BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan merupakan Suatu Perantara Bagi Mahasiswa dalam mempraktekkan Ilmu Yang di dapat di dalam kelas, sehingga penulis mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja dan dapat menuliskan hasil praktiknya dalam sebuah laporan. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari mata kuliah yang harus ditempuh sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi penulis. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan,
mendukung
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
DPRD,
dan
menyediakan
serta
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Alasan memilih kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di sekretariat DPRD adalah untuk mengetahui sistematika atau cara sekretariat DPRD Prov DIY dalam memfasilitasi yang di perlukan oleh Anggota Dewan dalam melaksanakan tugas- tugasnya sebagai wakil Rakyat. Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan mulai tanggal 3 maret sampai 9 Mei 2014, di Sekretariat DPRD Prov DIY dan lama waktu PKL ini kurang lebih 2 (dua) bulan. Sekretariat DPRD DIY merupakan suatu ruang lingkup hukum administrasi Negara yang memiliki arti hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi Negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya selaku alat administrasi Negara dalam melayani warga Negara. Hukum administrasi Negara sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara oleh administrasi Negara. Keberadaan hukum administrasi Negara berperan mengatur wewenang, tugas dan fungsi administrasi Negara, di samping itu juga berperan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh alat administrasi Negara.1 Tujuan dari Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk membekali penulis dengan 1
Dasar Hukum Administrasi Negara, ENY KUSDARINI hal: 25
pengalaman-pengalaman yang sebenarnya di dalam dunia kerja, sebagai persiapan guna menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan masyarakat, untuk merealisasikan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan pekerjaan yang sebenarnya di intansi yang bersangkutan, untuk memperluas pandangan dan wawasan terhadap jenis-jenis pekerjaan yang ada di bidang yang bersangkutan. Untuk mengetahui pekerjaaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam Sekretariat DPRD DIY, dapat mengetahui peran-peran dari Sekretariat DPRD itu sendiri dalam menyelesaikan suatu masalah di sekitar masyarakat. Untuk mengetahui pula tentang tugas dan wewenang dari Sekretariat DPRD DIY, serta tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD DIY. Di dalam DPRD DIY segala kegiatannya selalu berhubungan dengan Sekretariat DPRD DIY karena Sekretariat DPRD yang membuatkan jadwal agenda, yang mengatur acara-acara untuk Dewan di DPRD DIY. Tema Praktik Kerja Lapangan ini adalah Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY dalam Rapat Badan Legislasi Daerah. Alasan pemilihan tema tersebut yaitu untuk mengetahui apa saja peranan sekretariat DPRD DIY dalam membantu segala hal yang di butuhkan dalam Rapat Badan Legislasi. Misalkan prosesnya jalannya rapat pansus, keterkaitannya dalam raperda itu akan di bahas dalam Rapat Badan Legislasi.
B.
Tujuan
Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan adalah 1.
Tujuan subyektif :
a.
Untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma 3 Hukum Sekolah Vokasi UGM
b.
Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum
c.
Untuk menambah pengalaman kerja selama mengikuti pendidikan di Sekretariat DPRD
2.
Tujuan Obyektif
a.
Untuk mengetaui cara kerja fasilitasi Sekretariat DPRD DIY
b.
Untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat
c.
Untuk menerapkan ilmu-ilmu yang di dapat selama mengikuti perkuliahan Diploma 3 Hukum
Sekolah Vokasi UGM d.
Untuk mengetahui peranan staff Sekretariat DPRD DIY dalam melaksanakan tugas – tugasnya.
C.
MANFAAT
a.
Menambah pengalaman di dalam dunia kerja pemerintahan
b.
Dapat menerapkan ilmu–ilmu yang dimiliki
c.
Melatih berfikir secara cepat dalam mengambil segala kesimpulan dalam melaksanakan
pekerjaan. d.
Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan
e.
Menambah relasi dalam kehidupan sehari – hari
f.
Sebagai bahan untuk melengkapi Tugas Akhir
BAB II DESKRIPSI TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN DPRD Merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama – sama Pemerintahan Daerah. DPRD terdiri atas anggota
parti politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Dalam peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 disebutkan rincian dan fungsi satuan organisasi di lingkungan sekretariat daerah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pegawai Sekretariat DPRD DIY rata-rata adalah Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, “pegawai’”berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “negeri” Negara atau pemerintah , jadi pegawai negeri sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.2 Tugas dan fungsi sekretariat DPRD dalam pasal 171 menerangkan sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut : penyusunan program Sekretariat DPRD;
1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; 2. penyelenggaraan administrasi keuangan; 3. penyelenggaraan rapat-rapat; 4. penyiapan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 5. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD; 6. penyiapan bahan pertimbangan teknis kepada pimpinan DPRD mengenai kebijakan alat-alat kelengkapan DPRD; 7. pelaksanaan legislasi dan pengkajian informasi; 8. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas DPRD, ketatausahaan keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat; 9. pengaturan keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD; 2
Sri Hartini, S.H., M.H 2007, hukum kepegawaian di Indonesia, Sinar grafika hal: 32
kepegawaian,
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. A.
Organisasi Sekretariat DPRD memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
1.
Bagian Legislasi dan Pengkajian
2.
Bagian Persidangan;
3.
Bagian Umum;
4.
Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
5.
Kelompok Jabatan Fungsional.
1.
Bagian Legislasi dan Pengkajian
Berikut adalah tugas dari bagian legislasi dan pengkajian yaitu melaksanakan pengkajian dan pengembangan, menyiapkan bahan penyusunan produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah, serta mengelola perpustakaan, data dan teknologi informasi. Bagian Legislasi dan Pengkajian terdiri dari: a.
Subbagian Legislasi;
b.
Subbagian Pengkajian dan Pengembangan;
c.
Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi.
Subbagian Legislasi mempunyai tugas menyiapkan rancangan produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD serta Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Legislasi mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Legislasi;
2.
penyiapan bahan penyusunan rancangan Produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan
Peraturan Daerah; 3.
penyelenggaraan administrasi produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah;
4.
penyelenggaraan administrasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;
5.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program
Subbagian Legislasi.
Subbagian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi pengkajian dan pengembangan kebijakan alat kelengkapan DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Pengkajian dan Pengembangan;
2.
pengelolaan bahan kajian pertimbangan teknis kebijakan alat kelengkapan DPRD;
3.
penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan jejaring;
4.
penyiapan tenaga ahli yang diper lukan DPRD;
5.
penyelenggaraan pengkajian dan pendalaman materi kebijakan DPRD;
6.
pelaksanaan pelayanan penelitian/riset mahasiswa dan masyarakat;
7.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Pengkajian dan
Pengembangan .
Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perpustakaan, menyebarluaskan data dan informasi serta mengembangkan sistem dan teknologi informasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi;
2.
penyelenggaraan pelayanan, pengadaan, pengolahan dan perawatan bahan pustaka;
3.
penyebarluasan data dan informasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4.
pengembangan sistem dan teknologi informasi;
5.
pelaksanaan inter koneksi data ke website;
6.
pengelolaan perangkat keras dan lunak untuk mendukung kelancaran penyebarluasan data dan
informasi; 7.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Perpustakaan,
Data dan Teknologi Informasi.
2.
Bagian Persidangan
Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, menyusun risalah dan kesimpulan rapat/sidang, menyusun dokumentasi kegiatan persidangan DPRD dan memberikan pelayanan kegiatan alat kelengkapan dewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Persidangan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Bagian Persidangan;
2.
penyiapan rapat dan persidangan dan pembuatan risalah, kesimpulan rapatrapat/sidang;
3.
pelaksanaan pelayanan kegiatan alat kelengkapan Dewan;
4.
pendokumentasian kegiatan persidangan DPRD;
5.
evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Persidangan;
6.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Persidangan terdiri dari : 1.
Subbagian Risalah dan Rapat;
2.
Subbagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan;
3.
Subbagian Dokumentasi.
Subbagian Risalah dan Rapat mempunyai tugas menyusun risalah dan kesimpulan rapat/sidang DPRD.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat Subbagian Risalah dan Rapat mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Risalah dan Rapat;
2.
penyusunan risalah dan kesimpulan rapat/sidang DPRD
3.
penyampaian hasil rapat/sidang kepada Alat Kelengkapan DPRD dan pihak-pihak yang
berkepentingan; 4.
fasilitasi pelaksanaan persidangan;
5.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Risalah dan
Rapat.
Subbagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai tugas menyiapkan pelayanan kegiatan alat kelengkapan Dewan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Pelayanan Alat Kelengkapan Dewan;
2.
penyusunan skenario dan bahan rapat paripurna DPRD;
3.
pengelolaan administrasi kegiatan dan hasil sidang Alat Kelengkapan
Dewan; 4.
penyiapan bahan/materi pembahasan dan tindak lanjut pembahasan Alat
kelengkapan Dewan; 5.
fasilitasi kegiatan DPRD dalam daerah dan luar daerah;
6.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Pelayanan Alat
Kelengkapan Dewan.
Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendokumentasian kegiatan persidangan
DPRD; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Dokumentasi mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Dokumentasi;
2.
pengelolaan dokumentasi bahan acara persidangan DPRD;
3.
penyelenggaraan dokumentasi kegiatan persidangan DPRD;
4.
penyusunan dokumentasi hasil rapat/sidang DPRD;
5.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Dokumentasi.
3. Bagian Umum Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan kepegawaian, menyelenggarakan urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Bagian Umum;
2.
penyelenggaraan ketatausahaan dan kepegawaian;
3.
penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keamanan kantor;
4.
penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
5.
pengelolaan data anggota DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
6.
penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum;
7.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Umum terdiri dari : 1.
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2.
Subbagian Rumah Tangga;
3.
Subbagian Humas dan Protokol.
Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan Kepegawaian Sekretariat DPRD serta data anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2.
pengelolaan kearsipan;
3.
pelayanan penatausahaan pimpinan DPRD;
4.
pelayanan administrasi pendampingan kegiatan Dewan;
5.
pengelolaan data kepegawaian Sekretariat DPRD;
6.
penyiapan bahan mutasi pegawai Sekretariat DPRD;
7.
penyiapan kesejahteraan pegawai Sekretariat DPRD;
8.
penyiapan bahan pembinaan pegawai Sekretariat DPRD;
9.
pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
10.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian.
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD serta pengelolaan barang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Rumah Tangga mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Rumah Tangga;
2.
penyelenggaraan pemeliharaan dan pengamanan lingkungan gedung,
3.
kantor, mess, rumah dinas/jabatan DPRD;
4.
penyelenggaraan akomodasi, telekomunikasi, konsumsi dan transportasi;
5.
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan administrasi barang;
6.
pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian Rumah Tangga.
Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud ayat Subbagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Humas dan Protokol;
2.
pelayanan aspirasi masyarakat;
3.
penyelenggaraan pelayanan tamu;
4.
penyelenggaraan kegiatan keprotokolan;
5.
penyelenggaraan publikasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
6.
penyiapan konsep pidato dan makalah pimpinan;
7.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Humas dan
Protokol.
4.
Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan program dan anggaran DPRD, menyusun program dan mengelola anggaran Sekretariat DPRD serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2.
fasilitasi penyusunan program DPRD dan penyusunan program Sekretariat DPRD;
3.
pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4.
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD;
5.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan; 6.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Penyusunan Program dan Keuangan terdiri dari : 1.
Subbagian Penyusunan Program;
2.
Subbagian Keuangan;
3.
Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi penyusunan program DPRD dan penyusunan program Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Penyusunan Program;
2.
pengolaan data program DPRD dan Sekretariat DPRD;
3.
fasilitasi penyusunan program DPRD dan penyusunan program Sekretariat DPRD;
4.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Penyusunan
Program.
Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarkan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Keuangan;
2.
penyusunan rencana anggaran;
3.
pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
4.
pelaksanaan akuntansi keuangan;
5.
pelaksanaan verifikasi anggaran;
6.
penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
7.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Keuangan.
Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : 1.
penyusunan program Subbagian Monitoring dan Evaluasi;
2.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3.
penyusunan laporan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4.
penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD ;
5.
pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian monitoring dan
Evaluasi. B.
Sejarah Singkat Perkembangan DPRD DIY3 Diperlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk menuliskan sejarah singkat mengenai
perkembangan DPRD sejak 1945 sampai sekarang. Untuk itu penulis menguraikan secara singkat mengenai perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut : 1.
September 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Pada tanggal 18 Mei 1946 Komite Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dibubarkan dan
dibentuk DPRD Yogyakarta dan berakhir setelah dilantik DPRD hasil pemilu bertingkat pada tanggal 24 Desember 2951; 3
Buku panduan kerja, 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, hal:18
3.
Setelah berjalan selama 5 Tahun DPRD hasil pemilu Bertingkat Berakhir tepat saat dilantiknya
DPRD peralihan tanggal 24 Desember 1956; 4.
DPRD peralihan berakhir pada saat DPRD pemilu undang – undang Nomor 9 Tahun 1956,
DPRD Yogyakarta di lantik tanggal 17 Maret 1958; 5.
Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 dilantik/dibentuk DPRD untuk
menggantikan DPRD hasil pemilu menurut undang-undang Nomor 19 Tahun 1956; 6.
Kemudian dikeluarkan lagi Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 dan dibentuklah DPRD
GR (Golongan Rakyat), sedangkan DPRD GR DIY dibentuk tangal 22 Maret 1962 dan berakhir pada tanggal 30 November 1966; 7.
Setelah pemberontakan G-30/SPKI dibentuk DPRD GR yang disempurnakan pada tanggal 30
November 1966 dan tugasnya berakhir saat dilantiknya dari hasil pemilu 1971 tanggal 14 Oktober 1971; 8.
Pembentukan DPRD hasil pemilu tahun 1971 dan 1982 berdasarkan pada undang-undang
Nomor 3 Tahun 1975 tentang pemilihan umum, sedangkan hasil pemilihan umum 1987 dan 1992 dan 1997 berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum; 9.
Pada pertengahan tahun 1997 terjasi krisis ekonomi yang kemudian menimbulkan tuntunan
reformasi di segala bidang, khususnya pada bidang sosial dan politik, DPRD provinsi DIY masa keanggotaan periode 1997-2002, yang diresmikan pada tanggal 18 Juli 1997 di adakan pemilihan umum 1999 dengan berlandaskan pada undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; 10.
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 telah melahirkan Anggota DPRD Provinsi DIY Periode
1999-2004 yang diresmikan dengan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 161.34-194 tanggal 26 Agustus 1999 dan mengucapkan sumpah/janji pada tanggal 28 Agustus 1999; 11.
Anggota DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 adalah hasil pemilihan umum tanggal 5 April
2004, jumlah Anggota 55 Orang dan mengucapkan Sumpah/Janji pada tanggal 31 Agustus 2004
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.34-750 Tanggal 12 November 2004; 12.
Pada saat ini, kita sedang melalui masa pengabdian Keanggotaan DPRD Provinsi DIY periode
2009-2014 yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.34-538 tanggal 7 Agustus 2009 dan telah mengucapkan sumpah/janji pada tanggal 31 Agustus 2009.
C.
Pembentukan DPRD
Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD memiliki Fungsi Legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan. Penjelasan dari masing-masing Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : 1.
Pimpinan DPRD terdiri dari atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua. Dalam
Pasal 46 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013 diatur tentang tugas dari Pimpinan DPRD, yaitu sebagai berikut : a.
Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
b.
Menjadi juru bicara DPRD;
c.
Melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
d.
Mewakili DPRD di pengadilan; dan
e.
Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
2.
Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota
dan paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD. Badan Musyawarah mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : a.
Menetapkan Rencana Kerja Tahunan, agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang;
b.
Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; c.
Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
d.
Memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan; dan
e.
Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
3.
Komisi ini merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD
pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi dimaksud ada 4 Komisi. Dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013 diatur tentang bidang-bidang dari Komisi, yaitu sebagai berikut : a.
Komisi A bidang Pemerintahan;
b.
Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan;
c.
Komisi C bidang Pembangunan; dan
d.
Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat.
Sedangkan untuk tugas dari Komisi sendiri diatur dalam pasal 54, yaitu : 1)
Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; 2)
Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda dan/atau
Perda Istimewa, dan Rancangan Keputusan DPRD; 3)
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan/atau Perda Istimewa dan APBD sesuai
ruang lngkupnya; dan
4)
Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
4.
Jumlah Anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut
pertimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi dan mencerminkan Fraksi. Jumlah Anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) Komisi. Tugas dari Badan Legislasi Daerah diatur dalam Pasal 58 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : a.
Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas
Rancangan Perda untuk 1 (satu) tahun anggaran; b.
Mengkoordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintahan
Daerah; c.
Menyiapkan Rancangan Perda dan/atau Rancangan Perda Istimewa prakarsa DPRD
berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; dan d.
Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda dan/atau Rancangan
Perda Istimewa yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. 5.
Badan Anggaran anggotanya diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan
keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Badan Anggaran ini mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 60 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : a.
Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam
mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya DPRD; b.
Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk
memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum DPRD serta prioritas dan plafon anggaran sementara; c.
Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
d.
Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan angaran belanja DPRD.
6.
Anggota dari Badan Kehormatan ini dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD
berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Tugas dari Badan Kehormatan diatur dalam Pasal 62 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2013, yaitu sebagai berikut : a.
Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terharap moral, kode
etik, dan/atau tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan citra dan kredibilitas DPRD; b.
Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib
dan/atau kode etik DPRD; c.
Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota
DPRD, dan/atau masyarakat; dan d.
Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi ke
dalam rapat paripurna DPRD. 7.
Tentang Alat Kelengkapan lainnya diatur dalam Pasal 66 Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun
2013, yang berisi : a.
Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Alat Kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
b.
Panitia Khusus merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap;
c.
Panita Khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar
pertimbangan Badan Musyawarah; d.
Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing
Fraksi; e.
Ketua dan wakil ketua Panita Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus; dan
f.
Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.
Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD DIY berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi
dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat DPRD. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, maka dibentuk Sekretariat DPRD yang personilnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat DPRD dipimpin seorang Sekretaris yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Pimpinan DPRD. Pimpinan dan Anggota Dewan memiliki cukup padat kegiatan untuk menunjang hak dan kewajibannya sebagai Dewan yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat. Selain itu sebagai pengabdian kepada rakyat dengan menjalankan seluruh tugas dan wewenang yang telah ditetapkan. Dengan kegiatan yang cukup padat tersebut, maka Dewan membutuhkan peranan orang lain untuk membantu mengingatkan atau memberitahukan jadwal kegiatannya. Dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD yang didalamnya terdapat bagian Humas dan Protokol memegang peranan untuk memfasilitasi kinerja Dewan sehingga Dewan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik.
D.
Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat DPRD DIY bisa diuraikan berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan struktural, dan jabatan fungsional. Formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut kebutuhan pegawai yang diisyaratkan sejumlah 117 orang, namun pada tahun 2010 jumlah pegawai berjumlah 102 orang dan mengalami penurunan karena pensiun atau purna tugas sampai dengan tahun 2013 menjadi tinggal sejumlah 89 orang dan akan berkurang lagi sampai dengan tahun 2017 menjadi 65 orang PNS, hal ini akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap DPRD dan berbagi lapisan masyarakat serta Instansi terkait. Kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD DIY. Dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD DIY banyak ditemukan berbagai permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri di banding dengan
institusi pelayanan SKPD lainnya di lingkungan Pemerintahan Daerah DIY. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitas tidak hanya kepada 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 51 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam Alat Kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara Pimpinan dan Anggota DPRD fasilitasnya diperlukan satu sama lainnya. Sehingga fungsi jabatan pimpinan DPRD terkesan hanya sebagai juru bicara mewakili lembaga DPRD tetapi dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif.4 E.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat DPRD
Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY pada Periode Tahun 2012/2017 adalah sebagai berikut : VISI : Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif, dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD DIY.5 MISI : 1.
Meningkatkan kompetensi SDM, sarana, dan prasarana instansi serta peningkatan peran
kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan DPRD DIY. 2.
Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang
lebih efektif, efisien serta akuntabel. 3.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan Produk Hukum, kajian kebijakan,
pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD DIY serta peningkatan fungsi keperpustakaaan. 4.
Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD DIY, kualitas rapat-rapat, persidangan dan
kualitas risalah rapat DPRD DIY, serta mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan 4
5
Ibid., hlm. 14. Ibid., hlm. 37
Rakyat Daerah.6
TUJUAN : 1.
Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan
sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasiitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD. 2.
Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih
efektif, efisien dan akuntabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD DIY dan DPRD DIY. 3.
Mewujudkan bahan penyusunan Produk Hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil
penelitian, layanan informasi DPRD DIY dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY serta meningkatkan fungsi kepustakaan. 4.
Mewujudkan adanya Tenaga Ahli Fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan
dalam mendukung kinerja dan hasil DPRD DIY. 5.
Mewujudkan jejaring kerja antara DPRD DIY, Partai Politik, Stakeholder, Pemerintahan Daerah
dan Masyarakat.7
SASARAN 1.
Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya,
serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur. 2.
Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan
evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 3.
Tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan Raperda Inisiatif serta kajian
6 7
Ibid Ibid
kebijakan untuk pembahasan Program Legislasi Daerah. 4.
Terfasilitasinya kegiatan parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD.8
5.
Tersedianya layanan informasi website, jaringan dan aplikasi internet DPRD.
8
Ibid
BAB III
DESKRIPSI KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A.
Kegiatan Praktik Di DPRD DIY
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Lembaga Sekretariat DPRD Provinsi DIY di laksanakan dari tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan 9 Mei 2014. Kegiatan di DPRD DIY aktif dilakukan dengan masa kerja 5 ( lima ) hari kerja yaitu dari senin sampai dengan jum’at dengan waktu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sekretariat DPRD Provinsi DIY memiliki banyak agenda yang dicantumkan dalam program kerja sehari-hari. Dengan adanya agenda tersebut penulis selalu mengikuti sesuai apa yang telah di arahkan oleh Pembimbing Lapangan. Catatan dari praktik kerja lapangan dengan pengamatan dan langsung menunjukkan setiap kegiatan yang telah di agendakan tidak selalu terealisasi, kadang ada yang mengalami penundaan bahkan pembatalan. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan kinerja yang dilakukan dari Bapak, Ibu di Sekretariat DPRD DIY selalu terorganisir antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam melakukan koordinasi kegiatan. Kekompakan dalam menjalankan tugas demi tercapainya sebuah hasil yang maksimal dalam merencanakan, membahas, dan menetapkan serta menyalurkan aspirasi-aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam forum diskusi ataupun terjun langsung dalam masyarakat yang dilakukan oleh para anggota dewan. Dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 2 bulan ini di bagi dalam 2 kelompok yang berbeda. Yang mana setiap kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja di bagian persidangan dan bagian legislasi dan pengkajian dengan cara rolling (pertukaran tempat) selama 1 bulan.
B.
Kegiatan yang dilakuakan di Bagian Persidangan antara lain :
1.
Mengikuti siding Paripurna;
2.
Mengikuti rapat – rapat yang dilakukan oleh anggota dewan seperti rapat pansus;
3.
Menulis notulen rapat;
4.
Membuat undangan Rapat Anggota Dewan;
5.
Mengikuti Public hearing;
6.
Menulis Jurnal dan lain-lain.
C.
Kegiatan yang dilakuakan di Bagian Legislasi antara lain : Kegiatan yang dilakukan di Bagian Legislasi dan Pengkajian tidak jauh berbeda dilakukan saat
berada di Bagian Persidangan hanya saja dalam Bagian Legislasi ini lebih terfokus dalam pembuatan surat-surat dan mengkaji data-data dari berbagai sumber maupun dari Anggota Dewan sendiri Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di Sekretariat DPRD DIY dengan agenda yang terdapat dalam lampiran . Dalam kegiatan sehari-harai yang di lakukan Di secretariat DPRD penulis banyak menemukan hal yang baru yang tidak dapat di bangku kuliah. Seperti halnya adanya Perda yang di buat oleh DPRD seperti Perda Provinsi. Perda (Peraturan Daerah) adalah aturan hukum yang pada daerah Provinsi yang di tetapkan oleh gubernur atas persetujuan DPRD provinsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Kewenangan pembentuka Perda Provinsi untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah dan kewenangan mengatur bidang administrasi kepegawaian daerah merupakan suatu kewenangan yang bersumber pada delegasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga bidang kepegawaian daerahnya.9 Kaitannya Praktik Kerja Lapangan di sekretariat DPRD DIY dengan perkuliahan di kampus ini ada beberapa mata kuliah yang bisa menjadi bahan penugasan atau menjadi acuan penulis dalam PKL ini yaitu matakuliah Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Mengenai ruang lingkup yang di pelajari dalam studi hukum administrasi Negara, Prajidu Atmosudirjo mengemukakan ada lima ruang lingkup yang dipelajari dalam hukum administrasi Negara yaitu: 1.
Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi Negara ;
2.
Hukum tentang organisasi Negara;
3.
Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis;
9
Sri Hartini, S.H., M.H 2007, hukum kepegawaian di Indonesia, Sinar grafika hal: 28
4.
Hukum tentang sarana-sarana dari admministrasi Negara terutama mengenai kepegawaian
Negara dan keuangan Negara; 5.
Hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah; 10
Dari banyaknya pembahasan Peraturan Daerah yang di bahas dalam Rapat-Rapat Panitia Khusus penulis sedikit tau tentang apa saja tugas dari pegawai yang ada di DPRD DIY dari mulai menyiapkan surat, mengedarkan surat, penyiapan tempat siding dan masih banyak lagi. Jadi penulis merasa bangga bisa menjadi bagian dari kepegawaian yang ada di sekretariat DPRD DIY. Kegiatan Lainnya seperti : 1.
Membantu membuat naskah akademik dan merangkul jurnal kedalam pembukuan.
2.
Membantu secretariat mempersiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk kelancaran
kegiatan Anggota dewan seperti : membuat daftar hadir, mengedarkan daftar hadir, mencatat hasil-hasil rapat dan lain – lain 3.
Mengikuti kegiatan lain-lain yang perlu dikerjeakan dalam lingkungan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
BAB IV FASILITASI SEKRETARIAT DPRD DIY DALAM RAPAT BADAN LEGISLASI DAEAH Pengertian Fasilitasi 10
ENY KUSDARINI, 2011 Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara hal: 33
Fasilitasi ialah proses sadar untuk membantu suatu kelompok masyarakat sehingga dapat berhasil melaksanakan tugas mereka sambil tetap menjaga eksistensi kelompok itu. Sementara itu orangnya sebagai pelaku fasilitasi disebut fasilitator. Fasilitator adalah orang yang membantu anggota kelompok berinteraksi secara nyaman, konstruktif, dan kolaboratif sehingga kelompok dapat mencapai tujuannya. Di dalam ruang lingkup sekretariat DPRD DIY ini yang di fasilitasi adalah anggota dewan dan yang di sebut fasilitator adalah satuan pegawai Sekretariat DPRD DIY. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. DPRD memiliki Fungsi Legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan Pemerintah Daerah. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan. Disini penulis akan menerangkan tentang salah satu Alat Kelengkapan Daerah yaitu Badan Legislasi Daerah yang bersifat tetap. Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah di bentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi dan di tetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi dan mencerminkan fraksi. Untuk proses yang dilakukan dalam pembahasan Rapat Badan Legislasi Daerah tentang Lain-lain Pendapaan Daerah. Berikut adalah penjelasan eksekuif mengenai Raperda tentang Lain-lain Pendapaan Daerah. Paparan Raperda tentang Pendapatan Lain-lain disampaikan oleh DPPKA, sebagai berikut: selama ini penerimaan yang telah ada diatur dengan Pergub dan Perda APBD sekarang akan dibuat Perda sebagai dasar hukum yang baku. Sebagai contoh penggantian blangko notice pajak apabila STNK itu hilang. Selain itu sumbangan pihak ketiga yaitu dari dealer otomotif dengan memberi kesepakatan bahwa setiap pembelian mobil baru melalui dealer disetor kepada Pemda sebesar Rp. 15.000,- sehingga, hasil dari setiap pembelian mobil baru melalui dealer maka akan dikenakan
sumbangan yang masuk pada pendapatan lain-lain daerah. Menampung seluruh penerimaan daerah yang ditampung di pasal 2. Hibah juga masuk di dalam lain-lain pendapatan daerah. Usulan yang membuat Peraturan Daerah yang menampung seluruh jenis penerimaan daerah yang dituangkan dalam pasal 2. Sumbangan dari pihak ketiga dari bidang otomotif memang dibebankan kepada konsumen, hal ini dilakukan karena dealer elah dibantu oleh pemda. Konribusi terhadap PAD pendapatan lain-lain. Berikut adalah Hasil Harmonisasi Pansus BA 5 Tahun 2014 di dalam Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD DIY pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 dan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD DIY Pasal 58 aya (1) huruf d bahwa Balegda mempunyai tugas untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang di ajukan oleh anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi, sebelum rancangan perda dan/atau rancangan perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Untuk itu Balegda DPRD DIY telah menerima laporan hasil pembahasan Pansus BA 5 Tahun 2014 mengalami perubahan redaksional dan ketua Pansus bertanggungjawab atas perubahan tersebut. Akan tetapi pada prinsipnya Raperda tentang Lain-lain Pendapaan Asli Daerah yang Sah siap untuk diteapkan dalam Rapat Paripurna. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada Balegda DPRD DIY merekomendasikan bahwa Raperda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut dapat segera ditetapkan/ disetujui bersama antara DPRD DIY dengan gubernur DIY dalam Rapat Paripurna.
Badan Legislasi Daerah memiliki tugas sebagai berikut : 1.
Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas
rancangan perda dan/atau rancangan perdais beserta alasannya untuk 1(satu) tahun anggaran; 2.
Mengoordinasi penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
3.
Menyiapkan rancangan perda dan/atau rancangan perdais prakarsa DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan. 4.
Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda
dan/atau perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi dan/atau gabungan komisi, sebelum rancangan perda/perdais tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; 5.
Memberikan pertimbangan terhadap rancangan perda dan/atau perdais yang diajukan oleh
anggota DPRD, komis dan/atau gabungan komisi diluar prioritas rancangan perda dan/atau rancangan perdais tahun berjalan atau di luar rancangan perda dan/atau rancangan perdais yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah; 6.
Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan
rancangan perda dan/atau rancangan perdais melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; 7.
Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan perda dan/atau rancangan
perdais yang ditugaskan oleh badan musyawarah; dan 8.
Membuat laporan kerja dan inventarisasi masalah dibidang perda dan/atau perdais pada akhir
masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh anggota DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.
Adapun peranan beberapa bagian didalam sekretariat DPRD DIY dalam memfasilitasi Rapat Badan Legislasi Daerah yaitu :
A.
Tugas dari Bagian Persidangan adalah :
1.
Membuat undangan rapat Balegda
2.
Menyiapkan bahan
3.
Menyiapkan daftatr hadir
4.
Penyiapkan perlengkapan
5.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat dengan bagian legislasi
6.
Membuat notulen/hasil rapat dan tindak lanjutnya.
Fasilitasi di sekretariat DPRD DIY sudah memenuhi target yang di tentukan contohnya sebagai berikut : 1.
Pelayanan dalam pelaksanaan rapat Balegda dalam hal ini bertugas sebagai Notulen
2.
Penyiapan bahan kajian / bahan raperda
3.
Pelayanan dalam pembuatan surat menyurat di Balegda
Adanya suatu kendala yang di hadapi oleh pegawai sekretariat DPRD DIY hal yang biasa berikut adalah kendala saat Rapat Badan Legislasi Daerah : 1.
Anggota Balegda yang datang terlambat;
2.
Waktu rapat Alat Kelengkapan DPRD yang sering berbarengan;
3.
Belum adanya jadwal internal Balegda dalam pelaksanaan rapat
Berikut cara mengatasi suatu kendala yang di hadapi pegawai dalam Rapat Badan Legislasi Daerah : 1.
Koordinasi dengan notulis Alat Kelengkapan DPRD yang lain;
2.
Membuat jadwal rapat internal Balegda
B.
Tugas dari Bagian Legislasi dalam memfasilitasi Rapat Badan Legislasi : Bagian Legislasi dan Pengkajian tentunya memberi dukungan atau fasilitasi yang utamanya
terkait substansi materi baik dari sisi kelengkapan aturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam rapat, maupun diminta pendapatnya terkait segala hal yang berkaitan dengan mekanisme pembahasan di DPRD yang sudah diatur dalam Tata Tertib DPRD selalu dimintakan pendapat kepada sekretariat DPRD DIY, dan selain itu dalam beberapa rapat juga sekretariat DPRD berusaha menyiapkan materi rapat berupa telaahan misalnya terkait dengan perlunya perubahan Program Legislasi Daerah.
C.
Tugas dari Bagian Umum adalah :
1.
Menyiapkan tempat/ruang rapat;
2.
Memesankan dan menyajikan makan dan minum untuk Rapat Badan Legislasi Daerah;
3.
Menyediakan dan mengoperasikan laptop dan LCD proyektor;
4.
Menjadi penghubung dengan pihak-pihak yang terkait
D.
Tugas dari bagian Keuangan adalah :
1.
Menyelesaikan administrasi keuangan SPJ;
2.
Pengurusi cap SPPD;
3.
Menyiapkan anggaran rapat dan perjalanan dinas;
4.
Membuat tanda peneriman uang biaya perjalanan dinas;
5.
Merealisasikan biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota Dewan beserta Sekretariat; dan
Kedudukan Sekretariat DPRD DIY, dimana sejak undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang sekarang telah diganti dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, sekretariat DPRD DIY didudukan sebagai system pendukung DPRD, dalam artian menjadi pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
Kedudukannya sebagai system pendukung maka tentunya stigma Sekretariat DPRD DIY adalah pelayanan DPRD ataupun hanya melayani hal-hal yang bersifat administrasi tentunya harus dihilangkan, Sekretariat DPRD DIY harus terdiri dari orang-orang yang professional sehingga dukungan yang diberikan terutama terkait materi substansi ketugasan DPRD DIY di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan bisa dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan ruang lingkup fasilitasi adalah segala bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang diberikan oleh Sekretariat DPRD DIY dalam hal Rapat
Badan Legislasi, tentunya fasilitasi yang diberikan baik yang sifatnya administrative seperti penyediaan amfragh, undangan rapat dan pendistribusiannya, penyiapan daftar hadir rapat, penyusunan notulensi rapat, penyediaan hidangan dan kelengkapan rapat, dan lain-lain. Selain fasilitasi di luar administrasi harus juga diberikan Sekretariat DPRD DIY, inti fasilitasi di luar administrasi adalah memberikan masukan, saran, telaahan, dan dukungan pengkayaan materi yang sedang dibahas oleh Badan Legislasi Daerah baik masukan terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun substansi materi lainnya.
Hal apa saja yang di bahas dalam Rapat Badan Legislasi Daerah : 1.
Membahas Prolegda
2.
Membahas Raperda Inisiatif Dewan
3.
Membahas Raperda Inisiatif Eksekutif
4.
Harmonisasi hasil raperda yang di bahas
5.
Menyusun agenda Banleg
Tugas utamanya suatu Badan Legislasi Daerah adalah menyusun program legislasi Daerah yaitu perencanaan perda-perda apa sajakah yang akan di bahas di tahun tertentu. Dan ini harus melalui rapat dengan eksekutif agar jumlah raperda yang akan dibahas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dan akan bisa terselesaikan dengan baik. Selain itu sebelum suatu Raperda di bahas di DPRD, Badan Legislasi Daerah mengadakan rapat untuk melakukan kajian terhadap substansi Raperda untuk kemudian di tentukan apakah suatu Raperda sudah layak untuk di lakukan pembahasan. Ketika ada pembahasan suatu Raperda dalam panitia khusus di DPRD maka ditahap akhir finansial dilakukan rapat oleh Badan Legislasi Daerah untuk Harmonisasi apakah Raperda sudah layak untuk di tetapkan. Badan Legislasi Daerah juga melakukan rapat terkait tindak lanjut klarifikasi dan/atau evaluasi dari
Kementrian Dalam Negeri terhadap suatu Raperda. Menurut hasil Tanya jawab penulis dengan pegawai Sekretariat DPRD DIY yang membahas awalan suatu raperda inisiatif yaitu : 1.
Asal surat dari komisii atau anggota dewan yang mengajukan raperda inisiatif;
2.
Surat di tujukan kepada pimpinan Dewan;
3.
Surat diterima oleh pimpinan dewan yang nantinya oleh Pimpinan Dewan di Disposisi ke
Banleg yang isinya Banleg mengkaji Draft Raperda yang di ajukan oleh pengusul, Misalkan asal surat yang masuk berasal dari Gubernur maka di teruskan ke Pimpinan Dewan, di turunkan ke pak sekwan, dari pak sekwan surat di teruskan ke Banleg untuk mengharmonisasi Draft Raperda yang akan di usulkan untuk di bahas. Dalam suatu kinerja yang di jalankan oleh Pegawai Sekretariat DPRD DIY itu ada yang namanya pasang surut. Selama ini dukungan dari sisi administrasi (pelayanan) maupun non administrasi (substansi) dari sekretariat DPRD DIY sudah diusahakan seoptimal mungkin dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Legislasi, contohnya dalam rapat-rapat Balegda sudah disediakan LCD dan Laptop yang tentunnya akan memudahkan pencermatan dalam rapat-rapat. Di DPRD DIY kegiatan alat kelengkapan DPRD baik itu komisi, badan anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Legislasi sering bersamaan waktunya padahal staf di Sekretariat DPRD DIY terbatas sehingga jika dibutukhan disaat yang bersamaan akan kesulitan membagi waktu. Kendala lain adalah jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan analisa jabatan adalah 105 orang sedangkan sekarang baru terpenuhi 85 orang, sehingga tentunya ada kekurangan pegawai yang cukup besar. Selain itu kapasitas dan kapabilitas staf Sekretariat DPRD DIY tidak sama dan merata. Dari sisi padatnya jadwal tertentu jika dimungkinkan akan ada perbaikan mengenai penjadwalan rapatrapat DPRD agar nantinya tidak terlalu banyak rapat yang diseenggarakan secara bersamaan waktunya. Cara lain adalah dengan terlebih dahulu beberapa hari sebelum rapat mempersiapkan hal-hal yang kirakira dibutuhkan dalam rapat baik aturan-aturan, maupun bahan-bahan lainnya.
Hal-hal yang harus di perhatikan saat perancangan perundang-undangan adalah 1.
Penjelasan. Suatu peraturan perundangan pada umumnya disertai dengan penjelasan atau
“memorie van toelichting” fungsi penjelasan adalah membantu si pemakai peraturan perundangan untuk dengan mudah dapat memahami latar belakang serta tujuan dibentuknya peraturan perundangan itu, serta isi atau maksud pasal-pasalnya.11 2.
Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah yang bersifat mengatur, delegasi wewenang
untuk melakukan sesuatu adalah suatu penyerahan wewenang untuk melaksanakan suatu hal oleh undang-undang kepada pejabat tertentu, delegasi ini adalah delegasi wewenang yang bersifat melaksanakan.12 3.
Politie Dwang. Bersifat eksekusi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
4.
Bahasa Hukum. Kita telah mempunyai bahasa Negara yaitu Bahasa Indonesia.
5.
Kekuatan Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Kekuatan Berlaku. Saat rancangan undang-undang
sudah di sahkan itu memiliki kekutan hukum, saat sudah diUndangkan memiliki kekuatan Mengikat, dan saat undang-undang Dinyatakan berlaku maka memiliki Kekuatan Berlaku.13
11 12 13
SOEHINO, S.H, 2003, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan hal: 123 SOEHINO, S.H, 2003, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan hal: 131 SOEHINO, S.H, 2003, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan hal: 135
BAB V
PENUTUP A.
Kesimpulan
1.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di 2 bagian yaitu Bagian Legislasi dan Bagian
Persidangan. Di setiap bagian tersebut memiliki kegiatan yang berbeda-beda. 2.
Bagian Legislasi dan Bagian Persidangan mempunyai hubungan timbal balik dan saling
bekaitan. 3.
Kegiatan untuk memfasilitasi sebuah rapat yang diadakan oleh DPRD DIY, masing-masing
bagian di Sekretariat DPRD memiliki tugas yang berbeda-beda antara satu bagian dengan bagian lainnya. 4.
Kegiatan yang di lakukan dalam memfasilitasi Rapat Badan Legislasi Daerah adalah menyusun
program legislasi daerah seperti perancangan perda-perda apa sajakah yang akan di bahas di tahun tertentu. Dan ini harus melalui rapat dengan eksekutif agar terlaksananya dengan baik
B.
Saran
1.
Semoga hubungan antara karyawan dan karyawati dengan penulis tetap terjaga dan saling
bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama 2.
Dalam membuat agenda rapat, seharusnya sesuai dengan jadwal yang di susun dalam
Rancangan Kerja Tahunan (RKT), agar tidak terjadi tumpang tindih antara rapat satu dengan rapat yang lain. 3.
Sekretariat DPRD DIY dan Anggota Dewan harus lebih mementingkan aspirasi rakyatnya dan
tidak mementingkap kepentingan pribadi dalam melakukan penyusunan Perda 4.
Bagi semua Sub Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD DIY seharusnya saling
bekerjasama agar apa yang menjadi visi dan misi dari DPRD DIY dapat diwujudkan guna kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Daerah Yogyakarta.
