B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB

I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

dibentuk

berdasarkan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang merupakan daerah otonom dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,

yang

kesejahteraan

diarahkan

masyarakat

untuk melalui

mempercepat

terwujudnya

peningkatan,

pelayanan,

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global. Perencanaan

pembangunan

daerah

adalah

suatu

proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan

di

dalamnya,

guna

pemanfaatan

dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah

dirumuskan

secara

transparan,

responsif,

efisien,

efektif,

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Setelah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan

pembangunan

Nasional

maupun

Daerah.

Rencana

Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa

“Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan

Bangka

Belitung

bertugas

membantu

Gubernur

dalam

penyelenggaraan Pemerintah Provinsi khususnya di bidang Koperasi dan UMKM. Gambar 1.1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH

(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD

PENYUSUNAN RKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi

Pengolahan data dan informasi

Analisis Gambaran pelayanan SKPD

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD

sesuai

Tidak sesuai

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

PENETAPAN RENJA SKPD

Rancangan Renja SKPD Provinsi · Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyempurnaan Rancangan RenjaSKPD Provinsi

Perumusan Tujuan dan sasaran

Perumusan kegiatan prioritas

Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Provinsi Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penelaahan usulan kegiatan masyarakat

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Kabupaten/ Kota

Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi

· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah: 1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2013; 2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan

dan

berkelanjutan

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah sebagai pedoman SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2013. 1.3. Landasan Hukum Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 adalah: 1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437)

sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan

Daerah,

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 8.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

517); 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39); 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; 23. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017; 24. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013; 25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013; 26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013btentang

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014. 1.4. Sistematika Penyusunan SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangka Daerah (Renja-SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dipahami dengan baik.

dapat

1.1.

Latar Belakang

Mengemukakan

pengertian

ringkas

tentang

Renja

SKPD,

proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen

RKPD,

Renstra

provinsi/Kabupaten/kota,

SKPD, serta

dengan

tindak

Renja

K/L

lanjutnya

dan

dengan

Renja proses

penyusunan RAPBD. 1.2.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. 1.4.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KOPERASI, USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2011 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2.

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 Pada tahun 2012, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan 1 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Dibawah ini diuraikan secara terperinci urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD

Urusan Wajib pengelolaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2012, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 4.992.199.500,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.032.663.000,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 1.959.536.500,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 5.149.191.500,00 (mengalami penambahan sebesar Rp. 156.992.000,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp.3.157.005.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.992.186.500,00, dengan menyelenggarakan 6 (enam) program dan 25

kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 4.572.240.049,00 atau 88,80%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 576.951.451,00 atau 11,20%. Adapun perincian uraian belanja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel.2.1 : Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO

URAIAN KEGIATAN

APBD Induk

APBD Perubahan

FISIK

(Rp)

(%)

REALISASI

KEUANGAN (Rp) I.

A

B

BELANJA TIDAK

3.032.663.000,0

3.157.005.000,0

0

0

2.015.903.000,00

2.015.903.000,00

1.016.760.000,00

1.141.102.000,00

LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

2.816.691.873,0

100

0

100.0 0 100.0 0

SISA ANGGARAN

% 89,22

1.759.811.747,00

87,30

1.056.880.126,00

92,60

(Rp)

%

340.313.127, 00 256.091.253,0 0 84.221.874,00

10,78

12,70

7,40

Tabel. 2.2 : Realisasi Belanja Langsung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO

URAIAN KEGIATAN

APBD Induk

APBD

FISIK

Perubahan (Rp)

(%)

REALISASI

KEUANGAN (Rp) II.

BELANJA LANGSUNG

1.959.536.500, 00

Program Pelayanan A

Administrasi

769.450.000,00

Perkantoran 1

Penyediaan jasa surat menyurat

1.992.186.500,

100,00

00 769.450.000,0 0

100,00

1.755.548.176 ,00 711.033.901,0 0

SISA ANGGARAN

%

88,12

(Rp) 236.638.324,0 0

%

11,88

92,41

58.416.099,00

7,59

20.100.000,00

20.100.000,00

100,00

14.503.600,00

72,16

5.596.400,00

27,84

48.000.000,00

48.000.000,00

100,00

17.324.651,00

36,09%

30.675.349,00

63,91

APBD

FISIK

Perubahan (Rp)

(%)

42.600.000,00

42.600.000,00

100,00

77.000.000,00

77.000.000,00

100,00

Penyediaan jasa 2

komunikasi, sumber daya air dan listrik

NO

URAIAN KEGIATAN

APBD Induk

REALISASI KEUANGAN

SISA ANGGARAN %

(Rp)

%

42.600.000,00

100

0,00

0

75.668.250,00

98,27

1.331.750,00

1,73

(Rp)

Penyediaan jasa 3

administrasi keuangan

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

5

Penyediaan alat tulis kantor

60.000.000,00

60.000.000,00

100,00

59.910.700,00

99,85

89.300,00

0,15

70.000.000,00

70.000.000,00

100,00

69.664.800,00

99,52

335.200,00

0,48

8.000.000,00

8.000.000,00

100,00

7.083.900,00

88,55

916.100,00

11,45

30.000.000,00

30.000.000,00

100,00

14.061.000,00

46,87

15.939.000,00

53,13

300.000.000,00

300.000.000,00

100,00

297.717.000,00

99,24

2.283.000,00

0,76

113.750.000,00

113.750.000,00

100,00

112.500.000,00

98,90

1.250.000,00

1,1

184.110.000,00

184.110.000,00

100,00

129.192.100,00

70,17

54.917.900,00

29,83

24.450.000,00

24.450.000,00

100

23.330.000,00

95,42

1.120.000,00

4,58

147.660.000,00

147.660.000,00

100,00

102.347.100,00

69,31

45.312.900,00

30,69

12.000.000,00

12.000.000,00

100,00

3.515.000,00

29,29

8.485.000,00

70,71

APBD

FISIK

Perubahan (Rp)

(%)

61.650.000,00

100,00

58.409.500,00

35.550.000,00

100,00

32.720.500,00

92,04

2.829.500,00

7,96

26.100.000,00

100,00

25.689.000,00

98,43

411.000,00

1,57

Penyediaan barang 6

cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan

7

peraturan perundangundangan Penyediaan

8

makanan dan minuman Rapat-rapat

9

koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa penunjang

10

pengelolaan administrasi perkantoran

Program B

peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan

11

Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan

12

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan

13

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

NO

URAIAN KEGIATAN

APBD Induk

REALISASI KEUANGAN (Rp)

SISA ANGGARAN %

(Rp)

%

94,74

3.240.500,00

5,26

Program C

Peningkatan

29.000.000,00

Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian 14

Dinas beserta

29.000.000,00

Perlengkapannya Pengadaan Pakaian 15

Khusus Hari-hari

0

tertentu

Program Pengembangan D

Kewirausahaan dan

675.015.000,00

Keunggulan

675.015.000,0 0

100,00

574.951.175,0 0

85,18

100.063.825,0 0

14,82

Kompetitif UKM Fasilitasi 16

Pengembangan Inkubator Teknologi

363.000.000,00

363.000.000,00

100,00

293.019.675,00

80,72

69.980.325,00

19,28

dan Bisnis Penyelenggaraan 17

Pelatihan

82.750.000,00

82.750.000,00

108.775.000,00

108.775.000,00

120.490.000,00

120.490.000,00

100,00

72.526.000,00

87,64

10.224.000,00

12,36

101.063.000,00

92,91

7.712.000,00

7,09

108.342.500,00

89,92

12.147.500,00

10,08

89,72

18.186.000,00

10,28

Kewirausahaan 18

Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi

100,00

Penyelenggaraan 19

Pelatihan Teknik

100,00

Desain Kemasan

Program Pengembangan E

Sistem Pendukung

176.966.000,00

Usaha Mikro Kecil

176.966.000,0 0

100,00

158.780.000,0 0

Menengah Sosialisasi 20

Dukungan Informasi Penyediaan

100.000.000,00

100.000.000,00

100,00

87.662.000,00

87,66

12.338.000,00

12,34

60.846.000,00

60.846.000,00

100,00

56.598.000,00

93,02

4.248.000,00

6,98

APBD

FISIK

Perubahan (Rp)

(%)

Permodalan Koordinasi Pemanfaatan 21

Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

NO

URAIAN KEGIATAN

APBD Induk

REALISASI KEUANGAN (Rp)

SISA ANGGARAN %

(Rp)

90,07

1.600.000,00

98,55

1.814.000,00

1,45

Peningkatan 22

Jaringan Kerjasama

16.120.000,00

16.120.000,00

100,00

14.520.000,00

% 9,93

Antar Lembaga

Program Peningkatan F

Kualitas

124.995.500,00

Kelembagaan

124.995.500,0 0

100,00

123.181.500,0 0

Koperasi Koordinasi Pelaksanaan 23

Kebijakan dan Program

74.998.000,00

74.998.000,00

100,00

73.834.000,00

98,45

1.164.000,00

1,55

49.997.500,00

49.997.500,00

100,00

49.347.500,00

98,70

650.000,00

1,3

3.032.663.000,

3.157.005.000,

Pembangunan Koperasi Pembangunan Sistem Informasi 24

Perencanaan Pengembangan Perkoperasian

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA

00

00

1.959.536.500,

1.992.186.500,

00

00

4.992.199.500,

5.149.191.500,

00

00

100,00 100,00 100,00

2.816.691.873 ,00 1.755.548.176 ,00 4.572.240.049 ,00

89,22 88,12 88,80

340.313.127,0

10,7

0

8

236.638.324,0 0 576.951.451,0 0

11,88 11,2

A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD Induk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 769.450.000,00.

dengan

10

(sepuluh)

kegiatan.

Realisasi

serapan

anggaran sebesar 711.033.901,00 atau 92,41% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 58.416.099,00 atau 7,59% Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp. 20.100.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.503.600,00

atau

72,16%.

Sisa

anggaran

sebesar

Rp.5.596.400,00 atau 27,84%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat masuk dan surat keluar kantor. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.48.000.000,00 Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.17.324.000,00

atau

36,09

%.

Sisa

anggaran

sebesar

Rp.30.675.349,00 atau 63,91% dan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi perkantoran. Dana tersisa adalah sumber

daya

air

dan

listrik,

karena

bebannya

ada

pada

penanggungjawab Gedung Serbaguna, sedangkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengeluarkan. 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 sebesar Rp.42.600.000,00,

Realisasi

fisik

mencapai

100%

dan

realisasi

keuangan sebesar Rp. 42.600.000,00 atau 100%. Sisa anggaran sebesar Rp.0,00. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan perkantoran. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.77.000.000,00 ;Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.75.668.250,00

atau

98,27%.

Sisa

anggaran

sebesar

Rp.1.331.750,00 atau

1,73%. Output dari kegiatan ini adalah

tersedianya

kebersihan

peralatan

dan

terlaksananya kebersihan

lingkungan kantor dan lingkungan kerja serta terjaganya kondisi keamanan kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pada

APBD

T.A

2012,

anggaran

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.60.000.000,00 . Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.910.700.000,00 atau 99,85%, Sisa anggaran sebesar Rp.89.300,00 atau 0,15%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor selama 1 (satu) tahun anggaran. 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dialokasikan dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.70.000.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.69.664.800,00 atau 99,52%. Sisa anggaran sebesar Rp.335.200,00 atau 0,48%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya blanko, kop surat, amplop dan bahan cetakan/ perbanyakan naskah kantor. 7. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.8.000.000.-. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.083.900,00 atau 88,55%. Sisa anggaran sebesar Rp.916.100,00 atau 11,45%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan seperti surat kabar, dan buku-buku perundang-undangan sebagai sarana pengembangan wawasan dan sumber informasi. 8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.30.000.000,00. Realisasi fisik

mencapai

100%

dan

realisasi

Rp.14.061.000,00

atau

46,87%.

Sisa

keuangan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.15.939.000,00 atau 53,13% dan output dari kegiatan ini adalah tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat-rapat kantor selama 12 Bulan. 9. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,00. Realisasi fisik

mencapai

100%

Rp.297.717.000,00 Rp.2.283.000,00

atau

atau

dan

realisasi

99,24%.

0,76%

dan

Sisa output

keuangan

sebesar

anggaran

sebesar

kegiatan

ini

adalah

terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan pendidikan pegawai ke luar daerah. 10.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 adalah Rp.113.750.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.112.500.000,00 atau 98,90%. Sisa anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 atau 1,1% dan output dari kegiatan ini adalah

terlaksananya

pembayaran

honorarium

pegawai

tidak

tetap/honorer sebanyak 12 orang. B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

pada

APBD

Induk

Tahun

Anggaran

2012

sebesar

Rp.

184.110.000,00 dengan 3 (tiga) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar 129.192.100,00 atau 70,17% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 54.917.900 atau 29,83% Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi : 11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.24.450.000,00. Realisasi fisik

mencapai

Rp.23.330.000,00

100% atau

dan

realisasi

95,42%.

Sisa

keuangan

sebesar

anggaran

sebesar

Rp.1.120.000,00 atau 4,58% dan output dari kegiatan ini adalah terbiayainya pengadaan perlengkapan kantor. Gambar 2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Alokasi

dana

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.147.660.000,00.

Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.102.347.100,00

atau

69,31%.

Sisa

anggaran

sebesar

Rp.45.312.900,00 atau 30,69% dan output dari kegiatan ini adalah

tersedianya bahan bakar dan perbaikan/service mobil dan motor dinas untuk menunjang aktivitas kerja. 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 sebesar Rp.12.000.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.515.000,00 atau 29,29%. Sisa anggaran sebesar Rp.8.485.000,00 atau 70,71% dan output dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya service/perbaikan peralatan kantor untuk menunjang aktivitas kerja C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah

Dana

yang

dialokasikan

pada

APBD

Induk

sebesar

Rp.29.000.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2012 sebesar Rp.61.650.000,00

sehingga

mengalami

Penambahan

sebesar

Rp.32.650.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.58.409.500,00 atau sebesar 94,74% dengan sisa pagu dana Rp.3.240.500,00 atau 5,26%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 14. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 sebesar Rp.35.550.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.32.720.500,00 atau 92,47%. Sisa anggaran sebesar Rp.2.829.500,00 atau 7,53% dan output dari kegiatan ini adalah terbiayainya pengadaan seragam pegawai sebanyak 1 stel dan pengadaan batik tradisional sebanyak 1 stel. 15. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD T.A 2012 sebesar Rp.26.100.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.25.689.000,00 D. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif UKM Total pagu dana untuk program ini pada APBD T.A 2012 adalah Rp. 675.015.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.574.951.175,00 atau sebesar 85,18% dengan sisa pagu

dana Rp.100.063.825,00 atau 14,82%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 16. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis Kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis yang merupakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM yang bertujuan untuk pengembangan Lembaga Pendampingan Konsultasi Bisnis, Akuntansi dan Hukum Bagi KUMKM menjadi berdaya saing dan mandiri. Untuk kegiatan Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis telah dianggarkan dana sebesar Rp. 363.000.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 293.019.675,00 atau 80,72% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 69.980.325,00 atau 19,28% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran

atau

output

pelaksanaan

kegiatan

Pengembangan

Inkubator Teknologi dan Bisnis adalah berkembangnya 288 UMKM yang didampingi baik dari segi manajemen, pembukuan, legalitas usaha, volume usaha maupun skala usaha & 1 LP-KK dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.2. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis

17. Pelatihan Kewirausahaan Kegiatan

Pelatihan

Kewirausahaan

yang

merupakan

Program

Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM yang bertujuan

meningkatkan

pengetahuan

dan

pemahaman

kewirausahaan bagi UMKM. Untuk Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan ini telah dianggarkan dana sebesar Rp. 82.750.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun

Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 75.526.000,00 atau 87,64% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 10.224.000,00 atau 12,36% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran

atau

Kewirausahaan

output adalah

pelaksanaan

terbiayainya

kegiatan

Pelatihan

Pelatihan

Kewirausahaan

sebanyak 50 UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.3. Pelatihan Kewirausahaan

18. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi Kegiatan Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi yang merupakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan juru buku dan pengelola keuangan koperasi. Untuk Kegiatan Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi ini telah dianggarkan dana sebesar Rp. 108.775.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 101.063.000,00 atau 92,91% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 7.712.000,00 atau 7,09% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran

atau

output

pelaksanaan

kegiatan

Pelatihan

Dasar

Akuntansi Koperasi adalah terbiayainya Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi sebanyak 25 Koperasi/orang dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 2.4. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi

19. Pelatihan Teknik Desain Kemasan Kegiatan Pelatihan Teknik Desain Kemasan yang merupakan Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif UKM bertujuan agar bertambahnya Ilmu dan Pengetahuan UMKM tentang Teknik Desain Kemasan Produk-produk UMKM . Untuk kegiatan Pelatihan Teknik Desain Kemasan telah dianggarkan dana sebesar Rp. 120.490.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 108.342.500,00 atau 89,92% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 12.147.500,00 atau 10,08% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknik Desain Kemasan

adalah

terbiayai

Pelatihan

Teknik

Desain

Kemasan

sebanyak 40 UMKM dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.5. Pelatihan Teknik Desain Kemasan

E. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Total pagu dana untuk program ini pada APBD T.A 2012 adalah Rp. 176.966.000,00, dengan realisasi fisik mencapai 100,00% dan realisasi

keuangan Rp. 158.780.000,00 atau sebesar 89,72% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 18.186.000,00 atau 10,28%. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 20. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan yang merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman KUMKM terhadap bantuan-bantuan permodalan dari Bank, Instansi, BUMN dan lain-lain. Untuk

kegiatan

Sosialisasi

Dukungan

Informasi

Penyediaan

Permodalan telah dianggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 87.662.000,00 atau 87,66% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 12.338.000,00 atau 12,34% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan adalah terbiayainya kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan kepada KUMKM dan Instansi terkait (140 KUMKM dan 42 Pegawai Dinas) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.6. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

21. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM Kegiatan

Koordinasi

Pemanfaatan

Fasilitas

Pemerintah

untuk

KUMKM yang merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program pembangunan KUMKM serta dampaknya terhadap

kinerja

KUMKM,

perekonomian

daerah

serta

mengharmonisasi dan mensinkronisasi berbagai program/kegiatan lintas

instansi

pembina

dalam

pelaksanaan

dilapangan

dan

meningkatkan koordinasi antar anggota forum koordinasi dalam pemberdayaan KUMKM. Untuk kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM telah dianggarkan dana sebesar Rp. 60.846.000,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 56.598.000,00 atau 93,02% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 4.248.000,00 atau 6,98% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM adalah terbiayainya pertemuan forum koordinasi pemberdayaan KUMKM dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.7. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk KUMKM

22. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga Kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga yang merupakan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM yang bertujuan agar terlaksananya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi. Untuk kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga telah dianggarkan dana sebesar Rp. 16.120.000,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 14.520.000,00 atau 90,07% dari pagu

anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 1.600.000,00 atau 9,93% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga adalah terbiayainya rapat-rapat pelaksana harian dan pokja pengembangan produk kreatif KUMKM menunjang Babel Archi dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar 2.8. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

F. Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi Total pagu dana untuk program ini pada APBD T.A 2012 adalah Rp. 124.995.500,00 123.181.500,00 1.814.000,00

atau atau atau

100%, sebesar

1,45%

dengan 98,55%

Adapun

realisasi dengan

keuangan

sisa

anggaran

kegiatan-kegiatan

yang

Rp. Rp. telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 23. Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program

Pembangunan

Koperasi Kegiatan

Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program

Pembangunan Koperasi yang

merupakan

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kelompok masyarakat tentang pentingnya berkoperasi. Untuk kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan

Koperasi

telah

dianggarkan

dana

sebesar

Rp.

74.998.000,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 73.834.000,00 atau 98,45% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana

sebesar Rp. 1.164.000,00 atau 1,55% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi adalah terbiayainya koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pembangunan

koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100%. Gambar

2.9.

Koordinasi

Pelaksanaan

Kebijakan

dan

Program

Pembangunan Koperasi

24. Pembangunan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pengembangan

Pembangunan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pengembangan

Perkoperasian

yang merupakan Program Peningkatan Kualitas

Perkoperasian

Kelembagaan

Koperasi

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

pemahaman pengurus koperasi dalam melaksanakan tata cara RAT yang benar dan tepat waktu. Untuk

kegiatan

Pembangunan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pengembangan Perkoperasian telah dianggarkan dana sebesar Rp. 49.997.500,00 atau 100,00% yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi capaian keuangan sebesar Rp. 49.347.500,00 atau 98,70% dari pagu anggaran sedangkan sisa dana sebesar Rp. 650.000,00 atau 1,3% dan tetap berada di Kas Daerah. Keluaran atau output pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Informasi

Perencanaan

Pengembangan

Perkoperasian

adalah

terbiayainya Bintek pelaksanaan RAT guna pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan koperasi dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar

2.10.

Pembangunan

Sistem

Informasi

Perencanaan

Pengembangan Perkoperasian

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan

membidangi

Menengah Urusan

Provinsi

Kepulauan

pemerintahan

Bidang

Bangka Koperasi

Belitung dan

yang UMKM

menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3. Indikator Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun 2012 NO

SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 - Perkembangan Jumlah Koperasi (unit)

944

980

103.81

2 - Jumlah Koperasi Aktif (%)

87.5

81.25

92.86

3 - Koperasi Sehat (%)

75

58.9

78.53

4 - Koperasi Berkualitas (unit)

342

394

115.20

5 - Koperasi Tangguh (%)

25

32.73

130.92

6 - Koperasi Mandiri / Unggulan (%)

5

8.9

178.00

7 - Penumbuhan/penambahan Koperasi (unit)

49

43

87.76

8 - Volume Usaha Koperasi (RP/Juta)

124,143.85

1,812,938.95

1460.35

9 - Jumlah Anggota Koperasi (orang)

79,500

100,100

125.91

10 - Modal Sendiri Koperasi (Rp/Juta)

52,570.28

112,061.53

213.17

2,501

4,085

163.33

12 - Terbangunnya UPTD Badan Diklatluh dan Pusdatinbis KUMKM (unit)

0

0

-

13 - Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan kepada Koperasi dan UMKM (% total kredit)

35

64

182.86

- Teralokasinya Anggaran Pemberdayaan Koperasi UMKM dari Berbagai Lembaga Pembinaan dan Pengembang (Rp/Juta)

827,200

2,616,705

316.33

38

60

157.89

65.25

73,26

17 - Terwujudnya Pusat Promosi Pemasaran, Bisnis dan Jaringan Usaha (unit)

7

8

114.29

18 - Tersusunnya Perda tentang Pemberdayaan Koperasi UMKM (buah)

2

4

200.00

11 - Penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi (orang).

14

15 - Terwujudnya Lokasi Sentra Usaha (Cluster) Koperasi UMKM (cluster) 16 - Peran Koperasi UMKM dalam PDRB Babel (%)

*)

Rata-rata persentase (%) capaian

Keterangan : *) Angka Perkiraan Sementara, sambil menunggu perhitungan PDRB Pemerintah Provinsi Bangka Belitung definitif dari BPS

112.28

225.50

2.2.1 Tugas, Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Tugas : membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

di

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dan penerapan standar / pedoman dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah; 2. Pelayanan dalam penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah; 3. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan

tim

anggaran

pemerintah

daerah

dengan

koordinasi

Sekretariat Daerah; 4. Penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

Gubernur

di

bidang

pembangunan dengan koordinasi Sekretariat Daerah; 5. Pelaksanaan koordinasi perencanaan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi, instansi-instansi vertikal, Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; 6. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pembangunan di wilayah provinsi. SEKRETARIAT

DINAS

KOPERASI,

USAHA

MIKRO,

KECIL

DAN

MENENGAH Tugas : membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas administrasi dan kesekretariatan dalam lingkungan internal Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koordinasi antar bidang Fungsi : 1. Pembantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya; 2. Penyiapan data, informasi dan mengolahnya guna perumusan dan kebijakan teknis di bidang sekretariat;

3. Perencanaan, program

pelaksanaan,

kerja

tahunan

evaluasi Dinas,

monitoring

termasuk

dan

pelaporan

mengkoordinasikan

penyusunan dan pengemdalian Program Kerja pada sekretariat; 4. Pemimpin dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan Staf yang di bawah sekretariat; 5. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan; 6. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; 7. Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan meliputi urusan anggaran, pembukuan dan pembendaharaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan; 8. Pengelolaan

perlengkapan,

rumah

tangga,

keprotokolan,

dan

hubungan masyarakat; 9. Pelaksanaan urusan umum; 10. Pengelolaan dokumen perpustakaan; 11. Pelaksanaan

pembinaan

kepegawaian

mulai

dari

rekrutmen,

penempatan, pelatihan, promosi, mutasi, pensiun, dan lain-lain; 12. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas menyangkut bidang tugasnya, tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan; 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. A. SUBBAG PENYUSUNAN PERENCANAAN Tugas : melaksanakan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan Dinas. B. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN Tugas

:

melaksanakan

urusan

surat-menyurat,

dokumen,

dan

perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, umum, protokol, hubungan masyarakat dan kepegawaian. C. SUBBAG KEUANGAN Tugas : melaksanakan penyusunan anggaran belanja berdasarkan program kerja dan kegiatan, urusan pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta urusan perbendaharaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BIDANG KOPERASI Tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, konsultasi, fasilitasi, pengawasan dan regulasi tentang perkoperasian meliputi kelembagaan, permodalan, usaha dan manajemen. A. Seksi Bina Usaha Koperasi Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, konsultasi

dan

fasilitasi

pembinaan

pengembangan

usaha

dan

manajemen usaha koperasi. B. Seksi Pengawasan Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, konsultasi dan fasilitasi pengawasan dan penilaian terhadap koperasi. C. Seksi Bina Lembaga Koperasi Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pembinaan pengembangan kelembagaan dan manajemen koperasi. BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Tugas : melaksanakan sebagian tigas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pelaksanaan teknis, pemberian bimibingan, konsultasi, fasilitasi, fasilitasi dan regulasi dibidang usaha mikro kecil dan menengah. A. Seksi Industri Pertanian Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, konsultasi dan pengembangan usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang industri pertanian. B. Seksi Industri Non Pertanian Tugas : pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melakukan pembinaan,

konsultasi

dan

fasilitasi

pengembangan

usaha,

manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang industri non pertanian. C. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha Tugas

:

pengelolaan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

melaksanakan pembinaan, konsultasi, fasilitasi dan pengawasan pengembangan usaha, manajemen, permodalan dan kelembagaan

usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang perdagangan dan aneka usaha. BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN PROMOSI KUMKM Tugas: melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di bidang pembinaan, konsultasi, fasilitasi pengawasan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan promosi koperasi KUMKM. A. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Tugas: pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi serta pengawasan permodalan dan jasa keuangan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. B. Seksi Promosi dan Pemasaran Tugas: pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, konsultasi dan fasilitasi, pengawasan dan pengendalian di bidang

promosi

pemasaran

koperasi,

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008, struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari: a.

1 (satu) jabatan Kepala Badan yang setara dengan jabatan esselon IIa;

b.

1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yan setara dengan jabatan esselon IIIa;

c.

4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan esselon IIIa;

d.

3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan esselon IVa;

e.

8 (delapan) jabatan Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan esselon IVa.

2.2.2 Kepegawaian Dinas Kepulauan

Koperasi, Bangka

Usaha Belitung

Mikro, di

Kecil

tahun

dan

2012

Menengah

dalam

Provinsi

melaksanakan

pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 53 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 41 orang PNS. Jumlah tenaga

honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka belitung tahun 2012 berjumlah 12 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 25 orang, D3 sebanyak 5 orang, SMU sebanyak 7 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 11 orang. Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 berdasarkan jenjang pendidikan, eseloning dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini : Tabel : Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Jumlah Pegawai

Tingkat Pendidikan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Doktoral/ S3

-

-

-

2

Pasca Sarjana/ S2

2

2

4

3

Sarjana / S1

14

11

25

4

Diploma-IV

-

-

-

5

Diploma-III

2

3

5

6

Diploma-I/II

-

-

-

7

SLTA

6

1

7

24

17

41

JUMLAH

Tabel : Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Eseloning No

Tingkat Eselon

Jumlah Pegawai Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

II

1

-

1

2

III

3

1

4

3

IV

8

3

11

4

Non Eselon

12

13

25

JUMLAH

24

17

41

2.3

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3.1 Permasalahan dan Solusi Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1.

Belum adanya Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk Pelatihan SDM Pelaku Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang merupakan unsur utama dan mendasar dalam memajukan KUMKM.

2.

Belum tersedianya pusat (center) lokasi dan sarana fisik pusat promosi dan bisnis bagi produk-produk Koperasi serta UMKM yang memadai sebagai sarana pemasaran, promosi, dan pusat transaksi bisnis.

3.

Terbatasnya jumlah dan kualitas Aparatur Pembina Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan SKPD yang membidangi pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota masih bergabung dengan urusan lain, sehingga tidak maksimal dan fokus pada pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja. Disamping itu jumlah SDM pembina aparatur pada SKPD tersebut jumlahnya sangat sedikit dan kualitas terbatas. Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

Memprogramkan Pembangunan Infrastruktur dasar Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti : - Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - Pembangunan Gedung Kantor untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.

Untuk

meningkatkan

SDM

Pegawai/AparaturPembina

Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Pendidikan, Pelatihan Seminar, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

maupun

oleh

Departemen/Lembaga/Instansi

terkait

lainnya. 3.

Pembangunan Pusat Promosi dan Bisnis Produk Koperasi, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah.

4.

Adanya Pengembangan dan Pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di pedesaan maupun perkotaan.

2.3.2 Prestasi Kerja Prestasi kerja yang dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun anggaran 2012 berkat kerja keras dan kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di

lingkungan

Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung,

Pemerintah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait(Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan LSM). Prestasi kerja yang diraih ditahun 2012 diantaranya: 1.

Diterimanya Penghargaan Koperasi Berprestasi Nasional 3 Unit yaitu: - KPN SMK Negeri 1 (Kota Pangkalpinang) - Koperasi Cipta Sejahtera (Kota Pangkalpinang) - Kopkar Pentim Usaha Bersama (Kota Pangkalpinang)

2.

Diterimanya Penghargaan dari Presiden RI kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Satya Lencana Pembangunan Koperasi dari Presiden RI.

3.

Diterimanya Penghargaan kepada Bupati Bangka Tengah (H.Erzaldi Rosman, SE.MM) berupa Wira Bakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI.

4.

Diterimanya Penghargaan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai Kota Penggerak Pembangunan Koperasi Tahun 2012 di Tingkat Nasional.

5.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 dicapai dari 18 item ukuran indicator, rata-rata keseluruhan dicapai 225,50 % dan pencapaian terendah 78,53 dengan demikian prestasi kinerja yang dicapai luar biasa (baik sekali).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan

yang

diperoleh

dalam

tahun

2012

dan

perkiraan

pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2014. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah 2014 meliputi 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, antara lain : 1. Prioritas Nasional 1 : reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Prioritas Nasional 2 : pendidikan 3. Prioritas Nasional 3 : kesehatan 4. Prioritas Nasional 4 : penanggulangan kemiskinan 5. Prioritas Nasional 5 : ketahanan pangan 6. Prioritas Nasional 6 : infrastruktur 7. Prioritas Nasional 7 : iklim investasi dan usaha 8. Prioritas Nasional 8 : energi 9. Prioritas Nasional 9 : lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Prioritas Nasional 10 : daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik 11. Prioritas Nasional 11 : kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum, dan keamanan 13. Prioritas lainnya bidang perekonomian 14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Oleh karena itu, perpaduan faktor ini selanjutnya dituangkan dalam Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 “Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal yang berwawasan lingkungan melalui dukungan infrastruktur dan kualitas masyarakat untuk menciptakan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan desa – kota”.

Pencapaian

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran dituangkan ke dalam Prioritas Daerah, diantaranya : 1. Pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan; 2. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan infrastruktur, penataan ruang dan pengelolaan LH; 4. Keseimbangan pembangunan desa – kota; 5. Tata kelola pemerintahan. 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2014 Dengan

memperhatikan

faktor-faktor

internal

dan

eksternal

yang

menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan sebelumnya. 3.2.1. TUJUAN a.

Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga dan produk kumkm

b.

Peningkatan kekuatan modal kumkm dan volume usaha

c.

Meningkatkan peran kumkm mengembangkan ekonomi daerah melalui potensi wilayah (ovop)

d.

Meningkatkan konektivitas dan sinergitas pemberdayaan kumkm dengan pemerintah (pusat, provinsi, kab/kota), swasta, bumn dan masyarakat

e.

Meningkatkan pengawasan terhadap praktek berkoperasi di tengah masyarakat

f.

Meningkatkan jumlah dan kualitas sdm aparatur maupun sdm kumkm

g.

Membangun infrastruktur balai latihan kumkm dan pusat promosi/ bisnis kumkm dan kantor dinas kumkm serta kualitas data base

3.2.2. SASARAN Atas dasar kesepuluh tujuan yang ditetapkan, dirumuskan sasaran untuk masing-masing tujuan sebagai berikut : a. Sasaran tujuan Meningkatkan jumlah dan kualitas lembaga produk KUMKM (1).

Bertambahnya Koperasi 105 Unit (Perdesaan 70 Unit Dan Perkotaan 35 Unit); Dan 17.500 Unit UMKM

(2).

Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas 166 Unit (Sehat 75 Kop, Kelas A 25 Kop Dan Kelas B 31 Kop, Mandiri 25 Kop Dan Tangguh 10 Kop)

(3).

Bertambahnya 5 Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional;

(4).

Pelaksanaan Rat Koperasi Minimal 60%;

(5).

Bertambahnya Koperasi Skala Besar Sebanyak 3 Unit;

(6).

Koperasi Aktif Minimal 87% Dari Seluruh Koperasi;

(7).

Bertambahnya Ragam Kemasan

Kumkm Sebanyak 9 Jenis

Kemasan; (8).

Diterbitkannya 50 Sertifikat Halal Untuk Umkm;

(9).

Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Sebanyak 1260 Unit;

(10). Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sebanyak 40 Unit Usaha; (11). Terpilihnya 5 UMKM Berprestasi Nasional; b. Sasaran Tujuan Peningkatan Kekuatan Modal KUMKM dan Volume Usaha (12.) Bertambahnya Modal Sendiri Koperasi Sebesar Rp. 70 Milyar; (13.) Tersalurkannya Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM Menjadi 57% Ditahun Kelima Dari Total Kredit Yang Disalurkan; (14.) PT. Jamkrida Babel Menjamin KUMKM Sebanyak 850 Unit; (15.) Tersalurnya Rp. 2,7 Trilyun Kredit Perbankan Kepada Kumkm, Dana

Bumn/Csr

Rp.

26

Milyar,

Dana

Bantuan

Hibah

Pemerintah Rp. 80 Milyar, Tersalurnya Dana LPDB Sebesar Rp. 2 Milyar (16.) Bertambahnya Volume Usaha Koperasi Sebesar Rp. 700 Milyar; (17.) Bertambahnya Volume Usaha UMKM Sebesar Rp. 10 Trilyun .

c. Sasaran Tujuan

Meningkatkan Peran KUMKM Mengembangkan

Ekonomi Daerah Melalui Potensi Wilayah (OVOP) (18.) Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh Koperasi 1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang (19.) Pembangunan

Pasar

Tradisional

Sebanyak

21

Unit

Yang

Tersebar Di 7 Kab/Kota; (20.) Terwujudnya 125 Kumkm Yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau; (21.) Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan 10%, Perkebunan 20%, Pariwisata 5%, Perdagangan 30%, Pangan 25%. d. Sasaran

Tujuan

Meningkatkan

Pemberdayaan KUMKM Dengan

Konektivitas

Dan

Sinergitas

Pemerintah (Pusat,

Provinsi,

Kab/Kota), Swasta, BUMN serta Masyarakat (22). Terlaksananya 30 Kali Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat, 20 Kali Dengan Instansi Provinsi, 20 Kali Dengan Dinas Kab/Kota Dan 50 Kali Dengan Lintas Lembaga; (23). Terwujudnya Koordinasi Dan Kerjasama Dengan 6 (Enam) Lembaga Perbankan, 1 (Satu) Lembaga Penjaminan Kredit, 14 (Empat Belas) BUMN; (24). Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum Sebanyak 15 Kali; (25). Terwujudnya 7 Tim Koordinasi Dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif Di 7 Kab/Kota e. Sasaran

Tujuan

Meningkatkan

Pengawasan

Terhadap

Praktek

Berkoperasi Di Tengah Masyarakat (26). Terbentuknya 8 (Delapan) Tim Pengawasan Koperasi, 1 (Satu) Pokja Pengawasan Koperasi f.

Sasaran Tujuan Meningkatkan Jumlah Dan Kualitas SDM Aparatur Maupun SDM KUMKM (27). Bertambahnya SDM Pembina 60 Pegawai (28). Terlatihnya SDM Pembina 60 Orang (29). Bertambahnya SDM Koperasi 1.000 Orang Dan SDM KUMKM 17.500 Orang

(30). Terlatihnya SDM Koperasi 2.000 Orang Dan SDM KUMKM 1.250 Orang g. Sasaran Tujuan Membangun Infrastruktur Balai Latihan KUMKM Dan Pusat Promosi/ Bisnis KUMKM Dan Kantor Dinas KUMKM Serta Kualitas Data Base (31). Terwujudnya 8 Jaringan Komunikasi Informasi

Koperasi Dan

UMKM (32). Bertambahnya Penyuluh Dan Pencacah Data Koperasi Dan UMKM Sejumlah 25 Orang (33). Terwujudnya Pembangunan 1 Unit Kantor Dinas, 1 Unit Balatkop Dan UMKM Serta 1 Unit Gedung Promosi Dan Bisnis KUMKM 3.3

Program dan Kegiatan Prioritas yang menjadi urusan wajib Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 adalah penyusunan dokumen daerah yang terkait dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan lainnya. Penetapan

program

dan

kegiatan

ini

disusun

dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mencapai indikator sasaran yang ditetapkan, maka programprogram yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran Program

ini

merupakan

program

dalam

mendukung

aktivitas

perkantoran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik c) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f)

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

g) Penyediaan Alat Tulis Kantor h) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan i)

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

j)

Penyediaan Makanan Dan Minuman

k) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah l)

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi; a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional c) Pengadaan Meubelair d) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor f)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

g) Pembangunan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi; a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sistem pelaporan yang yang baik bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi; a) Penyusunan LAKIP,LPPD dan LKPJ SKPD 5.

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha baik koperasi maupun UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah; b) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6.

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program

ini

bertujuan

untuk

mengembangkan

kewirausahaan

koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan; b) Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi c) Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain dan Kemasan Produk d) Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM berprestasi Tingkat Provinsi e) Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menegah f)

Sosilalisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam

Menjaga

Kelestarian

Kawasan

Usaha

Mikro

Kecil

Mengengah g) Pelatihan Achievement Motivation Training h) Diklat Perkoperasian Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi

7. Program pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro menengah Program ini bertujuan untuk mendukung pemasaran, mitra dan pemanfaatan permodalan dari pihak-pihak terkait yang mendukung koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a)

Pengembangan Klaster Bisnis

b)

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah

c)

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

d)

Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga

e)

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan Koperasi

f)

Sumex Expo

g)

Bintek Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

h)

Pembentukan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep. Babel

i)

Pameran produk Unggulan Daerah Expo (PPUD Expo)

j)

Belitung Expo

k)

Agrinex International Expo

l)

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

m)

Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan raya Jakarta (PRJ)

n)

Pameran Bandung Indagkop dan UMKM Expo

o)

Promosi Kerajinan Khas daerah melalui Pameran Ina Craft

p)

Pameran Produk Unggulan Indonesia

q)

Jogja TIT (Tourism, Invesment and Trade) Expo

r)

Pameran Kerajinan Produk Unggulan Nusantara ke-13 (ICRA 13)

8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program ini bertujuan untuk mendukung kelembagaan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Benah Koperasi Tidak Aktif b) Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian c) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

d) Peningkatan

dan

Pengembangan

Jaringan

Kerjasama

Usaha

Koperasi e) Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi f)

Bimbingan teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

g) Pelatihan Pengawasan Koperasi h) Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi i)

Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok Strategis di Pedesaan

j)

Sosialisasi guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

k) Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder l)

Bintek Penilaian Kesehatan KSP

9. Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal Program ini bertujuan untuk mendukung koperasi dan UMKM yang mengutamakan kearifan lokal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Fasilitasi Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan melalui lembaga koperasi berbasis OVOP b) Pembinaan

Sentra-sentra

Produksi

UMKM

di

Daerah

Tertinggal/Terisolir c) Fasilitasi Pengembangan UMKM Ekonomi kreatif berbasis teknologi melalui wadah koperasi d) Peningkatan Akses dan Perluasan Pasar Expor bagi Produk-Produk KUMKM e) Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah f)

Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

g) Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Menyerap Tenaga Kerja h) Pengembangan Komuditas Unggulan agar menjadi Komuditas Expor yang Berkualitas

10. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM

baik

kelembagaan

maupun

sektor

wilayah

di

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung; a) Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar b) Temu Mitra Lembaga c) Seminar Kewirausahaan d) Study Banding Pembina UMKM e) Temu Mitra Bisnis f)

Konsolidasi Konsultan Bisnis

g) Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi h) Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan i)

Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM

j)

Bimtek Penyusunan Proposal Pembiayaan

11. Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Koperasi dan UMKM Program ini bertujuan untuk mendukung menambah pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; a) Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM b) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan Inovator c) Pelatihan Informasi dan Teknologi d) Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian / Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung e) Diklat Manajemen Pengelolaan Koperasi di Provinsi Kep bangka Belitung f)

Diklat Manajemen Retail Koperasi

g) Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah h) Bimtek Koperasi Jasa Keuangan i)

Bimtek SOP Koperasi

Tabel 3.2.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014 SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM

RENCANA TAHUN 2014 Urusan Pemerintahan

Program/Kegiatan LOKASI 2

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

TARGET CAPAIAN KINERJA 3

BELANJA LANGSUNG APBD Program Administrasi Perkantoran

KEBUTUHAN DAN/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4 33.889.288.720,00 1.298.800.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya serta paket pengiriman

25,000,000

APBD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Luar Daerah

Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi

39,600,000

APBD

Terbayarnya honorarium pengelola keuangan

64,200,000

APBD

Terlaksananya operasional kebersihan kantor

90,000,000

APBD

Tersedianya alat tulis kantor

300,000,000

APBD

Terlaksananya kegiatan percetakan dan penggandaan

80,000,000

APBD

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

20,000,000

APBD

Tersedianya Makanan dan minuman rapat

30,000,000

APBD

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

400,000,000

APBD


Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak

250,000,000

APBD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.931.910.000,00

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Terlaksananya operasional/pemerliharaa n kendaraan dinas

249,210,000

APBD

Tersedianya mobil dan motor operasional kantor

850,000,000

APBD

Pengadaan Meubelair


Tersedianya sarana prasarana gedung blatkop

500,000,000

APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor



500,000,000

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

25,000,000

APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



500,000,000

APBD

Pembangunan Gedung Kantor


Terlaksananya DED pembangunan kantor dinas

307,700,000

APBD

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

56.000.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai

28.000.000,-

APBD

Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tetentu


Tersedianya pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai

28.000.000,-

APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000.00

Penyusunan LAKIP,LPPD dan LKPJ SKPD


Terlaksanananya sistem pelaporan yang baik

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara baik dan berkala

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain dan Kemasan Produk

Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM berprestasi Tingkat Provinsi Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menegah Sosilalisasi dan Pelatihan Pola Pengelolaan Limbah Industri Dalam Menjaga Kelestarian Kawasan Usaha Mikro Kecil Mengengah

Pelatihan Achievement Motivation Training

APBD

185.000.000,00

Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah

20.000.000,-

100,000,000

APBD

85,000,000

APBD

4.570.000.000,00


Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan

1,350,000,000

APBD


Terselenggaranya pelatihan dasar akuntansi koperasi

275,000,000

APBD


Bertambahnya kemasana yang baik bagi KUMKM

250,000,000

APBD


Ternilainya koperasi yang masuk skala baik

250,000,000

APBD


Tersosialisasinya HAKI bagi UMKM

330,000,000


Terselenggaranya pelatihan pengelolaan limbah yang tidak terpakai menjadi barang jadi

215,000,000


Bertambahnya mental usaha UMKM dalam membangun usahaya

1,550,000,000

Diklat Perkoperasian Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi


Terselenngaranya diklat

350,000,000

15.071.196.580,00

Program pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro menengah Pengembangan Klaster Bisnis


Terselenggaranya pengembangan klaster bisnis

85,000,000

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah


Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah

122,640,000

Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Terbangunnya Gedung promosi dan bisnis KUMKM

10,000,000,000

Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga


Terlaksananya kerjasama antar lembaga pemberdayaan koperasi dan UMKM

52,400,000

Luar negeri

Terpromosikannya produk-produk unggulan daerah

1,400,000,000

Batam


193,608,000

Bintek Kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Terlaksananya kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro

250,000,000

Pembentukan Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep. Babel


Terbentuknya lembaga pengembangan kewirausahaan

100,000,000


236,170,000

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM dan Koperasi

Sumex Expo

Pameran produk Unggulan Daerah Expo (PPUD Expo)

Surabaya

Belitung Expo

Belitung


127,790,000

Agrnex International Expo

Jakarta


145,000,000

Tersosialisasinya penyedian permodalan bagi KUMKM

622,155,000

Jakarta


550,000,000

Bandung


224,358,860

Promosi Kerajinan Khas daerah melalui Pameran Ina Craft

Jakarta


265,000,000

Pameran Produk Unggulan Indonesia

Jakarta


228,358,860

Jogja TIT (Tourism, Invesment and Trade) Expo

Yogyakarta


228,358,860

Pameran Kerajinan Produk Unggulan Nusantara ke-13 (ICRA 13)

Jakarta


230,357,000

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan raya Jakarta (PRJ)

Pameran Bandung Indagkop dan UMKM Expo

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Benah Koperasi Tidak Aktif

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

4.330.030.000,00


500,000,000


550,000,000


480,270,000


210,000,000


500,000,000


500,000,000


150,000,000


64,760,000

Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok Strategis di Pedesaan


650,000,000

Sosialisasi guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)


450,000,000

125,000,000

Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder


150,000,000

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

Bimbingan teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pelatihan Pengawasan Koperasi Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Bintek Penilaian Kesehatan KSP Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal Fasilitasi Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan melalui lembaga koperasi berbasis OVOP Pembinaan Sentra-sentra Produksi UMKM di Daerah Tertinggal/Terisolir Fasilitasi Pengembangan UMKM Ekonomi kreatif berbasis teknologi melalui wadah koperasi Peningkatan Akses dan Perluasan Pasar Expor bagi Produk-Produk KUMKM


3.085.000.000,00

400,000,000

APBD


375,000,000

APBD


360,000,000

APBD


450,000,000

APBD


350,000,000

APBD


350,000,000

APBD


400,000,000

APBD

Pengembangan Komuditas Unggulan agar menjadi Komuditas Expor yang Berkualitas


400,000,000

APBD

Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah


Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga , Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Pengembangan Industri yang Berbasis pada Sumber Daya Lokal dan Menyerap Tenaga Kerja

2.688.104.000,00

Fasilitasi Kemitraan Usaha KUMKM dengan Usaha Besar


350,000,000

APBD

Temu Mitra Lembaga


100,000,000

APBD

Seminar Kewirausahaan


600,000,000

APBD

Study Banding Pembina UMKM


350,000,000

APBD

Temu Mitra Bisnis


300,000,000

APBD

Konsolidasi Konsultan Bisnis


100,000,000

APBD

Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi


102,200,000

APBD



260,000,000

APBD

Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi bagi 20 UMKM


265,904,000

APBD


Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

260,000,000

APBD

Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Koperasi dan UMKM Diklat Study Kelayakan Usaha KUMKM Penyelenggaraan Forum Konsultasi Antara Peneliti, Teknologi dan Inovator Pelatihan Informasi dan Teknologi Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian / Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Diklat Manajemen Pengelolaan Koperasi di Provinsi Kep bangka Belitung Diklat Manajemen Retail Koperasi Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah Bimtek Koperasi Jasa Keuangan

1,500,000,000.00

APBD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

450,000,000

APBD

750,000,000

APBD

500,000,000

APBD

250,000,000

APBD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka

125,000,000

APBD

250,000,000

APBD

125,000,000

APBD

125,000,000

APBD

Belitung Bimtek SOP Koperasi


125,000,000

BELANJA LANGSUNG APBN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Program Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM (PLUTKUMKM) Pembangunan PLUT KUMKM

APBD

3,356,000,000.00

Meningkatnya pemberdayaan terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM

Provinsi Bangka Belitung

Persentase (%) penyampaian laporan koordinasi peningkatan manajemen perencanaan dan pengendalian dalam rangka optimalisasi kegiatan DKTPUB lingkup Kemendagri yang tepat waktu

Terwujudnya Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu

Provinsi Bangka Belitung

Meningkatnya layanan usaha bagi koperasi dan UMKM

APBN 4.000.000.000,00

APBN 3.000.000.000,00

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan

dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

B A B I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Recommend Documents