BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM
Provinsi dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan di sertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sama seperti RPJMD, maka RENSTRA SKPD juga harus memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang di susun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
serta
berpedoman
kepada
RPJMD
bersifat
Indikatif.
Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah dalam rangka untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun kedepan. Sehingga dengan demikian di harapkan antara Renja, Renstra, dan RPJMD akan bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau yang keberhasilan pencapainnya merupakan salah satu pendorong untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Fungsi Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Tahunan atau Renja SKPD.Program kegiatan yang tertuang didalamnya dibiayai dari sumber anggaran APBD. Sejak dibentuknya Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 1
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau mulai dilaksanakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, globalisasi informasi dan perkembangan di segala bidang merupakan tuntutan dan tantangan tapi juga sekaligus peluang bagi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan dan pengembangan serta membangun Sistem Informasi Pengelolaan Kerasipan ( SIMPOLAK ) dan Otomasi Perpustakaan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten
Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 2
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Undang–Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 3
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Daerah
Page 4
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18 Seri E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian,
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten
Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E );
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau, maka penyusunan Renstra ini di maksudkan antara lain untuk : 1. Acuan dalam Rencan Kerja Tahunan 2. Tolak Ukur pelaksanaan tugas, standar pencapaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lamandau 3. Acuan dan masukan bagi semua pihak pembuat kebijakan pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 5
TUJUAN Disamping mempunyai maksud sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Renstra Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Lamandau juga bertujuan untuk : 1. Meningkatkan Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah kabupaten Lamandau dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2013 – 2018) sehingga mampu untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan. 2. Menjaga konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta prioritas kegiatan sehingga mengarah pada visi dan misi yang telah di tetapkan 3. sebagai alat ukur pencapaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah Kabupaten Lamandau
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang, mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD,
fungsi
pembangunan
Renstra daerah,
SKPD
proses
dalam
penyusunan
penyelenggaraan Renstra
SKPD,
keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 1.2
Landasan Hukum,
memuat
penjelasan
tentang undang-
undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 6
dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3
Maksud dan Tujuan, berisi penjelasan tentang maksud
dan
tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 1.4
Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
2.2
Sumber Daya SKPD, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3
Kinerja Pelayanan SKPD,
berisi uraian mengenai tingkat
capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah
2.4
Tantangan dan SKPD,
Peluang
Pengembangan
Pelayanan
mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRWP, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 7
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan yang dibutuhkan
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD,
Berdasarkan
menguraikan
Tugas
dan
Fungsi
permasalahan-permasalahan
pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan SKPD.
3.2
Telaahan
Visi,
Misi,
dan
Program Kepala daerah dan
wakil kepala daerah Terpilih, menguraikan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD.
3.3
Telaahan
Renstra
K/L dan
Renstra Provinsi, bagian ini
mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktorfaktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra SKPD Provinsi.
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 8
3.4
Telaahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
berisi
tentang
identiifikasi implikasi rencanastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD 3.5
Penentuan Isu-isu Strategis, memuat tentang review kembali faktor-faktor
dari
pelayanan
SKPD
yang
mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1
Visi
dan Misi
SKPD,
pada bagian ini dikemukakan rumusan
pernyataan visi dan misi SKPD.
4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, pada
bagian
ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.
4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD, berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang,
BAB V
RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
BAB VI INDIKATOR
KINERJA
YANG
MENGACU
PADA
TUJUAN
DAN
SASARAN RPJMD, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 9
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra-SKPD, disertai dengan
harapan
bahwa
dokumen
ini
mampu
menjadi
pedoman
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.
Renstra Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 - 2018
Page 10
