BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi sesuai Peraturan Daerah Dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

melalui

azas

desentralisasi bidang pendidikan, perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang pendidikan. Kota Pangkalpinang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang

berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi PerangkatPerangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Perda Nomor 07 Tahun 2008

merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga setiap SKPD harus menyusun dan mengakomodasi tupoksi yang baru.

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Tugas pokok Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 7 Tahun 2008 adalah membantu Walikota

dalam

melaksanakan

kewenangan

Otonomi

Daerah

di

bidang

pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang 2008 - 2013

11

Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Adapun fungsi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 07 tahun 2008 adalah sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan yang meliputi TK, SD, SDLB, SLTP, SMA, SMK serta pemberdayaan kesiswaan, pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

yang berlaku; 2.

Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan;

3.

Pelaksanaan sertifikasi Kepala Sekolah dan Guru;

4.

Peningkatan kualifikasi pendidikan guru;

5.

Pengelolaan standar pelayanan minimal Sekolah dan Kursus;

6

Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7.

Pemberdayaan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

untuk

kemajuan

pendidikan; 8.

Pengelolaan urusan ketatausahaan dan keuangan Dinas Pendidikan;

9.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

A. KEPALA DINAS Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengkoordinasian, merumuskan kebijakan pelayanan teknis, memberikan perizinan, membina penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal serta sarana dan prasarana pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi pendidikan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Fungsi

1

:

2 3

Pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja Dinas sesuai bidang tugasnya; Perumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah; Penetapan rencana strategik dan program kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;


12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan Sekretaris dan Bidang; Penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sesuai bidang tugasnya; Pembinaan, pelaksanaan teknis kegiatan dinas sesuai bidang tugasnya; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahannya; Pembinaan, pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan; Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas; Pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya serta dalam rangka kepentingan Daerah; Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen; Pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas; Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan; Mendayagunakan program teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pendidikan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota; Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, termasuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. SEKRETARIS Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan tugas pelayanan teknis adminisratif kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi, hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga.

Fungsi

1 2

:

3 4 5 6 7

Penyiapan bahan visi dan misi Dinas; Perumusan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan visi dan misi Dinas; Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Dinas; Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; Penyiapan bahan referensi kegiatan Dinas; Penbinaan dan pengendalian administrasi keuangan, umum, dan kepegawaian Dinas; Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan belanja langsung/modal dan tidak


13

8 9 10 11 12 13 14

15 16

17

18 19 20 21

langsung/operasional; Penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas; Pemeliharaan dan pemanfaatan barang inventaris Dinas; Penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas; Penyelenggaraan pelayanan kehumasan; Penyiapan kegiatan rapat dan kegiatan lainnya pada Dinas; Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan UPT Dinas; Memberikan layanan teknis di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kesekretariatan, hukum, hubungan masyarakat, verja sama antarlembaga, dan kerumahtanggaan Dinas; Memberikan layanan teknis di bidang peningkatan kualifikasi, sertifikasi, mutu tenaga pendidik dan kependidikan; Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan dan pengembangan tenaga teknis, fungsional dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas dan UPT Dinas; Mengkoordinasikan, memonitor, melakukan pengendalian, pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kesektariatan, hukum, hubungan masyarakat, verja sama antarlembaga; Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala; Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

B.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris melaksanakan penyelenggaraan kesekretariatan, administrasi kepegawaian, pengembangan tenaga kependidikan, dan kerumahtanggaan Dinas.

Fungsi

1

:

2 3

Penyusunan langkah kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; Pelayanan kesekretariatan; Penyusunan rencana kebutuhan alat dan perlengkapan Dinas;


14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

Pendistribusian barang di lingkungan Dinas; Penyelenggaraan pengadaan barang untuk kebutuhan tertentu di lingkungan Dinas; Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas; Pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas; Penyusunan bahan-bahan penelaahan konsep surat dinas, naskah dinas dan produk hukum dalam lingkup Dinas; Penyelenggaraan tata laksana perkantoran Dinas; Pengelolaan ruang data, ruang arsip, ruang rapat dan akomodasi rapat Dinas; Penyelenggaraan hubungan masyarakat; Penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan gedung dan perabot di lingkungan Dinas; Penyelenggaraan daftar inventaris tanah, gedung dan perabot Dinas; Melaksanakan stock opname barang perlengkapan; Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian termasuk angka kredit jabatan guru, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, tenaga pendidik dan kependidikan lainnya; Mengusulkan pemberian penghargaan tanda jasa dan kesejahteraan pegawai; Penyelenggaraan pengembangan tenaga teknis, fungsional dan tenaga kependidikan; Penyelenggaraan teknis peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; Memberikan informasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

B.2. Kepala Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan di lingkungan Dinas dan UPT Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

1

:

Penyusunan keuangan;

langkah

kegiatan


sub

bagian

15

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Menyusun, menganalisa rencana anggaran rutin, belanja modal, belanja operasional Dinas dan UPT Dinas; Mengelola keuangan Dinas dan UPT Dinas yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pembukuan; Menguji kebenaran setiap dokumen keuangan; Melakukan pembayaran gaji pegawai, rekening listrik, telepon, air, borongan dan pembelian; Mengkoordinasikan dengan bidang teknis dalam melakukan pembayaran insentif guru; Melakukan tuntutan ganti rugi; Mempersiapkan laporan periodik tentang pengeluaran keuangan serta memonitor pelaksanaan anggaran; Mencatat, mengolah dan menganalisa data hasil monitor pelaksanaan anggaran; Menyajikan data pelaksanaan anggaran; Menghimpun peraturan perundangan-undangan yang menyangkut bidang keuangan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

B.3.Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris menyiapkan rencana kegiatan berkala Dinas, UPT Dinas, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9

Penyusunan langkah Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; Penyiapan data bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas dan UPT Dinas; Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kegiatan; Pengelolaan bahan referensi kegiatan Dinas; Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas; Penyelenggaraan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; Penyiapan bahan penyusunan visi dan misi Dinas Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan; Pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan Dinas;


16

10 11 12 13 14

Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan profil pendidikan; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan. Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

C. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan tugas pelayanan teknis adminisratif kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi, hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas; Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang TK dan SD; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya; Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan; Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang pendidikan TK, SD; Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan TK, SD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum TK, SD. Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan TK, SD; Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang pendidikan TK, SD; Pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan TK, SD; Pelaksanaan peningkatan wajib belajar TK, SD yang bermutu; Pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS); Pelaksanaan kurikulum nasional; Penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;


17

16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi; Penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah; Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan TK, SD, SDLB; Pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar TK, SD, SDLB; Pelaksanaan program kerjasama luar negeri TK, SD, SDLB; Pelaksanaan pembinaan TK, SD Unggulan, Sekolah Berstandar Nasional (SSN), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); Penyiapan pelaksanaan kebutuhan, formasi, penempatan guru dan tenaga teknis lainnya bidang TK, SD, SDLB; Pelaksanaan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya bidang TK, SD, SDLB; Pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang TK, SD, SDLB; Pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku bidang TK, SD, SDLB; Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah terkait; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; Penyiapan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan atau setiap saat diperlukan; Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan

C.1. Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Taman KanakKanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan Ketenagaan TK, SD, dan SDLB.

Fungsi

1

:

Penyusunan langkah kegiatan seksi ketenagaan, membuat uraian tugas masing-masing staf.


18

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang ketenagaan TK, SD;. Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang ketenagaan TK, SD; Pelaksanaan pembinaan ketenagaan TK, SD; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman tenaga pendidik TK, SD; Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik TK, SD; Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja tenaga pendidik TK, SD; Pelaksanaan penempatan, kebutuhan dan mutasi tenaga pendidik TK, SD; Pelaksanaan dan pengembangan peningkatan profesionalisme guru; Pelaksanaan distribusi, memfasilitasi usulan sekolah yang akan menerima bantuan/subsidi penyelenggaraan pendidikan TK, SD; Pelaksanaan pemantauan usul Penetapan Angka Kredit guru berdasarkan penilaian tim; Pelaksanaan evaluasi hasil seluruh kegiatan seksi tenaga pendidikan TK, SD; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan

C.2. Kepala Seksi Kesiswaan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Taman KanakKanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) melaksanakan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan Kesiswaan TK, SD, dan SDLB.

Fungsi

1

:

2 3 4 5

Penyusunan langkah kegiatan seksi kesiswaan, membuat uraian tugas masing-masing staf; Pengumpulan, pengolahan, penganalisa data dan informasi di bidang kesiswaan; Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesiswaan; Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur, pedoman pembinaan kesiswaan dan penerimaan siswa baru;


19

6 7 8 9 10 11 12 13 14

Penyiapan penyelenggaraan olimpiade olahraga dan seni pelajar TK, SD, dan SDLB; Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa; Pelaksanaan penjaringan calon penerima beasiswa; Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kesiswaan; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

C.3. Kepala Seksi Kurikulum Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Taman KanakKanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan Kurikulum TK, SD, dan SDLB.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

Penyusunan langkah kegiatan seksi kurikulum, membuat uraian tugas masing-masing staf; Pengumpulan, pengolahan, penganalisa data dan informasi di bidang kurikulum; Penyusunan kalender pendidikan; Penyusunan bahan petunjuk teknis kurikulum; Pelaksanaan pembinaan kurikulum nasional dan muatan lokal/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum; Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum TK, SD; Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum TK, SD; Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi TK, SD; Penyiapan bahan persyaratan izin penyelenggaraan TK, SD; Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan TK, SD; Pelaksanaan program tindak lanjut kurikulum TK, SD;


20

13 14 15 16 17

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan serta kurikulum TK, SD; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

D. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas; Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Sekolah Menengah; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya; Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;. Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;. Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang pendidikan Sekolah Menengah; Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Sekolah Menengah; Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Sekolah Menengah; Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang pendidikan Sekolah Menengah; Pelaksanaan peningkatan mutu dan relevansi serta mutu pengelolaan Sekolah Menengah; Pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS); Pelaksanaan kurikulum nasional;


21

14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); Pelaksanaan penilaian hasil relajar, pengujian, uji kompetensi dan sertifikasi; Penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah; Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan Sekolah Menengah; Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah terkait; Pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar Sekolah Menengah; Pelaksanaan program kerjasama luar negeri tingkat Sekolah Menengah; Pelaksanaan pembinaan SMP, SMA, SMK Unggulan, Sekolah Bertaraf Nasional (SBN), Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), dan Pembelajaran Berbasis Keunggulan Lokal; Penyiapan pelaksanaan kebutuhan, formasi, penempaan guru dan tenaga teknis lainnya bidang Sekolah Menengah; Pelaksanaan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya bidang Sekolah Menengah; Pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang Sekolah Menengah; Pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku bidang Sekolah Menengah;. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; Penyiapan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan atau setiap saat diperlukan; Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

D.1. Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan Ketenagaan


22

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Fungsi

:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyusunan langkah kegiatan seksi pembinaan ketenagaan; Pengumpulan, pengolahan, penganalisa data dan informasi di bidang ketenagaan Sekolah Menengah;. Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang ketenagaan Sekolah Menengah; Pelaksanaan pembinaan ketenagaan Sekolah Menengah; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman tenaga pendidik Sekolah Menengah; Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu tenaga pendidik Sekolah Menengah; Pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja tenaga pendidik Sekolah Menengah; Pelaksanaan penempatan, kebutuhan dan mutasi tenaga pendidik Sekolah Menengah; Pelaksanaan dan pengembangan peningkatan profesionalisme guru; Pelaksanaan pemantauan usul Penetapan Angka Kredit guru berdasarkan penilaian tim; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan tenaga pendidik Sekolah Menengah; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

D.2. Kepala Seksi Kesiswaan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah melaksanakan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Fungsi

1

:

Penyusunan langkah kegiatan seksi pembinaan kesiswaan;.


23

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pengumpulan, pengolahan, penganalisa data dan informasi di bidang kesiswaan; Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pembinaan kesiswaan; Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, criteria, prosedur, pedoman pembinaan kesiswaan dan penerimaan siswa baru; Penyiapan penyelenggaraan olimpiade olahraga dan seni pelajar Sekolah Menengah; Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa dalam bidang akademik dan nonakademik; Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan; Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan kesiswaan; Pelaksanaan distribusi bantuan subsidi penyelenggaraan pendidikan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

D.3. Kepala Seksi Kurikulum Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pembinaan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Fungsi

1 2

:

3 4 5 6 7

Penyusunan langkah kegiatan seksi Kurikulum; Pengumpulan, pengolahan, penganalisa data dan informasi di bidang kurikulum Sekolah Menengah; Penyusunan kalender pendidikan; Penyusunan bahan petunjuk teknis kurikulum Sekolah Menengah; Pelaksanaan pembinaan kurikulum nasional dan muatan lokal/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum; Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum Sekolah Menengah;


24

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum Sekolah Menengah Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi Sekolah Menengah; Penyiapan bahan persyaratan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah; Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Sekolah Menengah; Pelaksanaan program tindak lanjut kurikulum Sekolah Menengah; Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan pembinaan serta kurikulum Sekolah Menengah; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

E. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL Tugas Pokok :

Membantu kepala Dinas melaksanakan kewenangan Dinas dalam penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pengurusan dan pembinaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7

Penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas; Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Nonformal dan Informal; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya; Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi di bawahnya; Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan; Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini; Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini;


25

8 9 10 11 12

13

14 15 16

17

18 19

20 21 22

Pelaksanaan kebijakan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur, dan pedoman di bidang Pendidikan Masyarakat; Pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan, dan pembinaan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan peningkatan akses, pemerataan pelayanan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan peningkatan mutu hasil belajar, relevansi program, kurikulum pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan kurikulum nasional Pendidikan Nonformal, pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan penetapan kurikulum nasional Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan peningkatan peran serta, pemberdayaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan Pendidikan Nonformal, Pendidikan informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan berbasis masyarakat; Pelaksanaan, penyiapan, penetapan syarat dan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan akreditasi lembaga Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan penilaian hasil belajar, pengujian, uji kompetensi dan sertifikasi Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan perangkat Daerah terkait; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaskanaan kegiaan dalam lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;


26

23 24 25 26

Penyiapan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan atau setiap saat diperlukan; Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan

E.1. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal melaksanakan penjabaran teknis di bidang pembinaan Pendidikan Kesetaraan.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menyusun langkah kegiatan seksi Pendidikan Kesetaraan; Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi Pendidikan Kesetaraan; Penyusunan kander pendidikan kesetaraan; Penyusunan bahan petunjuk teknis pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur da pedoman pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kurikulum pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan; Penyelenggaraan hubungan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan pembinaan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan; Pelaksanaan pengurusan izin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan/pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); Pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga pendidikan kesetaraan/PKBM; Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan/PKBM; Pelaksanaan distribusi hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;


27

17 18

Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

E.2.Kepala Seksi Pendidikan Pembinaan Kursus

Masyarakat

dan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pendidikan Masyarakat berupa Pendidikan Keaksaraan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pembinaan Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14

Penyusunan langkah kegiatan seksi pendidikan masyarakat dan kursus; Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi pendidikan masyarakat dan kursus; Penyusunan langkah kegiatan seksi pendidikan masyarakat dan kursus; Penyusunan bahan petunjuk teknis pendidikan masyarakat dan kursus; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman pendidikan masyarakat dan kursus; Pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian kegiatan pendidikan masyarakat dan kursus; Pelaksanaan pembinaan pendidikan masyarakat dan kurikulum.silabus standar nasional kursus; Pelaksanaan penilaian ketuntasan melek aksara kegiatan pendidikan masyarakat; Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian nasional/ujian kompetensi kursus; Penyelenggaraan hubungan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat, kursus dan pendidikan kecakapan hidup (life skill); Pelaksanaan pembinaan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan tenaga pendidik kursus; Pelaksanaan pengurusan izin penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan kursus; Pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga pendidikan kursus; Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar, pengujian/uji kompetensi dan sertifikasi pendidikan keaksaraan dan kursus;


28

15 16 17 18 19

Pelaksanaan distribusi hasil belajar melek aksara dan ujian kompetensi/nasional pendidikan kursus; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

E.3. Kepala Seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUS Sejenis (SPS).

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Penyusunan langkah kegiatan seksi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Penyusunan bahan petunjuk teknis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan bimbingan teknis, pengendalian kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Penyelenggaraan hubungan kerja sama peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan pembinaan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan pengurusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan kegiatan penilaian hasil belajar Pendidikan Anak Usia Dini; Pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi hasil kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;


29

14 15


F. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SARANA KEPENDIDIKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas melaksanakan kewenangan dalam penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, pendataan pendidikan, penelitian dan pengembangan pendidikan, pelaksanaan teknologi informasi komunikasi pendidikan, pengurusan pembinaan prasarana dan sarana pendidikan yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan/rehabilitasi prasarana pendidikan serta pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana pendidikan.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8

9

10

11 12

Penyusunan rencana kerja Bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas; Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang sarana kependidikan dan teknologi informasi; Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas kepada seksi di bawahnya; Pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi di bawahnya; Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan; Pelaksanaan pengurusan dan pembinaan di bidang prasarana dan sarana pendidikan dan teknologi informasi; Pelaksanaan penyiapan prasarana dan sarana dalam rangka peningkatan mutu wajib belajar, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan; Pengkoordinasian kebutuhan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana pendidikan serta teknologi informasi komunikasi pendidikan; Pelaksanaan penyiapan usul dan rencana pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana pendidikan, serta teknologi informasi komunikasi pendidikan; Pelaksanaan pengkajian, pendayagunaan dan peningkatan peralatan teknologi informasi komunikasi dan media pendidikan; Pelaksanan pendataan pendidikan; Penyiapan penyusunan bahan profil pendidikan;


30

13 14 15

16 17 18 19 20 21

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan; Penyusunan standarisasi prasarana kantor Dinas dan UPT Dinas; Pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaskanaan kegiaan dalam lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; Penyiapan bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan atau setiap saat diperlukan; Penyiapan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

F.1. Kepala Seksi Sarana Kependidikan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis bidang sarana prasarana pendidikan meliputi pengadaan, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi sarana prasarana pendidikan.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9

Membantu Kepala Bidang dalam pengembangan sarana prasarana pendidikan dan teknik informatika dalam bidang tugasnya; Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang sarana prasarana pendidikan; Penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana pendidikan; Pelaksanan usul pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana prasarana pendidikan; Pelaksanan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan/ rehabilitasi sarana; Pelaksanaan standarisasi sarana prasarana pendidikan; Pelaksanaan pengkajian, pendayagunaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan; Pelaksanaan pengkajian dan peningkatan teknologi alat praktik dan media pendidikan; Pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif di bidang pemeliharaan dan perbaikan /rehabilitasi sarana prasarana pendidikan;


31

10 11 12

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan.

F.2.Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

Membantu Kepala Bidang dalam pengembangan sarana kependidikan Teknologi Informasi dalam bidang tugasnya; Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan; Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan; Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; Pelaksanaan pengkajian, pendayagunaan dan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; Mengusulkan kebutuhan perawatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi; Pelaksanaan inspeksi, pemeliharaan peralatan, jaringan teknologi informasi komunikasi pendidikan; Penyiapan standar, prosedur pembangunan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi dan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pendidikan; Penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi pendidikan; Pelaksanaan pengintegrasian berbagai sistem informasi dan komunikasi pendidikan; Pelaksanaan bimbingan teknis, pengembangan serta pengendalian sistem informasi dan komunikasi pendidikan; Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dalam pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan;


32

15 16


F.3. Kepala Seksi Data dan Litbang Kependidikan Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis bidang pendataan pendidikan dan pengembangan pendidikan.

Fungsi

1

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Membantu Kepala Bidang melaksanakan penjabaran kebijakan teknis bidang pendataan pendidikan dan pengembangan pendidikan. Perumusan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang pendataan dan litbang pendidikan; Penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan; Pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang pendataan dan litbang pendidikan; Pelaksanaan pengumpulan dan bimbingan teknis data pendidikan dan nonpendidikan; Penyiapan penyusunan bahan profil pendidikan; Pelaksanaan bimbingan teknis, penelitian danpengembangan pendidikan; Pelaksanaan pengurusan dan pembinaan di bidang pendataan dan litbang pendidikan; Pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan bawahan; Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan; Pengumpulan bahan penyusunan LAKIP Dinas sesuai bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan atasan

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 1. Pengawas Sekolah Tugas Pokok :

Fungsi

Melaksanakan pengawasan (inspecting), menasehati (advising), memantau (monitoring), mengkoordinir (coordinating) dan pelaporan (reporting).

: 1

A. PENGAWASAN AKADEMIK ( TEKNIS PENDIDIKAN/PEMBELAJARAN ) Pengawasan pelaksanaan kurikulum mata pelajaran, pembelajaran /praktikum/ studi lapangan, kegiatan ekstra kurikuler, penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar, kemajuan


33

2

3

4 5

1

2

3

4 5

belajar siswa dan lingkungan belajar; Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif, meningkatkan kompetensi profesional, dalam melaksanakan proses dan hasil belajar, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik; Memantau ketahanan pembelajaran, ujian mata pelajaran, standar mutu hasil belajar siswa, pengembangan profesi guru, pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar; Mengkoordinir pelaksanaan inovasi pembelajaran, pengadaan sumber-sumber belajar, kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru; Pelaporan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran, pelaksanaan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan tugas kepengawasan akademik. B. PENGAWASAN MANAJERIAL (ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SEKOLAH) Pengawasan pelaksanaan kurikulum sekolah, penyelenggaraan administrasi sekolah, kinerja kepala sekolah dan staf, kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah, kerjasama sekolah dengan masyarakat; Menasehati kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan, melaksanakan inovasi pendidikan, peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dan staf, melaksanakan tugas administrasi sekolah, dan kesejahteraan sekolah; Memantau penyelenggaraan kurikulum, administrasi sekolah, manajemen sekolah, kemajuan sekolah, pengembangan SDM sekolah, penyelenggaraan ujian sekolah, dan penerimaan siswa baru; Mengkoordinir peningkatan mutu SDM sekolah, penyelenggaraan inovasi di sekolah, kegiatan sumber daya pendidikan; Pelaporan kinerja kepala sekolah dan staf; standar mutu pendidikan, dan inovasi pendidikan

2. Tenaga Fungsional Pendidikan Non Formal dan Informal Tugas Pokok :

Merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan pendidikan Nonformal dan Informal, meliputi Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia


34

Dini. Fungsi

:

1 2 3 4 5 6 7 8

H

Membuat rencana induk pendidikan Nonformal dan Informal; Membuat rencana kerja bulanan, triwulanan, tahunan Tenaga Fungsional Pendidikan Nonformal dan Informal; Menyiapkan bahan pendidikan Nonformal dan Informal, meliputi pembelajaran,latihan dan bimbingan; Mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan menyusun rekomendasi penyelenggaraan pendidikan Nonformal dan Informal; Membuat dan uji coba instrumen penilaian pelaksanaan pendidikan Nonformal dan Informal; Melakukan penilaian pelaksanaan pendidikan Nonformal dan Informal di bidang pembelajaran, pelatihan dan bimbingan. Memberikan saran/arahan kepada pengelola pendidikan Nonformal dan Informal; Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan Tenaga Fungsional pendidikan Nonformal dan Informal.

UNIT PELAKSANA TEKNIS 1. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembngan kegiatan belajar nonformal dan informal.

Fungsi

1

:

2

3 4

Penyusunan rencana dan teknis operasional SKB, pelaksanaan peningkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan belajar nonformal dan informal; Pelaksanaan operasional SKB meliputi penigkatan dan pengembangan masyarakat gemar belajar, pelayanan informasi dan pembinaan kegiatan belajar nonformal dan informal; Pelaksanan ketatausahaan UPT; Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan SKB.

2. Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Taman Kanak-Kanak.


35

Fungsi

:

1 2

3 4 5 6

7

Menyusun rencana dan program TK Negeri; Mengorganisasir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan TK Negeri; Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di TK Negeri; Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di TK Negeri; Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di TK Negeri; Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di TK Negeri;

3. Kepala Sekolah Dasar Negeri Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Dasar.

Fungsi

1 2

:

3 4 5 6 7

8

Menyusun rencana dan program SD Negeri; Mengorganisasir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SD Negeri; Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SD Negeri; Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri; Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa; Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SD Negeri; Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SD


36

Negeri;

4. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Menengah Pertama.

Fungsi

1 2

:

Menyusun rencana dan program SMP Negeri; Mengorganisasir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SMP Negeri; Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SMP Negeri; Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri; Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa; Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri; Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri;

3 4 5 6 7

8

5. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Tugas Pokok :

Fungsi

:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Menengah Atas.

1 2

3 4 5 6 7

Menyusun rencana dan program SMA Negeri; Mengorganisasir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SMA Negeri; Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SMA Negeri; Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri; Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa; Memberdayakan segala usaha yang berhubungan


37

8

administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri; Bekerja sama dan menjaga hubungan baik dengan komite sekolah, masyarakat, orang tua siswa untuk kelancaran proses belajar mengajar di SMA Negeri;

6. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang di bidang pengembangan kegiatan belajar Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi

1 2

:

3 4 5 6 7

Menyusun rencana dan program SMK Negeri; Mengorganisasir, mengarahkan, mengkoordinasikan, pengawasan, pengambilan keputusan dan melaksanakan evaluasi kegiatan SMK Negeri; Menentukan kebijakan sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pembinaan guru dan tenaga teknis lainnya di SMK Negeri; Mengatur proses dan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri; Membina, dan memantau kegiatan organisasi siswa; Memberdayakan segala usaha yang berhubungan administrasi, ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana prasarana dan keuangan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri;


38

BAGA STRUKTUR ORGAISASI DIAS PEDIDIKA KOTA PAGKALPIAG KEPALA DINAS

Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS

SUB BAGIA UMUM DA KEPEGAWAIA

BIDAG PEDIDIKA TK DA SD

BIDAG PEDIDIKA SEKOLAH MEEGAH

SUB BAG KEUAGA

BIDAG PEDIDIKA IFORMAL DA OFORMAL

SUB BAG PERECAAA, EVALUASI, PELAPORA

BIDAG PEGEMBAGA SARAA PEDIDIKA DA TEKOLOGI IFORMASI

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN

SEKSI SARANA PENDIDIKAN

SEKSI KESISWAAN

SEKSI KESISWAAN

SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KURSUS

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SEKSI KURIKULUM

SEKSI KURIKULUM

SEKSI PENGEMBAGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SEKSI DATA DAN LITBANG KEPENDIDIKAN

UPT SMPN

UPT SMKN

UPT SKB

UPT TKN

UPT SDN

UPT SMAN


39

2.2 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Saat Ini Kota Pangkalpinang mempunyai luas 118,48 km2. sebelumnya 89,04 km2. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161); dengan batas wilayah sebagai berikut : • Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka • Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah • Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. • Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Dinamika perubahan struktur penduduk berpengaruh pula pada pembangunan pendidikan.

Penurunan penduduk usia muda terutama usia 7 – 12 tahun

sebagai dampak positif program keluarga berencana menyebabkan penurunan jumlah siswa SD/MI dari tahun ke tahun. Namun pada saat yang sama terjadi pula perubahan struktur usia siswa SD/MI dengan semakin menurunnya siswa berusia lebih dari 12 tahun dan meningkatnya jumlah siswa berusia kurang dari 7 tahun.

Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menyediakan fasilitas

pelayanan pendidikan sehingga efisiensi dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan mutu. Pada saat yang sama terjadi peningkatan proporsi penduduk usia prasekolah dan usia dewasa.

Dengan demikian penyediaan layanan

pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan nonformal terus dikembangkan pula untuk dapat memberi pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka.

Pembangunan pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Oleh sebab itu, seluruh jenjang dan jenis pendidikan yang ada


40

harus berupaya maksimal untuk mengembangkan secara seimbang seluruh aspek kepribadian anak, termasuk di dalamnya keserdasan intelektual, kepekaan hati nurani, iman, dan keterampilan berperilaku dan bertindak. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun secara berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.maupun swasta termasuk masyarakat.

Pembangunan pendidikan, khususnya wajib belajar dikdas 9 tahun dan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun telah dilaksanakan di Kota Pangkalpinang dan

telah

cukup

berhasil

meningkatkan

kecerdasan

dan

derajat

hidup

masyarakat. Namun demikian keberhasilan dimaksud masih belum optimal.

Untuk pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang sampai dengan saat ini dapat ditampilkan melalui table-tabel sebagai berikut:

Tabel 1 JUMLAH PEGAWAI EGERI SIPIL DIAS PEDIDIKA KOTA PAGKALPIAG BERDASARKA GOLOGA

No 1. 2. 3. 4.

Golongan I II III IV Jumlah

Jumlah (orang) 1 17 35 25 78

%

Keterangan

1,28 21,79 44,87 32,05 100


41

Tabel 2 JUMLAH PEGAWAI EGERI SIPIL LIGKUGA DIAS PEDIDIKA KOTA PAGKALPIAG BERDASARKA TIGKAT PEDIDIKA

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pendidikan SD seserajat SMP sederajat SMA sederajat Diploma Strata 1 Strata 2 Jumlah

Jumlah (orang) 32 5 39 2 78

%

Keterangan

41,03 6,41 50,00 2,56 100

Tabel 3 Data Berbasis Profil

NO

KOMPONEN

SATUAN

TK/RA 4-6

SD 7 -12

MI 7 -12

SMP 13 - 15

MTs 13 15

SMA 16 - 18

MA 16 18

SMK 16 - 18

1

Penduduk Usia Sekolah

orang

5394

2

Siswa/Mahasiswa di Tingkat tertinggi

orang

1969

2715

160

2451

225

1694

271

1289

3

Siswa/Mahasiswa Baru Tingkat I

orang

1011

3264

246

2626

310

1406

223

1466

4

Jumlah Siswa/Mahasiswa

orang

2980

18015

1170

7471

831

4558

668

3979

5

Siswa / Mahasiswa Usia

orang

1986

14867

989

4987

618

2989

497

2836

6

Siswa / Mahasiswa Usia Kurang dari (<)

orang

325

2809

235

2287

110

1365

118

900

7

Lulusan (Output)

orang

1946

2513

159

2037

187

1299

105

1144

8

Sekolah / Perguruan Tinggi

unit

32

77

6

21

3

10

3

9

9

Guru / Dosen

orang

167

908

80

466

67

323

76

349

10

Ruang Kelas / Kuliah

unit

100

624

41

259

24

146

22

108

15975

7554

7937


42

11

Ruang Kelas / Kuliah Rusak Berat

unit

12

Kelas (Rombel)

Kelas

13

APK

14 15

3

8

0

7

0

15

0

0

112

580

44

212

25

123

22

120

persen

55,27 112,77

7,32

98,90

11

57,43

8,41

50,13

APM

persen

36,82

93,06

5,72

66,01 8,18

37,65

8,26

35,74

APS

persen

0,11

0,63

1,93 2,06

2,24

0

3,38

Tabel 4 PEDUDUK USIA SEKOLAH BERDASARKA KELOMPOK UMUR

No 1. 2. 3. 4.

Kelompok Umur (Tahun) 4–6 7 – 12 13 – 15 16 – 18

Jumlah (orang) 5394 15975 7554 7937

% terhadap penduduk Kota 3,49 10,34 4,89 5,14

Keterangan

Tabel 5 JUMLAH SEKOLAH PER JEJAG PEDIDIKA

No 1. 2. 3. 4. 5.

Kec. Tamansari Gerunggang Pangkalbalam Rangkui Bukit Intan

N = Negeri

N

SD / MI S Jlh

5 15 17 16 17

S = Swasta

2 1 4 5 3

7 16 21 21 20

N

SMP / MTs. S Jlh

3 2 3 3

3 2 5 2

6 4 8 5

N 1 1 2 1

SMA / MA. S Jlh 3 1 2 2

4 2 4 3

N

SMK S

Jlh

1 2 1

1 2 2

1 3 2 3

Jlh = Jumlah


43

Tabel 6 JUMLAH LEMBAGA PEDIDIKA IFORMAL

No 1. 2. 3. 4. 5.

Kelompok

Jumlah

PAUD Paket A Setara SD Paket B Setara SMP Paket C Setara SMA SKB Jumlah

Keterangan

8 8 7 1

1. CAPAIAN KINERJA PEMERATAAN DAN AKSES PENDIDIKAN Tabel 7 Capaian Kinerja Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Kondisi Awal 2007

Indikator Kunci Sukses APK PAUD Formal dan Nonformal APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs./Paket B APK SM/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs./Paket B APM SM/Paket C Buta Aksara usia 15 tahun ke atas

35,93 117,67 109,61 114,54 96.07 74,01 79,14 0,07

Realisasi 2008

% % % % % % % %

55,27 120,09 109,90 115,98 98,79 74,20 79,65 0,07

% % % % % % % %

Tabel 8 Capaian Kinerja Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah o

1

2

IDIKATOR

APK a. Laki-laki b. Perempuan c. Kota d. Desa APM Perbandingan antar jenjang

SD+MI

SMP+MTs

SM+MA

120,09 120,63 119,51 120,09

109,90 100,73 109,10 109,90

115,98 112,89 118,90 115,98

98,79

74,20 3,42

75,65 1,09


Lainnya

-

44

4

5 6 7

Rasio a. Siswa / Sekolah b. Siswa / Kelas c. Siswa / Guru d. Kelas / Ruang Kelas e. Kelas / Guru Angka melanjutkan Tingkat Pelayanan Sekolah Kepadatan Penduduk

234 31 19 0,94 0,63 154 179

346 35 16 1,88 1 109,88 68 84

422 35 12 0,98 0,35 139,16 50 89

-

Tabel 9 Capaian Pemerataan SD dan MI o 1

2 3

4 6 7

Indikator APK - laki-laki - perempuan - kota - desa APM Rasio - siswa / sekolah - siswa / kelas - siswa / guru - kelas / ruang kelas - kelas / guru Tingkat pelayanan sekolah Kepadatan penduduk Persentase desa tertinggal

SD 112,77 58,83 53,93 112,77

MI 7,32 3,93 3,39 7,32

SD+MI 120,09 120,63 119,51 120,63

93,06

5,72

98,79

234 31 20 0,93 0,64 97

195 26 15 1,07 0,55 7

234 31 19 0,94 0,63 154 179

Lainnya Km2 Persen

Tabel 10 Capaian Pemerataan SLTP dan MTs

o 1

2 3

Indikator APK - laki-laki - perempuan - kota - desa APM Rasio - siswa / sekolah - siswa / kelas - siswa / guru

SMP 98,90 49,11 49,78 98,90

MTs 11 5,53 5,46 11

SMP+MTs 109,90 110,73 109,70 109,90

66,01

8,18

74,20

355 35 16

277 35 12

346 35 16


Lainnya 45

4 5 6 7

- kelas / ruang kelas - kelas / guru Angka melanjutkan Tingkat pelayanan sekolah Kepadatan penduduk Persentase desa tertinggal

0,81 0,45

1 0,36

35,33

4

1,88 1 109,68 109,10

Km2 Persen

Tabel 11 Capaian Kinerja Pemerataan SM dan MA o 1 2 3

4 5 6

Indikator APK APM Rasio a. siswa / sekolah b. siswa / kelas c. siswa / guru d. kelas / r. Kelas e. Kelas / guru Tingkat pelayanan sekolah Kepadatan penduduk Persentase Desa tertinggal

SM 87,67 73,39

MA 8,41 8,26

SM+MA 115,98 79,65

449 35 13 0,96 0,36 40,5

222 30 8,79 1 0,30 3,67

422 34 12 0,98 0,35 5089

LAIYA Km2 persen

2. CAPAIAN KINERJA MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING Tabel 12 Capaian Kinerja Mutu Pendidikan o 1 2 3 4 5

6

Indikator Presentase lulusan TK/RA/BA Angka Mengulang Angka Putus Sekolah Angka Lulusan Angka Kelayakan Mengajar a. layak b. semi layak c. tidak layak Persentase guru menurut bidang studi yang diajarkan a. PPKn b. Pendidikan Agama c. Bahasa Indonesia d. Bahasa Inggris e. Sejarah & Sejarah Budaya

SD+MI 50,88 5,60 0,14 93,75

SMP+MTs

SM+MA

1 2,03 83,11

0,71 2,54 78,30

75,57 22,67 4,76

78,61 9,38 12,01

56,66 31,54 12,17

-

5,36 9,01 12,23 10,94

5,57 7,12 8,36 10,22 4,02


46

7

8

9

10

f. Pendidikan Jasmanai g. Matematika h. IPA 1. Fisika 2. Biologi 3. Kimia i. IPS 1. Ekonomi 2. Sosiologi 3. Geografi j. Seni & Kerajinan k. Muatan Lokal l. Tata Negara m. Antropologi n. Pendidikan Seni o. Bahasa Asing p. B dan P q. lain-lain Persentase Kondisi Ruang Kelas a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Persentase Fasilitas Sekolah a. Perpustakaan b. UKS c. Laboratorium d. Keterampilan e. Bimbingan Penyuluhan f. Serba Guna g. Bengkel h. Ruang Praktik Angka Partisipasi (persen) a. Pemerintah Pusat b. Orang tua c. Pemerintah Daeah Satuan Biaya (000 rupiah)

81,80 16,94 1,20

6,87 12,45 13,52

5,26 10,84

84,45 13,07 2,47

81,52 13,04 5,43

97,65

78,57 50 59,52

84,04 71,79 88,46 33,33 30,72 46,58 22,22 33,33

14,44 10,85 71,02 1.544.984,69

16,27 20,20 52 1.978.574,97

1,95 39,18 52,91 2.772.726,96

6,19 6,19 5,57 12,02 7,74 3,41 3,10 5,36 3,86 0,31 0,31 3,10 3,41 3,41 5,844

3,43

Tabel 13 Capaian Kinerja Mutu Pendidikan Tingkat SD o 1 2 3 4 5

Indikator Persentase Lulusan TK/RA/BA Angka Mengulang Angka Putus Sekolah Angka Lulusan Angka Kelayakan Mengajar a. layak b. semi layak

SD

MI 65,99 5,31 0,11 93,42

35,77 10,37 0,63 99,78

71,70 24,12

82,50 6,25


47

c. tidak layak Persentase Kondisi Ruang Kelas a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Persentase Fasilitas Sekolah a. Perpustakaan b. Lapangan OR c. UKS d. Laboratorium Angka Partisipasi (persen) a. Pemerintah Pusat b. Orang tua c. Pemerintah Daerah Satuan biaya (000 rupiah)

6

7

8

9

4,19

11.25

81,25 17,47 1,28

90,24 9,76

97,65

33,33

12,86 11,24 72,08 1.586.715,33

57,21 0,40 42,39 902.439,74

Tabel 14 Capaian Kinerja Mutu Pendidikan Tingkat SMP o 1 2 3 4 5

6

7

8

Indikator Rasio NEM lulusan Angka mengulang Angka Putus Sekolah Angka Lulusan Angka Kelayakan Mengajar a. layak b. semi layak c. tidak layak Persentase Guru Bidang Studi yang diajarkan a. PPkn b. Pendidikan Agama c. Bahasa Indonesia d. Bahasa Inggris e. Sejarah dan Sejarah Budaya f. Pendidikan Jasmani g. Matemática h. IPA i. IPS j. Seni & Kerajinan k. Muatan Local l. B dan P m. Lain-lain Presentase Kondisi Ruang Kelas a. Baik b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Presentase Fasilitas Sekolah

SMP

MTs 6,32 0,89 1,93 83,11

5,22 2,06 2,96 83,11

79,83 8,15 12,02

70,15 17,91 11,94

5,36 9,01 12,23 10,94 6,87 12,45 13,52 12,02 5,36 3,86 3,43

83,40 13,90 2,70


95,83 4,17

48

9

a. Perpustakaan b. UKS c. Laboratorium Angka Partisipasi (persen) a. Pemerintah Pusat b. Orang Tua c. Pemerintah Daerah Satuan biaya

90,48 66,07 85,71

66,67 33,33 33,33

14,55 19,65 53,86 2.122.569,05

64,42 35,58 604.014,44

Tabel 15 Capaian Kinerja Mutu Pendidikan Tingkat SMA/SMK/MA o 1 2 3 4 5

6

7

Indikator Rasio NEM lulusan Angka Mengulang Angka Putus Sekolah Angka Lulusan Angka Kelayakan Mengajar a. layak b. semi layak c. tidak layak Persentase guru menurut bidang studi yang diajarkan a. PPKn b. Pendidikan Agama c. Bahasa Indonesia d. Bahasa Inggris e. Sejarah & Sejarah Budaya f. Pendidikan Jasmanai g. Matematika h. IPA 1. Fisika 2. Biologi 3. Kimia i. IPS 1. Ekonomi 2. Sosiologi 3. Geografi j. Seni & Kerajinan k. Muatan Lokal l. Tata Negara m. Antropologi n. Pendidikan Seni o. Bahasa Asing p. B dan P q. lain-lain Persentase Kondisi Ruang Kelas a. Baik

SMA 6,28 0,69 2,24 83,11

SMK 6,82 0,88 3,38 88,75

MA

66,56 23,84 9,60

91,73 31,52 13,75

48,67 39,47 13,16

84,26

100

5,42

38,75

5,57 7,12 8,36 10,22 4,02 5,26 10,84 6,19 6,19 5,57 7,74 3,41 3,10

0,31 0,31 3,10 3,41 3,41 5,88 76,71


49

8

9

10

b. Rusak Ringan c. Rusak Berat Persentase Fasilitas Sekolah a. Perpustakaan b. UKS c. Laboratorium Angka Partisipasi (persen) a. Pemerintah Pusat b. Orang tua c. Pemerintah Daeah Satuan Biaya (000 rupiah)

13,01 10,27

15,74

90 80 80

77,78 66,67 100

100 66,67 66,67

2,14 36,79 50,50 2.711.487,58

1,78 43,59 54,08 2.794.783,67

1,73 29,61 61,18 3.059.202,10

3. CAPAIAN KINERJA RELEVANSI DAN DAYA SAING Tabel 16 Capaian Kinerja Relevansi SD

No 1 2 3 4 5

Kecamatan Tamansari Pangkalbalam Rangkui Bukit Intan Gerunggang

Muatan Lokal 3 3 3 3 3

Mata Pelajaran B.Inggris, B.Inggris, B.Inggris, B.Inggris, B.Inggris,

Iqro’, Iqro’, Iqro’, Iqro’, Iqro’,

Kes.Daerah Kes.Daerah Kes.Daerah Kes.Daerah Kes.Daerah

Sektor Dominan 1

2

3

4 7 6 9 9

6 3 7 7 7

10 9 9 6 1

Tabel 17 Presentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah yang Kriteria Melakukan Penjurusan di SMA No 1 2 3 4 5

Kecamatan Tamansari Pangkalbalam Rangkui Bukit Intan Gerunggang Rata-rata

% siswa menurut jurusan IPA IPS Bahasa 21,10 78,90 39,63 60,37 22,94 77,06 45,80 54,20 34,04 65,96 -

% Kriteria dan Penjurusan Prestasi Minat Gab. Belum 2 4 2 2 10 -


50

Tabel 18 Persentase Siswa SMK Menurut Kelompok No. 1 2 3 4 5

Kecamatan Tamansari Pangkalbalam Rangkui Bukit Intan Gerunggang

Tek & Industri 9,40 100

Pertanian & Kehut. -

Bisnis & Manajemen 100 100 66,43 -

Pariwisata 24,16 -

Kesejaht. Masy. -

Seni & Kerajinan -

Tabel 19 Presentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah yang Kriteria Melakukan Penjurusan di SMA No 1 2 3 4 5

4

Kecamatan Tamansari Pangkalbalam Rangkui Bukit Intan Gerunggang Rata-rata

% siswa menurut jurusan IPA IPS Bahasa 21,10 78,90 39,63 60,37 22,94 77,06 45,80 54,20 34,04 65,96 -

% Kriteria dan Penjurusan Prestasi Minat Gab. Belum 2 4 2 2 10 -

CAPAIAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kunci Sukses Opini BPK atas laporan keuangan 2008 Sertifikat ISO 9001-2001 SBI SMK SBI SMA RSBI SMA RSBI SMP RSBI SD SS SMK SS SMP


Realisasi Belum ada 1 2 1 1 1 1 1 2

51

5

CAPAIAN KINERJA PENCITRAAN PUBLIK 1.

Penghargaan Anugrah Dwidya Praja Nugraha kepada Walikota Pangkalpinang oleh Ketua Umum PGRI Pusat.

2.

Penghargaan Innovative Governement Award (IGA) kepada Walikota Pangkalpinang atas inovasi Program Pangkalpinang Educational Cybe City (PECC) oleh Menteri Dalam Negeri;

3.

Juara I POR SMA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008;

4.

Juara I POPDA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008;

5.

Juara I PORSENI SMA Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008;

6.

Juara II PORDINI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008;

7.

Peringkat I Perolehan Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Pelajaran 2007/2008;

8.

Penghargaan Eagle Award kategori film dokumenter lingkungan hidup Karya Guru Kota Pangkalpinang Berjudul ”Pulau Bangka Menangis”;

9.

Penandatangan MoU Sister School antara SD Negeri 10 Pangkalpinang dengan SD Pigxi Kota Nanning Provinsi Guangxi Cina;

10.

Penandatangan MoU Sister School antara SMP Negeri 2 Pangkalpinang dengan SMP She She 14 Kota Nanning Provinsi Guangxi Cina;

11.

Penandatangan MoU Sister School antara SMK Negeri 1 Pangkalpinang dengan Guangxi Overseas Chinese School Kota Nanning Provinsi Guangxi Cina;

12.

Menjalin Kerjasama Pendidikan dengan China dan 6 (enam) Negara ASEAN;

13.

Penandatanganan MoU Sister School antara SMA Negeri 1 Pangkalpinang dengan SMA Negeri 5 Denpasar, Bali;

14.

Status SMK Negeri 2 Pangkalpinang, sebagai Sekolah Bertaraf Internasional INVEST (Indonesia Vocational Education Strenghtening) yang mendapat bantuan dari Asian Development Bank (ADB).

15.

Pemberian Beasiswa melalui APBD Kota Pangkalpinang Beasiswa bagi siswa kurang mampu Siswa SD/MI 1500 siswa =Rp 480.000/th Siswa SMP/MTs./SLB 500 siswa =Rp 670.000/th Siswa SMA/MA/SMALB 130 siswa =Rp 900.000/th


52

Siswa SMK 150 siswa =Rp 900.000/th Beasiswa prestasi Siswa SD/MI 166 siswa = Rp 175.000/siswa Siswa SMP/SMA/SMK 132 siswa = Rp 900.000/siswa Beasiswa Pencitraan SMKN Siswa SMKN 4 kelas X 108 siswa =Rp 750.000/siswa Seluruh siswa SMK kelas X =Rp 600.000/siswa Beasiswa Pelajar SMK ke Program D3/D4 Pelajar SMKN 1 2 siswa =Rp 8.000.000/siswa Pelajar SMKN 2 2 siswa =Rp 8.000.000/siswa Pelajar SMKN 3 4 siswa =Rp 2.500.000/siswa Pelajar SMKN 4 6 siswa =Rp 4.500.000/siswa

Pelajar SMKN 3 (angkt.3)

1 siswa =Rp 9.000.000/siswa

2.3 Analisis Keuangan Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Sumber-sumber pembiayaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas urusan wajib pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan APBD Kota Pangkalpinang.

2.4. Analisis Lingkungan Strategis 2.4.1. Analisis Lingkungan Internal SWOT KEKUATA (STREGTH)

URAIA 1.

Letak dan posisi kota Pangkalpinang yang strategi sebagai ibukota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Tersedianya fasilitas internet yang sudah terkoneksi ke seluruh sekolah. 3. APK dan APM yang melampaui target nasional. 4. Struktur organisasi Dinas Pendidikan berdasarkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2008 yang sesuai dengan eksistensi pendidikan. 5. Penerapan Standar Isi/Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di semua jenjang pendidikan. 6. Tuntas wajib belajar dikdas 9 tahun dan wajar dikmen 12 tahun. 7. Terdapat sekolah yang bertaraf internasional ISO 90002001. 8. Terdapat sekolah berstatus RSBI dan SSN. 9. Terdapat Sister School bekerja sama dengan negara Malaysia dan China. 10. Kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana yang memadai. 11. Tersedianya peraturan yang jelas tentang pendidikan, dana pendidikan


53

12. Tersedianya data yang akurat. 13. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah berstandar nasional. KELEMAHA 1. Belum tersedia tenaga khusus TU untuk Sekolah Dasar (WEAKESS) Negeri. 2. Belum tersusunnya RKA tersendiri untuk masing-masing sekolah pada SD Negeri. 3. Masih rendahnya pemahaman tentang tupoksi. 4. Masih kurangnya SDM khusus pendataan pendidikan. 5. Tingkat kemampuan dan profesionalisme SDM yang belum memadai. 6. Kurangnya inovasi dari pengelola pendidikan. 7. Masih lemahnya pengelolaan manajemen di persekolahan. 8. Masih rendahnya sikap disiplin SDM, khususnya yang berstatus PNS. 9. Fasilitas gedung kantor Dinas Pendidikan yang belum memadai untuk mengakomodir pelayanan masyarakat.

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal SWOT PELUAG (OPPORTUITY)

URAIA 1. Komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan pemberdayaan ICT melalui icon Pangkalpinang Educational Cyber City (PECC). 2. Sumber dana APBD yang memadai dari Pemkot dan Pemprov. 3. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. 4. Kota Pangkalpinang sering dijadikan kawasan studi banding bagi daerah lain. 5. Menjadi pusat interkoneksi jaringan internet instansi pemerintah kota dengan mengembangkan ICT yang dimiliki saat ini. 6. Komitmen politik pemerintah yang kuat terhadap pendidikan dengan menetapkan sektor pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah. 7. Dukungan kebijakan pemerintah, dunia usaha dan pihak swasta untuk kemajuan pendidikan. 8. Penentuan kelulusan siswa SD/MI masih diserahkan kepada pihak sekolah. 9. Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. 10. Penerapan Permendiknas No.16 dan 24 tahun 2007 tentang Standar kualifikasi dan kompetensi Guru serta Standar Sarana Prasarana. 11. Adanya koordinasi yang baik antar dinas dan instansi.


54

ACAMA (THREATH)

1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan yang belum maksimal. 2. Kompetensi dan kualitas lulusan SMK untuk kebutuhan tenaga kerja siap pakai. 3. Standar kelulusan siswa sekolah menengah yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. 4. Kekurangan tenaga Guru SD yang disebabkan pada waktu pengangkatan dilaksanakan secara massal, akibatnya pada saat pensiun akan terjadi serentak. 5. Anggapan yang negatif dari masyarakat terhadap pelayanan pendidikan baik di sekolah maupun dinas pendidikan. 6. Perubahan sistem politik yang mengarah pada tuntutan demokrasi dan keterbukaan yang mempunyai implikasi terhadap aspirasi masyarakat yang makin kritis dan beragam 7. Penerapan pelayanan pendidikan gratis. 8. Tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga beresiko bagi keamanan peralatan ICT. 9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat. 10. Tuntutan kompetensi dunia kerja yang semakin tinggi. 11. Pengakuan dari badan/organisasi nasional maupun internasional tentang mutu layanan pendidikan.

2.5. Isu dan Permasalahan Strategis 2.5.1. Isu dan Permasalahan Strategis Saat Ini 1. Penerapan pelayanan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI, dan SMP/MTs. 2. Penerapan ISO 9001 – 2008 untuk SD Negeri 10, SMP Negeri 2, SMA Negeri 1, SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2 Pangkalpinang. 3. Pelaksanaan Program Adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan. 4. Pelaksanaan pembimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah secara On-Line bekerja sama dengan PPPPTK TK dan PLB Bandung. 5. Sertifikasi Guru melalui Penilaian Portofolio kepada 192 orang guru 6. Peningkatan mutu guru melalui kegiatan peningkatan Kualifikasi Pendidikan S1. 7. Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk minat ke Sekolah Kejuruan melalui pencitraan SMK. 8. Peningkatan peran dan fungsi ICT melalui Pangkalpinang Educational Cyber City. 9. Menjalin kerja sama dengan pihak dunia usaha dan industri bagi kemajuan pendidikan. 10. Penerapan Sistem Informasi Manajemen berbasis IT.


55

2.5.2. Isu dan Permasalahan Strategis Kedepan 1. Penerapan pelayanan pendidikan gratis sampai ke tingkat SLTA 2. Tindaklanjut kerjasama dengan PPPPTK TK dan PLB Bandung tentang pembimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah On-Line kepada 200 orang guru. 3. Penyusunan draft Perda Pendidikan Gratis. 4. Kerjasama school syster dengan sekolah di Provinsi Nangning China. 5. Pembangunan Science Centre dan Techno Park. 6. Pencanangan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Vokasi.


56

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Recommend Documents