BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dasar hukum Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pelaksananya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Perjanjian
Kinerja
(PK)
merupakan
suatu
dokumen
pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut
diatas,
maka
Dinas
Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu : a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 1
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas berdasarkan program/rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Penyusunan Program 3) Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : 1) Seksi Pendataan 2) Seksi Pendaftaran 3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data d. Bidang Penetapan, terdiri dari : 1) Seksi Perhitungan 2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 3) Seksi Angsuran e. Bidang Penagihan, terdiri dari : 1) Seksi Penagihan 2) Seksi Keberatan 3) Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 1) Seksi Pembukuan Penerimaan 2) Seksi Pembukuan Persediaan 3) Seksi Pelaporan
g. Bidang Persubakan, trerdiri dari : 1) Seksi Tata Usaha Persubakan 2) Seksi Persubakan 3) Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pasedahan 2
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2011, ditentukan UPT Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdiri dari : 1. Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB 2. Sub Bagian Tata Usaha Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Tahun 2013 maka Dinas Pendapatan membentuk 2 (dua) UPT yang terdiri dari : 1. UPT PBB P2 Badung Utara; dan 2. UPT PBB P2 Badung Selatan Uraian
tugas
masing-masing
unit
organisasi
pada
Dinas
Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas mempunyai tugas : 1. menyusun program/rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Bersama para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pendapatan Daerah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3
6. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 9. menyusun rencana kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati; 10. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 12. membuat
laporan
dibidang
tugasnya
sebagai
bahan
informasi
dan
pertanggungjawaban kepada atasan; b. Sekretariat mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan yang berlaku; 2. mengkoordinir para Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 3. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional ketatausahaan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4
6. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keseuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimabangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 9. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program, serta Sub Bagian Bagian Keuangan; 10. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan serta kehumasan; 11. mengumpulkan, mensistemasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung; 12. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku; 13. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 14. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udnangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan dengan Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5
4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8. melakukan pendaftaran wajib pajak daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib pajak daerah, melalui formulir
Surat
Pemberitahuan
Tahunan
(SPT)
serta
pemeriksaan
lokasi/lapangan; 9. menyusun daftar induk wajib pajak daerah, menyimpan surat surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan; 10. membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut dari wajib pajak; 11. melakukan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta dari PBB serta rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah; 12. melakukan pembinaan teknis operasional bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya; 13. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan dinas daerah lainnya; 14. merumuskan naskah rancangan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang perpajakan daerah dan pendapatan daerah lainnya; 15. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6
16. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 17. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. d. Bidang Penetapan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. melakukan penghitungan penetapan pajak daerah; 9. melakukan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui; 10. menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan; 11. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perunadang-undangan yang berlaku; 12. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 13. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban. 7
e. Bidang Penagihan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9. melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya; 10. mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah; 11. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 13. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. 8
f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8. melakukan
pencatatan
mengenai
penetapan
dan
penerimaan
dari
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah kedalam kartu jenis pajak dan retribusi daerah dan kartu wajib pajak dan retribusi daerah serta kedalam kartu pengawasanpembayaran PBB (KPPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP); 9. melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil penugasan benda berharga kedalam kartu persediaan benda berharga;
9
10. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan triwulan dan tahunan serta realisasi serta realisasi penerimaan dan anggaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 11. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 13. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; g. Bidang Persubakan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi Intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 4. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 8. melaksanakan ketatausahaan dibidang persubakan; 10
9. melaksanakan kegiatan upacara/upakara pada persubakan; 10. melaksanakan pola tanam dan pola pembagian air; 11. melaksanakan pembinaan subak dan sedahan; 12. melaksanakan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 13. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk perbaikan bahan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan; 15. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan. Sedangkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis PBB P2 dan BPHTB berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. menyusun rencana kegiatan dibidang PBB P2 dan BPHTB berdasarkan program kerja UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas 2. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta member bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugastugas berjalan lancar 4. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan 5. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan 6. menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB 7. melakukan pendataan, penilaian dan penetapan PBB P2 8. melakukan pengolahan data dan informasi PBB P2 dan BPHTB 9. melaksanakan pelayanan, penagihan, pengawasan serta penyelesaian sengketa pemungutan PBB P2 dan BPHTB 10. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 11
11. membuat
laporan
pelaksanaan
tugasnya
sebagai
bahan
informasi
dan
pertanggungjawaban kepada atasan 12. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan. UPT PBB P2 dan BPHTB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung.
C. Tujuan Penetapan Kinerja Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah : 1. Intensifikasi pencegahan korupsi 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah : 1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 5. Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi
12
BAB II PERJANJIAN KINERJA
A. Sasaran Strategis Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu 2. Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4. Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
B. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama dan Program Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu 2. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran pajak daerah 3. Persentase kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 4. Jumlah Pendapatan Asli Daerah 5. Jumlah Wajib Pajak Yang Terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah 6. Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dapat dilihat dalam Lampiran
13
BAB III PENUTUP
Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sehingga penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung disusun yang mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia yang lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic (isu strategis) yang sedang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung. Mangupura, 30 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung,
I Wayan Adi Arnawa, SH. Pembina Utama Muda NIP.19660309 199503 1 002
14
