B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Dispenduk Capil 2011-2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar , adalah perwujudan dan tindak lanjut dari lahirnya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang – Undang No : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan rangkaian upaya terselenggaranya

dan

terwujudnya “ Pemerintahan yang baik “ yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, serta upaya dalam mencapai tujuan dan cita – cita bangsa dan negara.

Telah menjadi tekad kita bersama bahwa untuk mewujudkan Blitar Kota Peta yang tertib, rapi, indah dan aman yang didukung oleh lingkungan yang benar – benar kondusif, dilandasi dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan tujuan dari Pembangunan Daerah Kota Blitar yang harus tercapai.

Untuk mencapai tujuan tersebut jalannya pelaksanaan pembangunan di segala bidang harus dilaksanakan secara berencana, melalui peningkatan kemampuan kinerja semua unsur organisasi baik secara individu maupun dalam kelompok.

Sebagai suatu instrumen kebijakan, perencanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah memiliki fungsi serta manfaat yang amat penting bagi keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan , karena baik mulai dari penentuan program maupun cara – cara pencapainnya dapat di lakukan secara rasional, berdasarkan aspirasi dari masyarakat dewasa ini serta kecenderungannya di masa depan.

11


Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar mempunyai tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah, disamping tugas – tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar juga mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

Untuk mengimplementasikan seluruh rangkaian program dan kegiatan mendasar, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar untuk kurun waktu 5 ( lima ) Tahun kedepan ( 2011 - 2015), sebagai konsekwensi dari Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Oleh sebab

itu dalam

penyusunan Rencana Strategik

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 – 2015, dipandang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan baik mengenai kondisi dan potensi serta prospek, perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan, maupun aspek yang menyangkut hambatan, kendala serta resiko yang akan muncul sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi dan dicarikan jalan keluarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar yang menggambarkan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan yang didasarkan pada pemahaman secara tepat tentang situasi / lingkungan yang dapat mempengaruhi. Berangkat dari visi inilah diharapkan mampu melahirkan dan menyatukan berbagai gagasan strategis dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, sehingga tumbuh komitmen dan motivasi dari seluruh personil untuk dapat mewujudkannya menjadi kenyataan.

22


1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan di susunnya Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar adalah merupakan upaya untuk memberikan pedoman yang terarah bagi pelaksanaan kegiatan, menetapkan fokus kegiatan secara lebih jelas dan konkrit serta dapat diukur dan bertujuan untuk menentukan skala kebutuhan yang diproyeksikan secara bertahap dalam masa pelaksanaan yang akan dijalani sekarang maupun masa mendatang , juga untuk memudahkan jalinan koordinasi untuk pelaksanaan tugas – tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sehingga dapat terjaga konsistensinya.

1.3

LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 berdasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 4. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil ; 5. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 / ix / 618 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keuangan , Kartu Tanda Penduduk , Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Daerah ;

33


8. Peraturan Daerah Kota Blitar No 7 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Dinas-Dinas Daerah Kota Blitar ; 9. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ; 10. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ; 11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor …. Tahun 2010 tentang RPJMD Kota Blitar Tahun 2011-2015 ; 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Blitar.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 - 2015disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi , merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar.

Bab II GAMBARAN UMUM Berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar meliputi : -

Kualitas dan kuantitas personil

-

Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

-

Landasan

hukum

penyelenggaraan

tugas

fungsi

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar -

Hal – hal lain yang perlu diuraikan sebagai kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

44


Bab III ISU-ISU STRATEGIS -

Memuat rencana kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar khususnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan yang mengarah kepada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Kependudukan

-

Pengamatan dan analisa kondisi organisasi yang dilaksanakan, untuk mendapatkan formulasi asumsi sebagai faktor kunci keberhasilan

pelaksanaan

kebijakan

serta

program

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan

Bab IV RENCANA STRATEGIS A. Visi , Misi -

Penetapan Visi

-

Perumusan Misi

B. Tujuan -

Pengertian tujuan

-

Proses penetapan tujuan

-

Pernyataan tujuan organisasi

C. Sasaran - Pengertian sasaran - Proses penetapan sasaran - Pernyataan sasaran organisasi yang disertai dengan penetapan indikator sasaran yang telah ditetapkan / diidentifikasi yang diwujudkan

dalam

kurun

waktu

perencanaan

dengan

menggambarkan kondisi sasaran di awal tahun perencanaan dan kondisi akhir tahun perencanaan secara kuantitatif .

55


D. Strategi Implementasi “ APBD Pro Rakyat “ dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokuemen kependudukan D. Kebijakan 1. Kebijakan

Bab V

Bab

-

Pengertian kebijakan

-

Proses penetapan kebijakan

-

Pernyataan kebijakan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

VI

-

Pengertian program

-

Proses penetapan program

-

Pernyataan program

INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASAR RPJMD KOTA BLITAR Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik baik di Dinas, Kecamatan maupun Kelurahan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bab. VII.

PENUTUP

-----------

LAMPIRAN

66


1.5.

HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS SKPD DENGAN

DOKUMEN

PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 merupakan program dan kegiatan yang khusus dijabarkan dari uraian tugas dan fungsi organisasi dengan menggunakan RPJMD dan Program Daerah Kota Blitar lainnya sebagai acuan dan rujukannya.

Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk mendukung tugas serta fungsi organisasi secara komprensip , proses penyusunannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah , sehingga dapat digunakan sebagai acuan umum bagi penyelenggaraan tugas – tugas dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah untuk lebih mengarahkan penyelenggaraan program serta kegiatan dalam bentuk kegiatan tahunan, yang dijabarkan secara rinci ke dalam program kerja yang lebih aplikatif ke dalam bentuk program kerja tahunan.

Secara substansial Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015 meliputi pembahasan terhadap lingkup situasi dan kondisi, penetapan visi,

perumusan misi serta

strategi dalam intern maupun ekstern untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan kinerja, diperlukan langkah monitoring serta evaluasi melalui penetapan indikator dan capaiannya.

77


1.6

ASUMSI Pembangunan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan sejak ditertibkan undang-undang tenatng Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya dengan target pada tahun 2011 setiap penduduk harus sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) yang merupakan Singe Identity Number ( SIN ) yang digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan dan PenPencatatan Sipil yang kedepan juga akan digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen lainnya oleh instansi terkait dengan mencamtumkan NIK pada Dokumen yang diperlukan OLeh karena itu kegiatan-kegiatan yang direncanakan sampai dengan 2015 berfokus pada tertib administrasi kependudukan

88


B A B II GAMBARAN UMUM SKPD

2.1

STRUKTUR

ORGANISASI

PENCATATAN SIPIL

DINAS

KEPENDUDUKAN

DAN

DAERAH KOTA BLITAR

a. Kepala Dinas b. Sekretaris -

Kasubag Umum dan Kepegawaian

-

Kasubag Keuangan dan Program

c. Bidang Kependudukan -

Kasi Administrasi Kependudukan

-

Kasi Mobilitas Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil Daerah -

Kasubbid Kelahiran, Kematian,Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak

-

Kasi Perkawinan dan Perceraian

e. Bidang Data dan Penyuluhan -

Kasi Pengolahan data

-

Kasi Penyuluhan

2.2 TUGAS DAN FUNGSI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar . Kedudukan : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

99


2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

Tugas : Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Daerah

mempunyai

tugas

menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Kota Blitar di bidang Kependudukan dan PenPencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing serta mutasi penduduk bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing.

Fungsi : Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah mempunyai fungsi administrasi kependudukan : a. Pelaksanaan pendaftaran penduduk b. Pengelolaan data kependudukan c. Penerbitan kependudukan d. PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; e. PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian; f. PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan; g. PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian; h. PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak; i. PenPencatatan dan Kutipan Akta Perubahan Nama; j. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan/perceraian yang terlambat pelaporannya. a. Kepala Dinas 

Memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .



Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas .

1010


b. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan internal dan eksternal, penatausahaan dan penatalaksanaan urusan kantor secara umum, pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai, perencanaan program serta perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memperlancar mekanisme organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah .



Untuk menjalankan tugas dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi ; 1. Pengoordinasian internal dan eksternal dalam rangka memperlancar penyelenngaraaan

organisasi

dan

tatalaksana

organisasi

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 2. Pengelolaan urusan dalam (rumah tangga) dan tata usaha Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 3. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan; 4. Pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; 5. Pengkoordinasian, fasilitasi dan advokasi administrasi kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 6. Pengkoordinasian,

pembinaan dan penyelenggaraan

administrasi

keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 7. Pengkoordinasian,

penyelenggaraan

administrasi

program

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 8. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

Sekretaris terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian . b. Sub Bagian Keuangan dan Program .

1111




Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola urusan rumah tangga yang mencakup pengelolaan sarana prasarana, perlengkapan dan keamanan kantor, penyelenggaraan rapat dinas, pengurusan surat menyurat, pembinaan dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas dimaksud , Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan administrasi umum perkantoran yang mencakup urusan surat menyurat , pengetikan , penggandaan dan pengarsipan; 2. Pengelolaan penata usahaan dan pengendalian pemanfaatan sarana, prasarana serta perlengkapan kantor; 3. Penyelenggaraan keamanan kantor yang mencakup keamanan sarana dan prasarana serta perlengkapan kantor maupun keamanan kantor selama sebelum, pada saat dan sesudah jam kerja; 4. Penyelenggaraan dan fasilitasi rapat-rapat dinas baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah maupun rapar-rapat dinas yang harus diikuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 5. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pensiun pegawai dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.



Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengelola urusan keuangan

yang

mencakup

kegiatan

perencanaan,

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban keuangan serta mengkoordinasikan penyusunan rencana program tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. Untuk menjalankan tugas dimaksud Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi; 1. Pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;

1212


2. Pengkoordinasian

kegiatan

penatausahaan

dan

pertanggungjawaban

keuangan seluruh unit di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 3. Pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 4. Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 5. Penyusunan Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 6. Pengkoordinasian penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 7. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 8. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 9. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah; 10. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tahunan serta kegiatan insidental Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

c.

Bidang Kependudukan Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian bidang kependudukan. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Kependudukan meempunyai fungsi : 1. Penyelenggaraan

pelayanan

pendaftaran

penduduk

dalam

sistem

administrasi kependudukan; 2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

1313


3. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 5. Pemantauan,

pengawasan,

evaluasi

dan

pelaporan

indikator

kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan; 6. Perencanaan, pengawasan, pembinaaan dan pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan.

Bidang Kependudukan membawahi : a. Seksi Administrasi Kependudukan . b. Seksi Mobilitas Penduduk . 

Seksi Administrasi Kependudukan Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan , penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan , pengawasan dan pengendalian pendaftaran penduduk bagi warga negara Indonesia dan orang asing . Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi : 1.

Pengumpulan , pengelolaan dan perumusan bahan pembinaan dan bimbingan teknis, pengelolaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;

2.

Menyiapkan blangko dan penerbitan dokumen kependudukan;

3.

Penyelenggaraan

pelayanan

pendaftaran

penduduk

dalam

sistem

administrasi kependudukan; 4.

Pengawasan

dan

pengendalian

kependudukan;

1414

penyelenggaraan

administrasi


5.

Pengelolaan dan menganalisis data penyelenggaraan administrasi kependudukan;

6.

Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.



Seksi Mobilitas Penduduk Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis , pengawasan dan pengendalian pendaftaran dan penPencatatan mobilitas penduduk Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan; 2. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; 3. Pengawasan dan pengendalian mutasi penduduk; 4. Pengelolaan dan menganalisis data mutasi penduduk; 5. Pelaporan mutasi penduduk secara periodik.

d. Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penPencatatan sipil bagi warga negara Indonesia dan Orang asing. Untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 1.

PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;

2.

PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;

3.

PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

1515


4.

PenPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

5.

PenPencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

6.

PenPencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama;

7.

Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi : a. Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak . b. Seksi Perkawinan dan Perceraian . 

Seksi Perkawinan dan Perceraian Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengakuan Anak mempunyai tugas melaksanakan penPencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kematian biasa dan yang terlambat pelaporannya, akta pengangkatan anak serta akta pengakuan dan pengesahan anak, sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Kelahiran , Kematian , Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengakuan Anak mempunyai fungsi : 1. Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan peneliian berkas serta penerbitan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan berkas serta penerbitan Kutipan Akta Kematian; 3. Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas serta penPencatatan dan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; 4.

Pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penerbitan serta penPencatatan Kutipan Akta Pengangkatan Anak;

5. Penyelesaian terhadap laporan kelahiran dan kematian yang terlambat pelaporannya.

1616




Seksi Perkawinan dan Perceraian Seksi Perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran

,

pemeriksaan,

dan

penelitian

berkas,

mengelola

penPencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian . Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi : 1.

Penyiapan bahan pendaftaran dan penPencatatan , pemeriksaan dan penelitian berkas serta penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

2.

Penyiapan bahan pendaftaran dan penPencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

3.

Pengumuman perkawinan.

d. Bidang Data dan Penyuluhan Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pendataan , pengumpulan , pengolahan dan analisa data Kependudukan dan penyuluhan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk menjalankan tugas dimaksud Bidang Data dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 1. Pengumpulan,

pengelolaan

dan

perumusan

bahan

penyuluhan

kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Pengumpulan, pemeriksaan, penelitian dan analisa data kependudukan dan Pencatatan sipil serta pembuatan proyeksi perkembangan penduduk, pemetaan penduduk dan keluarga; 3. Perumusan, pengembangan sistem dan prosedur serta aplikasi data kependudukan; 4. Penyimpanan , pemeliharaan dan dokumentasi; 5. Pembuatan dan penyusunan grafik data statistik serta struktur penduduk.

Bidang Data dan Penyuluhan membawahi : a. Seksi Pengolahan Data . b. Seksi Penyuluhan .

1717




Seksi Pengolahan Data Seksi

Pengolahan

Data

mempunyai

pembinaan,

pelaksanaan

pendataan,

tugas

pemetaan

dan

menyiapkan menganalisa

bahan data

keluarga/penduduk serta menyimpan dan memelihara register kependudukan dan Pencatatan sipil Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi : 1.

Pengumpulan,

pengelolaan

dan

perumusan

bahan

penyuluhan

kependudukan dan Pencatatan sipil; 2.

Pengendalian pemeliharaan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil;

3.

PenPencatatan perubahan data kependudukan dan Pencatatan sipil;

4.

Bantuan penyelesaian masalah kependudukan dan Pencatatan sipil;

5.

Pemberian rekomendasi legalisasi Akta Pencatatan Sipil;

6.

Pembuatan grafik/proyeksi perkembangan penduduk dan Pencatatan sipil.



Seksi Penyuluhan Seksi Penyuluhan mempunyai tugas merencanakan, menyusun bahan,

menyiapkan surat untuk menyelebahan pembinaanggarakan penyuluhan dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil. Untuk menjalankan tugas dimaksud Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : 1.

Persiapan materi dan bahan kegiatan penyuluhan;

2.

Pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil .

3.

Layanan informasi di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil .

GAMBARAN SUMBER DAYA ORGANISASI 2.3.1. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai struktur yang telah ditetapkan , Sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya .

1818


1.

Keadaan Pegawai , sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar pada tahun 2010 sebagaimana table berikut ini :

Tabel I. Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin ( Posisi Juli 2011 )

NO

JENIS KELAMIN

JUMLAH

USIA

1

2

3

4

PNS

28 orang

1.

Laki – Laki

18 orang

56 Th : 1 orang

2.

Perempuan

10 orang

55 Th : 1 orang

I

53 Th : 4 orang 52 Th : 1 orang 51 Th : 1 orang 50 Th : 1 orang 49 Th : - orang 48 Th : 1 orang 47 Th : 3 orang 46 Th : - orang 45 Th : 2 orang 44 Th : 2 orang 43 Th : 1 orang 42 Th : 1 orang 41 Th : 1 orang 38 Th : 1 orang 35 Th : 1 orang 34 Th : 1 orang 33 Th : 1 orang 32 Th : 1 orang 31 Th : - orang 30 Th : 2 orang

1919


29 Th : - orang 26 Th : 1 orang 25 Th : - orang CPNS

2 orang

1 Laki – laki

1 orang

29 Th : - orang

2. Perempuan

1 orang

24 Th : - orang

II

PTT

1 orang

1.

Laki – Laki

1 orang

2.

Perempuan

-

II.

52 Th : 1 orang

Tabel II. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan ( posisi Juli 2011 )

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

JURUSAN

I

PNS

28 orang

1.

S2

2 orang

- Manajemen

: 2 orang

1.

S1

7 orang

- Administrasi Negara

: 2 orang

- Hukum

: 3 orang

- Pemerintah

: 1 orang

- PMP

: 1 orang

- APDN

: 1 orang

- Informatika

: 2 orang

- Tehnik

: 1 orang

- Ekonomi

: 7 orang

- Umum

: 8 orang

2.

3.

Sarjana Muda/D3

SMTA

3 orang

16 orang

2020


-Statistik 4.

SMTP

-

II.

CPNS

2 orang

III

PTT

1.

SMTA

: 1 orang

SMTA

: 1 orang

SI

: 1 orang

1 orang -

-

2.

SD

1 orang

Tabel III. Komposisi Pegawai menurut Diklat Struktural ( posisi Juli 2011 )

NO

TINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

SPAMEN / DIKLATPIM II

1 orang

2.

SPAMA / DIKLATPIM III

4 orang

3.

ADUMLA

4.

ADUM / DIKLATPIM IV

-

2121

8 orang


Tabel IV. Komposisi Pegawai menurut Pangkat / Gol. Ruang ( posisi Juli 2011 ) NO I.

II

PANGKAT / GOL. RUANG

JUMLAH

JABATAN

PNS 1. Pembina Utama Muda, IV/c 2. Pembina Tk.I ,IV/b

1 orang 2 orang

Kepala Dinas Sekretaris Kabid Capil

3. Pembina, IV / a

2 orang

4. Penata Tk.I, III/d 5. Penata, III / c 6. Penata Muda Tk. I, III / b 7. Penata muda, III/a 8. Pengatur Tk.I, II/d 9.Pengatur , II/c 10.Pengatur Muda Tk.I, II/b 11. Pengatur Muda, II / a

6 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 1 orang 4 orang 4 orang

Kabid Kependudukan Kabid Data & Penyuluhan Kasubbag & Kasi Kasi Staf staf Staf staf staf Staf

CPNS 1. Penata Muda, III/a 2. Pengatur Muda, II/a

1 orang 1 orang

Staf Staf

2.3.2 Sarana dan Prasarana Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar telah dilengkapi sarana dan prasarana meskipun belum memadai yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsinya . Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini , seperti tabel berikut :

2222


TABEL V. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KOTA BLITAR NO JENIS BARANG 1 2 1. Tanah 2. Tanah 3. Bangunan gedung

3. 4.

Kendaraan bermotor roda 4 ( empat) Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )

JUMLAH 3 934 m2 244 m2 6 ruangan

1 ( satu ) buah 6 ( Enam ) buah

5.

Meja 1 biro

6 ( enam ) buah

6. 7. 8. 9.

Meja ½ biro Kursi putar Kursi tamu Kipas angin

20 buah 5 (lima) buah 1 ( satu ) set 3 ( tiga ) buah

NO 1 10. 11. 12. 13. 14. 15.

JENIS BARANG 2 Pesawat telepon Brankas Almari panjang Jam dinding Tape recorder Mesin ketik

JUMLAH 3 2 ( dua ) buah 1 ( satu ) buah 3 ( tiga ) buah 3 ( tiga ) buah 1 ( satu ) buah 4 ( empat ) buah

16. 17. 18. 19. 20.

Almari sedang Dispenser Papan Struktur Organisasi Papan Tupooksi Dinas Papan Data

3 ( tiga ) buah 2 ( dua ) buah 1 ( satu ) buah 1 ( satu ) buah 1 ( satu ) buah

2323

KETERANGAN 4 Sertifikat No. AT.079464 Sertifikasi No. AW.780366 1 ruang kepala 2 ruang kerja 1 ruang computer 1 ruang arsip 1 ruang pertemuan - Kijang warna biru AG. 421 PP - Suzuki AG 2652 PP - Suzuki AG 2653 PP - Honda Legenda No. Pol AG. 9825 HA Th. 2006 - Honda Legenda No. Pol. AG.9849HB Th. 2006 - Honda Legenda No.Pol.AG 9807 HB - Honda Legenda No.Pol.AG 9863 HB Untuk eselon II dan III ( kayu ) Kayu Besi Besi spon ( ruang kepala ) Besi KETERANGAN 4 Merk Tens plastik Besi Kayu Plastik Merk Compo Politron - Olympia 1 buah - TA. Royal 1 buah - Gandaran 2 buah Kayu Plastik Melamin Melamin Melamin


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42 43 44 45

Papan Pengumuman Komputer TV Filiing Kabinet Kodak AC Warles Almari Arsip Rak Arsip Kursi Kerja Kursi Rapat Kursi tamu panjang Kursi Plastik Kursi Bunder Pengunjung Rak Piring Piring Besar Piring Kecil Gelas Panci Sendok Faximile Laptop Server Printer Scaner

2 ( dua ) buah 5 ( dua ) unit 1 ( satu ) unit 8 ( delapan)buah 1 ( satu ) buah 3 ( tiga ) unit 1 ( satu ) unit 6 ( enam ) unit 10 ( sepuluh ) buah 28 buah 38 buah 1 set ( 4 buah ) 10 buah 5 buah 1 buah 3 dosen 3 dosen 3 dosen 2 buah 3 dosen 1 buah 3 buah 1 unit 6 buah 1 buah

Melamin Logam Logam Besi Rusak Logam Logam Kayu Besi Kayu / Spon Kayu / Menjalin Plastik Plastik Kayu Kayu Kaca Kaca Kaca Aluminium Stainlestell Logam Logam Logam Logam logam

3. Pembiayaan Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar disamping sumber daya manusia , sarana dan prasarana juga didukung oleh dana yang dialokasikan pada APBD Kota Blitar Tahun 2010 Adapun dana yang tersedia untuk tahun 2010 sebagai berikut :

2424


Tabel VI Daftar dana yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2010

NO

1.

JENIS DANA

JUMLAH

KETERANGAN

BELANJA ADMINISTRASI UMUM

2.

- Belanja Pegawai / Personalia

993.230.140

- Belanja Non Pegawai

147.161.000

BELANJA OPERASIONAL DAN

433.794.600

PEMELIHARAAN

3.

112.081.250

BELANJA MODAL

JUMLAH

1.686.216.990

2525

Setelah PAK


BAB III ISU – ISU STRATEGIS 3.1. DINAMIKA PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2006, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 dan Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 yang mengatur tentang Regulasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dijadikan dasar pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil guna memperoleh data data penduduk yang valid dan akurat melalui Registrasi Penduduk yang memberikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) kepada setiap penduduk yang berlaku secara Nasional Program dan Kegiatan Nasional yang harus segera dilakukan meliputi : 1. Pemutakhiran data Kependudukan ( Perbaikan Database ) Sistem Pemberitahuan NIK kepada penduduk dan harus selesai pada tahun 2011 2. Persiapan e-KTP yaitu KTP yang berlaku secara Nasional dan bersidik jari seluruh jari, penduduk wajib KTP dan hanya boleh memiliki 1 ( satu ) KTP di wilayah NKRI 3. Semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya pada tahun 2011 4. Pengembangan akses data kependudukan secara online dari instansi Pelaksana ke Pusat dan Propinsi serta Kecamatan dan Kelurahan. Program kegiatan di Pemerintah Daerah guna mendukung program pemerintah Pusat antara lain : 1. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PenPencatatan Sipil 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur sebagai tenaga administrator, operator, supervisor pelayanan serta petugas Registrasi di Kelurahan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kependudukan dengan instansi lembaga terkait 4. Mentransformasikan kebijakan kependudukan kepada masyarakat

2626


5. Penyediaan data dan informasi kependudukan

Dari rangkaian program dan kegiatan yang direncanakan baik oleh pusat maupun daerah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat guna mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dengan atau tanpa membebani biaya kepada masyarakat. 3.2.

ANALISIS ISU STRATEGIS 3.2.1 Kekuatan a. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang Dinas-Dinas Daerah Kota Blitar yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar, yang memberikan arah dan kejelasan serta ketegasan mengenai kedudukan , tugas , fungsi , serta wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh aparat di jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar b. Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar semua jabatan Struktural telah terisi . c. Didalam melaksanakan kegiatan

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan , telah tersedia sumber pembiayaan yang cukup. d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. e. Terciptanya situasi kerja yang kondusif serta adanya komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf , sehingga tercipta semangat , kenyamanan serta ketenangan dalam melaksanakan tugas. f. Pembinaan dari Pimpinan secara periodik , sehingga pegawai termotivasi untuk selalu meningkatkan kinerjanya.

2727


3.2.2

Kelemahan a.

Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar belum memadai, namun secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan tehnis masing – masing staf , utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b.

Dalam rangka penentuan kebijakan pelaksanaan tugas sangat diperlukan dukungan akurasi data yang memadai , disisi lain akurasi data serta kelengkapan data / informasi masih banyak kekurangan .

c.

Pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang tidak mudah , ketepatan waktu , membutuhkan ketrampilan khusus , dengan sendirinya sistem kerja serta perilaku aparat harus terus ditumbuh kembangkan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing , sedangkan hasil pendidikan dan pelatihan belum diterapkan secara maksimal disebabkan pejabat yang menduduki posisi jabatan tersebut sering kali dialih tugaskan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi

d.

Sistem monitoring dan evaluasi program kegiatan baik rutin maupun proyek belum berjalan secara optimal.

e.

Perencanaan kegiatan dalam rangka penyusunan program kegiatan yang mencerminkan kondisi, potensi serta kebutuhan masyarakat berdasarkan sistem dan proses perencanaan yang muncul dari bawah belum optimal.

f.

Pemanfaatan sarana dan prasarana dan utamanya waktu dalam rangkaian

kegiatan

pelaksanaan

tugas

seringkali

sulit

diimplementasikan secara tepat sesuai schedule yang telah ditetapkan.

2828


3.2.3. Peluang a.

Diberlakukannya Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang seluas – luasnya dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan disemua sektor utamanya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Daerah Kota Blitar.

b.

Ditetapkannya Rencana Strategis Daerah Kota Blitar Tahun 2000 – 2010 , memberikan pedoman yang jelas arah kebijakan yang dilaksanakan sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan .

c.

Kehidupan sosial masyarakat Kota Blitar yang sangat kondusif , berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar menuju terciptanya pelayanan yang maksimal pada masyarakat.

d.

Koordinasi dengan Instansi terkait sangat mendukung kesuksesan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar , sehingga tercapainya sinkronisasi dalam melakukan segala aktivitas yang bermuara kepada pelayanan yang sangat optimal.

3.2.4. Tantangan a.

Pola pikir masyarakat dalam mensikapi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah semakin kritis dan berasal

dari

berbagai kepentingan yang berbeda , serta semakin ketatnya kontrol masyarakat baik yang dilakukan secara langsung maupun lewat wakil – wakilnya diLegislatip. b.

Menurunnya

kadar

kepercayaan

kepada

pemerintah

oleh

masyarakat harus disikapi dengan kerja keras serta bukti nyata , dengan terus menerus diupayakan peningkatan kwalitas pelayanan kepada masyarakat. c.

Pemberitaan di mass media baik elektronik maupun cetak cenderung mengarah pada kelemahan kebijakan yang dilaksanakan , sehingga menimbulkan suasana kerja yang kurang baik.

2929


3.3.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Mengacu pada pengamatan dan analisa kondisi organisasi yang telah dilaksanakan, maka dapat diformulasikan serangkaian asumsi sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan adalah sebagai berikut : 1. Pemanfaatan sistem jaringan informasi antar dinas / instansi dalam meningkatkan akurasi , validasi data yang sangat diperlukan untuk proses penentu kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar . 2. Kondisi kelembagaan dengan susunan organisasi , tata laksana dan kedudukan

yang mengatur tentang

tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar secara jelas. 3. Terciptanya motivasi kerja sebagai bentuk dari dukungan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar. 4. Meningkatnya kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah secara umum melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan . 5. Tersedianya sarana dan prasarana serta dana yang memadai dalam rangka mendukung kelancaran program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar . 6. Pemanfaatan waktu secara tepat dan konsisten sehingga seluruh kegiatan dapat tercapai sesuai yang telah ditentukan . 7. Situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Kota Blitar yang selalu terus menerus kondusif. 8. Terjalinnya koordinasi antar Dinas / Dinas / Bagian / Instansi yang sangat baik sehinggga banyak membantu terlaksananya program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar sesuai dengan yang kita harapkan .

3030


B A B IV RENCANA STRATEGIS

4.1

VISI “ TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2015 “

4.2

MISI 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui transformasi kebijakan kependudukan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur 4. Mengembangkan sistem Pengolahan data dan informasi melalui database SIAK 5. Menyerasikan kebijakan kependudukan dengan SKPD, Instansi dan pihak terkait

4.3

TUJUAN 4.3.1

Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat

4.3.2

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan

4.3.3

Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur

4.3.4

Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat

4.3.5

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung dan perlengkapannya

4.3.6

Menambah akses pengolahan data dan informasi sesuai database SIAK

4.3.7

Meningkatnya Informasi timbal balik guna validasi database SIAK yang akurat

4.4.

SASARAN 4.4.1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 4.4.2. Terwujudnya pengembangan database SIAK yanag berkelanjutan

3131


4.4.3. Terwujudnya

peningkatan

kualitas

Sumber

Daya

Aparatur

yang

professional dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang memadai 4.4.4. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan yang disertai komponen pendukung operasional 4.4.5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran 4.4.6. Terwujudnya

pengembangan

menu

statistic database SIAK

yang

berkelnajutan 4.4.7. Terwujudnya database SIAK yang valid dan akurat

4.5. STRATEGI Strategi yang diterapkan dalam penganggaran “ APBD Pro Rakyat “ secara konsisten dan berlanjut sebagai berikut : 1. Pemberian “ Reward “ kepada penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya tidak melebihi batas waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku 2. Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan yang mudah, cepat dan bermutu 4.6. KEBIJAKAN 4.6.1.

Penyediaan system layanan sesuai standart operasional dan prosedur ( SOP )

4.6.2. Penyuluhan Kebijakan Administrasi Kependudukan 4.6.3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Adminduk 4.6.4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan 4.6.5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.6.6. Penyediaan Informasi dan data Kependudukan 4.6.7. Peningkatan koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD, Intnasi dan pihak terkait.

3232


B A B. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1

Rencana Program Perencanaan

program

dalam

Rencana

Strategis

pada

Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar berpedoman pada program program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang meliputi : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.2

Kegiatan 5.2.1. Program Penataan Administrasi Kependudkan memiliki Kegiatan yang terdiri dari : 5.2.1.1.

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

5.2.1.2.

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

5.2.1.3.

Implementasi

Sistem

Administrasi

Kependudukan

( Membangun, Updating dan Pemeliharaan ) 5.2.1.4.

Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Kependudukan

5.2.1.5.

Pengolahan

dan

Penyusunan

Laporan

Informasi

Kependudukan 5.2.1.6.

Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

5.2.1.7.

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

5.2.1.8.

Pengembangan database kependudukan

5.2.1.9.

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

5.2.1.10.

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Pencatatan sipil

5.2.1.11.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

5.2.1.12.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3333


5.2.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki kegiatan yang terdiri dari: 5.2.2.1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.2.2.2

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dam Listrik

5.2.2.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.2.2.4. Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor 5.2.2.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.2.2.6. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.2.2.7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.2.2.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.2.2.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undangundangan 5.2.2.10. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.2.2.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah

5.2.3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki kegiatan yang terdiri dari: 5.2.3.1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5.2.3.2. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /operasional 5.2.3.3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor 5.2.3.4. Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor 5.2.3.5. Pemeliharaan Meubeler 5.2.3.6. Peningkatan Gedung arsip 5.2.3.7. Rehabilitasi/pembangunan Gedung Pertemuan 5.2.3.8. Rehabilitasi/pembangunan tempat parkir kendaraan karyawan 5.2.3.9. Pembangunn tempat parkir kendaraan Pelanggan 5.2.3.10. Pengadaan

Mobil

Keliling

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3434

Pelayanan

Pendaftaran


5.2.4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : 5.2.4.1. Penyususunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.3.

Indikator Kinerja

Dari masing-masing Kegiatan memiliki Indikator Kinerja sebagai berkut : No

Program / Kegiatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Indikator

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Penyediaan sarana Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik untuk 1 tahun

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya kebersihan kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan ATK

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

6

Tersedianya komponen instalasi listrik

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

10

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat kegiatan

11

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah

Terlaksananya koordinasi kedalam dan luar daerah

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

13

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

3535


14

Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

15

Pemeliharaan rutin / Berkala Pearalatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

16

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair

17

Peningkatan gedung arsip

18

Rehabilitasi /pembangunan gedung pertemuan

Terlaksananya rehab gedung arsip yang representatif Terlaksananya Rehab Gedung pertemuan

19

Rehabilitasi tempat parkir kendaraan karyawan

20

Pembangunan tempat parkir pelanggan

21

Pengadaan Mobil Keliling Pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya rehab tempat parkir karyawan Dispenduk Capil Terlaksananya rehab tempat parkir penguna jasa layanan Kependudukan dan Capil Terlaksananyapeningkatan kualitas pelayanan kependuukan dan Capil

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 22

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 23 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 24 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 25 26 27 28 29

Implementasi sistem administrasi kependudukan ( membangun,updating dan pemeliharaan ) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD ( RKA dan LAKIP )

Tersedianya pangakalan Database berbasis SIAK Tersedianya SDA yang profesional Tersedianya sarana dan prasarna pangkalan database Terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan kebiajakan kependudukan Klarifikasi data kependudukan Terlaksananya kegiatan penyediaan informasi yang dapat diakses masayarakt Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

30

Pengembangan Database Kependudukan

Terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan

31

Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya penyusunan Kebiajakan Kependudukan

32

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Pencatatan sipil Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Tersedianya SDA yang profesional

33

3636

Terlaksananya sosialisasi prosedur kependudukan dan Pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan kelurahan


34

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

5.4.

Terlaksanaya pelaksanaan inventarisasi program dan kegiatan serta terlaksananya komunikasi timbal balik

Kelompok Sasaran Rencana program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis tahun

2011 – 2015 ini ditujukan pada kelompok sebagai berikut : 1. Masyarakat / Penduduk Kota Blitar 2. Aparat Kelurahan 3. Aparat Kecamatan 4. Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar 5. Instansi terkait 6. Lembaga / pihak-pihak yang berkepentingan

5.5.

Pendanaan Indikatif Dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan dalam Rencana

Strategis tahun 2011-2015 diperlukan pembiayaan guna mendukung kelancaran yang dirinci per tahun sebagaimana matrik pendanaan indikatif terlampir

3737


BAB. VI INDIKATOR KINERJA SKPD BERDASAR RPJMD KOTA BLITAR 6.1. KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah mengamanatkan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Rencana Strategis SKPD, oleh karenanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar sebagai salah satu SKPD menyusun Rencana Strategis juga berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015 serta UU No, 23 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga Renstra SKPD bersinergi dengan RPJMD. Adapun Keterkaitan RPJMD dengan Renstra SKPD dituangkan dalam Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kegiatan SKPD sejalan dengan arah kebijakan dan program serta kegiatan indikatif yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari pada Misi 4 RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015 dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik baik di Dinas, Kecamatan maupun Kelurahan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sedangkan Implementasi Strategi yang diterapkan dalam penganggaran “ APBD Pro Rakyat “ yaitu memberikan layanan gratis terhadap penerbitan Kartu Keluarga ( KK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Akta kelahiran dan Akta Kematian bagi Penduduk yang mendapatkan dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Selain itu mendukung Program Nasional Elektronik KTP pelaksanaan penganggaran di Fokuskan pada Tahun 2011 sebagai pendampingan dari fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN

3838


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah merupakan rencana jangka menengah atau 5 ( lima ) tahunan yang dalam pelaksanaannya setiap tahun dioperasionalkan melalui program kerja tahunan . Dengan demikian berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang merupakan kebijakan maupun program dan dokumen rencana strategis ini harus dapat implementasikan secara tuntas kedalam rencana kegiatan tahunan sampai dengan tercapainya Visi , Misi , Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2015 . Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah ringan maka sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas mengadakan bimbingan , pembinaan dan pelayanan akta Pencatatan Sipil Daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat yang sebaik – baiknya disamping harus memenuhi target pendapatan asli daerah melalui sektor ganti ongkos cetak KTP dan pelayanan Akta Pencatatan Sipil Daerah . Dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas di dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan . Barangkali terdapat kekurangan dalam buku rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ini adalah merupakan keterbatasan penyusun belaka untuk itu mohon koreksi dari pihak yang berwenang Blitar , 15 Juli 2011 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar

Drs. DIDIK HARIADI M, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610502 198710 1 002 3939


4040


4141

B A B I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Recommend Documents