BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum faham terhadap pengertian, tugas, fungsi dan kewenangan Notaris. Mereka belum bisa membedakan tugas mana yang menjadi kewenangan
Notaris dan mana yang menjadi kewenangan PPAT.
Batasan antara keduanya belum difahami oleh masyarakat, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya orang yang datang ke Notaris dengan tujuan yang keliru. Notaris banyak yang belum PPAT yang sudah buka praktek, akan tetapi masyarakat datang dengan tujuan untuk meminta jasa layanannya dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa pengertian dan kewenangan Notaris benar-benar belum difahami oleh semua masyarakat, walaupun dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
2 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) dinyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, akan tetapi Notaris tidak serta merta membuat Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Tukar Menukar dan Akta lainnya yang merupakan kewenangan PPAT. Notaris bisa membuat
Akta Kuasa Menjual, Akta Kuasa
Membeli, Akta Pelepasan Hak yang ada kaitannya dengan pertanahan yang merupakan kewenangan Notaris membuat akta tersebut. Pengertian Notaris sebetulnya sudah termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP yang menyebutkan bahwa : Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta otentik, hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 15 UUJNP,
Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan Akta itu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Kewenangan yang besar tersebut tentunya memerlukan sikap profesional dari seorang Notaris. Kondisi tersebut sangat diharapkan oleh semua pihak yang terkait, karena Notaris merupakan salah satu profesi yang berfungsi memberikan kepastian hukum. Notaris sebagai tumpuan harapan masyarakat atau kliennya yang datang untuk memberikan kepastian
hukum atas akta-akta yang dibuatnya sebagai alat bukti tertulis yang
bersifat otentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum bisa terjadi apabila Notaris mempunyai martabat, moralitas tinggi dan melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN/UUJNP dengan memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya harus dilandasi kehatihatian, jujur, amanah, tidak memihak, bertanggung jawab, profesional serta mentaati dan memahami Undang-Undang, Kode Etik Notaris, Keputusan Konggres, peraturanperaturan maupun ketentuan-ketentuan lainnya dalam memberikan pelayanan pembuatan akta otentik kepada masyarakat di bidang hukum perdata untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan Kedua yaitu : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pembuatan Akta
oleh Notaris hendaknya berdasarkan data-data formal dan
kewenangan bertindak yang diajukan oleh penghadap kepada Notaris. Pengetikan dalam akta notaris harus diteliti dan dicek kembali dengan demikian kesalahan-
kesalahan dalam pembuatan Akta dapat diminimalisir. Sebagaimana menurut Mr. A.G. Lubbers sebagaimana dikutip dalam Tan Thong Kie yang diterjemahkan :
Di
bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya.1 Hal itu semua merupakan harapan secara ideal dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan Notaris. Namun pada kenyataannya secara manusiawi tidak selamanya Notaris dalam membuat Akta selalu benar, adakalanya terdapat kesalahan ketik. Kesalahan ketik sendiri ada yang bersifat substansial dan non substansial, akan tetapi dalam Pasal 51 UUJNP dan penjelasan pasal tersebut tidak memuat kriteria dari kesalahan ketik dalam minuta akta Notaris, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda diantara para Notaris apakah pembetulan minuta akta dalam hal substansi atau non substansi atau bahkan bisa keduanya. Peraturan pelaksanaan dibutuhkan yang jelas dan rinci sehingga tidak menimbulkan penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda diantara para Notaris. Selain yang tersebut di atas kemungkinan perbedaan penafsiran dapat terjadi terhadap Pasal 51 ayat (2) UUJNP tentang pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Bagaimana pembetulan Minuta Akta yang telah ditandatangani harus dilakukan kalau para pihak harus hadir dihadapan Notaris untuk menandatangani Berita Acara Pembetulan sedangkan para pihak sudah pergi ke luar kota atau luar negeri yang pulangnya tidak jelas jadwalnya atau kemungkinan sudah meninggal dunia. Hal tersebut memberikan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya dan berpotensi
menjadi
permasalahan hukum yang serius.
1
Tan Thong Kie, 2013, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm 460.
Perbedaan ketentuan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN)
dengan Pasal 51 ayat (2) UUJNP terletak pada
dihadirkannya penghadap dalam berita acara pembetulan,
dalam UUJN tidak
menyebutkan pembetulan dilakukan dihadapan penghadap, sedangkan dalam UUJNP berita acara pembetulan dilakukan dihadapan penghadap, saksi dan Notaris. Pasal 51 ayat (2) UUJNP inilah yang menjadikan hambatan-hambatan di dalam praktek pelaksanaan jabatan Notaris. Hal tersebut yang perlu dicarikan solusi menyikapi hambatan-hambatan di dalam praktek. Kesalahan ketik bila belum ditandatangani penghadap pada minuta akta bisa dilakukan dengan cara renvooi sebagaimana diatur dalam UUJNP Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3).
Maksud dari
“renvooi berarti perubahan dalam minuta akta yang akan ditandatangani. Ini bukan lagi berupa konsep, tetapi adalah akta yang jadi aslinya. Seringkali pada saat akta akan dibacakan atau sedang dibaca perlu diadakan perubahan. Mungkin atas usul para penghadap atau disebabkan salah ketik yang diketahui notaris. “ 2Apabila Minuta Akta sudah ditandatangani penghadap maka prosedur yang dilakukan dengan pembuatan berita acara pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJNP. Sanksi terhadap pelanggaran pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang tidak dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris termuat di dalam Pasal 51 ayat (4) UUJNP.
2
Effendi Peranginangin, 1979, Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta Bagian 1 Pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 46
Perbedaan ketentuan sanksi dalam Pasal 51 UUJN dengan Pasal 51 UUJNP adalah dalam UUJN ketentuan sanksi termuat di Pasal 84 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris, sedangkan dalan UUJNP ketentuan sanksi termuat dalam satu pasal yaitu Pasal 51 ayat (4). Memperhatikan adanya sanksi tersebut, maka Notaris harus bertindak secara teliti, hati-hati, cermat, faham dan mengerti syarat-syarat dalam membuat akta yang sesuai dengan UUJN dan UUJNP, sehingga memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Menurut Adjie “kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.”3 Notaris penting untuk menghindari permasalahan penuntutan para pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dimana untuk pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris dengan dibuat berita acara pembetulan dan memberikan catatan pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Pembetulan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta dalam UUJN diatur dalam Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (3), kemudian dasar tersebut terjadi perubahan yang tertuang dalam UUJNP yang di rubah pada ayat (2) dan ditambah satu ayat tentang sanksi pada ayat (4).
3
Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 121
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan
penelitian
ini, dengan harapan setiap Notaris dapat melaksanakan ketentuan Pasal 51 UUJNP sehingga terbebas dari perbuatan yang berpotensi akibat hukum dan terbebas dari sanksi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Kesalahan Ketik Minuta Akta Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Pembetulan. ” Penelusuran, kajian dan hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu pencerahan dan solusi yang baik dari perbedaan penafsiran yang muncul. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Kenotariatan dan bagi calon Notaris juga para Notaris. B. Perumusan Masalah Rumusan masalah merupakan pertanyaan dari penelitian yang berdasarkan masalah yang selanjutnya dicarikan jawaban melalui pengumpulan data.
Mengenai
masalah dalam penelitian kualitatif Sugiyono berpendapat “masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan.”4 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka selanjutnya peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kriteria kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris dalam pembuatan Berita Acara Pembetulan Akta Notaris? 2. Bagaimana
konsekuensi yuridis terhadap kesalahan tulis dan/atau ketik yang
terdapat pada Minuta Akta Notaris
bagi
penghadap dan notaris dalam hal
pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 ayat (2) UUJNP ? 3. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembetulan kesalahan tulis atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri penghadap dan saksisaksi dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? 4
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, Alfabeta, Bandung, hlm 205.
C. Keaslian Penelitian Peneliti telah menelusuri dari berbagai penelitian yang ada dan sebatas yang pernah diketahui oleh peneliti belum pernah diteliti oleh pihak lain sehingga bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Meskipun demikian penulis menemukan hasil penelitian yang ada kaitannya, adapun hasil penelitian tersebut yaitu : 1. Tesis yang berjudul “Pembetulan Minuta Akta Terkait adanya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”5 yang ditulis oleh Andra Maesha, tahun 2014 dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Apa yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap pembetulan minuta akta terkait Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik/tulis terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Secara normatif Notaris berwenang melakukan pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta Notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pembetulan tersebut menyangkut kesalahan tulis/ketik yang bersifat non substantif. Notaris membuat berita acara pembetulan atas inisiatif
5
Andra Maesha, Pembetulan Minuta Akta Terkait adanya UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakutas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014
sendiri tanpa harus disuruh oleh para pihak. Pembetulan kesalahan tulis/ketik tersebut dasarnya bersifat kasuistik, karena tata cara menurut UUJN dianggap terlalu kompleks dan tidak praktis mengingat tingkat kesibukan Notaris dan klien sehingga adanya kemungkinan bahwa para pihak tidak dapat hadir dalam waktu yang bersamaan. b. Pada dasarnya apabila ditemukan kesalahan non substantif tidak berdampak hukum apapun sepanjang tidak merubah isi dari akta tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah ketika para penghadap menghadap kembali ke kantor Notaris, dimungkinkan para pihak akan menyangkal/mengingkari terhadap keterangan yang tertulis pada akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya, atau tidak adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Jika ada pengingkaran dari salah satu pihak, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atau bukti diserahkan kepada hakim. 2. Tesis
yang berjudul
“Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang
Salinannya Telah Dikeluarkan“6 oleh Nelly Juwita Universitas Surabaya yang mengangkat permasalahan : a. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap Kesalahan
Ketik
dalam Minuta Akta yang salinannya telah dikeluarkan. b. Tanggung jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta yang salinannya telah dikeluarkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada 6
Nelly Juwita, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, Calyptra,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2No.2,2013
dasarnya bersifat kasuistik. Namun secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris itu bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Apabila dalam akta partij/akta pihak, misalnya Akta Perjanjian, terdapat kesalahan ketik : 1). pada keterangan notaris (notaris verklaring) di awal akta, maka upaya yang dapat dilakukan notaris adalah : a). menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau b).
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor membuat berita acara pembetulan dan melakukan prosedur 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
2). pada identitas penghadap, maka upaya yang dapat dilakukan
notaris
adalah: a). menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau b).
menghimbau
penghadap
untuk
membuat
Akta
Pembetulan
(rectificasie) terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau c). membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, dengan syarat harus berdasarkan pada kartu identitas penghadap atau dokumen otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang fotocopynya disimpan dalam bukti pendukung akta dan aslinya telah
ditunjukkan oleh penghadap pada saat hadir di hadapan notaris dahulu. 3). pada isi akta yang merupakan kehendak penghadap, maka upaya yang dapat dilakukan notaris adalah: a). menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau b).
menghimbau
penghadap
untuk
membuat
Akta
Pembetulan
(rectificasie) terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau c). membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, sepanjang kesalahan ketik itu tidak bersifat substantif. Apabila dalam akta relas, misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), terdapat kesalahan ketik, maka upaya yang dapat dilakukan oleh notaris adalah : 1). menghimbau para pemegang saham untuk meralat keputusan RUPS yang salah ketik, baik dengan melakukan RUPS lagi ataupun dengan pengambilan keputusan sirkuler ; atau 2). membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. b. Apabila ada kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani dan salinannya telah dikeluarkan, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh
pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgelijk Wetboek. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi pidana tidak dapat diterapkan apabila kesalahan ketik tersebut murni terjadi akibat kelalaian notaris semata-mata, bukan karena kesengajaan. 3. Tesis yang berjudul “ Syarat Kehadiran Para Pihak Serta Akibatnya Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan”7 yang ditulis oleh Firda Mutiara, tahun 2015 dengan rumusan masalah sebagai berikut : a. Mengapa syarat kehadiran para pihak diperlukan dalam pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan ? b. Bagaimana pertanggungjawaban notaris akibat tidak dibuatnya Akta Berita Acara Pembetulan karena tidak mampu memenuhi syarat dalam Pasal 51 ayat (2) UUJNP ? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : a. Syarat kehadiran para pihak yang diatur UUJNP merupakan syarat formal yang harus dilakukan oleh notaris. Tidak dipenuhinya syarat ini berakibat Akta Berita Acara Pembetulan tersebut dapat turun kedudukannya menjadi akta dibawah tangan serta notaris dapat dituntut ganti rugi, biaya dan bunga. Pasal 51 dengan penambahan syarat ini bertujuan untuk menambah kehatihatian notaris dalam pembuatan akta. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sehingga lebih menjamin
7
Firda Mutiara, Syarat Kehadiran Para Pihak Serta Akibatnya Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Pembetulan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakutas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta perlindungan bagi notaris jika suatu waktu para pihak menyangkal pembetulan yang telah dilakukan notaris. b. Kesalahan ketik/tulis dalam akta notaris yang tidak dilakukan pembetulan, dan kemudian dapat merugikan para pihak, maka akibat kerugian yang dialami para pihak karena kelalaian notaris tersebut, notaris dapat dituntut karena akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan kenyataan yang disampaikan. Untuk itu, notaris harus tetap melakukan pembetulan terhadap kesalahan ketik/tulis dalam akta yang dibuatnya. Tidak dibuatnya Akta Berita Acara Pembetulan karena tidak mampu memenuhi Pasal 51 ayat (2) dan kemudian hal tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka undang-undang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menuntut ganti rugi, biaya dan bunga akibat kesalahan atau kelalaian dari notaris yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda karena lebih menekankan mengenai kriteria kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris dalam pembuatan Berita Acara Pembetulan Akta Notaris, konsekuensi yuridis dari kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris bagi para penghadap dan notaris dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 UUJNP dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembetulan kesalahan tulis atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri para pihak dan saksi-saksi juga cara mengatasi hambatan. Namun demikian apabila di kemudian hari ternyata ditemukan penelitian yang sama atau sejenis dan tidak diketahui penulis maka penelitian ini dapat melengkapi dengan penelitian sebelumnya.
D. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kuat terhadap tema utama penelitian. Tujuan penelitian kualitatif terkait dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui segala sesuatu setelah rumusan masalah itu terjawab melalui pengumpulan data.8 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini disusun sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan mengkaji kriteria kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris dalam pembuatan Berita Acara Pembetulan Akta Notaris. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji konsekuensi yuridis dari kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris bagi penghadap dan notaris dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 ayat (2) UUJNP. 3. Untuk mengetahui dan mengkaji
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pembetulan kesalahan tulis atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri penghadap dan saksi-saksi, juga untuk mengetahui cara mengatasi hambatanhambatan tersebut. E. Manfaat Penelitian. Manfaat penelitian dapat bersifat teoritis dan praktis. “Menurut Sugiyono untuk penelitian
kualitatif,
manfaat penelitian
lebih bersifat teoritis yaitu untuk
mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya memecahkan masalah.”9 Sedangkan
8
9
Sugiyono, op.cit, hlm 290-291. Ibid, hlm 291.
hasil penelitian Kajian Yuridis
untuk
Terhadap
Kesalahan Ketik Minuta Akta Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Pembetulan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Secara Teoritis. Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat terhadap Ilmu Pengetahuan Kenotariatan bagi calon Notaris,
Notaris, akademisi maupun
masyarakat luas, serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terutama berkaitan Pasal 51 UUJNP mengenai pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik pada Minuta Akta Notaris. 2) Secara Praktis. Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi para calon Notaris, Notaris, maupun masyarakat luas, dalam pembuatan Berita Acara Pembetulan Akta Notaris dan dapat juga memberikan masukan kepada Pemerintah dalam
membuat peraturan pelaksanaan yang lebih memberikan perlindungan
hukum bagi Notaris dan masyarakat.
