B A B I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan di Kota Mataram memerlukan kualitas perencanaan pembangunan yang terpadu, adaptif dan komprehensif sehingga mampu mengakomodir aspirasi masyarakat. Bappeda Kota Mataram selaku badan perencana pembangunan di Kota Mataram berusaha meningkatkan kualitas perencanaan melalui berbagai upaya. Untuk dapat menyusun perencanaan yang baik maka sangat diperlukan adanya suatu pedoman. Salah satunya pedoman tersebut adalah penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kota Mataram. Renstra SKPD merupakan tindak lanjut terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Disamping itu penyusunan Renstra SKPD untuk memenuhi tuntutan dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Renstra SKPD Bappeda Kota Mataram Tahun 2011-2015 disusun sebagai rangkaian rencana tindak untuk menjadi acuan/pedoman bagi Bappeda Kota Mataram beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Mataram 1.2

Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kota Mataram Tahun 2011-2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai rujukan, yakni :

Renstra SKPD Bappeda Kota Mataram 2011- 2015

Halaman 1

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Tahun

2004

Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyelenggaraan

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Peraturan

Daerah

Kota

Mataram

Nomor

5

Tahun

2008

tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. 11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025. 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomr 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015.


Halaman 2

1.3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Maksud Penyusunan Renstra SKPD ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan dan menyediakan tolak ukur serta alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan SKPD Bappeda secara konsukwen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Tujuan a. Sedangkan tujuan penyusunan adalah tersedianya suatu dokumen strategik dan komprehensif; b. Untuk lebih memantapkan terselengaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD; c. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang perencanaan pembangunan; d. Memudahkan

pemangku

kebijakan

dan

instansi

terkait

dalam

mengambil keputusan; e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan; f. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan kinerja pembangunan. 1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra SKPD Bappeda Kota Mataram disusun sebagai berikut : Bab

1

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang

1.2.

Landasan Hukum

1.3.

Maksud dan Tujuan

1.4.

Sistematika Penulisan


Halaman 3

Bab

Bab

II

Gambaran Pelayanan SKPD

2.1.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2.

Sumber Daya SKPD

2.3.

Kinerja Pelayanan SKPD

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

III

Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan SKPD

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4.

Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Bab

Bab

3.5.

Penentuan Isu – isu Strategis

IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

4.1.

Visi dan Misi SKPD

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD

V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab

VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab

VII

Penutup


Halaman 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA MATARAM

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Unit Kerja BAPPEDA Kota Mataram sesuai Perda No. 5 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon IIIa, 4 Eselon IIIb dan 11 jabatan Eselon IVa. Berdasarkan SK tersebut pola struktur atau susunan organisasi BAPPEDA Kota Mataram terdiri dari : 1. Kepala 2. Sekretaris 3. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik 4. Bidang Ekonomi 5. Bidang Sosial Budaya 6. Bidang Fisik dan Prasarana 7. Kepala urusan yang berada di bawah Sekretariat terdapat 3 (tiga) SubBagian (Kasubbag), sedangkan seksi-seksi yang berada di bawah Bidang terdapat 8 (delapan) Sub-Bidang. Untuk lebih jelasnya struktur Bappeda Kota Mataram dapat dilihat pada gambar 1 berikut :


Halaman 5

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Mataram KEPALA BADAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG EKONOMI

SEKRETARIAT

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG FISIK DAN PRASARANA

BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan

Sub Bagian Keuangan

Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum

Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Penelitian dan Pengembanga n

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bidang Statistik

UPTB

Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008,

tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Mataram adalah

sebagai berikut :


Halaman 6

2.1.1 Tugas Pokok Bappeda Kota Mataram BAPPEDA adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana (struktur organisasi terlampir). 2.1.2 Fungsi Bappeda Kota Mataram Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008. Rincian tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :


Halaman 7

a. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Sub bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan, dan Sub bagian Keuangan, dimana masing-masing Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian. Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

pengelolaan

ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, kerjasama pembangunan, keuangan, umum serta kepegawaian, sedangkan fungsi dari Sekretaris adalah: a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;

Kerja

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan; c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan; d. Perumusan umum;

bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi

e. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan; f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan kerjasama pembangunan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; g. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS; h. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;


Halaman 8

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Penelitan Dan Pengembangan Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Penelitian Pengembangan, dan Sub Bidang

dan

Statistik, dimana masing-masing sub

bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok: memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang penelitian, pengembangan dan statistik, dengan fungsi : a.

pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang ;

b.

pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang ;

c.

pengkoordinasian penyusunan statistik daerah dalam mendukung basis data perencanaan pembangunan daerah;

d.

perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penelitian , pengembangan dan statistik;

e.

penginventarisasian permasalahan pengembangan dan statistik serta kebijaksanaan pemecahannya;

f.

perumusan bahan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan serta statistik ;

g.

perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS di bidang penelitian , pengembangan dan statistik;

dibidang perumusan

penelitian , langkah-langkah

daerah di bidang

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i.

pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;

j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ;


Halaman 9

dan

k.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum dan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dimana masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi

: memimpin,

dan mengkoordinasikan kegiatan

bawahan dalam pengkoordinasian dan

pembinaan teknis penyusunan

rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya meliputi : urusan pemerintahan

bidang pendidikan , kepemudaan dan

olahraga, kependudukan dan catatatan sipil, perencanaan pembangunan, Kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, negeri,

sosial,

otonomi

daerah,

kesatuan bangsa dan politik dalam pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perpustakaan dan kearsipan.. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a.

pengkoordinasian penyusunan Rencana Penetapan Kinerja lingkup Bidang;

b.

pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;

c.

pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;

d.

perumusan dan penjabaran kebijakan pembangunan daerah bidang Sosial budaya ;

e.

penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;


Kerja Tahunan

teknis

dan

perencanaan

Halaman 10

f.

perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;

g.

perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang sosial budaya;

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i.

pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;

dan

j.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

k.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Ekonomi Bidang ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub bidang yaitu Sub bidang Pertanian dan Pariwisata dan Sub bidang Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Pemberdayaan Ekonomi, dimana masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala

bidang

ekonomi

mempunyai

merencanakan, mengatur, mengawasi bawahan dalam pengkoordinasian dan

tugas

pokok:

memimpin,

dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan teknis penyusunan

rencana dan program kerja pembangunan daerah dibidang ekonomi meliputi:

urusan

pemerintahan

bidang

perindustrian,perdagangan,

penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata, ketenagakerjaan dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, pertanian dan ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok kepala bidang ekonomi mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Bidang; b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang;


Halaman 11

c. pengkoordinasian perekonomian;

perencanaan

pembangunan

d. perumusan dan penjabaran kebijakan pembangunan daerah bidang perekonomian;

daerah

teknis

bidang

perencanaan

e. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang perekonomian; h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya; j.

dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. e. Bidang Fisik Dan Prasarana Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub bidang yaitu Sub bidang Sarana Prasarana, dan Sub bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dimana masingmasing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok: memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi bawahan dalam pengkoordinasian dan

dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan teknis penyusunan

rencana dan program kerja pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi : urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, lingkungan hidup,penataan ruang, serta energi dan sumber daya mineral.


Halaman 12

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Penetapan Kinerja lingkup Bidang;

Kerja Tahunan

dan

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Program Kerja lingkup bidang; c. pengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana; d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;

perencanaan

e. penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; f. perumusan bahan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; g. perumusan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi : RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dibidang fisik dan prasarana; h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang; i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengendalian pelaksanaan tugas sub bidang dibawahnya;

dan

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2

Sumber Daya

Berdasarkan data kepegawaian status pada tanggal 25 Maret 2010 pada BAPPEDA Kota Mataram berjumlah 50 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap/Honorer Daerah. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja BAPPEDA Kota Mataram berdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


Halaman 13

Tabel 2.1 Komposisi Pendidikan PNS lingkup BAPPEDA Kota Mataram,

Sumber : Bappeda Kota Mataram Tabel 2.2 Kepangkatan PNS, lingkup BAPPEDA Kota Mataram,

Sumber : BAPPEDA Kota Mataram Berdasarkan deskripsi tabel diatas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Bappeda didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 19,6 % dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister). Penyelenggaran tugas kedinasan yang efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip The Right Man on The Right

Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karier pegawai menerapkan sistem Reward and Punishment yang tegas dan adil.


Halaman 14

Selanjutnya kebutuhan personil sesuai dengan hasil analisis jabatan yang meliputi: job struktural dan non struktural idealnya diperlukan personil sejumlah 51 orang. Berdasarkan atas asumsi tersebut maka setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti perencana dan peneliti. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Mataram didukung oleh sarana dan prasarana seperti : kendaraan roda 2 (dua) & roda 4 (empat), komputer, meubler dan lain-lain. Tabel 2.3 Jumlah Sarana Penunjang Pada Masing-Masing Unit Kerja Bappeda Kota Mataram No

Bidang

Kend. Roda 4 Kend. Roda 2 Komputer

Meubler

1

Kepala

1

-

-

1

2

Sekretariat

1

5

5

22

3

Bidang Litbang

1

3

3

9

4

Bidang Sosbud

1

3

3

9

5

Bidang Ekonomi

1

3

3

14

1

3

3

10

6

19

20

75

6

Bidang Fispra Jumlah

Disamping sarana penunjang tersebut diatas, dalam rangka memperlancar fungsi Perencanaan di Bappeda Kota Mataram telah didukung dengan sarana informasi LOCAL AREA NETWORK (LAN) sebagai salah satu sarana dalam penyediaan data base Kota Mataram yang kedepan diharapkan dapat diakses oleh seluruh dinas instansi dalam rangka perencanaan pembangunan di Kota Mataram.


Halaman 15

2.3

Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam lima tahun, dari tahun 2006-2010, didpatkan capaian kinerja pelayanan yang ditampilkan dalam tabel dihalaman berikut ini. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Kunci

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100 %

Terlaksananya 2 program kemitraan 2 kegiatan pembangunan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat (Program penataan lingkungan terpadu dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat)

2 kegiatan

100 %

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Penyusunan PPAS 2010

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Penyusunan KUA 2010

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Penyusunan RKPD 2010

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Revitalisasi Lembaga Keuangan Mikro

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Penyusunan analisis standar biaya

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Penyusunan database potensi di bidang ekonomi

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

bidang 1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Terlaksananya MPBM Tingkat Kota Mataram

Koordinasi sosbud

perencanaan

pembangunan

Koordinasi penanggulangan kemiskinan


Halaman 16

Indikator Kinerja Kunci

Target

Realisasi

Tingkat Capaian

Penyusunan database sosbud

1 kegiatan

1 kegiatan

100 %

Penyusunan buku pencapaian Indonesia sehat

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Koordinasi peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman (P2KLP/NUSSP)

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Koordinasi Pemantapan Perencanaan Sarana dan Prasarana Perkotaan

1 dokumen

1 dokumen

100 %

Koordinasi perencanaan wilayah dan sumber daya Alam

3 kegiatan

3 kegiatan

100 %

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun

2.4

Target

Realisasi

%

2006

4.082.881.999

3.444.519.592

84,63

2007

3.812.911.900

3.188.746.974

83,63

2008

3.648.904.375

3.289.653.581

89,26

2009

3.647.199.950

3.234.903.772

88,7

2010

3.639.056.550

Anggaran Tahun Berjalan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda, selaku badan perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Mataram,


Halaman 17

mempunyai peluang sekaligus kendala dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Analisis Lingkungan Strategis Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan

strategis

menempatkan

dan

organisasi

merupakan pada

suatu

posisi

proses

strategis

untuk

sehingga

selalu dalam

perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).  Analisis Lingkungan Internal (ALI) i. Kekuatan

Bappeda Kota Mataram mempunyai beberapa faktor kekuatan yang menjadi

pendukung

dalam

menyusun

suatu

perencanaan

pembangunan. Faktor kekuatan tersebut adalah : 1) Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan tugas. Bappeda Kota Mataram didukung oleh kualitas SDM yang memadai dengan 19,6 % diantaranya berpendidikan S2; 2) Tersedianya prasarana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Untuk menunjang kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal mengolah dan menganalisis perencanaan dari berbagai sektor, oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas untuk mempercepat proses pengolahan dan penganalisaan programprogram perencanaan pembangunan; 3) Kemudahan akses media komunikasi dan informasi. Adanya sarana LAN di Bappeda memudahkan akses informasi baik online dan

offline; 4) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas perencanaan;


Halaman 18

5) Adanya dasar hukum dengan ditetapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, yang memberikan Bappeda kewenangan untuk mengkoordinasikan Dinas/Instansi

dalam

merencanakan

program-program

pembangunan, serta adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perda Nomor 27 Tahun 2001 tentang MPBM; 6) Visi dan Misi Bappeda Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan

tugas

pokok

dan

fungsi

guna

menuju

pemerintahan yang baik (Good Governance). ii. Kelemahan

Analisis kondisi internal menunjukkan bahwa Bappeda Kota Mataram mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut : 1) Pengetahuan Teknis / Analisa Kebijakan Publik Terbatas Untuk mendapatkan hasil perencanaan yang berkualitas sangat ditunjang oleh aparatur yang betul menguasai pengetahuan teknis perencanaan, implementasi dan evaluasi kegiatan pembangunan; 2) Sistem dan teori perencanaan belum diterapkan sepenuhnya secara baik dan benar, ini dapat mengakibatkan perencanaan yang dihasilkan belum optimal, oleh karena itu sistem perencanaan ini sangat menentukan dalam menyusun suatu rencana; 3) Data pokok perencanaan belum lengkap dan kurang valid Ini

diperlukan

agar

program/kegiatan

yang

tertuang

dalam

perencanaan lebih tajam/terarah; 4) Belum

tersusunnya

SOP

(Standar

Operasi

dan

Prosedur)

pelaksanaan tugas dilingkup Bappeda Kota Mataram. Adanya SOP yang memadai dapat mempercepat dan memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan.


Halaman 19

 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) i. Peluang 1) Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya selaku perencana; 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam

pembangunan

meningkatkan kerjasama,

merupakan

kualitas

pengawasan

peluang

dalam

rangka

perencanaan

pembangunan

melalui

dan

implementasi

program

evaluasi

pembangunan; 3) Kepedulian

institusi

pemikir

berupa

keterlibatan

para

dosen

perguruan tinggi setempat dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; 4) Dukungan Masyarakat Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui sistem MPBM telah menunjukan kemajuan, yaitu dengan melibatkan secara langsung masyarakat yang berkompeten dalam proses perencanaan pembangunan kota dan sebagai salah satu wujud keterlibatan

masyarakat

adalah

ikut

berperan

aktif

dimana

masyarakat memiliki kesempatan bersuara, berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. ii. Ancaman 1) Salah

satu

faktor

penting

untuk

meningkatkan

kualitas

pembangunan ialah partisipasi masyarakat. Akhir-akhir ini ada inidikasi

bahwa

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

menurun. Ini mungkin saja disebabkan oleh sikap apatis masyarakat dan tingginya dinamikan kehidupan; 2) Ego Sektoral Masih adanya Dinas/Instansi unit kerja yang hanya mengedepankan sektor yang menjadikan tanggung-jawabnya tanpa memperhatikan Dinas/Instansi unit kerja lain. Hal ini tentu saja menimbulkan


Halaman 20

adanya hambatan dalam pembangunan karena bagaimanapun juga sektor-sektor pembangunan itu tidak dapat terlepaskan antara satu dengan lainnya; 3) Globalisasi dan Perdagangan Bebas Globalisasi dan Perdagangan Bebas berdampak pada semakin terbukanya Kota Mataram dalam segala aspek kehidupan baik dalam aspek budaya, ekonomi maupun sosial. Bila tidak diantisipasi dengan baik pada gilirannya akan menimbulkan dampak negatif; 4) Masih tingginya ketergantungan anggaran pembangunan dari pusat. Ini menyebabkan beberapa program prioritas tidak dapat dapat dijalankan segera; 5) Makin

tingginya

kompleksitas

dan

dinamisnya

masalah

pembangunan. Tingginya kompleksitas dan dinamika pembangunan dapat disebabkan oleh globalisasi dan perdagangan bebas. Ini menyebabkan makin tingginya kesulitan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan solusinya; 6) Perbedaan Interpretasi antara lembaga di tingkat pusat (Bappenas, Depdagri, Depkeu) terhadap peraturan yang dikeluarkan, sehingga program kegiatan antara Pusat/Propinsi dan Kabupaten/Kota belum sinkron. Misinterprestasi ini dapat timbul disebabkan rendahnya sosialisasi peraturan dari instansi terkait. 2.5

Analisis Strategi Pilihan

Strategi adalah kegiatan, mekanisme, atau sistem untuk mengantisipasi secara menyeluruh dan meramalkan pencapaian tujuan ke depan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan (strength, S) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi S-O, memadukan kelemahan (weakness, W) dengan peluang (opportunity, O) yang dikenal sebagai strategi W-O, dan memadukan kekuatan (strength, S) dengan ancaman (threath, T) yang dikenal sebagai strategi S-T.


Halaman 21

Strategi S-O dimaksudkan sebagai upaya memaksimalkan setiap unsur kekuatan yang dimiliki untuk merebut setiap unsur peluang yang ada seoptimal mungkin, strategi W-O dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki masing-masing unsur kelemahan agar dapat memanfaatkan seoptimal mungkin setiap unsur peluang yang ada, sedangkan strategi S-T dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksimalkan setiap unsur kekuatan untuk menangkal dan menundukkan setiap unsur tantangan seoptimal mungkin. Dengan demikian akan diperoleh berbagai strategi pilihan yang merupakan hasil perpaduan antar unsur kekuatan, kelemahan, dan peluang. Masingmasing strategi pilihan tersebut harus diuji kembali relevansi dan kekuatan relasinya dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. 1. Strategi Antara Kekuatan dan Peluang (S-O) Kekuatan (S) 1) Sumber Daya Manusia yang handal; 2) Tersedianya prasarana dan sarana; 3) Kemudahan akses media komunikasi dan informasi baik online dan offline; 4) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal; 5) Kewenangan Bappeda untuk mengkoordinasikan Dinas/Instansi dalam merencanakan programprogram; 6) Visi dan Misi Bappeda Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance).

Peluang (O) 1) Tuntutan implementasi Good Governance; 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah; 3) Kepedulian institusi pemikir berupa keterlibatan para dosen; 4) Dukungan Masyarakat.


Strategi S-O 1) Memandu dan mengkoordinasikan implementasi Good Governance; 2) Terus mengadakan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan kalangan perguruan tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan; 3) Penggunaan sarana komunikasi dan informasi (online dan offline) untuk mendukung kegiatan perencanaan; 4) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan yang berasal dari berbagai pembiayaan (APBD, DAK, Dekon dan Dana Tugas Pembantuan).

Halaman 22

2. Strategi Antara Kelemahan dan Peluang (W-O) Kelemahan (W) 1) Pengetahuan Teknis / Analisa Kebijakan Publik Terbatas; 2) Sistem dan teori perencanaan belum diterapkan sepenuhnya secara baik dan benar; 3) Data pokok perencanaan belum lengkap; 4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas.

Peluang (O) 1) Tuntutan implementasi Good

Governance;

2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah; 3) Kepedulian institusi pemikir berupa keterlibatan para dosen; 4) Dukungan Masyarakat.

Strategi W-O 1) Peningkatan

pengetahuan teknis kebijakan publik melalui diklat teknis;

2) Peningkatan validitas

dan manajemen data

3) Peningkatan;

penggunaan teknikteknik perencanaan dan pengambilan keputusan;

4) Penyusunan SOP

dilingkup Bappeda.

3. Strategi Antara Kekuatan dan Ancaman (S-T) Kekuatan (S) 1) Sumber Daya Manusia yang handal; 2) Tersedianya prasarana dan sarana; 3) Kemudahan akses media komunikasi dan informasi baik online dan offline; 4) Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal; 5) Kewenangan Bappeda untuk mengkoordinasikan Dinas/Instansi dalam merencanakan programprogram; 6) Visi dan Misi Bappeda Kota Mataram yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna menuju pemerintahan yang baik (Good Governance). .

Ancaman (T)

Strategi S-T

1) Kurangnya partisipasi masyarakat; 2) Ego Sektoral; 3) Globalisasi dan Perdagangan Bebas; 4) Masih tingginya ketergantungan anggaran pembangunan dari pusat; 5) akin tingginya kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan; 6) Perbedaan Interpretasi antara lembaga di tingkat pusat (Bappenas, Depdagri, Depkeu) terhadap peraturan yang dikeluarkan.

1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan melalui media online dan offline; 2) Menggunakan media online dalam mendukung kegiatan perencanaan.


Halaman 23

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T) Kelemahan (W) 1) Pengetahuan Teknis / Analisa Kebijakan Publik Terbatas; 2) Sistem dan teori perencanaan belum diterapkan sepenuhnya secara baik dan benar; 3) Data pokok perencanaan belum lengkap; 4) Belum tersusunnya SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas.

Ancaman (T)

Strategi W-T

1) Kurangnya partisipasi masyarakat; 2) Ego Sektoral; 3) Globalisasi dan Perdagangan Bebas; 4) Masih tingginya ketergantungan anggaran pembangunan dari pusat; 5) Makin tingginya kompleksitas dan dinamisnya masalah pembangunan; 6) Perbedaan Interpretasi antara lembaga di tingkat pusat (Bappenas, Depdagri, Depkeu).

1) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan perencanaan pembangunan; 2) Mencari alternatifalternatif pembiayaan pembangunan guna mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat; 3) Penggunaan pengetahuan teknis/analisa kebijakan publik dalam perencanaan pembangunan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Bappeda Kota Mataram. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Bappeda Kota Mataram.


Halaman 24

KETERKAITAN STRATEGI DENGAN VISI DAN MISI Keterkaitan Dengan

Strategi S-O (1)

VISI

MISI 1

MISI 2

MISI 3

Nilai

Urutan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

4

4

4

16

I

3

3

4

4

14

II

2

2

2

2

8

2

4

2

2

10

1) Mengkoordinasikan dan Memandu implementasi Good

Governance; 2) Terus mengadakan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan kalangan perguruan tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan; 3) Penggunaan sarana komunikasi dan informasi (online dan offline) untuk mendukung kegiatan perencanaan; 4) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan yang berasal dari berbagai pembiayaan (APBD, DAK, Dekon dan Dana Tugas Pembantuan ).

Keterkaitan Dengan

Strategi

MISI 2

MISI 3

Nilai

Urutan

S-O

VISI

MISI 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

4

4

4

16

I

3

4

2

3

12

III

3

4

2

2

11

IV

1. Peningkatan pengetahuan teknis kebijakan publik melalui diklat teknis; 2.

Peningkatan validitas dan manajemen data; 3. Peningkatan penggunaan teknikteknik perencanaan dan pengambilan keputusan;


Halaman 25

4. Penyusunan SOP dilingkup 3

Bappeda.

4

3

2

12

III

Keterkaitan Dengan

Strategi S-T

VISI

MISI 1

MISI 2

MISI 3

Nilai

Urutan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4

4

4

4

16

I

3

3

2

2

10

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan melalui media online dan offline; 2. Menggunakan media online dalam mendukung kegiatan perencanaan.

Keterkaitan Dengan

Strategi

Nilai

Urutan

(5)

(6)

(7)

4

4

16

I

4

4

4

16

I

4

2

3

12

III

W-T

VISI

MISI 1

MISI 2

MISI 3

(1)

(2)

(3)

(4)

4

4

4

3

1. Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data dan perencanaan pembangunan; 2. Mencari alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan guna mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat; 3. Penggunaan pengetahuan teknis/analisa kebijakan publik dlm perencanaan pembangunan;

Berdasarkan hasil pilihan strategi yang diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bappeda Kota Mataram, maka prioritas urutan faktorfaktor penentu keberhasilan tersebut meliputi 8 hal, yaitu:


Halaman 26

1. Mengkoordinasikan dan memandu implementasi Good Governance; 2. Peningkatan pengetahuan teknis kebijakan publik melalui diklat teknis; 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan melalui media online dan offline; 4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi dalam penyediaan data

dan perencanaan pembangunan; 5. Mencari alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan guna mengurangi

ketergantungan dari pemerintah pusat; 6. Terus mengadakan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha dan

kalangan perguruan tinggi dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan; 7. Penggunaan pengetahuan teknis/analisa kebijakan publik dlm perencanaan

pembangunan; 8. Peningkatan validitas dan manajemen data.

Delapan faktor penentu diatas dapat disederhanakan menjadi strategi umum sebagai berikut: 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas data pembangunan di bidang ekonomi, sosbud dan fispra; 2. Peningkatan kualitas SDM dalam penyusunan dokumen perencanaan; 3. Peningkatan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan; 4. Mendorong kerjasama antara swasta, pemerintah dan masyarakat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik; 5. Meningkatkan kualitas SDM di unit pelayanan publik. Untuk mencapai rangkaian strategi umum diatas, diharapkan kebijakankebijakan berikut ini mampu dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diantaranya: 1. Peningkatan kualitas SDM dibidang pengolahan data; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor guna mendukung penyimpanan dan pengolahan data;


Halaman 27

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan, evaluasi dan penelitian pembangunan; 4. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan; 5. Pembentukan Tim Penyusunan RPJMD dengan anggota dari seluruh lapisan masyarakat; 6. Pembentukan tim kebijakan publik dengan melibatkan seluruh stakeholders 7. Memberikan subsidi bagi penelitian yang sesuai dengan tupoksi Bappeda Kota Mataram; 8. Melibatkan

seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan program

penyusunan dan evaluasi pogram pembangunan di segala bidang (Ekonomi, Sosial-Budaya, Sarana dan Prasarana Wilayah).


Halaman 28

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1

Identifikasi Permasalahan

Mengingat tugas pokok Bappeda yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, maka dapat diuraikan berbagai masalah yang timbul dalam koordinasi perencanaan pembangunan sebagai berikut: a. Masih adanya ego sektoral antar instansi yang cenderung mempersulit koordinasi perencanaan pembangunan; b. Makin tingginya dinamika pembangunan sehingga sulit dalam merumuskan prediksi dan antisipasi atas persoalan pembangunan yang makin kompleks yang berujung dalam kesulitan menyusun program prioritas pembangunan; c. Rendahnya koordinasi dalam penyusunan database data pembangunan; d. Keterbatasan dana pembangunan kian mempersulit koordinasi dan penyusunan program prioritas pembangunan; e. Kurangnya SDM yang memahami perencanaan dan evaluasi program pembangunan.

Kelemahan

ini

seringkali

berujung

pada

lemahnya

sinkronisasi program pembangunan dengan Visi dan Misi instansi terkait dan Visi dan Misi pembangunan daerah. 3.2

Telaah Visi dan Misi Walikota Mataram

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kota Mataram sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kota Mataram. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kota Mataram kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan,

ketenagakerjaan,

sektor


informal,

investasi,

berbagai

Halaman 29

infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam

pencapaiannya

harus

didukung

oleh

percepatan

pembangunan

infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan altematif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kota Mataram tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota (citizen) yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran

hukum

berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.


Halaman 30

Mataram dengan visinya menempatkan diri sebagai Kota yang maju disegala bidang tanpa melupakan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Kota Mataram, tanpa kecuali, percaya bahwa pencapaian visi ini memerlukan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas pembangunan dan percaya bahwa semua usahanya tidak lepas dari pertolongan yang Maha Kuasa. Dengan demikian maka landasan pembangunan Kota Mataram kedepan adalah sinkronisasi hubungan antaran manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan sang Pencipta-Nya. Untuk mencapai Visi Kota Mataram “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, terdapat 5 Misi yang yang diturunkan dari visi tersebut yang meliputi : a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya. b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsif-prinsif tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan. Pada prinsipnya misi pembangunan Kota Mataram ini ditujukan untuk mensinergikan pembangunan yang pro growth, pro poor dan pro governance. Pembangunan

pro

growth

(pro

pertumbuhan)


dilaksanakan

dengan

Halaman 31

menyediakan iklim investasi dan pelayanan publik yang memadai. Pro poor (pro kemiskinan) ditindak lanjuti dengan memberdayakan perekonomian berbasis kerakyatan. Sedangkan pro governance (pro tata kelola pemerintahan yang baik) digapai dengan menyediakan pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP). Dengan demikian diharapkan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan

penurunan

angka

kemiskinan

dan

pengangguran

sekaligus

meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah sekaligus memberdayakan masyarakat Kota Mataram. 3.3

Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Mataram, direncanakan pengembangan kawasan strategis yang sedemikian rupa sehingga dapat diakomodasi seluruh kebutuhan lahan warga Kota Mataram untuk keperluan perumahan, kantor, perdagangan, perindustrian dan area kegiatan umum termasuk areal transportasi. Sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Mataram, Penataan Ruang Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang mantap, efisien, efektif dan optimal serta berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan, karateristik dan kemampuan daya dukung lahan yang tersedia. Konsep dasar rencana menciptakan struktur pelayanan yang berjenjang mulai dari pusat kota, sub pusat kota dan pusat lingkungan. Sedangkan konsep bentuk kota adalah dengan memanfaatkan Jalan Lingkar yang ada sebagai pembentuk kota, sehingga bentuk kota mendekati bentuk pusat jamak yang berjenjang sehingga menjamin terdistribusinya kegiatan pembangunan kota. Pola perwilayahan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan

sesuai

dengan

potensi

lahan

dan

kecenderungan

perkembangan yang serasi, selaras, seimbang dan terintegrasi dalam sistem kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana penggunaan lahan di Kota Mataram diperuntukkan

untuk

kawasan

perumahan

dan

permukiman,

kawasan perdagangan dan jasa komersial, kawasan perkantoran, kawasan


Halaman 32

kesehatan, kawasan pendidikan tinggi, pengembangan fasilitas penunjang kegiatan permukiman, Ruang Terbuka Hijau, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan khusus dan kawasan konservasi. 3.4

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kota Mataram yang sejalan dengan Tupoksi Bappeda Kota Mataram dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini: Pertama, Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran. Kemiskinan merupakan salah satu dinamika pembangunan yang tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Tingkat kemiskinan di Kota Mataram cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Walau demikian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi dengan meningkatnya tingkat inflasi, meningkatkan potensi angka kemiskinan di kemudian hari. Penurunan tingkat kemiskinan masih memerlukan kerja keras dimana tingkat kemiskinan antara tahun 2005 s/d 2008 berada pada kisaran 2 digit (kecuali pada tahun 2007 sebesar 9,67%). Disisi lain, tingkat pengangguran di Kota Mataram memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2009,

pengangguran

terbuka

sebesar

10,78%.

Meningkatnya

tingkat

pengangguran selain disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja juga masih relatif rendahnya ketrampilan (skill) pencari kerja dengan kebutuhan lapangan kerja yang tersedia. Kedua, Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Kebutuhan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pembangunan wilayah sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten ini perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana jalan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di Kota Mataram. Selain itu perlu dipertimbangkan pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) agar sungai yang ada dapat mendukung perubahan penggunaan lahan. Tidak lupa juga meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Mataram.


Halaman 33

Ketiga, Degradasi Lingkungan. Beberapa tahun terakhir ini banjir sempat melanda Kota Mataram. Ini menandakan menurunnya daya dukung lingkungan di Kota Mataram. Penurunan daya dukung lingkungan ini langsung maupun tak langsung dapat menghambat aktivitas perekonomian bahkan dapat merusak infrastruktur yang berfungsi mendukung kegiatan perekonomian. Untuk itu diperlukan langkahlangkah preventif agar banjir yang mungkin sewaktu-waktu akan datang dapat dihindari. Keempat, Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan. Pemerintah Pusat mulai tahun 2008 meluncurkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang kepesertaannya mengacu pada hasil verifikasi terhadap Rumah Tangga Miskin yang sebelumnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh BPS dengan jumlah peserta di Kota Mataram sebanyak 21.331 KK atau 80.433 Jiwa. Untuk mengakomodasi masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam data penerima JAMKESMAS (dari pemerintah pusat), diakomodasi dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat NTB (Jamkesmas-NTB) berdasarkan Kesepahaman Bersama (MoU) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kelembagaan Badan Kerjasama Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (BKSPJK-NTB). Dari segi pendidikan, pada tahun 2009 telah dicapai peningkatan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD1 : 108,36 %, SMP : 101,94 %, dan SMA : 100,28 %. Namun mengingat jumlah penduduk miskin yang berpotensi meningkat, diperlukan upaya lanjutan untuk mengantisipasi kenaikan potensi peserta Jamkesmas NTB dan peningkatan layanan (bantuan) di bidang pendidikan. Kelima, Intensitas dan Penyebaran Penyakit. Indikator dibidang kesehatan pada Tahun 2008 menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 65,66 tahun dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 1

Indikator APK tahun 2008: SD (106,99); SMP (94,65); SMA (75,46).


Halaman 34

41.25 per 1.000 Kelahiran Hidup, kedua indikator ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas hidup dibidang kesehatan dalam 1 dekade terakhir ini. Namun peningkatan indikator memerlukan program peningkatan kualitas kesehatan lebih lanjut agar tercapai kualitas kesehatan yang optimal. Berdasarkan indikator diatas diperlukan perubahan-perubahan sosial untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Mataram. Angka kemiskinan berkorelasi dengan rendahnya kapasitas yang dimiliki sebagian masyarakat untuk meraih derajat kesehatan yang lebih baik. Pemerintah Kota Mataram terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan derajat kesehatan, terutama derajat kesehatan masyarakat tidak mampu dengan dukungan program Jamkesmas NTB/ Jamkesda. Keenam, Investasi Daerah dan Pembiayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM). Permasalahan yang terkait dengan pengembangan investasi di daerah adalah rendahnya akses permodalan yang dapat menghambat peningkatan kualitas produk IKM. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk menyediakan akses permodalan yang cukup memadai untuk mendukung program pengembangan IKM. Program pemberian modal dapat dilakukan dengan mendirikan Lembaga Khusus yang memberikan permodalan kepada IKM Kota Mataram.


Halaman 35

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Pelaksanaan pembangunan dimana saja harus dimulai dengan proses perencanaan

pembangunan.

Karena

itu

perencanaan

pembangunan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan. Karena proses perencanaan pembangunan itu juga mengandung penetapan rencana capaian indikator kinerja, maka perencanaan pembangunan juga mengandung fungsi pencapaian akuntabilitas pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah (seluruh SKPD). Perencanaan Strategis atau yang juga dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pernyataan minat dan target kemana suatu organisasi akan menempatkan dirinya pada masa yang akan datang. Andai saja posisi ke depan yang dijabarkan dalam Renstra tidak tepat, maka dapat dipastikan bahwa organisasi itu akan kehilangan eksistensi dirinya di masa datang. Renstra mengandung pernyataan Visi, Misi dan Program serta indikator indikatif yang berkenaan dengan keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut : 4.1.

Visi dan Misi SKPD

4.1.1. Visi Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut

maka visi Bappeda Kota Mataram adalah : ”Terwujudnya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religus dan Berbudaya”. Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang


Halaman 36

luas karena berkenaan dengan dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otda yang andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat

unsur

ini

merupakan

unsur

pendukung

implementasi

Tata

Pemerintahan Yang Baik. Tata Pemerintahan Yang Baik juga mencakup pengertian yang mendasar karena sesungguhnya tujuan dari Otonomi Daerah ialah pembangunan daerah yang melibatkan ketiga unsur yakni, yakni unsur masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan dan implementasi pembangunan. Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan kewenangannya dibidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan

Tata

Pemerintahan

Yang

Baik

di

Kota

Mataram.

Atas

pertimbangan hal-hal diatas, maka visi Bappeda ditetapkan sesuai dengan diatas. 4.1.2.

Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat

waktu, efektif dan efisien. 3. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

layanan

data

dan

informasi

perencanaan pembangunan yang memadai. 4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi di atas adalah : 1. Mewujudkan

kemitraan

pembangunan

dengan

berbagai

pemangku

kepentingan. 2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.


Halaman 37

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah. 4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. 4.3. Sasaran Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 2. Diperolehnya

sinkronisasi

dokumen

perencanaan

dan

sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah. 3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses. 4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah. 4.4. Strategi Dan Kebijakan SKPD Strategi dan Arah kebijakan Bappeda Kota Mataram didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2015 dengan memperhatikan permasalahan perencanaan yang telah diidentifikasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan periode tahun 2011 – 2015, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Mataram. TABEL 4.1 Visi : ”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religus dan Berbudaya” Misi I : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Indikator Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Sasaran Mewujudkan Meningkatnya -Persentase Peningkatan Optimalisasi -Program kemitraan peran serta tingkat peran serta mekanisme Perencanaan pembangunan (partisipasi) perwujudan (partisipasi) partisipasi Pembangunan dengan masyarakat usulan masyarakat masyarakat Daerah berbagai dalam perencanaan dalam dalam -Program


Halaman 38

pemangku kepentingan

perencanaan pembangunan daerah

pembangunan perencanaan Musyawarah Kerjasama daerah sesuai pembangunan Perencanaan Pembangunan dengan Pembangunan aspirasi Daerah masyarakat (MPBM) Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien Indikator Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Sasaran Mewujudkan Diperolehnya -Persentase Pengembangan Optimalisasi -Program sistem sinkronisasi ketepatan sistem mekanisme Perencanaan perencanaan dokumen waktu perencanaan koordinasi Pembangunan pembangunan perencanaan penetapan dan pelaporan perencanaan, Daerah daerah dalam dan sinergitas PERWAL RKPD kinerja pelaksanaan, -Program rangka pelaksanaan sesuai dengan pembangunan dan evaluasi Pengembangan sinkronisasi program UU 25/2004 daerah pembangunan Data/ dan sinergitas pembangunan tentang Sistem daerah Informasi pembangunan daerah Perencanaan Pembangunan Nasional -Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD -Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai Indikator Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Sasaran Meningkatkan Ketersediaan -Persentase Pengembangan Optimalisasi Program kualitas data sistem tingkat layanan data pelayanan data Pengembangan dan informasi informasi dan ketersediaan dan informasi dan informasi Data/ perencanaan data-data sistem perencanaan perencanaan Informasi pembangunan mutakhir serta informasi dan pembangunan pembangunan mudah diakses data-data daerah daerah yang menunjang perencanaan pembangunan - Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan


Halaman 39

Misi IV :

masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Mengoptimalkan monitoring dan pembangunan daerah

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

evaluasi dalam rangka

perencanaan

Strategi

Kebijakan

Program

Peningkatan koordinasi dan mekanisme monitoring evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, penelitian dan pengembangan

-Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi -Program Perencanaan Sosial dan Budaya -Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Halaman 40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

(1)

(2)

(3)

1 1 06

1 06 15

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir SKPD Awal periode RPJMD Penanggung RPJMD Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Tahun Target Target Target Target Target Target (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm 2010) (%) (%) (%) (%) (%) (%) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

URUSAN WAJIB Perencanaan Pembangunan Program pengembangan data/informasi

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan

Kegiatan : 1. Penyusunan Indeks Pembangunan - Tersusunnya Buku Daerah IPD Kota Mataram Tahun 2010 2. Penyusunan Buku Mataram Dalam - Tersusunnya Buku Angka Mataram Dalam angkaTahun 2010

85

87

212

90

213

92

214

95

215

98

216

98

217

97

98

40

98

40

98

40

98

40

98

40

98

41

98

98

53

98

63

98

64

98

64

98

65

98

65

Bappeda

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir SKPD Kode Bidang Urusan Pemerintahan Awal Kinerja Program periode RPJMD Penanggung dan Program Prioritas Pembangunan RPJMD (outcome) Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Tahun Target Target Target Target Target Target (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm 2010) (%) (%) (%) (%) (%) (%) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 3. Penyusunan Buku Kecamatan - Tersusunnya Buku 97 97 70 97 71 98 72 98 72 98 75 98 75 Dalam Angka Kecamatan Dalam angkaTahun 2010 4. Penyusunan Indikator - Tersusunnya Buku 97 97 41 97 41 98 41 98 41 98 41 98 41 Kesejahteraan Rakyat Indikator Kesejahteraan Rakyat Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan 1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 90 91 357 93 357 94 357 95 357 96 357 96 357 dengan pemerintah daerah, swasta & masyarakat - Terlaksananya Pengembangan Kegiatan : Kemitraan 81 83 418 84 418 85 420 87 425 87 425 87 425 1. Pengembangan Kemitraan Pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan Tingkat partisipasi komponen Program perencanaan pembangunan 1 06 21 masyarakat dalam 91 92 694 94 694 95 694 96 694 97 694 97 694 daerah proses perencanaan pembangunan daerh


Halaman 42

Kode



(1)

(2)

(3)

Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan RPJMD

2. Penyusunan rancangan RKPD 3. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 4. Penyusunan KUA

5. Penyusunan PPAS dan PPA

- Terlaksananya penyusunan Perda dan sosialisasi RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 - Terlaksananya penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2012 - Tersusunnya Lakip Kota Mataram Tahun 2010 - Terlaksananya penyusunan KUA Perubahan Tahun 2011 dan KUA Kota Mataram Tahun 2012 - Terlaksananya penyusunan PPAS Perubahan Tahun 2011 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2012

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir SKPD Awal periode RPJMD Penanggung RPJMD Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Tahun Target Target Target Target Target Target (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm 2010) (%) (%) (%) (%) (%) (%) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 90

90

148

90

148

90

148

90

148

90

150

90

150

98

98

38

98

38

98

38

98

40

98

40

98

40

95

95

45

95

45

96

45

96

45

96

47

96

47

97

98

33

98

33

98

34

98

35

98

35

98

35

97

98

33

98

33

98

33

98

33

98

33

98

33


Halaman 43

Kode


(1)

(2) 6. MPBM

-

7. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

-

8. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

-

9. Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian Pembangunan Daerah

1 06 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi


(3) Terlaksananya MPBM dan forum SKPD Kota Mataram Tahun 2011 Terlaksananya penyusunan Dokumen Terlaksananya koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan bidang penelitian pembangunan daerah Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan ekonomi

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir SKPD Awal periode RPJMD Penanggung RPJMD Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Tahun Target Target Target Target Target Target (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm 2010) (%) (%) (%) (%) (%) (%) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 92 92 161 92 161 92 161 92 161 92 161 92 161

97

97

52

97

52

97

52

98

53

98

55

98

55

93

93

367

93

367

93

367

93

370

93

370

93

370

91

91

97

91

97

91

97

91

98

91

98

91

98

87

89

768

92

768

93

768

94

768

95

768

95

768


Halaman 44

Kode



(1)

(2)

(3)

Kegiatan : 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3. Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

4. Penelitian Bidang Ekonomi 5. Penyusunan Gini Ratio (Analisa Pendapatan)

- Tersusunnya Buku PDRB Kota Mataram Tahun 2010 - Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah - Terlaksananya identifikasi potensi ekonomi lokal dan terbentuknya wirausahawan baru, Diklat pengembangan SDM pelaku ekonomi - Terlaksananya Penelitian bidang ekonomi - Terlaksananya penyusunan Buku Analisa Pendapatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kondisi Kinerja Kinerja 2011 2012 2013 2014 2015 pada akhir SKPD Awal periode RPJMD Penanggung RPJMD Jawab Rp Rp Rp Rp Rp Rp (Tahun Target Target Target Target Target Target (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm (dlm 2010) (%) (%) (%) (%) (%) (%) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) jutaan) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 90

90

271

90

271

90

271

90

271

90

271

90

271

90

90

50

90

50

90

50

90

50

90

50

90

50

92

92

600

92

600

92

600

92

600

92

600

92

600

97

97

151

97

152

97

152

98

152

98

152

98

152

92

92

50

92

50

92

50

93

50

93

50

93

50


Halaman 45

Kode



(1)

(2)

(3)

1 06 23

Program perencanaan sosial dan budaya

Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog.pembangunan sosial budaya


85

86

823

89

823

90

823

92

823

Kegiatan : 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

- Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud 2. Kegiatan Penelitian Bidang Sosbud - Terlaksananya Penelitian bidang sosbud 3. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia

4. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

- Tersusunnya buku IPM Kota Mataram Tahun 2010 - Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan - Terlaksananya


Halaman 46

95

823

95

823

Kode


(1)

(2) 5. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

1 06 24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


(3) pelaksanaan percepatan pembangunan Sanitasi Pembangunan Tingkat ketersediaan pranata perencanaan prog. pembangunan wilayah dan SDA


84

84

649

86

649

88

649

90

649

Kegiatan : - Terlaksananya 1. Kegiatan Penelitian Bidang Fispra penelitian bidang Fispra - Terlaksananya 2. Pemantapan Koordinasi pemantapan Perencanaan Pembangunan pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan sarana dan prasarana perkotaan - Terlaksananya 3. Pemantapan Koordinasi koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber perencanaan Daya Alam wilayah dan sumber daya alam


Halaman 47

92

649

92

649

BAB VI INDIKATIF KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011-2015

Indikator Kinerja Daerah Kota Mataram

No.

(1) A.

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Thn 2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ASPEK PELAYANAN UMUM

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1

Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%)

100

100

100

100

100

100

6.2

Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)

50

65

70

80

90

100

6.4

Jumlah program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x100%

100

100

100

100

100

100

23.

Statistik

23.1 Buku ”Mataram Dalam Angka"

ada

ada

ada

ada

ada

ada

23.2 Buku ”PDRB Kota Mataram”

ada

ada

ada

ada

ada

ada


Halaman 48

(9)

BAB VII PENUTUP Dengan telah tersusunnya RENSTRA SKPD Bappeda Kota Mataram yaitu untuk memenuhi tuntutan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi Bappeda Kota Mataram beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi Kota Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju Religius dan Berbudaya”. Disamping itu pula sebagai bahan masukan/input dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda serta dapat juga memberikan motivasi bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram untuk melaksanakan

tugasnya

menuju

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance).


Halaman 49

B A B I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents