BAB I PENDAHULUAN TUGAS DAN FUNGSI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013

BAB I PENDAHULUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan Perwakilan berdasarkan kondisi lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (KF3).

TUGAS DAN FUNGSI Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP‐06.00.00‐286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 59


mencakup satu provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten. Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi yaitu : 1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan; 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara; 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah; 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah; 5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah; 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; 7) Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan‐badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontraktor bagi hasil kontrak kerja sama, badan‐badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan yang berlaku; 9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan‐badan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 2 dari 59


lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah,pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi lainnya. 10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan. 11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP. Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

ASPEK STRATEGIS

A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pemerintah Kota Makassar 3. Pemerintah Kota Palopo 4. Pemerintah Kota Parepare 5. Pemerintah Kabupaten Gowa 6. Pemerintah Kabupaten Maros 7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 8. Pemerintah Kabupaten Takalar 9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto 10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng 11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba 12. Pemerintah Kabupaten Sinjai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 3 dari 59


13. Pemerintah Kabupaten Bone 14. Pemerintah Kabupaten Wajo 15. Pemerintah Kabupaten Barru 16. Pemerintah Kabupaten Pinrang 17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar 18. Pemerintah Kabupaten Enrekang 19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 21. Pemerintah Kabupaten Luwu 22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur 23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 24. Pemerintah Kabupaten Soppeng 25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja sama (MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Kesehatan Makassar dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah menandatangani kerja sama(MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu penyidik dalam menangani kasus‐kasus berindikasi TPK. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 4 dari 59


B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana. 1. SUMBER DAYA MANUSIA Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2013 berjumlah 181 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan kepangkatan sebagai berikut : a.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2013 Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2013 menurut jabatannya tercermin pada tabel 1.1. Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2013 Posisi per No.

Jenjang Jabatan

Mutasi – 2013

31‐12‐2012

Posisi per 31‐12‐2013

(Orang)

Tambah

Kurang

(Orang)

10

4

5

9

1. Eselon II

1

‐

‐

1

2. Eselon III

5

2

3

4

3. Eselon IV

4

2

2

4

144

40

48

136

I.

Struktural

II.

Fungsional Tertentu

A. Fungsional Auditor

1. Auditor Madya

17

4

3

18

2. Auditor Muda

32

2

4

30

3. Auditor Pertama

6

‐

3

3

4. Auditor Penyelia

20

‐

2

18

5. Auditor Pelaksana Lanjutan

14

4

‐

18

6. Auditor Pelaksana

28

29

9

48

7. Calon Auditor

27

1

27

1

4

‐

1

3

B.

Fungsional Tertentu Lainnya

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 5 dari 59


1. Analis Kepegawaian Pelaksana

1

‐

‐

1

2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan

3

‐

1

2

3. Prakom Pelaksana

‐

‐

‐

‐

Fungsional Umum

35

1

3

33

1. Fungsional Umum

35

1

3

33

193

45

57

181

III.

Jumlah

b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2013 Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2013 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2. Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2013 Posisi per No.

Uraian

Mutasi selama 2013

31‐12‐2012

Posisi per 31‐12‐2013

(Orang)

Tambah

Kurang

(Orang)

1.

Golongan IV

23

6

7

22

2.

Golongan III

106

8

11

103

3.

Golongan II

37

30

12

55

4.

Golongan I

‐

‐

‐

‐

5.

CPNS

27

1

27

1

193

45

57

181

Jumlah

Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.



Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2013

Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan

tenaga harian lepas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditempatkan disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha. 2. SARANA DAN PRASARANA Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin (termasuk didalamnya kendaraan dinas), irigasi dan jaringan. Sarana dan Prasarana terlihat pada tabel 1.3. Tabel 1.3. Sarana dan Prasarana No

Uraian

1.

Tanah

2.

Bangunan

3.

Peralatan dan Mesin

4. 5.

Jumlah

Satuan

35.982

m2

71

Unit

2.378

Unit

Irigasi

2

Unit

Jaringan

1

Unit

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 7 dari 59


3. SUMBER DANA Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2013 sebesar Rp21.895.212.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4. Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2013 per program. No

Program

Anggaran(Ribuan Rp)

1

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Jumlah

5.002.986 15.713.706 1.178.520 21.895.212

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut : 1.

Pre‐emptif Jenis kegiatan ini bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten.

2.

Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko dan pencegahan KKN berdasarkan pola kemitraan dengan unsur‐unsur manajemen

pemerintah.

Sasarannya

adalah

meminimalisasi

peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 8 dari 59


3.

Represif Jenis kegiatan ini berupa audit investigative untuk menjustifikasi perhitungan kerugian Negara atas kasus‐kasus dengan atau tidak ditemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus‐kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut mengembangkan beberapa

produk BPKP yang bermanfaat bagi manajemen perubahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain : 1.

Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan

2.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)

3.

Good Governanve di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4.

Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat

5.

Sistem Informasi Akuntansi PDAM

6.

Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik

7.

Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD

8.

Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO

9.

Program Implementasi Penerapan PPK BLU/BLUD

10. Program Anti Korupsi (PAK) 11. Fraud Control Plan (FCP) 12. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) 13. Management Assessment Center (MAC)

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00‐286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 9 dari 59


1). Bagian Tata Usaha 2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat 3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 4). Bidang Akuntan Negara 5). Bidang Investigasi 6). Kelompok Jabatan Fungsional Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai pada gambar 1.1. Gambar 1.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kepala Perwakilan Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Umum

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bidang Akuntan Negara

Bidang Investigasi

Kelompok Jabatan Fungsional

Selama tahun 2013 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam table 1.5. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 10 dari 59


Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2013. No

Jabatan

Pejabat Lama

Pejabat Baru

Tanggal Pelantikan

1

Kepala Bagian Tata Usaha

Karya Bakti

Muh. Akbar Dewa

25/02/2013

2

Kepala Bidang Investigasi

Joko Suprianto

Dani Kusnandar

25/02/2013

3

Kepala Bidang APD

Suryadi

‐

‐

4

Kepala Subbagian Keuangan

Alimuddin

Muh. Surjadi

25/02/2013

5

Kepala Subbagian Kepegawaian

Suganda

Sugeng Subiyono

21/05/2013

Kepala Bidang APD sejak tanggal 8 Oktober 2013 menjabat sebagai Inspektur Provinsi Sulawesi Barat dan sampai dengan 31 Desember 2013 belum ditunjuk penggantinya dan sementara dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dapat diikhtisarkan sebagai berikut ini : Bab I

Pendahuluan

Menjelaskan

secara

ringkas

mengenai

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Bab II

Perencanaan dan

Menjelaskan

muatan

Rencana

Kinerja

Perjanjian Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 11 dari 59


Bab IV

Penutup

Menjelaskan

simpulan

menyeluruh

dari

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010‐2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010‐2014 dan telah digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2013. Lebih lanjut Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 ‐ 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder.

Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan

arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan mengantisipasi hal‐hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut.



Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu : a. Auditor Presiden Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan manfaat kepada Presiden b. Responsif Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara cepat dan tepat c. Interaktif Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat reaktif dan proaktif d. Terpercaya Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan e. Akuntabilitas Keuangan Negara Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan‐tujuan dan sasaran‐sasaran yang telah



ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan secara periodik. f. Berkualitas Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

2. PERNYATAAN MISI Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010‐2014 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan. Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, misi ini menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan KKN. Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama Perwakilan BPKP

Provinsi

Sulawesi

Selatan

adalah

memberikan

masukan

kepada

Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 15 dari 59


dan pengelolaan keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya. Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu kesatuan akumulatif‐integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak‐pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing‐masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara umum di Provinsi Sulawesi Selatan. Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems) atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on‐line, dengan data yang sedapat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 16 dari 59


mungkin real‐time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real‐time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam tujuan‐tujuan strategis sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten f. Terselenggaranya system dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah.

4. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis berdasarkan Renstra Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2010‐2014 adalah sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL DAN 95% LKPD 2. Tercapainya optimalisasi penerimaan negara sebesar 87,50% 3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal pada 60% Instansi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 4. Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% 5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 6. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 8. Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan indicator kinerja yang terdiri dari indikator hasil (outcome) dan indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam lampiran 1.

6.

PROGRAM DAN KEGIATAN Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program

Teknis sebanyak satu program dan program generik sebanyak dua program. Program‐ program tersebut terdiri dari kegiatan‐kegiatan yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 18 dari 59


teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut : 1)

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas sektoral, pengawasan atas kegiatan BUMN, pengawasan berdasarkan penugasan Presiden, pengawasan atas permintaan stakeholders, pengawasan penerimaan Negara, pengawasan PHLN, assessment/evaluasi GCG/KPI/MR, pengawasan investigative, bimtek/pengembangan system pelaporan keuangan, penyusunan pedoman SPIP, sosialisasi SPIP, diklat SPIP dan bimbingan teknis SPIP.

2)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana, pengelolaan kepegawaian dan organisasi, pengelolaan anggaran dan system akuntansi pemerintah, pengelolaan kehumasan, pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan, pendidikan dan pelatihan

pengawasan,

penelitian

dan

pengembangan

pengawasan,

penyelenggaraan system dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan internal BPKP, pembinaan JFA dan tata kelola APIP, serta fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP. 3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, penataan administrasi sarana dan prasarana.

PERJANJIAN KINERJA 2013 Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk masing‐masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan Dokumen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 19 dari 59


Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2013 adalah 511 laporan dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 110 unit dengan anggaran sebesar Rp21.895.212.000,00. Target Kinerja Tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 2.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Keberhasilan pencapaian kinerja dilakukan dengan menyimpulkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan tabel 3.1. Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja No

Kategori

1 2

AA A

> 85 > 75 – 85

Memuaskan Sangat Baik

3

B

> 65 – 75

Baik, perlu sedikit perbaikan

4

CC

> 50 ‐ 65

Cukup (memadai), perlu banyak

> 30 ‐ 50

perbaikan yang tidak mendasar Kurang, perlu banyak perbaikan,

5

C

Nilai Angka

Interpretasi

termasuk perubahan yang mendasar 6

D

0 – 30

Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

CAPAIAN KINERJA 2013

Hasil capaian atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2013 menunjukkan bahwa rata‐rata capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan termasuk kategori “Memuaskan”. Hal ini terlihat dari tercapainya seluruh 8 sasaran strategis diatas 100%, dengan rincian sebagai berikut: Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 21 dari 59


No

Sasaran Strategis

Capaian (%)

1

Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 95 % LKPD

160

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50 %

105

3

Terselenggaranya SPM pada 60 % IPD dan GG pada 75 % BUMN/D Meningkatnya kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam upaya pencegahan dan Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70 % K/L/Pemda Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern yang professional dan Kompeten pada 80 % Pemda Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90 % dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100 % Terselenggaranya satu Sistem dukungan Pengambilan keputusan bagi pimpinan

238

4 5 6 7

8

119 113 267 107

113

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasinya anggarannya dapat dilihat pada lampiran 3.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2013

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, terutama terhadap indikator kinerja pada tiap‐tiap sasaran strategis. Indikator kinerja untuk tiap sasaran strategis terdiri dari indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output. Secara rinci capaian kinerja masing‐masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Meningkatnya Kualitas 95 % LKKL dan 95 % LKPD Rincian untuk pengukuran masing‐masing indikator kinerja outcome pada sasaran ini yaitu: No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Prosentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Persen

90,00

291

323

2

Prosentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini WDP

Persen

90,00

86

95

3

Prosentase Jumlah laporan Keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persen

90,00

100

111

4

Prosentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke pusat

Persen

90,00

202

224

Persen

90,00

134

149

Persen

95,00

100

105

Persen

30,00

35

116

160

5 6 7

Prosentase hasil Pengawasan atas permintaan Presiden disampaikan ke Pusat Prosentase hasil Pengawasan atas permintaan Stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Stakeholders Prosentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Rata‐rata capaian

Sedangkan rincian untuk pengukuran masing‐masing indikator kinerja output pada sasaran ini, yaitu : No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

1

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

Laporan

14

39

279

2

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD

Laporan

12

98

817

3

Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN

Laporan

56

75

134

4

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

65

100

154

5

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Laporan

32

43

134

6

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders

Laporan

1

10

1000

7

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

9

27

300



Penjelasan atas pelaksanaan masing‐masing indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1)

Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu“Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90%. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, BPKP proaktif menjalin kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU), antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dibandingkan dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2013, jumlah IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan adalah sebanyak 32 IPP atau 291% dari 11 IPP target dalam PKPT. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 323%. Jika dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2012 sebesar 179%, maka terjadi kenaikan sebesar 112% dan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 306% dari target sebesar 95%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp146.800.000,00 yang bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp71.920.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp74.880.000,00. 2) Prosentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini WDP Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam tahun 2013, IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 18 IPD atau 86% dari 21 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Jika



dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 95%, maka IKU ini tercapai 90%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp778.950.000,00 yang bersumber dari DIPA sebesar Rp380.653.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp398.297.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 3.591OH. Pada tahun 2013, dari 21 IPD yang dilakukan asistensi oleh BPKP sebanyak 6 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2012 dari BPK yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang dan Luwu Timur. Sedangkan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian sebanyak 12 IPD yaitu Kabupaten Palopo, Kabupaten Maros, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Barru, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta 3 IPD masih memperoleh opini disclaimer dari BPK yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng dan Kota Parepare. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan karena pembenahan asset belum tuntas dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 3) Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit. Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebanyak 75 laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar atau sebesar 100% dari 75 Laporan Keuangan proyek PHLN yang diaudit. Dengan demikian capaian IKU tahun 2013 sebesar 100% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU tahun 2013 jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya tetap. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%,maka telah melebihi target yaitu mencapai 105%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 25 dari 59


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp724.929.000,00 Yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp506.419.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp218.510.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.872 OH. 4) Prosentase Hasil Pengawasan Lintas Sektoral yang Disampaikan Ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke pusat dan membandingkannya dengan jumlah target laporan dari pusat. Dalam tahun 2013, jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke pusat adalah sebanyak 111 laporan atau mencapai 202% dari target kinerja 90%, dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012, maka capaian IKU ini lebih besar sebesar 98%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka telah melebihi target yaitu mencapai 212%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp1.166.486.000,00 yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp883.521.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp282.965.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.872 OH. 5) Prosentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Disampaikan Ke Pusat IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat” merupakan indikator dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 26 dari 59


Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat pada tahun 2013 adalah sebanyak 43 laporan atau sebesar 134% dari target laporan dari Pusat sebanyak 32 laporan. Dibandingkan dengan target IKU sebesar 90,00%, maka capaian IKU tahun 2013 sebesar 149%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang mencapai 274%, maka realisasi tahun ini lebih rendah sebesar 140%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 95%, maka telah melebihi target yaitu mencapai 141%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan anggaran DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp324.544.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 959 OH. 6) Prosentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders Jumlah hasil pengawasan atas permintaan stakeholders pada 2013 berjumlah 46 laporan antara lain Audit BMN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan dan pemantauan pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS. Seluruh laporan disampaikan tepat waktu atau dengan kata lain capaian IKU ini mencapai 100% dari target 95% atau capaian kinerja mencapai 105%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini tetap. Kegiatan untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp146.533.000,00 yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp87.783.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp58.750.000,00 serta SDM sebanyak 3.727 OH. 7) Prosentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berperan melakukan pendampingan penyelenggaraan akuntansi terhadap BUMD‐BUMD yang ada dalam cakupan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 27 dari 59


wilayah kerja. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem akuntansi yang baik dan tertib. Untuk mengukur manfaatnya, ditetapkan IKU berupa “Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMN/BUMD/BUL/BLUD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibandingkan dengan jumlah seluruh BUMD yang ada di wilayah kerja perwakilan. Dalam tahun 2013, BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi sebanyak 8 badan usaha yaitu PDAM Kabupaten Maros, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Sidrap, PDAM Kabupaten Bantaeng, PDAM Kota Makassar, PDAM Kabupaten Gowa, PDAM Kabupaten Tana Toraja, PDAM Kabupaten Wajo dari total BUMD yang ada di wilayah kerja perwakilan sehingga realisasi IKU ini adalah 35%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 30% maka capaian kinerjanya mencapai 117%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka realisasi tahun ini lebih besar sebesar 5%. Jika dibandingkan dari target pada akhir tahun Renstra 2014 sebesar 35%, maka telah melebihi target yaitu mencapai 100%. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

anggaran

sebesar

Rp442.410.000,00 Yang bersumber dari dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp70.862.000,00 dan dana pihak ketiga sebesar Rp371.548.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.394 OH. 8) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL a. Bidang Perekonomian Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 10 laporan dari target 3 laporan atau mencapai 333% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (275%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 58%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 28 dari 59


Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih tinggi sebesar 11% (realisasi tahun 2012 sebanyak 9 laporan). b. Bidang Polsoskam Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan. Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 29 laporan sehingga dengan target 11 laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 264%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (180%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 84%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih tinggi sebesar 45% (realisasi tahun 2012 sebanyak 20 laporan). 9) Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2013, asistensi penyusunan LKPD TA 2012, asistensi reviu LKPD TA 2012 pada APIP, sosialisasi pengelolaan keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah. Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 98 dari target sebanyak 12 laporan atau mencapai 817%. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (290%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 527%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih rendah sebesar 29% (realisasi tahun 2012 sebanyak 139 laporan). 10) Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA.



Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 75 laporan dari target sebanyak 56 laporan atau mencapai 134 % dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (119%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 15%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih rendah sebesar 24% (realisasi tahun 2012 sebanyak 99 laporan). 11) Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor a. Bidang Perekonomian Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit Interim PPIP Tahun Anggaran 2013. Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 24 laporan dari target sebanyak 15 laporan atau mencapai 160% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (80,95%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi 79%. Dibandingkan realisasi tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi laporan terbit pada tahun 2012 lebih tinggi 14% (realisasi tahun 2011 sebanyak 21 laporan). b. Bidang Polsoskam Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 54 laporan dari target 46 laporan atau mencapai 117% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (112%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 lebih tinggi 5%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih tinggi sebesar 64% (realisasi tahun 2012 sebanyak 33 laporan). c. Bidang Keuangan Daerah Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 22 laporan dari target sebanyak 4 laporan atau mencapai 550%. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 30 dari 59


Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (133%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 lebih tinggi 417%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2013 untuk indikator output yang sama, lebih tinggi sebesar 167% (realisasi tahun 2012 sebanyak sebanyak 6 laporan). 12) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden a. Bidang Polsoskam Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 10 laporan dari target sebanyak 10 laporan atau mencapai 100% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (100%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 tetap sama. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 mengalami tetap sama dengan tahun sebelumnya (realisasi tahun 2012 sebanyak 10 laporan). b. Bidang Keuangan Daerah Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 33 laporan dari target sebanyak 22 laporan atau mencapai 150% dari target. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (91%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2013 lebih tinggi sebesar 59%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih tinggi sebesar 65% (realisasi tahun 2012 sebanyak 20 laporan). 13) Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Dalam Tahun 2013, realisasi laporan hasil permintaan stakeholders sebanyak 10 laporan atau 1.000% dari target sebanyak 1 laporan. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2012 (262%) untuk indikator output yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 lebih tinggi 738%. Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indicator output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2013 lebih rendah sebesar 52% (realisasi tahun 2012 sebanyak 21 laporan). Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 31 dari 59

BAB I PENDAHULUAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents