BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS DAN FUNGSI

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

bahwa

Dinas

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

mempunyai

fungsi

penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tugas sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan kegiatan bidang kependudukan; 2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang data dan teknologi informasi; 3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang catatan sipil; dan 4. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 92 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pencatatan Sipil Wilayah Utara, UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil dengan tugas sebagai berikut : 1.

melaksanakan pencatatan sipil; dan

2.

melaksanakan kegiatan ketatausahaan Uraian tugas setiap struktur adalah sebagai berikut:

1.

Sekretaris Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan kepustakaan serta urusan kepegawaian.

b.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta koordinasi administrasi keuangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

1

2.

Bidang Administrasi Kependudukan Bidang

Administrasi

Kependudukan

mempunyai

fungsi

penyelenggaraan

pendaftaran penduduk dan pemantauan perkembangan penduduk. a.

Seksi Pendaftaran Penduduk Seksi

Pendaftaran

Penduduk

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

pendaftaran penduduk. b.

Seksi Perkembangan Penduduk Seksi Perkembangan Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan teknis dan pemantauan perkembangan penduduk

3.

Bidang Data dan Teknologi Informasi Bidang Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pengolahan data dan teknologi informasi serta penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data. a.

Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan

pengelolaan

data

dan

pengembangan

teknologi

informasi kependudukan. b.

Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data Seksi Penyuluhan Pengendalian dan Penyimpanan Data mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pengendalian dan penyimpanan data.

4.

Bidang Catatan Sipil Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran dan kematian serta urusan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak. a.

Seksi Kelahiran dan Kematian Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran dan kematian.

b.

Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak Seksi

Perkawinan

Perceraian

Pengakuan

dan

Pengesahan

Anak

mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil yang meliputi perkawinan perceraian pengakuan dan pengesahan anak. 5.

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara mempunyai fungsi pencatatan sipil.


2

B. STRUKTUR ORGANISASI Pembentukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; UPTD Dinas dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut : 1.

Kepala

2.

Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3.

Bidang Administrasi Kependudukan a. Seksi Pendaftaran Penduduk b. Seksi Perkembangan Penduduk

4.

Bidang Data dan Teknologi Informasi a. Seksi Pengolahan Data dan Teknologi Informasi b. Seksi Penyuluhan, Pengendalian dan Penyimpanan Data

5.

Bidang Catatan Sipil a. Seksi Kelahiran dan Kematian b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

6.

UPTD Pencatatan Sipil Wilayah Utara

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada gambar 1.1. dalam lampiran dari laporan ini.


3

C.

ISU STRATEGIS Berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap

penentuan

status

pribadi

dan

status

hukum

setiap

peristiwa

kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a.

Dokumen kependudukan

b.

Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

c.

Perlindungan atas data pribadi;

d.

Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e.

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f.

Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik

Indonesia

walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan

sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara instansi pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat . Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

4

yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat. Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan

secara

umum

seharusnya

didasarkan

pada

kualitas

data

kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen

lainnya

yang

terdapat

di

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan

program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

1. Visi dan Misi Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan visi dan misinya yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Visi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 adalah : “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Penyediaan Informasi Kependudukan Yang Akurat dan Mutakhir” Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut: a.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

b.

Penyediaan Informasi Kependudukan adalah tersedianya data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi yang akan diemban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

6

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011 – 2016 yaitu: “ Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.” 2. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan tujuan sebagai berikut: ” Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.” Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut : Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 NO .

TUJUAN

(1)

(2)

(3)

1

Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum melalui peningkatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012

2013

2014

2015

2016

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase jumlah penduduk yang berKTP Persentase jumlah penduduk yang berAkte Kelahiran

79,52

98,88

99,37

100

100

62,15

63,76

63,82

64,07

64,96

3. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut :


7

Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan MISI

:

Mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Peningkatan Program Penataan Administrasi  Meningkatkan kualitas Kependudukan jumlah a. Implementasi Sistem Administrasi pelayanan penduduk berKependudukan (membangun, updating administrasi KTP menjadi dan pemeliharaan) kependudukan 99,37% b. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam  Meningkatkan Bidang Kependudukan Jumlah penduduk ber- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan Akte Kelahiran d. Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK menjadi e. Pengelolaan dokumen kependudukan 63,82% dan akta capil f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian g. Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil UPTD h. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak i. Penyusunan profil/proyeksi kependudukan j. Sosialisasi kebijakan kependudukan

B. Perencanaan Kinerja Berdasarkan rencana kerja tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2014 yang telah sesuai dengan dokumen RKT dan Renstra SKPD sebagaimana berikut :


8

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil

Indikator Kinerja

Target

1. Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP

99,37 %

2. Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

63,82 %

Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui program utama penataan administrasi kependudukan.


9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

telah

melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaia kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Skala Nilai Peringkat Kinerja No.

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1

91 ≤ 100

Sangat Tinggi

2

76 ≤ 90

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

5

≤ 50

Sangat rendah

Kode

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisa si


1. Prosentase jumlah penduduk yang ber-KTP 2. Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

%

99,37

97,39

Per sen tase 98,01

%

63,82

66,99

104,97


Kriteri a/ KODE

10

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 telah memiliki penilaian kinerja yang tinggi. Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah dicapai pada akhir tahun 2014 dengan 2

indikator kinerja adalah seperti dijelaskan pada tabel

dibawah ini : Tabel 3.2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014

No. 1.

2.

Indikator Kinerja Prosentase jumlah penduduk yang ber- KTP Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran

Satuan

Target

Realisasi

% Realisasi

Target Akhir Renstra (2016)

98,88

%

99,37

97,39

98,01

100

97,39

63,76

%

63,82

66,99

104,97

64,96

103,13

Tahun 2014

Capaian 2013

Capaian s/d 2014 terhadap 2016 (%)

Capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan sebesar 1,49 % pada indikator kepemilikan KTP yaitu 97,39 % dari data awal capaian tahun 2013 sebesar 98,88%. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

Prosentase

jumlah

penduduk yang ber KTP

∑ penduduk yang ber KTP =

317.386 =

∑ penduduk wajib KTP

325.888

Dari indikator yang ada, capaian indikator penduduk ber KTP mengalami sedikit penurunan dan belum dapat mencapai target dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri; 2. Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman; 3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi; 4. Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda.


11

Sedangkan pada indikator akte kelahiran hanya mengalami peningkatan sebesar 1,20 % dari data awal tahun 2013 sebesar 63,76 % menjadi 64,96 %. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :

Prosentase

∑ penduduk memiliki akta

jumlah

penduduk yang ber Akta Kelahiran

=

kelahiran ∑ penduduk

279.654 = 417.473

Indikator penduduk yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2014 mencapai realisasi sebesar 104,97% dari target yang ditetapkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1.

Makin meningkatnya kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen akta kelahiran;

2.

Adanya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus;

3.

Adanya kebijakan yang mensyaratkan kepemilikan akte dalam pengurusan dokumen lainnya.

Adanya peningkatan capaian itu juga merupakan dampak dari adanya pencanangan pelayanan Akta 1 hari jadi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sejak 1 April 2013 oleh Bupati Kulon Progo. Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, adapun untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil juga memberi sumbangan bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Target Pendapatan dari Pendapatan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2014 sebesar Rp. 156.235.000,- terdiri dari: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2014

12

a. Pendapatan Retribusi Daerah

: Rp.

32.585.000,-

b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp 191.375.000,- + Jumlah

: Rp. 223.960.000,-

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 No.

Uraian

1.

Pendapatan Retribusi

2.

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

32.585.000

32.585.000

100

Pendapatan Denda

123.650.000

191.375.000

154,77

Jumlah

156.235.000

223.960.000

143

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk pendapatan terdapat over target sebesar 43% yaitu

dari

target Rp. 156.235.000,-

dapat

tercapai Rp. 223.960.000,-. Realisasi pendapatan tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai jumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Retribusi Daerah

: Rp. 251.882.000,-

b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah : Rp Jumlah

208.750.000,- +

: Rp. 460.632.000,-

Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut : 1.

Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Kulon Progo nomor 5 tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga mulai tanggal 27 Januari 2014 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sudah tidak memungut retribusi bagi penduduk yang mencari dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

2.

Adanya peningkatan kesadaran penduduk untuk mencari dokumen kependudukan tepat waktu sehingga pendapatan dari denda mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon

Progo tahun 2014 dalam program Penataan Administrasi Kependudukan dibanding dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil sebagai berikut : 1.

Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP dengan target 100 % terealisasi 97,39% (-2,61%)

2.

Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran dengan target 64,96 % terealisasi 66,99% (+3,13%)


13

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo cukup baik dengan keterbatasan sarana maupun staf pelaksana pelayanan yang hanya berjumlah 52 orang. B. Realisasi Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 96,18% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan urusan sebesar 95,24%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 98,61%. Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 No.

Uraian

1.

Belanja Urusan

2.

Anggaran (Rp)

Realisasi

%

531.283.700

523.914.590

98,61

Belanja Program/Kegiatan

1.368.478.900

1.303.348.925

95,24

Jumlah

1.899.762.600

1.827.263.515

96,18

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2014 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi

belanja

langsung

tahun

2014

yang

dialokasikan

untuk

membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 No. I. 1.

2. 3. 4. 5.

Program/Kegiatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan Pengelolaan sarana dan prasarana SIAK Pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Prosen tase

1.368.478.900,-

1.303.348.925,-

95,24

878.817.700,-

852.858.600,-

97,05

12.000.000,-

11.722.950,-

97,69

33.787.500,-

33.712.850,-

99,78

212.354.500,-

209.271.200,-

98,55

10.974.500,-

10.965.850,-

99,92


14

No. 6. 7. 8.

9. 10.

Program/Kegiatan

Anggaran (Rp.)

Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan kematian Pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak Penyusunan profil/ proyeksi kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil

Realisasi (Rp.)

Prosen tase

128.920.350,-

126.648.700,-

98,24

12.629.000,-

12.600.450,-

99,77

33.089.600,-

32.446.475,-

98,06

11.591.450,-

11.404.450,-

98,39

34.314.300,-

34.163.875,-

99,56

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan sudah cukup tinggi. Saldo / sisa anggaran yang disetor kembali ke kas daerah sebagian besar merupakan efisiensi karena pembelian dengan harga pasaran (di bawah harga yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Untuk perbandingan antara capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan capaian serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2014 Sasaran

Indikator


1. Prosentase jumlah penduduk yang berKTP 2. Prosentase jumlah penduduk yang berAkte Kelahiran

Satuan

%

Kinerja Target

Realisasi

%

99,37

97,39

98,01

Program Penataan trasi dukan

63,82

66,99

%

AdminisKependu-

%

Keuangan Target Realisasi

1.368.478.900

1.303.348.925

95,24

104,97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 mempunyai akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja yang melebihi target sementara anggaran menghemat 4,76% dari target yang ditetapkan.


15

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah

Daerah,

merupakan

instrumen

dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan ketugasannya dengan berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 2 indikator yaitu : 3.

Persentase jumlah penduduk yang ber-KTP dengan target 99,37 % terealisasi 97,39% (98,01%)

4.

Persentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran dengan target 63,82 % terealisasi 66,99% (104,97%) Dari apa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah tercapai pada indikator Persentase jumlah penduduk yang ber-Akte Kelahiran yakni mencapai 104,97%. Sedang pada indikator persentase jumlah penduduk yang ber-KTP belum mencapai target yang diharapkan yakni sebesar 98,01% dari target. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 1.

Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;

2.

Masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman;

3.

Masih berlangsungnya proses konsolidasi;

4.

Masih banyak penduduk yang memiliki data ganda. Belum tercapainya target capaian kinerja pada indikator persentase jumlah penduduk

yang ber-KTP harus segera disikapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


16

Kabupaten Kulon Progo karena KTP sebagai dokumen kependudukan harus dimiliki oleh setiap penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Capaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belumlah mencapai hasil yang menggembirakan sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan pelayanan kepada masyarakat pemohon, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai administrasi kependudukan perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai administrasi kependudukan. Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk

mencapai target

yang diharapkan disamping

juga

meningkatkan kualitas

perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat terwujud.


17

LAMPIRAN


18


19

KEPALA DINAS

Drs. Djulistyo SEKRETARIAT

Drs.Agus Subagya

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Siti Nurhayati, S.IP.

Sri Rahayu, S.IP.

BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BIDANG PENCATATAN SIPIL

Sri Harningsih, S.Sos., MM.

Tri Aryani, SH.

Drs. Agus Wiyono Raharjo

SEKSI PENDAFTARAN PENDUDUK

SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TI

SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN

Martini, S.Kom

Agus Suprapta, S.IP.

Dra. Siti Arifiati Nugraheni SEKSI PERKEMBANGAN PENDUDUK Dra. Maryati

UPTD Wilayah Utara

SEKSI PENYULUHAN PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN DATA Sri Sutjiarti H., Bc.Hk.

SEKSI PERKAWINAN PERCERAIAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK E. Manggih Santosa, S.IP.

Drs. Bintoro, MM

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


20

Gambar 3.1. Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, SPOG (K) dalam rangka launching program pelayanan akta 1 hari jadi


21

BAB I PENDAHULUAN A. TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents