayakan dimulai pada Tahun 2013. 2. Agar evaluasi kinerja dapat diimplementasikan dan dikembangkan dari tahun ke tahun maka telaahan

perlu dilakukan

terhadap Indikator kinerja yang akan

ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, menyangkut kejelasan DO, cara perhitungan, cara menganalisis dan terutama menyangkut fungsinya sebagai gambaran kinerja satker pembinaan gizi


B A B I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents